Official Announcement by the Prime Minister on the 18th June 2015

Hon Manasseh. D. Sogavare MP and Octovianus Motte

I hereby make this official announcement on behalf of the Sovereign State of Solomon Islands on the application by the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) for Membership of the Melanesia Spearhead Group (MSG).

The Cabinet, in exercising its decision-making mandate on behalf of the people of Solomon Islands, agreed that:

Solomon Islands Government will vote to bring the ULMWP into the MSG on Observer Status.
Solomon Islands Government will encourage MSG to continue to explore avenues for Indonesia in its interest to be an Associated Member within the guidelines approved by Leaders in 2012.
Solomon Islands Government will engage with all MSG stakeholders in communicating the above positions.

The above mentioned positions had been made in light of the need to enhance Melanesian solidarity, values, continuity and maintain good neighbourliness.

Geopolitics and international commerce aside, these resolutions are founded on Christian principles which form the bedrock of our National Constitution. They also recognise the need to create international space for Melanesians seeking the inalienable rights and freedoms they sought to achieve through peaceful co-existence.

Hon Manasseh. D. Sogavare MP

June 18, 2015 0

AMP Seruhkan Agar Mahasiswa Papua Tidak Terpengaruh Pemberitaan Media Idonesia

Massa AMP saat Kibarkan Bendera di Yogyakarta (Dok.AMP)

Yogyakarta,02/06/2015- Dalam beberapa minggu terakhir, marak pemberitaan diberbagai media cetak, online dan elektronik nasional Indonesia maupun lokal, terkait ultimatum yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang menyatakan perang kepada militer Indonesia (TNI-Polri). Berikut pernyataan TPN-PB yang dirilis oleh Viva.co.id, “Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua,” ujar Pimpinan OPM di Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda, Jumat 22 Mei 2015. (Baca: ‘Sinyal Perang’ dari Tanah Papua Muncul Lagi).

Menanggapi ramainya pemberitaan di media yang memberitakan terkait pernyataan yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dengan tegas mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh mahasiswa Papua yang berdomisili di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain di Indonesia, agar tidak perlu terpengaruh dengan pemberitaan tersebut, sebab sampai saat ini, terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya.

” Kami seruhkan kepada kawan-kawan mahasiswa Papua yang sedang menimbah Ilmu di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain, agar tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang dikeluarkan oleh media kolonial, sampai saat ini kami sendiri masih mengecek kebenaran terkait pemberitaan tersebut, tetapi dari informasi yang berhasil kami dapatkan dari sumber yang terpercaya menyatakan bahwa terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya, sehingga mahasiswa tidak perlu terpengaruh”.

Kata Jefry W, Ketua AMP, saat dihubungi PMNews, via seluler.

Maraknya pemberitaan terkait pernyataan yang katanyat dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB ini, membuat panik mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di luar Papua, dan bahkan ada beberapa mahasiswa Papua yang memutuskan pulang kembali ke Papua lebih awal, sebelum adanya liburan akhir semester. Menanggapi hal itu, Jefry W, kembali menyeruhkan kepada mahasiswa Papua yang ada diluar Papua agar tetap tenang untuk melakukan aktifitas seperti biasanya, serta menyesalkan pemberitaan yang dilakukan oleh media Indonesia, yang nyata-nyatanya bertujuan untuk memprofokasi dan untuk memenuhi kepentingan militer Indonesia di tanah Papua,

“sekali lagi kami seruhkan agar kawan-kawan mahasiswa Papua agar tetap tenang, dan menjalankan aktifitas seperti biasanya, sebab pemberitaan media ini tidak jelas sumbernya, bisa saja mereka mengklaim kalau pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, padahal itu hanyalah rekayasa mereka, untuk memenuhi ambisi militer Indonesia yang ingin seenaknya di Papua. Media Indonesia sengaja lakukan pemberitaan ini, agar militer kembali melakukan penambahan pasukannya ke Papua dengan alasan untuk melakukan pengamanan di sana. Untuk itu, saya harap kawan-kawan bisa membaca situasi dengan baik, sebelum mengambil keputusan, kami yakin betul kalau pemberitaan tersebut hanyalah permainan intelejen Indonesia untuk memecahkan kosentrasi rakyat Papua, yang sedang fokus mendukung United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), untuk menjadi anggota MSG, sehingga Intelejen negara ini bermain, dengan menciptakan isu untuk memecah perhatian kita, untuk itu, kami himbau agar kawan-kawan tetap tenang dan fokus pada agenda rakyat West Papua, dalam mendukung ULMWP menjadi anggota MSG”.

tegas Jefry.

