TNI-Polri Siap Amankan 1 Desember

JAYAPURA (PAPOS)- TNI-Polri akan bertindak tegas, kepada pihak-pihak tertentu atau sekelompok masyarakat, yang mencoba mengusik keamanan wilayah Papua, dengan memanfaatkan moment 1 Desember.

“TNI/Polri siap amankan 1 Desember diseluruh Papua, meski ada isu-isu akan dilakukan berbagai kegiatan oleh sekelompok orang tertentu,” tegas Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto ketika ditemui wartawan usai acara lomba gerak jalan santai di lapangan Brimob Kotaraja, Sabtu (29/11) lalu.

Kata Kapolda, pihaknya telah menerima surat edaran dari sekelompok kepentingan orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI pada tanggal (27/11) namun surat tersebut, namun oleh Kapolda ditanggapi dengan meminta kepada sekelompok itu agar melengkapi persyaratan sebelum melakukan kegiatan.

Persyaratan yang diminta antara lain adalah mencantumkan nama penanggung jawab atau koordinator, menjelaskan tari-tarian yang disajikan pada kegiatan tersebut, apakah mengandung makna Makar, penggunaan atribut budaya Papua, apakah memaknai bendera Bintang Kejora, dan juga tulisan yang dicantumkan pada spanduk.

“Surat sudah kita terima tapi, kita juga sudah kembalikan surat tersebut, disitu kita minta agar mereka melengkapi persyaratan,” lanjut Kapolda.

Kapolda menegaskan, apabila didalam kegiatan yang rencananya akan dilangsungkan hari ini (1/12, red) melanggar hukum maka, pihak aparat akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Papua sudah aman, jangan buat menjadi tidak aman, tidak ada kompromi kalau melanggar hukum,” tegas Kapolda.

Kapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak benar, masyarakat juga harus pandai memilah mana yang dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu, dan mana yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak.(lina)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
http://papuapos.com
Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto

December 1, 2008 0

Jaket Bergambar Bintang Kejora Ditemukan di LP Abe

JAYAPURA-Menjelang 1 Desember, aparat kepolisian Polresta Jayapura tampaknya tidak ingin kecolongan dengan pengibaran bendera bintang kejora seperti yang dilakukan Filep Karma di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura pada tahun 2006 lalu.

Untuk itu, malam menjelang 1 Desember 2008, Minggu (30/11) malam sekitar pukul 21.00 wit, Polresta Jayapura melakukan razia di LP Abepura tersebut, yang dipimpin Wakapolsekta Abepura, Iptu Peterson Kalahatu dan Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polresta Jayapura, Iptu Yudha Pranata.

Hanya saja, saat petugas masuk ke dalam LP Abepura, Kalapas Abepura, Antonius M Ayorbaba SH, MSi tidak mengijinkan wartawan masuk meliput langsung kegiatan razia tersebut.
“Mohon maaf, kami tidak ijinkan rekan wartawan masuk ke dalam. Nanti saja setelah selesai razia,” kata Kalapas Ayorbaba kepada wartawan.

Kalapas menjelaskan bahwa saat ini, penghuni LP Abepura yang memiliki kapasitas 230 orang ini, terisi narapidana sebanyak 128 orang dan tahanan sebanyak 89 orang. “Total ada 217 orang penghuni LP,” ujarnya.

Para penghuni LP ini, khusus narapidana politik antara lain, Filep Karma dan Yusak Pakage. Sedangkan, narapidana yang terkait kasus 16 Maret di Uncen Abepura yang menewaskan 4 anggota Brimob dan 1 anggota TNI AU ini, antara lain, Selvius Bobby, Kosmos Yual, Elias Tamaka, Pieter Buiney, Patrick Aronggear, Mathias Dimara, Nelson Rumbiak, Feri Pakage, Mon Jefri Pawika dan Ricky Jitmau masih ada di dalam.

“Mereka masih ada di dalam,” ujar Kalapas Ayorbaba.

Sekitar pukul 23.00 wit, petugas Polresta Jayapura yang melakukan razia sudah selesai dan keluar dari ruangan tahanan LP Abepura. Petugas tampak membawa barang bukti berupa 2 palu, 1 skop, 1 sendok garpu, gergaji dan pisau serta potongan kayu.

Petugas tampak melihat isi keresek plastik warna putih hasil razia tersebut beberapa barang bukti yang dibawa petugas, termasuk jaket warna putih bergambar bendera bintang kejora.
“Tidak ada ditemukan yang lain, hanya jaket bergambar bendera bintang kejora saja dan alat tukang,” ujar sebuah sumber usai pemeriksaan di ruang tahanan.

Sementara itu, Kalapas Abepura, Antonius Ayorbaba saat dihubungi Cenderawasih Pos semalam mengakui adanya penemuan berbagai peralatan tukang yang ada di dalam LP Abepura dalam razia tersebut.

“Kami akan cek dari blok mana saja peralatan tukang itu,” ujar Kalapas.

Kalapas juga membenarkan adanya temuan jaket warna putih yang ditemukan adanya gambar bendera bintang kejora tersebut, hanya saja siapa pemiliknya, Kalapas mengakui belum mengetahui secara pasti. “Saat ditemukan, tidak ada yang mengaku siapa pemiliknya, sehingga kami akan cek,” imbuh Kalapas Ayorbaba. (bat)

December 1, 2008 0

Perlu Diteliti Keinginan Papua untuk Merdeka

Catatan:
Apa yang perlu diselidiki lagi? Semua orang tahu, bayi dalam kandungan-pun tahu, Papua mau merdeka karena itu memang hak fundamentalnya, bukan karena kekurangan sesuap nasi seperti pandangan para penghianat dalam gambar ini.
—————
SP/Charles Ulag

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yorrys Raweyai (kiri), bersama anggota DPR dari Partai Bulan Bintang, Ali Mochtar Ngabalin (tengah), dan mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicholas Masset berdiskusi tentang “Separatis Papua:Tuntutan Atau Intervensi Asing?” di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).

[JAKARTA] Lebih dari 50 persen orang Papua saat ini masih ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)). Ironisnya, sebagian besar dari mereka adalah generasi muda yang lahir setelah masa kemerdekaan. Untuk itu, perlu diteliti secara mendalam alasan mereka ingin merdeka.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yorrys Raweyai mengemukakan hal itu kepada SP seusai berbicara dalam diskusi bertajuk Separatisme Papua: Tuntutan atau Intervensi Asing? yang diselenggarakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta, Kamis (27/11). Pembicara lain adalah anggota Komisi I Ali Mochtar Ngabalin, Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Masset, dan Ketua Umum PB HMI, Arip Mustopa.

