Jayapura – Insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Papua tanggal 30 April dan 1 Mei 2013 lalu, mengundang PBB untuk berekasi. Salah satu dari reaksi PBB itu adalah desakan agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis internasional ke Papua.
Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia melalui rilis yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (03/05), menyatakan keprihatinan atas larangan kebebasan berekspresi yang terjadi di Papua.
“Selama misi saya ke Indonesia bulan November lalu, saya menyatakan keprihatinan untuk aktivis Papua yang dipenjara karena larangan kebebasan berkespresi secara damai,”
kata Pillay dalam rilis Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia.
Pillay yang menjabat Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukanlah sebuah kejahatan.
“Hal ini mengecewakan. Melihat lebih banyak orang ditangkap karena mengekspresikan pandangan mereka secara damai. Dan saya menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan semua tahanan yang ditahan karena kejahatan yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi.”
Pillay juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka akses pada jurnalis asing masuk ke Papua.
“Saya mendesak Indonesia untuk mengizinkan jurnalis internasional ke Papua dan memfasilitasi kunjungan oleh Pelapor Khusus Dewan HAM PBB.”
Sebelumnya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, Victor Mambor, mengatakan tidak ada aturan yuridis formal yang melarang jurnalis asing masuk ke Papua. Namun anehnya, mereka selalu dihambat di beberapa Departemen dan Kementrian di Jakarta, seperti Departemen Luar Negeri dan Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Ini aneh, tidak ada landasan yuridis formal, tapi pemerintah menghambat mereka (jurnalis asing) dengan berbagai alasan. Seperti soal visa, keamanan dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang sampai di Papua, kalau tidak dengan cara menyamar sebagai turis, pasti dikawal oleh aparat keamanan, seperti anggota BIN.”
kata Victor Mambor dalam diskusi bedah buku Mati atau Hidup, karya Markus Haluk beberapa waktu lalu.
Mengenai rekomendasi lembaga-lembaga nasional seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Pillay meminta Pemerintah Indonesia mendukung lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Indonesia itu.
“Saya mendorong Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan,”
kata Komisaris Tinggi. Ia menekankan peran penting lembaga-lembaga nasional bermain di perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.(Jubi/Benny Mawel)
Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay (Dok. UN)
Jayapura – Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay, menyatakan keprihatinan serius atas tindakan kekerasan terhadap demonstrasi massa di seluruh Papua sejak 30 April hingga 1 Mei 2013. Pilay menyebutkan polisi telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan menangkap orang karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan.
“Insiden terbaru adalah contoh penindasan berkelanjutan kebebasan berekspresi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan di Papua,”
“Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam pelanggaran.”
lanjut Pilay.
Dalam rilis yang dikirimkan, Pilay mengatakan berbagai laporan media massa menunjukkan bahwa pada 30 April polisi menembak dan menewaskan dua pengunjuk rasa di kota Sorong yang sedang menyiapkan kegiatan peringatan 50 tahun Papua menjadi bagian dari Indonesia. Dan sekitar 20 pengunjuk rasa ditangkap di kota Biak dan Timika pada tanggal 1 Mei.
“Setelah kunjungan resmi ke Indonesia November lalu, saya kecewa melihat kekerasan dan pelanggaran berlanjut di Papua,”
kata Pillay. Dia menambahkan bahwa ada kebutuhan untuk kebijakan dan tindakan yang koheren untuk mengatasi masalah yang mendasar dan keluhan dari penduduk lokal di Papua.
Pilay menegaskan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia sejak Mei 2012, telah menerima 26 laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk 45 pembunuhan dan kasus-kasus penyiksaan yang melibatkan 27 orang di Papua. Banyak insiden di Papua berhubungan dengan kekerasan komunal, yang menjadi tuduhan serius pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.
“Hukum hak asasi manusia internasional menuntut Pemerintah Indonesia untuk secara menyeluruh, cepat dan tidak memihak melakukan penyelidikan insiden pembunuhan dan penyiksaan serta membawa para pelaku ke pengadilan,”
kata Pilay.