“Kami (AMP) telah mendirikan posko Papua Zona Darurat di 3 kota yaitu Surabaya, Yogyakarta dan Bogor sebagai pusat informasi, sehingga jika kawan-kawan mahasiswa Papua yang butuh informasi terkait hasil pembacaan kawan-kawan AMP dan updatan informasi yang falid dari tanah air West Papua, kawan-kawan bisa datang ke posko yang sudah kami dirikan, sebab posko ini kami dirikan sebagai pusat informasi dan berdasarkan situasi Papua yang saat ini dalam keadaan darurat, namun bukan karena maraknya pemberitaan media yang tidak jelas sumbernya”.

Lanjut Jefry mengakhiri.[PMNews]

June 3, 2015 0

Pelapor Khusus PBB : Jurnalis Asing Bebas ke Papua, Untungkan Papua

Surabaya, Jubi/Antara – Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM Palestina, Prof Dr Makarim Wibisono MA-IS MA, menilai kebijakan Presiden Joko Widodo membebaskan jurnalis asing untuk meliput Papua itu justru akan sangat menguntungkan Papua.

“Kalau dilarang justru akan memunculkan pemberitaan yang keliru tentang Papua, tapi kalau dibuka bebas akan membuat jurnalis asing bisa melihat fakta dan perubahan di sana,”

katanya setelah berbicara dalam debat publik bertajuk ‘Pengungsi Rohingya dan Respons ASEAN’ di Auditorium Fisip Unair Surabaya, Rabu (27/5/2015).

Dalam “diskusi reboan” yang juga menampilkan dosen HI Fisip Unair Baiq Wardhani MA PhD itu, Prof Makarim yang juga guru besar luar biasa pada Hubungan Internasional (HI) Fisip Unair Surabaya itu menyatakan kebebasan jurnalis asing meliput Papua itu juga memaksa pemerintah untuk lebih siap.

“Kalau orang asing bisa meliput Papua secara bebas, maka pemerintah pun tidak akan main-main dalam membangun Papua, sehingga dampaknya akan justru mendorong kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.

Dampak lebih lanjut, katanya, kalau masyarakat Papua sejahtera, maka obsesi masyarakat Papua untuk merdeka itu akan hilang, apalagi Papua merdeka itu tidak menguntungkan Papua dan Indonesia, melainkan menguntungkan negara lain.

“Jadi, kalau kita mampu mengelola Papua hingga masyarakatnya senang, maka obsesi untuk merdeka itu tidak akan pernah ada. Tapi, kalau kita salah dalam mengelola Papua, maka jurnalis yang ada di sana akan menyebarluaskan ke seluruh dunia dan citra kita akan tercoreng,”

katanya.

Sebelumnya (26/5), Direktur Utama Perum LKBN Antara Saiful Hadi mengusulkan adanya sanksi tegas untuk para jurnalis, termasuk dari luar negeri, yang menyajikan berita bias serta tidak berimbang tentang keadaan di tanah Papua.

“Perlu sanksi tegas bagi jurnalis, termasuk berasal dari luar negeri, yang menyajikan pemberitaan tentang Papua berdasarkan fakta yang direkayasa,” katanya dalam Seminar Nasional bertema ‘Peluang, Tantangan dan Hambatan Atas Terbukanya Papua bagi Jurnalis Asing’ di Wisma Antara, Jakarta.