Yorrys mengatakan, generasi muda Papua minta merdeka itu umumnya adalah mahasiswa yang kuliah di Papua, Jawa, dan luar negeri. Ia khawatirkan, kemungkinan ada informasi atau pemahaman yang salah, yang diterima generasi muda Papua, sehingga keinginan berpisah itu semakin kuat.

Pada 2002, sebuah lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura, Pemerintah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, melakukan penelitian. Hasilnya, lebih dari 50 persen orang Papua meminta merdeka.

“Data itu masih signifikan sampai sekarang. Pemerintah agar peka mencari solusi lebih baik atas situasi ini dengan pendekatan kemanusiaan, bukan kekerasan,” ujar Yorrys.

Separatisme

Dalam diskusi tersebut, para pembicara sepakat bahwa di Papua tak ada separatisme. Yang tumbuh subur di provinsi paling timur itu adalah tuntutan mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan hak-hak lain yang selayaknya diterima masyarakat asli Papua.

“Pemerintah harus arif menyikapi masalah masyarakat asli Papua. Selesaikan masalah Papua dengan cara-cara yang sesuai dengan kultur orang asli sana, sehingga mereka merasa tenteram dalam kerangka kehidupan yang dipahami melalui prinsip NKRI,” kata Ngabalin.

Nicholas berpandangan ada intervensi asing, yang ingin mengambil keuntungan dari berbagai potensi sumber daya alam di Papua. Arip Mustopa meminta warga Papua membuang anggapan bahwa orang Jawa menjadi kelompok yang menjajah. Masyarakat Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera atau Sulawesi, semua adalah aset Indonesia. [J-11]

SP Daily

November 27, 2008 0

Demo, Tuntut Dialog Pangdam dan Kapolda – (Massa Berdoa di Makam Theys)

JAYAPURA- Puluhan massa kemarin kembali mendatangi gedung DPR Papua di Jayapura. Para pendemo ini menuntut janji DPR Papua pada aksi mereka tanggal 3 November lalu yang akan menfasilitasi mereka untuk bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend TNI AY Nasution dan Kapolda Papua Irjend Pol FX Bagus Ekodanto, terkait pengungkapan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus lalu di Wamena.

Massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua dan dipimpin Bukctar Tabuni itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 13.00 WIT setelah melakukan longmarch dari Expo Waena ke Abepura lalu dengan kendaraan truk menuju tempat penculikan Theys Hio Eluai di Skyland untuk melakukan penghormatan dan berdoa di sana.

Setelah itu massa kembali longmarch menuju Jayapura dengan melewati Polda Papua dan ke Halaman DPR Papua.

Setibanya, di DPRP, mereka berjajar dan Bucktar Tabuni mulai berorasi setelah lebih dulu berdoa. Antara lain ia mengatakan bahwa kedatangan mereka ke gedung itu antara lain adalah untuk menagih janji Ketua DPR Papua John Ibo untuk berdialog dengan Pangdam XVII/Cenderawsih dan Kapolda Papua. “Kami datang ke sini untuk menagih janji, karena sampai sekarang ini dialog yang kami minta belum juga dilaksanakan,” katanya lantang.

Ia lalu mengatakan bahwa kedatangan mereka juga ingin menanyakan kepada Kapolda dan Pangdam siapa penembak Opinus Tabuni dan kenapa ia harus ditembak. Bukctar ingin agar kedua petinggi TNI dan Polisi itu dihadirkan untuk dialog dengan mereka saat itu juga, karena John Ibo sudah menjanjikan kepada mereka untuk membuka dialog.

Bergantian, mereka berorasi dan terus mengkritisi dewan maupun TNI / Polri baik khususnya yang terkait dengan kematian Opinus Tabuni pada peringatan Hari Pribumi Internasional di wamena beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Markus Haluk yang juga ikut berorasi, ia mendesak Kapolda untuk segera mengungkap siapa pembunuh Opinus Tabuni. “Sudah tiga bulan tiga hari Opinus dibunuh tetapi kenapa sampai sekarang belum juga diungkap,” teriaknya lantang. Karena itu, pihaknya mendesak Polda maupun Pangdam untuk mengungkap kasus tersebut.

Untuk itu, Markus Haluk memberikan deadline waktu sampai tanggal 1 Desember dan kalau sampai tanggal 1 Desember nanti belum ada titik terang atau kasus itu belum juga terungkap maka pihaknya akan melakukan sesuatu. “Saya tidak mau katakan apa, tetapi kami minta 1 Desember kasus itu sudah harus terungkap, kami deadline waktu disitu apapun ceritanya, kalau tidak ada tanda – tanda, maka….,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dengan tuntutannya itu, karena itu, pihaknya akan terus menunggu DPRP, Pangdam dan Kapolda untuk berdialog mengungkap kasus ini. “Saya heran kenapa DPRP, Pangdam, Kapolda saling lempar saya lihat jadinya seperti bola pimpong, karena itu kami tuntut itu dan sejauh mana Polda mendalami kasus kematian Opinus tabuni,” koarnya lagi.

Selain itu, Markus juga mengatakan bahwa aksi mereka kemarin sekaligus untuk mencanangkan tanggal 10 November hari dimana tokoh sentral Papua Theys Hio Eluai di bunuh sebagai Hari Kematian HAM di Papua. “Jadi tanggal 10 November hari kematian Theys kami canangkan sebagai kematian HAM di Papua,” jelasnya.

Sampai pukul 15.00 WIT mereka berorasi, tidak seorangpun anggota DPRP menemui mereka. Sehingga saat itu pimpinan massa sempat bersitegang dengan aparat Polisi, tetapi untungnya tidak berlanjut. Tak lama kemudian, Weynand Watori, Banyamin Patondok, Zakarias Yoppo dan beberapa anggota DPRP lainnya menemui massa. Bersamaan dengan itu, massa membuka dompet amal di tengah – tengah kerumunan massa. Al hasil beramai – ramai ke enam anggota DPRP itu ikut memberikan sumbangan uang yang dismpan di wadah kardus. Ada juga beberapa sumbangan dari massa itu sendiri. Tidak ada penjelasan rinci tentang tujuan dibukanya dompet amal itu.

Selanjutnya, meskipun enam orang anggota DPRP telah menemui massa, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan jaminan untuk menghadirkan petinggi TNI dan Polisi itu. Ia hanya mengatakan bahwa salah seorang wakil Ketua akan menemui mereka tetapi saat itu sedang berada di Sentani karena sedang mengikuti acara.

Tetapi, sampai pukul 17.00 WIT di tunggu, wakil ketua itu tidak juga datang hingga akhirnya massa bubar sendiri. Weynand Watrori hanya mengatakan bahwa pihaknya bisa berjanji tetapi aspirasi yang disampaikan oleh massa akan disampaikan pada pimpinan dewan sehingga janji dewan kepada mereka untuk berdialog dengan Pangdam dan Kapolda bisa segera direalisir dalam waktu dekat ini.
Sebelumnya massa pendemo ini dengan yang menggunakan 3 truk mampir di lokasi penculikan Alm Theys Hiyo Eluay dan sopirnya, Aristoteles Masoka di sekitar Perumahan Pemda Entrop Entrop pada 10 November 2001 silam.

