Ketua DPRP : Jadi, OPM Mana Yang Dulu Turun ?

Ilustrasi OPM. (suarakolaitaga.blogspot.com)

Jayapura, 6/1 (Jubi) – Ketua DPR Papua Deerd Tabuni mengatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) sama sekali tidak pernah minta uang. Perjuangan mereka adalah ideologi.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu Bupati Puncak Jaya mengklaim panglima OPM, Goliat Tabuni meminta uang Rp. 20 miliar padahal hal itu tidak benar. Ada pihak yang menjual nama OPM.

“Bupati bilang GT minta Rp. 20 miliar dan ternyata ada pihak yang hanya menjual nama OPM karena OPM tidak pernah minta uang,”

kata Deerd Tabuni, Senin (6/1).

Deerd menduga, motif dibalik penyerang Pos Polisi di Distrik Kulirik, Puncak Jaya lalu karena kelompok tersebut marah dan kecewa.

“Jadi saya lihat motif penyerangan pos Polisi karena mereka marah. Ini akibat kekecewaan karena mereka ini yang selalu bicara ideologi bukan untuk cari makan,”

ujarnya.

Menurutnya, ia juga tak tahu OPM mana yang dikabarkan turun gunung beberapa waktu lalu, meski Bupati Kabupaten Puncak Jaya lalu mengklaim 100 orang OPM telah turun gunung dan sudah disiapkan lapangan kerja bagi mereka sebagai Satpol PP.

“Ini yang kami sayangkan. Harusnya ada komunikasi baik karena OPM di sana tidak satu tapi banyak. Bupati harus tanggungjawab kasus penyerangan Pos Pol itu karena ini masalah ideologi. Jangan hanya mengklaim itu anak buah GT. Jadi, OPM mana yang dulu turun gunung.”

tanya Ketua DPRP ini.

Kata Deerd, DPR Papua juga menghimbau agar semua pihak termasuk aparat keamanan TNI/Polri duduk bersama menyikapi masalah penyerang Pos Pol itu. Bupati harus berkomunikasi baik dengan masyarakat di sana.

“Rakyat dijadikan proyek untuk mencari uang. Ketika tidak ada masalah tidak ada uang, nanti ada masalah baru ada uang, ”

kata Deerd Tabuni. (Jubi/Arjuna)

Author : Arjuna Pademme on January 6, 2014 at 18:13:35 WP,TJ

January 6, 2014 0

Densus 88 dan BNPT Mandul Hadapi Teroris OPM

Jenderal Goliath Tabuni, Panglimat Tertinggi TPN-PB (Foto: Ist)

PAPUA_DAKTACOM: Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah dengan menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang dari anggota Organisasi Papua Merdeka juga merampas 8 senjata milik polisi.

Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu pada tanggal 4 Januari 2014 itu dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang dari anggota OPM ini diperkirakan mencapai 20 orang.

Dari berbagai sumber menyatakan saat kejadian 8 pucuk senpi laras panjang terdiri dari AK 47 (3 pucuk), Mauser (1 pucuk), SS1 (5 pucuk) dan amunisi dibawa kabur oleh pelaku anggota OPM. Kejadian terjadi ketika 5 personel polisi tengah melakukan patroli. Para pelaku mulanya mendobrak pintu depan pos dan mengobrak-abrik ruangan utuk mencari senjata.

Dua polisi yang berada di pos langsung menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan melapor ke Polres terdekat. Sejumlah anggota Brimob dan TNI langsung mengejar pelaku namun mereka melarikan diri ke gunung sambil meletuskan tembakan ke arah anggota.

Sudah kesekian kalinya Organisasi Papua Merdeka kerap melakukan serangan anggota Polri dan TNI sedang bertugas. Namun, pihak Polri dan TNI tidak pernah merespon mereka secepat mungkin, apalagi menangkap para pelaku.

Padahal, para anggota OPM ini telah memiliki persenjataan yang mumpuni baik hasil dari rampasan senjata milik Polri maupun TNI sehingga konflik kekerasan rawan terjadi di wilayah Papua.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa negara memberikan perlakuan yang berbeda dalam menyikapi umat Islam dan anggota OPM?

Pertama, dalam hal definisi terorisme. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap aparat negara tidak serta merta membuat BNPT menyebut OPM sebagai organisasi teroris. Pelakunya disebut teroris dan pantas ditembak mati, seperti yang terjadi dalam penggerebekan Ciputat pada Rabu, 1 Januari 2014.

