Indonesia Akan Bubar itu Pasti

2015 INDONESIA PECAH MENJADI 42 NEGARA, INI BENDERANYA, demikian kami petik dari jaringan blog SUARA Kolaitaga.blogspot.com

Realitas dan fakta sejarah pertama yang menyulut apa yang dikatakan Suntani ini ialah bahwa SEMUA negara yang disebutkan di sini, bahkan ada juga yang belum disebutkan di sini ialah negara-negara yang sudah pernah ada di muka Bumi. Jadi, nama-nama negara dan Bendera Negara mereka yang disebutkan ialah sebuah fakta sejarah. Negara-negara ini pernah ada, tetapi dalam euphoria pengusiran penjajah Belanda, maka Sukarno memainkan politik licik dengan mengajak para pemimpin negara-negara ini untuk bergabung ke dalam NKRI.

Hasilnya apa? Pelanggaran HAM, penyangkalan bahwa pernah ada perjanjian, dan deklrasi NKRI oleh Soekarno.

Realitas kedua, bahwa setelah dibujuk masuk ke dalam NKRI, Soekarno malah melupakan janji liciknya dan menyatakan semua pihak harus bergabung ke dalam NKRI dan siapapun yang memberontak akan dibasmi sampai habis.

Untuk sekali belum ada survey atau jajak pendapat dilakukan oleh lembaga netral menanyakan identitas dari semua negara yang disebutkan di sini, dan alasan mengapa mereka bergabung ke dalam NKRI. Pasti kebanyakan akan menyatakan mereka bergabung sementara mengusir penjajah dan setelah itu Soekarno menjanjikan kemerdekaan kembali setelah penjajah keluar.

Paling tidak bahasa itu, trick itu yang dilakukan Soekarno terhadap salah satu tokoh Papua bernama JM Bonay, Gubernur Irian Barat pertama yang diangkat oleh Soekarno. Selang beberapa bulan/ tahun saja ia melarikan diri ke Belanda setelah datang ke Jakarta menagih janji Soekarno untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua. Waktu itu dia datang bertanya,

“Bapak kemarin ada janji berikan kemerdekaan, berikan kapal laut kepada masing-masing tokoh: saya, Kaisiepo dan …. Saya datang tanya kapan Bapak akan kasih? Soalnya Belanda sudah keluar dari Irian.”

Apa jawab Soekarno?

NKRI harga mati!, bukan harga hidup.

Apa yang dilakukan sang Gubernur?

Ia menyatakan mendukung Organisasi Papua Merdeka dan menjadi “leading figure” dalam kampanye Papua Merdeka di negeri Belanda sampai dia mati di sana dan dikuburkan di sana.

Itu potret politik NKRI ala Soekarno, dan itu hasil yang diperoleh masing-masing tokoh yang waktu itu melakukan “deal” dengan Soekarno.

Jadi, yang ketiga, setiap pemimpin dari sekian puluh negara yang didaftarkan di sini memiliki pengalaman pahit ditipu oleh Soekarno dan NKRI.

Hal keempat, pengalaman hidup bersama NKRI sangat pahit, penuh dengan intimidasi dan teror. Kalau Anda pernah ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia atau Singapore saja, Anda akan merasakan “Apa artinya merdeka!” di sana. Di sana tidak ada teror dan intimidasi oleh aparat negara terhadap rakyatnya. Di sana hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua pihak. Di sana kita dihargai sebagai manusia, sebagai individu, sebagai umat beragama, sebagai manusia berpendapat dan menyampaikan pendapat, sebagai manusia seutuhnya. Di Indoensia semuanya tidak ada! Mana ada?

Hal kelima, NKRI telah dibangun dengan darah, kebohongan dan maniulasi, jadi ia harus berakhir secara tragis sebagai negara gagal, seperti digambarkan oleh penulis buku ini: Djuyoto Suntani.

Siapa saja, individu atau kelompok yang tergabung dengan NKRi akan mengalami nasib sial, bukan mujur, karena bangsa ini menjadi terkutuk gara-gara banyak perbuatan melawan hukum alam dan hukum Allah. Siapa saja bergabung dengan NKRI akan kena getahnya, tanpa terkecuali. Siapa yang mau melepaskan diri daripadanya akan selamat sentosa.