Pilay menilai belum ada transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada malam tanggal 30 April 2013, dua warga Sorong, Papua Barat, Abner Malagawak (22 tahun) dan Thomas Blesia (28 tahun) tewas terkena timah panas saat berada dalam posko perjuangan Papua Merdeka di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Tak hanya itu, tiga warga lainnya yang berada dalam posko itu, mengalami luka-luka akibat kena tembakan. Di Biak, sekitar belasan orang ditangkap dan satu orang luka tertembak. Sedangkan di Timika, lima belas orang ditangkap dan diperiksa di kantor Polisi Mimika karena menaikkan bendera Bintang Kejora di Kwamki Baru.
Sementara dari pihak aparat keamanan, dilaporkan satu orang anggota TNI terluka akibat insiden penembakan di Sorong. (Jubi/Victor Mambor)
Indonesia – Peringatan 50 Tahun Aneksasi Papua oleh Indonesia pada 1 Mei 2013 di Tanah Papua diwarnai dengan aksi represif aparat Militer Indonesia yang melakukan penembakan kepada rakyat sipil di Kabupaten Sorong dan Biak Numfor.
Penembakan tersebut mengakibatkan , Abner Malagawak (22 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong tertembak dibagian ketiak kiri tembus kanan. Akhirnya, Abner tewas ditempat. Selanjutnya, Thomas Blesia (28 tahun), warga Distrik Sakouw, Kabupaten Sorong Selatan, tewas terkena timah panas di kepala bagian belakang tembus depan. Saat ini kedua korban masih berada di rumah mereka masing-masing yakni Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan.
Tak hanya Abner dan Thomas yang tewas terkena tembakan, tiga warga lainnya mengalami luka-luka. Mereka adalah Salomina Klaivin (37 tahun), warga Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Herman Lokden (18 tahun) warga kampung Wulek, Kabupaten Sorong Selatan, dan Andreas Sapisa (32 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Salomina Klaivin, luka-luka karena tertembak di perut, paha bagian kanan, dan dilengan bagian kanan. Herman Lokden mengalami luka-luka kerena tertembakan di betis kanan tembus sebelah. Selanjutnya, Andreas Sapisa mengalami luka di bagian ibu jari kaki kanan akibat terkena peluru panas.
Peristiwa penembakan yang sama juga terjadi di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya pada pagi hari 1 Mei 2013 di jalan Bosnik, seorang warga asal Kampung Biawer Dwar asal Biak Utara yang bernama Yance Wamaer (30an tahun), juga diketahui meninggal akibat timah panas aparat militer Indonesia yang melakukan penyisiran setelah membubarkan secara paksa peringatan 50 Tahun Aneksasi yang dilaksanankan di Kampung Ibdi.
Dari peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut rezim SBY-Boediono untuk, segera ;
Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari seluruh Papua sebagai syarat terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua.
Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Demikian, press release ini kami buat, atas dukungan Kawan-kawan jurnalis kami ucapkan terima kasih.
Suasana Peluncuran Buku Mati Atau Hidup karya Markus Haluk (Jubi/Mawel)
Jayapura – Buku berjudul ‘Mati atau Hidup: Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua’ karya Markus Haluk diluncurkan. Buku ini merupakan rekaman kekerasan negara di Papua sejak 2008-2012.
Markus Haluk mencatat 12 jenis kekerasan Negara di Papua.
“Saya catat ada 12 jenis kekerasan. Pembunuhan, penagkapan, Pemenjarahan, penolakan suaat izin aksi, penghadangan aksi, pembubaran demontrasi, pembatasan jurnalis asing masuk ke Papua,”
kata Markus dalam sambutannya dalam pembukaan peluncuran buku yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura, Selasa (23/4).
Empat orang membedah buku Mati atau Hidup ini. Keempat orang tersebut masing-masing Yorris Raweyai anggota DPR RI, Benny Giyai intelektual Papua, Yosepha Alomang aktivis HAM Perempuan Papua dan Victor Mambor ketua Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) Biro Kota Jayapura.
