Noam Chomsky : Kasus Papua Barat Itu “Major Scandal”

Jayapura – Sebuah video wawancara dengan Profesor Noam Chomsky telah dirilis minggu ini. Chomsky, Profesor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang sering disebut sebagai “father of modern linguistics” berbicara tentang Papua Barat dalam video tersebut. Ia menyebut kasus Papua Barat sebagai skandal besar yang dilakukan negara-negara Barat.

“Saya pikir perlawanan Papua Barat akan berdiri dengan kasus lainnya dalam perlawanan terhadap teror dan penindasan besar-besaran sebagai inspirasi dari apa yang manusia dapat capai dan itu belum mungkin berhasil. Jika (negara-negara-red) Barat bersedia untuk menghadapi tanggung jawab dan tindakan itu, hal ini dapat berhasil.”

kata Noam Chomsky tentang perlawanan rakyat Papua Barat.

Dalam video ini, Chomsky menyebutkan Amerika Serikat dan Australia sebagai aktor utama dibalik skandal Papua Barat karena kepentingan atas sumberdaya alam di Papua Barat. Indonesia, hanyalah sebuah negara yang disupport oleh Amerika Serikat untuk menjalankan skandal tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Timor Leste yang “dimainkan” oleh Australia.

Noam Chomsky, adalah seorang pengkritik keras kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dia mengklaim Amerika Serikat memiliki standar ganda dalam kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat, menurut Chomsky mendukung demokrasi dan kebebasan bagi semua namun bersekutu dengan organisasi non-demokratis dan represif seperti Chili di bawah Augusto Pinochet yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Dia sering berpendapat bahwa intervensi Amerika di negara lainnya, termasuk bantuan rahasia pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah cara yang cocok dengan deskripsi standar terorisme. (Jubi/Victor Mambor)

Video wawancara dengan Noam Chomsky

Victor Mambor on December 14, 2013 at 15:48:55 WP,TJ

December 14, 2013 2

Imparsial : Penembakan di Freeport Banyak Kepentingan “Main”

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki IndartiJAYAPURA – Serangkaian aksi penembakan secara berturut-turut selama 3 hari, terjadi di areal Tambang PT Freeport Timika Papua, dimana aparat Kepolisian belum mampu menghentikannya.

Mendapat tanggapan dari Imparsial LSM Pemerhati HAM. Imparsial mensinyalir terkait aksi teros penembakan ini ada banyak kepentingan yang “bermain” di sana.

“Penembakan di Freeport yang sangat marak sejak 2009, kembali terjadi lagi. Diawali pada Minggu 8 Desember dan terjadi berturut-turut di mile 40-41, mengenai kendaraan yang ditumpangi aparat keamanan. Ini teror yang sangat misterius, karena pelakunya tidak pernah bisa diketahui atau bahkan ditangkap,”

ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti melalui pesan elektroniknya, Rabu 11 Desember.

Kekerasan berupa penembakan yang tak pernah bisa dihentikan, jika pelakunya tidak berhenti sendiri, justru mengundang tanda tanya besar. “Mengapa Freeport yang selama ini selalu dijaga aparat keamanan bersenjata dengan sangat ketat, masih saja kecolongan dengan aksi para pelaku? Mengapa selama ini aparat keamanan gagal menangkap para pelaku? Apakah para pelaku sedemikian lihai mengecoh aparat? Atau justru ada sebab-sebab lain.”tanya dia.

Dari analisa Imparsial, kata dia, ada sejumlah hal yang menjadi pemicu kembali terjadinya aksi penembakan misterius di areal Freeport.

“Ada beberapa analisa terhadap hal ini. Kekerasan di Freeport terjadi tidak dalam ruang yang kosong. Ada banyak kepentingan “bermain”di situ. Bahkan situasi politik nasional juga kemungkinan besar bisa berdampak di Papua – pilihannya bisa di Freeport atau di Puncak Jaya. Dinamika politik di Papua juga bisa menjadi penyebab kembali maraknya aksi kekerasan di Freeport,”

terangnya.

