Adriana Elisabeth: Dialog Nasional Papua Tidak Bisa Ditunda

Senin, 11 April 2016 | 06:57 WIB

Dr Adriana Elisabeth, Ketua tim kajian Papua LIPI. TEMPO/Maria Rita

TEMPO.CO, Jakarta – Sudah setengah abad konflik di Papua, selama itu pula belum ada penyelesaian yang komprehensif. Tim kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah lama mengusulkan sebuah dialog dengan melibatkan semua pihak untuk mengetahui akar masalah dan upaya penyelesaiannya. Tim juga merekomendasikan tentang perlunya memperbaiki koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda suara hingga ketiadaan grand strategy mengenai Papua.

“Kami mengusulkan dialog nasional untuk sebuah awareness kepada pemerintah bahwa dialog nasional ini sudah tidak bisa ditunda,” kata Adriana Elisabeth, Ketua tim kajian Papua LIPI dalam wawancara khusus dengan Tempo di gedung LIPI, Jakarta, Jumat, 8 April 2016.

Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Adriana menagih konsistensi pernyataan Jokowi saat kunjungan kerja pertamanya ke Papua. Jokowi saat itu menegaskan siap berdialog dengan semua pihak. Namun, pernyataan siap itu belum ada realisasinya. Peneliti senior di LIPI ini mengkhawatirkan dengan cara pemerintah merespons Papua seperti saat ini yang elitis, mengedepankan represif dan stigma separatis, justru akan jadi bumerang bagi Indonesia. “Kalau strategi pemerintah masih sama, menganggap Papua nga berkembang, tidak selevel, maka saya tidak punya harapan lagi Papua akan tetap bersama Indonesia,” Adriana menegaskan.

Sejatinya, seperti apa dialog nasional yang ditawarkan LIPI, apa yang membuat pemerintah tak kunjung merespons tawaran LIPI, dan apa saja perubahan besar yang terjadi di Papua terkait dengan tudingan separatis itu? Berikut petikan wawancara Maria Rita dari Tempo dengan Adriana yang berlangsung sekitar 1 jam 15 menit dengan beberapa permintaan off the record.

Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap usulan LIPI agar diadakan dialog nasional di Papua?
Sejak media briefing terakhir (14 Maret 2016) belum ada follow up lagi dengan pemerintah. Dialog nasional merupakan sebuah pendekatan baru untuk Papua. Dalam
dialog nasional ada istilah special envoy. Inti sebetulnya adalah satu unit, badan, orang yang mengurus Papua secara konsisten. Probably 24 hours, anytime we
need to ask something, so someone is there. Kita tidak tahu siapa yang mengurus Papua. Ada ksp (kantor staf presiden), ada seskab (sekretaris Kabinet), ada sekneg (sekretaris negara), ada kemendagri (kementerian dalam negeri), ada kemenlu (kementerian luar negeri), and then kita mau tanya kepada siapa. Soal isu sektoral seperti kesehatan, pendidikan sudah ada lembaganya. Tapi isu politik keamanan memang ada di Kemenkopolhukam yang membawahi beberapa kementerian. Walaupun ada desk Aceh dan Papua, tapi saya melihat tidak ada grand strategy sebenarnya mengurus Papua seperti apa? Makanya kemudian kementerian jalan sendiri, semua bikin policy sendiri, and then kita bingung. Kami mengusulkan dialog nasional untuk sebuah awareness kepada pemerintah bahwa dialog nasional ini sudah tidak bisa ditunda.

Reaksinya setelah media breifing seperti sekarang yang kita lihat, tiba-tiba pak Luhut (Menteri Koordinator Polhukam Luhut Panjaiatan) ke Fiji. Kenapa menlunya tidak? Semua pertanyaan soal Papua, pak Luhut yang jawab. Apakah ini orangnya (special envoy)? Beliau pergi ke Fiji, tetapi katakan tidak mau dialog. Lalu sebenarnya maunya apa. Kita jadi bingung.

Apakah pak Luhut pernah bertanya kepada Anda tentang dialog nasional?
Saya duga dia bertanya lewat Kemlu (kementerian luar negeri). Makanya ketika kami diminta begini: sudahlah LIPI tidak usah bicara tentang special envoy dengan media, lalu Luhut pergi ke Fiji dan orang-orang bertanya apakah dia special envoy?

Kenapa dialog nasional tidak dilakukan. Lalu, Papua seperti apa?
Saya melihat pemerintah belum memahami dialog nasional. Memahami dulu itu yang penting, baru action. Kalau paham saja, susah. Persoalannya, tidak paham dialog nasional sebagai satu pendekatan. Bukan hal baru sebetulnya dialog nasional, banyak dilakukan negara-negara lain. Formatnya bisa macam-macam. Kedua, pemerintah selalu melihat dialog berhadapan dengan pihak yang tidak equal, which is menurut saya, salah karena dialog itu untuk menyelesaikan soal bukan soal struktur. Yang menilai seperti itu keliru karena bagaimana pun Papua itu kita, Indonesia. Punya hal yang harus dibicarakan, terus forumnya apa kalau bukan dialog. Ketiga, dialog ini dilihat sebagai pendekatan relatif damai. Tidak toleran sama sekali dengan kekerasan.

Kita mengajak kedua belah pihak duduk untuk bernegosiasi. Ternyata yang saya pahami dalam proses dialog, butuh moral consideration. Tak akan orang itu mau berdialog kalau dia tidak punya moral untuk mau berdamai. Ini esensinya sangat dalam, yang saya pahami menjadi sulit karena orang pada melihat keadaan ini sudah merasa insecure.

Kalau bicara Papua pasti larinya merdeka. Sudah tidak punya pikiran peaceful lagi. Bagaimana ini semua diblocked. Ini yang saya lihat pemerintah Indonesia belum paham tentang esensi dialog. Represif sudah tidak relevan, malah jadi bumerang, backfire buat Indonesia sendiri. Melihat perkembangan gerakan politik muda semakin terkoordinasi, mereka pakai cara-cara demokrasi yang hampir tidak mungkin dihadapi dengan cara represif. Itu yang menurut saya, strategi yang harus dibangun adalah bernegosiasi, berbicara. Jadi don’t think they are not equal. Dia bangsa sendiri. Dialog itu memang bukan dengan yang equal.

Bagaimana mempertemukan dua belah pihak yang satu klaim NKRI dan satunya klaim Papua merdeka?
Dialog nasional juga tidak bicara soal posisi, tapi interest kita yang beda. Kenapa berbeda? Kalau posisi itu jelas, ekstrim, satu NKRI dan satunya merdeka, which is itu impossible dibicarakan dalam dialog. We are not talking about position. Kita bicara soal interest, soal pemahaman yang berbeda, soal pandangan yang tidak sama misalnya mengenai akar masalah. Akar masalahnya ekonomi, ketidaksejahteraan ekonomi masyarakat Papua which is menjadi fokusnya Jokowi bicara ekonomi, infrastruktur. Tapi orang Papua bilang ini bukan soal kesejahteraan ekonomi saja tapi tidak sejahtera secara nonekonomi: kebebasan jurnalis dibatasi, kami distigma separatis. Ini soal nonekonomi yang tidak pernah di-addressed. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita duduk bareng, kita bicara apa sih yang selama ini dikhawatirkan. Saya paham pemerintah Indonesia sangat insecure kalau bicara Papua apalagi ujung-ujungnya merdeka.

