Mathias Wenda: Berduka Sedalam-Dalamnya atas Wafatnya Dr. OPM John Otto Ondawame

para tokoh Papua Merdeka — Dari Kiri Layar Anda: Alm. Dr. Ondawamena, Mr. Benny Wenda, Mr. Any Ayamiseba

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di rimba raya New Guinea, Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda bersama seluruh staff dan gerilyawan menyatakan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas wafatnya Dr. OPM John Otto Ondawame di Port Vila, Republik Vanuatu.

Dari rimbaraya New Guinea, dari Markas Pusat Pertahanan di mana Dr. OPM Ondawame pernah tinggal bersama di tempat ini, kami segenap pasukan menyatakan:

Perjuangan yang telah ditinggalkan akan terus kami perjuangkan sampai cita-cita bersama tercapai;
Akan terus mendorong mobilisasi Masyarakat Melanesia dalam memperjuangkan hargadiri, jatidiri dan kemerdekaan demi perdamaian kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan;
Mendorong dan mewujudkan lamaran West Papua untuk menajdi anggota MSG sebagai dengan langkah-langkah konkrit sesuai perjuangan Dr. Ondawame belakangan ini.

Untuk sekalian bangsa Papua, diserukan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dengan komitmen dan konsistensi, sampai titik darah penghabisan seperti yang dibuktikan Almarhum, dan meninggalkan perbuatan penghianatan yang telah dicontohkan oleh tokoh Papua Merdeka lainnya yang kini bekerjasama dengan kolonial NKRI untuk mematikan perjuangan Papua Merdeka.

Demikian pernyataan DUKA SEDALAM-DALAMNYA ini kami sampaikan di hadapan sekalian rakyat bangsa Papua di manapun Anda berada, dengan seruan agar kita terus bergerak mempercepat proses pendaftaran bangsa Papua di MSG dan proses persatuan di antara para pejuang Papua Merdeka.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada tanggal: 10 September 2010

———————

Panglima,

TTD/ Cap

Mathias Wenda, Gen. TRP

——————————-
NBP:A.001076

September 10, 2014 1

Ini Kutipan Belasungkawa buat Dr. John Otto Ondawame

VANUATU (Liputan7) – Beragam komentar dan ucapan belangsungkawa ditujukan kepada Dr. John Otto Ondawame yang dikenal sebagai politikus senior Papua Barat. Berikut di antara tanggapan kerabat dan koleganya:

Demi Nawipa Jr. :

Seorang Doktor yang pernah belajar tentang sosial sains membiarkan kepentingan hidup pribadinya, sebenarnya beliau putra asli satu-satu dari areal lisensi pertambangan tembaga dan emas terbesar dunia di Papua. Tetapi, dia menjadi terasing untuk memperjuangkan penentuan nasip sendiri bagi bangsanya. Dia juga tahu bahwa kekayaan alam Papua yang di ambil oleh penguasa itu adalah secara curi dan tidak sah, sehingga beliau menghabiskan umur hidupnya berkomitment untuk memperjuangkan nasib bangsa melanesia di papua barat tanpa tawar-menawar oleh penguasa.http://srmpapua.blogspot.com/…/putra-asli-dari-glasberg…

Ebenheizar Christiano :

Turut berduka cita atas berpulangnya bapa pemersatu Bangsa Papua di Port Villa, semoga atas kepergian bapak pemersatu ini menjadi teladan bagi kami kami semua untuk bersatu dalam pembebasan Tanah Papua dari tangan kolonial, selamat jalan bapa Doktor ketempat yg maha tinggi dirumah Bapa di surga. Tuhan memberkati.

Simon Carlos Magal :

Amole Nerekge John Otto Ondawame, selamat jalan Bpk, kami seluruh rakyat Papua Barat, turut berduka atas kepergianmu di rumah Bapak yang kekal semoga arwah Bpk diterima oleh di Allah Bapak Yang Maha Kuasa di Surga.

Nak Papua :

Kami seluruh Masyrakat suku KIMYAL turut berduka cita atas berpulangnya seorang pahlawan bangsa Papua Barat, kami sangat menghargai dan menghormati semua pengorbanan Bapak bangsa Papua. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan Yesus Elohim Israel memberkati dan menguatkan-Nya.