Namun, faktor lain juga bisa menjadi munculnya aksi teror itu, seperti masalah uang atau upeti.

“Selain itu serangan ini bisa juga dialamatkan pada PT. Freeport Indonesia, dengan maksud mendapatkan uang dari PT. Freeport. Ini bisa dilakukan oleh pihak mana saja yang mempunyai akses pada senjata api,”

jelasnya.

Oleh karena itu, yang paling penting harus dilakukan adalah upaya Polda Papua secara serius dan sungguh-sungguh untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku.

“Selain itu sangat penting bagi Polda untuk melakukan operasi razia senpi dan sajam, termasuk bahan-bahan peledak di seluruh Papua. Nama baik Polda dipertaruhkan untuk bisa menangkap para pelaku hidup-hidup dan membawanya ke pengadilan,”

terangnya. (jir/don/l03)

Kamis, 12 Desember 2013 08:26, Binpa

December 12, 2013 0

TPN PB Sebut “Raja Cyclop” Rekayasa

JAYAPURA—Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Jonah Wenda mengeluarkan tudingan bila istilah “Raja Cylop” di Kampung Yongsu, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, tidak pernah ada dan dimunculkan atas rekayasa dari pihak TNI-Polri.

Hal ini dinyatakannya melalui surat resmi TPN PB yang dikirimkan ke Redaksi Bintang Papua yang ditanda tangani oleh Jonah Wenda.

“Di Yonsu Spari tidak ada kelompok dengan nama RajaCylop, namun ini nama yang digunakan oleh pihak TNI-Polri yang selama ini mau mengacaukan perjuangan bangsa Papua Barat yang telah mengedepankan penyelesaian dengan jalan damai.”

tulis Jonah.

Dikatakan, senjata rakitan yang diamankan pihak Polda Papua dari hasil operasi di Yonsu pun dikatakan Jonah bukan milik TPN OPM.

Dijelaskannya sejak 11 November 2011 telah ada kesepakatan antara pihak TPN-PB dengan utusan Presiden RI (dr. Farid) yang bersepakat masalah politik Papua Barat harus diselesaikan dengan cara-cara damai.

Namun kesepakatan tersebut ditegaskan Jonah tidak ada lanjutannya, justru TNI-Polri selama dua tahun belakangan kerap menggunakan pendekatan kekerasan yang mengakibatkan kematian masyarakat sipil, baik itu orang asli Papua maupun masyarakat pendatang.

Dan operasi yang dilakukan di Kampung Yongsu dinilai Jonah merupakan permainan pihak TNI-Polri yang justru ingin mengacaukan upaya damai.

“Kegiatan penyerangan di Kampung Yongsu adalah permainan pihak TNI-Polri untuk mengacaukan kegiatan damai yang akan dilakukan oleh bangsa Papua Barat untuk memperingati hari atribut bangsa Papua Barat yang jatuh pada tanggal 1 Desember.”

Tulisnya lagi.

Pada bagian akhir, Jomah yang mengatasnamakan Ketua Dewan Militer TPN-PB dan bangsa Papua Barat mendesak pemerintah NKRI untuk menarik semua pasukannya dari wilayah Papua Barat dan segera membuka ruang untuk berunding.

December 10, 2013 0

Ini Bukan Penembakan Misterius, Ini Rekayasa Oleh TNI/Polri dalam Rangka Tambahan Uang Saku

Menanggapi berita dua hari terakhir tentang penembakan misterius yang kembali terjadi di areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika (seperti dilansir BintangPapua.com, SuluhPapua.com dan PapuaPos.com, maka dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. Amunggut Tabi per SMS (sebanyak 5 buah SMS) dengan isi pesan yang disampaikan kepada PMNews bahwa:

1. Penembak misterius yang muncul lagi saat ini ialah sama otaknya, dari kesatuan yang sama, dan dengan tujuan yang sama.