“Agenda kami yaitu mendatangi lokasi penculikan lalu berdoa dan memberikan penghormatan,” singkat Buchtar Tabuni saat dihubungi Cenderawasih Pos lewat hand phone selulernya.
Setibanya massa dilokasi berukuran kecil dekat dengan jurang itu, terlihat pula Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboi Sembut dan tokoh DAP lainnya. Acarapun dilanjutkan dengan penyampaian sepatah kata oleh Forkorus Yaboi Sembut.”Kita berkumpul disini untuk mengenang kembali waktu penculikan tokoh Papua Theys Eluay yang merupakan satu bukti terjadinya pelanggaran HAM,” tutur Forkorus yang saat itu datang dengan topi kebesarannya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sekitar 10 detik.

Sebelum acara singkat ini diakhiri, massa kembali menundukkan kepala dalam doa yang dibacakan oleh seorang wanita menggunakan bahasa daerah.Terlihat beberapa pemuda dan pemudi yang menitikkan air mata mengenang kematian Alm Theys.”Ini ketidakwajaran yang dilakukan dalam peradaban bangsa Papua,” celetuk seorang pemuda sebelum membubarkan diri.Diakhir acara, Buchtarpun ambil bagian dengan menyampaikan pendapatnya.Dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tokohnya dan saat ini kita sedang melakukannya sebagai tanda perjuangan itu masih ada,” koarnya.
Lanjut Bucthar dengan lokasi yang hanya beberapa meter dari tempat penampungan sampah ini menandakan pelecehan terhadap tokoh pejuang dengan tidak memberikan rasa hormat karenanya secara spontan Buchtarpun memerintahkan untuk mengangkat 1 bak sampah yang saat itu nongkrong dekat dengan lokasi.”Angkat! dan singkirkan,” ujarnya lantang.Satu komando ini, massapun mendekati bak sampah yang dimaksud dan beramai-ramai menggulingkan ke dalam jurang dan tidak telihat lagi oleh mata.Meski saat itu masih mendapatkan pengawalan dari aparat Dalmas Polresta, namun dalam aksi ini sama sekali tidak nampak bentuk pencegahan oleh aparat dan rombongan akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke DPR Papua.(ta/ade)

November 14, 2008 0

34 Parpol di Tolikara Ancam Boikot Pemilu 2009

WAMENA-Jika di Kabupaten Yahukimo 19 parpol mengancam akan memboikot penyelenggaraan Pemilu (baca Cepos Rabu 29/10), hal yang sama bakal terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana 34 parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Parpol Kabupaten Tolikara sepakat akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009.

Selain mengancam memboikot Pemilu, ke 34 pimpinan parpol tersebut juga mendesak Ketua KPU provinsi Papua, Beny Sweny untuk bersikap tegas mengganti Ketua KPU Tolikara yang dinilai tidak transparan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pilkada.

Ancama pemboikotan tersebut ditegaskan Ketua Forum Lintas Parpol Amerson Wenda, S. Pd didampingi para pimpinan partai lain dalam press conference dengan wartawan di Wamena Kamis (30/10) siang.
“Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tolikara Iswardi CB. Parani, SE selaku penyelenggara pilkada itu sudah menyalahi aturan karena memihak parpol tertentu, selain itu yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS. Karena itu kami minta kepada Ketua KPU provinsi segera mengganti Ketua KPU Tolikara sebelum megumumkan daftar calon tetap (DCT) legislatif,” tukas Amerson yang diiyakan pimpinan parpol yang lain.

Setelah dilakukan PAW bagi ketua KPU nanti, kami mendesak kepada ketua KPU yang baru bersama anggotanya segera membentuk panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) yang hingga kini belum terbentuk,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Tolikara Iswardi CB. Parani yang ditemui koran ini menuturkan, pihaknya membantah keras adanya tudingan yang ditujukan kepada dirinya karena diduga terlibat dalam kegiatan politik salah satu partai. “Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik, saya tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya selaku penyelenggara Pilkada yang independent dan bersikap netral,” tegas Iswardi.

Sekedar diketahui partai yang tergabung dalam forum lintas parpol masing-masing partai hanura, partai peduli rakyat nasional, partai karya perjuangan, PNI-Marhaenisme, partai demokrasi pembaharuan, partai pemuda indonesia, PMB, PKS, PPDI, PDK, PPD, PD, PDS, PBR, PP, PM, PBN, PRN, PK, PKB, PPPI, PSI, PAN, PBB, PKPI, PIS, P.Gerindra, PNBKI, PPIB, PKPB, PB, PKNU dan PNUI. (jk)

November 1, 2008 0

Benny Wenda, IPWP dan Sikap Pemerintah Inggris

Pada 15 Oktober 2008 diselenggarakan pertemuan sekitar 30 aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen (2 dari Inggris dan masing-masing 1 dari Vanuatu dan Papua Nugini). Pertemuan ini membentuk forum yang disebut International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Nampaknya, para aktivis penyelenggara mencoba mengulang sukses International Parliamentarians for East Timor (IPET) yang katanya sukses mendorong kemerdekaan Timor Leste.

Belum bisa dikatakan bahwa mereka akan mengulang sukses IPET karena ini masih merupakan langkah awal. Kekuatan politiknya bergantung pada apakah dukungan dari anggota parlemen dari berbagai negara akan bertambah. Sejauh ini memang IPWP tidak mencerminkan sikap parlemen Inggris yang terdiri dari 646 anggota House of Commons dan 746 anggota House of Lords. Lebih jauh lagi, IPWP juga tidak bisa dikatakan mencerminkan sikap pemerintah Inggris.

Fenomena pembentukan IPWP di gedung parlemen Inggris adalah keberhasilan kampanye kelompok Papua Merdeka di Oxford yang terdiri dua pemain inti yakni eksil politik asal Wamena Benny Wenda dan seorang Pendeta Inggris Richard Samuelson. Benny dan Richard berhasil meyakinkan sejumlah aktivis LSM di Inggris dan di Belanda untuk mendukung kampanye mereka. Usaha keras mereka berhasil setidaknya meyakinkan dua anggota parlemen Inggris Lord Harries of Pentregarth MP dan Hon. Andrew Smith MP dan mendatangkan masing-masing seorang anggota parlemen Vanuatu dan Papua Nugini. Seorang bekas anggota IPET juga hadir di situ.

