Menanggapi Pernyataan aparat kolonial NKRI tanggal 19 Oktober 2008 berjudul “Separatisme Papua Tidak Signifikan”, maka SPMNews sejenak mewawancarai tanggapan Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB). Gen. TRPB  A. Tabi menyatakan, “Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!”

Berikut Petikan Wawancara SPMNews dengan SekJend TRPB, A. Tabi  per em@il sebanyak dua kali em@il:

SPMNews: Kami sempatkan diri kali ini untuk mengetahui tanggapan dari TRPB tentang ucapan pejabat NKTI bahwa separatisme di Papua itu tidak signifikan. Bagaimana pendapat Anda dan lembaga Anda?

TRPB: Kita sebagai bangsa Papua yang menentang sebuah negara penjajah NKRI tidak mempermasalahkan hal “signifikan dan tidak”. Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!

SPMNews: Mohon penjelasan sedikit mengenai kalimat “…tetapi mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN?”

TRPB: Maksudnya bahwa dengan membuat pernyataan saja sudah jelas siapapun bisa tahu apakah itu signifikan atau tidak. Dengan kata lain, kalau tidak signifikan, kenapa harus mengatakannya? Kalau begitu, barangkali “bukan tidak signifikan” tetapi, yang penting adalah “ada sesuatu” dan “sesuatu itu memaksa Deplu kolonial NKRI harus membuat pernyataan. Selama ini kan NKRI seolah-olah tidak pernah punya bangsa Papua, tetapi hanya punya wilayah yang namanya Papua Barat. Selama ini kan NKRI katakan orang menganggap Otsus sebagai solusi final dan hanya segelintir yang mau merdeka. Ternyata apa?

SPMNews: Dalam pernyataan juga dikatakan bahwa badan Free West Papua Campaign tidak terdaftar dalam dokumen negara sebagai sebuah organsasi di dalam Kerajaan Inggris, “Bagaimana pandangan TRPB?”

TRPB: Ini juga perlu diluruskan. Rupanya pejabat NKRI tidak memahami benar status sebuah organisasi perjuangan untuk kemerdekaan di luar negara-bangsa yang sudah ada di seluruh dunia dan status LSM sebagaimana lazimnya. Kelompok ini bukan LSM, ini kelompok lobi dan kampanye Papua Merdeka, yang menentang eksistensi negara-bangsa Indonesia, anggota PBB. Artinya, status kelompok Free West Papua Campaign tidak diukur dari statusnya dalam negara, tetapi dampak dari kampanenya, dan bahwa kelompok itu tidak dilarang. Tidak dilarang dan tidak terdaftar, apa untung-ruginya sepanjang kampanye tetap berjalan sebagaimana diharapkan?

SPMNews: NKRI juga mengatakan dukungan dari parlemen Inggris tidak begitu hebat karena hanya didukung oleh dua anggota dari 600-an yang ada.

TRPB: NKRI juga tidak paham baru berkomentar. Mereka tidak paham dalam beberapa hal, tetapi kami tidak perlu sebutkan karena ini bukan forum atau media pendidikan politik untuk NKRI. Satu saja dari ketidahpahaman dimaksud adalah bahwa wadah ini diluncurkan bukan untuk memobilisasi dukungan penuh dari seluruh anggota Parlemen Inggris yang terdiri dari Parlemen Tinggi dan Rendah itu (House of Lords and House of Commons). Bukan begitu. Lembaga ini sebuah Interparliamentary Group yaitu lintas partai, ditambah dengan International atau antar negara-bangsa. Itu berarti sebuah forum berbagi informasi dan strategi untuk para anggota parlemen dan politisi yang simpatik dan mendukung Papua Merdeka di seluruh dunia. Karena itu, acara ini tidak diluncurkan oleh Dua Anggota Parlemen saja, tetapi Empat anggota Parlemen, dua dari Inggris Raya dan Dua dari dua negara Melanesia (PNG dan Vanuatu).