Menurut dia, bentuk sanksi tersebut harus dibahas bersama dengan Dewan Pers agar seluruh pewarta dan termasuk jurnalis asing, dapat menjaga profesionalitas dalam pemberitaan mereka.

Terkait permasalahan sanksi tersebut, Dewan Pers akan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (hak jawab dan hak koreksi). (*)

Source: TJubi.com, Diposkan oleh : Admin Jubi on May 28, 2015 at 11:11:08 WP [Editor : Victor Mambor] Sumber : Antara

May 28, 2015 0

Separatis, Yang Jual Disebut Apa?

Jayapura, Jubi – Dua pimpinan gereja di Papua mempertanyakan sikap TNI/Polri terhadap oknum-oknum anggota dua insitusi keamanan negara ini yang terlibat jual beli senjata.

“Saya tahu di mana OPM (Organisasi Papua Merdeka) berada, dukungan persenjataannya pun saya tahu. Kalau saya mau, sekali tumpas selesai,” ucap Mayjen TNI Christian Zebua, Pangdam XVII Cendwasih, 19 September 2014. (Baca Ketika Jenderal TNI Mengaku Tahu Pemasok Senjata OPM)

Sebelumnya, tanggal 8 Agustus 2014, pihak yang mengklaim diri panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII, Erin Enden Wanimo menyatakan, memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua saat itu lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.

“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada Jubi melalui telpon seluler. (Baca Kata OPM, Lanny Jaya Memanas Akibat Transasksi Amunisi)

Tak lama kemudian, Gubernur Papua, Luka Enembe pun angkat bicara. Gubernur Papua ini mengatakan, selama amunisi masih terus diperjualbelikan (beredar) secara bebas di beberapa wilayah pegunungan tengah Papua, maka wilayah Papua tak akan aman.

“Saya mau katakan siapa yang mensuplai amunisi? Tapi itu jelas bukan institusi, tapi person. Yang jelas, saya sudah laporkan masalah ini ke presiden dan Panglima TNI Moeldoko,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, 30 Oktober tahun lalu. (Baca Lukas Enembe: Soal Jual Amunisi, Saya Sudah Lapor Presiden)

Dua hari sebelum pernyataan Gubernur Enembe, Kepala Kepolisian (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mencopot Kapolsek Nguda, Papua paska penangkapan transaksi oknum polisi, Briptu TJ yang bertugas di Polsek Nduga dengan kelompok bersenjata di Wamena, Jayawijaya, Minggu, 26 Oktober. (Baca Oknum Polisi Jual Amunisi, Kapolsek Nduga Dicopot)

Awal bulan Februari 2015, Pomdam XVII Cenderawasih sudah menetapkan Serma S’dan Sertu M sebagai tersangka kasus jual beli amunisi ke kelompok bersenjata. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan di Jayapura, kemudian mengakui kedua anggota Ajendam XVII itu selain sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini juga lagi diproses pemberhentian tidak dengan hormat. Selain dua anggota TNI ini, tiga anggota lainnya juga diproses untuk kasus yang sama. (Baca Serma S dan Sertu MM Tersangka Jual Beli Amunisi). Namun Sertu M, yang kemudian diketahui sebagai Sertu Murib dibebaskan dari tuduhan terlibat jual beli amunisi ini karena tidak terbukti. (Baca Pangdam : Sertu Murib Dibebaskan Tidak Terbukti Jual Amunisi)

Kasus jual beli senjata dan amunisi ini dipertanyakan oleh dua pimpinan gereja di Papua, Benny Giay (Ketua Sinode Gereja Kemah Injili/Kingmi) dan Dorman Wandikbo (Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia/GIDI) dalam Diskusi Publik di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (22/5/2015).

“TNI bersembunyi di belakang itu (separatisme). Separatisme ini mesti dianalisa datang dari mana dan siapa yang melahirkan ini. Antara bulan Agustus sampai November tahun lalu hampir setiap minggu TNI/Polri menjual senjata dan amunisi ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini saya anggap sebagai upaya TNI/Polri untuk memelihara konflik di Papua,”

kata Benny Giay.