Dari sisi jaringan gerakan, Benny berhasil membangun pengaruh di kalangan aktivis asal pegunungan di Papua dan di Jawa. Demo pendukung IPWP sebanyak 700-an orang di Jayapura pada 16 Oktober 2008 yang dipimpin Buktar Tabuni, Dominggu Rumaropen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa terdapat kaitan erat di antara kelompok Inggris dengan kelompok Jayapura (Papua). Yang menarik, Benny dan jaringannya berhasil membangkitkan harapan tinggi dan eforia massa terhadap kemerdekaan Papua. Banyak anak muda Papua percaya bahwa IPWP hari itu mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Oleh karena itu dalam sebuah wawancara Sekjen PDP Thaha Alhamid perlu menglarifikasi bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menggalang dukungan internasional dan bukan hari kemerdekaan Papua. Ada kesan bahwa Benny dan kawan-kawan membesar-besarkan signifikansi politik IPWP.

Keberhasilan kampanye kelompok Benny tampak pula dari reaksi pemerintah Indonesia. Tidak kurang dari Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yuri Thamrin dan sejumlah petinggi Indonesia di Jakarta memberikan pernyataan bahwa IPWP tidak signifikan secara politik karena tidak mencerminkan sikap pemerintah Inggris. Terlebih lagi, petinggi polisi dari Mabes Polri juga menyatakan bahwa Benny Wenda adalah kriminal yang melarikan diri dari penjara. Pernyataan yang dimuat di berbagai media massa itu justru menunjukkan bahwa kampanye IPWP telah berhasil membuat „stabilitas‟ Papua terganggu dan dengan sendirinya pemerintah Indonesia juga merasa terganggu. Terasa sekali bahwa counter pihak pemerintah Indonesia reaktif dan tidak berhasil membangun simpati publik internasional.

Tidak banyak orang tahu bahwa Benny sangat kecewa dengan pemerintah Inggris. Hal ini terlihat dari suratnya kepada PM Inggris Gordon Brown tertanggal 5 Mei 2008. Dia mengklaim telah berkeliling Inggris dan mendapatkan dukungan rakyat Inggris. Tetapi menurutnya pemerintah Inggris mengabaikan dukungan rakyatnya. Singkatnya, Benny tidak melihat sedikit pun tanda bahwa pemerintah Inggris memberikan dukungan pada gerakan Papua Merdeka. Sangat wajar bahwa Benny Wenda kecewa dengan sikap dan pandangan resmi pemerintah Inggris. Sikap pemerintah Inggris itu jelas terlihat di dalam notulensi percakapan di House of Lords antara Menteri Persemakmuran Malloch-Brown dengan beberapa anggota parlemen mengenai isu Papua pada 13 November 2007. Isu Papua itu sendiri pada saat itu diangkat oleh Lord Harries of Pentregarth yang juga kemudian menjadi anggota IPWP.

Menteri Malloch-Brown menyatakan bahwa pemerintah Inggris tidak merencanakan untuk mengangkat masalah Papua di forum Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Inggris menghormati integritas teritorial Indonesia dan tidak mendukung kemerdekaan Papua. Inggris percaya bahwa pelaksanaan UU Otonomi Khusus secara penuh adalah jalan terbaik untuk penyelesaian masalah perbedaan internal dan stabilitas jangka panjang Papua secara berkelanjutan. Jalan terbaik untuk mengurai isu Papua yang kompleks adalah dengan memromosikan dialog damai antara kelompok-kelompok Papua dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Inggris mengakui bahwa terdapat banyak perdebatan tentang apakah pada Pepera 1969 orang Papua membuat keputusan secara obyektif dan secara bebas menurut keinginan mereka. Meskipun demikian, kata Malloc-Brown, hasil Pepera 1969 sudah diterima oleh PBB pada saat itu dan sejak itu tidak ada lagi keraguan internasional bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Dalam bidang HAM, Inggris sudah mencantumkannya di laporan HAM Kementerian Luar Negeri dan pemerintah mengangkatnya melalui kedutaan Inggris di Jakarta. Meskipun demikian pemerintah Inggris melihat bahwa skala pelanggaran tersebut masih relatif kecil dan tidak bisa menjadi alasan utama (untuk kemerdekaan Papua). Kedua, karena pemerintah Inggris tidak menerima kemerdekaan Papua, maka Inggris tidak menganggapnya pantas untuk mengangkat isu Papua di Dewan Keamanan atau Sidang Umum.

Kekecewaan pemerintah Inggris (terhadap pemerintah Indonesia) adalah bahwa pelaksanaan UU Otsus tidak mengalami kemajuan akibat pertentangan antara pemerintah dengan kelompok lokal Papua. Meskipun demikian, Inggris percaya bahwa pemerintah Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono lebih menghormati HAM daripada Rezim sebelumnya. Para pejabat di Kedutaan Inggris di Jakarta telah mengunjungi Papua secara berkala dan menemui pejabat lokal, akademisi, wartawan dan LSM, dan hasilnya pemerintah Inggris menyampaikan keprihatinannya kepada pemerintah Indonesia.

Secara tegas Malloch-Brown mengatakan, “Saya menolak karakterisasi Papua sebagai Dafur kecil (menentang pernyataan Lord Kilclooney). …We insist that it (Papua) should not be bracketed with major abuses such as Darfur, Zimbabwe or Burma.”
(Foto: Aktivis Papua Merdeka Benny Wenda dan Richard Samuelson, diambil dari )

Sumber:
http://muridan-papua.blogspot.com/

November 1, 2008 0

Mengkritik Pisowanan Ageng Keraton Yogya

SP/Fuska Sani Evani

Gunawan, warga lereng Merapi menggelar aksi seorang diri demi mengkritik agenda Pisowanan Ageng yang akan digelar Selasa (28/10), di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta. Dalam spanduk yang menyertai aksi tunggal di selasar gedung DPRD DIY itu terungkap bahwa agenda Pisowanan Ageng telah mencederai simbol-simbol kebudayaan adiluhung Keraton Yogyakarta.

[YOGYAKARTA] Seorang pengunjuk rasa, Gunawan mengenakan busana Jawa Pranakan, duduk berdiam diri di selasar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (24/10), dengan menggendong seekor ayam jago di samping kiri kanannya terbentang berbagai misi yang diembannya.

Salah satu kalimat yang tertera di spanduk-spanduk itu antara lain berbunyi pisowanan ijen, merupakan manifestasi suara kebenaran selalu dalam keadaan sendirian (terpinggirkan). Ini merupakan kritik sosial terhadap Gelar Pisowanan Agung yang telah digeser makna dan fungsinya sehingga sebagai budaya adiluhung yang sarat dengan makna kultural-spiritual, hanya dijadikan komoditas politik (pelecehan budaya).

