Buchtar : Aktivis KNPB Harus di Bebaskan

JAYAPURA – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni meminta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar sejumlah aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang ditahan dibebaskan, termasuk yang ada dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk dihentikan.

“Saya minta kepada pemerintah lewat aparat hukum Indonesia dalam hal ini Polri dan Kejaksaan setempat agar para aktivis KNPB dibebaskan. Dan, saya siap jadi jaminan terkait pembebasan mereka,”

kata Ketua PNWP, Buchtar Tabuni saat menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, kemarin siang Rabu (20/3).
Buchtar sapaan akrabnya menjelaskan, pernyataan ini juga pernah disampaikan pada 19 Januari lalu kepada seluruh media.

“Jadi, saat ini saya hanya ingin menegaskan saja bahwa PNWP menginginkan agar pemerintah bisa menanggapi terkait permintaan PNWP untuk membebaskan para aktivis KNPB,”

katanya.

Ditegaskan, PNWP sebagai lembaga representatif dalam bidang politik rakyat Bangsa Papua ikut bertanggung jawab dan menjamin keamanan di seluruh Tanah Papua dengan catatan pemerintah bisa membuka ruang demokrasi yang seluas – luasnya di atas Tanah Papua Barat ini. Kemudian untuk seluruh anggota KNPB yang masuk DPO oleh Pemerintah Indonesia agar bisa dihapuskannya.

“Pemerintah harus buka ruang demokrasi seluas – luasnya untuk kami berekspresi. Selain itu, pemerintah juga harus membebaskan sejumlah aktivis KNPB termasuk yang akan menjadi target DPO oleh aparat kepolisian agar tidak dilakukan lagi penangkapan terhadap anggota KNPB lainnya,”

katanya.

Lanjut Buchtar yang merupakan eks Ketua KNPB, pemerintah tidak pernah sekalipun memaksakan organisasi masyarakat pribumi Papua untuk mendaftar di instansi terkait. Dan, ingat PNWP siap menjamin keamanan masyarakat non Papua dan asli Papua yang ada diatas Tanah Papua ini.

Dia menegaskan, hingga saat ini ada sejumlah aktivis KNPB yang tengah ditahan dan sedang menjalani persidangan diantaranya di Timika sebanyak 6 orang, di Wamena sebanyak 9 orang, di Biak sebanyak 2 orang dan di Jayapura sebanyak 6 orang.

“Nah, jika para aktivis KNPB tersebut tidak terbukti bersalah dimuka pengadilan, maka itu kami mohon agar mereka dibebaskan,”

tegasnya.

Namun hal itu tidak dilakukan, Buhtar kembali menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah – langkah berikutnya yang bertujuan memperjuangkan hak – hak orang asli Papua (OAP) yang merasa ditindas dan diintimidasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bila mereka tidak terbukti bersalah dan dipaksa untuk menjalani suatu hukuman yang tidak pernah diperbuat oleh aktivis KNPB tersebut, maka PNWP akan berupaya secara terus – menerus untuk memperjuangkan hak – hak kami sebagai orang asli Papua (OAP) yang memiliki hak – hak dasar yang sama dimuka bumi ini,”

kecamnya. (mir/don/l03)

Kamis, 21 Maret 2013 23:37,BP

March 21, 2013 0

Wakil Dubes AS Kunjungi Papua

Wakil Dubes AS, Kristen Bauer. (inioke.com)

Jayapura – Wakil Duta Besar AS, Kristen Bauer berkunjung pertama kali ke Papua 18-22 Maret mendatang. Selama di Papua Kristen Bauer akan mengunjungi Wamena, Jayapura dan Timika.

Dalam rilis pers via email yang dikirim Kedutaan Besar Amerika kepada wartawan, Kristen Bauer mengatakan, di kota-kota tersebut ia akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan non pemerintah guna mendengarkan harapan, rencana, dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Papua. AS mendukung pembangunan di Papua, termasuk melalui program Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

“Keterlibatan AS di Papua bertujuan membangun relasi masyarakat dan pendidikan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui peningkatan kerjasama di bawah kemitraan komprehensif AS-Indonesia. Amerika Serikat memandang Papua bagian dari Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi serta dialog,”

kata Kristen Bauer dalam rilis persnya, Senin (18/3).