2. Otak penembakan misterius ini ialah aparat TNI/Polri binaan TNI Kopassus dan BIN, di bawah komando kesatuan yang bertugas di wilayah pertambangan, di mana antara TNI dan Polri berkerjasama;

3. Pelaku penembakan misterius ini ialah anggota dari kesatuan TNI/ Polri;

4. Sasaran penembakan misterius ialah salah satu dari anggota TNI/Polri;

5., Tujuan dari kegiatan ini ialah sekedar mencari uang tambahan untuk sesuap nasi, yang sering disebut uang kaget atau uang saku, atau uang dadakan. Karena mereka tahu dengan sekali peluru ditembakkan saja, PT Freeport Indonesia akan kuncurkan ratusan juta bahkan milyaran rupiah untuk mengejar pelaku, melakukan penyelidikan, mengamankan keadaan, dan seterusnya.

Oleh karena itu disampaikan kepada semua orang Papua agar tidak terpengaruh oleh permainan-permainan murahakn yang selalu dimulai mengawali Bulan Desember, bulan Suci orang Papua dan orang Kristen di Tanah ini. Awal bulan ini selalu diwarnai dengan pertumpahan darah, kekacauan dan penembakan-penembakan tanpa hentinya.

Orang Papua harus bertanya kepada diri sendiri siapa yang senang dan berharap cemas agar Papua selalu ada kekacauan kalau bukan TNI/Polri? Siapa yang dapat uang tambahan mendadak saat ada kekacauan di Tanah Papua selain TNI/Polri? Oleh karen itu, siapa yang jelas-jelas ingin Papua tetap kacau? Siapa yang tidka menghargai bulan Suci orang Kristen ini, kalau bukan teroris, jaringan Jihad yang bekerjasama dengan TNI/Polri dan Kopassus di Tanah Papua?

Namanya orang Papua, namanya orang Kristen, tidak akan mengacaukan Bulan Desember, karena itu BIN/Kopassus sudah salah waktu dalam menyusun skenario mereka. Namanya orang Papua tidak akan menembak dan membiarkan target penembakan masih hidup dan sanggup melarikan diri dengan santainya.

Dari Markas Pusat Pertahanan,

TTD

Amunggu Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

December 10, 2013 2

Adat Tidak Punya Protab tentang Penanganan Kepolisian NKRI di Tanah Papua

Secara khusus menanggapi pernyataan Ketua LMA Papua Lenis Kogoya berikut:

“Kepolisian hanya melaksanakan tugasnya yaitu melindungi rakyat jadi mereka sudah bertindak sesuai dengan adat, kasih dan budaya,”

maka dengan ini saya selangku Pemangku Adat dan Alam Papua, dari Komando Barisan Operasi Khusus menyampaikan pesan singkat dan telapon kepada redaksi PMNews dengan pesan-pesan sebagai berikut:

Pertama bahwa dalam adat Papua tidak pernah mengenal yang namanya “Prosedur Tetap Penanggulangan demonstrasi orang Papua di Tanah Papua oleh NKRI“, dan juga tidak pernah ada produk hukum adat Papua menyangkutnya.

Yang kedua, selain itu, secara tegas dinyatakan bahwa “adat” di manapun dia berada, di Jawa, di Selandia Baru, di Afrika, di New Guinea, tidak mengatur prosedur tetap penanganan keamanan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian ialah bagian dari masyarakat modern, tidak ada kaitannya dengan masyarakat adat dan hukum adat. Oleh karena itu, media SuluhPapua.com supaya berhenti menyebarkan berita-berita yang menyesatkan tentang LMA dengan pernyataan-pernyataan yang merusak pemahaman orang Papua tentang adat dan peraturan-peraturan dalam adat.