Pemerintah merasa tidak aman karena trauma Timor Timur atau ada penyebab lain?
Sebelum menjawabnya, saya mau jelaskan. Jokowi mundur (kebijakannya tentang Papua). Pada waktu sebelumnya, Jokowi bilang saya siap berdialog dengan semua
elemen. Kunjungan terakhir, Jokowi meresmikan proyek-proyek infrastruktur. Jangan dong direduced isu Papua seperti ini. Itu yang menjadi backward. Mereka sekarang bertanya loh, pemda juga bertanya yang dimaksud dengan dialog apa sih. Presiden bicara siap berdialog, dialognya seperti apa sih. Jika sesuatu sudah dilontarkan dan tidak ada action , mereka bertanya maksud Jokowi siap berdialog. Ketika kemudian Jokowi berkunjung ke Papua untuk meresmikan proyek infrastruktur, itu mereduce persoalan, menurut saya berlebihan. Proyek itu bisa menteri saja yang meresmikan, kenapa mesti presiden.

Jadi, menurut saya, kekhawatiran tentang Papua, insecurity feeling bisa dipahami. Tapi harus lihat dinamika hari ini. Yang merasa insecure itu pasti TNI, mungkin yang berlatar belakang Kopassus. Saya menduga tentara melihat Indonesia itu teritori betul. Masyarakat Papua mau diapakan kalau hanya berdasarkan pandangan Indonesia harus bersatu. Stigma-stigma separatis kepada Papua justru bumerang bagi kita sekarang. Kalau kita bicara dialog , maka seolah nanti bertemunya dengan pro Papua merdeka. Siapa yang membuat?

Kalau melihat Papua sebagai musuh, sudah susah itu jadi unequal. Menurut saya bukan itu, ini soal kita. Jadi melihat Papua seperti orang Indonesia yang punya permintaan-permintaan tertentu, harus ditanya kenapa kamu minta itu. Jika memandang Papua dengan stigma separatis dan enemy, jadi cenderung paranoid,
khususnya tentara. Istilah dialog dikhawatirkan ini jalan Papua minta merdeka. Itu memang disuarakan oleh pro Papua merdeka. Tapi LIPI tidak melihat dalam kerangka itu, tapi berdialog untuk membangun Papua damai. Tentunya dalam konteks Indonesia dong. Nga mungkin kita mau… Saya bilang kepada teman-teman otonomi khusus itu self determination. Lalu karena persoalan ini minta merdeka, personally saya melihat itu masuk akal tapi sebagai bangsa Indonesia yang tahu Papua di dalamnya, saya nga rela loh Papua pisah. Jadi, pemerintah tidak bisa memahami bagaimana membuat Papua itu merasa homy di dalam Indonesia. Kalau selalu dianggap musuh, mohon maaf hari ini mereka sudah punya forum bersama, ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua), yang semakin kuat dengan dukungan regional.

Pemerintah mendekati Fiji dan Papua Nugini untuk meminta dukungan, bagaimana tanggapan Anda?
Dalam konteks itu, mereka bilang kami sudah mendekati Fiji utk jadi full member di MSG (Melanesian Spearhead Group-organisasi negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan), itu pasti diikuti ULMWP untuk dapat status yang sama. Kalau sudah posisi yang sama, jadi repot lagi. Dalam isu HAM, seluruh negara Pasifik selatan sudah bersatu: Semua mendukung Papua dalam konteks pelanggaran ham berat. Indonesia harus bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi, kalau ditimbang-timbang dari itu, posisi Indonesia lemah. Tidak mendapat dukungan sama sekali. Terus diambil strategi elitis dengan berkunjung ke Fiji, beri bantuan. Memang ada semacam perjanjian bahwa harus mendukung Indonesia. Uang itu dikasih ke Papua, mana kita tahu. Maksudnya strategi masih strategi yang tidak memahami di level akar rumput , gerakan kaum muda dan jaringan diaspora mereka sudah menyatu.

Kenapa pemerintah belum satu suara tentang Papua?
Pak Jokowi sudah betul dengan datang langsung ke Papua. Sosoknya jadi harapan bagi Papua. Saat tapol dibebaskan tapi pembebasan tapol tidak diikuti kementerian. Pak Jokowi sepertinya tidak punya kemampuan memaksa, mestinya kebijakannya harus diikuti. Kalau presidennya omong A, kok kenapa yang dijalankan B. Itu menunjukkan dari segi good governance, menurut saya itu buruk.Negara ini sistem presidensial, presiden sebagai penentunya. Policynya sudah tegas, akses jurnalis ke Papua terbuka, kemudian yang lain bergunjing sendiri kemudian dengan alasan masing-masing tidak melakukannya. Dalam aspek good governance itu buruk sekali. Papua isu yang sudah lama tidak terselesaikan. Kalau pak Jokowi dianggap mau serius tapi tak bisa menghandle para menteri, maka orang akan berpikir masalah Papua tak selesai juga di masa Jokowi.

Saya khawatir betul, Pater John bilang (Wawancara Pater John Djonga dengan Tempo pada Desember 2015 tentang cepat atau lambat Papua akan merdeka dari Indonesia jika pendekatan dalam penyelesaian Papua tidak diubah).Kita sebenarnya worried. Tapi kok pemerintah cara bermainnya masih elitis, seolah Papua tidak berubah , seolah Papua seperti 20 tahun lalu. Lho gimana, suasana sudah beda sekali.

Suasana apa yang berbeda sekali yang membuat Anda khawatir?
Bicara Papua banyak elemen, fragmentasinya tinggi meski jumlah penduduknya sedikit. Yang membuat saya ngeri adalah gerakan kaum muda Papua yang sekarang ini cerdas, menguasai IT, mereka tahu cerita Papua dari dahulu sampai dengan sekarang, mereka sudah tidak lagi terlalu appreciate dengan orang-orang tua Papua yang tidak punya prestasi untuk Papua, mereka progresif. Orang-orang muda inilah yang bisa mengkonsolidasi diri, mereka tahu agenda-agenda demokrasi, mereka berorasi dengan baik, cantik, mereka belajar bagaimana mengkonsolidasi diri. Let say mereka sudah tiga tahun ini melakukan itu, dan kita tidak memperhatikan. Seolah-olah Papua masih seperti dulu, bodoh.

Kemudian, anak-anak muda itu pintar menggunakan media sosial untuk apapun. Bahkan mereka mengkritik berita tentang pernyataan Uskup Jayapura tentang TNI yang melakukan pendekatan kesejahteraan. Mereka sangat kritis. Mereka punya agenda yang solid. Isu merdeka mereka kuatkan. Dengan jaringan diaspora mereka minta dukungan yang ujungnya memang merdeka. Terus kita menganggap ini seperti 20 tahun lalu seolah tidak terjadi sesuatu, seolah dengan datang ke Fiji selesai, dengan hubungan bilateral selesai.

Menurut saya, harus ada strategi regional Indonesia khususnya di Pasifik selatan. Kemlu sudah buat Regional Policy for South Pacific. Sekarang Benny Wenda (Juru bicara ULMWP) sudah dapat dukungan dari keluarga Nelson Mandela. Dia baru pulang dari Ghana. Artinya itu sebuah cara memobilisasi dukungan berdasarkan ras. Kalau seluruh ras kulit hitam sudah mendukung gerakan Papua, kita mau berdiplomasi dengan cara apa, mau pakai strategi represif? Reputasi kita tambah hancur. Prestasi kita sebagai negara demokrasi tidak bisa dipertahankan lagi. Justru untuk menyelamatkan Indonesia kita usulkan dialog nasional.

Menurut Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dialog sudah tak perlu lagi.
Kalau strategi pemerintah masih sama, menganggap Papua nga berkembang, tidak selevel, maka saya tidak punya harapan lagi. Papua juga tidak ada salahnya. Masalahnya pemerintah tidak paham, insecuritynya luar biasa. Kalau bicara dengan TNI, selalu bilang jangan seperti Timor Leste.