Menurutnya, ia juga akan bertemu dengan masyarakat Papua dan mengunjungi berbagai lokasi program. Termasuk sebuah sekolah di Wamena yang menggunakan buku-buku pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Yayasan Kristen Wamena (YKW) dengan bantuan dana sebesar $2.8 juta dari proyek USAID di Papua. Juga bertemu dengan para alumni berbagai program pertukaran yang disponsori oleh Amerika Serikat dan menekankan dukungan AS pada program-program pengembangan pendidikan di Papua.

“Dalam pertemuan wakil dubes juga mendengarkan kontribusi yang telah dilakukan oleh para alumni untuk masyarakat setelah menyelesaikan program-program mereka di Amerika Serikat,”

ujarnya.

Dikatakan, ia juga akan meresmikan program diplomasi olahraga (sport diplomacy) di Wamena. Diplomasi ini menjembatani hambatan bahasa dan budaya untuk mempersatukan masyarakat. Olahraga membekali para pemuda dengan banyak ketrampilan yang penting seperti kerjasama tim, disiplin, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Kemampuan ini membantu para olahragawan muda untuk sukses secara akademis dan karir.

“Dengan membantu para pemuda dan membuka kesempatan bagi mereka, kami berharap mereka akan menjadi warga Indonesia yang luar biasa dan menjadi mitra bagi Amerika Serikat di masa depan. Juga mengunjungi Museum Budaya Papua untuk mengetahui lebih lanjut sejarah masyarakat Papua. Terakhir berkunjung ke Timika dan bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah guna mendengarkan penjelasan tentang bagaimana PT Freeport memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan masyarakat dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Papua,”

kata Kristen Bauer. (Jubi/Arjuna)

March 18, 2013,20:43, TJ

March 18, 2013 0

Buku Ke-15 Dari Socratez Kembali Dilarang Beredar Oleh Indonesia

Buku ke-14 Soctratez,Saya Bukan Bangsa Budak (Jubi/Musa)

Jayapura – Buku ke -15 yang berjudul ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ yang ditulis oleh pendeta Socratez Sofyan Yoman ditolak oleh salah satu penerbit buku di Yogyakarta. Tak hanya ditolak, buku itu juga dilarang beredar.

Hal ini disampikan Socratez Sofyan Yoman kepada tabloidjubi.com di Abepura, belum lama ini. Menurut dia, buku bertajuk ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ sudah dikirim ke salah satu penerbit di Yogyakarta yang biasa menerbitkan bukunya, namun ditolak.

“Saya ditelfon dari penerbit, katanya buku itu tidak bisa diterbitkan. Jadi, saya bilang sama mereka, kirim balik kembali ke tanah airnya,”

kata Socratez.

Penerbit tak berani mencetak buku tersebut karena isinya dinilai ‘makar.’ Akhirnya, mereka (penerbit) memutuskan untuk mengembalikannya ke penulis. Sebelum dicetak, Pemerintah sudah melarang buku itu beredar di khayalak umum. Karena, isi dari dalam buku tersebut dinilai bersifat makar. Tak hanya buku itu yang dilarang beredar, sebelumnya, salah satu buku dari Yoman berjudul ‘Pemusnahan Etnis Melanesia’ dengan sub judul Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, penerbit Galang Press pada 2007 lalu, juga dilarang beredar. Buku tersebut juga dinilai makar dan provokatif.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman adalah salah satu sosok pemimpin gereja ternama di Papua. Kini, warga jemaatnya mempercayakan ia menduduki jabatan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Selain melayani, dalam kesehariannya, Yoman mengeluti dunia tulis menulis. Hingga kini, sudah 14 buah buku yang ditulis olehnya dan diterbitkan lalu beredar di pasaran dan toko buku. Diantaranya, Pemusnahan Etnis Melanesia, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara, Otonomi, Pemekaran dan Merdeka, Otonomi Khusus Papua Telah Gagal. Selanjutnya, buku ke-14 yang baru saja diluncurkan pada Rabu, 6 Maret 2013 lalu di Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua, bertajuk ‘Saya Bukan Bangsa Budak.’(Jubi/Musa)

