Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu.

“Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini tidak butuh itu,”ungkap Peneas Lokbere, Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Abepura, Selasa (6/10/2015)

Kata Lokbere, rakyat Papua hari ini lebih membutuhkan tindakan nyata. Pertama, institusi keamanan Republik Indonsia di Papua, baik Pangdam maupun Kapolda Papua harus melakukan evaluasi resmi atas keamanan di Papua.

Evaluasi sangat penting, lantaran makin maraknya kasus-kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua. Semua yang terjadi harus diungkap untuk melindungi rakyat.

Kedua, Rakyat Papua butuh TNI maupun Polri merubah pola pendekatan terhadap rakyat. Rakyat ingin TNI dan PoLRI yang menghargai HAM, tidak represif.

Ketiga, Pangdam dan Kapolda mengumumkan hasil penyelidikan kasus Paniai. Rakyat Papua menanti itu daripada permintaan maaf murahan yang tidak akan menyelesaikan luka orang Papua.

Sementara itu Yanuarius Lagiwan, Sekretaris Jendral, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonsia (AMPTPI) mengatakan, tidak hanya minta maaaf tetapi Pangdam harus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Lagowan, Pangdam sudah tahu, anggota TNI mana yang melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Papua. Kalau sudah tahu, Anggota TNI yang nakal itu harus diproses hukum.

“Ungkapan permintaan maaf saja tidak cukup. Kalau Pangdam sudah tahu ada kesalahan anggotanya maka harus ungkap dan adili semua anggota TNI yang melakukan kejahatan, sehingga semua orang yang mengalami kekerasan oleh TNI bisa merasakan keadilan,”tegasnya. (Mawel Benny)

Jangan Membunuh, Bila Perlu Dilumpuhkan Saja

Jayapura, Jubi – Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, (DPP AMPTPI), Hendrikus Madai mengatakan, perkembangan situasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini.

Hal ini dikatakan Hendrikus Madai, sebab banyak anak-anak sekolah, mahasiswa dan pemuda yang telah menjadi korban penembakan, pembunuhan, penculikan bahkan penangkapan baik di Papua maupun di luar Papua.

“Maka, pada kesempatan ini saya selaku Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mengutuk keras setiap kekerasan dan pembunuhan oleh aparat TNI/POLRI yang ditargetkan lebih banyak kepada para siswa dan mahasiswa di Papua, seperti kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 yang menewaskan empat anak sekolah, penembakan di Tolikara pada 17 Juli 2015 di mana 11 anak muda ditembak, salah satunya tewas. Kasus penembakan yang melibatkan TNI di Mimika pada Agustus 2015 yang menewaskan dua orang dan tiga lainnya mengalami luka tembak, dan penembakan terakhir di Mimika tadi malam, 28 September 2015 yang menjadi korban adalah anak sekolah tingkat SMA di mana salah satunya tewas dan satu lainnya kritis di rumah sakit Timika,” kata Wakil Sekjen DPP AMPTPI, Hedrikus Madai kepada Jubi di Jayapura, Selasa (29/09).

Selanjutnya, kata dia pihaknya meminta kepada Pangdam XII/Cenderawasih dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua untuk segera memroses hukum seberat-beratnya bagi setiap anggotanya yang menjadi pelaku penembakan dan pembunuhan di Papua.

“Juga, kami meminta kepada institusi TNI/Polri agar tidak membunuh anak-anak Papua dari waktu ke waktu dengan berbagai alasan, tetapi jika memang terpaksa harus ditembak, bukan dengan tujuan membunuh akan tetapi bisa dengan dilumpuhkan (ditembak di kaki dengan peluru karet, bukan dengan timah panas)”, katanya berharap.

Menurut Madai, pihaknya menyarankan kepada seluruh pelajar, mahasiswa dan pemuda di Papua lebih khusus Orang Asli Papua (OAP) agar selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap aktivitasnya. Sebab, kata dia jika dilihat dari berbagai kasus pembunuhan, penembakan dan penangkapan yang terjadi di Papua yang target pembunuhannya lebih banyak adalah pelajar dan mahasiswa Papua.

“Itu bukan terjadi di Papua saja, tapi di luar Papua juga. Kami menyarankan agar para pelajar dan mahasiswa agar jangan keluar malam sendirian jika tidak ada agenda yang mendesak,” tuturnya.

Anggota Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Laurenzus Kadepa mengatakan, setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak sekali rentetan-rentetan pelanggaran HAM di Papua.

“Lalu, yang menjadi sasaran itu adalah anak muda, siswa dan mahasiswa. Ini dirancang oleh negara untuk membasmikan generasi muda, karena Papua ke depan itu ada di tangan anak muda,” tutur Laurenzus Kadepa kepada Jubi di Jayapura melalui sambungan telpon, Selasa (29/09).

Apalagi sekarang, kata Kadepa, anak muda semakin gigih pertahankan ideologi Papua Merdeka. “Maka, kami minta jangan jadikan anak muda sebagai tempat sasarannya adalah anak muda. Kami bisa benarkan proses genoside itu sedang terjadi seiring dengan waktu yang berjalan ini,” tukasnya.