Kedua, pasukan elit Tim Densus 88 Anti Teror, milik Mabes Polri yang diklaim memiliki kemampuan taktis dan persenjataan tangguh tak pernah sekalipun dikerahkan melawan milisi OPM di ujung Timur wilayah nusantara. Apakah Tim Densus 88 hanya ditugaskan untuk mencabut nyawa umat Islam? Atau mereka tak punya nyali untuk menghadapi sesama milisi bersenjata seperti OPM?

Ketiga, perlakuan berbeda juga dilakukan oleh badan pemerintah bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang kini dikepalai oleh Ansyaad Mbai. Jika selama ini BNPT mengklaim telah melakukan program deradikalisasi kepada para narapidana terduga teroris dengan mendatangkan para Syaikh yang beragama Islam dari Timur Tengah, mengapa BNPT tidak melakukan hal yang sama kepada milisi OPM. Jika mereka disebut beraliran Maois, kenapa BNPT tidak mendatangkan orang dari Cina Komunis untuk menderadikalisasi pemikiran mereka?

Pernahkah BNPT pergi ke tanah Papua untuk memberikan penyuluhan agar mereka tidak bertindak radikal dan melakukan kekerasan kepada polisi?

Keempat, ada ketidakadilan dari sisi pemberitaan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat dengan umat Islam yang dituduh melakukan aksi terorisme. Aksi OPM seringkali luput dari sorotan media massa. Berbeda halnya, ketika yang dituduh sebagai pelakunya adalah umat Islam.

Redaktur : Imran Nasution
Sumber : Kiblat.net

January 6, 2014 1

Meninggalnya Tokoh OPM Jangan Dipolitisir

Marinus Yaung, Pengamat Politik Universitas Cenderawasih

JAYAPURA – Pengamat Politik, Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, meminta kepada semua pihak agar tidak mempolitisir kematian Dany Kogoya salah satu tokoh OPM pada Desember tahun 2013 lalu di rumah sakit umum Vanimo, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG).

“Jadi isu kematian salah satu tokoh OPM yang kita hormati ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi situasi di Papua. Gerakan perlawanan OPM tidak akan pernah hilang dari Papua dengan perginya Dany Kogoya,” terangnya kepada Bintang Papua, Jumat (3/1) .

Dikatakan, isu kematian tokoh OPM Dany Kogoya di rumah sakit umum Vanimo, pada pertengahan bulan Desember 2013 dan sekarang menjadi bahan pembicaraan, tidak akan mengganggu hubungan kerjasama bilateral RI-PNG yang pada bulan Juni tahun 2013 kemarin, telah ditingkat pada level yang lebih tinggi lagi.

“Yakni hubungan kerjasama komprehensif partnership. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati dalam segala bidang. Sehingga kalau ada yang mempolitisir bahwa kematian Dany Kogoya akan membuat pemerintah PNG meninjau kembali kesepakatan kerjasama komprehensif partnership,menurut hemat saya pemerintah PNG tidak akan melakukan hal itu, karena almarhum bukan warga negara PNG, tetapi warga negara Indonesia yang kebetulan berada di PNG dan mengalami sakit serta dirawat di rumah sakit umum Vanimo tapi akhirnya tidak tertolong,”

ujarya.

Bahkan menurutnya, kalaupun kematian Dany Kogoya yang diisukan meninggal karena adanya kesalahan penanganan di rumah sakit Vanimo dan saat ini tengah didalami, dan masih perlu pembuktian melalui otopsi, apapun hasilnya nanti tidak akan sampai berpengaruh buruk terhadap hubungan kerjasama RI-PNG.

“Karena justru yang sebenarnya terjadi adalah kedua negara,dalam hal ini pemerintah provinsi Sandaun dan konsul jenderal RI di Vanimo, PNG sedang bekerjasama dan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan lengkap riwayat kesehatan Dany Kogoya sampai pada hari kematiannya pertengahan Desember tahun kemarin dan kantor perwakilan konsulat jenderal RI secara intensif berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk terus memastikan jasad almarhum akan dikebumikan dimana,”

kata dia.