Aksi dari Kawula Pendherek Sultan (Kapsul) tersebut merupakan sebuah kritik terhadap agenda Pisowanan Ageng yang digelar Selasa (28/10), yang menurut rencana akan dihadiri oleh 35 raja nusantara dari 118 kerajaan, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Seperti diketahui, Piso- wanan Ageng tersebut merupakan perwujudan dari jawaban Sri Sultan HB X dalam menyikapi pencalonannya sebagai calon presiden di hadapan ratusan ribu masyarakat.

Menolak

Nanang Sri Roekmadi Ketua Kapsul mengatakan, aksi Pisowanan Ijen adalah ungkapan kritik menolak penyelenggaraan Pisowanan Agung, sebab tradisi itu adalah merupakan manifestasi manunggaling kawulo klawan gusti, dalam konteks hubungan raja dengan rakyatnya. Namun, rencana acara Pisowanan Agung justru sudah dicemari oleh niat politis.

Sebuah poster bertuliskan ‘Aku emoh dadi jago belehan. Nek penetapan Aku gelem!’ merupakan sebuah ungkapan yang memang pernah dilontarkan Sri Sultan HB X dalam menyikapi RUU Keistimewaan. Namun, kemudian kata-kata itu menjadi ikon yang ditonjolkan oleh Kawulo Pendherek Sultan tersebut.

Juga sebuah poster bergambar Sultan Hamengku Buwono X berikut pernyataannya seputar kesiapannya maju sebagai capres, bahkan Nanang menyatakan, Pisowanan Agung itu sudah keluar dari pakem, bahkan telah mengesampingkan simbol-simbol kebudayaan yang seharusnya muncul dalam sosok Sultan selaku seorang raja.

Seorang Sultan sebagai seorang khalifatullah fil ardh, menjadi tercerabut, ketika sabda pandita ratu, muncul sebagai petisi politik, khususnya pernyataan yang berkaitan dengan deklarasi pencapresan.

“Pisowanan Ageng yang digelar besok, bukan merupakan bagian dari budaya, melainkan sudah mengandung muatan politis. Ini harus disadari bersama dan kedudukan simbol Keraton Yogyakarta yang juga diusung dalam acara itu, telah mencederai nuansa keagungan keraton,” katanya.

Sultan yang senantiasa harus mau menjadi panglima kehidupan rakyatnya, mendadak dikelilingi oleh upaya-upaya yang profan, sehingga aura adiluhungnya sebuah tradisi menjadi sirna.

Nanang berprinsip bahwa apa yang diusung rakyat dalam Pisowanan Ageng itu nanti, bukan merupakan niat sejati dari rakyat, melainkan penuh dengan pesanan. [152]

Last modified: 25/10/08

October 27, 2008 0

Rektor Setuju Aparat Tidak Masuk Kampus – Kapolresta: Isu Penyisiran dan Intimidasi, Ulah Provokator

JAYAPURA – Aksi pemalangan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Kamis (23/10) berakhir. Ini setelah mahasiswa yang tergabung dalam senat fakultas akhirnya berhasil bertatap muka dan melakukan dialog langsung dengan rektor Uncen, Prof Batlazar Kambuaya di halaman aula utama kampus Uncen di Abepura.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini disepakati bahwa aparat keamanan diberikan batasan dalam bertindak didalam wilayah kampus. Hal itu mengacu pada otonomi kampus itu sendiri. Sebelumnya mahasiswa bersikeras meminta kepastian soal dikembalikannya otonomi kampus dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam sistim keamanan kampus.

Alhasil usai melakukan orasi selama kurang lebih 2 jam di kampus Uncen Abepura, sekitar pukul 10.45 WIT, dengan menggunakan 7 truk dan 2 bus rombongan mahasiswa menuju Uncen Waena untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya yang sudah melakukan aksi serupa dipintu utama.Dalam perjalanan menuju kampus Uncen di Waena, rombongan sempat diperiksa tim gabungan Polresta dan Polsekta untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Giat sweeping yang kami lakukan merupakan giat perimbangan yang sasaran utamanya senjata tajam.Namun hingga akhir sweeping tidak ditemukan benda tajam,” ungkap Kapolsek Abepura, AKP Dominggus Rumaropen disela-sela razia.

Pantauan Cenderawasih Pos di Kampus Uncen di Waena, Koalisi Mahasiswa Peduli Kampus yang sedari pagi menutup pintu gerbang utama terus melakukan orasi yang intinya tetap mempertahankan agar tidak ada lagi bentuk militerisme dalam kampus. Beberapa tulisan yang dipajang sehari sebelumnya masih terlihat di gerbang utama.
“Kami menolak TN/Polri masuk kedalam kampus karena merusak kedaulatan mahasiswa.Jika tidak dipenuhi maka akan memboikot seluruh ruang perkuliahan,” ujar koordinator lapangan, Nasrul dengan nada tinggi.

Hanya banyak yang menilai aksi pemalangan di Uncen dalam ini sedikit berlebihan, pasalnya seluruh kendaraan dilarang untuk masuk dan orasi yang disampaikan terlalu menyudutkan pihak keamanan.

Dari hasil pertemuan, Rektor Uncen sepakat jika aparat keamanan tidak masuk untuk mencampuri permasalahan civitas akademika, apapun yang terjadi jika menyangkut permasalahan kampus maka pihak manapun tidak bisa mengintervensi.Namun ada hal yang dianggap bisa disentuh aparat keamanan yaitu jika terjadi bentuk kriminalitas di dalam kampus dan ini dianggap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

” Saya juga tidak setuju jika aparat masuk dunia kampus begitu saja apalagi terjadi intervensi karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai rektor,” jelas Batlazar yang juga meminta aparat selektif menilai Uncen.

Yang dimaksud adalah selama ini jika terjadi demo maka yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun pengamanan adalah kampus Uncen padahal di Jayapura banyak kampus lainnya.Ini dianggap merugikan pihak Uncen karena mendapatkan image bahwa Uncen tempat atau sarang mahasiswa yang suka berdemo.

Koreksi juga ditujukan ke pihak mahasiswa dimana rektor meminta sikap dan tindakan memalang tidak lagi dilakukan mengingat banyak rugi dibanding untungnya.Dikatakan Uncen merupakan kampus besar milik Papua yang mahasiswanya tidak hanya dari Jayapura saja melainkan seluruh Papua. Gambaran ini menjelaskan bahwa semangat untuk melanjutkan pendidikan masih tinggi sehingga jika diganggu dengan sikap pemalangan maka banyak yang akan dirugikan.”Uncen dibangun untuk perubahan tahap kedua di Papua, bagaimana menyiapkan SDM yang bermutu untuk Papua kedepan.Jika aksi palang dijadikan kebiasaan lalu kapan Papua bisa berubah,” terang rektor.