Gorbaco Zongg :

TURUT berduka cita atas berpulangnya tokoh pejuang Papua, dan putera yang yang terbaik dalam perjuangan,maka kami rakyat papua Barat berduka diseluruh tanah papua demi perjuangan kehilangan seorang pemimpin masa depan rakyatnya.

Moi kami dari sorong mengucapkan turut berduka cita yang sebesarnya atas kepergian politikus senior papua, semoga Tuhan Yesus di surga menyertai dan menerima

Elly van Vliet :

I am so sorry that this sweet and great man has passed away too soon. I last saw him in January this year at his house. He was already suffering from a weak health. He has dedicated his life to the West Papua cause. RIP dear John.

Diana Salakory Dengan ini Keluarga L.D. Kunu –

Salakory Turut Berduka Cita! Semoga Keluarga Besar Ondawame jang di tinggalkan mendapat Penghiburan serta Kekuatan dari Tuhan Jesus. (mag)

September 7, 2014 0

Dr. John Otto Ondawame Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

VANUATU (Liputan7) – Politikus senior Bangsa Papua Barat, Dr. John Otto Ondawame, telah meninggal dunia sekitar pukul 21.30 WIT akibat serangan jantung di Port Vila General Hospital, Vanuatu.

Wakil Ketua West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) ini, meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki.

“WPNCL mengapresiasi sumbangsih almarhum yang mempertaruhkan seluruh hidupnya demi memperjuangkan masa depan Papua Barat yang bebas dari para penjajah,” ungkap kerabat almarhum.

Dikatakan pula, pengabdian almarhum tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Papua Barat. (mag)

September 7, 2014 0

KNPB Serukan Duka Nasional Selama 3 Hari

JAYAPURA [KNPB]26 AGUSTUS 2014. Terkait penculikan dan pembunuhan terhadap ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame pada tanggal 20 Agustus dan ditemukan tewas mengenaskan di Rumah Sakit Umum kota sorong pada tanggal 26 Agustus 2014.

Ketua KNPB wilayah sorong diculik dan dibunuh secara sadis serta tidak manusiawi oleh Negara klonial tanpa menghargai hak hidup orang lain. Pembunuhan terhadap ketua KNPB wilayah sorong merupakan salah satu kejahatan kemanusian dilakukan oleh Negara terhadap Martinus Yohame.

Martinus Yohame adalah salah salah satu yang korban pembunuhan yang merupakan kejahatan Negara terhadap sejumlah atau pejuang Papua Merdeka pada umumnya dan lebih khusus terhadap Aktivis KNPB yang selaluh jadi korban kekerasan Negara.

Sejak KNPB dibentuk pada tanggal 19 November tahun 2008 sampai dengan saat tahun 2014 jumlah Anggota dan Pengurus KNPB pusat sampai dengan KNPB wilayah sorong sampai merauke berjumlah 29 Aktivis KNPB yang jadi Korban kejahatan Negara. Marinus Yohame ketua KNPB wilayah Sorong adalah korban yang ke 29 .

Penculikan dan pembunuhan terhada ketua KNPB wilayah secara misterius sebelum kujungan presiden Rebuplik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY ) dalam rangga peresmian acara Pembukaan Sail Raja Ampat di Waisai, Sabtu 23 Agustus 2014.

Selama 5 KNPB berjuang untuk menuntut Hak Penetuan Nasib sendiri ( SELF DETERMINATION ) bagi rakyat Papua Barat KNPB selalu menjadi korban kekerasan Negara tanpa menghargai hak hidup orang lain yang dijamin oleh Hukum nasional dan Hukum internasional terlebih lagi hak hidup yang diberikan oleh Allah sebagai pencipta Lagit dan Bumi termasuk Manusia, dengan demikian yang punya Hak mengambil nyawa Manusia Hanaya Tuhan.

Penculikan pembunuhan selama 5 tahun KNPB berdiri 29 Anggota dan pengurus KNPB pusat Maupun wilayah yang jadi Korban kekerasan Negara, dan hal ini merupakan genosida terhadap manusia Melanesia yang hidup di bumi cendrawasih.

Diketahui Sebelum Almarhum diculik pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 15.00 WPB melakukan konfrensi press dengan sejumlah wartawan di kota sorong. Ketua KNPB Martinus Yohame didampinggi Wakil Ketua KNPB, Kantius H. melakukan jumpa press dengan menghadirkan wartawan dari berbagai media cetak yang ada di sorong papua barat untuk meliput knfrensi press, dalam rangka kedatangan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono SBY. Pada kesempatan KNPB Menolak Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Di tanah papua”.