| March 14, 2013 | 12:54, TJ

March 14, 2013 0

Tujuh Rekomendasi Pimpinan Gereja Atasi Konflik di Papua

Jayapura — Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua (PGGBP) dan Sinode Kingmi Papua mengeluarkan rekomendasi guna menyikapi konflik bersenjata di Papua.

Pendeta Socrates Sofyan Yoman mengaku prihatin dengan intensitas konflik di Papua setelah insiden penembakan yang terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis (21/02). Diketahui, pada peristiwa naas tersebut, delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas seketika.

“Menyadari fakta dan pengalaman hidup penduduk asli Papua yang memprihatinkan seperti ini, kami pimpinan gereja Papua merekomendasikan tujuh hal kepada pemerintah dan pihak terkait,”

kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman, sat menggelar jumpa pers di toko buku Yoman Ninom, di Kota Jayapura, Papua, Rabu (06/02).

Ketujuh rekomendasi itu diantaranya, pertama, pihak gereja meminta pemerintah dan aparat keamanan Indonesia mengungkap, mengawasi dan menghentikan peredaran senjata dan amunisi ilegal.

Kedua, Socrates melanjutkan, pemerintah Indonesia seharusnya dapat membuka diri terhadap pesan-pesan gereja, 11 rekomendasi MPR pada 9-10 Juni 2010, serta seruan anggota PBB dalam Sidang HAM pada 23 Mei 2012. Ketiga, pihak gereja mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar kegiatan dialog damai guna menangkap aspirasi rakyat Papua.

Khusus di point ini, Socrates menjelaskan, pihak gereja menginginkan agar dialog damai ini dilakukan secara setara, tanpa syarat dan difasilitasi pihak ketiga yang netralitasnya diakui. Seperti mediasi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia kala itu.

Keempat, pihak gereja meminta agar pemerintah Indonesia membebaskan seluruh tahanan politik (tapol) di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk delegasi PBB, wartawan asing, dan pekerja kemanusiaan yang ingin melakukan kunjungan. Socrates juga berharap agar pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap perjuangan politik rakyat Papua.

Kelima, pihak gereja meminta pemerintah Indonesia untuk melihat peristiwa penembakan kepada anggota TNI yang terjadi di Sinak Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tidak sepotong-potong.

Rekomendasi keenam, Socrates menegaskan bahwa Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian telah gagal mengungkap pelaku-pelaku kekerasan di Papua.

“Ada kesan membiarkan penjualan senjata secara ilegal,”

kata Socrates.

Terakhir, Socrates menghimbau kepada seluruh warga Papua dan unsur terkait lainnya untuk mempelajari secara seksama tentang UU TNI/Polri sekaligus mengawasi praktik kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat dan aparat di Papua. (ali)

March 6, 2013 0

Yoman: Menulis Buku, Ubah Paradigma

Suasana peluncuran buku di Aula Sekolah Tinggi Teologia (STT) Isak Samuel Kijne Abepura Jayapura. Foto: Yermias

Jayapura — Menulis buku itu salah satu cara untuk mengubah paradigma orang. Apa yang kita lihat, rasakan dan dengar akan diketahui oleh orang di luar sana kalau kita tuliskan dengan baik dalam bentuk buku atau pun artikel. Pandangan orang akan berubah pelan-pelan dari tulisan dengan data dan fakta yang benar.

