Semalam Aku Terjaga Sampai Ketika Fajar Pagi Bersinar
Sambutan Hangat Yang Aku Terima Adalah Kau Perempuan Penginspirasiku Selalu Menjadi Panutan Dalam Hidupku,
Kau Telah Mengakhiri Perjuanganmu Dibumi ini. Dengan Pergi Kealam Sana Untuk Beristirahat Dengan Tenang Dialam Baka.
Ternyata Semalam Aku Terjaga dan tidak bisa menutup mata ini karena kau Perempuan Hebat telah pergi Meninggalkan aku.
Semua Rencana kita akan aku bincang dengan siapa,,,, lagi?
Katanya kita akan bertemu kembali lagi untuk mengatur semua strategis dalam perjuangan Pembebasan Perempuan dari segala bentuk penindasan di atas tanah West Papua.
Kapan……?
Kapan….. ?
Ternyata Semua Itu Kata-kata Terakhir Yang Perna Engkau Sampaikan Padaku. 😭😭😭😭😭😭
Jujur aku tak sanggup Merangkai kata-kata kini aku tidak sanggup kawan.
Sisa Perjuangan Yang Engkau Tinggalkan ini akan kami teruskan Kawan.
Pada hari ini, Kamis 11 Januari 2018, Panglima Kodap III, Tenny Kwalik telah meninggal di Markas Komando Pertahanan Kalikopi, Timika, West Papua. Tenny meninggal pada pagi hari, setelah menderita sakit paru-paru basah selama seminggu.
Terima kasih atas cinta dan dedikasi tiada undur bagi tanah dan negeri West Papua, wahai pemilik Nemangkawi. Semoga spirit perlawanan melawan Freeport perampok, dan kolonialisme Indonesia, tinggal bertumbu dalam sanubari kami selamanya.
Sayang!
========
Tenny Kwalik diangkat menjadi PANGLIMA KODAP III, setelah Kakaknya Kelly Kwalik Di Bunuh Oleh DENSUS 88. TENNY Diangkat pada tahun 2012 sampai 2018 Hari ini kamis 11 Januari 2018.
Berikut sedikit Riwayat Hidup.
Nama : Theny Kwalik
T. T. L : Amungsa 19 Mei 1975
Pangkat : Brigjen TPN- PB
Jabatan : panglima KODAM III nemangkawi papua barat
Menjabat: panglima tahun 2012
Setelah Jenderal Germanus Onawame meningal.
Riwayat:
Pendidikan dasar hinga perwira diselesaikan di Tinta maya pusat latihan Kodam III Kalikopi, tahun 1990, saat itu Theny Kwalik umur 15 thn.
Setelah lulus langsung ditempatkan sebagai komandan di staf kodam III Kalikopi Timika pada thn 1990 – 1995.
Pada Thn 1996, Theny Kwalik pimpin operasih di mapenduma bersama Kakaknya Kelly Kwalik dan Daniel Kogaya Pimpinan Kodap Mapeduma atau KAB NDUGA Sekarang.
Pada Thn 1998 Then Kwalik dipercayakan sebagai pimpinan untk mengibarkan bendera di kampung jila. Pada Thn 1999/2000 Theny Kwalik Pimpin kibarkan bendera BINTANG FAJAR di tiga raya timika papua.
Pada Tahun 2002 Theny Kwalik diangkat menjadi komandan batalion pusat markas pusat kali kopi sampai tahun 2006.
Pada Tahun 2007-2011 diangkat menjadi komandan operasih kodam III Timika Papua.
Pada Tahun 2012 Theny Kwalik diangkat menjadi panglima Kodam III Timika Papua, sampai sekarang Kamis 11 Januari 2018, Tenny Kwalik Meninggal Dunia di Markas Pertahanan TPN-OPM Kali Kopi Timika.
Penyebab Kematian sakit Paru_Paru Basah, Alm. Theny Kwalik mengalami sakit paru-Paru basah selama 6 bulan lebih bertahan di markas kali kopi tanpa pengobatan medis. Dan akhirnya meningal dunia hari ini kamis 11 januari 2018 jam 14.15 wpb di markas pusat TPN-PB di kali kopi papua barat.
DiLaporkan dari Sekretariat Markas Pertahanan Kali Kopi Timika.