Anda masih yakin warga Papua mau dialog?
Saya masih yakin. Merdeka is not easy. Kalau bicara skenario merdeka, banyak sekali yang harus diimprove oleh Papua. Teman-teman muda ini masih lebih banyak fokus ke polkam. Merdeka butuh yang lain, itu pasti tidak terpikir hari ini. Jadi bisa dibuat skenario dalam konteks Indonesia. Tapi menurut saya, ada atau tidak ada dialog, mereka pasti bicara merdeka. Dari pada bahas merdeka atau tidak, yuk duduk bersama untuk bahas kenapa minta merdeka.

Jika Jokowi bersedia duduk berdialog, apa yang pertama kali dilakukan?
Presiden Jokowi harus bicara langsung dengan semua kepala daerah di Papua untuk membenarkan semua kerja-kerja di Papua. Itu penting banget karena banyak kasus korupsi. Wah, itu parah. Itu juga yang membuat bumbu sehingga ada teriak: Papua di Indonesia tak lebih baik kok. Itu kesalahan pemda-pemda juga. Itu harus dibuka. Presiden harus memberikan arahan khusus: saya mau ini, saya mau itu. Karena akhirnya uang itu tidak jelas kemana. Termasuk untuk anggaran perjalanan ULMWP, Presiden harus omong. Tidak boleh selevel menteri lagi. Simbol politik tertinggi untuk Papua adalah presiden. Presiden harus datang. Saya dengar dari Komnas HAM, Presiden mau datang ke Papua bertemu pemda, gubernur dan semua bupati.

Pemerintah perlu evaluasi otonomi khusus?
Iya, karena selama ini evaluasinya parsial. Kemendagri pernah bikin, tapi belum utuh. Namanya evaluasi, ya pasal per pasal. Anggaran diaduk-aduk. Bagaimana mau buat assesment. Evaluasinya juga mestinya reguler. Melihat Papua itu tidak satu. Kalau merujuk pada otsus, posisi utama semua pada warga Papua. Tapi pertanyaannya, setelah mendapat posisi itu apa yang mereka lakukan untuk Papua? Itu yang harus dibicarakan presiden, harus ada assesment atas kinerja gubernur, wali kota dan bupati. Misalnya ada daerah yang sulit dijangkau, mereka tidak bisa buat renstra (perencanaan strategis), itu diberi bantuan. Australia sudah bantu pemerintah membuat assesment di daerah pegunungan.

Lalu kasus korupsi juga, misalnya beli rumah, pesawat. Harus ada punishment kalau ada temuan. Bilapun banyak bupati masuk penjara, ya itu resiko. termasuk dalam kaitannya dengan anggaran yang harus dikelola dengan baik. Nah saya tidak tahu apakah ada pemda mendanai gerakan kaum muda. Pertanggungjawabannya seperti apa. Sama juga dana untuk pos-pos keamanan, cost of conflict dari perspektif perusahaan.

Kenapa Anda bertahan menggeluti isu Papua bertahun-tahun? Apa yang memotivasi?
Wow, sebenarnya saya sudah ingin resign. Seperti berteriak di gurun pasir, menggarami air laut yang sudah asin. Kami punya prinsip dari dulu ketika masih riset sampai sekarang, beyond research: kita menawarkan satu pendekatan yang damai. Kita mau damai tidak cukup hanya karena kita tidak suka perang, tapi kita have to do something completely. Negosiasi itu sesuatu yang damai. Peace itu bukan hanya soal skill, tapi harus ada moral action. Peace harus dilakukan secara peaceful. Sebenarnya LIPI punya keterbatasan, kita hanya menyodorkan konsep-konsep yang assuming bisa diterapkan, kalau mau diterapkan.

Persoalannya adalah hal itu tidak pernah dicoba. Ini loh kami mereduce kesenjangan pemahaman tentang perlunya dialog sebagai bagian dari proses mediasi antara para pihak. Mungkin tanggung jawab kita ketika kita keluarkan konsep, terus kita tinggalkan, kok rasanya bagaimana ya. Lebih ke situ. Bagaimana ya membahasakannya saya tidak punya sesuatu yang konkrit untuk menjawab itu. Kita coba menyakinkan loh, caranya seperti ini. That’s it.

April 11, 2016 1

Pater John Djonga: Cepat atau Lambat Papua Pasti Merdeka

TEMPO.CO, Wamena: Tokoh masyarakat Papua Pater John Djonga dipanggil sebagai saksi oleh pihak kepolisian terkait dengan peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada 15 Februari lalu. Oleh pihak kepolisian, peresmian kantor ULMWP dituding sebagai tindakan makar. John Djonga sendiri hingga saat ini belum memenuhi pemanggilan tersebut.

Menurut juru bicara ULMWP, Markus Haluk, bahwa Pater John diundang untuk memimpin ibadah atau liturgi, pemberkatan air di kantor ULMWP.

Pater John Djonga adalah seorang pastor kelahiran Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang pemimpin agama, peraih penghargaan “Yap Thiam Hien” 2009 ini keluar masuk hutan Papua untuk menemui umat. Lantas, bagaimana pendapat Pater John Djonga tentang masyarakat Papua, terutama aspirasi politiknya? Berikut cuplikan wawancara wartawan TEMPO Maria Rita dengan Pater John Djonga Desember tahun lalu.

Video dan Reporter: Maria Rita
Editor: Ngarto Februana

February 24, 2016 0

Kenapa Papua Tidak Boleh Merdeka?

15 February 2016, Zely Ariane, Harian Indoprogress

PAPUA semakin sering dibicarakan. Tetapi hanya bahan mainan, tanpa kesungguhan dan derajat kemendesakan. Papua boleh banjir kebijakan, tetapi kering kejujuran dan penyelesaian.

Satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak diakui kehendak politiknya adalah Papua. Dan Papua adalah salah satu bagian sejarah Indonesia yang gelap dari pengetahuan banyak orang.

Pada 26 Februari 1999, kelompok 100 Papua, dipimpin oleh Tom Beanal, bertemu Presiden B. J. Habibie untuk menegaskan kehendak merdeka. Sebulan sebelumnya, presiden memberikan opsi Referendum pada Timor Leste. Kini Timor Leste sudah merdeka, dan Papua masih terus menuntut kemerdekaan. Tetapi negara sudah menganggapnya final, tanpa pernah ada pertandingan final yang fair. Berbagai kehendak politik orang Papua hanya dianggap angin lalu.

Sebagian orang-orang Papua telah sejak awal menuntut kemerdekaan sebelum diintegrasikan ke wilayah Indonesia—tanpa menghilangkan kenyataan orang-orang yang juga setuju berintegrasi dengan Indonesia. Faktanya, hingga saat ini, Bintang Kejora terus menjadi simbol kekuatan pembebasan orang-orang Papua. Tak sedikit yang rela berkorban hidup demi berkibarnya bendera itu. Tanpa pengakuan ini, selamanya moncong senjata dan ketidakadilan menjadi makanan pokok yang diberikan negara pada Papua.

Dialog selalu digadangkan sebagai solusi. Dialog tidak membunuh, demikian Muridan Widjojo menegaskan. Tetapi kematian datang semakin cepat, baik oleh senjata maupun oleh penyakit-penyakit yang dibiarkan tanpa penanganan sungguh-sungguh.

Syarat dialog tak mau atau dihindari jadi bahan diskusi. Bagaimana mau berdialog jika tidak ada kebebasan di Papua? Bagaimana bisa berdialog bila tidak ada pengakuan bahwa Papua MEMANG memiliki masalah kebangsaan, dan NKRI harga nyawa adalah sumber masalahnya?