Sekarang kita perlu pikirkan siapa atau apa yang bakalan memicu peristiwa ini terjadi? Dari pengalaman sejarah kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, pemicu utamanya ialah cekcok dan perpecahan di dalam tubuh NKRI sendiri yang akan menyebabkan kerajaan Jawa modern bernama NKRI akan runtuh. Pemicu kedua ialah lima hal sebagaimana disebutkan di atas. Pemicu ketiga ialah alasan-alasan hukum alam sebagaimana disebutkan Suntani. Menyangkut pertanyaan siapa? maka kita perlu ketahui bahwa para pemimpin yang akan menghancurkan NKRI ialah para Sukarno-is yang nasionalisme-nya fundamentalis dan membabi-buta, yang akan memicu kehancuran ini terjadi secara mendadak dan besar-besaran. Siapakah pemimpin Sukarno-is di Indonesia saat ini?

May 31, 2014 3

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat

Kasdam XVII Cenderawasih, Brigadir Jenderal (TNI) Hinsa Siburian (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 22/5 (Jubi) – Kasdam XVII Cenderawasih, Brigjen (TNI) Hinsa Siburian mengatakan dialog tentang Papua pada akhirnya akan tergantung dari sudut pandang Negara. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan hari kedua Konferensi Nasional VI, Selasa (20/5) di Hotel Sentani Indah, Sentani.

“Dialog akan sangat tergantung dari sudut pandang siapa. Bagi kami, sebagai alat negara, dialog politik sudah terlambat, selesai. Sebab, Papua sudah menjadi wilayah NKRI yang diakui PBB. Jadi secara politik sudah sah dari segi hukum, undang-undang termasuk hukum internasional,”

ungkap Kasdam seperti rilis yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (21/5) sore.

Maka, lanjut Hinsa , yang diperlukan sekarang adalah membangun kesejahteraan. Jika ingin melakukan dialog, hal itu memungkinkan melalui Otonomi Khusus di mana masyarakat bisa menggunakan berbagai jalur atau sarana di pemerintahan daerah dan DPR yang di Papua untuk membicarakan setiap permasalahan kesejahteraan yang ada di masyarakat.

“Papua sama seperti wilayah-wilayah Indonesia yang status hukum dan politiknya adalah tertib sipil. Sehingga, fungsi kami sebagai TNI melakukan pembinaan teritorial dan membantu serta melindungi masyarakat agar tidak terganggu. Kami mengambil peran agar Papua damai karena itu operasi yang kami lakukan adalah membangun kepercayaan dengan pendekatan terhadap masyarakat,”

tutur Hinsa

Dia mengatakan , operasi yang dilakukan pihaknya bukan dengan menerjunkan berkompi-kompi pasukan tetapi ikut mendorong kesejahteraan Papua. Untuk itulah Babinsa bersama-sama dengan masyarakat. Tugasnya membantu polisi mengatasi kriminalitas dan di beberapa wilayah yang di perbatasan maupun di pedalaman. Di antaranya membantu masyarakat dengan mengajar atau membuka jalan untuk pembangunan jalan.

“Namun begitu setiap ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam bertugas harus pula diproses secara hukum. TNI harus profesional juga menghormati hak asasi manusia. Itu undang-undang tentang TNI yang sekarang ini,”

katanya.

Tetapi, Pungky Indarti, Direktris Imparsial Jakarta, selaku moderator diskusi justru membantah pernyataan Kasdam tersebut.

“Apa yang disampaikan Kasdam jauh dari realitas sehari-hari di Papua yang itu tercermin dari proses Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia yang sedang berjalan di Hotel Sentani Indah,”

kata Poengky dalam release yang diterima tabloidjubi.com melalui surat elektronik. (Jubi/Aprila)

May 22, 2014 at 21:57:38 WP,TJ

May 22, 2014 0

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat

Kasdam XVII Cenderawasih, Brigadir Jenderal (TNI) Hinsa Siburian (Jubi/Indrayadi TH)

“Dialog akan sangat tergantung dari sudut pandang siapa. Bagi kami, sebagai alat negara, dialog politik sudah terlambat, selesai. Sebab, Papua sudah menjadi wilayah NKRI yang diakui PBB. Jadi secara politik sudah sah dari segi hukum, undang-undang termasuk hukum internasional,”

ungkap Kasdam seperti rilis yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (21/5) sore.