Sementara itu, adanya tuduhan terhadap aparat keamanan yang melakukan penyisiran dan intimidasi di kampus-kampus dan asrama mahasiswa, hingga berbuntut aksi pemalangan yang dilakukan oleh mahasiswa di Uncen, dibantahkan tegas oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, AKBP Roberth Djoenso SH.
” Isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang mengatakan dan menghembuskan informasi bahwa ada penyisiran di asrama-asrama mahasiswa dan sweeping dalam kampus. Itu tidak benar,” tegas Kapolresta Roberth Djoenso kepada wartawan, Kamis (23/10) kemarin.

Kapolresta menilai bahwa isu adanya penyisiran dan intimidasi sengaja dikembangkan dan disebarkan serta diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh situasi dan untuk menciptakan instabilitas kamtibmas di Kota Jayapura.

Untuk itu, Kapolresta mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama untuk tidak begitu saja mempercayai dan tidak termakan dengan isu-isu tersebut. Apalagi, hal tersebut sama sekali tidak benar.

Menurut Roberth Djoenso, aparat keamanan dalam hal ini, Polri dalam melakukan razia atau sweeping-sweeping yang digelar dijalan-jalan, semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi aman di kota ini. “Tujuannya hanya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di kota ini. Tidak ada tujuan lain,” tandasnya.
Kapolresta mengatakan, jika ada yang menyebarkan isu adanya mahasiswa yang dipukul oleh aparat keamanan dan yang mengatakan ada yang hilang, hal tersebut sama sekali tidak benar. “Itu (tuduhan) tidak benar,” tandasnya lagi.

Kapolresta mensinyalir adanya upaya oleh oknum tertentu dan yang tidak bertanggungjawab untuk mempolitisir situasi ini yang menginginkan Abepura berdarah, 16 Maret terulang lagi di Kota Jayapura ini.

” Ini yang saya tidak kehendaki. Saya harapkan kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain untuk tidak terpancing dan termakan isu-isu yang sama sekali tidak bermoral, karena saya nilai itu merupakan upaya orang tertentu dengan cara-cara yang tidak bermoral,” ujarnya.

Terkait masih adanya aksi demo di kampus Uncen yang menolak adanya penyisiran dan intimidasi terhadap mahasiswa, Kapolresta Roberth DJoenso mengungkapkan bahwa ada pihak tertentu yang terus berupaya untuk mencoba menghasut mahasiswa untuk turun kejalan. ” Tapi, Rektor sudah sampaikan bahwa akan adakan pertemuan di Kampus Uncen Baru, apalagi kelihatannya bukan mahasiswa asli Uncen yang ikut demo, tapi ada orang-orang atau anak-anak yang mengaku mahasiswa Uncen, ya tujuannya untuk memperkeruh suasana dan mengganggu kestabilan kamtibmas di Kota Jayapura,” jelas Roberth Djoenso.

Dirinya menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak mudah terpancing dan terhasut serta menjalankan aktivitas kuliah seperti biasanya. “Jangan mudah terhasut untuk turun ke jalan, demo dan lainnya sebagainya, karena situasi Kota Jayapura sampai hari ini masih aman dan terkendali,” ujarnya.

Jangan gara-gara satu dua orang, yang menghasut dan menghembus isu yang tidak benar, membuat situasi yang tadinya aman dan menjadi tidak aman, sehingga hal ini akan merugikan semua pihak, baik itu anak pelajar, mahasiswa dan masyarakat lainnya. ” Saya minta agar aktivitas seperti biasa dan kami dari aparat keamanan juga membantu menciptakan aman di kota ini,” imbuhnya.

Kapolresta menambahkan pihaknya akan tetap melakukan razia-razia dalam rangka melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) II sampai 25 Oktober 2008 lusa.

Dalam operasi pekat ini, sasarannya adalah premanisme, senjata tajam, senpi, miras termasuk minuman lokal dan racikan sendiri, narkoba, perjudian dan lainnya. Operasi pekat Ini, bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Jayapura dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau tindak kriminal. (ade/bat)

October 25, 2008 0

“Tidak Benar Aparat Masuk dan Menyisir Kampus!”

http://papuapos.com
PROTES : Mahasiswa Uncen saat berkumpul menuju Rektorat, menemui Rektor Uncen untuk menyampaikan ptotes aparat yang masuk kampus, Kamis kemarin.
Sekitar 500-an Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen akhirnya mendatangi Rektorat Uncen untuk menemui Rektor, Kamis (23/10).

SEBELUM menemui Rektor, mahasiswa yang tergabung dari Kampus lama Uncen maupun Kampus baru ini, menunggu di 2 titik yaitu depan kampus lama FKIP dan depan jalan menuju Kampus baru.
Namun sebelum massa dari kedua titik ini berkumpul di depan jalan masuk kampus baru, aparat Kepolisian dari Samapta Polresta Jayapura, melakukan sweeping

Terhadap truk yang ditumpamgi mahasiswa di perempatan perumahan Youtefa Graha Indah.

Ratusan mahasiswa ini akhirnya berkumpul dan secara teratur menggunakan truk-truk yang mengangkut ke Rektorat, bertemu Rektor Uncen, Prof. Dr. Berth Kambuaya.

Mereka datang masih dengan tuntutan yang sama menyatakan kepada Rektor bahwa mereka menolak aparat TNI/POLRI masuk ke dalam lingkungan kampus maupun menyisir di kampus yang membuat mahasiswa tidak nyaman dalam proses perkuliahan.

Di hadapan ratusan mahasiswa tersebut, Rektor Uncen mengatakan, ia bertanggungjawab menjaga kondisi yang kondusif untuk proses akademik berjalan dengan baik.

Menanggapi otonomi kampus yang dipersoalkan mahasiswa dimana aparat tidak boleh masuk kampus, Rektor menegaskan, yang namanya otonomi kampus, mimbar kampus, debat mahasiswa hingga kemudian terjadi perkelahian, aparat tidak bisa masuk.

“Mahasiswa demo kenaikan SPP, aparat tidak boleh masuk. Mahasiswa demo karena dosen tidak tidak mengajar, tentara maupun polisi tidak boleh masuk. Tetapi kalau tindakan mahasiswa sudah anarkhis, merusak gedung, merusak fasilitas negara, itu tanggungjawab aparat, bukan tanggungjawab Rektor,” tegas Berth Kambuaya.

Lanjutnya, kalau mahasiswa menyelenggarakan seminar di kampus, baik itu mengenai masalah Pepera dan lainnya, tidak menjadi masalah, tidak ada intervensi dari aparat.

Menjadi tanggungjawabnya, kata Rektor, ia ingin situasi yang kondusif, mau kampus aman sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Rektor juga mengemukakan, ia menerima surat dari Buchtar Tabuni yang isinya pemberitahuan dukungan massa.