Makan Komite Nasional Papua Barat KNPB pusat menyeruhkan kepada seluruh wilayah KNPB sorong sampai merauke mengadakan Duka Nasional selama 3 Hari 27-29 Agustus 2014. Berikut adalah pernyataan sikap KNPB terhadap pembunuhan dan penculikan terhadap Ketua KNPB wilayah sorong Martinus Yohame.

1. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) Gubernur Papua Kepala BIN , Pangdam Cendrawasih, Polda Papua segera bertanggung Jawab atas penculikan Ketua KNPB Wilayah Sorong MARTIMUS YOHAME;

2. Kami seluruh Pengurus dan KNPB wilayah sorong sampai merauke mendesak kepada Pangdam Polda Paua Kepala Bin Kopasus Segera bertanggung jawab Ketua KNPB Wilayah Sorong Martinus Yohame ;

3. Aparat TNI/POLRI, BIN, KOPASUS dan Intelejen Indonesia segera hetikan penculikan, Penagkapan, Teror Intimindasi Terhadap Seluruh Aktivis KNPB sorong sampai Merauke;

4. Mendesak Kapolres dan Dandim wilayah sorong segera bertanggung Jawab dan segera mengungkap pelaku pembunuhan dan penculikan terhadap ketua KNPB wilaya Sorong Martinus Yohame;

5. Mendesak Kepada Amesti Internasional, KOMNAS HAM Pusat dan Papua dan lembaga kemanusiaan lainya segera lakukan penjelidikan terhadap Penculikan Ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame.

Numbay, 27 Agustus 2014

BADAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

AGUS KOSAY ONES SUHUNIAP
Ketua I Sekertaris Umum

August 26, 2014 0

Gubermur Papua dan Papua Barat Harus Akui: Ini Otsus Minus

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Secretary-Genera TRWP atau WPRA (West Papua Revolutionary Army) menyatakan

“Para Gubernur di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Papua sendiri secara ras dan suku-bangsa, harus berani menyatakan dan mengganti nama Otsus Plus menjadi Otsus Minus berdasarkan tindakan-tindakan Mendagri kolonial Indonesia yang telah diprotes baru-baru ini oleh Ketua MRP Papua, Ketua DPRP dan Gubernur Provinsi Papua”.

Mendengar polemik pemerintah kolonial NKRI di Pusat dan pemerintah kolonial di daerah, di mana para pejabat pemerintah kolonial di daerah diisi oleh Orang Asli Papua (OAP) yang selama setahun lebih belakangan ini berbangga hati dan memamerkan slogan “Papua Bangkit Untuk Mandiri dan Sejahtera” dengan meluncurkan proyek-proyek besar, antara lain “Otsus Plus”, maka PMNews menyempatkan diri sedikit bertanya kepada pendapat di luar pejabat kolonial.

Berikut petikan wawancara PMNews dan Lt. Gen. Amunggut Tabi, Secretary-General TRWP per email (koteka@papuapost.com).

PMNews: Dengan hormat, kami sampaikan berita-berita terlampir berisi perkembangan terakhir dan tindakan kolonial di Jakarta terhadap usulan yang disampaikan para pejabat kolonial di provinsi di Tanah Papua. Kami mohon kiranya TRWP menyampaikan tanggapan-tanggapan berdasarkan pertanyaan kami sebagai berikut:

Apa tanggapan TRWP terhadap perkembangan dari DOM ke Otda ke Otsus ke Otsus Plus ini?
Apa tanggapan TRWP terhadap tanggapan yang disampaikan Gubernur Papua, Ketua MRP dan Ketua DPRP?
Apa Sarang TRWP terhadap para pejabat kolonial NKRI di Tanah Papua yang adalah pemuda Papua atau orang asli Papua?
Apa sarang TRWP kepada bangsa Papua di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai terkait perkembangan ini?

TRWP: Dengan hormat, kami ucapkan terimakasih. MERDEKA HARGA MAT! Kami sudah baca semua lampiran berita dengan cermat dan berulang-ulang, dan kami juga mendiskusikan di antara kami, terutama dengan Bapak Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda.

Kami sebenarnya tidak mau menanggapi perkembangan yang terjadi di dalam negeri, mengingat tugas kami bukan untuk menanggapi perkembangan politik. Oleh karena itu kami dari Marks Pusat TRWP menugaskan Kantor Sekretariat untuk menjawabnya, karena kantor Sekretariat sepenuhnya bekerja untuk strategi politik perjuangan Papua Merdeka.