Demikian dikatakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman dalam peluncuran bukunya berjudul

“OTONOMI KHUSUS PAPUA TELAH GAGAL: Kesejahteraan Bukan Akar Masalah. UP4B Bukan Solusi. Kekerasan Kemanusiaan Berakar. Terjadi Pemusnahan Etnis Papua. Status Politik dan Integrasi Adalah Akar Masalah”

Papua di Aula Sekolah Tinggi Teologia (STT) Isak Samuel Kijne Abepura Jayapura, Sabtu, (2/3).

Yoman mengatakan, semua orang di Papua tahu bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah gagal tetapi belum ada intelektual Papua, akademisi dan tokoh gereja yang secara ilmiah mengatakan kegagalan itu.

“Saya sebagai gembala, saya tulis apa yang saya lihat dan umat saya rasakan di tanah Papua. Saya tulis suara-suara umat Tuhan di jalan-jalan,”

kata Yoman.

Kata pendeta yang telah menulis belasan buku ini, menulis buku adalah visinya. Ia mengatakan, akan berhenti menulis kalau Papua sudah merdeka.

“Menulis adalah senjata. Saya akan berhenti menulis kalau Papua sudah merdeka,”

kata dia.

Apa yang Dibanggakan dari Otsus?

Yomas mempertanyakan, sejak Otsus diberlakukan di tanah Papua, apa yang bisa banggakan orang Papua?

Pada bedah buku yang dihadiri aktivis, mahasiswa dan akademisi itu, kata dia, orang Papua diplintirkan di atas tanah mereka. Tidak hanya secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan orang Papua dihancurkan tetapi juga identitas orang Papua dihilangkan.

Orang Papua kehilangan identitas. Kita ada di dunia orang lain, budaya orang lain, sejarah orang lain, makanan mereka, bahkan nama orang dan nama jalan pun orang punya.

“Semuanya dibuat porak-poranda. Semua yang kami punya dicabut dengan akar-akarnya. Ini penjajah pak, ini program pak,”

kata Yoman tegas.

Secara fisik kata dia, Indonesia telah membunuh banyak orang di era Otsus. Diawali dengan Ketua Presidium Papua, Theys Hiyo Eluay, Kelly Kwalik, Mako Tabuni, Huber Mabel dan masih banyak lagi.

“Mereka itu umat Tuhan,”

tuturnya.

Ia juga kritisi gereja di Papua yang terkesan dikendalikan oleh negara. Salah satu institusi yang tidak bisa dikendalikan oleh negara adalah gereja. Tapi, di Papua gereja dikendalikan oleh negara.

“Salah satu contoh, Hari Injil masuk di tanah Papua saja diurus oleh negara,”

kritiknya.

Padahal, kata dia, gereja punya tugas untuk angkat dan kembalikan harga diri umat Tuhan yang dihancurkan di tanah Papua.

“Selain itu, gereja di Papua diam karena para pimpinan gereja sekarang diberikandana Otsus. Jadi, wajar kalau suara geraja mulai redup di Papua. Padahal umat mereka sedang hancur-hancuran,”

tegasnya.

Donor Akui Otsus Gagal

Yoman juga kritisi pejabat Papua yang selalu gembor-gemborkan bahwa Otsus di Papua sukses. Padahal, kata dia, negara pendonor saja telah nyatakan Otsus gagal dan mendorong dialog Jakarta-Papua.

“Negara pendonor, termasuk Amerika sudah akui Otsus gagal. Lalu, mereka dorong dialog. Tapi, pejabat Papua bilang Otsus sukses. Maka, solusinya adalah memang dialog tanpa syarat yang dimediasi oleh pihak ketiga,”

jelas Yoman. (MS)

Sabtu, 02 Maret 2013 03:19,MS

March 2, 2013 0

Video Pengakuan Warga Korban Penyiksaan Polisi Indonesia

Obed Pahabol (kiri) dan Yosafat Bahabol (Kanan), menunjukkan luka akibat penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi (Dok.AHRC)

Jayapura – Benarkah ketujuh orang warga tidak mengalami penyiksaan seperti diakui pihak Kepolisian Daerah Papua maupun Kepolisian Resort Jayapura?