Oleh karena itu, pihak aparat harus mengetahui fungsi dari penggunaan senjata itu untuk apa. Sebab, ada tertulis bahwa untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. (Abeth You)

Referendum dari Catalunya, Spanyol Sampai Bougainville, PNG

Jayapura, Jubi- Barcelona adalah klub kebanggaan masyarakat Catelunya, Provinsi Otonom Spanyol. Bahkan ketika Barcelona berlaga Bendera Kebangsaan Catelonya turut berkibar pula meramaikan stadion kebanggaan Barcelona. Saat Spanyol menang Piala Dunia Puyol, Pique dan kawan-kawan melambaikan bendera Catalunya. Anehnya punggawa Barcelona tidak ditangkap oleh aparat keamanan di Negara Kesatuan Spanyol dan tidak pula dikenakan pasal gerakan separatisme.

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda mengakui kalau gerakan kemerdekaan di Indonesia tak selamanya bisa selesai begigtu saja. Pasalnya kata dia negara-negara demokratis tua seperti di Inggris, Spanyol maupun Belgia yang sudah berusia hampir 300 tahun masih saja ada referendum untuk memisahkan diri.

Kepada Jubi belum lama ini di Denpasar Bali, Hassan Wirajuda mengatakan negara-negara seperti Inggris yang sudah berusia ratusan tahun termasuk Spanyol dan Belgia mempunyai ekonomi dan kesejahteraan yang baik tetapi semangat referendum masih ada di sana.

“Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi di Indonesia.”kata Menlu di era Megawati dan SBY mengingatkan kepada Republik Indonesia yang baru saja berusia 70 tahun kemerdekaan.

Era 1998 saat Perang Saudara di Yugoslavia, mendiang begawan antropologi Indonesia Koentjarangrat dalam artikelnya berjudul Perang Suku Bangsa di Yugoslavia mengatakan jika membandingkan masalah suku bangsa Indonesia dengan Yugoslavia masalah hubungan antar suku bangsa dan agama. Kata dia Indonesia jauh lebih beruntung, hanya saja Koentaraninggrat mengingatkan tiga hal pokok penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pertama perlu menghindari upaya memaksakan konsep mengenai nilai-nilai budaya kepada penduduk yang dipandang “terbelakang,” seperti yang masih dilakukan terhadap penduduk di Timor Timur (sekarang sudah jadi Timor Leste) dan Papua (Papua dan Papua Barat). Kedua adalah mendiskriminasikan sesama warga bangsa Indonesia, seperti yang secara sadar atau tidak masih saja dilakukan. Ketiga, menjaga agar kesenjangan antara daerah yang cepat maju dengan yang lambat maju untuk tidak menjadi terlalu besar.

Jika menyimak pernyataan Koentjaraningrat jelas, diskriminasi maupun kesenjangan masih saja terjadi dan Timor Timur sudah merdeka dan kini jadi Timor Leste. Kemenangan referendum di Timor Leste menjadi jawaban bahwa pembangunan fisik dan kesejahteraan bukan tolok ukur dalam membangun wawasan kebangsaan dan bernegara. Ada nilai-nilai budaya suku bangsa yang terkadang diabaikan dan dianggap sepele.

Bagaimana dengan warga Catalunya yang bertahun-tahun tidak bisa menjadi warga negara Spanyol. Bahkan ketika klub Barcelona bermain, ada slogan “Catalunya is not Spain.” Ini adalah realita sosial di negara-negara maju di Spanyol, Inggris dengan Scotlandia, Belgia hingga negara tetangga Papua New Guinea dengan semangat referendum di Provinsi Otonomo Bougainville.

Ratusan ribu pendukung kemerdekaan Catalunya, yang dikutip Jubi dari Kompas terbitan, Jumat (11/9/2015), unjuk kekuatan di kota Barcelona, Spanyol. Mereka melakukan pawai untuk mengampanyekan gerakan Catalunya merdeka atau pemisahan wilayah otonom itu dari Spanyol.

Ratusan pengendara sepeda, Jumat pagi, berkumpul di alun-alun kota kecil Vic, sekitar 70 kilometer dari Barcelona, ibu kota Catalunya. Mereka bersiap-siap mengendarai sepeda menuju Barcelona guna memeriahkan pawai pro kemerdekaan.

Pelatih kenamaan asal Catalunya, Pep Guardiola, dan pemain klub sepak bola Barcelona, Gerard Pique, adalah sebagian tokoh asal wilayah itu yang mendukung kemerdekaan Catalunya. “Kami ingin mengelola sumber daya kami sendiri,” ujar Guardiola yang kini melatih Bayern Muenchen, Selasa silam.

Pawai besar-besaran pro kemerdekaan digelar bertepatan dengan hari nasional Catalunya. Presiden Catalunya Artur Mas mengatakan, hari nasional Catalunya tahun ini spesial karena perayaannya berdekatan dengan pemilihan parlemen regional pada 27 September.

Unjuk kekuatan gerakan pro kemerdekaan Catalunya yang konon diikuti sekitar 500.000 orang tak ubahnya kampanye menjelang pemilu parlemen Catalunya. Kelompok pendukung kemerdekaan ini berharap kubu mereka merebut setidaknya 68 kursi dari total 135 kursi di parlemen Catlunya atau meraih mayoritas sederhana (50 persen+1).

Seandainya berhasil merebut mayoritas, kelompok politik pendukung kemerdekaan akan lebih leluasa melakukan langkah-langkah mengantar Catalunya yang berpenduduk 7,5 juta orang berpisah dari Spanyol. Sebaliknya, jika gagal merebut mayoritas pada pemilu parlemen Catalunya, pukulan telak pun dialami kelompok pro kemerdekaan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membantah referendum bisa diadakan seandainya kelompok pro kemerdekaan menjadi mayoritas di parlemen Catalunya. Menurut dia, referendum pemisahan Catalunya tak sesuai dengan konstitusi Spanyol.