Berikut jawaban atau tanggapan kami.

Tanggapan pertama tidak perlu ditanggapi karena memang tugas penjajah harus begitu. Bukan NKRI saja, semua penjajah di dunia punya strategi memang begitu, mereka rubah-rubah selalu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik di wilayah jajahan ataupun di pusat pemerintahan kolonial. Itu bukan sesuatu yang perlu ditanggapi, karena memang selalu dinamis, selalu berubah, selalu harus begitu. Kalau tidak begitu, kalau saja NKRI tetap pertahankan Tanah Papua wilayah DOM, pasti ceritanya tidak sama dengan sekarang ini.
TRWP menanggapi dengan dua sikap: (1) lucu; dan (2) salut. Pertama pandangan lucu muncul karena para pejabat kolonial di Tanah Papua, gubernur dan jajarannya masih saja mengharapkan NKRI berbuat tulus, ikhlas dan sepenuh hari membangun Papua. Ini sebuah lelucon, sebuah cerita mop, sebuah mimpin buruk. Mengharapkan penjajah berbaik hati, berbuat banyak, mendengarkan suara wilayah jajahan, itu sangat tidak masuk akal. Apalagi memintanya dengan cara hanya menulis surat dan melakukan revisi draft UU Otsus Plus. Kami baca pernyataan Ketua MRP “Kalau mereka sejahtera kebangaan orang Indonesia juga,” merupakan sebuah pemikiran yang sangat menyedihkan karena ia berharap menjaring angin? Sekarang kita tanya, “Apakah orang Papua sejahtera itu NKRI atau Indonesia bangga? Apa unsur yang akan membuat orang Jawa bangga karena orang Papua sejahtera? Sangat lucu, sekali lagi lucu. Mengharapkan kolonial merasa bangga karena bangsa jajahannya maju merupakan mimpi buruk pejabat kolonial di Tanah Papua.
Di sisi lain kami bangga karena semua gubernur di tanah Papua, bahkan Gubernur Papua Barat-pun takut atau merupakan bagian dari permainan NKRI, tetapi Gubernur Papua dan jajarannya terbukti membela rakyat Papua. Walaupun harapan muluk-muluk mereka menjadi bahan tertawaan, tetapi dari sisi keberanian membela kepentingan bangsa dan Tanah Papua patut dicontoh dan diteladani oleh semua orang Papua, baik yang ada dalam sistem kolonial maupun yang berjuang untuk Papua Merdeka, semuanya harus bejalar dari teladan ini. Ini teladan penting dan bernilai luhur. Lebih baik mati demi kepentingan umum, bangsa dan tanah air daripada mempertahankan nama-baik dan jabatan tetapi dalam hati penuh dengan dosa, dengki, amarah, frustrasi dan merasa tak berdaya yang disusul doa keluhan kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pelindung Tanah Papua.
Saran kami kepada orang Asli Papua yang menjabat di pemerintahan kolonial NKRI ialah supaya berpolitik sesuai dengan “real-politik” yang ada. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan bermimpi melampaui batas kemampuan NKRI utnuk menyetujuinya, nanti yang menjadi korban bangsa Papua sendiri. Perjuangan Papua Merdeka itu bukan kita minta dari NKRI, seperti anak-anak di Tanah Papua selalu tuntut merdeka dan minta referendum. Itu mengemis namanya. Kita tidak perlu mengemis. Perjuangan Papua Merdeka ialah untuk merebut kembali kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Papua yang telah ada dan dirampas oleh NKRI. Itu tidak muluk-muluk. Itu fakta, itu kebenaran! Itu telah memakan korban nyawa, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Sejarah perjuangan bangsa-bangsa di dunia tidak pernah dimatikan dengan kesejahteraan atau keadilan atau penghakiman yang tegas dan hukuman yang setimpal terhadap para pelanggar HAM atau pembangunan. Justru pembangunan dan kesejahteraan di wilayah jajahan selalu berakhir dengan wilayah kemerdekaan wilayah jajahan. Kita lihat contoh pasti dan jelas dari NKRI sendiri. Indonesia dulu dididik, dimajukan dan akhirnya mereka menuntut merdeka dan sudah merdeka. Kalau minta Otsus menjadi Plus itu apakah tidak muluk-muluk? Apakah itu melebihi batas kemampuan NKRI untuk memenuhinya? NKRI bukannya tidak mau, jelas-jelas tetapi TIDAK SANGGUP memenuhi tuntutan para gubernur kolonial di Tanah Papua. Maka saran kami,