Rektor bertanya, apakah ada massa di dalam kampus?, yang membuat keheranannya karena hanya kampus Uncen yang dipalang. Ia mengetahui mengenai peluncuran Kaukus Parlemen Inggris, namun Rektor membantah jika pihaknya yang meminta aparat datang.

“Apakah aparat berfungsi kapan saja dan dimana saja? Kalau seperti kemarin, tidak ada yang meminta tetapi itu menjadi tugas mereka. Jangan menuduh pimpinan Universitas yang menyuruh mereka datang,” kata Rektor Uncen.

Rektor juga menyatakan, tidak benar jika aparat masuk sampai ke dalam wilayah kampus, apalagi menyisir ke dalam kampus. “Aparat hanya sampai di pagar karena mereka menjalankan tugas, kata Rektor.

Fungsi aparat keamanan hanya melaksanakan tugas pemeriksaan dan penjagaan di luar kampus. “Tidak ada perintah. Bukan kita yang suruh. Jangan sampai peristiwa 16 Maret terjadi lagi di kampus kita. Saya tidak sedikitpun telepon, baik Polda dan lainnya. Tidak ada,” tegas Rektor.

Rektor kecewa kampus di palang karena yang rugi adalah mahasiswa sendiri. “Kita semua rugi. Tidak ada kata lain kecuali rugi. Saya ingin lulusan harus penuhi standar 16 kali pertemuan tetapi kalau hanya 7 sampai 8 kali pertemuan dalam 1 semester ini bagaimana. Kita semua orang Papua. Mohon untuk mengerti,” tambahnya. (**)

Ditulis Oleh: Frida/Papos
Jumat, 24 Oktober 2008

October 24, 2008 0

Rencana Massa Demo Digagalkan

Ditulis Oleh: Javaris/Feri/Papos
Selasa, 21 Oktober 2008

http://papuapos.com
PEMERIKSAAN : Buchtar Tabuni (kanan) didampingi pengacara AL¬DP Anum Siregar SH saat tiba di Polda Papua untuk memberikan keterangan Polisi terkait rencana aksi demo Panitia ubtuk IPWP
JAYAPURA (PAPOS) –Bucthar Tabuni aktor dibalik aksi demo bersama 15 orang lainnya berhasil diamankan oleh aparat keamanan di Taman Imbi, Polisi kembali menggagalkan rencana susulan aksi demo untuk IPWP, dengan membubarkan massa di Taman Imbi yang hendak membawa aspirasinya ke DPRP, Senin (20/10) kemarin.

Penangkapan Buthar Tabuni Cs hanya berlangsung beberapa, jam setelah adanya jaminan dari pengacara ALDP Anum Siregar SH dan Harry Maturbongs SH dari KONTRAS Papua, Polisi tak kuasa untuk tidak melepaskan.

Berkumpulnya massa di Taman Imbi masuknya secara berpencar merupakan suatu perubahan strategi setelah, Kamis (16/10) lalu, massa ini gagal menuju ke Jayapura untuk menyampaikan aspirasi ke DPRP, sehubungan peluncuran IPWP di Inggris tanggal 15 Oktober 2008.
Sekitar pukul 11.45 WIT sekelompok massa di Taman Imbi mulai melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan, termasuk Buchtar Tabuni aktor dibalik rencana aksi demo ke DPRP.

Menurut informasi yang di dapat Koran ini setelah Buchtar Tabuni lolos ke Taman Imbi, sempat masuk ke gedung DPRP, tetapi karena anggota dewan tidak ada, Ia kembali ke Taman Imbi.

Petugas keamanan yang sudah siap siaga di Taman Imbi mencium gelagatnya, langsung mengamankan Buchtar Tabuni ke Polresta Jayapura bersama 15 warga lainnya untuk dimintai keterangan.

Yang diamankan Polisi selain Buchtar Tabuni, Sekretaris IPWP, Victor Yeimo, perwakilan AMPTPI Albeth Wanimbo, Nake Logo, Lisa Sani, Sonny Suhu, Make Minik, Haliek Hano, Noni Ena, Namene Elopere, Edison Payage, Marthen Windey dan Ella Bidau.

Para pendemo sebanyak 15 orang ini, sempat mempertanyakan langkah yang dilakukan Kepolisian dengan menanyakan langsung kepada Wakapolresta Jayapura, Kompol Andreas Paru SH.

Penangkapan Buchtar Cs ini sempat memancing emosi segelintir massa lain yang kebetulan sudah berada di jalan Irian, membuat suara-suara sumbang memprotes,

namun berkat kesigapan dari aparat kepolisian yang di back-up TNI tidak menimbulkan keributan.

Sayangnya salah seorang Koordinator Lapangan aksi demo berhasil lolos begitu mengetahui dan melihat petugas ada disekitarnya. Demikian juga saat petugas Kepolisian menangkap salah seorang mama-mama serta disusul seorang pria ke dalam mobil ‘water canon’.

Saat keduanya diamankan mendapat perhatian dari masyarakat yang kebetulan berada di Jalan Irian, termasuk dari salah seorang anggota DPRP Albert Yogi yang meminta Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso SH agar mengeluarkan keduanya dari mobil ‘Water Canon’.

‘’Saya jamin kalau mereka dikeluarkan tidak terjadi keributan, saya mau mengajak mereka untuk pulang kerumah masing-masing dan tidak melakukan aksi demo. Justru saya kuatir, jika mereka tetap ditahan dapat memancing emosi teman-teman mereka yang lain,’’ kata Albert kepada Kapolresta.

Namun permintaan itu ditolak oleh Kapolresta. Bahkan secara tegas mantan Kapolres Jayawijaya ini mengatakan bahwa mereka bukan untuk ditahan, tetapi diamankan untuk diintrogasi.

‘’Percaya saja kepada saya, mereka tidak akan kita apa-apain, kita hanya minta keterangan dari mereka, siapa sesungguhnya dibalik aksi demo yang dinilai dinilai telah melakukan tindakan anarkis ini dengan membawa benda-benda tajam, termasuk anak panah, ketapel dan parang,’’ kata Kapolresta.

Mantan Kapolres Jayapura ini kuatir, jika mereka tidak diamankan ada pihak ketiga akan memanfaatkan situasi.’’ Saya tidak percaya tindakan anarkis ini dilakukan oleh DAP, mereka itu orang-orang bijak. Justru saya kuatir aksi demo ini ditunggangi pihak ke tiga yang tujuannya jelas tidak ingin melihat Papua damai,’’ tukasnya.