Polisi diduga melakukan penyiksaan terhadap tujuh warga sipil. Ketujuh warga ini mengaku ditangkap di Depapre kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Doyo untuk diinterogasi soal keberadaan Sebby Sambom dan Teryanus Sato. Saat ditangkap, ketujuh warga mengaku disuruh merayap menuju Polsek Depapre. Dan saat diinterogasi, mereka mengaku dimaki-maki, dipukul, ditendang hingga ditodong senjata oleh Polisi.

“Sampai kasih naik saya ke kursi, tendang, saya jatuh ke bawah, kasih naik saya lagi di kursi, sampe mereka suruh saya mengaku, ko antar Sebby kemana, ko antar Sato kemana?”

kata Eneko Pahabol.

Namun pihak kepolisian, baik Kepolisian Daerah (Polda) Papua maupun Kepolisian Resort (Polres) Jayapura, meski mengakui adanya penangkapan, membantah telah melakukan penyiksaan terhadap ketujuh warga yang ditangkap tersebut.

“Karena yang dicari tidak ditemukan akhirnya tujuh orang digiring ke Polres untuk dimintai keterangan. Tapi tidak disiksa. Bahkan saat diperiksa keluarga mereka dipanggil untuk menyaksikan bahwa Polri benar-benar profesional. Jadi tidak ada penyiksaan atau penganiayaan,”

kata Kabidhumas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya, Rabu (20/2).

Dua orang korban, Eneko Pahabol (23) dan Obed Bahabol (31) dalam kesaksian mereka, membenarkan bahwa mereka mengalami penyiksaan oleh Polisi. Keduanya mengaku dimaki-maki, dipukul, ditendang hingga ditodong senjata. Simak pengakuan keduanya di VIDEO KESAKSIAN KORBAN, berikut ini. (Jubi/Victor Mambor)

Video di Sini

Wednesday, February 20th, 2013 | 21:16:29, TJ

February 20, 2013 0

Pernyataan TPN – PB Terkait Penembakan di Paniai

Papua – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], memberitahukan lebih khusus kepada Polda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pada umumnya Pemerintah Indonesia, bahwa di Papua tidak ada sipil bersenjata. Polda Papua menyatakan pada media cetak Cenderawasih pos edisi Jumat 15 Februari 2013 pada headline

“Sipil Bersenjata Tembak Tukang Ojek di Paniai”.

Pemberitaan ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], klarifikasi dan memberikan penjelasan. bahwa “warga sipil Papua tidak memiliki senjata, kecuali militer Pemerintah Indonesia di Papua”, Pejabat Pemerintah di Papua, dan Milisi Barisan Merah Putih yang dipersenjatai oleh TNI/POLRI di Papua serta TPN Papua Barat, itulah komponen di Papua yang memiliki senjata.

Oleh karena itu, penembakan di Paniai adalah murni dari Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM] yang bermarkas di Paniai. Admin WPNLA konfirmasi informasi terkait tentang penembakan yang dikabarkan Cenderawasih pos edisi 15 kemarin, melalui jaringan ke Markas pertahanan Paniai membenarkan bahwa, penembakan tersebut benar terjadi. Namun kepada WPNLA dari sumber yang diwawancarai salah satu anggota TPNPB-OPM di Paniai mengatakan,

“Kami tembak tukang ojek itu, dia adalah anggota koramil yang ditugaskan sebagai informan, jadi kami tembak dia”

ujarnya, melalui via telepon seluler.

Kemudian, informasi terkait penembakan di Paniai, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjend. Terriyanus Satto menyatakan dengan nada keras

“ ya penembakan yang terjadi itu bukan seorang tukang ojek, tapi dia itu intel koramil jadi TPNPB-OPM di Paniai tembak dia. Jadi hati-hati dengan yang lain juga, kalo ada yang kerja sebagai informan TNI maupun POLRI kami tetap akan tembak”

kata Terriyanus.