Pusat Riset Sosiologi milik Pemerintah Spanyol menggelar survei yang hasilnya menunjukkan, koalisi partai pendukung kemerdekaan Catalunya, Junts pel Si (Together for Yes), dan partai kiri CUP dapat mengumpulkan 68-69 kursi.

Gerakan nasionalisme Catalunya mendapat dukungan lebih besar sejak ekonomi Spanyol melemah, beberapa waktu terakhir.

Bagaimana dengan Papua New Guinea dengan Provinsi Otonom, John Momis Presiden Daerah Otonom Bougainville mengatakan “Kami adalah orang-orang asli tanah air kita Bougainville. Kami sendiri harus memutuskan masa depan kita, takdir kita. Tidak ada orang luar dapat memutuskan untuk kita. ”

Karena itu tak heran kalau John Momis telah menjadwalkan 2019 sebagai tahun untuk suara referendum yang akan dilakukan, tapi ini belum disepakati oleh Perdana Menteri PNG dan kabinetnya.(Dominggus Mampioper)

Gen. TRWP Mathias Wenda: Sandera-Menyandera itu Drama Abad Lalu

Menanggapi berbagai polemik berujung kepada saling menuduh di antara para kelompok piaraan NKRI di wilayah perbatasan West Papua – Papua New Guinea, terkait dengan penyanderaan dua warga kolonial Indonesia beberapa hari lalu, dan kini telah ditemukan hidup, atau dikembalikan oleh para kriminal piaraan NKRI, maka PMNews berkomunikasi dengan Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda, “Sandera-Menyadera itu Drama Abad Lalu! Sekarang para gerilyawan sedang menunggu proses politik dan diplomasi Papua Merdeka! Era gerilya dengan berbagai taktik telah ditangguhkan, walaupun perang melawan kolonial NKRI masih harus terus dilanjutkan sampai cita-cita Papua Merdeka! tercapai.”

Berikut petikan wawancara per telepon tadi malam.

PAPUAPOST.com (PMNews): Selamat malam! Kami dari PMNews mau tanyakan hal-hal terkait penyanderaan dua warga Indonesia oleh kelompok yang menurut pemberitaan media di Indonesia dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Gen. TRWP Mathias Wenda (TRWP): Pertama-tama saya ucapkan terimakasih. Terimakasih karena anak-anak tanya orang tua. Banyak wartawan orang Papua di Indonesia mereka tidak pernah tanya, tapi bikin berita macam mereka sudah tanya. Bikin malu banyak jadi, anak-anak di PMNews selalu tanya itu baik. Kasih tahu anak-anak Papua di mana-mana Bapak punya telepon ini nomornya sudah umum berlaku, Pemerintah PNG juga sudah tahu, jadi tidak masalah.

Ah, mengenai berita NKRI bahwa OPM yang sandera itu tidak benar. Tukang tipu mereka. Siapa itu OPM? Apakah OPM angkatan bersenjata? OPM itu bukan Tentara, itu organisasi. Mana organisasi baru bergerilya. Tidak ada OPM di hutan sini. OPM ada di kota, di Port Numbay, di Port Moresby, di Port Vila, di London, di Canberra, di Jakarta, di Port Vila, di New York. OPM tidak ada di hutan-hutan. OPM punya pekerjaan bukan berburu babi hutan atau tikus hutan. OPM punya tugas berdiplomasi dan berpolitik di pentash politik dan diplomasi lokal, nasional, regional dan internasional.

Ada berita yang bilang OPM yang sandera, berarti kolonial sudah kalah point, salah main kartu, salah zaman, dan salah waktu. OPM sudah tidak ada di hutan, tetapi yang ada itu OPM buatan NKRI, OPM peliharaan Indonesia, OPM bayaran Indonesia.

Ingat OPM NKRI, OPM Merah-Putih, OPM buatan Indonesia itu ada di Jakarta, ada di West Papua dan ada di Papua New Guinea, ada di mana-mana.

Jadi kesimpulannya, kalau ada OPM yang menyandera orang pada tahun 2015 ini, maka itu OPM-NKRI, OPM Merah-Putih, OPM-Indonesia. Itu pasti! Itu jelas! Jangan ada yang salah!

PMNews: Siapa kelompok peliharaan itu. Kira-kira intelijen TRWP punya informasi?

TRWP: Kami tahu persis siapa mereka tetapi kami tidak harhus membukanya di sini. Itu rahasia operasi kami. Kalian sudah baca berita ka tidak, banyak berita menyebutkan para tokoh adat di wilayah perbatasan, baik di wilayah West Papua maupun di wilayah Papua New Guinea jelas-jelas menyebutkan bahwa penyanderaan dilakukan oleh kelompok peliharaan NKRI.

PMNews: OK Baik. Terimakasih. Ada tuduhan bahwa sandera ini dilakukan oleh OPM, itu sangat kuat beredar di media-media nasional Indonesia. Kepolisian dan TNI juga menunjukkan jari kepada OPM, walaupun TRWP menyangkal. Semua orang tahu, yang ada di perbatasan West Papua – PNG itu TRWP, bukan?

TRWP: Sandera-Menyadera itu drama abad lalu! Itu lagu lama! Itu sudah basi! Kasihan NKRI tidak mengerti politik, atau mereka ketinggalan kereta jadi bikin akal-akalan.