Ia menambahkan, sesuai kebiasaan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, biasanya pihak konjen RI siap mendatangkan keluarga untuk menghadiri pemakaman yang bersangkutan. Untuk itu, ia meminta agar kematian tokoh OPM ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi massa.
“Sebab gerakan perlawanan ini akan tetap ada di Papua selama ketidak adilan kebijakan dan pembangunan masih saja dilakukan pemerintah terhadap orang Papua, dan belum adanya penghormatan dan penegakan HAM yang adil di Papua,” tandasnya.(art/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:39, BinPa

January 5, 2014 0

Rampas Senjata Untuk Bergaining Position

JAYAPURA — Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan berjuang untuk kepentingan rakyat, tapi berjuang untuk kepentingan diri sendiri.

Demikian diutarakan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw menjawab wartawan terkait aksi OPM diprediksi meningkat di tahun 2014, ketika Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Dikatakan, dinamika perkembangan Papua ini kedepan akan makin cepat dengan kebijakan pemerintah untuk pembangunan-pembangunan, membuka isolasi ketertinggalan dan keterbelakangan dan lain-lain di Tanah Papua. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan ruang-ruang ini untuk kepentingan mereka.

Karena itu, tandas Wakapolda, pihaknya mengatakan OPM bermain, bekerja melakukan tindakan bukan atas nama suatu kepentingan besar. Tapi untuk kepentingan mereka.

Menurut Wakapolda, pihaknya sangat tak setuju bila mereka mengklaim bahwa perjuangan mereka untuk suatu tujuan yakni Papua merdeka, referendum dan lain-lain.

“Dia mengambil dan merampas senjata sebagai alat bergaining position untuk dia menguasai dirinya dan masyarakat. Dan ini tak cocok diatas nama sebuah organisasi atau kepentingan,”

ujar Wakapolda.

Ditanya masalah pemetaan daerah potensi konflik apakah Puncak Jaya juga termasuk prioritas pengamanan, tukas Wakapolda, ada 6 wilayah yang menjadi prioritas pengamanan Polda Papua dan Jajaran, termasuk Puncak Jaya untuk mengantisipasi OPM yang melakukan kekerasan bersenjata selama ini.

“Sebenarnya ada semacam siklus terkait dengan rangkaian kegiatan politik yang ada di Papua khususnya setiap menjelang Pemilu pasti ada rangkaian tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan OPM,”

jelas Wakapolda.

Sebagaimana diwartakan, aksi-aksi OPM tampaknya masih akan menjadi salah-satu tantangan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua selama tahun 2014 ini. Sama halnya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora simbol perjuangan OPM juga bakal meningkat terjadi di sejumlah daerah di Papua. Hal tersebut sebagaimana terungkap pada Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Polda Papua memprediksi situasi Kamtibmas 2014 meningkat antara lain Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 masih mungkin akan terjadi aksi unjukrasa meningkatnya aksi OPM, penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika serta pengibaran bendera Bintang Kejora di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Kasus Penyerangan yang dilakukan TPN/OPM sebanyak 15 kali merupakan kasus yang paling menonjol sepanjang tahun 2013, menyusul kasus penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika sebanyak 11 kali, serta kasus pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan bangsa Papua Barat sebanyak 5 kali.

Sementara itu, ujar Kapolda, kasus senjata api dan bahan peledak seperti kasus penyalahgunaan senpi tahun 2013 sebanyak 50 dan tahun 2013 sebanyak 31 kali. Temuan senjata api tahun 2012 sebanyak 17 kali dan tahun 2013 sebanyak 36 kali. Penyalahgunaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 7 kali dan tahun 2013 sebanyak 2 kali. Temuan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 6 kali dan tahun 2013 sebanyak 15 kali.

Penyitaan senjata api tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2013 nihil. Penyitaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2 kali tahun 2013 nihil. (Mdc/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:34, BinPa

January 5, 2014 0

Seminar Transformasi Papua, Dinilai Alat Jitu Membunuh OAP

Baliho promosi Seminar Transformasi Papua (Jubi/Benny Mawel)

Jayapura, 2/1 (Jubi) – Rencana Pemerintah provinsi Papua menyelengarakan Seminar Transformasi Papua pada Juli tahun ini dengan menghadirkan Pastor Benny Hinn dari USA dinilai membawa agenda terselubung pemerintah. Diduga, seminar ini untuk membuat Orang Asli Papua tidak lagi menolak rencana busuk pemerintah Jakarta melalui pemerintah Papua.