Para pembedah buku melihat isi buku dari prepektif masing-masing. Yoris Raweyai melihat dari sisi sejarah perjalanan kekerasan di Papua.
“Kekerasan yang terekam di dalam buku ini adalah persoalan klasik yang menjadi keprihatinan orang Papua,”
ujarnya.
Benny Giyai lebih menyoroti petingya sikap optimism orang Papua untuk keluar dari kekerasan yang tak berujung ini.
“Kita harus optimis membangun Papua baru,”
tuturnya.
Aktivis perempuan Papua, Mama Yosepha Alomang berharap, kekerasan yang terekam dalam buku ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak mempunyai hati untuk orang Papua.
“Pemerintah tidak punya hati,”
tegasnya. Peresiden, Kapolri serta Panglima diharap membangun Papua dengan hati.
Semntara itu, ketua Aliansi Jurnalis Independen Biro Kota Jayapura, Victor Mambor mengatakan, peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah tugas jurnalis untuk medorong. Namun, media di Papua tidak murni.
“Banyak media di Papua yang memberikan ruang yang bukan jurnalis. Ini menjadi persoalan,”
katanya.
Bukan hanya jurnalis lokal, lanjut dia, jurnalis asing pun tidak mendaptkan izin masuk meliput di Papua tanpa alasan.
”Tidak ada hukum jurnalis Asing masuk ke Papua namun faktanya mereka sulit ke Papua,”
ujarnya. Sekalipun yang ke Papua dideportasi, liputanya diawasi pihak lain. (Jubi/Mawel)
Jakarta —Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji), sebuah proyek tentang tahanan politik di Papua Barat melaporkan hingga akhir Maret 2013 terdapat 40 Tahanan Politik Papua dalam penjara di Papua.
Dalam laporan itu menulis, sepanjang Maret terdapat peningkatan pelaporan terkait penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan dan pelecehan terhadap warga sipil di Papua Barat. Terdapat penangkapan di Sarmi, Manokwari dan Paniai.
“Terjadi peningkatan dalam bulan Maret. Sebelumnya, pada Februari Tahanan Politik Papua berjumlah 35 orang. Pada Maret naik menjadi 40 orang,”tulis dokumen itu.
Seperti dilaporkan Papuans Behind Bars, tahanan Politik Papua yang berada dalam penjara hingga Maret 2013 adalah:
Tahanan
Tanggal Penahanan
Dakwaan
Hukuman
Kasus
Dituduh melakukan kekerasan?
Kekhawatiran dilaporkan sementara proses hukum?
LP/Penjara
Markus Yenu
6 Maret 2013
106
Dalam persidangan
Demonstrasi Manokwari dan pertemuan KNPP
Tidak
Tertunda
Manokwari
Isak Demetouw (alias Alex Makabori)
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Daniel
Norotouw
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Niko Sasomar
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Sileman Teno
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Matan Klembiap
15 Februari 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/195112/1951
Dalam persidangan
Afiliasi dengan Terianus Satto dan Sebby Sambom
Tidak
Ya
Tahanan polisi, Jayapura
Dukungan atas para Tapol itu datang dari berbagai pihak. Pada tanggal 1 Maret, Komunitas Melbourne Papua Barat mengadakan malam peningkatan kesadaran di Kindness House di Melbourne. Bersama dengan makanan dan nyanyian, acara ini juga menunjukkan sebuah film diproduksi oleh Peter Woods, yang berisi rekaman dari dua kunjungan terakhirnya ke Papua Barat.
Dikabarkan, Film ini disambut antuasias oleh 50 orang, dan mengungkapkan sejauh mana demonstrasi publik besar menuntut kemerdekaan di Papua Barat selama 12 bulan paska Kongres Ketiga Rakyat Papua pada Oktober 2011. Film ini akan siap diuncurkan pada pertengahan Mei 2013. Acara ini menggalang dana AUD300 untuk mendukung tahanan politik di Papua Barat.