Sekarang para gerilyawan sedang menunggu proses politik dan diplomasi Papua Merdeka! Era gerilya dengan berbagai taktik telah ditangguhkan, walaupun perang melawan kolonial NKRI masih harus terus dilanjutkan sampai cita-cita Papua Merdeka! tercapai. Jadi kalau ada yang bilang gerilyawan Papua Merdeka, bukan OPM, tapi gerilyawan, menyandera maka itu termasuk skenario yang menyedihkan, karena sudah tidak dipakai oleh semua gerilyawan Papua Merdeka.

PMNews: Kami ucapkan terimakasih atas penjelasan ini. Mudah-mudahan orang Papua dan pemerintah Indonesia memahami penjelasan ini.

TRWP: Terimakasih. Tanya apa saja nanti. Kasih tahu anak-anak lain itu. Kasih tahu nomor HP Bapak punya. Sudah terimakasih.

Tokoh Adat : Ada Kelompok “Peliharaan” di Sekitar Perbatasan

Diposkan oleh : Victor Mambor on September 19, 2015 at 00:23:24 WP

Jayapura, Jubi – Hari ini, Jumat (18/9/2015), Sudirman (30) dan Badar (29) dua WNI yang disandera selama beberapa hari telah bebas dan tengah menjalani perawatan di RS Bhayangkara, Jayapura. Keduanya diserahkan oleh Konsulat Jenderal RI di Vanimo, Papua Nugini kepada Kepolisian Daerah Papua di perbatasan RI – PNG.

Siapa pelaku penyanderaan ini belum bisa dijelaskan oleh aparat keamanan Indonesia, baik TNI maupun Polisi, walaupun selama beberapa hari terakhir, pihak keamanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) menyebutkan beberapa nama sebagai pelaku penyanderaan dan mengaku sedang bernegosiasi dengan pihak penyandera untuk melepaskan Sudirman (30) dan Badar (29). Aparat keamanan maupun Kemenlu menuding kelompok Organisasi Papua Merdeka sebagai pelaku penyanderaan.

Tuduhan ini tak hanya dibantah oleh Jeffrey Pagawak, salah satu dari sekian nama yang dituduh oleh aparat keamanan maupun Kemenlu. Masyarakat di Kampung Scofro, Distrik Arso Timur, Keerom, Papua, lokasi dimana dua WNI tersebut dilaporkan dibawa oleh sekelompok orang, juga membantah keterlibatan OPM dalam penyanderaan ini.
“Penyanderaan dan penembakan yang terjadi di Kampung Scofro, Distrik Arso Timur, Keerom, Papua, beberapa waktu lalu itu pelakunya bukan OPM. Kejadian itu siang hari, jam 12. Masyarakat kaget. Selama ini kami kenal kelompok OPM yang sering masuk ke kampung,” kata Servo Tuames, Ketua Dewan Adat Keerom kepada Jubi, Jumat (18/9/2015).

Tuames menambahkan, dirinya dan masyarakat yang hidup di dekat perbatasan juga tahu kalau selama ini ada kelompok “peliharaan” di sekitar perbatasan Indonesia – Papua Nugini (PNG), yang sering keluar masuk wilayah Indonesia maupun PNG. Tapi ia tidak tahu, kelompok-kelompok ini “dipelihara” oleh siapa.

Sementara Didimus Werare, Ketua Dewan Adat Skamto, di tempat yang sama mengatakan lokasi penyanderaan itu terletak di kawasan HPH milik PT. Hanurata namun IPKnya milik PT. Victori Cemerlang Indonesia.
“Lokasi penyanderaan itu hanya dua kilometer dari pos perbatasan,” kata Weware.
Dua orang yang disandera, menurut Weware adalah pekerja kayu yang dipekerjakan oleh orang bernama Yono, anggota Brimob yang tinggal di Yotefa, Jayapura.

Saat penyerahan Sudirman (30) dan Badar (29)dari Konsulat Jenderal RI di Vanimo kepada Kepolisian Daerah Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua mengatakan masih mendalami kasus penyanderaan ini. Menurut Kapolda Papua dalam waktu dekat pihaknya akan mengunjungi kedua sandera tersebut untuk meminta keterangan terkait penyanderaan yang mereka alami. (Victor Mambor)

OPM: Kami Tidak Menyandera Dua WNI

Jayapura, TAPANEWS.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) membantah dengan tegas keterlibatan pihaknya dalam penyanderaan dua Warga Negara Indonesia (WNI) di Perbatasan RI – PNG, Rabu (9/9) lalu seperti yang diberitakan media massa. Hal ini dikatakan Jonah Wenda, jurubicara OPM di bawah pimpinan Richard Yoweni saat dikonfirmasi TAPANEWS.com melalui seluler, Rabu (16/9).

“Bagi kami, ini ulah provokator yang berupaya mencoreng nama OPM. Kami membantah dengan tegas kepada semua pihak yang mengatakan keterlibatan OPM dalam kejadian ini,” kata Jonah Wenda.

Menurut Wenda, ada pihak-pihak yang berupaya membuat ‘air kabur’. Bila memang ini ulah pihak tidak bertanggung jawab, jangan menggunakan nama OPM.

“Kalau tuduhan diarahkan kepada OPM, markas mana? Siapa yang memberi perintah?” tanya Wenda.

Wenda menilai upaya provokator ini dilakukan karena saat ini OPM sudah berada bersama United Liberation West Papua Movement (ULMWP) untuk isu Papua merdeka dimana lobi-lobi internasional sekarang berjalan dengan bermartabat.

“Kami juga menyesal untuk peristiwa ini dan juga untuk korban yang disandera,” kata Wenda lagi.