“Rencana itu untuk meredakan gejolak hati orang Papua yang lagi tidak puas atas kinerja pemerintah,”

tutur Fr. Kris Dogopia Pr kepada tabloidjubi.com (2/1) di Abepura, Kota Jayapura. Seminar itu akan berisi siraman-siraman rohani yang membuat orang Papua terlena dengan kata-kata manis pengkotbah nanti.

“Gula-gula untuk menyenangkan rakyat agar menerima Otsus Plus sebagai berkat,”

tutur mantan ketua Senat Mahasiswa ST FT Fajar Timur ini.

Penilaian lebih keras datang dari Fr. Yulianus Pawika. Yulianus menilai seminar itu menjadi indikasi gereja-gereja tertentu di Papua menyetujui korban umat Tuhan yang tidak berdosa terus berjatuhan.

“Satu alat jitu untuk membunuh orang asli Papua dengan kampanye Yesus di Papua.”

“Kampanye itu menjadi legitimasi gereja kepada penguasa untuk membasmi OAP dan melemahkan perjuangan,”

tegas Yulianus. Karena itu, alumnus STFT Fajar Timur ini, mengajak orang Papua tidak terjebak dalam rencana otopia gereja-gereja yang tidak memberikan keselamatan itu.

“Umat harus tidak tergoda dengan agenda-agenda yang tidak jelas, yang ada di Papua.”

sarannya.

Agenda Kebangkitan Kebangunan Rohani (KKR) akbar model ini pernah dilakukan di Papua pada 1-16 November tahun 2001 yang dikenal dengan Festival Papua. Pembicara utamanya adalah Ev. Peter Youngren. Benny Giyai menyebut KKR ini sebaga agenda sebelum penculikan dan pembunuhan Theys Eluay, 10 November 2001.

Rencana itu, sebelumnya disampaikan, Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo. Ibo menuturkan persekutuan gereja-gereja di Papua, sebanyak 42 denominasi gereja se-Papua telah sepakat dan didukung pemerintah Provinsi Papua bersama bupati se-tanah Papua untuk melaksanakan kegiatan itu.

“KKR ini diberi judul KKR Transformasi Papua, dikaitkan dengan visi misi pemerintah daerah yaitu Papua bangkit mandiri sejahtera,”

katanya ke wartawan di Horison Hotel, sebagaimana yang dilansir media ini, Sabtu (16/11) malam. (Jubi/Mawel)

Author : Benny Mawel on January 2, 2014 at 20:07:35 WP,TJ

January 2, 2014 0

Protected: Taun 2014 paga Yabu Egu Pogorak Kogu ti Aret Eruwok Nduk, Ninenggi Ambe Me Wonggo Kawok

January 2, 2014

Prediksi Tahun 2014 : Isu Papua Merdeka Bakal Menguat

Marinus YaungJAYAPURA – Tahun 2014 akan segera menggeser tahun 2013. Lalu bagaimana gambaran situasi politik di Papua, termasuk isu Papua Merdeka di tahun 2014? Wartawan Bintang Papua mencoba meminta pendapat seorang akademi yang juga seorang pengamat Politik Papua, Marinus Yaung. Inilah prediksinya.

Pengamat Politik Papua, Marinus Yaung, memprediksi di tahun 2014 simpati publik internasional terhadap isu Papua merdeka akan semakin meningkat/menguat apabila pemerintah tidak merespon untuk dilaksanakan dialog. Menurut dia, isu Papua merdeka akan semakin mendapat ruang publik, apabila pemerintah tidak mampu menjembatani kepentingan orang Papua dengan kepentingan pemerintah pusat. “Orang Papua sudah minta dialog damai Papua-Jakarta, tetapi kalau pemerintah tetap bersikeras, dan kemungkinan besar pemerintah pusat akan tetap melakukan pendekatan kesejahteraan melalui UU Otsus Plus, serta mengabaikan usulan dialog damai maka yang terjadi adalah isu Papua merdeka akan semakin menguat dan akan mendapat simpati yang luas dari negara-negara lain,”ujar Pengamat dari Universitas Cenderawasih ini kepada Bintang Papua Senin (30/12).