Jayapura, Jubi – Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika yang berkaitan dengan Indonesia, utamanya soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh tiga lembaga Amerika. Dokumen-dokumen itu menguak sejumlah telegram dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal pasca 1965.
Ketiga lembaga itu adalah National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), keduanya lembaga nirlaba, dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).
Satu dari sekian banyak dokumen telegram itu menguak penembakan orang tak bersalah yang dilakukan oleh tentara Indonesia pada periode Juni-Juli 1965.
Dokumen telegram bernomor kontrol 542A, tertanggal 15 September 1965 itu berkisah tentang kondisi di Irian Barat (Papua Barat) pada pertengahan September 1965, sebagaimana diceritakan oleh seorang misionaris Protestan Belanda yang melaporkan tentang dipenjarakannya seorang misionaris, Harold Lovestrand.
Isi telegram itu menyebutkan pada bulan Juni, aparat keamanan Indonesia telah mencegah sejumlah orang Papua yang berencana meninggalkan Papua menuju Australia dengan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh sejumlah orang Papua terkemuka saat itu di Manokwari. Kejadian ini diikuti dengan penangkapan sebagian besar pegawai sipil dan sejumlah fungsionaris daerah.
Telegram yang ditandatangani Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green itu, menjabarkan aksi pertama tentara Indonesia di Manokwari yang dikatakan brutal. Pada tanggal 26 Juni di salah satu bukit di Manokwari tiga orang tentara Indonesia yangs sedang menaikkan bendera merah putih, ditembak oleh kelompok orang Papua yang memberontak saat itu. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai penyerangan Markas Arfai oleh Permenas Ferry Awom.
Yunus Inauri, salah satu pelaku penyerangan markas Arfai itu dalam satu wawancaranya dengan Jubi mengatakan Permenas Awom adalah bekas anggota Batalyon Papua. Dia komandan Papua PVK pada jaman Belanda. Dia dan kawan-kawannya berontak karena pasukan Indonesia yang datang membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Inauri yang adalah seorang guru saat itu, mengatakan bila tentara Indonesia mendapati orang di jalan yang dinilai berperilaku aneh, maka mereka akan main pukul seenaknya, termasuk anak muridnya di sekolah. Permenas yang melihat keadaan tidak beres ini, bersama kawan-kawannya memukul tentara Indonesia yang bikin kacau. Bukan hanya baku pukul, baku tembak pun tak terelakkan. Situasi jadi ramai, masyarakat lari kocar-kacir. Permenas saat itu punya senjata yang selalu dibawa kemana-mana.
Setelah penembakan tiga tentara Indonesia itu, keesokan harinya tentara Indonesia menembaki setiap orang Papua yang terlihat dan banyak orang tidak bersalah jatuh tertembak di jalanan. Aksi penembakan semakin meluas di hari-hari berikutnya, namun kelompok Permenas Awom tidak pernah turun menyerang Manokwari.
Perlawanan kelompok Awom terus berlangsung hingga pasukan utama Indonesia didatangkan dari luar Manokwari. Dalam massa perlawanan ini, gencar beredar issu jika Papua merdeka, maka Belanda, Australia dan Amerika Serikat akan membantu dana pembangunan Papua.
Kasus Lovestrand
Lovestrand sendiri, dalam telegram tersebut disebut ditahan karena dikhawatirkan bisa menjadi korban penembakan. Sebab pada periode itu, orang-orang Papua yang menginginkan kemerdekaan memenuhi jalan, demikian juga aparat keamanan Indonesia.
Selain Lovestrand, seorang Pendeta Katolik asal Belanda bernama Vandenberg di Sukarnopura (nama Jayapura saat itu) juga ditahan tanpa alasan yang jelas.