Ia yakin, ada upaya dari pihak tertentu yang ingin memelihara separatisme tetap eksis dan bertambah kencang karena sudah terbukti TNI/Polri bisa jual senjata dan amunisi.

“Kalau yang beli senjata disebut separatis, yang jual senjata yaitu anggota TNI-POLRI disebut apa?” tanya Pendeta yang juga antropolog ini.

Hal yang sama dikatakan Presiden Sinode GIDI. Pendeta Dorman Wandikbo dengan tegas mengatakan TNI/POLRI bertanggung jawab atas penjualan senjata di Papua. “Jangan semua mengambinghitamkan separatisme,” kata Pendeta Wandikbo.

Lanjut Wandikbo, anggota TNI/Polri seringkali bermain dengan kelompok yang disebut-sebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Polisi namun mengaku sebagai anggota OPM.

“Setelah sering transaksi senjata, mereka (TNI/Polri) mengawasi, mereka (TNI/Polri) tangkap, mereka (KKB) masuk penjara, lalu mereka (TNI/Polri) naik pangkat. Kemudian OPM dijadikan objek, kambing hitam,”

ujar Wandikbo.

Secara terpisah, menanggapi pernyataan kedua pimpinan gereja di Papua ini, Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya menyatakan TNI tidak pernah melakukan penjualan senjata atau pun amunisi di Papua. “Sebagai institusi tidak,” katanya, dikutip CNN Indonesia, Jumat (22/5) malam.

Fuad menambahkan penjualan senjata atau amunisi itu kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Adanya jual beli senjata atau amunisi di Papua karena adanya permintaan. “Ada yang perlu senjata atau amunisi, lalu ada yang perlu uang,” tuturnya.

Fuad menegaskan, jika oknum-oknum yang menjual senjata atau amunisi itu ternyata dari TNI, maka akan diberi hukuman yang tegas. “Sudah pasti akan dipecat. Kalau undang-undangnya oknum TNI yang menjual senjata atau amunisi itu boleh dihukum mati, pasti kami hukum mati,” tegasnya. (Victor Mambor)

Source:TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Victor Mambor on May 23, 2015 at 12:39:14 WP [Editor : -]

May 23, 2015 0

Jokowi : Di Papua Sudah Tidak Ada Masalah, Dialog Untuk Apa?

Jayapura, Jubi – Dialog Jakarta – Papua yang selama ini diupayakan oleh Jaringan Damai Papua, sepertinya akan menemukan jalan buntu. Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memiliki pandangan berbeda tentang dialog yang ditunggu oleh rakyat Papua.

Dalam wawancara dengan Jubi usai memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Sabtu (9/5/2015), Presiden Jokowi saat ditanya tentang dialog yang diinginkan rakyat Papua, berpandangan masalah di Papua sudah tidak ada lagi.
“Di Papua sudah tidak ada masalah. Dialog untuk apa? Saya sudah sering ke sini. Sudah berbicara dengan ketua adat, dengan pimpinan agama, bupati, wali kota, semua sudah berbicara. Itu artinya apa? Dialog kan?” kata Presiden Jokowi.

Ketika disebutkan bahwa dialog yang diinginkan oleh rakyat Papua melalui dialog Jakarta-Papua adalah dialog yang bersifat politik, Presiden Jokowi mengatakan bahwa politik di Papua adalah politik kesejahteraan.
“Ya politik kita di Papua, politik pembangunan, politik kesejahteraan,” ujar Presiden Jokowi.

Lantas bagaimana dengan penyelesaian masalah yang terjadi di masa lalu?

“Tutup. Kita harus membuka lembaran baru. Kita harus menatap ke depan,” ucap Presiden Jokowi.
Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, Ruben Magay mengatakan, selama ini yang diinginkan masyarakat Papua adalah terlaksananya dialog damai Jakarta – Papua untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di provinsi paling Timur Indonesia itu.