Data yang dihimpun TAPANEWS.com dari pihak yang bertanggung jawab, saat ini terdapat enam kelompok OPM yang bergerilya di Batas RI – PNG yaitu kelompok Tiben Pagawak, Niko Hipohau, Herman Wenda, Matias Wenda, Nikarion Gwijangge dan Amos Ofidey.

Saat ini Tiben Pagawak sudah berusia lanjut; sedangkan Niko Hipohau berada di bawah komando Richard Yoweni; Herman Wenda terhubung dengan kelompok Matias Wenda; Matias Wenda dengan kelompoknya adalah yang terbesar di wilayah perbatasan dan mendukung ULMWP; Nikorion Gwijangge berada di bawah komando Richard Yoweni dan terakhir adalah kelompok Amos Ofidey yang diduga memiliki hubungan erat dengan Indonesia.

“Wilayah penculikan dan penyanderaan ini berada di wilayah kelompok Lambert Pekikir yang dulunya OPM,” pungkas Wenda. (Redaksi)

Makna “Pengakuan” PIF pada Kedaulatan Indonesia

Oleh : Redaksi SUARAPAPUA.com | Selasa, 15 September 2015 – 23.54 WIB

Oleh: Victor F. Yeimo*

“Sebagai angggota PBB kami mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua, tetapi PBB juga mengakui hak mereka (West Papua) untuk penentuan nasib sendiri dan pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Kata Perdana Menteri Menasseh Sogavare, saat menanggapi reaksi Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia yang menolak intervensi Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) terhadap persoalan West Papua (sumber: http://www.pmc.aut.ac.nz).

Dalam pernyataan lain tentang HAM, menanggapi Indonesia yang tidak ingin masalah HAM dibicarakan oleh PIF, Sogavare juga menyatakan: “Jika suatu negara anggota PBB melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya, itu bukan lagi urusan domestik negara itu, tetapi itu menjadi isu yang harus dibicarakan oleh PBB.”

Pernyataan Menasseh Sogavare, yang juga ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan jawaban bagi rakyat West Papua dan penguasa kolonial Indonesia atas ‘polemik’ hasil pertemuan PIF. Pernyataan seorang pemimpin Melanesia yang berhasil membawa masuk West Papua menjadi observer di MSG ini patut menjadi dasar penilaian kita dalam menyikapi hasil PIF.

Pertama, Dasar pengakuan dan penghargaan PIF terhadap kedaulatan Indonesia atas Provinsi Papua (bukan bangsa Papua) merupakan bagian dari menjaga etika dan asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat negara-negara agar hidup berdampingan secara damai.

Pengakuan itu tidak berarti menghilangkan komitmen negara-negara Melanesia dan Pasifik untuk menghargai dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sesuai piagam dan konvenan PBB, yang juga merupakan dasar keputusan komunike MSG di Noumea, 2013.

Sesuai dengan itu pula, Menasseh Sogavare dalam akhir tahun ini, atau awal tahun depan akan mengadakan pertemuan untuk membawa persoalan West Papua ke Komite 24 PBB (Komite Dekolonisasi PBB).

Kedua, Keputusan pemimpin PIF untuk mengirim Tim Pencari Fakta ke West Papua bukanlah merupakan bentuk intervensi asing sebagaimana yang sedang disikapi oleh penguasa kolonila Indonesia. Tetapi, itu merupakan kewajiban bagi negara-negara anggota PBB, termasuk PIF yang merupakan organisasi regional PBB sesuai dengan konvenan PBB.

Bahwa penguasa kolonial Indonesia melalui hukum Indonesia maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak berhasil memproteksi dan mengadili hampir semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah West Papua yang diklaimnya sebagai bagian dari teritori Indonesia. Sudah seharusnya PBB dan organisasinya mengirim tim pencari fakta, sebab berbagai pertemuan dan hasil Komisi HAM PBB membuktikan temuan pelanggaran HAM yang terus terjadi di West Papua.

Ketiga, Para Pemimpin PIF dalam dua poin komunike itu juga menyepakati bahwa akan menyelesaian akar dari persoalan West Papua secara damai. Perdana Menteri PNG, Peter O’neill selaku Ketua PIF yang diberi tanggung jawab untuk berkonsultasi dengan Jakarta mengatakan itu merupakan langkah awal untuk melakukan banyak hal kedepan bersama Indonesia.

Peter O’neil sejak awal berhati-hati dan sangat diplomatis dalam menyikapi isu West Papua sebab, menurut saya, ia ingin Papua harus diselesaikan tanpa mengganggu stabilitas wilayah Pasifik. Ia mempertimbangkan watak brutalisme dari penguasa kolonial Indonesia yang selalu mengedepankan cara-cara militeristik dalam penyelesaian persoalan West Papua.

Keempat, Perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sudah menjadi perjuangan rakyat Melanesia dan Pasifik. Apapun keputusan dan kepentingan para politisi Melanesia dan Pasifik hal tersebut tidak akan menghilangkan dukungan dan desakan kuat dari rakyat Melanesia dan pasifik yang terus menguat dan bergelora.

Dengan demikian, rakyat West Papua harus menyikapinya sebagai bagian dari kemajuan perjuangan yang terus terjadi di luar negeri atas persatuan perjuangan bangsa Papua. Kita mesti menilai ini sebagai perang diplomasi Pasifik yang sedang diperjuangkan melintasi kekuatan diplomasi kolonial Indonesia yang penuh dengan rekayasa dan penyuapan.

*Penulis adalah Ketua Umum KNPB dan Tim Kerja ULMWP.