Dalam blog NDC dikatakan kasus Lovestrand yang terjadi pada massa itu memberi tekanan signifikan terhadap hubungan AS – Indonesia. Sekretaris Rusk mendesak Duta Besar Green pada 29 Januari untuk melanjutkan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Subandrio. Percakapan yang dihasilkan tidak berlangsung sampai 9 Februari, di mana Duta Besar Green menemukan bahwa Jaksa Agung Indonesia mendapat pengakuan yang ditandatangani dari Lovestrand yang menyatakan bahwa dia tidak melaporkan bukti pemberontakan di Papua. Perantara lainnya terus mendesak Sukarno untuk membebaskan Lovestrand. Kedutaan Besar menyadari bahwa tekanan yang terus berlanjut pada Sukarno menciptakan lebih banyak masalah daripada kemajuan. Akhirnya, pada tanggal 18 Maret, Kedutaan Besar Indonesia mengindikasikan melalui telegram kepada Rusk bahwa Jaksa Agung Indonesia mulai memproses dokumen untuk mendeportasi Lovestrand.
Misionaris Belanda ini akhirnya dideportasi bersama keluarganya menggunakan pesawat KLM pada tanggal 23 Maret 2066.
Harold Lovestrand kemudian menulis tentang pengalamannya di Indonesia dalam buku Penyanderaan di Jakarta, yang diterbitkan oleh Moody Press pada tahun 1967. (*)
Jakarta – Riset Belanda soal kekerasan dalam perang kemerdekaan di Indonesia memunculkan kontroversi. Mereka bakal menyoroti periode Bersiap yang penuh kekerasan. Sejarawan dari Universitas Indonesia (UI) ini menolak penelitian yang diinisiasi tiga lembaga Belanda ini.
Penelitian itu bertajuk ‘Dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950’, menggunakan dana 4,1 juta Euro. Penelitian dimulai pada September ini.
“Saya dengan teman-teman angkatan ’45 menolak. Karena, borok itu mestinya dikompres biar adem. Tapi kalau dicutik pakai lidi, bisa bengkak,” kata sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein, saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/9/2017).
Dia telah merintis Yayasan Ermelo beranggotakan para veteran perang divisi Siliwangi. Mereka telah menjalin hubungan baik dengan veteran Belanda yang dulu juga berdinas di Indonesia dan bermusuhan dengan tentara Siliwangi.
Ketika Indonesia Dalam Agresi Belanda (Foto: Thecreatorsproject)
Terbentuknya yayasan itu diawali tahun 1996, sekitar 50 veteran Siliwangi berkunjung memenuhi undangan Belanda. Kemudian hubungan kedua veteran menjadi baik sebagai sesama mantan ‘wappen broeder’ alias sesama ‘pemanggul senjata’. Maka konflik masa lalu sebaiknya tak dikorek-korek kembali.
“Forgive but not forget, Bahasa Inggris-nya. Kami mengangagap masalah itu sudah selesai tapi kami tidak akan lupa,” tutur Rushdy.
Khawatir Soal Kemerdekaan hingga Papua
Namun penolakan Rushdy terhadap penelitian itu punya alasan yang lebih jauh. Ini menyangkut sejarah kemerdekaan Indonesia yang selama ini dipercayai benar adanya. Sejarah yang mapan ini bisa tergoyang oleh riset Belanda.
Belanda adalah negara yang punya banyak simpanan bukti-bukti sejarah Indonesia, ini bakal jadi senjata utama saat berhadapan dengan peneliti Indonesia. Bila borok itu terus dikorek, khawatirnya sejarah Indonesia bisa berubah. Soalnya, Indonesia kurang data bila hendak mempertahankan sejarahnya.
“Kita memiliki data banyak yang amburadul dan banyak hoax-nya. Tentu dalam penggarapan ini ya kita bisa kalah. Dan bisa-bisa kita akan menerima data-data yang mereka (Belanda) miliki. Akibatnya, sejarah Indonesia akan berubah nanti,” tutur Rushdy.
Pria usia 72 tahun ini mencurigai Belanda ingin kembali menegakkan pendapatnya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan 17 Agustus 1945 melainkan 27 Desember 1949. “Maksud mereka, itu yang mereka perjuangkan,” kata Rushdy.
Terlepas dari pandangan Rushdy ini, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot menerima kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945 lewat kehadiran dia pada upacara kemerdekaan RI pada 2005.
Kembali ke Rushdy, hubungan Indonesia dengan Belanda memang sarat dengan relasi ‘cinta dan benci’. Dua hal itu ada momentumnya masing-masing dalam catatan sejarah.