Anda perlu ketahui bahwa Powes Parkop, Master of Law ada di jajaran TRPB, dan beliau pendukung murni Papua Merdeka. TRPB ikut aktiv dalam kampanye Pemilu barusan ini untuk memenangkan suara dan menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Port Moresby, dan upaya itu sudah suksese. Anda lihat saja beliau datang sebagai Anggota Parlemen sekaligus Gubernur DKI Moresby. Demikian pula dengan Moana Kalosil, yang sudah lama menjalin hubungan dan mendukung Papua Merdeka dan bekerjasama aktiv dengan WPPRO (West Papua Peoples’ Representative Office) di Port Vila, Republik Vanuatu. Tuan Rumahnya anggota parlemen Inggris tetapi yang mendirikan lembaga itu keempat parlementarian dimaksud. Selanjutnya Anda bayangkan apa saja dapat terjadi sebagai hasilnya.

SPMNews: Di dalam negeri terlihat tanggapan yang bertolak-belakang antara tanggapan NKRI dengan kaum Papindo (Papua-Indonesia), salah satunya Yance Kayame. Yance Kayame menyatakan ini masalah serius, tetapi NKRI memandang remeh.

TRPB: Ini kesalahpahaman kedua, yang tidak saya maksudkan untuk disebut, tetapi tidak terlalu pokok, maka saya sebutkan yaitu bahwa NKRI TIDAK TAHU, atau tidak mau tau, atau tidak pandai memahami orang Papua. Ada perbedaan cara pandang tentang dampak IPGWP terhadap kedudukan NKRI di Papua Barat antara kaum pendukung NKRI yang berasal dari ras Melanesia di Papua Barat, Yance Kayame dan teman-temannya dengan pandanagan NKRI yang mereka bela hidup-mati itu.

Bagaimana mungkin satu pemerintahan NKRI bersuara dua? Perbedaannya ras kedua pembicara, satu dari Melanesia, satu dari Melayu. Yance Kayame sebagai orang Papua bukan sekeder menilai dan mempertimbangkan serta mencari-tahu sana-sini lalu menyimpulkan, tetapi ia tahu persis dampak dan bobot pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan orang Papua di antara segenap rakyat Papua. Beliau sendiri orang Papua, maka ia turut merasakan. Berdasar atas perasaan itu, ia sudah berhitung dan atas hitungan itu ia katakan even ini sebagai serius. Persoalan “merasakan” dan “mengetahui serta mencaritahu lalu menyimpulan” bergitu berbeda. Hasil penilainnya dan tindak lanjutnya juga berbeda. Biarkan perpedaan itu berlanjut, karena itu bukan urusan kita.

Yang perlu diperhatikan bangsa Papua adalah “Persiapkan diri untuk menerima yang terburuk sementara  mengharapkan yang terbaik dan berupaya untuk meraih harapan yang terbaik itu sampai batas kemampuan kita dan sampai titik darah penghabisan.” Orang yang tidak memiliki tekad dan nekad itu bukan manusia Papua, tetapi manusia mati, mayat-mayat Papua yang berbunyi: mati nalurinya, mati hatinurani, mati secara psikologis dan rohani, mati secara jiwa, sementara fisiknya berbicara, tetapi hanya sebuah bunyi, bukan suara.

Orang Papua sudah paham, karena itu saya tidak perlu memperjelas kalimat-kalimat ini, menghindari NKRI memahami maksudnya secara jelas.

SPMNews: NKRI juga menyebutkan lembaga Friends of Indonesia yang memberikan masukan kepada Indonesia bahwa forum yang diluncurkan ini tidak berarti apa-apa. Apa komentar TRPB?

TRPB: Sama saja Free West Papua Campaign mereka bilang tidak terdaftar itu, pasti Friends of Indonesia juga tidak terdaftar. Jadi di satu sisi NKRI melemahkan posisi kampanye Papua Merdeka karena tidak terdaftar sementara dalam pernyataan yang sama atau dari sumber yang sama menyebutkan dukungan dari lembaga mereka yang tidak terdaftar juga. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak terlalu pandai bermain kartu dan tidak berkata benar kepada dirinya dan rakyat Indonesia? Pilih sendiri!

SPMNews: Apakah ada catatan penting lain yang perlu ditambahkan?