Sebuah koalisi LSM termasuk Komisi HAM Asia (AHRC), Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) dan Survival International (SI), tanggal 12 Maret 2013 lalu mengajukan pernyataan lisan bersama kepada sesi persidangan ke-22 di Dewan HAM PBB.
Papuans Behind Bars mengabarkan, pernyataan tersebut menujukan peningkatan penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang aktivis politik dan pembela HAM di Papua Barat, dengan berkedok usaha melawan terrorisme.
Kasus penyiksaan 20 tahanan di penjara Abepura, penangkapan tujuh orang di Depapre sehubungan dengan aktivis pro-kemerdekaan dan penangkapan dan perlakuan kejam terhadap Yunus Gobai disorot dalam pernyataan untuk menggambarkan masalah kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas di Papua Barat. Pernyataan tersebut menyerukan dialog damai di bawah mediasi netral, akses terbuka ke Papua dan pembebasan semua tahanan politik.
Dukungan juga datang dari Herman Wainggai, seorang mantan tahanan politik yang kini membela hak asasi manusia orang Papua di Amerika Serikat, sudah mengadakan acara dalam rangka Kampanye Pembebasan Tahanan Politik di Papua Barat.
Kampanye ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat umum tentang masalah yang dihadapi di Papua Barat dan untuk memperoleh dukungan bagi pembebasan para tahanan politik. Wainggai ditangkap pada tahun 2002 dan dituduh dengan pasal makar untuk peran dia dalam mengorganisir acara di mana Bendera Bintang 14 dikibarkan.
Sementara, di Inggris, Benny Wenda juga terus menyeruhkan untuk pembebasan para Tapol di Papua.
Diketahui, tujuan Papuans Behind Bars adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.
Papuans Behind Bars adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakat Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.
Proyek ini menyimpan data lebih dari 200 tahanan politik saat ini dan bekas tahanan politik dan website – http://www.papuansbehindbars.org akan diluncurkan akhir bulan ini.
Website ini akan mempublikasikan semua perkembangan terbaru secara bulanan, memberikan tanda waspada terhadap peristiwa penangkapan dalam kaitannya dengan masalah politik dan informasi perkembangan terkini yang memberi dampak terhadap para tahanan politik.
Diinformasikan, data iniadalah bagian ketiga dari seri ini. Papuans Behind Barsmengatakan, menerima pertanyaan, komentar dan koreksi serta bisa dikirimkan melalui info@papuansbehindbars.org. (GE/Ist/MS)
Pdt. Benny Giay -kanan- bersama Pdt. Socratez (Jubi/Musa)
Sentani – Gereja Kingmi di Tanah Papua melakukan refleksi terhadap kekerasan yang terjadi selama tiga bulan terakhir di Tanah Papua. Apakah ada skenario dibalik kekerasan ini?
“Ada dua perkembangan yang membuat kita harus mengadakan refleksi pada hari ini. Pertama, kekerasan yang terjadi tiga bulan terakhir, sejak Januari hingga Maret 2013 dimana pelaku dari sekian puluh kasus itu adalah TNI/Polri, lainnya OTK (Orang Tidak Dikenal). Saya pikir OTK ini juga jual beli senjata dari perdagangan ilegal,”
kata Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua kepada tablodjubi.com di Aula STT Walter Post di Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (4/4).
Untuk hal yang kedua menurut Giay, jumlah orang yang meninggal di Papua sudah terlalu tinggi dan pada saat kekerasan terjadi, jumlah warga jemaat yang mati pada tiga bulan terakhir ini terhitung luar biasa.
“Terakhir itu kita dikagetkan dengan wabah yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Jadi, dua perkembangan ini membuat kami mencoba untuk mengajak kita duduk dan bahas ini sebagai orang beriman yang menjalani masa-masa paskah,”
ungkap Giay.
Cukup banyak data yang sudah diambil pihak Giay dari media. Intinya menurut Giay, ada kekerasan dan jumlahnya lebih dari dua puluh kasus dan pihaknya mengadakan refleksi setiap tahun.
