KNPB Hadir, Karena KNPI Tidak Berbuat Apa-apa

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, organisasi pemuda KNPB adalah bagian dari kelompok pergerakan masyarakat sipil yang dimotori oleh orang-orang muda Papua yang bergerak di perkotaan dan tidak di hutan. Sementara yang bergerak di hutan dan memiliki markas merupakan sayap militer OPM.

Sejak awal KNPB didirikan yang basis operasinya hanya difokuskan di wilayah perkotaan dan di lingkungan kampus untuk merangkul dan sekaligus membangun kesadaran pemuda/i pelajar mahasiswa asli Papua akan realitas kehidupan dan penderitaan masyarakat asli Papua selama berintegrasi dengan Indonesia.
Dijelaskannya, sejak awal KNPB digagas karena selama ini rakyat Papua berpikir bahwa organisasi KNPI buatan Indonesia dan bagian dari pelaksana kepentingan Pemerintah Pusat yang selama ini tidak sama sekali melakukan sesuatu untuk perubahan nasib Pemuda Papua.

KNPI Papua ini organisasi pemuda yang tidak tahu kerjanya apa saja selama ini. Bahkan ketika ada pemuda Papua yang dibunuh, ditembak, atau ditangkap, KNPI Papua hanya diam saja dan bahkan ikut mendukung aksi kekerasan pihak keamanan terhadap pemuda Papua.

“Sehingga KNPB dibentuk untuk memperjuangkan hak hidup, hak bebas menentukan nasibnya sendiri para pemuda Papua di tanahnya sendiri,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Jayapura, Jumat, (25/7).

KNPB juga dibentuk untuk menjadi corong memperjuangkan rasa keadilan orang Papua korban kejahatan negara di masa lalu yang tidak pernah diperoleh sampai saat ini. Dengan demikian jika dinyatakan markas KNPB berada di hutan itu sangat keliru, justru markas KNPB berada di tempat-tempat kontrakan mahasiswa, asrama-asrama mahasiswa, tempat pertemuan publik dan juga di dalam Kampus Uncen Jayapura, terutama ada di FISIP Uncen Jayapura.

Ditegaskannya, pemikiran-pemikiran pihaknya dan Uncen pun ikut menentukan demokrasi lokal di Papua berujung, dan KNPB harus terus ada untuk menjaga dan memelihara isu Papua Merdeka, karena hanya isu Papua merdeka sajalah yang bisa membuat Jakarta atau Pemerintah Pusat menaruh perhatian serius untuk membangun Papua.

Sebab jika tidak ada isu Papua merdeka, Papua akan tetap dianggap anak bawang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya bersyukur dengan adanya KNPB ini, karena tesis saya tentang pergerakan masyarakat sipil Papua melawan ketidakadilan negara di Papua melalui pemuda Papua, akhirnya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya lagi.(Nls/don/l03)

Sabtu, 26 Juli 2014 15:55, BINPA

July 26, 2014 0

KNPB Hadir, Karena KNPI Tidak Berbuat Apa-apa

KNPB Hadir, Karena KNPI Tidak Berbuat Apa-apa was originally published on PAPUA MERDEKA! News

July 26, 2014 0

Jubir TPN/OPM: “Kami Berbeda Pandangan Politik Dengan NRFPB”

PAPUAN, Jayapura — Menyangkut pembebasan Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi yang diklaim sebagai Presiden dan Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengaku memiliki pandangan politik yang berbeda.

“Selama ini Forkorus Yaboisembut Cs tidak berjalan bersama semangat revolusi yang dibangun TPM/OPM,” tegas Saul Bomay, Juru Bicara TPN-OPM, di dampingi Sekertaris Jenderal TPN-OPM, Yusak Pakage, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (19/7/2014) siang.

Menurut Bomay, selama ini NRFPB juga tidak berjalan dalam perahu yang sama dengan TPN/OPM, bahkan dianggap berbeda kendaraan politik.

“Saya berbicara prinsipnya komando revolusi TPN/OPM, dan mereka (red, NRFPB) adalah negara Federasi, dan saya menilai negara Federasi itu masih bagian dari NKRI atau negara bagian,”

ujarnya.

Dikatakan, TPN/OPM sejak dahulu kala tidak memunyai sayap negara federasi, sebab sudah jelas, penanggungjawab umum adalah sayap militer.