Tanda Heran di Honiara Menjadi Tonggak Sejarah Baru bagi Melanesia

Selama beradad-abad orang Melanesia di kawasan Pasifik Selatan berada dalam dunia mereka sendiri, terisolir, terdampar, terpojok. Tidak berbicara, apalagi mengenal apa yang ada di sekelilingnya. Dikirannya di sekelilingnya hanyalah hamparan air laut yang di dalamnya ada ikan. Ia tahu selepas ikan-ikan di dalam air itu terdapat manusia lain, tetapi ia tidak mengakui persis bahwa yang dikenalnya seberang laut itu sebenarnya dirinya sendiri.

Ditambah lagi, kalaupun dia berusaha mengetahui lalu mengenalnya, ia didikte, dipaksa, ditekan supaya walaupun ia mengenal orang-orang di seberang sana itu dirinya sendiri, ia dibayar dan dengan dasar bayaran itu dipaksa untuk tidak mengakui bahwa mereka itu dirinya sendiri. Sebuah penyangkalan paksa, sebuah penderitaan yang begitu lama dideritanya.

Sebelum modernisasi ia mengira di dunia ini hanya dirinya dan suku-bangsanya. Di era penjajahan dikiranya orangnya ialah penjajahnya, dan sesama bangsa dan ras-nya itu musuhnya. Setelah kemerdekaan, rekan sesama Melanseia-nya itu diberi nama A, B, dan C, sehingga tidak senama dengan dirinya, yang membuat dirinya tidak sanggup berkata bahwa dirinya ialah dirinya, dan tetangganya itu juga ialah dirinya. Ia terpaksa harus mengaku ini sebagai “west papua” dan itu sebagai “papua new guinea”, ini sebagai Vanuatu dan itu sebagai West Papua, ini sebagia Solomon Islands dan itu sebagai West Papua, ini sebagai Fiji dan itu sebagai West Papua, bukannya kami ini Melanesia.

Tanda heran yang dimulai di Kepala Burung, pulau Mansinam, bahkan dari pulau-pulau Timor kini bersambung menjadi tanda heran berikutnya, “West Papua diakui sebagai ras Melanesia, bangsa Papua!”, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh NKRI. NKRI memaksa dirinya menyebut orang Melanesia di Tanah Papua sebagai orang Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Padahal tanah dan air di Indonesia bukan satu, beribu-ribu; bangsa bukan satu, beribu-ribu; bahasa juga apalagi bukan satu. Sebuah pembohongan diri sendiri, Indonesia menipu diri sendiri, dan penipuannya balik menelan dirinya sendiri, dan pada akhirnya KEBENARAN akan berjaya, dan di era kejayaan itu, tipudaya tidak punya kuasa lagi. Era kekalahan tipu-daya itu telah dimulai, di meja KTT MSG, di kota Honiara, Kepulauan Salomon.

Tanda heran ini menyusul tanda heran sebelumnya, yaitu beberapa bulan sebelumnya telah terjadi sebuah pertemuan akbar di kalangan pejuang dan organisasi perjuangan bangsa Papua di Port Vila, Republik Vanuatu dan di akhir pertemuan tersebut telah dibentuk sebuah wadah pemersatu, ULMWP, sebuah payung organisasi yang mempersatukan berbagai faksi yang ada selama ini.

Tanda heran di Honiara menyusul tanda heran di Port Vila. Dan Tanda heran di Honiara disusul oleh Tanda heran di Port Moresby, yaitu di Sidang PIF yang baru saja berakhir, di mana isu West Papua dibahas secara resmi, dan secara resmi pula diputuskan bahwa sebuah “Fact-Finding Mission” harus dikirim ke West Papua, Indonesia untuk mengusut berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua, di tangan polisi dan militer Indonesia.

Tanda heran di Vila, Honiara dan Moresby telah terjadi menyusul tanda-tanda heran sebelumnya, yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir, yaitu yang pertama Perdana Menteri Papua New Guinea sebagai seorang Papua, yang lahir dan besar di Tanah Papua, yang sukses menjadi Perdana Menteri di Tanah Papua secara resmi, dan secara dinas mengumumkan bahwa beliau akan “engage” Indonesia untuk membicarakan berbagai isu yang muncul di West Papua.

Tanda heran yang pernah dimulai di paling barat kepulauan Melanesia sedang mengikuti arus gelombang samudera pasifik, perlahan tetapi pasti, tenang tapi menghanyutkan. Pengakuan bangsa Papua sebagai ras Melanesia kali ini sudah merupakan tanda heran tonggak sejarah bagi identitas Melanesia sebagai sebuah ras yang terhimpit oleh ras Melayu di bagian Barat dan bangsa Eropa di bagian Selatan, dan Asia di bagian Utara.

Pengakuan orang West Papua sebagai rumpun Melanesia secara resmi atas nama negara-negara Melanesia merupakan titik tolak seluruh proses pengembalian jatidiri dan  hak asasi yang melekat kepada manusia Melanesia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk manusia.

Mari kita doakan terus, sehingga tanda heran dan tanda heran ini terus berlanjut, sampai tanda heran terakhir ialah West Papua dan bangsa-bangsa lain di muka Bumi yang saat ini masih dijajah merdeka dan berdaulat di luar cengkeraman penjajah. Amin!

Artikel Mirip:

  1. Adakah Tanda Heran di PIF
  2. Tanda Heran itu Ada di Honiara
  3. Kita Sadar, …

Can the US Marines Help Build Indonesia’s Amphibious Capabilities?