“Jadi kita sebagai manusia, kita bertanya. Kejadian ini terlepas begitu saja? Tidak ada hubungan satu dengan lain? Atau ada skenario di balik kekerasan ini? Kita musti cari referensi atau membuat pemetaan dan melihat rentetan kejadian kekerasan ini karena kalau dilihat dari Sejarah Papua, ini pengulangan dari apa yang terjadi di Papua pada abad dua belas,”
Ketua Umum Front PEPERA-PB, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com
Jayapura — Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front-PEPERA-PB) melalui surat terbuka yang dikirimkan kepada media ini, Selasa, (2/3/13) menyeruhkan kepada semua kelompok perjuangan Papua Merdeka untuk mendukung upaya John Otto Onawame,cs untuk memasukan Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG).
“Pelan-pelan orang Papua sedang habis. Maka, untuk mengahirinya, orang Papua harus saling menghargai dalam perjuangan. Kita harus menghindari saling tuding menuding atau klaim mengklaim atau membangun mosi tidak percaya antara sesama aktivis atau antar komponen bangsa Papua yang dapat melemahkan dan merugikan perjuangan luhur bangsa Papua,”
tulisnya dalam surat itu.
Lebih lanjut dalam surat itu, Tahanan Politik (Tapol) Papua itu menulis, salah satu upaya yang sedang didorong oleh tuan John Otto Onawame, cs untuk menjadi anggota MSG dalam tahun ini adalah suatu kemajuan dalam perjuangan bangsa Papua yang perlu diberi apresiasi dan didukung oleh rakyat semesta bangsa Papua dan komponen-komponen bangsa Papua di mana saja berada.
Secara khusus, ia sebagai ketua Front PEPERA PB mengatakan mendukung penuh upaya tuan John Otto Onawame, cs yang sedang memperjuangkan untuk Papua Barat diterima menjadi anggota MSG.
Pada kesempatan ini Front PEPERA PB menyerukan kepada pimpinan Negara-Negara di kawasan Malanesia untuk menerima Papua Barat menjadi anggota resmi MSG dalam tahun ini,tulia Bobii.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada solidaritas masyarakat Internasional selama ini.
“Atas segala pengorbanan Anda semua dalam mendukung perjuangan bangsa Papua baik secara moril maupun materil kami ucapkan terima kasih,”
tulisnya.
Ia juga berharap masyarakat Internasional ikut memberikan dukungan kepada tuan John Otto Onawame, cs yang sedang mendorong Papua Barat diterima menjadi anggota MSG dalam tahun ini, yang mana pertemuan MSG akan digelar pada bulan Juni atau Juli 2013 mendatang. (GE/MS)
Puncak Jaya – Komandan Operasi TPNPB-OPM menuding Penembakan Heli Missionaris dilakukan oleh Pos TNI Puncak Senyum. Jendral TPNPB-OPM Goliath Tabuni tidak bertanggung jawab atas penembakan Heli Missionaris di Puncak Jaya, dikatakan Komandan Operasi TPNPB-OPM Puncak Jaya (Legakak Telenggen), kemarin (28/03/2013) kepada Admin WPNLA.
Tudingan Polda Papua tidak benar, bahwa kelompok sipil bersenjata Pimpinan PW menembak Heli Missionaris VIDA PK-HME pada Selasa (26/3) sekitar pukul 11.30 WIT di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya itu.
Heli Missionaris tersebut yang dipiloti oleh dua orang asal Argentina dan Inggris itu. Penembakan Heli Missionaris yang terjadi di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Panglima Tinggi TPNPB-OPM tidak bertanggungjawab. Karena saat ini (TPNPB-OPM) tidak ada perintah operasi atau Perintah penembakan Heli Missionaris.
Hal itu, dikatakan oleh Komandan Operasi TPNPB-OPM Lekkagak Telenggen, via telpon seluler kepada Admin WPNLA. Kata Legkagak
“ anggota kami disini semua ada di Markas, waktu penembakan terjadi itu, dan kami belum ada komando dari Panglima Tinggi, maka belum bisa dilakukan penembakan Heli itu, yang jelas itu TNI Pos Puncak Senyum yang tembak”,
tuturnya kepada WPNLA.