Bila sejarah masa dekolonisasi itu dibahas lagi oleh Belanda, maka hasil risetnya bisa melenceng ke mana-mana. Selain soal tanggal kemerdekaan RI, Belanda juga bakal mengungkit kembali hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diteken Mohammad Hatta pada 2 November 1949.
“Indonesia itu nakal katanya (Belanda), karena memutuskan hasil KMB secara sepihak dan meminta kembali Irian Barat. Dalam KMB, Irian tidak diputuskan sebagai wilayah Indonesia,” kata dia.
Indonesia dari tahun 1952 sampai ’60-an juga mengambil alih aset Belanda yang berkaitan dengan Irian Barat, dan semua perusahaan Belanda dijadikan BUMN. Ini bakal diungkit Belanda dalam langkah selanjutnya bila penelitian ini berhasil.
Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).
Penelitian terhadap masa dekolonisasi ini tak bisa dilepaskan dari karya Rémy Limpach berjudul ‘De Brandende Kampongs van Generaal Spoor (Kampung-kampung Jenderal Spoor yang Terbakar)’, juga karya Gert Oostindie berjudul ‘Soldaat in Indonesië (Serdadu di Indonesia)’. Para peneliti akan meneliti lebih lanjut klaim-klaim sejarah yang diajukan kedua karya tersebut.
“Sing wis yo wis (yang sudah berlalu biarlah berlalu),” ujar Rushdy. (dnu/ams)
Ilustrasi: Salah satu kapal perang Belanda yang tenggelam pada Pertempuran Laut Jawa 1942, tenggelam saat menghadang invasi Jepang ke Pulau Jawa. (Royal Navy Official Photographer)
Leiden – Tiga lembaga penelitian Belanda akan melanjutkan penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia. Penelitian ini berdana Rp 64,8 miliar dan dimulai bulan ini.
Sebagaimana diberitakan situs resmi Universitas Leiden pada 2 Maret 2017 dan diakses detikcom, Minggu (17/9/2017), penelitian ini bakal berlangsung sampai empat tahun ke depan.
Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).
Mereka menyebut dana yang dikucurkan sebesar 4,1 juta Euro. Bila dikonversi dengan kurs 17 Maret 2017 (1 Euro = Rp 14.334) maka itu sama dengan Rp 58.769.400.000. Bila dikonversi dengan kurs saat ini (1 Euro = Rp 15.814) maka itu sama dengan Rp 64.840.450.743.
Penelitian kolaboratif ini tak akan memeriksa sisi militer dari serjarah ini, namun juga bakal memeriksa aksi politik, administratif, serta hukum Belanda dan Indonesia pada masa-masa itu.
Pada akhir 2016, pemerintah Belanda sudah memutuskan untuk mempersiapkan penelitian komprehensif dan independen terhadap perang revolusi nasional Indonesia itu. Pada tahun-tahun belakangan, publikasi ilmiah dan karya jurnalistik bermunculan. Karya-karya itu menyebut Belanda menggunakan kekerasan struktural dan berlebihan selama konflik.
“Kita harus melihat baik-baik cermin masa lalu kita,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, saat mengumumkan proyek penelitian ini.
KITLV akan berkolaborasi dengan sejumlah universitas di Indonesia dan mengundang para peneliti Indonesia dalam berbagai sub-proyek penelitian ini. Riset baru ini sudah dimulai sejak 2012, diadakan oleh KITLV sebagai penelitian aksi militer Belanda di Indonesia periode 1945-1950.
Profesor Universitas Leiden Gert Oostindie telah bertahun-tahun melakukan lobi untuk menyelenggarakan penelitian ini. Dalam bukunya, ‘Soldaat in Indonesië’, dia menunjukkan dasar dokumen personal milik para tentara belanda, menunjukkan adanya kekerasan saat itu.
“Meski begitu, ada banyak hal yang kita tak pahami sepenuhnya,” kata Oostindie pada tahun lalu. “Misalnya konteks dari kekerasan. Bagaimana para politisi, pejabat, dan penegak hukum bereaksi?” imbuhnya yang puas dengan pengumuman kelanjutan penelitian ini.
Jakarta – Belanda melakukan riset terhadap kekerasan perang 1945-1950 di Indonesia. Namun seorang peneliti Belanda mengkritisi penelitian ini sebagai proyek yang bias kepentingan.