The Diplomat.cm – By Grant Newsham and Swee Lean Collin Koh, September 10, 2015

s a vast archipelagic nation-state prone to natural disasters, having a strong amphibious capability would appear to be a natural requirement for Indonesia. And as a part of the Indonesian Navy, the Marine Corps (Korps Marinir or KORMAR) has a key role to play in humanitarian assistance and disaster relief (HA/DR). Under the Minimum Essential Force (MEF) blueprint, Indonesia envisages by 2024 a greenwater navy capable of undertaking missions within its immediate regional waters as well as limited outreach beyond.

Under former President Susilo Bambang Yudhoyono, KORMAR, much like its sister branches, did experience some qualitative improvements. There was expected to continue under current President Joko Widodo, who in November 2014 outlined a vision of Indonesia as a Global Maritime Fulcrum. Of the five pillars of this vision, enhancing maritime defense lends further impetus for the ongoing MEF plan. Moreover, this pillar implicitly goes beyond continuing the primary focus of equipment upgrades. In particular, there is more to amphibious capacity-building than simply acquiring the hardware.

For instance, even an advanced, relatively well-funded navy such as the Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) faces similar challenges. In the aftermath of the Tohoku earthquake and tsunami in 2011, the JMSDF arrived on scene within a matter of hours. However, since it had no real amphibious capability – despite having some amphibious hardware – there was practically nothing to be done except to sit offshore while an estimated 3,000 to 4,000 survivors – who otherwise could have been saved – froze to death in the first 24-48 hours. Hence, there are some very practical reasons for developing and improving amphibious capabilities.

Opportunity for Engagement

Building amphibious capabilities certainly includes intensifying training, including engagement with foreign counterparts. Being traditionally more accustomed to bilateral, intra-Southeast Asian joint training and exercises, it is apparent that KORMAR seeks to develop a new area of expertise in broader region-wide initiatives. Notably, it played a key role in Indonesia-hosted Exercise Komodo, a multinational HA/DR exercise held in early 2014. And during the most recent Rim of the Pacific exercise hosted by the U.S., KORMAR deployed a contingent that performed admirably.

However, the Indonesians have room for improvement. An ambitious slew of initiatives is in the works: upgrading of aging hardware, improving personnel welfare, and developing human capital. The last aspect ties in with former Indonesian Navy chief Admiral Marsetio’s idea of a “World Class Navy” – increasing the quality of Indonesian naval servicemen (KORMAR personnel included), which can be accomplished through enhanced professional military education and training. This includes expanded interactions with foreign counterparts to learn and share best practices. It is thus clear that capacity-building for KORMAR is going to be more than acquiring new amphibious fighting vehicles or landing vessels. Although Jakarta might fulfill these requirements on its own, it can benefit from external assistance in its capacity-building efforts.

Washington has an opportunity to step up to this. In the revised version of “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower” published in March this year, an increase in U.S. strategic attention to the Indo-Asia-Pacific region is envisaged. The U.S. Marine Corps (USMC) is designated to maintain a Marine Expeditionary Force and Marine Expeditionary Unit in the region, and deploy a Marine Rotational Force to Australia as well as introducing new assets, such as the MV-22 Osprey. One of the objectives spelt out in this revised U.S. document is to enhance regional partnerships through expanded maritime security operations, shared maritime domain awareness and longer multilateral engagements. The aim is to build and sustain regional capacities to deal with local maritime security challenges.

Seen in this light, the USMC has a major role to play in helping to build the amphibious capacities of regional militaries, not least the Indonesians. The only question is how. To date, Washington has maintained a set of military engagements with Jakarta since the lifting of the arms embargo. This includes the extension of technical aid, such as helping Indonesia build an integrated maritime surveillance system network for maritime security purposes, as well as continuing the customary joint training and exercises, such as the Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) series.

Expanding the Scope

Just recently, the U.S. and Indonesia completed this year’s iteration of the CARAT exercise. This is useful, but what matters more is what happens the 360 days of the year when the Americans are not around to help sustain Indonesia’s amphibious capacity-building efforts. The U.S. Department of Defense’s current approach of conducting short-duration joint training and exercises with the Indonesians a few times annually is so short-term that it tends to shortchange amphibious development. This is hardly in line with the stated goals of the revised maritime strategy for the Indo-Asia-Pacific region, not least if one considers Indonesia a key U.S. partner seen in the light of its geostrategic position.

Perhaps the key to drawing out the Indonesians is having Marines permanently assigned to KORMAR, as a means of building a more durable relationship via daily interactions. This approach has proven effective in Australia, Japan and South Korea. Stationing the right USMC personnel in Indonesia could help Jakarta play a larger role in Indo-Asia-Pacific and also assist in its Global Maritime Fulcrum vision. However, any such move would have to be calibrated, taking into consideration several potential hurdles in the way.

For example, Jakarta may be concerned about creating the wrong perceptions by allowing this permanent USMC presence. Domestically, it may also constitute a time-bomb with some constituents likely perceiving it as a move by Washington to further intensify its military footprint in the region. Even moderates will be worried whether it might trigger a potential regional backlash, not least having Indonesia seen by Beijing as being complicit in a U.S.-led containment effort.

One way to circumvent these obstacles is to proceed gradually. For a start, one USMC officer serving as advisor can based in Indonesia with KORMAR, or if necessary in the U.S. Embassy in Jakarta. The idea is to furnish a platform from which the officer can constantly interact with KORMAR, and promote and assist Indonesia’s amphibious capability building. The candidate would have to be carefully selected. He or she would need to have appreciable knowledge of Indonesia and its culture. This officer also needs to be able to operate in think-tank, media, and defense policy circles in order to sell “amphibiosity.” Fortuitously, the USMC has a number of potential candidates.