Membenarkan pelaku penembakan adalah TNI Pos Puncak Senyum, karena Heli Missionaris VIDA PK-HME kena tembak saat melewati dekat Pos Puncak Senyum.
Sementara, informasi yang diterima Admin WPNLA, tudingan Polda Papua bahwa pelaku Penembakan Heli adalah oknum PW adalah tidak benar. Karena PW dan rombongannya, saat penembakan terjadi mereka berada di Kampung Pilia, tetapi bagimana mungkin seperti tudingan Polda Papua. Jelas Polda Papua menyembunyikan kesalahan TNI, sebetulnya pelaku TNI Pos Puncak Senyum, berarti Polda menyembunyikan fakta, kesalahan TNI sebagai actor penembakan Heli Missionaris.
Apa lagi selama dalam perjuangan, TPN-OPM belum pernah tembak Helicopter atau Pesawat Zending Missionaris dari tahun 1965 sampai kini. Karena sebelum Orang Malayu Indonesia datang di tanah milik Bangsa Papua Barat, Missionaris lebih duluan berada di Papua dan melayani umat Tuhan di Tanah Papua.
Selain itu, Lekkagak juga mengatakan bahwa sekarang ini kami sedang sibuk dengan cari mayat, salah satu warga yang dikabarkan TNI culik buang, atas nama: Balinggok Kogoya, JK, Pria (29) tertanggal (26/03/2013) di Tingginambut, Puncak Jaya. Sampai saat ini mayat orang tersebut yang sedang dicari-cari belum ditemukan, ujarnya.
Terkait tudingan Polda Papua terhadap oknum PW atas penembakan Heli Misssionaris itu, TPNPB-OPM berada di wilayah Distrik Tingginambut, jauh dari 20 KM jarak antara Pos TNI Puncak Senyum dan Markas TPNPB-OPM. Kemudian jarak keberadaan PW yang dituding Polda, adalah lebih 10 KM dari Puncak Senyum antara Pilia. TPNPB-OPM juga tidak mungkin perdekatan dengan Pos TNI, karena keduanya adalah musuh.
TNI dan Polda Papua kerja sama, dalam scenario bersama prajurit TNI Pos Puncak Senyum menembak Heli Missionaris. Motifnya, dengan sengaja TNI menembak Heli Missonaris supaya menjatuhkan nama baik perjuangan TPNPB-OPM dalam komando Nasional, dibawah Pimpinan Panglima Tinggi Jendral Goliath Tabuni, dimata dunia Internasional maupun Nasional.
Sebab, TPN-OPM memperjuangkan kemerdekaan atau Hak Politik Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat. TPN-OPM bukan Kriminal, Pengacu Keamanan dan stigma-stigma lain yang TNI/POLRI stigmakan selama ini.
Upaya TNI/Polri kejar TPNPB-OPM tidak berhasil, sehingga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap wanita dan menembak masyarakat sipil yang tidak bersalah. Sama hal terjadi penembakan heli ini pun scenario Polda dan TNI.
Karena TPNPB-OPM perang sesuai aturan hukum perang alias Geneva Convention, dan TNI/Polri melanggar hukum perang Geneva Convention. Bagimana pandangan Negara luar terhadap TNI-Polri di Papua, sangat disayangkan kok Negara yang sekian lama merdeka belum tahu aturan perang. Sembarang menewaskan masyarakat sipil hal ini TNI/Polri benar-benar melanggar HAM.
Terkait penembakan Heli itu, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjen Teriyanus Satto mengatakan bahwa
“Penembakan itu skenario Aparat Keamanan Indonesia, jelas pelakunya TNI. Karena perjuangan TPNB-OPM justru semakin tersutruktur standar militer saat ini, maka itu upaya aparat militer Indonesia untuk menjatuhkan perjuangan TPNPB-OPM yang sudah terstruktur standar militer ini, dimata Internasional dan Nasional. itu jelas”,
ungkap Satto.