“Kelompok Forkorus Cs karena membentuk negara Federasi, berarti mereka bagian dari Negara Republik Indonesia. Karena kalau mereka berbicara Federasi, sama saja dengan otonomi, berarti negara bagian dari NKRI, sedangkan TPN/OPM berbicara lepas dari Republik Indonesia,”

ujarnya.

Yusak Pakage, Sekjen TPM/OPM menambahkan, telah banyak terjadi penyusupan di Papua, terutama dalam berbagai elemen gerakan yang ada.

“Termasuk ada yang menyusup masuk ke dalam tubuh TPN/OPM, tapi mereka bisa dihitung dengan jari, ini jelas-jelas menggangu perjuangan kedepan,” katanya.

Dalam segala pertikaian dan konflik di Papua, menurut Pakage, “Aparat TNI/Polri sendiri yang menciptakan konflik, dengan tujuan memancaing turunnya dana pengamanan. Sering pake kasus-kasus untuk naik pangkat,” jelas Pakage.

Pakage juga memberikan apresiasi kepada masyarakat internasional yang saat ini semakin intens memberikan dukungan untuk rakyat Papua.

“Internasional sekarang sudah bekerja keras untuk mendukung Papua Merdeka, ini membuktikan bahwa Papua tidak selamanya dengan NKRI, salah satunya dukungan negara-negara pasifik,” kata Pakage.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, Forkorus Yaboisembut bersama kelima aktivis Papua lainnya akan dibebaskan pada 21 Juli 2014 dari Lembaga Permasyarakatan Abepura, Papua. (Baca: Forkorus Yaboisembut Cs Akan Dibebaskan).

Sumber: SP.com

July 19, 2014 0

Papua Bakal Resmi Menjadi Anggota MSG, Bulan Depan

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, jika pertemuan rekonsiliasi masyarakat Papua di Vanuatu pada bulan Agustus 2014 (bulan depan) berhasil dilaksanakan dan disepakti oleh faksi-faksi Papua Merdeka untuk hanya mengajukan satu proposal saja ke MSG, maka dipastikan proposal tersebut disepakati hanyalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengajukan ke MSG.

Pasalnya, sebagaimana hasil keputusan terhadap Proposal Papua pada pertemuan MSG di Port Moresby Juni 2014 lalu tidak menolak, tetapi meminta Papua untuk mengajukan kembali Proposal keinginannya untuk menjadi anggota MSG. Karena alasannya banyak faksi dalam masyarakat Papua, yakni ada WPNCL, KNPB, NRFPB, dan NRPB serta lainnya.

“Jadi kalau OPM saja yang mengajukan Proposal ke MSG agar diakomodir sebagai anggota MSG, jelas itu akan diterima,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus Uncen Waena, Kamis, (17/7).

Dengan demikian, Papua diterima menjadi anggota MSG, ini jelas menjadi sebuah pukulan politik yang keras bagi Pemerintah Indonesia. Karena yang pastinya, meski MSG adalah wadah yang bertujuan mempercepat petumbuhan ekonomi, pembangunan dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia, tapi bisa saja itu juga sebagai alat/kendaraan politik bagi organisasi-organisasi Papua Merdeka untuk mendapatkan dukungan untuk memerdekakan rakyat Papua terlepas dari NKRI.

Karena dalam politik internasional lazim terjadi bahwa kepentingan ekonomi selalu ‘berselingkuh’ dengan kepentingan politik. Maksudnya bahwa sekalipun MSG itu forum untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, tetapi tidak menutup kemungkinan MSG akan mendukung isu Papua Merdeka dalam forum sidang PBB Tahun 2014 ini.

‘Perselingkuhan’ politik internasional inilah yang kemungkinan dibaca Pemerintahan SBY sehingga negara-negara kunci di MSG yakni Fiji, dan PNG dirangkul untuk masuk dalam orbit dan pengaruh Indonesia. Namun, jelas bahwa pengaruh politik Indonesia dipastikan tidak terlalu signifikan bagi negara-negara anggota MSG.

“MSG juga kan selama ini turut menfasilitasi pertemuan rekonsiliasi antara seluruh faksi-faksi OPM di Port Moresby, Villa, Vanuatu pada Agustus 2014,” tegasnya. (Nls/don/l03)

Sumber:BinPa, Jum’at, 18 Juli 2014 01:53

July 18, 2014 0

Papua Bakal Resmi Menjadi Anggota MSG, Bulan Depan

“Jadi kalau OPM saja yang mengajukan Proposal ke MSG agar diakomodir sebagai anggota MSG, jelas itu akan diterima,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus Uncen Waena, Kamis, (17/7).