“Mereka meminta saya untuk bergabung dalam panel diskusi saat penelitian dimulai. Saya membuat catatan kritis, menurut saya ini adalah penelitian yang politis,” kata peneliti sejarah dari yayasaan ‘Histori Bersama’, Marjolein van Pagee, kepada detikcom, Minggu (17/9/2017).
Marjolein adalah pendiri yayasan Histori Bersama, kelompok yang memberi perhatian kepada sejarah Belanda dan Indonesia dari kedua perspektif. Peneliti yang sedang menempuh pendidikan master Sejarah Kolonial dan Global di Universitas Leiden ini pernah mewawancarai lebih dari 50 veteran perang Indonesia-Belanda, dilakukan sejak 2010.
Periode 1945 sampai 1946, ada pula yang menyebutkan 1945 sampai 1949, dikenal Belanda sebagai periode ‘bersiap’, diwarnai dengan kekerasan terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda. Periode bersiap ini dikenang orang-orang Belanda yang jadi korban kekerasan sebagai ‘periode kacau-balau’.
“Februari lalu, tiga institusi yang melakukan penelitian itu mengirimkan surat ke Pemerintah Belanda, memberitahukan tentang rencana mereka. Dalam surat itu, mereka menyatakan bahwa Bersiap akan menjadi bagian penting dalam penelitian,” tutur Marjolein.
Marjolein mengkritisi pertanyaan dalam penelitian ini yang hendak mengeksplorasi dampak psikologis para tentara Belanda yang jadi korban dalam periode bersiap. Pelaku kekerasan adalah para pemuda Indonesia.
“Daripada mempertanyakan bagaimana kekerasan orang Indonesia terhadap tentara Belanda. Kenapa tidak mempertanyakan bagaimana propaganda Belanda masih memengaruhi ide tentang perang di masyarakat (Belanda) masa kini?” gugatnya.
“Anda tahu, propaganda Belanda selalu mengatakan para pejuang kemerdekaan Indonesia itu cuma gerombolan ekstremis, rampok, dan sejenisnya,” imbuhnya.
Meski dia tidak menentang penelitian itu, namun dia merasa ada bias cara berpikir kolonial warisan masa lalu dalam masyarakat Belanda ketika memandang isu perang di Indonesia. Membahas periode bersiap mengarah kepada kesimpulan bahwa orang-orang Indonesia melakukan kejahatan perang kala itu.
“Kalian (pihak Belanda) bicara bahwa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda adalah pemerintahan yang sah! Mari kita mulai bicarakan pertanyaan: Apakah kolonialisme itu sah?” ujarnya sambil tersenyum.
Dia juga mempertanyakan kerjasama penelitian ini dengan para peneliti dari Indonesia. Dia mempertanyakan kenapa riset ini tak melibatkan Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) bernama Jeffrey Pondaag. KUKB memotori penuntutan pembayaran ganti rugi dari Belanda untuk keluarga korban perang. 2015, Pengadilan Tinggi Den Haag memerintahkan Belanda membayar ganti rugi untuk sejumlah keluarga korban perang kemerdekaan Indonesia tahun ’40-an.
“Tim riset ini sangat dekat dengan pemerintahan. Pemerintah memberi lampu hijau untuk riset ini juga terkait kasus dengan KUKB,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, tiga lembaga penelitian Belanda akan melanjutkan penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia. Penelitian ini berdana 4,1 juta Euro dan dimulai bulan ini hingga empat tahun mendatang.
Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD) bagian dari Akademi Kerajaan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Belanda, dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).
“Salah satu institusi, yakni NIMH, adalah bagian dari Kementerian Pertahanan (Belanda),” kata Marjolein.
Redaksi PMNews menerima satu surat dengan judul “Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika” dari Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi.
Lt. Gen. Tabi menyampaikan seruan Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa perjuangan Papua Merdeka saat ini telah memasuki era tidak menentu, dan ditakutkan akan berakhir dengan kegagalan. Persoalan utama kekhawatiran ini mengemuka karena para pemimpin di dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gagal mengalahkan egoisme pribadi demi kepentingan bersama Papua Merdeka.