Berita SuluhPapua.com seharusnya menyampaikan catatan-catatannya tentang apakah pernyataan oknum yang menamakan diri sebagai Ketua LMA itu benar-benar dia Ketua LMA Papua atau tidak, dan apakah ada Protab Hukum Adat Papua yang disusun oleh LMA Papua berjudul “Penanganan Kondisi Keamanan Papua oleh Kepolisian NKRI”. Kalau seandainya yang dimaksud ialah hukum NKRI yang diterapkan ke atas tanah dan bangsa Papua, maka harus dikatakan sesuai Protab Kepolisidan NKRI, bukan protab adat, rujukannya bukan kepada hukum adat, apalagi Hukum Adat Papua.

Hukum Adat Papua jelas-jelas dan pasti memihak kepada aspirasi dan perjuangan bangsa Papua, adat tidak pernah menentang rakyat dan bangsa yang punya adat itu sendiri, apalagi membenarkan teror, intimidasi dan penangkapan serta pembunuhan oleh kaum lain.

Yang ketiga, LMA Papua sejak pendiriannya oleh Alm. Dortheys Hiyo Eluay bertujuan untuk membela dan mempertahankan kehadiran dan kejayaan NKRI di Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai. Oleh karena itu, kami mohon semua orang Papua agar tidak tertipu oleh orang-orang Papua yang mengatas-namakan Adat atau masyarakat Adat atau hukum adat, karena adat bukanlah prosedur tetap, bukan politik dan tidak adat hubungannya dengan negara. Adat mengurus makan dan minum, hidup dan mati, sopan-santun, tatakeramah berperilaku di dalam interkasi antar umat manusia, bukan diantara kaum terjajah dan pihak penjajah, bukan antara kepolisian dan rakyat sipil, dan seterusnya.

Adat bukan milik NKRI, adat bukan milik Lenis Kogoya, adat bukan untuk dipolitisir, Adat Papua tidak mengatur prosedur tetap penangangan demonstrasi dan kegiatan-kegiatan publik masyarakat Papua oleh Polisi Penjajah Indonesia. Adat berakar di dalam tanah-air, berkarya untuk tanah air, bersahabat dan bercengkrama dengan alam-sekitar di tanah airnya sendiri, mulai sejak sebuah makhluk terlahir ke muka Bumi, sampai kembali lagi ke perut Bumi.

Yang dilakukan Lenis Kogoya bersama NKRI ialah politik adu-domba atau devide et impera, politik sangat murahan dan tidak berbobot, sebuah bentuk premanisme politik yang memalukan bagi Masyarakat Adat maupun bagi sebuah negara-bangsa modern.

Salam untuk Semua,

Atas nama Alam dan Adat Papua, New Guinea, negeri yang tidak rakus, ramah, damai dan kaya akan budaya karena adatnya yang kental dengan alamnya.

December 7, 2013 1

“Demo Papua Merdeka Jangan Dilarang”

Kapolda Papua Irjenpol Drs. M. Tito Karnavian, MA.PhD: Dasar hukum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Unjuk rasa yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, tentu telah melanggar UU.

TPN-OPM_lagiiiKETUA Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman mengatakan, pelarangan atas unjuk rasa berbau ‘Papua Merdeka’, sejatinya telah membekukan ruang berdemokrasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Bila dibatasi, justru akan makin memperkeruh persoalan Papua.

“Akar persoalan Papua, atau perjuangan rakyat Papua bukan hal yang baru, perjuangan ini menyangkut ideologi, sehingga disini butuh pendekatan ideologi, kalau polisi melarang, itu bukan jalan yang bijaksana, justru hanya akan memperkeruh masalah dan menumbuhkembangkan benih-benih nasionalisme Papua,”

katanya kepada Suluh Papua, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pelarangan berdemo telah memperdalam ideologi Papua.

“Saya harap, Polisi kembali belajar sejarah bangsa Papua, sejarah sejak Pepera 1969, pemerintah juga harus sadar bahwa orang Papua bukan bodoh, Polisi telah salah menilai kami,”

tegasnya.