“MSG juga kan selama ini turut menfasilitasi pertemuan rekonsiliasi antara seluruh faksi-faksi OPM di Port Moresby, Villa, Vanuatu pada Agustus 2014,” tegasnya. (Nls/don/l03)

Sumber:BinPa, Jum’at, 18 Juli 2014 01:53

Papua Bakal Resmi Menjadi Anggota MSG, Bulan Depan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

July 18, 2014 0

TRWP: Boikot Pilpres 2014 itu Sudah Pasti dan Harus

“Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua,” demikian kata Amunggut Tabi dari MPP TRWP.

Menyusul berbagai kampanye di lapangan, di media maupun media sosial yang telah disebarkan di seluruh dunia, TRWP menyempatkan diri, walaupun begitu terlambat, memberitahukan kepada PMNews tentang apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan TRWP menjelang dan sesudah Pilpres 2014.

Dalam rilis SMS sebanyak 4 sms yang disampaikan kepada PMNews menyatakan bahwa:

Perintah memboikot Pilpres NKRI 2014 sudah keluar sejak lama dan sudah disampaikan beberapa bulan terakhir oleh pimpinan politik yang ada di luar negeri dan di dalam negeri;
Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua;
Orang Papua harus memberitahu kepada pemimpin mereka di Melanesia bahwa ini waktunya bangsa Papua sudah tidak bisa sama-sama lagi dengan NKRI. Oleh karena itu, ikut Pemilu yang diselenggarakan NKRI adalah sesuatu yang “haram”, dan memalukan.

Selanjutnya TRWP menghimbau agar mengikuti semua seruan dan himbauan yang disampaikan oleh para pempimpin politik yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri.

Dikutip pertanyataan dari Gen. TRWP Mathias Wenda,

“Siapa saja mau jadi manusia, sebagai sebuah bangsa yang berbudaya dan beradab, sebaiknya dengar-dengaran, jangan keraskan hati dan kepala, apalagi hanya gara-gara perut sendiri dan mengorbakan kepentingan keluarga, bangsa dan anak-cucu dan alam Papua. Itu baru kita bisa usir penjajah keluar. Kalau mental kita mental budak, ya, yang ada ialah rasa takut dan pasrah. Bangsa seperti ni tidak akan pernah merdeka, merdeka dari diri sendiri apalagi merdeka dari bangsa lain.”

Demikian.

PMNews

July 8, 2014 0

MSG Tolak Keanggotaan WPNCL

Jayapura (Sulpa, Friday, 04-07-2014) – Kelompok Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) telah membuat sebuah keputusan yang lucu dan aneh dan terkesan sarat nuansa kepentingan politik dan ekonomi serta berdampak merugikan dari sisi hukum dan hak asasi Orang Asli Papua (OAP).

Demikian kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dalam keterangan persnya, Rabu (2/7/2014) kemarin.

Menurutnya keputusan para pemimpin MSG di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) pada 26 Juni 2014, yang menghasilkan 4 keputusan tentang aplikasi keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan, yang intinya menolak aplikasi keanggotaan yang diajukan oleh WPNCL.

“dalam keputusan tersebut disebutkan perlunya WPNCL mendorong aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu, dan inilah letak keanehan, lucu dan terkesan sarat nuansa politik”,

kata Werinussy.

Disebutkan juga bahwa MSG telah mengirimkan delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Fiji Ratu Inoke Kubuabola ke Indonesia (11-15 Januari 2014) termasuk ke Jayapura-Papua.

“yang jadi pertanyaan apakah mereka bertemu dengan perwakilan organisasi perjuangan rakyat Papua, misalnya Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), WPNCL, West Papua National Authority (WPNA), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), atau apakah para pemimpin MSG tersebut sempat bertemu Aliansi Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Perempuan Papua”,

kata Werinussy.

Dari mana bisa muncul kesimpulan bahwa aplikasi yang telah diajukan setahun lalu oleh WPNCL dikatakan tidak representatif, sehingga harus mengajukan aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu, padahal mereka tidak pernah ketemu dengan siapa – siapa selama di Papua kecuali Pemerintah.