Pembebasan beberapa Tapol adalah satu-satunya tindakan berbeda di era pemerintahan ini. Tetapi rehabilitasi tidak ada. Kenapa banyak orang-orang Papua menjadi tahanan politik? Mengapa persoalan politiknya tidak pernah mau dibicarakan? Bukankah disanalah letak kegagalan pendekatan ‘pembangunan’ itu? Bukankah dari sanalah sumber kecurigaan, stigma dan ketakutan terhadap separatisme berasal? Tidakkah bangsa Indonesia, seharusnya, sudah bisa lebih dewasa karena sudah punya pengalaman menangani Aceh dan Timor Leste? Kenapa memelihara paranoia?

Kenapa ‘khawatir’ dengan aspirasi itu dan berpikir: kalau merdeka nanti akan lebih buruk; orang-orang Papua akan berkelahi satu sama lain; orang Papua tidak mampu mengurusi perkara mereka sendiri. Kenapa bertindak sebagai hakim? Kenapa Papua tidak boleh merdeka, jika kenyataannya negara tidak sanggup memenuhi kehendak dan cita-cita orang-orang Papua? Tidakkah orang Papua boleh mencoba peruntungan lainnya? Tidakkah Indonesia merdeka dalam keadaan jauh lebih miskin dari Papua saat ini?

Tapi baiklah jika negara menganggap NKRI harga mati, dan kita begitu sayang Papua berpisah dari Indonesia.

Bila demikian, mengapa meningkatnya kematian dan penyakit yang sudah bisa disembuhkan di Papua tidak mengkhawatirkan banyak orang? Mengapa BPS tidak mendata (percepatan) kematian orang-orang Papua asli? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli menghuni penjara-penjara Papua? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli yang tidak bisa sekolah? Mengapa setelah puluhan tahun tidak bertambah signifikan jumlah orang-orang Papua yang menjadi sarjana ahli, selain sarjana-sarjana pemerintahan dan tentara?

Hasil puluhan tahun ‘pembangunan’ di Papua justru menurunnya populasi orang Papua asli yang kini tinggal berjumlah 1.7 juta jiwa, berbanding 1.980 juta jiwa pendatang.

Mengapa para pejabat Papua asli juga tidak banyak yang menganggap persoalan ini mendesak? Mengapa celah-celah di dalam UU Otsus, walau banyak kekurangan di sana sini, tidak digunakan untuk mengatasi kematian, melindungi yang tersisa dan menegakkan keadilan?

Kini, sedikitnya 677.000 hektar hutan telah, sedang, dan akan dialihfungsikan menjadi HPH dan perkebunan, terutama Sawit, serta pertambangan di Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Fak Fak. Jumlah itu hanya yang tercatat dan dapat dideteksi. Di Merauke, seluas 2,5 juta hektar sudah diperuntukkan bagi proyek MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate) dan 1,2 juta hektar untuk Kawasan Sentra Produksi Pertanian. Belum terhitung jutaan hektar yang sudah lebih dulu diduduki PT. Freeport Indonesia.

Lahan seluas MIFEE diduduki oleh 33 perusahaan. Sementara lahan lainnya diduduki oleh kelompok-kelompok korporasi nasional dan internasional, seperti Musim Mas Group milik Bachtiar Karim; Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto; Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja; Salim Group milik Anthony Salim; Rajawali Group milik Peter Sondakh; Austindo Nusantara Jaya Group (ANJ) milik George Tahija; Perusahaan Kayu Lapis Indonesia; Medco Group; Korindo Group; Tadmax; Pacific Interlink; The Lion Group; Noble Group; Carson Cumberbatch; PTPN II Arso; dan Yong Jing Investment.

Dalam banyak kasus, perusahaan sudah mengantongi izin dan hak pengelolaan tanah hutan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat. Perusahaan sering menggunakan cara-cara ‘tipu-tipu’ atau intimidasi, melibatkan oknum aparat pemerintah dan keamanan maupun lembaga perantara berasal dari warga setempat. Sangat mudah bagi perusahaan menciptakan konflik dalam masyarakat dengan cara memecah-belah mereka menjadi pro dan kontra demi keuntungan perusahaan (Pusaka: 2015).

Di dalam lansekap inilah pendekatan keamanan dan kesejahteraan terus diulang-ulang sebagai solusi Papua. Setiap pemerintahan menjanjikan dan membuat kebijakan yang menurutnya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Lalu dalam hal apa janji Jokowi pada Papua lebih baik dari program-program UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) era SBY? Mantan Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur UP4B, Ferrianto H Djais, mengatakan bahwa kesalahan pembangunan di Papua karena tidak seusai dengan kebutuhan masyarakat; fokus infrastruktur tidak melibatkan masyarakat asli sehingga masyarakat Papua hanya jadi penonton.

Pada Maret 1949, Van Eechoud, pejabat Belanda di Papua, menolak laporan memorandum rahasia yang dibuat Komisi Studi Nieuw Guinea tentang potensi ekonomi di Papua. Ia menolak anggapan bahwa secara ekonomis orang Papua belum mampu membangun infrastruktur demi pembangunan ekonomi. Menurutnya orang Papua tidak malas dan bodoh. Banyak orang berpaham dangkal dalam melihat Papua dan tidak memahami persoalan akulturasi yang dihadapi mereka. Pendidikan untuk meningkatkan keterampilan yang paling dibutuhkan, karena mereka juga menginginkan kehidupan yang lebih baik. (Meteray: 2012)

Lima puluh tiga tahun sudah Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, bagaimana mungkin pengetahuan sederhana dari pejabat kolonial seperti Eechoud tidak dimiliki pengambil keputusan di negara Indonesia merdeka?

Program-program infrastruktur yang menjadi kebanggaan pemerintah Jokowi telah membuat orang-orang Papua mati rasa. Tentu orang-orang Papua membutuhkan jalan yang menghubungkan antar kampung/distrik/kabupaten/propinsi. Tetapi mengapa jalan-jalan hanya dibangun di jalur-jalur perusahaan? Mengapa jalan-jalan yang sudah ada pun hanya untuk lalu lalang mobil dan truk perusahaan?

Tol laut macam apa yang sedang disiapkan pemerintah agar bisa membawa Mama Mama memasarkan hasil kebun seperti pisang, kasbi, talas dan pinang? Hingga saat ini hasil-hasil kebun masyarakat Teluk Wondama dibawa dengan kapal penumpang biasa ke Manokwari, berganti kapal untuk lanjut ke Biak demi membawa pulang uang beberapa ratus ribu saja—yang habis untuk biaya perjalanan dan ongkos angkut-angkut. Apakah kapal-kapal itu yang disebut tol laut?

Mengapa tak kunjung dibangun pasar bagi Mama Mama Pedagang Asli Papua? Ketika pembangunan 1 pasar saja tak berhasil dalam satu tahun, harus menunggu berapa puluh tahun lagi agar sekolah dan pusat layanan kesehatan berdiri di kampung-kampung? Mengapa 1200 orang begitu cepat datang untuk Ekspedisi NKRI tapi tak ada yang bisa tinggal di kampung untuk mengobati orang?

Mengapa tidak mengakui ada pelanggaran HAM di Tanah Papua? Mengapa tidak punya keinginan melakukan penyelidikan dan peradilan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak 1960-an? Di empat wilayah saja: Biak, Manokwari, Paniai, dan Sorong, terdapat 749 jenis kejahatan HAM terhadap 312 laki-laki dan 56 perempuan yang berhasil dihimpun. Belum termasuk 4146 korban jiwa lainnya selama operasi militer 1977-1978 di sekitar Wamena, Pegunungan Tengah, Propinsi Papua.

Kejahatan HAM di Papua adalah kenyataan, bukan kendaraan politik untuk minta merdeka, seperti tuduhan jahat Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Mengapa Jokowi masih saja diam seribu bahasa atas puluhan ribu pusara tanpa nama itu?