Baginya, orang Papua berjuang untuk sebuah harga diri. Bukan berdemo menuntut penurunan harga Bahan Bakar Minyak atau korupsi. “Orang Papua tidak urus korupsi dan tidak urus BBM, ini suatu penghinaan yang luar biasa kalau dibilang berdemo sebaiknya untuk BBM atau korupsi, kalau korupsi, silahkan anda (polisi) mengurusnya,” ucapnya.

Yoman menegaskan, sebagai pemimpin umat dan rohaniawan, dirinya mendengar langsung suara umat dan tak bisa menyembunyikannya.

“Saya tidak bisa menyembunyikan, umat Tuhan sudah hampir 50 tahun berjuang untuk nasib sendiri, walaupun nyawa menjadi taruhan, walaupun mereka diculik dan dipenjarakan, tapi idelogi mereka tidak pernah dipenjara. Mengapa ada anak-anak yang baru lahir 1990an telah berjuang melawan Indonesia, itu artinya ada masalah, ini persoalan status politik, pelanggaran HAM berat, kegagalan pembangunan dan Otsus, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri,”

paparnya.

Pelarangan terhadap unjuk rasa para aktivis dan warga Papua menyuarakan kebebasan, selayaknya dihentikan. “Di luar negeri, bendera Bintang Kejora berkibar dimana mana, itu telah memperkenalkan Papua, jadi, untuk menyelesaikan masalah Papua, butuh dialog damai, dialog yang jujur, setara antara pemerintah Indonesia dengan Papua difasilitasi pihak ketiga, silahkan polisi urus BBM, korupsi dan lain-lain, intinya penjahahan di Papua harus diakhiri,” ulas Yoman.

Ia meminta pemerintah dan kepolisian membuka kesempatan bagi warga Papua menuangkan aspirasi. “Demo Papua Merdeka harus diberikan ruang, harus dihargai, bukan dilarang-larang,” pungkasnya.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjenpol Drs. M. Tito Karnavian, MA.PhD mengungkapkan, dasar hukum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Sehingga jika sebuah unjuk rasa bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, tentu telah melanggar UU.

“Tugas kita untuk memfasilitasi supaya penyampaian pendapat berjalan lancar, tapi harus dipahami pula bahwa ada pembatasan terkait materi demo, khususnya KNPB yang jelas-jelas bertentangan dengan UU karena mengarah pada perpecahan keutuhan dan persatuan bangsa, track record mereka juga selama menggelar aksi (kerap) meresahkan masyarakat,”

jelas Kapolda saat menggelar coffe morning dengan insan pers di Jayapura, belum lama ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998, lanjutnya, bahwa setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan moral dan etika yang berlaku di masyarakat umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pawai, demo, mimbar bebas dan lain lain tentang pemberantasan korupsi, rencana kenaikan BBM, tak ada masalah karena tak melanggar batasan. Tapi bila demo mengangkat isu kemerdekaan, jelas melanggar, seharusnya adalah menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,”

kata Kapolda.

Pekan lalu, demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kota Jayapura, berujung anarkis. Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Papua Barat dan juru bicara KNPB Wim Rocky Medlama, masuk daftar pencarian orang Polda Papua. “Kami mencari dan ingin minta keterangan dari dua orang yang sudah dimasukkan DPO itu,” kata Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw.

Berdasarkan laporan, Buchtar Tabuni dan Wim Rocky Medlama dituding paling terlibat dalam mengorganisasikan massa KNPB ketika berdemo di Expo-Waena.

Pada saat unjuk rasa berlangsung, lanjut mantan Kapolresta Jayapura itu, massa KNPB telah melukai sejumlah warga, merusak fasilitas umum serta meresahkan warga Kota.

“Saya harap kedua orang ini bisa segera datang untuk memberikan keterangan terkait demo pekan kemarin,”

katanya.