“Papua sama seperti wilayah-wilayah Indonesia yang status hukum dan politiknya adalah tertib sipil. Sehingga, fungsi kami sebagai TNI melakukan pembinaan teritorial dan membantu serta melindungi masyarakat agar tidak terganggu. Kami mengambil peran agar Papua damai karena itu operasi yang kami lakukan adalah membangun kepercayaan dengan pendekatan terhadap masyarakat,”

tutur Hinsa

“Namun begitu setiap ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam bertugas harus pula diproses secara hukum. TNI harus profesional juga menghormati hak asasi manusia. Itu undang-undang tentang TNI yang sekarang ini,”

katanya.

Tetapi, Pungky Indarti, Direktris Imparsial Jakarta, selaku moderator diskusi justru membantah pernyataan Kasdam tersebut.

“Apa yang disampaikan Kasdam jauh dari realitas sehari-hari di Papua yang itu tercermin dari proses Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia yang sedang berjalan di Hotel Sentani Indah,”

kata Poengky dalam release yang diterima tabloidjubi.com melalui surat elektronik. (Jubi/Aprila)

May 22, 2014 at 21:57:38 WP,TJ

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat was originally published on PAPUA MERDEKA! News

May 22, 2014 0

Berduka Cita Sedalam-Dalamnya atas Meninggalnya ALFINA GOMBO

Dengan mengucapkan Doa dan permohonan kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi dan Pencipta kita semua, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek-moyang kita, Allah kita, Allah anak-cucu kita, atas nama segenap makhluk yang ada di Pulau New Guinea, atas nama para Kepala Suku/ Klen dan Kepala Perang suku-suku Koteka, dengan ini mengucapkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas meninggalnya

Ibu, Nenek, Tante, Adik, Kakak, Saudara Alfina Gombo

Isteri tercinta dari Kepala Suku Perang Suku Walak

Elly Togodly

di Rumah Sakit Dok 2, Jayapura pada puku 21:00 Waktu West Papua.

Kami berdoa agar semua Kepala Suku, sepulangnya Kepala Suku Perang Alpius Negro Kogoya pada bulan lalu dan berpulangnya Isteri Kepala Suku Perang Elly Togodly hari ini, kami dengan ini merendahkan diri, dengan menangis dan berduka menyatakan “menyerah kepada kedaulatan Allah sebagai sang Pencipta”.

Kiranya teladan dan perjuangan yang ditinggalkan akan disambung sampai cita-cita luhur bangsa Papua tercapai.

May 15, 2014 2

Free West Papua Campaign akan Buka Kantor di Australia

Jayapura, 25/4 (Jubi) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan dukungannya atas rencana pembukaan Kantor Free West Papua Campaign yang akan dibuka pada Minggu, 27 mendatang.

“Kami menghimbau kepada seluruh Rakyat Papua Barat di mana saja untuk melakukan aksi damai dalam rangka mendukung niat baik Pemerintah Australia yang mengijinkan pembukaan Kantor Free West Papua Campaign di Australia,”

ungkap Bazoka, Juru Bicara KNPB kepada wartawan di Expo, Waena, Jayapura, Jumat (25/4).

Lanjut Bazoka, konkritnya dukungan ini akan dilakukan dalam bentuk ibadah atau apapun tergantung situasi di wilayah masing-masing. KNPB juga akan membuat sikap politik, baik di Sekretariat KNPB bagi yang berada di Numbay.