Dikatakan, secara umum situasi politik Papua tahun 2014 nanti akan mengikuti situasi perpolitikan nasional, di mana tahun depan akan diramaikan dengan pertarungan politik Pileg dan Pilpres. Lanjutnya, pertarungan politik di tingkat lokal dalam perebutan kursi di dewan akan sangat mempengaruhi situasi politik Papua. Di samping masalah pemilu dan ketidaksiapan KPU yang maksimal dalam menjalankan tahapan Pemilu, sehingga berpotensi menimbul konflik politik, hukum dan bahkan bisa berujung kepada kekerasan fisik di Papua.

Menurutnya, situasi poltik Papua juga masih diperhadapkan pada kontroversi jalan penyelesaian masalah Papua. Jalan penyelesainnya apakah melalui pintu Otsus Plus atau pintu dialog masih tetap akan menjadi isu politik yang paling panas di tahun depan.

“Jadi menurut hemat saya eskalasi politik Papua menuntut Papua merdeka akan semakin luas perkembangannya di negara-negara sahabat, apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan UU Otsus Plus yang sedang dalam tahapan proses legislasi, maka pemerintah akan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara konflik di Papua,”

terangnya.

Meski demikian, menurut analisisnya UU Otsus Plus ini tidak akan diimplementasikan dalam tahun 2014 karena akan mendapat perlawanan dari parlemen pusat. Ia memprediksikan penerapan UU Otsus Plus baru akan diimplementasikan pada tahun 2015.

“Walaupun UU Otsus Plus ini sengaja dikejar time limitnya sebelum Presiden SBY turun takhta, namun masalah lain yang juga cukup mempengaruhi situasi politik Papua tahun depan adalah masalah 14 kursi orang asli Papua di DPR. Bagi saya, selama UU Pemilu di Indonesia tidak dirubah maka selama itu pula 14 kursi tidak akan pernah terealisasikan. Karena tidak mungkin Perdasus atau Perdasi dibuat tapi bertentangan dengan UU Pemilu,”

tuturnya.

Disamping itu, ia juga mengungkapkan kebiasaan paling buruk dari elite politik dan pejabat Papua adalah seringkali membuat perda-perda yang bertentangan dengan perundangan di atasnya. “Jadi bagi saya buang waktu kalau terus diperjuangkan 14 kursi tapi pada akhirnya tidak bisa dilaksakan karena bertentangan dengan UU Pemilu,”ungkapnya.

Ia menyebutkan, isu Papua merdeka akan mendapat simpati dunia internasional apabila pemerintah pusat memaksakan implementasi UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua. Dia menilai , segala usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan Otsus Plus dikalangan internasional akan sia-sia.

“Karena masyarakat internasional hanya melihat dialog damai Papua-Jakarta adalah sebagai solusi terbaik penyelesaian konflik politik di Papua. Kalau pada akhirnya UU Otsus jadi diterapkan bulan maret 2014 sebelum pileg 9 April 2014, maka situasi politik Papua akan kembali memanas paska penetapan itu,”

ucapnya.

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah pusat agar jangan terburu-buru dan memaksakan kehendak agar implemtasi UU Otsus Plus segera direalisasikan. Namun harus dikalkulasi dengan baik kompensasi politiknya.

“Masukan saya, pemerintah SBY harus serius memperhatikan perkembangan isu Papua merdeka di luar negeri dan bertindak tegas kepada negara-negara yang mendukung isu Papua merdeka. Dan untuk meredam tuntutan politik Papua merdeka dalam negeri, pemerintah SBY harus dukung dialog damai Papua – Jakarta sebagai solusi masalah Papua,”

katanya.

Ia menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras mendorong UU Otsus Plus, dan mengabaikan dialog damai, dan tidak mau menerima tawaran kompromi politik dengan rakyat Papua, dalam arti pemerintah menempatkan isu Otsus Plus sebagai agenda dialog yang utama, dan tetap memaksakan pengimplementasiannya maka referendum di Papua tinggal menunggu waktu saja.