Terriyanus Satto juga menambahkan sebagai pesan singkat kepada Polda dan Pangdam, di Papua selain TNI-POLRI yang memiliki senjata adalah TPNPB-OPM. TPNPB-OPM memiliki senjata dengan misi yang jelas, adalah untuk membelah hak-hak rakyat Papua, yang dimaksud dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri (self-Determination) bangsa Papua Barat.

“TPNPB-OPM tau aturan, dan TPNPB-OPM sekarang sudah terstruktur sesuai standar Internasional dengan demikian maka Indonesia tidak bisa katakana TPN-OPM sebagai OTK, Separatis, GPK, Teroris dan sipil bersenjata”TPN-OPM sedang membenahi diri, kami tidak bisa tembak masyarakat sembarang”.

Ujarnya.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM kepada seluruh Komando Daerah Pertahanan (KODAP) mengatakan untuk tidak terpancing dengan maneuver-manuver intelijen Indonesia.

Penembakan kali ini menjadi pelajaran untuk semua informan aparat TNI-POLRI, dengan demikian maka TPNPB-OPM keluarkan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa, kepada semua informan/Intelejen TNI-POLRI, hentikan aksimu mencari informasi dengan cara menyamar sebagai tukang ojek, penjual bakso, penjual sayur, sopir taksi, pedagang pakaian keliling, Pencari Besi Tua dll, di pedesaan maupun kota-kota di seluruh tanah Papua;

2. Bahwa, kepada semua orang Papua yang menjadi anggota LMRI, Milisi Barisan Merah Putih, segerah keluar dari keanggotaan organisasi tsb jika tidak ingin jadi korban TPN-OPM mulai dari sekarang dan siapapun dia yang menghianati perjuangan akan di masukan pada daftar hitam (Black List) TPNBP-OPM.;

3. Bahwa, jika orang yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana pada pernyataan point (1) dan terlibat pada pernyataan Point (2), jika kedapatan oleh TPNPB-OPM akan ditembak mati.

Demikian pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ini harap menjadi perhatian!

16 February 2013 ,WPNLA

February 16, 2013 1

Sidang KNPB: Olga Pertanyakan Kriminalisasi KNPB

Penasihat Hukum KNPB, Olga Hamadi, SH, M.Sc. Foto: Adii

Timika – Hari ini, Kamis, (14/2), Sidang Lanjutan enam aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) digelar di Pengadilan Negeri Timika Jl.Yos Sudarso, Timika, Provinsi Papua dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi oleh Penasehat Hukum.

Enam aktivis KNPB ini adalah Yakonias Womsiwor, Paulus Maryom, Alfret Marsyom, Steven Itlay, Romario Yatipai, dan Yanto Awerkion.

Seperti dilangsir majalahselangkah.com, Kamis, (7/2) lalu, Yakonias Womsiwor, Paulus Maryom, Alfret Marsyom, Steven Itlay, Romario Yatipai didakwa membuat panah wayar adat Orang Biak. Dan, Yanto Awerkion didakwa Dopis untuk ikan atau bom ikan adat orang Pantai.

Penasihat Hukum Aktivis KNPB, Olga Hamadi, SH, M.Sc dalam pembacaan surat eksepsinya menilai, prosedur-prosedur hukum yang dilakukan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAPdan proses pemeriksaan pendahuluan terhadap para terdakwa adalah cacat hukum.

Ia juga mengatakan, Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidk jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada pata terdakwa.

Para aktivis KNPB itu didakwa Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP dan atau Dakwaan Kedua: Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 atau (1) Ke-1, para aktivis KNPB itu .

Terdakwa bukanlah tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan atau Dakwaan Kedua : Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1,kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, dakwaan itu batal demi hukum atau surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PDM-02/TMK/Ep.2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 tidak dapat diterima.

Untuk itu, ia meminta melepaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Juga, meminta membebaskan mereka dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa.