“Hal ini harus segera disikapi oleh organisasi perjuangan rakyat di Tanah Papua untuk segera memberi tanggapan terhadap sikap dan keputusan MSG yang kabur, tidak jelas itu,”

katanya lagi.

Keputusan MSG tersebut dari sisi hukum merugikan posisi HAM Orang Asli Papua (OAP), karena bertentangan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, dan Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).

“pasal 1 huruf p, huruf r dan huruf t UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus orang asli Papua telah diakui memiliki hak politik, termasuk di dalamnya hak menentukan nasib sendiri (self determination) sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan pasal4 Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat”, kata Werinussy.

Menurutnya seluruh komponen perjuangan politik di darat, laut, darat, pegunungan, lembah dan ngarai di tanah Papua harus bersatu dan berjuang secara bersama-sama tanpa mementingkan faksi dan kelompok demi meloloskan aplikasi yang akan diajukan kembali oleh WPNCL dalam tahun 2014 nanti. (B/JAC/R1/LO1)

July 4, 2014 0

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia

Menanggapi tanggapan TRWP atas keputusan para pemimpin Melanesia atas lamaran WPNCL untuk menjadi anggota MSG, maka PMNews menggali sedikit latar-belakang pernyataan yang telah dikeluarkan para pemimpin Melanesia.

General Tabi menyatakan,

Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an”

Berikut petikan wawancara singkat

PMNews: Selamat malam. Kami mengganggu sedikit untuk menggali sedikit terkait pernyataan yang telah dibuat dan telah kami terbitkan terkait dengan keputusan para pemimpin MSG menyangkut lamaran WPNCL menjadi anggota MSG.

Amunggut Tabi (TRWP): Saya mau kita tarik pelajaran pertama dan terpenting dari semua ini ialah bahwa masalah dan isu Papua sekarang sudah menjadi agenda Melanesia. Itu yang begitu lama kami tunggu. Jadi, setelah bola bergulir ke meja MSG, baru kita kana atur agenda lainnya menyusul.

PMNews: Sebenarnya pada prinsipnya mereka menolak lamaran WPNCL, bukan?

Amunggut Tabi (TRWP): Bukan begitu. Justru sebaliknya, pada prinsipnya mereka semua menerima lamaran tentang West Papua menjadi anggota MSG, tetapi mereka menyatakan perlu ada pembicaraan inclusive semua orang Papua untuk menentukan keterwakilan itu. Jadi bukan WPNCL yang mewakili West Papua, tetapi semua elemen orang Papua yang mewakili orang Papua.

Jadi, orang Melanesia ialah orang Melanesia, orang Melanesia anggota OPM, orang Melanesia Gubernur, orang Melanesia Bupati, orang Melanesia anggota DPR RI atau DPRP, semua orang Melanesia, semua perwira maupun pejabat TRWP, semuanya, seluruhnya. Itu yang mereka maksudkan. Mereka bukannya tidak menerima lamaran, tetapi mereka menerima dengan memperluas cakupan manusia yang terwakili dalam keanggotaan itu.

PMNews:Tetapi pada prinsipnya WPNCL tidak diterima, bukan?

TRWP: WPNCL bukan tidka diterima tetapi disuruh memperluas jangkauan keanggotaannya. Orang Papua ada yang di pengasingan, ada yang di tanah ai di Timur dan Barat pulau New Guinea, ada pendukung OPM, ada pejabat NKRI, ada orang gereja, ada orang LSM, jadi semua harus diwakili. Itu maksud mereka. Kalau semua diwakili, itu baru wakil dari West Papua ke dalam komunitas Melanesia. Jadi bukan Melanesia Papua Merdeka saja, dan bukan Melanesia NKRI harga mati saja, tetapi semua Melanesia.

PMNews: Bagaimana kalau nantinya Melanesia NKRI harga mati lagi masuk ke dalam kelompok ini?

TRWP: Jadi, keterwakilan di MSG itu tidak terkait dengan pandangan politik, tetapi terkait dengan Manusianya, ras orang itu. Jadi semua orang Melanesia tanpa membedakan pandangan politik.

PMNews: Lalu di mana letak kemenangan sampai TRWP sudah terlanjut sampaikan ucapan salut dan hormat?