Lalu, masih sajakah Anda tidak rela jika semua ini telah dan sedang mengeraskan perjuangan orang-orang Papua untuk merdeka? Dan tidakkah itu jauh lebih baik ketimbang menunggu hingga punah dari tanahnya sendiri?***

February 15, 2016 0

Yang Kita Lawan Bukan Indonesia, tetapi Tipu Daya, yaitu Iblis sebagai Bapa Segala Pendusta

Menanggapi perkembangan lagu-lagu yang diluncurkan oleh Benny Wenda bersama anggota Band Lucky Dube di Afrika Selatan ini, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyebut sudah banyak beredar musik perjuangan Papua Merdeka, mulai dari Mambesak, Black Brothers, sampai Freedom Songs dan Lani Ndawe, kini sebuah prestasi politik besar diraih Benny Wenda dengan kerjasama antara Lucky Dube Band dan Benny Wenda.

Dalam SMS yang dikirimkan menyebutkan

Yang kita lawan bukan Indonesia saja, bukan NKRI sendiri, tetapi yang kita lawan iala tipu daya Indonesia dan penjajah di dunia ini. Tipu daya, menurut Kitab Suci Agama di dunia, selalu berasal dari satu oknum namanya Iblis sebagai Bapa dari semua pendusta.

Atas nama apapun, atas nama negara, atas nama demokrasi dan HAM, atas nama kesatuan dan persatuan, atas nama kerakusan kita sebagai mausia harus melawan tipu muslihat dan tipu daya. Kita kembali kepada hukum alam, bahwa ada hukum yang mengatur kehidupan ini.

Dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, bersama para penyanyi terkenal di dunia, kita sudah memasuki era perjuangan global yang menyentuh “kemanusiaan”, bukan hanya menyentuh simpatisan karena sama-sama ras, sama-sama agama, sama-sama politik, tetapi ia sudah menjangkau lebih jauh, lebih dalam, lebih luas.

Menurut Tabi pula, musin berbicara kepada semua makhluk, tumbuhan, hewan, manusia, bahkwan roh-pun memahami, menikmati dan ikut dipengaruhi dan mempengaruhi musik. Tuhan senang dipuja-puji, manusia senang musik, tumbuhan dan hewan juga bernyanyi dan berdansa. Kehidpuan ini terdiri dari alunan musik, yang bernyanyi dalam irama, satu irama menurut hukum alam.

Oleh karena itu, lagu-lagu dan musik yang digabungkan oleh Benny Wenda bersama teman-teman dari South Afrika ini patut kita dukung dengan doa dan persatuan-kesatuan di antara orang Papua sendiri.

Semua orang Melanesia harus bersatu : pertama menyatukan pikiran, lalu menyatukan program perjuangan dan ketiga langkah-langkah perjuangan. Setelah semua pihak sudah membentuk dan menerima ULMWP sebagai payung organisasi perjuangan, maka sekarang saatnya memperkuat dukungan dari Melanesia, Afrika dan Karibea. Tiga kawasan ini mengerti apa artinya penjajahan, apa artinya perjuangan dan apa artinya musik.

Tabi mengatakan, “Tentu saja pendekatan perjuangan untuk kawasan Asia bukan dengan musik, tetapi ada pendekatan lain.” Ketika PMNews tanyakan apa pendekatan lain yang dimaksudkan untuk Asia, Tabi menolak menyebutkannya. Ia melanjutkan “Kita juga akan menggunakan pendekatan lain untuk Amerika Selatan (Latin).” tetapi menolak untuk mengatakan pendekatan itu namanya apa.

Dia akhir percakapan dengan SMS ini, Tabi kembali menyatakan,

“Yang kita lawan bukan Indonesia sebagai sebuah negara, tetapi Indonesia sebagai penipu dan pencuri, perampok dan pembunuh. Yang kita lawan ialah tipu daya, yaitu Iblis sebagai bapa segala pendusta di dunia. Kita berdiri di pihak kebenaran, dan kebenaran pasti akan menang, dan kia akan menjadi bagian dari kemenangan kebenaran itu!”

January 24, 2016 1

Politik Papua Merdeka setelah Kemenangan di MSG dan PIF

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) kami ucapkan selamat memasuki tahun baru 2016, dan selamat Successful Year of 2015. Tugas kita ke depan ada tiga yang pokok: membina hubungan dengan negara-negara Melanesia dengan pendekatan Melanesian Way, membangun solidaritas di Indonesia dan membangun sistem pendanaan yang terpusa, reliable dan auditable.

Demikian kata Lt. Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) saat dikontak oleh Papua Merdeka News (PMNews). Berikut petikan wawancara.

PMNews: Selamat malam, kami minta waktu sedikit.

TRWP: Selamat malam, selamat Tahun Baru, Selamat meninggalkan Successful Year of 2015 bagi politik Papua Merdeka.

PMNews: Kami mau bertanya secara khusus terkait dengan isu Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dengan kolonial Republik Indonesia yang sulit diperpanjang oleh pemerintah kolonial sampai saat ini. Presiden Direktur Freeport pusat sudah mengundunrkan diri beberapa waktu lalu, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia juga sudah mengundurkan diri awal tahun 2016 ini. Apa yang dapat dipetik oleh perjuangan Papua MErdeka?

TRWP: Tidak ada sama sekali. Pertanyaan ini harus ditanyakan kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan secara khusus kepada Wakil Gubernur Klemen Tinal.

PT Freeport itukan perpanjangan tangan dari Freeport McMoran Copper & Gold, Inc., BUMN Amerika Serikat yang punya perusahaan di Indonesia. Jadi, apa yang terjadi di dalam Indonesia itu bukan urusan kami.

PMNews: Kami bertanya karena apakah kesempatan sikap Indonesia yang tidak bersahabat dengan Freepoprt McMoran ini dapat dimanfaatkan oleh TRWP dan teman-teman pejuang Papua Merdeka.

TRWP: Itu kita harus tanya keapda Freeport McMoran sendiri, apakah mereka berkepentingan melanjutkan pertambangan di Tanah Papua atau tidak. Soalnya kami bukan cari makan, kamu bukan cari muka. Kami mentuntu hak dan kedaulatan hakiki sebagai manusia dan sebagai pemilik hak ulayat Tanah leluhur pulau New Guinea. Jadi sbagai tamu, biak Inodnesia maupun Freeport kalau sama-sama mau aman di Tnaah Papua sebaiknya mereka tahu bahwa mereka dua dalam posisi sebagai pencuri dan penjarah. Jadi, yang terjadi sekarang pencuri yang satu dan yang lain sedang bertengkar jatah makan mereka. Itukan sebuah dram para pencuri yang memalukan peradaban manusia saat ini.

Indonesia bertiandak seolah-olah Tanah Papua itu tanah ulayatnya, sementara Freeport berkelakuan seolah-olah dia pemilik tanah Papua.

PMNews: Terimakasih. Kami akan tanyakan tentang posisi Freeport Indonesia dan Freeport McMoran lebih lanjut di waktu lain. Tetapi sekarang kami lanjutkan ke kaitan dengan politik Papua Merdeka di Pasifik Selatan (MSG dan PIF). Apa pandangan TRWP tentang perkembangan yang sudah terjadi, yang disebut tadi sebagai Successful Year of 2015?

TRWP: Kalau menyangkut tahun kemenangan 2015, maka dari TRWP punya tiga strategi lanjutan: membina hubungan dengan negara-negara Melanesia dengan pendekatan Melanesian Way, membangun solidaritas di Indonesia dan membangun sistem pendanaan yang terpusa, reliable dan auditable.

Membina hubungan di sini kami maksudkan tidak sama dengan cara-cara senior kita pendahulu perjuangan Papua Merdeka. Kita harus tampil all-inclusive dan membawa kepribadian rendah hati dan negarawan. Artinya apa? Kita tidak boleh berkampanye di kawasan Melanesia/ PIF dengan cara menjelek-jelekkan satu sama lain, menuding dan menuduh satu sama lain, dan kita juga tidak boleh bersifat memihak secara penuh kepada kelompok atua partai politik tertentu di kawasan ini. Dua hal, satu keberpihakan kita kepada partai politik dan pemimpin lohak dan kedua kebersamaan kita orang West Papua dalam mengkampanyekan Papua Merdeka harus dirombak.