Sementara itu, pada Rabu dini hari, satu korban yang berprofesi tukang ojek meninggal di RS Dian Harapan setelah enam hari menjalani masa kritis akibat trauma senjata tajam di beberapa bagian tubuh. (JR/R4/L03)

Sabtu, 07-12-2013, SuluhPapua.com

December 7, 2013 0

Berduka-Cita Sedalam-Dalamnya atas Wafatnya Nelson Mandela pada 05 Desember 2013 di Johannesburg, Afrika Selatan

TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA (West Papua Revoutionary Army)
MARKAS PUSAT PERTAHANAN
koteka@papuapost.com; info@freewestpapua.org
=======================================================

Perihal: Ucapan Turut Berduka Cita
Disampaikan Kepada:
1. Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma
2. Rakyat Afrika Selatani
3. Keluarga dan anak curu yang ditinggalkan
4. Bangsa Kulit hitam di seluruh dunia
5. Bangsa kulit putih di seluruh dunia

Dengan menundukkan kepada ke Bumi, menggangkat hati ke langit, kami segenap perwira dan pasukan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Rimba Raya New Guinea dengan ini menyatakan

BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA

atas wafatnya Bapak Moralitas kemanusiaan manusia semesta: Nelson Mandela pada tadi larut malam (dinihari) 05 Desember 2013 di tempat kediaman, Johannesburg, Republik Afrika Selatan.

Teladan perjuangannya menentang diskriminasi berdasarkan warna kulit (apartheid) di Afrika Selatan secara konsisten dan tanpa kompromi yang dirayakan dengan kompromi besar-besaran dan tanpa ampun setelah memperoleh dukungan umat manusia di dunia dan kemenangan atas perjuannya merupakan pelajaran terbesar yang telah dicatatnya dalam riwayat peradaban umat manusia semesta.

Biarlah pelajaran hidupnya menjadi bagian dari perjuangan dan revolusi yang kita lakukan, di mana masih ada penjajahan, diskriminasi dan tindakan-tindakan yang melecehkan, meremehkan, merendahkan dan meniadakan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas di muka Bumi.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 06 Desember 2013
————————————-

Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP:A.001076

December 6, 2013 0

Mahasiswa Papua di Pulau Jawa-Bali Mentuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri

Banner Tuntutan Mahasiswa Papua di Surabaya, 1 Desember 2013

Menyusul berbagai aksi, pertunjukan film, diskusi dan demonstrasi di berbagai kota studi di seluruh pulau Jawa dan Bali, termasuk melompat masuk pagar Konsulat Australia di Bali, kini seluruh komponen mahasiswa Papua, dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi dengan tema menuntut NKRI mengembalikan kedaulatan bangsa Papua yang telah dirampok di kota Surabaya, Jawa Timur.

Aksi mahasiswa Papua dilakukan seperti biasa, diwarnai dengan orasi-orasi, tarian-tarian adat dan teriakan-teriakan “Papua Merdeka”. Para mahasiswa juga menghias diri dengan hiasan khas Papua dan mengenakan pakaian Adat, pakaian pembeda jatidiri Papua: Koteka dan Sali.

Demonstrasi dan tuntutan kali ini menjadi istimewa karena mulai tanggal 1 Desember 2013, bendera Bintang Kejora secara resmi berkibar di Kantor Gubernur DKI Port Moresby, yang menandakan tabir merah, yang selama ini dipasang oleh NKRI dengan ancaman, suap dan pembayaran menggunakan perempuan Indonesia kepada pejabat sipil, kepolisian dan militer Papua New Guinea sampai kepada pertukaran anak dengan para pejabat PNG terbukti tidak mampu menghapus jatidiri dan hargadiri bangsa Papua, dari Sorong sampai Samarai.