TRPB: Orang Papua seharusnya sudah tahu dari cerita orang tua, dari pengalamannya sendiri dan dari pengalaman teman-teman di Acheh dan Timor Leste serta pengalaman penjajahan di seluruh dunia, termasuk penjajahan Belanda di wilayah NKRI yang selalu diindoktrinasi dalam pelajaran sejarah NKRI itu. Yang kita perlu tanyakan terhadap pernyataan NKRI adalah: apakah Belanda atau negara manapun di dunia pernah mengakui berbagai lembaga dan organisasi perjuangan bangsa Indonesia yang pernah ada selama masa perjuangan mereka? Apakah sebuah kumpulan dan organisasi perjuangan kemerdekaan harus diakui oleh sebuah negara? Kelanjutan perntanyaannya: “Apa urusan negara itu dengan organisasi perjuangan untuk kemerdekaannya sehingga harus dicatat dan diakui?” tidak sama sekali! Selain itu kita perlu bertanya juga apakah Free West Papua Campaign sebuah LSM? atau Apakah Free West Papua Campaign sebuah kedutaan negara sehingga harus dicatat Negara Inggris? Lalu kita bertanya juga “Mengapa Friends of Indonesia yang tidak dicatat itu perlu dijadikan dasar penyangkalan kemajuan diplomasi bangsa Papua?”

Jadi, JANGAN KITA DIMANIPULASI OLEH PENIPUAN NKRI yang didasari ketidaktahuan dan muslihat jahat. Kita sebagai sebuah bangsa haruslah berdiri di atas posisi kita masing-masing dan memandang serta menilai permainan NKRI itu sebagai sebuah lagu lama dan tidak pandai alias tolol, yang tak pernah belajar dari kelemahan dan kesalahan.

Selain itu, catatan terakhir dan penting lainnya adalah bahwa ORANG MELAYU INDONESIA TIDAK MENGENAL KATA “MINTA MAAF! ADUH SAYA KECOLONGAN!” tidak memiliki sense of crises dan tidak bernaluri manusiawi sehingga tidak memiliki “shame”, rasa malu sebagaimana manusia normal. Kerakusannya telah membuatakkannya, kebodohannya telah ditutup mata-hatinya, tipu-daya pertama telah melahirkan ribuan tipu-daya selanjutnya. Termasuk komentar NKRI yang ditanyakan. Apakah orang PApua harapkan Indonesia katakan, “Aduh, minta maaf, kita sudah salah jadi akan berusaha meningkatkan diplomasi di Inggris?” Sama sekali tidak. Korupsi trilyunan rupiah, pembantaian kiri-kanan bertahun-tahun di tanah air,, penculikan dan pembunuhan Theys, semuanya meraka sangkal mati-matian, malahan pembunuh disebut pahlawan. Apakah kita mau mendengar NKRI jujur? Kapan?

Oleh karena itu, mereka yang memaksa diri untuk percaya kepada bangsa seperti ini adalah manusia tidak berguna, karena sudah tahu tapi masih mau percaya.

Apakah kaum Papindo seperti Kosay dan Kayame di DPRP mengharapkan Indonesia yang jujur dan konsekuen dengan cara menjadi Ketua Komisi ini dan itu di DPRP? Apakah mereka bersuara agar NKRI merasa bahwa bangsa Papua itu penting? Apakah mereka ada di situ untuk kepentingan bangsa Papua? Atau jangan-jangan mereka sekedar cari makan sesuap nasi untuk keluarga masing-masing?

Kalau ternyata yang terakhir ini, maka siapapun bisa bayangkan betapa hidup kaum Papindo terancam, karena kebijakan dan pernyataan Jakarta selalu tidak sesuai dan bahkan mematikan bangsa Papua, termasuk diri mereka sendiri terancam. Perjuangan bangsa Papua sudah “Go International”, sementara kampanye Otonomisasi Papua BArat sudah ketahuan GAGAL TOTAL. Kegagalan itu tidak perlu dikampanyekan, semua orang tahu Otsus sudah gagal. Kalau begitu kaum Papindo mau ke mana? Sudah ada Jalan namana Gueteres Highway, yang menuju penderitaan dan ketelantaran di negeri Ibu Pertiwi. Itu nasib yang harus dijalani, mau tak mau.