Kalimat-kalimat seperti, “Kami ini yang benar, mereka itu dipakai Indonesia. Kami betul, mereka dicurigai dipakai CIA” seperti itu haruslah dibuang ke tong sampah. Yang kedua, kita jangan membentuk kelompok pendukung Papua Merdeka atas nama satu partai politik, atau satu pemerintahan. Kita harus berada di luar blok-blok politik lokal. Kita juga harus menghindari terjerumus ke dalam blok-blok kepentingan nasional di masing-masing negara di Melanesia. Kita harus hadir sebagai pembawa Kabar Baik dan Pewujud Mimpi Melanesia bagi ras dan kepulauan Melanesia. Kita harus hadir dengan visi-visi Melanesia-hood dan Melanesia-ness, bukan sebatas West Papua dan OPM dan KNPB dan ULMWP dan sebagainya. Itu semua perlu menjadi pupuk dan penunjang bagi mimpi besar sebuah Kesatuan Pasifik Selatan yang kuat dan berjaya di 100 tahun sampai 200 tahun ke depan.

Yang kedua, kita harus membangun dukungan di dalam Indonesia sendiri. Ingat bahwa banyak rakyat Indonesia sebenarnya menginginkan Papua Merdeka. Atau kalau tidak, mereka paling dasar tidak perduli Papua keluar atau tetap di dalam NKRI. Yang menginginkan NKRI harga mati hanya-lah segelintir orang, segelintir elit, dan minoritas dalam politik Indonesia.

Apa yang telah terjadi selama lebih dari setengah abad, atas nama pembangunan, atas nama nasionalisme, atas nama pertambangan Freeport, atas nama komunisme, dan terorisme semua sudah menjadi pembelajaran berharga bagi umat manusia di Indonesia sehingga sudah ada pandangan yang jelas bahwa memperthaankan West Papua di dalam Indonesia tidak-lah manusiawi, dan jelas menunjukkan neo-colonialism yang nyata di era globalisasi ini.

Selain itu, rasionalisasi kemerdekaan West Papua sudah dapat diterima oleh orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, para pejuang Papua Merdeka mulai berpikir dan berkiprah dengan cara tidak memandang “orang Indonesia sebagai musuh”, tetapi negara Indonesia-lah menjadi musuh kita bersama. Negara Indoneia itu hadir ke muka Bumi bukan menurut peta orang Indoensia, tetapi seauai “Peta Kolonial Belanda”. Oleh karena itu, rakyat Indoneia dan rakyat West Papua harus menentang kolonialisme Belanda dengan merombak peta kolonialisme mereka. Memperthaankan peta kolonialisme ialah perbuatan kaum terjajah paling bodoh di dunia. Oleh karena itu biarpun Indonesia merdeka 1000 tahun, tetapi kemerdekaan menurut peta kolonial Belanda TETAP artinya sama dengan masih dijajah oleh Belanda. Akibat dari bernegara-bangsa dalam peta penjajah Belanda tidak akan pernah menghadirkan rasa keadilan dan kemakmuran. Indonesia saat ini ditimpa banyak masalah karena Indonesia sedang diusahakan dimakmurkan dalam kerangka peta kolonial.

Kalau mau merdeka, Anda dan saya harus bongkar peta kolonial, kembalikan kepada peta Allah, peta Pencipta, bukan melestarikan peta penjajahan yang penuh penderitaan dan kemalangan bagi umat manusia sedunia itu.

Dikaitkan dengan PT Freeport, pejuang Papua Merdeka harus berani menjamin bahwa kerjasama Indonesia dan West Papua sebagai dua negara berdaulat dan bertetangga dalam mengelola sumberdaya alam di Tanah Papua lebih menguntungkan beratus-ratus kali-lipat daripada kita mengikuti peta kolonial yang akibatnya para kolonialis-lah yang menikmati hasil-bumi dan kekayaan alam dari peta-peta kolonial mereka.

Kita harus berani berhitung sebagai dua bangsa yang pernah dijajah Belanda untuk duduk sama-sama bermufakat untuk mendirikan dua negara yang kuat menentang peta kolonial Belanda dan membangun diri ke depan di luar peta kolonial Belanda, yaitu West Papua, Papua New Guinea, Timor Leste dan Indonesia sebagai negara-negara berdaulat, bekerjasama, dan saling berbagi semua kekayaan dan kelebihan yang kita miliki. Ini pembangunan kawasan orang pintar, ini strategi politik yang harus dirintis di Pasifik Selatan.

Yang ketiga, para pejuang Papua Merdeka harus punya basis dukungan financial baik di Vanuatu, Solomon Islands dan Papua New Guinea yang diorganisir dalam sistem kementerian negara-negara Melanesia, di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sehingga semua pengelolaan keuangan untuk Papua Merdeka dapat dimobilisasi dan dapat dipertaunggungjawabkan, artinya dapat diaudit oleh auditor publik maupun auditor negara.

Dengan dukungan dana yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan strategi politik dan pendekatan kampanye yang kami sarankan ini, kami menunggu tindak-lanjut dari para politisi dan fungsionaris berbagai kekuatan yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua, dan terutama oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

ULMWP sudah harus bertindak sebagai “The Provinsional Government of the Republic of West Papua” saat ini, jangan dia bermain di tingkat parlemen dan aktivisme lagi, tetapi harus lanjut ke tingkat “decision-maing authorities”, yaitu negara-negara dan pemimpin negara-negara.

PMNews: Sudah banyak hal yang kami terima untuk kali ini. Kami harus laporkan ini. Kami ucapkan banyak terimakasih.

TRWP: Terimakasih. Terimakasih.

January 21, 2016 1

‘Perang Politik Tak Akan Usai Hingga Jakarta Beri Hak Papua’

Prima Gumilang, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 07:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan penyerangan kelompok bersenjata di Papua bukan hal baru, termasuk yang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak. Penyerbuan tiga hari lalu itu mengakibatkan tiga polisi tewas.

“Percuma bicara banyak. Akar persoalan belum diselesaikan. Perang politik ini, baik bersenjata atau gerilya, tak akan pernah berakhir, bahkan bisa lebih masif, sampai Jakarta memberikan hak kepada bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri,”

kata Ketua KNPB Victor Yeimo kepada CNN Indonesia, Rabu (30/12).

Perlawanan bersenjata, ujar Victor, wajar terjadi pada bangsa terjajah. Berbagai penyerangan di Papua pun ia sebut sebagai perang kemerdekaan.

“Ini perang kemerdekaan. Sudah lazim dilakukan di negara-negara yang belum bisa menentukan nasib sendiri. Angkat senjata melawan kolonial itu hal biasa. Kami kan berada di atas tanah kami sendiri. Hak menentukan nasib diatur oleh Undang-Undang di Indonesia dan internasional,”

kata Victor.

Meski demikian, ujar Victor, perang antara Tentara Nasional Papua Barat dengan TNI-Polri tak boleh melibatkan warga.

“Pengedropan militer dan Brimob yang besar-besaran di Papua tidak kemudian mengorbankan rakyat sipil yang tak bersalah,” kata Victor.

Tiga metode perlawanan

Gerakan perlawanan di Papua memiliki tiga metode, yakni perjuangan sipil, militer, dan diplomasi. Jalur sipil misalnya ditempuh KNPB yang memediasi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kekerasan.