Para Gubernur di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Papua sendiri secara ras dan suku-bangsa, harus berani menyatakan dan mengganti nama Otsus Plus menjadi Otsus Minus berdasarkan tindakan-tindakan Mendagri kolonial Indonesia yang telah diprotes baru-baru ini oleh Ketua MRP Papua, Ketua DPRP dan Gubernur Provinsi Papua
Saran kepada bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai supaya kita semua bersatu dan senantiasa berdoa, memanjatkan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan untuk tanah dan bangsa ini, dan memandang ke masa depan yang cerah, yang penuh damai dan sejahtera, tanpa takut akan kematian, tanpa rasa gelisah atau tanya-tanya akan keamanan nyawa, tanpa terancam otak dan benak kita, tanpa harus lari mengembara kesasar di hutan-rimba seperti pencuri dan perampok, tanpa harus mati oleh tangan penjajah.
Tanah Papua yang kita perjuangankan dan hendak kita ciptakan setelah West Papua terlepas dari NKRI ialah Tanah yang damai, harmonis dan sustainable: damai dan harmonis dengan sesama manusia, dan dengan sesama makhluk, yang berakibat kehidupan yang berkelanjutan. Kami tidak memperjuangkan kemakmuran, kami tidak bercita-cita mendirikan negara West Papua yang adil dan makmur seperti cita-cita NKRI. Kami tidak bangkit uuntuk mandiri dan sejahtera seperti slogan Gubernur Papua!

Kami bercita-cita mendirikan negara West Papua yang damai, harmonis dan sustainable; karena kami berangkat dari filsafat Melanesia, sebuah filsafat yang berasal dari Taman Firdaus, Tanah Surgawi, di mana ada Burung Surga bernyanyi menyambut kegiatan kita sehari-hari. Bangsa yang hidup di Tanah Surga, Firdaus tidak perlu memperjuangkan adil-makmur, karena mereka sudah ada di surga. Yang perlu diharidkan kembali setelah era penjajahan dan dilestarikan di Taman Firdaus ialah Kedamaian, Keharmonisan dan Kesinambungan.

Demikian.

PMNews: Demikianlah petikan wawancara per email yang kami lakukan tanggal 24 Agustus 2014.

August 25, 2014 0

Marinus: Perdasus 14 Kursi Suatu Kebohongan yang Menipu Orang Papua

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, Perdasus 14 kursi Otsus di DPRP adalah suatu produk hukum daerah yang hanya menipu dan membohongi orang Papua.

Perdasus ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Anggota Legislatif No 8 Tahun 2012 di Indonesia. Sebab, dalam sistem perundang-undangan Indonesia, tidak mungkin aturan hukum yang dibawah bertentangan dengan aturan hukum yang diatasnya.

Kalau Perdasus 14 kursi ini merupakan breakdown dari pasal 6 ayat 2 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otsus Papua yang berbunyi DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu menjadi perhatian orang Papua bahwa kalimat ‘berdasarkan peraturan perundang-undangan’ yang dituliskan ini, merujuk pada Undang-Undang Pemilu Legislatif No 8 Tahun 2012.

“Dalam No 8 Tahun 2012 ini, sudah tidak ada kalimat ‘anggota DPR dipilih dan diangkat’ yang ada cuma kalimat anggota DPR dipilih oleh partai politik peserta pemilu,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Jayapura di Waena, Senin, (18/8).

Dengan dasar inilah, yang menjadi salah satu alasan perlu dilakukannya rekonstruksi UU No 21 Tahun 2001 karena banyak materi hukumnnya sudah kadaluwarsa atau sudah bertentangan dengan produk-produk perundang-undangan RI yang baru.

Dengan dasar ini, dirinya memastikan bahwa nasib 14 kursi ini hanyalah pekerjaan sia-sia anggota DPRP di masa akhir tugas mereka. Produk hukum daerah yang buang-buang uang rakyat karena sudah tentunya akan dimentahkan di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan lebih menyakitkan lagi, dalam UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua sudah tidak ada kalimat ‘DPRP dipilih dan diangkat’ yang hanyalah kalimat ‘anggota DPRP Papua dipilih oleh partai politik peserta pemilu.