If this pilot scheme is successful, the logical next step would be to station a small USMC advisory team. This phase can possibly be accomplished without local political opposition so long as the USMC officer works the ground correctly and assiduously. In sum, enhancing USMC engagement with KORMAR would have to start small and aim for gradual progress appropriate for Indonesia’s amphibious capacity-building.

Some Final Thoughts

Unless the idea of amphibious operations is continuously pushed, it tends to fade into the background and be seen as a distraction from more “important” military operations. There seems to be a sort of equilibrium in most militaries, by which the individual armed services naturally focus on the core functions and capacities they consider most important, foremost being warfighting capabilities such as fighter jets, tanks, and combat ships and submarines. Moreover, the individual services do not naturally cooperate with each other. Yet amphibious capabilities require “some of each,” as the services must cooperate for joint operations combining sea/ground/air capabilities. This can be deemed contrary to the natural order of things in any military.

Not surprisingly, then, amphibious capabilities tend to be overlooked and when the need arises the services scramble to respond – and usually not very well. Once the need “recedes,” things go back to the equilibrium. This certainly applies to the case of Indonesia. Following the Indian Ocean earthquake and tsunami in December 2004, Jakarta endeavored to bolster HA/DR capabilities. The purchase of new landing platform, dock vessels was one major initiative. But over the past decade, it is also evident that the equilibrium has taken hold as Indonesia began to pay less attention to amphibious capabilities.

Inserting a USMC officer into Indonesia would be intended to keep this equilibrium from asserting itself, at least initially. The USMC has substantial expertise and knowledge to share with its Indonesian counterpart. And such new initiatives would be in line with the stated objectives of the revised maritime strategy. In consequence, a “building block” approach by doing it the correct way, with minimum political fuss, will facilitate not just KORMAR’s amphibious capacity-building but also enhance the U.S. military partnership with Indonesia. This will help more fully manifest Washington’s commitment to its Asia “rebalancing” efforts.

Grant Newsham is senior research fellow at the Japan Forum for Strategic Studies, based in Tokyo, and a retired U.S. Marine Colonel. He served as the first U.S. Marine Liaison Officer to the Japan Ground Self Defense Force from 2011-2013 and was instrumental in the development of the Japan Self Defense Force’s nascent amphibious capability. He remains active in amphibious development in the Indo-Asia-Pacific region. Swee Lean Collin Koh is associate research fellow at the Institute of Defence and Strategic Studies, a constituent unit of the S. Rajaratnam School of International Studies, based in Nanyang Technological University, Singapore. He primarily researches on naval modernization in Southeast Asia.

Gen. TRWP Mathias Wenda: Syukur Bagimu Ya, Tuhan bangsa dan Tanah Papua

United Liberation Movement for West Papua

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP-TRWP), atas nama Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan ini kami mengucapkan

SYUKUR BAGIMU TUHAN!

karena bangsa Papua kini secara resmi, oleh negera-negara merdeka dan berdaulat di Kepulauan Melanesia di muka Bumi telah mengakui secara resmi bahwa

  1. Orang Papua ras Melanesia bukan sekedar kategorisasi antropologi dan sosial, tetapi adalah sebuah identitas dan realitas sosial-politik pula;
  2. Orang Papua ras Melanesia diterimak sebagai bagian dari Keluarga Besar rumpun ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan; dan
  3. Maka dengan demikian, kini Indonesia dan West Papua duduk di meja MSG sebagai dua bangsa yang sederajad, dua bangsa yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, memiliki hak bicara dan hak berpendapat yang sama di dalam sebuah forum negara-negara bangsa di kawasan Pasifik Selatan.

Sebagaimana di berbagai berita di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah terjadi di Vanuatu ialah sebuah “mujizat”, dan oleh karena itu tidak dapat dikleim oleh manusia siapapun, kelompok manapun, organisasi apapun, karena yang terjadi ialah sebuah mujizat karena Allah Pencipta, Pelindung dan Tuhan bangsa Papua menyertai dan turun tangan dalam pertemuan ini. Terbukti Perdana Menteri Solomon Islands sebagai seorang “single iighter” dalam pertemuan ini telah berdiri kokoh membela harkat dan martabatnya sendiri sesuai ciptaan dan kodrat Sang Ilahi sebagai seorang Melanesia, mengabaikan sokongan dan manuver politik penuh muslihat dan tipu daya dari NKRI lewat Presiden Joko Widodo maupun lewat Menteri Luar Negeri-nya.

Perdana Menteri Solomon Islands yang dikira NKRI telah dikantongi NKRI ternyata tidak lupa kodratnya sebagai seorang Melanesia.

Peristiwa ini mari kita sebut sebagai sebuah “Peperangan antara KEBENARAN menentang tipu muslihat” yang berasal dari Iblis, sang penjarah, pencuri dan pembunuh itu, bapa segala pendusta itu.

Atas kemenangan “KEBENARAN” ini, maka kami segenap pejuang kemerdekaan West Papua di Rimba Raya New Guiean menyampaikan

SYUKUR BAGIMU TUHAN!

 

 

 

 

Demikian pernyataan ini kami sampaikan kepada semua pihak untuk disyukuri dan dirayakan bersama.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua

Pada Tanggal: 29 Juni 2015

Hormat kami,

A.n. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

 

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

BRN: A.001076

 

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny