Antara Tanggapan Dunia dan Reaksi NKRI menyangkut Papua Barat

Sesuatu yang mengejutkan dan ditolak mentah-mentah oleh NKRI, terhadap permintaan “TANPA SYARAT” dan “SEKERA” (immediate and unconditional) untuk pembebasan Yusak Pakage dan Phillip Karma dari LP Abepura, sebagai TAPOL/NAPOL yang ditahan hanya karena mengibarkan Bintang Kejora.

Yang perlu dicatat adalah “Mengapa sebuah Kongres dari Negara lain bisa menulis surat kepada wakil rakyat dari Negara lain masalah Papua Barat?” Apa artinya? Apa maknanya bagi perjuangan Papua Merdeka?

Memang, ada debat bahwa “Surat Perintah” memang demikian isinya, bukan surat permohonan, memerintahkan pembebasan kedua NAPOL segera dan tanpa syarat ini dikeluarkan sebatas menyangkut HAM, karena alasan penahanan mereka hanyalah mengibarkan Bendera Bintang Kejora, yang menurut UU Otsus No. 21/2001 adalah sebuah Bendera yang diakui NKRI sebagai lambang daerah dan ras/bangsa Papua. Sama saja dengan nama West Papua (Papua Barat) dulunya disebut Irian Barat, lalu diganti Irian Jaya, kemudian Papua dan Irian Jaya Barat, walaupun kalangan nasionalis Papua memandangnya sebagai sebuah politik tambal-sulam yang cukup menguras tenaga, pikiran, waktu dan dana orang Indonesia, semua perubahan ini terjadi karena ada ‘pengakuan’ dari NKRI dengan nama-nama itu. Sama halnya pula, NKRI juga mengakui bahwa Bintang Kejora adalah lambang daerah, lambang kultural bangsa Papua. Sama saja dengan dari dulu dan hingga sekarang Pulau New Guiena bagian Barat ini selalu disebut West Papua (Papua Barat), tetapi NKRI menyebutnya Irian Barat, Irian Jaya dan kini Papua dan Irian Jaya Barat. Bagaimanapun pandangan dan sebutan orang Papua, NKRI tetap pada pendirian dan keputusannya.

Nah, kalau begitu, mengapa NKRI tidak dapat bertahan pada pendiriannya bahwa Bintang Kejora adalah Lambang Kultural bangsa Papua?

Itulah alasan mengapa Kongres Amerika Serikat mengajukan Surat Perintah dimaksud.

Memang ada tuduhan dari pihak NKRI bahwa AS memainkan peran double-standards, tetapi bukan begitu. Yang terjadi adalah bahwa keberhasilan lobi politik dan diplomasi para pejuang Papua Merdeka dan pejuang mereka membawa isu HAM manusia Papua sudah mengglobal dan tidak dapat ditutup begitu saja. Begitu peristiwa terjadi, sudah ada tanggapan dan sorotan dari dunia internasional, pada detik dan menit yang sama pula. Belum sampai media di Indonesia menyiarkan/ mempublikasikannya, sumber berita Papua Merdeka seperti PapuaPost.com dan Infopapua.org serta berbagai situs lainnya sudah menyiarkan berita-berita langsung, lengkap dengan gambar/ foto-foto.

Itu sebuah keberhasilan dan kemajuan perjuangan Papua Merdeka yang patut disyukuri bangsa Papua.

Mengapa sebuah parlemen negara lain berani memerintahkan presiden negara lain yang dihukum menurut hukum negara lain itu sendiri?

Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh orang Papua semua. Pertanyaan lanjutannya adalah: “Apa yang bakalan terjadi kalau…..????”

Yang jelas selama ini bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia merasa heran dan bingung dan bertanya, “APAKAH ORANG PAPUA BENAR-BENAR MAU MERDEKA, mendirikan negara di luar NKRI?” Dan para lobbyist dan diplomat Papua Merdeka selalu menjawab, “Ya, sebagian besar orang Papua mau Merdeka!” Tanggapan positiv dan dukunganpun berdatangan. Tetatapi tanggapan (umpan) balik dari bangsa Papua di Tanah Papua sendiri menjadi tidak begitu jelas: APAKAH ORANG PAPUA MAU MERDEKA??

Pertanyaan berlanjut:
1. Apakah orang Papua hanya sanggup menaikkan bendera dan ditangkap, dan membekam di penjara saja?
2. Sampai di situ sajakah kesanggupan orang Papua untuk menunjukkan mereka mau merdeka?
3. Apakah menaikkan bendera secara tiba-tiba, lalu menghilang seolah-olah tidak tahu apa-apa itu merupakan cara tepat untuk menunjukkan, “Ya bangsa Papua Mau Merdeka?”
4. Apa yang bakalan terjadi kalau terjadi kerisuhan atau keributan atau boikot Pemilu 2009 atau mogok masal atau perang melawan NKRI dalam waktu seminggu saja? Apakah dunia akan diam?

???

August 26, 2008 2

Himbauan TRPB Menyikapi Penembakan Otinus Tabuni dan Rekayasa NKRI di Tanah Papua

Himbauan Menyikapi Penembakan Otinus Tabuni dan Rekayasa NKRI di Tanah Papua: “Dalang di Balik Pembunuhan di Wamena adalah TNI/Kopassus. Kalau semua orang Papua tahu bahwa pembunuh dan pembuat onar di tanah Papua sejak lama adalah NKRI, mengapa harus tanya-jawab kepada DAP untuk mencaritahu siapa dalangnya dan mengapa itu terjadi?”, Amunggut Tabi, Sekretaris Jenderal Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) per telepon dari Rimba Papua.

Menyikapi penembakan yang telah terjadi tanggal 09 Agustus 2008, maka dengan tegas dan pasti, Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) menyatakan bahwa:

Pihak yang menginginkan, mengimpikan, mendoakan siang-malam dan berupaya dengan segala kekuatannya agar Papua Barat tidak aman, kacau dan orang Papua mati setiap detik adalah pihak NKRI, bukan orang Papua atau organisasi masyarakat Papua atau Dewan AdaT Papua. Berdasarkan kebenaran mutlak ini, maka jelas bahwa tidak ada orang Papua manapun yang menskenariokan untuk mengacaukan peringatan mulia dimaksud untuk mengotorinya dengan pertumpahan darah manusia, anggota Masyarakat Adat pula;
Berdasarkan teori Ali Moertopo seperti berulangkali dikutip dan diucapkannya sesaat kampanye Penentuan Pendapat Rakyat, bahwa yang NKRI butuh bukan manusia Papua, tetapi Tanah Papua, oleh karena itu kalau orang Papua mau merdeka, lebih baik minta kepada Tuhan atau orang untuk memberikan pulau baru atau meminta orang Amerika carikan tempat di Bulan, maka jelas eksistensi orang Papua di tanah airnya sama sekali tidak diharapkan oleh NKRI, apalagi dihargai. Maka pembunuhan orang Papua ini bukan hal yang mengagetkan dan secara kebetulan, bukan sebuah tembakan peringatan yang meleset dan mengenai manusia Papua;
Penembakan dimaksud jelas-jelas diskenariokan oleh NKRI (BIN/Kopassus/Polri) untuk mengotori perayaan murni masyarakat adat yang memperingati hari penting bagi Masyarakat Adat Sedunia. Itu pertanda NKRI tidak menghargai Masyarakat Adat di seluruh muka Bumi dan khususnya di Indonesia. Memang dalam banyak kesempatan dan tindakan, NKRI tidak pernah mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat adat di negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, siapa lagi yang dapat disalahkan sebagai dalang yang mengotori peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia itu, kalau bukan NKRI?
Melihat ada sejumlah bendera lain, selain bendera Bintang Kejora yang dikibarkan, maka perlu dipertanyakan, “Siapa yang membawa dan menyerahkan bendera-bendera lain dimaksud?” Apa hubungan Masyarakat Adat dan Peringatan ini dengan Bintang Kejora? Bukankah Masyarakat Adat itu juga termasuk semua Masyarakat Adat di Indonesia dan sedunia? Maka dengan demikian, kebodohan seperti ini hanyalah milik NKRI, yang selalu mengakal-akali setiap kesempatan untuk menyalahkan dan membunuh orang Papua, sampai punah dalam waktu 30 tahun dari sekarang. (Itu trend yang sudah nampak berdasarkan berbagai studi ilmiah di luar negeri).
Kalau Peringatang Hari Masyarakat Adat Sedunia ini diselenggarakan oleh Dewan Adat Papua (DAP), maka jelas ada kepentingan NKRI dalam kaitannya dengan DAP, karena DAP sudah mulai mengambil peran aktiv dalam memberikan masukan dan kritik kepada NKRI, sebagai wakil sebenarnya dari Masyarakat Adat Papua (bukan MRP yang adalah kaki-tangan NKRI), dalam rangka mencari kambing-hitam untuk menyalahkan DAP (Dewan Adat Papua). Dengan menyalahkan DAP, maka dengan demikian mempersempit ruang gerak dan maneuvre DAP, sehingga mematikan langkahnya sebelum akhirnya mengambil peran aktiv dalam menyikapi Pemilu NKRI 2009. Dengan demikian rakyat Papua telah dijinakkan dan tak ada lagi lembaga yang berani melawan atau memprotes NKRI.

Berdasarkan pendirian dan kebenaran ini, maka kami menyerukan kepada rakyat Papua di seluruh Tanah Air untuk terus berjuang dan mengenal benar siapa musuh dan bagaimana cara kerjanya:
Agar Masyarakat Adat Papua tetap berdiri kepada hukum adatnya, agar tanah adat, tanah ulayat dan wilayah ulayat Masyarakat Adat Papua tidak dipakai oleh NKRI atau kaum Papindo dengan alasan pembangunan atau apa saja;

Agar DAP bersikap arif sehingga tidak terpojok dan harus diselkan, padahal peran DAP sangat dibutuhkan, khususnya dalam menuju BOIKOT PEMILU NKRI 2009 oleh segenap Masyarakat Adat Papua. KALAU NKRI MENGOTORI HARI PENTING MASYARAKAT ADAT SEDUNIA, MENGAPA MASYARAKAT ADAT PAPUA TIDAK BISA MEMBOIKOT PEMILU 2009 yang dianggap begitu penting bagi NKRI?
Agar Dewan Adat Papua dan segenap Organisasi Masyarakat Adat di Papua Barat mengirimkan Surat Resmi beserta mengirim Utusan Khususnya ke Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Masyarkat Adat di New York, Amerika Serikat dalam waktu dekat. Hal ini penting agar NKRI tidak terus bermain-main dengan nasib-hidup, hak asasi dan kehidupan masyarakat adat Papua.

Jangan pernah mundur karena ancaman apapun. Terus maju pantang mundur!

!!!MERDEKA HARGA MATI!!!
Dikeluarkan di: Markas Pertahanan Pusat, Rimba Papua
Pada Tanggal: 14 Agustus 2008

An. Panglima Tertinggi TRPB

Amunggut Tabi
Sekretaris Jenderal

August 15, 2008 0

Drama “Penyerahan diri Anggota OPM” oleh NKRI: Tanggapan Resmi dari Mabes Pudat Pertahanan TRPB

Secara resmi, Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) bermarkas Pusat di Rimba Papua menanggapi berbagai kisah dan drama dengan babak-babak yang kelihatannya menurut Leut Gen TRPB Amunggut Tabi sebagai sesuatu yang patut dalam rangka mengikuti petunjuk dan kebijakan baru TRPB dan OPM dalam membangun strategi perjuangan Papua Merdeka.

Surat berdujul: TRPB Memahami dan Memang Perlu karena Kekuatan Perjuangan Papua Merdeka sudah sejak dua tahun lalu Merubah Strategi bertanda-tangan Leut Gen TRPB Amunggut Tabi: TRPB menyatakan “Memahami dan Memang Perlu agar Kekuatan Perjuangan Papua Merdeka Merubah Strategi.” Selanjutnya dinyatakan,

“Bergabung ke dalam Masyarakat dan Membangun Kekuatan dari Dalam Kampung-Kampung, Bukan di Hutan Rimba Lagi. Ini sebuah gerabrakan yang perlu diikuti agar tidak semua orang dengan sembarang mengakui diri sebagai anggota OPM, dan akibatnya tanggapan TNI/Polri yang brutal dan barbarian, yang menyebabkan penderitaan rakyat. Mereka tidak bergabung ke dalam NKRI, tetapi bergabung ke sanak-keluarga dan, mereka tidak pergi ke Bumi Ibu Pertiwi, tetapi tetap di Bumi Cenderawasih.”

Surat dimaksud selanjutnya menyarankan agar tidak melebih-lebihkan atau merasa kuatir tentang masa depan perjuangan Papua Merdeka mendengar pemberitaan Cenderawasih Pos milik TNI itu tentang anggota OPM menggabungkan diri ke dalam NKRI. Yang terjadi justru lebih baik supaya masyarakat dan membangun kekuatan dari dalam diri, jiwa dan raga bangsa Papua dengan cara memberikan contoh teladan dalam membantu dan membangun masyarakatnya sendiri.

“Dengan demikian pasukan TRPB dan politisi OPM semakin profesional dalam kiprahnya.” Yang jelas, secara resmi, organ perjuangan Papua Merdeka sayap militer adalah TRPB sementara sayap politik adalah OPM, sehingga barangsiapa masih menggunakan nama OPM seolah-olah itu kekuatan bersenjata, maka pihak-pihak itu KELIRU BESAR, tidak ada dalam gerak langkah sejarah yang ada di Tanah Papua.

Demikian sambungan surat tadi.

Dalam surat dimaksud juga disebutkan banyak cerita tentang riwayat para orang Papua yang menyerahkan senjata berburu yang menjadi alat berburu biasa di PNG, yang diserahkan ke Aburizal Bakrie.

Perlu dicermati juga, menurut surat ini, bahwa elit politik seperti Bupati dan Ketua DPRD juga memainkan perannya dalam rangka menyuguhi NKRI dengan hidangan-hidangan lezat, apalagi saat berkunjung ke pedalaman Papua Barat. Walaupun tidak mau teralu ke dalam, surat ini berkata, “Biar NKRI juga sejak dulu menipu bangsa Papua, jadi sekal-kali orang Papua tipu Indonesia juga tidak masalah, malahan wajar.” Apalagi, katanya, “selama ini Indonesia menipu rakyat Papua, tetapi orang Papua bisa main sandiwara dengan Menteri dan Presiden NKRI, itu berarti kan orang bisa tahu ‘Siapa pemain sinetron yang lebih handal?’

Kemudian, menyangkut judul Film Sinetron NKRI itu, surat ini berkata, “Judul Sinetronnya dan pemain sandiwara itu orang-orangnya sama dari sebelum kami lahir sampai kini sudah berusia senja. Apa NKRI tidak punya pemain sinetron dan sutradara lain? Miskin kali?” Tetapi, katanya, “Sering juga lagu lama kalau diputar juga menjadi lagu nostalgia yang indah, barangkali itu yang sedang dinikmati NKRI.”

Dalam surat ini juga diserukan kepada seluruh pejuang dan masyarakat Papua di Tanah Papua dan di perantauan agar terus berjuang, berjuang dan berjuang, sampai titik darah penghabisan, sampai NKRI kehabisan uang Otsus, sampai Otsus mendanai Papua Merdeka benar-benar terbukti.

Merdeka Harga Mati!!!

August 9, 2008 0

Berita Sekilas: Militar Indonesia atas Komando Kol. Siagian Beroperasi di Vanimo dan Sekitarnya

Dari Mabes Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat melaporkan bahwa Operasi Intelijen dan propaganda shock therapy lancar dilakukan aparat dan alater terorisme negara kolonial NKRI di Papua Barat, di kampung dan kota, di rimba dan bahkan di luar wilayah kedaulatan NKRI.

Satu minggu belakangan ini Kol. Burhanuddin Siagian dan 8 orang anggotanya sekarang beroperasi secara khusus dengan sejumlah individu yang menamakan dirinya anggota TPN/OPM (masih menggunakan nama TPN/OPM) dengan tujuan membujuk para anggota TPN/OPM itu (bukan anggota TRPB atau OPM menyerahkan diri ke pangkuan Ibutiri Pertiwi yang kejam itu. Keberadaan Siagian terkait erat dengan pekerjaan para penghianat Papua dan penjilat tempat kotoran NKRI, Messet-Joku Cs, dipimpin Ibu Penghianat I. Joku, Ketua Barisan Merah-Putih Papua bergerak di bidang diplomasi untuk membujuk dan membawa pulang para pencari suaka orang Papua di luar negeri. Ada beberapa berita dilansir Cepos, yang konon milik TNI/NKRI Kodam di Papua tentang rencana Markas Victoria an. Yor Kogoya dan rombongan berniat menyerahkan diri dan seterusnya.

Burhanuddin Siagian berhasil dengan tugas-tugasnya di Acheh, dan dianggap sangat sukses, maka ia dipindah-tugaskan ke Papua Barat. Hubugnan Acheh-Papua Barat kini sedang dipasang atas nama Papua Merdeka oleh Kolonel Burhanuddin Siagian. Tujuannya untuk menggali jaringan pejuang Papua Barat Merdeka, mengenal siapa di balik semua gerakan, dan akhirnya mematikan jaringan dan individu yang menggerakkan perjuangan Papua Merdeka. Ibu Papindo I. Joku sedang memakai seorang Papua lain bernama Al.M., berasal dari Kabupaten Jayapura, sementara Ibu Papindo Joku ada di baliknya, di belakangnya lagi Kol. Siagian, di belakangnya NKRI, dan sedang keluar-masuk ke pos-pos pertahanan TRPB dan melakukan pembicaraan-pembicaraan seputar persiapan senjata dan pemantapan organisasi.

Hingga belakangan ini pasukan Siagian bergerak terbuka di wilayah PNG, Vanimo, menimbulkan reaksi keras dari Somare dan Belden Namah (Seorang kapten Tentara PNG, PNGDF, Komandan operasi perbatasan PNG dengan NKRI, yang kini anggota legislativ di Vanimo sementara tetap memegang jabatan militer dimaksud, memiliki hubungan bisnis dengan Kopassus-NKRI dalam bidang pembalakan hutan).

Lebih dari 10 masyarakat tak berdosa juga dibawa melintas batas dan akhirnya tertangkap di Vanimo, dipenjarakan. Mereka dibawa dengan tujuan melakukan Latihan bersama Angkatan Bersenjata TPN/OPM, atas komando Gen. TRPB Mathias Wenda. Setelah dikonfirmasi., kami atas nama Mabes Pusat Pertahahan Komando Revolusi Tertinggi TRPB menyatakan korban penahanan ini telah berada di Vanimo, dan akan dipulangkan menurut waktu yang ditentukan oleh aparat kepolisian PNG. Secara resmi tidak ada program pelatihan. Program tunggal yang kita sedang galakkan sekarang ini adalah konsolidasi internal dan restrukturisasi organisasi, tidak ada agenda lain”. demikian dari SekJend TRPB Leut Gen. A. Tabi.

Menurut Tabi, “Untuk itu, kali berikutnya, semua langkah, seumpama mobilisasi dana, perang, latihan militer, apa saja, harus ada Surat Perintah dalam bentuk SPO atapun Surat Mandat dari Panglima Tertinggi. Ini zaman pascamodern, jadi semua berita tanpa bukti tertulis sebenarnya TIDAK USAH masyarakat ikut. Kita sedang urus negara, sebuah bangsa sedang menentang sebuah negara untuk membentuk negara, jadi tidak bermartabat kalau semua perintah Panglima Tertinggi dibawa dari mulut ke mulut. Orang Papua juga harus pintar dan sudah harus belajar setelah ditipu bertubi-tubi selama 45 tahun lebih. Kenapa masih juga mau ditipu?”

Somare di Jakarta Sekarang?

Saat ini Capt. PNGDF Belden Namah dan Somare dikabarkan ada di Indonesia membicarakan ketegangan dimaksud, disuguhi paha putih dan menutup mulut mereka dengan hidangan ala Jawa:suap, sogok, dan diam.

Ada sejumlah kasus yang perlu dicermati dan disikapi secara bijak oleh masyarakat dan bangsa Papua, di seluruh dunia:
1. Penangkapan 42 orang di Fak-Fak setelah mereka mengibarkan Bintang Kejora;
2. Kekacauan terbuka di Kota Vanimo oleh Pasukan Kopassus;
3. Pengiriman sejumlah aktivis Papua Merdeka ke Pulau Jawa dan lainnya dengan alasan untuk membeli seragam buat TPN/OPM, melobi senjata, dan sebagainya;
4. Memberikan Surat Panggilan kepada sejumlah Kepala Suku dan/atau Tokoh Adat di Papua Barat, dengan topik Undangan Melakukan Konsultasi Umum demi keamananan;
5. Pemekaran 5 kabupaten Baru di Pegunungan Tengah dan rencana Pemekarang Provinsi Papua Tengah dengan Ibukota di Timika;
6. Memberikan tekanan kepada para Kepala Suku dan politisi di Vanimo, PNG mengatasnamakan Somare untuk mengusir para pejuang dari Rimba Papua di wilayah perbatasan;
7. Melakukan operasi dan propagandan teror di wilayah perbatasan, atas nama penertiban dan pengamanan wilayah perbatasan.

Langkah Antisipasi Bangsa Papua

Yang harus dilakukan para pejuang dan rakyat di Papua Barat Merdeka adalah:
1. Membiarkan mereka cari makan, mereka makan dan mati karena kenyang, sama dengan sikap kami bersama terhadap anak bangsa Papua yang kini menjabat di kursi pemerintahan NKRI;
2. Agar rakyat Papua tidak terpancing dengan isu-isu seperti:
2.1 Latihan bersama pasukan TPN/OPM di wilayah perbatasan dalam rangka mempersiapkan pasukan TPN/OPM (Tidak ada pasukan TPN/OPM di perbatasan sekarang. Yang ada adalah Pasukan TRPB, dan OPM kini bermarkas pusat di Port Vila, Republik Vanuatu);
2.2 Tidak terpancing dengan isu-isu “OPM akan menyerang” atau “melakukan serangan” di mana saja, baik di perbatasan ataupun di kampung-kampung atau terutama di wilayah sekitar Tembagapura dan Bintuni, di mana ada perusahaan asing, dengan alasan meminta dana tambahan untuk makan-minum mereka kepada pemerintah asing;
2.3 Dengan sepenuhnya mendukung gerakan dan langkah Majelis Rakyat Papua (MRP), memboikot Pemilu 2009. Sekarang masa untuk operasi secara politik, bukan militer lagi, maka rakyat Papua yang dijadikan sebagai bagian dari NKRI, sebaiknya membuktikan diri “Tidak Setuju” itu dengan memboikot Pemilu 2009.
2.4 Agar semua berita dari mulut ke mulut mengatasnamakan Gen. TRPB Mathias Wenda tidak diterima dengan begitu lugu/polos. Semua berita itu harus dibuktikan dengan Surat Resmi, dengan Kop: “Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB), Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi”, atau Surat Langsung dari Panglima Tertinggi dengan Kop Surat “Panglima Komando Revolusi Tertinggi – Tentara Revolusi Papua Barat”. Komando Pertahanan Sayap militer untuk Papua Merdeka sekarang TIDAK MENGGUNAKAN nama TPN/OPM lagi, Kantor Pusat OPM berada di Port Vila, Vanuatu, Markas Pusat TRPB berada di Timba Papua (Timur dan Barat).