“Ketika Natalan di Papua pada Desember 2014 lalu, Jokowi berjanji akan melakukan dialog. Itu yang kini ditunggu masyarakat Papua, kapan pelaksanaannya,” tanya Magay. (Victor Mambor)

Source: Jokowi : Di Papua Sudah Tidak Ada Masalah, Dialog Untuk Apa?, Diposkan oleh : Victor Mambor on May 12, 2015 at 01:13:06 WP [Editor : -]

May 12, 2015 0

Menyikapi Situasi Papua, AMP Dirikan Posko PAPUA Zona Darurat

Pendirian Posko PAPUA Zona Darurat Di Yogyakarta [Doc.AMP]

Yogyakarta,11/05/2015- Melihat perkembangan politik West Papua di tingkatan Nasional West Papua, Indonesia dan Internasional, dan dengan melihat kondisi riil West Papua yang hingga saat ini menunjukan situasi yang kurang kondusif, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta pada hari ini, Senn, 11 Mei 2015, menggelar konfrensi pers di Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I” Yogyakarta, serta juga meluncurkan pendirian posko “PAPUA ZONA DARURAT”.

Dalam konfrensi pers yang digelar siang ini, AMP KK Yogyakarta dengan tegas menyatakan mengutuk tindakan brutal aparat militer Indonesia terhadap ratusan aktivis pro Demokrasi yang terjadi pada peringatan 52 Tahun hari Anegsasi (1 Mei,2015-red), dalam pernyataannya, Aby Douw selaku ketua AMP KK Yogyakarta menyatakan bahwa,

“tindakan pembubaran aksi damai dan penangkapan ratusan aktivis pada peringatan hari anegsasi beberapa hari lalua, jelas-jelas menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang anti terhadap demokrasi, dan dengan melihat kondisi ini, sangat pantas kita nyatakan bahwa saat ini Papua dalam keadaan Zona Darurat. Tidak hanya itu, pembungkaman ruang demokrasi yang terjadi sejak Papua di anegsasi pada 1 mei 1963 dan penutupan akses jurnalis asing untuk meliput di Papua, ini membuktikan dengan jelas bahwa Indonesia sangat tidak pantas dinyatakan sebagai negara penganut sistem demokrasi”.

tegas Aby.

Selain itu, Roy Karoba selaku Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Aby Douw, dalam pernyataannya, Roy menyatakan bahwa

“melihat kondisi Papua saat ini, sangat tepat ketika kita nyatakan bahwa PAPUA Zona Darurat, dan juga dengan melihat perkembangan politik diplomasi West Papua yang dilakukan oleh ULMWP di MSG, yang dimana pada tanggal 21 mei mendatang, status West Papua untuk menjadi anggota MSG diputuskan, maka sangat harus bagi kami rakyat West Papua, melakukan suatau upaya dan gebrakan baru guna ikut mendorong proses diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat di luar negeri, demi mempermudah proses masuknya West Papua menjadi anggota MSG. Untuk itu, kami sendiri [AMP] telah berfikir untuk mendirikan Posko PAPUA ZONA DARURAT, di wilayah Jawa dan Bali, yang dimana Posko inilah yang nantinya akan difokuskan sebagai tempat informasi dan pendataan bagi seluruh mahasiswa Papua yang berada di wilayah Jawa dan Bali, serta juga kami telah mengagendakan beberapa rangkaian kegiatan, untuk menyikapi pendaftaran West Papua ke MSG dan juga untuk menyikapi situasi Papua saat ini”,

tambahnya.

Dari keterangannya, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] sendiri telah mendirikan Posko dengan nama dan tujuan yang sama di tiga wilayah, yaitu Yogyakarta sendiri sebagai Posko central, dan Surabaya untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, serta Bogor, untuk wilayah Jawa Barat.