Di luar KNPB, ada kelompok lain yang juga menempuh perjuangan sipil. Mereka saat ini mulai menyatukan arah. “Semua masih dimediasi oleh KNPB,” kata Victor.

Namun, menurut Victor, metode sipil ini kerap dibatasi oleh TNI dan Polri.

“Kami tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Konsekuensinya, kekerasan militer terjadi. Jadi ada sambung-menyambung antara gerakan sipil dengan militer,” ujar Victor.

Kelompok-kelompok dominan yang menempuh perlawanan bersenjata di Papua antara lain kelompok militer Moris, Puron Wenda, dan Yambi.

“Mereka semua ada di bawah pimpinan Goliath Tabuni,” kata Victor.

Goliath Tabuni ialah Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ia memimpin perang gerilya di Puncak Jaya.

Semua kelompok bersenjata tersebut, kata Victor, memiliki komando teritorial masing-masing dan punya kadar ancaman sama bagi pemerintah Republik Indonesia. Hal yang membedakan hanya pada situasi dan kesempatan saat mereka menyerang.

Perlawanan di Papua, ujar Victor, sudah berlangsung sebelum wilayah itu ‘dianeksasi’ Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang mendasari bergabungnya Papua dengan Indonesia dianggap sejumlah pihak tak sesuai dengan praktik hukum internasional, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Alih-alih satu orang memiliki satu suara, Pepera memakai sistem satu suara terdiri dari banyak orang. Pepera bukannya melibatkan seluruh rakyat Papua, namun orang-orang yang dipilih berdasarkan musyawarah. Mereka ini kemudian disebut diintimidasi oleh militer.

Kelompok Benny Wenda

Kasus penyerangan terakhir di Polsek Sinak, disebut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti didalangi oleh kelompok Benny Wenda. Selain menyerbu Polsek, kelompok itu juga disebut menembak pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw yang hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin.

“Ada indikasi penyerangan itu dilakukan oleh kelompok TPN,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

TPN yang ia maksud ialah Tentara Pembebasan Nasional Nasional Organisasi Papua Merdeka di mana Benny bergabung.

Benny Wenda yang tinggal di London kini merupakan Kepala Perwakilan OPM di Inggris. Dia tokoh penggerak referendum kemerdekaan Papua.

Oktober 2002, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura. Dia menyelundup ke perbatasan Papua Nugini sebelum terbang ke Inggris dan mendapatkan suaka dari negara itu.

“Saya sebenarnya tidak ingin melarikan diri. Tapi saya tidak bersalah. Saya membela masyarakat saya. Pemerintah Indonesia tiga kali mencoba membunuh saya di penjara,” ujar Benny di Sydney, Australia, Mei 2003.

“Jika saya tetap di tempat itu, saya akan terbunuh. Salah satu pemimpin pergerakan, Theys Elluay, dibunuh Kopassus tahun 2001. Setahun kemudian, saya menjadi target mereka karena saya salah satu penggagas gerakan,”

ucap Benny.

Kepala BIN terdahulu, Marciano Norman, mengatakan kelompok pimpinan Benny Wenda bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional yang mendukung kelompok separatis di berbagai negara.

December 30, 2015 1

Papua Merdeka berpotensi Menimbulkan Rasisme dan Perang Suku?

TabloidJubi.com dalam tulisannya Arjuna PademmeNov 30, 2015 menurunkan berita berjudul, “Filep Karma Khawatir Bom Waktu Diantara OAP Suatu Saat Meledakak“. Di dalamnya beliau katakan seperti berikut

“Saya melihat ini adalah bom waktu. Kalau Papua berhasil dan Indonesia pulang, sudah ada bom waktu yang suatu saat akan meledak. Saya tak ingin itu terjadi,” ucapnya.

Dengan kata lain, “saya diberitahu oleh agen NKRI bahwa kalau Papua Merdeka nanti kalian perang habis-habisan, dan akibatnya kalian yang jadi korban jadi kalau dengan NKRI kalian tidak perang suku, jadi kalian perlu pikir ulang.”

Pak Filip Karma perlu paham tiga hal: Pertama, rasisme tidak sama dengan sentimen kesukuan, maka tidak mungkin ada rasisme di dalam satu ras. Rasisme ada di antara orang Papua dan orang Indonesia, itu benar, karena ada ras Melayu dan ras Melanesia di sana, tetapi kalau rasisme di antara orang Papua, itu rasisme ataukah sentimen kesukuan.

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah “sentimen kesukuan” itu salah? Jawabannya harus kita pahami dalam buku-buku tulisan Sem Karoba, Demokrasi Kesukuan, yang ditulis dalam 10 Buku.

Kedua, pemikiran tentang Papua Merdeka nanti berbahaya karena akan ada perang suku di mana-mana itu MURNI keberhasilan NKRI mencuci otak beliau, karena itulah kampanye yang selalu dipakai NKRI di pentash politik global. Itulah sebabnya perang suku di Mimika, di Wamena, di Jayapura selalu dipupuk NKRI, itu juga yang dikhawatirkan Karma, jadi perlu ada pencucian kembali supaya kembali kepada template pemikiran yang asli sebelum masuk ke penjara.

Kita sebagai orang Papua harus bertanya kepada diri sendiri, Perang suku di antara siapa? Antar keluarga, antar marga, antar suku, antar ras?

“Perang suku itu dipicu oleh apa?” Oleh politik? Oleh parta politik? Oleh perbedaan suku?

Kita jangan terpengaruh oleh hasutan penjajah melihat Perang Suku sebagai penyakit masyarakat, sementara menganggap pembunuhan orang Papua yang berlangsung setiap hari di Tanah Papua, pengeboman di Timur Tengah sampai menghancurkan Presiden yang resmi sebagai tindakan legal dan halal. Jangan kita dibodohi oleh logika pemutar-balik-kan yang biasanya berlangsung di penjara-penjara di seluruh dunia. Mari kita berpikir jernih, menurut realitas sosial-budaya dan sosial politik Papua, bukan menurut anggapan orang asing yang dibisikkan kepada kita.

Ketiga, kondisi terkini bukan hanya karena kesalahan NKRI, tetapi juga karena kondisi semesta yang tidak dapat kita sangkali dan elakkan. Melihat semua masalah disebabkan oleh NKRI membuat kita menjadi tidak berdaya, karena kita setiap hari berpikir tentang kesalahan NKRI, tanpa melihat kekurangan sendiri, kesalahan orang Papua sendiri. Termasuk kesalahan berpikir bahwa Papua Merdeka menyebabkan perang suku ialah buktinya.

Kita harus punya visi yang jelas, apalagi sebagai pimpinan, sebagia tokoh Papua Merdeka, kita seharusnya tidak menunjukkan paradigma berpikir yang meragukan bangsa yang kita pimpin. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh “framing” pemikiran yang dilakukan oleh intelijen Indonesia atau oleh siapa saja yang tidak mendukung Papua Merdeka.

Apapun yang terjadi di tanah Papua, di antara orang Papua ialah persoalan orang Papua, yang harus diterima sebagai realias yang harus dihadapi secara gentlemen dan diselesaikan secara komprehensiv oleh orang Papua, bukan dengan cara mengkambing-hitamkan NKRI sebagai penyebabnya.

November 30, 2015 1

Gen. TRWP Mathias Wenda: Berduka Sedalam-Dalamnya

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolution Army), Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen TRWP Mathias Wenda, bersama segenap staf dan pasukan, atas nama bangsa Papua menyatakan

BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA

atas dipanggilkan ke pangkuan Tuhan Sang Khalik Langit dan Bumi

Brigadir Jenderal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Richard Joweni

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua kami menyerukan kepada seluruh komponen perjuangan bangsa Papua untuk terus mengobarkan api perjuangan, api revolusi terus menyala, perjuangan terus dijalankan, sampai kita sekalian mencapai cita-cita perjuangan kita.