Agus Kossay, Ketua I KNPB di tempat yang sama mengatakan, peluncuran pertama di Oxford, Inggris pada 28 Oktober 2012 lalu. Disusul pembukaan Kantor Free West papua Campaign di Belanda pada 15 Agustus 2013, disusul Papua Nugini pada 1 Desember 2013 lalu 27 April 2014 besok akan dilakukan Benny Wenda dan kawan-kawan di Australia.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia yang memberikan ijin untuk membuka kantor di Australia dan ini merupakan langkah maju yang dilakukan diplomat Papua di luar negeri. Terima kasih juga untuk dukungan Gereja-gereja di Australia,”

kata Agus Kossay. (Jubi/Aprila)

April 25, 2014 0

Berdukacita Sedalam-Dalamnya atas Meninggalnya Kepala Suku Alpius Negro Kogoya

Dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati ke hadirat Tuhan Pencipta kita sekalian, dengan ini segenap Crew and Editorial Board Papua Merdeka News, bersama para Perwira Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas wafatnya

Bapak Kepala Suku Perang Suku Lani, Alpius Negro Kogoya

yang menghadap ke hadirat Sang Pencipta pada

Tanggal 21 April 2014

di Timika, West Papua.

Semoga apa yang telah ditanam selama sang Kepala Perang hidup menjadi bibit unggul dan berbuah-lebat di seluruh Tanah Papua, untuk membawa kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa Papua.

Tuhan, Engkau yang memberi tokoh Masyarakat Papua, dan Engkau Mengambilnya kembali. Berikanlah kami orang-tua orang tua pengganti yang akan membantu membimbing kami menuju cita-cita perjuangan bangsa Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda bersama seluruh perwira TRWP di pulau New Guinea
Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi bersama seluruh staff Sekretariat-Jenderal TRWP
Kepala Suku Perang Elly Togodly bersama seluruh Team Kerja DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka)

Editor in Chief PMNews Collective Editorial Board

April 21, 2014 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Tidak Benar ada Korban di Pihak Tentara Revolusi West Papua (TRWP)

Sambil menyatakan bertanggungjawab atas peristiwa penembakan agen NKRI di wilayah perbatasan West Papua – PNG, Gen. TRWP Mathias Wenda menyatakan “Saya bertanggungjawab atas kegiatan gerilya di wilayah dan tanah air saya, pulau New Guinea.”

Menanggapi kekaburan informasi dan kesimpang-siuran berita yang disiarkan media kolonial NKRI dan berbagai tafsiran keliru atau spekulasi yang tidak sehat dari masyarakat Papua di bagian Timur ataupun Barat pulau New Guinea, maka dengan ini PMNews memberanikan diri mewawancarai Gen. TRWP Mathias Wenda.

Mengingat wawancara sebelumnya sangat singkat, maka kami berharap kali ini sang General punya agak banyak waktu untuk meluruskan berbagai isu dan spekulasi yang berkembang. Berikut petikan tanya-jawab:

Papua Merdeka News (PMNews): Selamat sore Tuan Jenderal. Kami permisi mau tanya sedikit, terutama tentang berita-berita yang tersebar di tanah air yang simpang-siur. Ada yang bilang kejadian di perbatasan ialah permainan NKRI sebagai lanjutan dari permainan NKRI selama ini di Pegunungan Tengah Papua. Ada juga yang bilang ini permainan NKRI untuk menarik simpati dunia menyudutkan OPM dan perjuangan Papua Merdeka. Ada lagi yang bilang ini permainan NKRI untuk membuat orang PNG membenci orang Papua. Sementara kleim Bapak atas kegiatan yang lau sama sekali ditolak oleh rakyat Papua sendiri. Apa yang harus kami sampaikan?

Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Yang terpenting ialah tujuan kegiatan gerilya sudah tercapai. Apapun yang diartikan oleh penjajah ataupun rakyat Papua itu urusan belakangan. Intinya semua orang Papua mau merdeka, dan kami mengemban amanat penderitaan rakyat yang mencita-citakan kemerdekaan West Papua. Tidak usah terlalu pusing dengan spekulasi dan skenario yang dibuat. Orang kurang pekerjaan selalu saja menciptakan pekerjaan bagi otaknya untuk berspekulasi dan berskenario. Kami tidak ada di sini untuk meluruskan pikiran atau membenarkan interpretasi atau semacam itu. Kami punya tugas hanya satu: menentang penjajah dan mengusir penjajah keluar dari Tanah Papua, dari pulau New Guinea ini.