Menyusul peluncuran “Sorong – Samarai Campaign” bulan lalu yang dipimpin Fred Mambrasar, kini kita menyaksikan pengibaran Bendera Bintang Kejora di sebuah Kantor Pemerintahan dari negara yang sudah merdeka dan berdaulat di kawasan saudara-saudara serumpun Melanesia, menyusul even-even yang sama kita saksikan terjadi berulangkali di Republik Vanuatu. Kampanye Sorong-Samarai kali ini tidak sekedar gaung, ia benar-benar terbukti memasuki kantor-kantor pemerintahan negara tetangga West Papua: Papua New Guinea.

Dukungan dan aksi yang dilakukan mahasiswa Papua se Jawa-Bali tahun ini secara khusus dan tegas menuntut NKRI untuk memberikan kesempatan kepada bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Dan tuntutan mereka bahwa referendum ialah solusi yang paling tepat, paling demokratis dan bermartabat.

December 4, 2013 0

Kampanye Papua Merdeka Memasuki Babak Baru per 1 Desember 2013

Mr. Benny Wenda and His Wife, Mrs. Maria H. Wenda

Memperingati hari bersejarah atau hari besar bangsa Papua 1 Desember telah dilakukan berbagai kegiatan oleh bangsa Papua di tanah airnya (West Papua) maupun di berbagai tempat di seluruh muka Bumi. Kegiatan-kegaitan peringatan HUT 1 Desember yang mulai diperkenalkan kepada bangsa Papua sebagai “Hari Kemerdekaan” West Papua itu sejak tahun 2000 telah dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama di awal-awal abad ini ialah dengan pengibaran Bendera besar-besaran dan meluas di seluruh Tanah Papua, bahkan di manapun orang Papua berada Bintang Kejora berkibar dengan bebasnya. Orang Papua menyambut “udara bebas” ini dengan luapan ucapan syukur kepada Tuhan dan dengan genagan air mata kegembiraan. Banyak pemuda dan orang tua tidak sanggup menyaksikan Bintang Kejora berkibar dan bebas berkibar di Tanah Airnya, Bumi Cenderawasih.

Begitu berganti presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, berganti pula kebijakan. Sejak Megawati Sukarnoputir menjadi Presiden, pertama-tama ia memerintahkan penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Dortheys Hiyo Eluay (Theys Eluay). Tepat 10-11 November 2001 Theys Eluay diculik dan ditemukan tewas di jalan menuju wilayah perbatasan West Papua – Papua New Guinea.

Dengan ancaman dan terornya, NKRI mulai melakukan penengekangan besar-besaran. Banyak aktivis dan tokoh Papua Merdeka dikejar, diburu dan dibantai.

Dampaknya kegiatan peringantan HUT Hari Besar Bangsa Papua sepanjang 10 tahun lebih belakangan ini terjadi secara kecil-kecilan. Ada yang ditandai dengan pengibaran Bintang Kejora, secara terbuka, ada yang secara tersembunyi. Ada yang diselenggarakan dengan orasi-orasi politik dan demonstrasi. Tetapi pada umumnya dirayakan dengan Kebaktian Ucapan Syukur memperingati Hari Besar bangsa Papua ini.

Menjelang 1 Desember banyak sekali aksi-aksi seperti teror dan penembakan terjadi di mana-mana. Menurut pengamatan “The Diary of OPM” kebanyakan merupakan hasil rekayasan NKRi dalam rangka mencari proyek HUT OPM per tanggal 1 Desember dan per tanggal 1 Juli setiap tahunnya. Paling tidak dua kali, atau ditambah HUT Bintang-14 tanggal 14 Desember setiap tahun juga menjadi hari-hari yang mendatangkan reseki atau uang kaget bagi para aparat TNI dan Polri yang bertugas di Tanah Papua. Oleh karena itu, kalau saja OPM dan tentaranya di rimba Papua berupaya memperingati HUT mereka dengan damai, itu hal yang tidak akan terjaid, karena aparat NKRI tidak bakalan mendapatkan uang kaget mereka. Itulah sebabnya tanggal-tanggal bersejarah bangsa Papua selama ini selalu menjadi tanggal-tanggal TNI dan Polri mencari uang kaget dan reseki tambahan.