Dengan demikian, Perdasus14 kursi ini satu-satunya produk yang tidak akan laku dijual di pasar karena tidak tahu gunanya untuk apa. Satu-satunya cara yang menurut hematnya adalah harus segera ditempuh oleh DPRP dan MRP ialah kembali lagi melakukan judicial review terhadap pasal 6 ayat 2 UU Otsus Papua tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan Juriprudensi hukum baru selama UU Otsus Papua masih berlaku.

“Kalau sampai UU Otsus Papua diganti dengan UU Otsus Plus, maka sudah tidak ada ruang lagi untuk hak istimewa 14 kursi Otsus orang asli Papua di DPRP. Jadi sekali lagi selama UU Otsus Papua masih berlaku, segera lakukan Judicial Review ke MK, kalau tidak maka Perdasus 14 kursi yang sudah dibuat DPRP yang diserahkan ke MRP hanyalah produk hukum yang sudah layu yaitu mati sebelum berkembang,” tandasnya. (Nls/don/l03)

Selasa, 19 Agustus 2014 15:10, Binpa

August 19, 2014 0

Isu Papua Merdeka, Hanya Kepentingan Elit Politik Vanuatu

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:42, BINPA

Marinus YaungJAYAPURA – Negara Vanuatu merupakan salah satu negara yang konsisten dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu telah berusaha untuk mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG sejak Tahun 2013 hingga tahun ini,

Namun dalam MSG Summit di Port Moresby Juni 2014, Proposal Papua ditolak, tetapi di minta untuk mengajukan kembali Proposal permohonan menjadi anggota MSG oleh satu organisasi resmi yang mempresentasikan seluruh elemen perjuangan masyarakat asli Papua Melanesia.

Keputusan MSG ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Joe Natuman dengan dua langkah strategis. Pertama, memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka di Port Villa, Vanuatu untuk membentuk suatu organisasi baru dan merumuskan bersama Proposal baru untuk diajukan lagi ke MSG.

Kedua, PM Vanuatu Joe Natuman akan membentuk tim khusus di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Vanuatu atau Duta Besar Vanuatu untuk PBB untuk melakukan proses hukum tentang masalah PEPERA Tahun 1969 ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Diplomasi hukum ini dimaksudkan unuk meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional tentang keabsahan PEPERA di mata hukum Internasional.

Tindakan kedua inilah yang sangat kontraversi karena secara hukum Internasional Papua telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 19 November 1969. Tanggal Majelis Umum PBB menetapkan resolusi 1524 PBB tentang hasil PEPERA yang menyatakan Papua sah menjadi bagian NKRI.

“Tetapi kalau Vanuatu memiliki bukti-bukti lain yang kuat untuk meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa PEPERA 1969 cacat hukum dalam Perspektif hukum Internasional, maka silahkan saja Vanuatu meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional,”

ungkap Marinus Yaung kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Jayapura di Waena, Kamis, (14/8).

Tetapi perlu menjadi catatan penting bagi semua orang Papua bahwa dari pengamatan dirinya selama ini, isu Papua Merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan perdana menteri.

Isu Papua Merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidak untuk kepentingan orang Papua, tetapi untuk kepentingan politik para elit politik Vanuatu. Hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak Tahun 1986 sampai sekarang, selalu menjadikan isu Papua Merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlamen dan rakyat Vanuatu. Sehingga dirinya masih pesimis dengan sikap dan tindakan Negara Vanuatu terhadap masalah Papua saat ini.

“Siapa sesungguhnya diuntungkan dari perkembangan isu Papua Merdeka di Vanuatu? Para elit politik di Vanuatu? Atau Pemerintah Inggris sebagai pihak yang berdiri di belakang negara Vanuatu yang akan mengambil keuntungan ekonominya di Indonesia? Atau orang Papua yang sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua?,”

jelasnya.

Jikalau sampai Oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG dan masalah Papua akhirnya tidak masuk agenda sidang PBB, maka semua orang Papua harus mengecam negara Vanuatu dan mengutuk bersama-sama para elit politik di Vanuatu yang telah menjadikan isu Papua Merdeka sebagai alat komoditi politik utama mereka dalam memperebutkan kursi Perdana Menteri Vanuatu. Dan orang Papua hanyalah dari strategi eksploitasi politik negara Vanuatu.(Nls/don)

August 16, 2014 0

DPRP Minta Perketat Pengiriman Senjata dan Amunisi di Papua

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP) meminta aparat penegak hukum agar memperketat peredaran Senjata dan amunisi di tanah Papua, khusus di daerah-daerah Bandara Udara, seperti Sentani, Wamena serta pelabuhan-pelabuhan.