PMNews: Polda Papua juga mengkleim telah menembak dengan sniper mereka tiga orang anggota TRWP, dan selanjutnya barusan mereka bilang salah satunya sudah mati. Apa tanggapannya?

TRWP: Kalau yang mereka tembak mati itu orang Papua, pasti salah satu dari kalian semua sudah dengar berita duka, dan pasti ada acara duka di kampung kalian. Jadi, kebenaran berita itu silahkan cek saja di kampung kalian dari Sorong sampai Samarai. Kematian orang Papua di waktu dulu boleh banyak tidak ketahuan. Hari ini bunyi kecilpun, kematian tikuspun bisa diketahui. Jadi, NKRI juga harus jelas bicara kepada rakyat Indonesia. Orang jenderal TNI atau POLRI kalau bicara tidak bisa mengada-ada seperti itu. Kita bukan cerita mimpi atau harapan di sini, tetapi tentang fakta.

PMNews: Orang Papua juga minta Bapak keluarkan Surat Pernyataan Resmi untuk membuktikan bahwa ini benar-benar kegiatan gerilya dari Tentara Revolusi West Papua.

TRWP: Minta maaf, itu yang belum kami lakukan. Anak buah saya sebagian besar sudah turun lapangan jadi tidak sempat lakukan itu. Tetapi kalian dari PMNews ini kan bisa kasih tahu. Ini kan kami punya media resmi, kenapa media resmi ini ada orang Papua yang masih curiga? Itu orang Papua tidak tahu diri, tidak tahu medianya sendiri. Kecuali kalau pernyataan itu keluar di Kompas.com atau lain-lain baru bisa keluar tanggapan begitu. Saya kira begitu tentang itu.

PMNews: Pemilu NKRI untuk memilih wakil rakyat di parlemen NKRI sudah berakhir. Kini Indonesia menunggu Pemilu untuk Presiden RI. Apa yang direncanakan TRWP?

TRWP: TRWP tidak punya rencana khusus. Kami ikuti perintah dari Diplomat Tunggal Papua Merdeka di London, Inggris bahwa siapa saja, kalau Anda merasa diri orang Papua, dan kalau Anda bukan orang Indonesia, Anda tidak usah ikut Pemilu. Itu bukan melanggar Undang-Undang Kolonial tetapi itu sesuai dengan UU Indonesia juga. UU Indonesia tidak memaksa Anda ikut Pemilu, jadi himbauan Benny Wenda sangat sederhana, “Tidak usah ikut Pemilu 2014”. Itu sudah jelas! Atau ada yang tidak paham bahasa itu ka?

PMNews: Semua paham, tetapi kelihatannya tidak ada orang Papua yang dengar itu.

TRWP: Sudah saatnya kami orang Papua saling dengar-dengaran. Matikan ego-ego yang merugikan diri dan bangsa sendiri. Waktu untuk kita bergerak, bukan menutup pintu hati dan buat diri seperti tidak dengar apa-apa.

PMNews: Banyak orang Papua sudah terbius oleh uang Otsus, jadi sulit kita ketahui maunya orang Papua hari ini sebenarnya apa?

TRWP: Bukan orang Papua terbius. Orang Papua sedang membius NKRI sampai NKRI dia pikir orang Papua semua Ikut Republik Indonesia Anti Nederland (IRIAN). Jadi, orang Papua sibuk membius, makanya kami peringatkan mungkin kegiatan membius NKRI itu tidak usah terlalu lama.

Soalnya apa tahu? Dari Otsus 1960-an sampai 1980-an sudah gagal. Sekarang dari 2001 sampai 2010 sudah gagal. Kemudian dari 2011 sampai 2015 ini juga akan gagal. Lihat saja dari Otda, Pembangunan 25 Tahun, Otsus, UP4B, Otsus Plus. Terakhir 12 pas-nya di mana: Pasti Referendum. Apakah dunia percaya NKRi sanggup selesaikan masalah Papua? Sama sekali tidak. Kalau tidak, perlu ada orang ketiga menjadi wasit untuk selesaikan masalah ini.