Sambungnya, “harap kepada semua TPNPB-OPM di Seluruh tanah Papua, semua komado daerah tetap berjuang dengan agenda yang ada, jangan muda terprovokasi dengan scenario aparat Indonesia yang sedang bangun atau skenariokan dengan jelas-jelas saat ini, atau pun hasutan-hasutan lain”,kata Satto.
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM), dibawah Komando Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni menolak tegas semua usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yakni pemekaran provinsi baru di tanah Papua.
Tak hanya penolakan, TPN-OPM juga mewarning aktor yang merancang DOB atau pemekaran. Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikirim dari Seby Sambom, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ketabloidjubi.com, Kamis (28/3).
Dalam siaran pers yang diterima menyebut, TPN-OPM menolak DOB karena penilaian TPN-OPM, pembentukan DOB bukan merupakan prioritas utama bagi kejahteraan orang asli Papua (Indigenous Peoples of West Papua). Menurut OPM, fakta membuktikan, semua pemekaran kabupaten dan provinsi di atas tanah Bangsa Papua Barat belum pernah memihak kepada masyarakat adat pribumi Papua.
“Dari hasil pemekaran yang telah berjalan saja tidak pernah memberikan jaminan kesejahteraan bagiIndigenous Peoples of West Papua, melainkan memperkaya diri para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) orang asli Papua, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum imigran dari luar Papua. Imigran mendominasi dan memonopoli, serta menguasai daerah pemekaran baru dengan nafsu yang rakus,”
katanya dalam siaran persnya.
Masih dalam reales tersebut, semua pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah yang bertujuan untuk
“West Papua to GENOCIDE”.
Bagi OPM, tulisnya, program ini diatur dengan cara terstruktur dan sistematik oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah tertimur ini. “TPN-OPM memperingatkan aktor orang Papua asli yang watak oportunis, agar segera hentikan niat jahatmu untuk membuat Pemekaran DOB yang tidak menguntungkan orang asli Papua,” tutur Goliat Tabuni dalam siaran persnya.
Goliat menambahkan, kaum oportunis Papua yang ambisius ini tidak mengindahkan peringatan TPN-OPM, maka aktor-aktor yang membuat pemekaran DOB akan menjadi target blacklist TPN-OPM, yang kemudian akan berhadapan dengan hukum Negara Papua Barat setelah merdeka.
“Ingat, TPN-OPM mempunyai data yang valid atas tindakan dan pernyataan-pernyataan kaum oportunis orang asli Papua, yang selalu mengobyekan isu Papua merdeka, guna memuluskan hasrat demi memperkaya familyisme, dengan jalan nepotisme dan kolusi. Oleh karena itu, TPN-OPM sangat tegas kepada semua aktor orang asli Papua, yang mana mewacanakan pemekaran DOB. Mengapa? Karena program DOB adalah proyek aparat keamanan Indonesia di tanah Papua, dengan tujuan genocide yang dapat dijelaskan di atas,”
ungkap Goliat.
Diakhir siaran pers itu, TPN-OPM mendukung penolakan pemekaran Provinsi Tabi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dikabarkan surat kabar harian Bintang Papua, Sabtu, 23 Maret 2013 lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, MRP secara tegas menolak adanya pembentukan DOB tentang pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Tabi, bahkan tim pemekaran sudah dibentuk baru-baru ini.
Menurut MRP, adanya aspirasi pemekaran provinsi, bukan satu – satunya obat untuk menyembuhkan penyakit bagi orang asli Papua atau bukan solusi untuk mensejahterakan orang asli Papua. Sehingga usulan pemekaran DOB, terutama bagi Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan pasca Pilgub Papua.
“Dengan tegas saya menolak semua usulan pemakaran provinsi dan kabupaten di atas tanah Papua, lebih khususnya pemekaran Provinsi Tabi,”
ungkap Ketua MRP, Timotius Murib ketika menjawab pertanyaan Bintang Papua, usai menggelar Rapat Pleno, di Kantor MRP, belum lama ini. (Jubi/Musa)
Paniai — Ketegagan antara Aparat Keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Paniai Pasca pembubaran Markas TPN-OPM Pimpinan Jhon Yogi, Cs di Eduda pada Oktober 2012 lalu dinilai masih terus berlanjut. Situasi ini belum menjadi perhatian publik lokal, nasional dan internasional.