Dalam Jumpa Persnya yang digelar usai Sidang, Olga Hamadi mempertanyakan, mengapa para aktivis itu distigma kriminal. Kenapa aktivis KNPB distigma kriminal. Mereka demo-demo lalu distigma kriminal,kata dia.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada, Kamis, 21 Februari 2013 mendatang untuk mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui, enam aktivis KNPB dijemput dan diantar dengan lagu puji-pujian dan nyanyian perjuanganPapua. Juga, sebelum massa pendukung masuk ke ruang sidang, dilakukan pemeriksaan alat tajam oleh Kepolisian Resort Mimika. (AD/MS)

Kamis, 14 Februari 2013 22:22, MS

February 14, 2013 0

TOLAK BENNY WENDA DI GEDUNG PARLEMEN, MENLU SELANDIA BARU DIKECAM

Menlu Selandia Baru, Muray McCully (vovworld.vn)

Jayapura — Komite Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Indonesia di Selandia Baru, mengaku telah mengirimkan surat kepada Mentri Luar Negeri negara tersebut, Murray McCully, berkaitan dengan penolakan pejabat tinggi di negara tersebut untuk bertemu pemimpin perjuangan pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.

Maire Leadbeater, juru bicara Komite HAM tersebut mengatakan pihaknya mengutuk penolakan McCully untuk bertemu dengan Benny Wenda pekan ini.

“Ini sangat memalukan. Mr McCully begitu khawatir akan mengganggu Indonesia sehingga bukan saja dia memilih untuk untuk menghindari Mr Wenda, tetapi ia juga untuk mendesak rekan-rekan parlemen lainnya melakukan hal yang sama.”

kata Maire Leadbeater, melalui rilis medianya yang diterima tabloidjubi.com, Selasa (12/02) malam.

Leadbeater mengatakan McCully sebenarnya mengakui pelanggaran HAM berat sedang berlangsung di Papua Barat. Lanjutnya, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan aktivis telah terjadi selama lima dekade dan masih berlangsung hingga sekarang. Kehadiran pasukan keamanan pun baru-baru ini semakin diintensifkan. Penyelidikan independen sulit dilakukan karena pembatasan pada wartawan independen dan pekerja hak asasi manusia. Sekalipun organisasi seperti Amnesty berulang kali telah melaporkan terjadinya penembakan dan pemukulan demonstran damai dan pemenjaraan luas dari orang-orang yang hanya mengungkapkan aspirasi kemerdekaan atau untuk mengibarkan bendera ‘Bintang Kejora’ yang dilarang.

“Pemimpin Papua Barat menggunakan istilah ‘genosida’ karena mereka percaya bahwa itulah satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan pelecehan sistematis yang diderita oleh rakyat Papua Barat.”

sebut Leadbeater.

Juru bicara Komite HAM Selandia Baru untuk Indonesia ini menggambarkan orang Papua hidup dalam suasana ketakutan, tunduk pada pengawasan pasukan keamanan berseragam dan petugas intelijen yang menyamar sebagai pedagang atau tukang ojek. Dokumen militer yang bocor juga telah menyebutkan pasukan intelijen terus mengawasi para tokoh masyarakat Papua.

Sebelumnya, dilansir oleh NZHerald, Murray McCully telah menolak dilakukannya sebuah forum publik yang menghadirkan Benny Wenda di Parlemen Selandia Baru. Sebelumnya McCully menyarankan dua anggota parlemen Selandia Baru yang menjadi Co-Sponsor Benny Wenda untuk membatalkan forum publik itu. McCully beralasan penolakan tersebut dilakukan karena Selandia Baru memiliki hubungan yang konstruktif dengan Indonesia, sehingga menjadi host untuk anggota gerakan pembebasan bukanlah hal yang baik untuk hubungan Selandia Baru dengan Indonesia. (Jubi/Victor Mambor)

Wednesday, February 13th, 2013 | 09:25:44, TJ

February 13, 2013 0

BENNY GIAY : KEKERASAN PAPUA MASIH KUAT

Suasana Ibadah HUT PI di STT Walterpost Jayapura (Jubi/Musa)

Jayapura – Ketua Sinode Gereja Kingmi di tanah Papua, pendeta Benny Giay mengaku, hingga kini kekerasan di Papua masih kuat. Tak hanya kekerasan yang terjadi, ketakutan dan kematian juga masih membelunggu warga di wilayah tertimur ini.