Kita tahu, dari seluruh sejarah bangsa-bangsa di dunia, tidak pernah ada perjuangan kemerdekaan yang pernah bubar karena lama-kelamaan semangat perjuangan menjadi pudar, atau karena diberhentikan oleh kebaikan hati penjajah dan atau berhenti karena ada teror dan intimidasi seperti harapan dan doa-doa kaum penjajah NKRI. Tidak ada! Tidak pernah ada!

Perjuangan ini akan mencapai titik terakhir.

Cepat atau lambat kita mencapai sasaran sangat ditentukan oleh semangat kesatuan darn persatuan kita semua, seperti saat ini telah terwujud dalam wadah ULMWP. Mari kita terus mendukung ULWPM, yang benihnya telah ditanam oleh WPNCL yang diketuan alm. BigJend Richard Joweni waktu itu.

WPNCL yang waktu itu diketuai Alm. BrigJend Richard Joweni bersama sejumlah lembaga lain telah melahirkan ULMWP. Dan kini ULMWP sedang berkiprah dengan kekuatan penuh. Bibit yang telah ditanam almarhum perlu terus disiram dan disiangi oleh kita semua, sampai menghasilkan buah: Papua Merdeka, terlepas dari penjajah NKRI.

Tokoh OPM dan WPNCL lainnya, Alm. Dr. John Otto Ondawame telah dipanggil Tuhan belum lama ini, dan kini tokoh OPM dan WPNCL lainnya dipanggil pula. Mereka dipanggil menyusul berpulangnya Gen. TPN/OPM Kelly Kwalik di tangan Penjajah NKRI dan para penglima lainnya telah tewas di medan pertempuran.

Api perjuangan terus berkobar, generasi berganti generasi, satu tahapan ke tahapan selanjutnya, langkah demi langkah, sampai akhirnya kita akan tiba pada tujuan akhir, PAPUA Merdeka, NKRI keluar dari Tanah Papua! Itu sebuah kepastian, sebuah jaminan, bukan cita-cita, bukan mimpi!

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada tanggal: 27 Oktober 2015

———————

Panglima, Secretary-General,

TTD

Mathias Wenda, Gen. TRWP Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

NBP:A.001076 BRN:A.018676

October 27, 2015 1

Lily Wahid: Situasi Keamanan di Papua Bisa Berujung Referendum

INTELIJEN.co.id – Situasi keamanan di papua yang terus memanas dikhawatirkan akan memunculkan persoalan lebih krusial dan luas. Masyarakat Papua akan semakin tidak percaya dengan pemerintah pusat, sehingga mencari pola penyeleseian ke organisasi internasional.

Kondisi tersebut, harus segera mendapat respon dan langkah-langkah penyeleseian. Pemerintah pusat harus segera menyelesaikan persoalan Papua agar masyarakatnya tidak mengajukan referendum yang didukung PBB.

“Analisa saya, indikasi referendum, warga Papua mendatangi kantor PBB di Jakarta,” kata anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (26/10).

Menurut Lily Wahid, dengan masuknya warga Papua ke PBB, pihak internasional menganggap bangsa Indonesia tidak menangani wilayah di Bumi Cenderawasih itu.

“Ini bisa berujung ke referendum,” paparnya.

Lily juga meminta pemerintah tidak melakukan pendekatan represif terhadap pergolakan di Papua. Persoalannya juga terkait kebijakan di daerah. Dana otonomi daerah selama ini tidak didukung dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Pemerintah Provinsi Papua harus membuat Perda pelaksanaan otonomi khusus, agar yang di bawah tidak teriak-teriak,” pungkasnya.

Sumber: indonesiatoday.in

October 26, 2015 1

Brigjend Richard Joweni, Sosok Tentara dan Diplomat Revolusioner

Author : Admin Jubi, October 19, 2015 at 08:55:07 WP, Editor : Victor Mambor

Upacara Penguburan Richard Joweni, TabloidJubi.com

Jayapura, Jubi – Seluruh rakyat Papua terlebih Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN) telah berduka atas kehilangan sosok pemimpin kharismatik Brigjen Richard Joweni. Pria bernama lengkap Uria Hans Joweni ini sebelumnya telah dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 16 Oktober 2015, pukul 23.00 WP dalam usia 72 tahun.

Sebelum meninggal, Richard Joweni sempat dibawa ke rumah sakit Vanimo untuk mendapat pengobatan karena menderita sakit pada saluran pencernaan dan juga karena kelemahan fisik akibat usia senja. Sebab ia telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya atau selama 48 tahun dengan bergerilya di belantara Papua.

Kepergiannya telah meninggalkan luka yang mendalam, terlebih bagi 3 orang anaknya yang ditinggalkan karena sebelumnya istrinya telah lebih dahulu meninggal pada tanggal 22 September lalu karena sakit. Dari riwayat hidupnya, almarhum yang juga pemimpin tertinggi komando Tentara Revolusioner Pembebasan Papua Barat (TRP PB) ini lahir pada 3 Desember 1943 di sebuah kampung di Teluk Wondama, Papua Barat.

Sebagai pemimpin komando tertinggi TRP PB, ia mengepalai 9 Kodap dan 10 Kodam di beberapa wilayah dan sebagian berada di wilayah Pegunungan Papua. Joweni juga merupakan ketua Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam memperjuangkan persoalan Papua Barat lewat cara diplomasi di forum MSG (Melanesian Spearhead Group) dan Pasific Island Forum (PIF).

Selain bergerilya, sosok Richard Joweni juga dikenal sebagai seorang diplomat yang pernah melobi sejumlah pimpinan negara-negera Melanesia di Pasifik Selatan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Atas jasa-jasa perjuangannya dan selaku pimpinan tertinggi Tentara Revolusioner Pembebasan Papua Barat (TRP PB), ia kemudian dianugerahi pangkat Jenderal Gerilya (Anumerta) pada saat prosesi pemakaman jenasah yang berlangsung secara militer di Markas Pusat TRP PB Kampung Endokisi Yokari, Tanah Merah Kabupaten Jayapura.

Menurut Jonah Wenda selaku juru bicara Dewan Militer TRP PB, selain sebagai seorang pejuang yang gigih bergerilya di hutan, Richard Joweni dikenal sebagai sosok kharismatik dalam memimpin perjuangan menuju pembebasan nasional bangsa Papua Barat. “Ia telah mengajarkan cara-cara berjuang secara bermartabat, damai dan menghargai orang lain,” kenang Wenda.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sementara di tubuh TRP PB, kata Wenda, kolonel Amos Serondanya selaku kepala staf Angkatan Darat telah ditunjuk sementara untuk menggantikan posisi Richard Joweni hingga ada penentuan pemimpin tertinggi tetap. Penentuan itu akan dilakukan setelah 14 hari berkabung yang ditandai dengan penaikan bendera bintang kejora setengah tiang di sejumlah Kodam dan Kodap yang dikendalikan oleh markas TRP PB.
Upacara pemakaman jenasah almahum Richard Joweni berlangsung dengan penuh hikmah karena diawali oleh ibadah pelepasan dan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penguburan peti jenasah ke liang lahat secara militer. Prosesi ini juga ditandai dengan tembakan salvo sebanya 3 kali ke udara sebagai penghormatan bagi almarhum.

Almarhum Richard Joweni telah bergabung sebagai anggota gerilyawan OPM pada tahun 1968 saat masih berusia 25 tahun. Sebelumnya ia sempat bekerja sebagai staf pegawai di masa Pemerintahan Belanda di Papua. Saat bergerilya di masa kepemimpinan Seth Rumkorem, sejumlah jabatan strategis pernah disandangnya hingga kemudian ia diberi mandat menjadi pemimpin tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) hingga akhir hayatnya. (J. Howay)

October 19, 2015 2