Demikian dikatakan Aktivis Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Timika, Provinsi Papua, Marko Okto Pekei melalui Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, Senin, (25/3/13)
Kata dia, saat ini aparat keamanan bukannya berkurang, malah bertambah banyak. Pada 24 Februari 2013 lalu misalnya, kata dia, masyarakat menyaksikan kedatangan aparat keamanan di Paniai dengan mengendarai 53 kendaraan darat dari Nabire.
Mako mengutip informasi salah seorang anggota polisi yang mengabarkan bahwa pada bulan Februari itu telah ditambah ratusan personil Brimob Polda Papua. Akibatnya, masyarakat, terutama para pemuda dan bapak-bapak tidak bebas beraktivitas karena takut dicurigai sebagai anggota TPN-OPM.
“Dalam ketegangan itu sedang terjadi pula pemeriksaan pada malam hari di tengah perumahan warga, penangkapan tidak prosedural, penganiayaan, penyiksaan dan penghilangan. Dua kasus terakhir misalnya, pada Jumat, 22 maret 2013 sekitar pukul 15.30 waktu setempat Satgas Brimob menembak mati seorang pemuda, Stefanus Yeimo di Kopo (Paniai),”
katanya.
Ia menjelaskan, saat itu, korban bersama rekannya hendak membeli rokok di salah satu kios di Uwibutu, Madi. Tiba-tiba mobil berkaca gelap parkir di depan mereka dan entah mengapa, aparat keamanan yang turun dari mobil tersebut langsung menangkap kedua pemuda. Mereka melepaskan diri, namun dipatahkan aparat dengan menembak hingga 3 peluru bersarang ditubuh korban.
Kata dia, akhirnya, Stefanus Yeimo meninggal dunia pada pukul 18.00 waktu setempat dan dikebumikan keluarganya, Sabtu 23 Maret di kampung Kopo, Paniai.
Tidak hanya itu, seorang pemuda suku Moni juga dianiaya sekelompok anggota Timsus 753 di Uwibutu Madi, Sabtu 23 Maret, pukul 21.30 waktu setempat. Katanya, setelah aparat menangkap korban tersebut, ia dipukul, ditendang dan ditarik badannya di aspal jalan raya.
“Saat itu, beberapa warga sempat menyaksikan tindakan kekerasan aparat tersebut yang kemudian mereka menarik masuk ke dalam pos dan menyiksa korban sepanjang malam hingga ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mendapatkan perawatan medis,”
katanya dalam Release itu.
Salah satu anggota keluarga bersaksi, pemuda itu awalnya datang mengunjungi anggota keluarga yang sakit di RSUD Paniai dalam kondisi mabuk. Tetapi, kata dia, ia baik-baik saja, tidak mabuk parah dan pulang sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Dalam perjalanan kembali, ia ditangkap Timsus. Mereka pukul, siksa dia sampai kondisinya berat, maka tentara sendiri membawa ke RSUD Paniai.
Mahasiswa Paca Sarjana Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, kasus pemuada Moni ini adalah kasus kekerasan ke 14 yang terjadi di Paniai selama 3 bulan terakhir dalam tahun 2013 ini.
Untuk itu, ia meminta semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah setempat, DPRD, Dewan Adat Paniai dan jurnalis untuk tidak membiarkan situasi tersebut terus berlanjut. Ia juga meminta semua pihak mengedepankan pendekatan persuasif .
“Sejauh mana semua pihak membangun komunikasi dengan kedua kelompok agar masyarakat Paniai tidak terus menjadi korban dari tahun ke tahun?,”
tanya Marko.
Hingga berita ini ditulis, media ini belum berhasil konfirmasi Polda Papua atau kepolisian setempat. (GE/MS)
Papua Merdeka News 