“Kami minta kepada aparat untuk memperketat pengiriman-pengiriman, baik itu senjata api maupun amunisi baik yang dikirim ke Kabupaten/Kota, khususnya di daerah-daerah pegunungan,”

kata Wakil Ketua I DPP Papua, Yunus Wonda, SH., kepada Bintang Papua belum lama ini di ruang kerjanya.

Permintaan itu, menurut Yunus, senjata yang selama ini dimiliki oleh masyarakat berseberangan dengan NKRI, mudah mengganggu rakyat maupun aparat keamanan di daerah itu.

“Soal senjata memang kita tahu bahwa banyak rampasan, tapi persoalan sekarang adalah mereka dapat peluru dari mana. Ini yang harus diperhatikan aparat keamanan,” tukasnya.

Ia mengatakan, situasi di Papua jangan dianggap aman dan kondusif karena tidak ada penembakan. Namun kalau ada penembakan baru menyatakan situasi tidak aman.

“Hal seperti ini, aparat jangan terlena dengan situasi, akan tetapi harus standby menjaga keamanan itu termasuk mengantisipasi penyaluran-penyaluran peluru di tanah Papua ini,”

tekannya.

Salah satu contoh yang harus diperhatikan pemerintah adalah bandara Wamena. Dimana, bandara Wamena merupakan pusat masuk dan datangnya masyarakat yang ada di pegunungan.

“Wamena pusat keluar masuk masyarakat sehingga aparat harus mengantisipasi adanya senjata maupun amunisi,” ucapnya. (Loy/Binpa)

August 7, 2014 0

HUT AMP XVI: Membangun Nasionalisme Papua, Kobarkan Semangat Perjuangan

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hari ini, Minggu (27/07/2014) merayakan Hari Ulang Tahun yang ke XVI setelah berdiri pada tahun 1998 di Jakarta. Pada ulang tahun kali ini AMP di seluruh Indonesia menggelar kegiatan di masing-masing kota studi.

Di Yogyakarta misalnya, perayaan ulang tahun dilakukan dalam bentuk ibadah singkat yang dipimpin oleh Ibu B. Wompere di Aula Asrama Papua, Kamasan I, dengan mengusung tema

“Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat”.

Dalam khotbahnya Ibu B. Wompere mengajak mahasiswa untuk membangun persatuan yang kuat serta menjadi panutan bagi rakyat Papua.

“Mahasiswa adalah ujung tombak dari rakyat, sehingga harus semangat dalam memperjuangkan serta membangan persatuan yang kuat. Tak hanya itu, mahasiswa juga perlu menjadi panutan bagi masyarakat,”

kata Ibu Wompere.

AMP akui saat ini rakyat Papua Barat sedang berada dalam kekuasaan kolonialisme, imperalisme global serta militerisme kolonial Indonesia membuat kehidupan rakyat Papua berada dalam bayang-bayang kehancuran, sehingga bangkit berjuang dan rebut kembali kemerdekaan yang pernah dirampas oleh negara Indonesia adalah hak mutlak bagi rakyat Papua.

“Kita tingkatkan eksistensi Mahasiswa Papua dengan membangun ideologi dan nasionalisme Papua dalam pribadi mahasiswa untuk membangun semangat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat secara demokratis,”

kata Jefri Wenda, ketua AMP komite kota Yogyakarta kepada majalahselangkah.com usai ibadah.

“HUT AMP kali ini menggelar ibadah sebagai bentuk ucapan syukur atas pertolongan yang diberikan Tuhan selama ini, serta kami berharap Tuhan juga akan membuka jalan dalam perjuangan kami ke depan untuk menyuarakan kebenaran melawan negara kolonial yang masuk ke Papua seperti pencuri,”

sambung Wenda.

Pantauan majalahselangkah.com, ibadah AMP yang diikuti mahasiswa Papua berlangsung aman dan lancar. (Yohanes Kuayo/MS)

Yohanes Kuayo | Minggu, 27 Juli 2014 23:55,MS

July 27, 2014 0