May 11, 2015 0

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

May 8, 2015 0

Jokowi Ke Papua, KNPB Himbau Rakyat Fokus Masuk MSG

1.Tour Jokowi ke Papua dan PNG adalah suatu bentuk “diplomasi munafik” yang lain omongan dengan kenyataan. Seribu alasan sudah selalu dan akan dipakai untuk menolak perjuangan kemerdekaan West Papua. Tujuannya agar negara-negara MSG ikut menjadi dan menerapkan diplomasi munafik terhadap rakyat West Papua. Buktinya, di berbagai pertemuan internasional, Jokowi telah gemar menggadai/menjual West Papua pada investor (kapitalis global) untuk terus mengekploitasi Sumber Daya Alamat kita. Bukti kenyataanya, setiap hari militer Indonesia (TNI/Polri) memenuhi dan mencengkram tanah dan orang Papua, dimana pembunuhan terjadi tiada henti.

2.Kami himbau rakyat West Papua tidak mudah terpengaruhi dengan segala upaya penjajah untuk mengalihkan perhatian perjuangan rakyat West Papua untuk menemukan statusnya dalam pertemuan penentuan keanggotaan ULMWP pada 21 Mei 2015 mendatang, yang akan dilaksanakan oleh para kementerian luar negeri MSG.

3.Kami himbau rakyat menyikapi kedatangan Jokowi sebagai bukti penjajah yang mulai kalang kabut akibat kemajuan perjuangan Papua Merdeka yang terus terjadi.

4.Maka rakyat West Papua segera meningkatkan aksi dan doa agar West Papua diterima menjadi anggota MSG, dan agar diplomasi suap yang dipakai para penjajah dapat digagalkan dalam kehendak Tuhan dan rakyat Melanesia.

Port Numbay, 7 Mei 2015

Victor Yeimo
Ketua Umum KNPB
Disiarkan lewat Facebook hari ini

May 7, 2015 0

Gubernur Oro, PNG, Juffa: West Papua Telah Cukup Menderita

PORT MORRESBY, PNG — Gubernur Provinsi Oro Papua New Guinea, Garry Juffa telah mengumumkan sikapnya dalam perjuangan untuk Papua Barat gratis.

Gubernur mengatakan dilema bahwa Papua Barat yang dihadapi adalah masalah lama bahwa pemerintah Papua Nugini dan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya perlu untuk melihat ke dalam untuk membantu mereka mencapai pencarian mereka untuk kemerdekaan politik dari Indonesia.

Gubernur Juffa kata West Papua telah menderita tindakan brutal pemerintah Indonesia melalui aparat negara koersif (polisi dan tentara) yang menewaskan lebih dari tujuh ratus ribu orang Papua Barat sejak tahun 1965 ketika para penguasa Belanda menyerahkan mereka untuk menjadi bagian dari Indonesia pada saran dari Unite Bangsa berdasarkan referendum yang katanya tidak mewakili mayoritas orang Papua Barat.

Dia sebagian menyalahkan PBB karena tidak benar melakukan referendum itu dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan petisi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk melihat ke Papua Barat Politik Kemerdekaan dari Indonesia.

Dia mengatakan bahwa Papua Barat adalah bagian dari keluarga Melanesia yang layak untuk bebas dan diberi kebebasan politik mereka kembali dan tidak harus ditekan.

Dia menjelaskan sikapnya bukanlah sikap agresi terhadap pemerintah Indonesia, tetapi sebuah langkah politik netral yang bertujuan emansipasi rakyat Papua Barat dari dilema mereka ditimpakan kepada mereka oleh tentara Indonesia dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai keinginan mereka lama dicari menjadi negara merdeka.

Sementara itu, ketika ditanya untuk ada pembicaraan diplomatik antara PNG dan pemerintah Indonesia mengenai isu tersebut, gubernur mengatakan bahwa sejauh ini ia sadar, tidak ada pembicaraan antara kedua pemerintah tentang masalah Papua Barat….

Sumber: www.radionz.co.nz

May 5, 2015 0

Tepat tanggal 1 Mei 2015, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP) hadir dalam konferensi World Council of Churches (WCC) dan menyampaikan berbagai laporan tentang pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Artikel berjudul “Churches in Tanah Papua seek justice, peace and stability” ini menjelaskan berbagai permasalahan yang dialami di tanah Papua, terkait dengan pelanggaran HAM, dan pembunuhan yang terjadi secara terus-menerus.

May 1, 2015 2