Untuk tahun ini ada peristiwa penting yang terjadi, tepat 13 tahun setelah Bintang Kejora berkibar di Port Numbay (tepatnya Gedung Kesenian saat ini) di Taman Imbi, kini tanggal 1 Desember 2013, Bendera Bintang Kejora berkibar secara resmi di Kantor Gubernur Daerah Khusus Ibukota (NCD) dari negara orang Papua di sebelah Timur pulau New Guinea, Papua New Guinea. Pengibaran Bintang Kejora ini sendiri dipimpin langsung oleh Fungsionaris Organisasi Papua Merdeka Rt. Powes Parkop, MP, yang adalah Gubernur NCD sendiri.

December 1, 2013 0

Polda Papua Tegaskan Tak Akan Beri Izin KNPB Demo

Jayapura – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, pada hari ini, Rabu,27/11/2013, menegaskan kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk segerah menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan selama ini. Kepolisian juga menekankan bahwa Kepolisisan tidak akan pernah memberikana izin kepada KNPB untuk melakukan aksi demo.

“Saya tegaskan kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB), segerah menghentikan langkah-langkah yang cenderung dengan kekerasan. Apapun bentuk, niat dan keinginan mereka untuk melakukan aktivitas dengar pendapat, tidak akan pernah diberikan izin, atau rekomendasi untuk melaksanakannya, karena kita tau tujuan dari organisasi ini dan keinginan mereka sudah jelas, ingin membentuk negara, memisahkan diri, dan sebagainya,”

tegas Wakapolda Papua, Selasan (26/11) malam di Mapolres Jayapura Kota, seperti yang diberitakan tabloidjubi.com

Wakapolda mengatakan bahwa, sangat disayangkan organisasi KNPB ini tidak terdaftar, sehingga untuk membubarkan mereka, pemerintah tidak punya kewenangan.

” Tapi ini nanti jadi bahan untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak pernah sesuatu yang positif, selalu berdampak merugikan masyarakat yang tidak tahu menahu dan tidak boleh dibiarkan terus – menerus seperti itu,”

katanya.

Pihaknya menhimbau kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, karena sesungguhnya prediksi Polisi dalam demo kemarin, selasa (26/11) dampaknya tidak akan terjadi seperti ini. ” Kami minta kepada masyarakat juga ikut membantu untuk memberikan informasi-informasi atau input-input berkaitan dengan rangkaian kegiatan ini, kita punya tanggung jawab bersama untuk mengamankan, melindungi masyarakat bersama, menjaga ketentraman dan kenyamanan wilayah”, ujarnya.

Dengan harapan yang sama, Kapolres Jayapura Kota, AKBP Alfred Papare, agar tidak ada korban lainnya dalam aksi demo.

” Kedepan tidak ada korba-korban yang jatuh, akibat aksi demo, terutama yang dilakukan oleh KNPB,”

kata Alfred, seperti yang diberitakan tabloidjubi.com

November 27, 2013 0

Category: Media SPM

Noam Chomsky : Kasus Papua Barat Itu “Major Scandal”

Imparsial : Penembakan di Freeport Banyak Kepentingan “Main”

TPN PB Sebut “Raja Cyclop” Rekayasa

Ini Bukan Penembakan Misterius, Ini Rekayasa Oleh TNI/Polri dalam Rangka Tambahan Uang Saku

Adat Tidak Punya Protab tentang Penanganan Kepolisian NKRI di Tanah Papua

“Demo Papua Merdeka Jangan Dilarang”

Berduka-Cita Sedalam-Dalamnya atas Wafatnya Nelson Mandela pada 05 Desember 2013 di Johannesburg, Afrika Selatan

Mahasiswa Papua di Pulau Jawa-Bali Mentuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri

Kampanye Papua Merdeka Memasuki Babak Baru per 1 Desember 2013

Polda Papua Tegaskan Tak Akan Beri Izin KNPB Demo

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?