“Orang Papua hari ini sudah sadar bahwa selama ini selalu dijadikan kelinci percobaan kebijakan pemerintah, tahun depan hal ini tidak akan terjadi lagi,” tandasnya.(art/don/l03)

Selasa, 31 Desember 2013 11:09, BinPa

December 31, 2013 1

Pesan Natal 2013 dan Pesan Tahun Baru 2014 dari Tentara Revolusi West Papua

Tentara Revolusi West Papua (TRWP_ di bawah komando Panglima Komando Revolusi Gen. Mathias Wenda dengan ini menyampaikan

SELAMAT MERAYAKAN HUT KELAHIRAN YESUS KRISTUS, REVOLUSIONER AGUNG DAN PANGLIMA MAHATINGGI REVOLUSI SEMESTA

dan

SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU 2014

Yesus Kristus dikatakan sebagai Raja Damai bukan karena ia datang berdamai dengan dunia, bersahabat dengan kelaliman, bersekongkol dengan tipu-muslihat dan manipulasi dan menganggap itu terpaksa harus diterima karena sejarah memang begitu dan tidak bisa diperbaiki laig seperti dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat dan para Bupati, Walikota, Kepala Distrik dan Semua Pegawai Negeri NKRI di Tanah Papua.

Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Raja Damai bukan karena Ia datang mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan dosa-dosanya seperti yang dilakukan NKRI setiap saat di Tanah Papua.

Yesus datang, dan dari sejak dilahirkan sampai naik ke surga, tidak pernah berdosa dan tidak pernah mengizinkan atau menerima secara terpaksa atau mengerti dan membiarkan dosa-dosa, terutama dosa karena penipuan oleh Iblis. Itulah sebabnya Yesus tokoh revolusi semesta. Orang Papua yang menyebut diri telah menerima Yesus, menjadi orang Kristen sepatutnya setiap tahun merayakannya harus bertanya,

“Apakah saya bersekongkol dengan dosa-dosa NKRI dan menerima fakta sejarah yang penuh dengan tipu-daya ini sebagai sebuah fakta walaupun itu penuh tipu-daya?”

Yesus disebut Raja Damai justru karena ia datang melakukan Revolusi mendasar, sekali untuk selamanya, dan ia berhasil melakukannya TANPA KEKERASAN. Karena itulah gelar Raja Damai disandangNya dan bulan Desember menjadi Bulan Damai dan Sukacita. Oleh karena itulah semua orang Kristen harus sadar dan percaya pasti, bahwa yang melakukan kekerasan dan penembakan, pembunuhan dan kerusuhan pada Bulan Damai di Tanah Papua ataupun di seluruh dunia ialah pasti para musuh Raja Damai, para pasukan penipu dan mereka yang tidak mengenal Raja Damai.

Yesus datang mendamaikan hubungan manusia dengan Allah Penciptanya yang telah rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa disebabkan oleh tipudaya Iblis sebagai bapa segala pendusta. Ia datang memulihkan hubungan yang telah rusak oleh tipudaya.

Perjuangan Papua Merdeka merupakan sebuah revolusi, perombakan total bingkai NKRI dan keluar dari buah tipudaya antara Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat yang telah mendatangkan kutuk dan malapetaka bagi bangsa Papua. Tentara Revolusi West Papua mengemban misi dan visi revolusioner Yesus Kristus, yang dilakukan dengan cara pertama-tama para gerilyawan sekalian mengosongkan dan menyangkal diri, dan rela menyerahkan nyawanya bagi sebuah kebenaran, yaitu bahwa sejarah bangsa Papua telah dimanipulasi habis-habisan oleh NKRI. Kemudian setelah mengosongkan diri, para gerilyawan secara langsung dan konsisten menentang penipuan dan bapa segala pendusta. Ketiga, bahwa revolusi yang diemban para gerilyawan Papua Merdeka ialah perjuangan untuk mendatangkan kedamaian abadi antara orang Papua dan orang Indonesia, kedamaian yang sempurna tanpa rekayasa, kedamaian karena kedua bangsa dan negara saling mengakui, saling menghormati dan saling tolong-menolong sebagai tetangga abadi yang baik, sebagai sesama manusia dan sebagai umat ciptaan Tuhan.