‘’Saya cukup toleransi selama ini kepada semua saudara-saudara kita dari Pegunungan dan selalu melakukan tindakan bersuasif, tetapi apa yang kita lakukan tidak pernah dihargai. Jadi saya akan lebih tegas menindak siapapun yang melakukan tindakan anarkis. Ini menjadi tanggungjawab saya selaku Kapolresta untuk melindungi masyarakat dan anggota saya,’’ tegasnya.

Namun, pada akhirnya Buchtar Tabuni bersama Ella Bidau dan Nake Lego yang didampingi pengacara dari ALDP, Latifah Anum Siregar,SH dan pengacara dari Kontras Papua, Harry Maturbongs SH menuju Mapolda Papua untuk dimintai keterangan tepatnya di Direktorat Reskrim, sekitar pukul 14.00 WIT.

Sebelumnya, Buchtar Tabuni kepada wartawan di Mapolresta Jayapura mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan, Jumat 17 Oktober, tetapi hanya sebatas surat pemberitahuan terkait demo tersebut ke Polda Papua.

“Sebagai keamanan, mau datang amankan kah, tidak kah, itu tidak persoalan, yang penting kami sudah beritahukan,” katanya.

Bahkan, pihaknya menyampaikan rencana aspirasi tersebut, titik kumpulnya dimana dan berapa orang, lengkap sesuai dengan ketentuannya. Tapi, sampai di jalan Irian, pihaknya ditangkap Kepolisian, kemudian dipaksa masuk ke mobil Polisi dan dibawa ke Mapolresta Jayapura.

“Katanya, bapak Kapolresta tunggu, tapi setelah disana tidak ada dan sementara akan datang, ini penipuan seharusnya Polisi melindungi dan mengamankan masyarakat. Tapi ini justru menipu rakyat. Ini model-model begini tidak benar,” katanya.

Meski demikian, jelas Buchtar Tabuni, IPWP Dalam Negeri dalam rencana aksinya di DPRP ini, akan menyampaikan aspirasi yang pada intinya mempertanyakan Pepera 1969 lalu.

“Karena ada kesalahan dalam Pepera, sehingga akarnya ini harus diselesaikan. Kalau Indonesia baik, ya mari duduk sama-sama,” ujarnya.

Pengacara dari ALDP, Faisal menyampaikan, pendemo sudah datang di titik kosentrasi dan siap melakukan demo, dengan tiba-tiba Polisi datang dan tanpa konfirmasi langsung mengamankan.

“Ini tindakan anarkis ini, non prosedural dan ini tidak benar serta kami akan menindaklanjuti,” kata pengacara yang mendampingi Buchtar Tabuni ini.

Sementara itu, suasana dijalan Irian tampak banyak warga yang masih berkerumun, sehingga Kepolisian, Brimob serta TNI langsung menghimbau secara persuasif untuk pulang ke rumahnya masing-masing melalui pengeras suara.

“Kami terpaksa melakukan ini, karena demi keamanan masyarakat semua,” ujar Polisi dalam pengeras suara.

Sedangkan, pengacara dari ALDP Latifah Anum Siregar SH didampingi pengacara dari Kontras Papua, Harry Maturbongs SH mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan kliennya sebab, tindakan Polisi yang dibilang professional bukan main kasar.

“ Kami kurang berterima kalau tidakan Polisi menangkap Buchtar Tabuni bersama temannya yang lain dengan cara kasar. Terbukti bagian punggung Buchtar dipukul dengan popor senjata Polisi,” imbuhnya.

Sebaiknya, aparat yang professional itu paham dan bukan bertindak arogan. Apalagi, kalau memang Buchtar mau dipanggil sebagai saksi pada panggilan pertama bukan secara paksa.

Kapolresta Jayapura AKBP.Roberth Djoenso SH mengatakan, Polisi sudah berupaya melakukan berbagai langkah persuasif.

” Tindakan kami cukup persuasif, tapi kelihatannya mereka tidak menghargai hukum, ada kesan bahwa mereka menyepelekan dan memaksakan terus kehendak, dengan mengabaikan hukum yang berlaku di negara ini,” katanya.

Untuk itu, aparat gabungan terpaksa mengambil tindakan tegas, jika dibiarkan nantinya akan menurunkan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia.

Lanjut Roberth, tindakan-tindakan yang menyimpang terhadap hukum, maka akan berhadapan dengan hukum itu sendiri.

“Ya, karena kegiatan mereka tidak ada pemberitahuan secar resmi. Sehingga terkesan, mau seenak mereka saja. Saya tidak mau kegiatan seperti itu yang nanti berujung timbulnya bentrok antara masyarakat dan aparat gabungan. Nantinya, akan menimbulkan korban, baik dari masyarakat maupun aparat, apalagi kami punya tanggungjawab sebagai komandan untuk mengamankan wilayah dan menjaga keselamatan anggota juga masyarakat. Saya tidak mau ada benturan dilapangan, tapi jika terpaksa jika ada benturan, kami akan hadapi,” paparnya.

Kapolresta mengungkapkan dalam pengamanan terhadap rencana demo ini, pihaknya menurunkan 10 SSK, termasuk dari TNI.

Apalagi, imbuh Kapolresta, berdasarkan laporan anggota di lapangan dari kegiatan razia ternyata ditemukan adanya senjata tajam, ketapel dan lainnya.

“Ini sudah tidak benar dan saya pikir mereka ada rencana untuk melakukan perlawanan kepada aparat keamanan,” tandasnya.

Sementara Dandim 1701/Cenderawasi Letkol Kav AH Napoleon mengatakan, TNI memback up Polisi merupakan satu kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengkondusifkan situasi kamtibmas di wilayah kota Jayapura.

“ Dari TNI kami siapkan 4 SSK untuk mengantisipasi keadaan, yakni di perbatasan 1 SSK, untuk wilayah Kota Jayapura 2 SSK dan 1 SSK untuk wilayah Kabupaten Jayapura,” ujarnya kepada wartawan.

Lanjutnya, tindakan Polisi dengan mengamankan ketua panitia dan beberapa korlap lainnya cukup tepat. Sehingga dengan demikian demo yang tidak memiliki izin itu bisa dikendalikan, dan aktifitas masyarakat bisa berjalan normal kembali.

“ Kami terus lakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk mengejar aalah satu Korlap dari Keerom bernama Yuris Menanti,” tegasnya.

Sebab, kalau memang pendemo hendak melakukan demo damai sebaiknya dilakukan dengan cara damai pula. Tapi tindakan pendemo ataupun simpatisan dengan membawa beberapa sajam maupun ketapel, tulang kasuari dan batu yang ditemui saat dilakukan razia gabungan adalah tindakan yang tidak baik.

“ Maksudnya apa itu, apa itu namanya tindakan untuk demo damai. Berarti ada kelompok tertentu untuk membenturkan aparat keamanan dengan masyarakat,” kata dia.(bela/feri)

October 21, 2008 0