TRWP: Ucapan itu kami sampaikan berdasarkan fakta pertama negara-negara Melanesia sudah berani berbicara dan mengagendakan serta mengambil langkah tindak-lanjut tentang isu West Papua. Itu sudah langkah luarbiasa. Dulu masalah ini dihindari dengan berbagai macam alasan, bahkan antara mencium kotoran manusia dengan mencium nama West Papua hampir sama. Begitu mereka mendengarnya, mereka akan lari dari Anda. Sangat menyakitkan! Tetapi itu kan sekarang tidak lagi, mereka sudah terlibat dalam membicarakan masalah mereka sendiri, masalah Melanesia secara resmi dalam forum pemimpin negara-negara Melanesia.

Jadi kejadian ini dan langkah ini dan keputusan ini harus disambut gembira. Tinggal tidak optimal atau tidaknya itu diupayakan bersama dalam perjuangan ke depan. Kita harus mensyukuri apa yang telah diraih, baru dari situ kita bangun terus ke dapan. Jangan selamanya kita mengutuk, menolak dan menyesali raihan-raihan kita orang Melanesia sendiri.

PMNews: Bagaimana kalau WPNCL memandang keputusan ini tidak tepat?

TRWP: Itu penilaian kita serahkan kepada para pemimpin WPNCL. Tetapi kami pikir mereka akan melihat masalah ini sama dengan yang kami lihat. Mereka itu para politisi senior, tidak sama dengan kami di hutan yang tidak tahu banyak tentang politik.

PMNews: Apa yang akan dilakukan TRWP menyusul keputusan ini?

TRWP: Pekerjaan pokok TRWP itu mengangkat senjata dan berperang menentang penjajah. Itu tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun.

PMNews: Kalau misalnya para pemimpin MSG meminta Anda untuk tidak mengangkat senjata?

TRWP: Itu harapan Anda? Dalam pernyataan tadi tidak ada satupn mereka singgung tentang TRWP atau OPM atau apapun. Mereka hanya singgung WPNCL. Yang mereka permasalahkan di sini isu Melanesia dan keanggotaannya. Mereka tidak menyinggung Papua Merdeka atau organisasinya. Agenda itu tidak ada. Jadi yang kami sampaikan ucapan selamat ini menyangkut “integrasi Melanesia” menurut ras dan keturunan kita, bukan secara politik.

PMNews: Apakah ada harapan proses penyatuan ras dan keturuan ini mengantar kita kepada kemerdekaan?

TRWP: Itu tidak perlu ditanyakan. Dan juga tidak perlu dijawab. Ada pepatah Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, begitu kah? Itu maksudnya. Kita tidak usah bermimpi sebelum waktu mimpi tiba. Kita bangun dulu, baru akan tidur, baru waktu tidur kita bermimpi.

Kita harus baca politik Melanesia dari kacamata Melanesia, dalam ke-Melansia-an kita. Kita jangan terpengaruh oleh politik “curiga” dan “tidak pecaya” yang diajarkan NKRI. Kita harus yakin bahwa para pemimpin Melanesia ini tahu mereka sedang berbicara tentang tanah leluhur mereka sendiri. Tetapi mereka tahu bahwa dunia ini ada yang mengatur dan mereka harus bermain dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia.

Kita harus melihat tembus ke dalam hati para pemimpin yang mengambil keputusan, bukan sebatas kata-kata yang tertera dalam komunike. Kita sebagai orang Melanesia sebenarnya dalam budaya kita biasa memahami pesan dari cara kita menyampaikan dan dalam konteks apa kita sampaikan, bukan hanya apa yang kita sampaikan saja. Itu sejak nenek-moyang kita ketahui. Semua perkembangan yang terjadi di Melanesia mari kita soroti dan amati dari kacamata Melanesia.

Itu sebabnya dulu dalam salah satu wawancara saya katakan “Let us do it in our Melanesia way”. Kita orang Melanesia punya sistem sosial, sistem nilai, sistem kekerabatan, sistem politik dan militer, aturan perang, aturan politik yang sudah baku, yang harus diamalkan oleh orang Melanesia sekarang dan yang akan datang. Oleh karen aitu apa pun yang terjadi di wilayah kita haruslah kita sambut dalam roh ke-Melanesia-an dan dalam kacamata Melanesia.

Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an

PMNews; Sudah jelas sekarang, dan kami ucapkan terimakasih. Kami sudah dapat gambaran lebih sekarang. Untuk sekarang kami cukupkan dulu. Sekali lagi terimakasih.

TRWP: Terimakasih banyak.

June 28, 2014 2