Demikian dan harap menjadi pengetahuan umum,

SPMNews Crew
Seperti disampaikan langsung ke Crew SPMNews

July 20, 2008 1

1 Juli Bukan HUT OPM: Sekjend TRPB di Vanimo, PNG

Dengan ini Tentara Revolusi Papua Barat hendak menjelaskan satu skenario pengaburan sejarah oleh kolonial NKRI tentang Hari 1 Juli 1971.

Organisasi dan Perjuangan menuju Kemerdekaan Papua mulai bergerak sejak 1963-1964, bukan sejak 1 Juli 1971.

Oleh karena itu, kami membantu penjajah NKRI membetulkan salah kaprah selama ini, bahwa Hari dan tanggal 1 Juli BUKAN HUT OPM. Continue reading “1 Juli Bukan HUT OPM: Sekjend TRPB di Vanimo, PNG” →

July 1, 2008

Selamat Merayakan Hari Besar Bangsa Papua 1 Juli 2008

Tentara Revolusi Papua Barat, dari Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi, dengan ini menyampaikan:

SELAMAT MERAYAKA HARI BESAR BANGSA PAPUA

1 JULI 2008

Semoga semakin bertambah tahun, semakin kita memantapkan dan merapihkan barisan, menuju cita-cita murni dan perjuangan aspirasi bangsa Papua.

MERDEKA HARGA MATI!!!

Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kini telah memantapkan langkahnya secara organisasi, dan kini memasuki babak baru sejarah perjuangan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan terus memberikan sumbangan dana, agar cita-cita ini dapat kita capai.

Jalan-jalan menuju Papua Merdeka kini sudah semakin jelas.

Biarpun NKRI melancarkan propaganda dan kampanye Otonomisasi untuk mempertahankan Papua Barat tetap di dalam NKRI, selama satu nyatapun anak Papua masih hidup, gaung perjuangan dan aspirasi kemerdekaan tidak akan pernah mati. Sampai titik darah penghabisan.

Tentara Revolusi Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka tidak seperti yang pernah diskenario-kan NKRI lagi. Ia telah menjadi tentara dan organisasi untuk Papua Merdeka, Sorong sampai Numbay, Biak sampai Maroke, tanpa dipotong-potong dan dipetak-petak oleh siapapun juga.

Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi
Tentara Revolusi Papua Barat,
An.

Leut Gen. TRPB Amunggut Tabi
Secretary-General

July 1, 2008 0

Mengapa Tentara Revolusi Papua Barat Harus Berpisah dari Organisasi Papua Merdeka?

Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dengan ini bermaksud menjelaskan satu dari berbagai perhitungan praktis langkah yang telah diambil Panglima Komando Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional (TPN atau TEPENAL) di Markas Pusat Pertahanan pada November – Desember 2006: yaitu pemisahan organisasi sayap militer (TPN/TRPB) dari organisasi sayap politik (OPM). Sementara perhitungan strategis dan taktis tidak disampaikan kepada publik dalam media ini. Continue reading “Mengapa Tentara Revolusi Papua Barat Harus Berpisah dari Organisasi Papua Merdeka?” →

June 23, 2008 2