PMNews: Terimakasih. Apa tujuan dari kegiatan gerilya yang sekarang ini dilakukan di wilayah perbatasan West Papua – Papua New Guinea?

TRWP: Tujuannya sudah tercapai, tadi sudah jelas to? Apa yang kurang jelas?

PMNews: Berapa lama kegiatan gerilya di perbatasan ini akan berlangsung?

TRWP: Pertanyaan ini seperti kami baru mulai kegiatan kemarin, jadi kamu tanya kapan selesai? Itu pikiran salah! Perjuangan ini Mandatjan bersaudara, Awom, Roemkorem-Prai, Prawar, Ap, Bomay, Tabuni, Logo, Yikwa, Eluay, Zonggonau, Runawery dan semua pahlawan bangsa Papua sudah mulai, dan perjuangan ini tidak akan berhenti sampai Papua Merdeka. Perintah Operasi (PO) yang pernah saya keluarkan untuk seluruh Panglima Komando Revolusi belum saya cabut. Saya akan cabut setelah Papua Merdeka. Itu komando revolusi, selama revolusi berlangsung, tidak ada yang bilang berhenti hari apa begitu.

PMNews: Kami tanya begitu karena selama beberapa tahun ini Jenderal dianggap sepi dari kegiatan tetapi baru buat kegiatan gerilya di tahun Pemilu 2014 ini.

TRWP: Itu saya sudah bilang tadi. Kami tidak main sendiri. Semua orang Papua sekarang dengarkan arahan dari diplomat. Mari belajar saling dengar kalau itu tujuannya untuk kepentingan umum, bukan untuk menonjolkan diri atau untuk kepentingan perut. Kelihatan rakyat Papua di dalam negeri tidak memperdulikan, maka kami buat kegiatan begitu untuk mengingatkan.

PMNews: Rakyat Papua di dalam negeri….. (Tanpa selamat telepon tiba-tiba terputus) – bersambung–

Catatan: Sebenarnya kami mau tanyakan tanggapan sang Jenderal terhadap sikap tidak aktiv dari rakyat Papua untuk mendukung Papua Merdeka tetapi telepon terputus)

April 18, 2014 5

Jika DOP Papua Diteruskan, Gubernur Pilih jadi Warga Negara Australia

Jayapura, 15/4 ( Jubi) – Pemekaran, kata Gubernur Papua, bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Australia, jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah daerah otonom baru ( DOB ) di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se- Papua, yang berlangsung di Hotel Aston, tadi malam.

“Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan Papua nanti. Lebih baik saya tidak tahu,”

ungkap Gubernur Papua.

Gubernur Papua terlihat cukup prihatin dengan banyaknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja diperjuangkan oleh warga di daerah tersebut untuk tetap dimekarkan.

Karena menurut Gubernur Papua, pemekaran bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.

“Orang Papua hanya sedikit orang, jadi kalau kalian mekarkan Kabupaten, itu sama saja membuka ruang bagi orang dari luar untuk datang ke Papua dan menguasai Papua,” tandas Gubernur.

Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini, usulan pemekaran daerah otonom baru di Papua akan mengancam eksistensi orang asli papua di atas tanahnya sendiri.

“Menurut saya pemekaran itu sama dengan kematian. Bapak-Bapak Bupati bisa terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Albert/Jubi )

April 15, 2014 4

Saya Bertanggungjawab atas Baku Tembak di Perbatasan West Papua – PNG

Mendengar peristiwa yang ramai disiarkan di Tanah Papua belakangan ini tentang peristiwa baku tembak dan pengibaran Bendera Negara West Papua Sang Bintang Kejora di Kantor Perbatasan West Papua – PNG menggantikan Bendera Kolonial NKRI Sang Merah-Putih, maka PMNews menyempatkan diri menelepon langsung ke Gen. TRWP Mathias Wenda untuk meminta penjelasan apakah penyebutan namanya dan pasukannya benar atau tidak.