Kelahiran Yesus sebagai Raja Damai merupakan awal dari revolusi terbesar dan semesta yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia dan sejarah di planet Bumi. Revolusi yang penuh Damai itu didasarkan atas kebenaran dan bukan sebaliknya. Revolusi itu tidak pernah menerima kesalahan sebagai fakta sejarah dan membiarkannya begitu saja. Perjuangan Papua Merdeka haruslah didasari atas cinta-kasih dan damai, dengan menjauhkan segala rasa benci dan dengki, caci-maki dan cemooh. Perjuangan Papua Merdeka haruslah diarahkan kepada “mencari kebenaran” untuk perdamaian abadi di wilayah Melanesia dan Pasifik Selatan. Ini perjuangan suci, perjuangan pembebasan sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bukan karena permintaan orang Papua untuk diberkati, akan tetapi karena para nabi dan rasul Papua telah mendoakannya demikian agar Tanah dan bangsa ini diberkati dan dipenuhi dari mujizat ke mujizat.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahana

Pada Tanggal: 25 Desember 2013

An. Panglima,

Secretary-General

Amunggut Tabi, Lt. Gen TRWP
BRN: A.DF 018676

Versi terjemahan Inggris di PAPUAPress Agency WordPress
Versi Lain di WordPress

December 26, 2013 1

KOMNAS HAM: KNPB Bukan Kelompok Milisia

Jayapura, 19/12 (Jubi) – Komisioner Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Natalius Pigay dengan tegas mengatakan Komite Nasional Papua Barat “(KNPB) bukan kelompok milisia”.

“Mereka itu kelompok rakyat sipil. Ekpresi apapun tidak boleh ditindak kecuali mengibarkan bendera Bintang Fajar,”

tuturnya kepada awak media usai seminar Tersanderanya Ruang Demokrasi di Papua di Aula Sphie P3W Padangbulan Abepura, Kota Jayapura, Papua (19/12.

Penanganan terhadap KNPB harus penegakan hukum. “Tangkap dan buktikan. Kalau salah, buktikan di pegadilan,” tegasnya. Natalius menduga polisi di Papua tidak mau menjalankan penegakan hukum.

“Polisi ingin cepat selesai. Polisi menerapkan crime control mode. Ini cara menangani kelompok kriminal dan teroris.”

kata Pigay.

Kalau model penanganan kelompok krimanal ini yang diterapkan kepada KNPB, menimbulkan dua ekses negatif. Pertama, kebebasan sipil ditekan. Kedua, berpotensi pelanggaran HAM.

Markus Haluk, Sekretaris Jendral Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) mengatakan memang ada kecenderungan kriminalisasi perjuangan sipil Rakyat Papua. “Ruang demokrasi dibungkam habis-habisan,” tuturnya.

Pembungkaman itu sangat nampak terjadi di mana-mana. Orang mau menyampaikan aspirasi secara damai saja dilarang. Digiring kepada aksi kriminal.

“Yang kita hadapi di Jayapura, ini barometernya Papua,”

tegasnya.

Karena itu, kepada semua pihak, Haluk mendesak untuk duduk berasama. “Masalah Papua tidak akan selesai dengan Otonomi Khusus dan Plus. Masalah akan selesai melalui pihak yang bertikai,”tuturnya. (Jubi/Mawel)

KOMNAS HAM RI: KNPB BUKAN KELOMPOK MILISIA, TabloidJubi.com, Author : Benny Mawel on December 19, 2013 at 19:51:07 WP

December 20, 2013 1

Berdukacita Sedalam-dalamnya atas Meninggalnya Dani Kogoya, Pimpinan Gerilyawan Papua Merdeka di Markas Victoria

Setelah manusia di dunia dan khususnya di Tanah Papua menundukkan kepala dan berdukacita atas meninggalkan tokoh hitam Afrika, Nelson Mandela yang menutup usianya dan beristirahat untuk selamanya, kini tanah dan bangsa Papua ditimpa duka kembali dengan meninggalnya salah satu tokoh gerilyawan Papua Merdeka; Dani Kogoya.

Atas berita duka ini, kami segenap perwira dan pasukan Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua mengucapkan

BERDUKA SEDALAM-DALAMNYA

atas kepergian salah satu tokoh Papua Merdeka
Dani Kogoya

Perjuangan yang ditinggalkannya akan kami lanjutkan, kami sebagai sesama gerilyawa, sebangsa dan setanah air, anak, cucu, orang tua, anak muda, lelaki, perempuan, sampai titik darah penghabisan, sampai Papua Merdeka.

Disampaikan pada tanggal: 17 Desember 2013
Disampaikan dari: Markas Pusat Pertahan

Markas Pusat Pertahanan,
Sekretariat-General

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

Sumber Berita: TabloidJubi.com

December 17, 2013 0