Benny menyampaikan hal itu disela-sela ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil (HUT-PI) di tanah Papua yang diperingati Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura di Sentani, Selasa (5/2). Menurutnya, hingga kini kegelapan yang terjadi dimasa silam sejak para pekabar injil datang ke Papua masih ada. Kekerasan, ketakutan, dan kematian masih terjadi sampai saat ini.

Permusuhan dan konflik terus meningkat. Budaya curiga dan kekerasan masih menguasai kehidupan masyarakat. Budaya dialog dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat kecil belum mendapat ruang. Sebaliknya, kekerasan kultural dan politik yang masih dipertontonkan.

“Kekerasan antar umat beragama, antar kampung atau antara rakyat dan negara masih kuat. Penembakan masih terjadi sana-sini,”

ujarnya. Benny mengatakan, saat ini Papua dikondisikan oleh oknum-oknum tertentu.

Penembakan terhadap warga sipil masih kuat. Warga takut dengan tragedi tersebut. Bagi Benny, persoalan itu menjadi tanggung jawab umat Tuhan yang sudah menerima terang injil. Lanjut dia, peringatatan injil perlu, mengingat jerih payah para utusan pekabar injil, tantangan dan permusuhan dan hambatan kultural yang mereka hadapi serta ketidak pastian dan penolakan dari masyarakat dan dunia sekitarnya.

Hal serupa juga disampaikan pendeta Henny O. Suwarsa dalam ibadah. Henny mengatakan peringatan pekabaran injil di Papua yang sudah berusia 158 tahun perlu dimaknai secara baik oleh setiap orang yang hidup di wilayah tertimur ini.

“Pemberitaan injil yang sebenarnya adalah apakah kita sudah mampu menolong orang yang tidak mampu mengeyam pendidikan, kesehatan, mereka yang ekonomi lemah dan mempunyai masalah,”

kata Henny saat menyampaikan Firman Tuhan dialam Roma 1 ayat 16.

Tak hanya itu, lanjut dia, injil adalah senjata yang menyelamatkan manusia dari belenggu-belenggu dosa, pelanggaran, ketakutan, dan kekerasan yang masih melilitnya. Menurut Henny, hingga kini orang Papua masih dirundung ketakutan karena tetanggannya tertembak dan dibunuh semena-mena. Hal ini membuat mereka tak ada harapan. Penerima injil harus menjadi pekabar injil yang memberikan harapan bagi orang membutuhkan, memberikan kebebasan bagi orang yang membutuhkan pembebasan.

Pantauan tabloidjubi.com, puluhan mahasiswa dan dosen di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura di Sentani, Kabupaten Jayapura memperingati HUT PI di gedung olahraga sekolah itu. Peringatan diawali dengan ibadah bersama di gedung olahraga sekolah tersebut, Selasa pagi. Ibadah dihadiri oleh puluhan mahasiswa, dosen dan pejabat yang ada di kampus STT Walter Post. Masyarakat yang tinggal disekitar sekolah itu juga hadir. Mereka (masyarakat) yang hadir adalah warga jemaat Kingmi. Turut hadir, ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pendeta Benny Giay.

Usai ibadah, dilanjutkan dengan penyerahan surat penunjukkan pendeta Marcus Iyai sebagai ketua STT Walter Post Jayapura, penyerahan dua buah motor oleh badan pengurus Sinode Kingmi kepada STT Walter Post Jayapura. Acara terakhir yakni penyelenggaraan ujian tesis bagi empat mahasiswa. (Jubi/Musa)

Tuesday, February 5th, 2013 | 22:31:04, TJ

February 5, 2013 1