Dalam balasan singkat tanpa panjang-lebar menyapa seperti biasanya, Gen. berbintang empat ini menyatakan,

“Ya, itu saya yang perintahkan. Saya bertanggungjawab penuh kepada bangsa Papua maupun kepada masyarakat internasional atas peristiwa ini. Sudah diserukan berminggu-minggu orang Papua jangan ikut Pemilu penjajah, jadi semua orang Papua supaya dengar. Kalau tidak dengar, kekacauan akan terus berlanjut,”

katanya.

Lebih lanjut katanya,

“PAPUA MERDEKA itu harga mati! Orang Papua ikut Pemilu NKRI setiap lima tahun terus-menerus itu maksudnya apa? Maksudnya berjuang dalam hati? Berjuang dalam doa? Berjuang tanpa bekerja dan tinggal pangku tangan baru minta Amerika Serikat dan Eropa turunkan kemerdekaan dari luar? Mana bukti orang Papua mau merdeka? Hanya mengemis dialogue ke Jakarta? Hanya mengemis UU Otsus, Otsus Plus kalau tidak referendum? Siapa yang ajar kamu main politik murahan seperti itu?”

PMNews selanjutnya bermaksud menanyakan kronologi insiden dan keterangan lanjutan, akan tetapi dengan sangat meminta maaf, sang Jenderal meminta supaya komunikasi untuk sementara diputuskan dan akan dilanjutkan beberapa hari kemudian.

Dari cara berkomunikasi Sang Jendera Rimbaraya New Guinea, yang dijuluki beberapa pejabat di Papua New Guinea sebagai Bapak Melanesia ini PMNews mendapatkan kesan Gen. TRWP Mathias Wenda pada saat menerima telepon masih dalam perjalanan. Oleh karena itu PMNews memutuskan hubungan telepon dimaksud.

April 6, 2014 5

AI Tuding Aparat Keamanan Mengkriminalisasi Aktivitas Politik Damai Di Papua

Jayapura, 4/4 (Jubi) – Penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat kepolisian Jayapura terhadap dua aktivis mahasiswa, Alfares Kapissa dan Yali Wenda, disebutkan oleh Amnesty Internasional (AI) sebagai praktek sangat mengerikan dan merupakan kejahatan di bawah hukum internasional.

“Pihak berwenang Indonesia terus menggunakan undang-undang untuk mengkriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai di Papua,”

kata Josef Benedict, juru kampanye Amnesty Internasional, melalui rilis Akepada Jubi (4/4).

Amnesty International, kata Josef, telah mendokumentasikan kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan, sebagaimana juga penyiksaan dan penganiayaan terhadap beberapa aktivis politik yang beraktifitas secara damai selama penangkapan, penahanan, dan interogasi oleh aparat keamanan di Papua.

“Kejadian ini merupakan pengingat terkini atas berlanjutnya penggunaan penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat keamanan Indonesia.”

kata Josef .

Meski ada janji yang terus menerus dinyatakan pihak berwenang Indonesia untuk membawa para pelaku mempertanggungjawabankan tindakannya, tambahnya, seringkali tidak ada penyelidikan yang independen.

“Dan mereka yang bertanggung jawab jarang dibawa ke muka hukum di depan sebuah pengadilan yang independen.”

ujar Josef.

Amnesty International menyerukan sebuah investigasi yang dipimpin oleh pihak sipil yang independen dan imparsial, dilaksanakan terhadap tuduhan-tuduhan pada pihak berwenang di Indonesia ini dan hasilnya harus diumumkan kepada publik. Dan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini harus dibawa ke muka hukum dan para korban diberikan reparasi.

Seperti diberitakan media ini, dua mahasiswa, Alfares Kapissa dan Yali Wenda diduga disiksa atau dianiaya setelah mereka ditangkap pada 2 April 2014 karena memimpin demonstrasi menyerukan pembebasan tahanan-tahanan politik Papua. Keduanya mengaku polisi menendang dan memukul mereka dengan popor senjata selama ditahan oleh polisi. Keduanya dilepas sehari setelahnya. (Jubi/Victor Mambor)

Benny Mawel on April 5, 2014 at 01:07:29 WP,TJ

April 5, 2014 0