Banyak pejuang Papua Merdeka baik yang sudah menjadi pahlawan maupun yang masih berjuang, telah dengan rela mengorbankan ego dan kepentingan pribadi, dan bersedia untuk mengorbankan nyawa demi kemerdekaan West Papua, akan tetapi sudah nyata selama sekian tahun bahwa orang West Papua yang berada di luar negeri, mengatas-namakan perjuangan Papua Merdeka, menyebut diri pejuang murni, menyebut diri pemilik perjuangan Papua Merdeka, telah menunjukkan kepada sekalian bangsa Papua, mereka telah gagal.
Kegagalan mereka yang pertama ialah mereka gagal membunuh ego pribadi mereka demi kepentingan bersama. Mana berpura-pura sanggup mereka mengalahkan NKRI, padahal mereka sendiri gagal mengalahkan ego pribadi adalah sebuah pembohongan publik, sikap tidak patriotik, tidak negarawan dan kekanak-kanakan.
Yang kedua, tidak hanya gagal mengalahkan ego pribadi masing-masing, tetapi selanjutnya mengacaukan perjuangan Papua Merdeka dengan secara terpisah, sendiri-sendiri menjalankan kegiatan kampanye atas nama Papua Merdeka secara sembarangan menunjukkan betapa jeleknya kinerja ULMWP sejauh ini dan merugikan bagi bangsa Papua. Mereka tidak serius menanggapi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Tanah Papua, tetapi sibuk dengan agenda-agenda titipan orang Barat, LSM asing, kepentingan non-Papua, dengan menghadirkan banyak isu yang aneh-aneh.
Menanggapi situasi tidak menyenangkan ini, maka dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP, diserukan kepada para pemimpin dan pengurus ULMWP agar segera:
mendirikan dan mengumumkan kepada dunia Kantor ULMWP di Honiara atau Suva atau Port Vila atau Port Moresby;
Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ULMWP agar segera pindah ke dan tinggal di Kantor Pusat ULMWP, bukan di Amerika Serikat, bukan di Inggris;
semua pernyataan yang keluar, kegiatan yang dilakukan dipusatkan di Kantor Pusat ULMWP, dan menghapus dan menghentikan semua kampanye-kampanye di luar dari wadah ULMWP;
menghormati negara Repbulik Vanuatu dan Solomon Islands yang telah mengangkat diplomat secara khusus untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan bangsa Papua di forum regional dan internasional, agar ULWMP tidak berhubungan langsung dengan lembaga atau negara-negara di dunia, tetapi selalu menggunakan para diplomat resmi yang sudah ada;
menyusun dan mengumumkan apa itu ULMWP, apa aturan main ULMWP, masa jabatan pengurus ULMWP, dan sebagainya. Hentikan menjadikan ULMWP sebagai sebuah LSM, hormati lembaga ini dan perlakukan dia sebagai sebuah embrio pemerintahan Negara Republik West Papua.
Kalau tidak, TRWP sebagai organisasi perjuangan gerilya di Rimba New Guinea yang telah berjuang sejak dulu untuk kemerdekaan West Papua, jah sebelum kehadiran ULMWP, akan menarik dukungan dari ULMWP dan selanjutnya akan mengatur langkah-langkah sendiri menurut hitungan sendiri, demi mempercepat kemerdekaan West Papua.
Lt Gen. Amunggut Tabi, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi Wset Papua (TRWP) lewat kurir menyampaikan Surat tulisan tangan berjudul
“Sandiwara Papua Merdeka: Di Luar Bicara Papua Merdeka, DI Dalam Bicara Indonesia I Love You!” dan menyatakan “Bagi yang kawin dengan Orang NKRI, stop bicara Papua Merdeka!, karena itu secara adat artinya mengutuk diri sendiri, dan mengutuk perjuangan suci ini.”
Tabi melanjutkan dengan menyebut beberapa hal bahwa dalam adat orang Koteka, dan manusia Papua pada umumnya, kalau Anda berjuang melawan suatu individu, keluarga, atau marga atau suku, mereka tidak biasa ambil barang dari pihak lawan, mereka tidak biasa bersekutu dengan anak-anak atau isteri dari pihak lawan. Kekudusan dalam perjuangan pertama-tama ditandai dengan “tidak mengambil perempuan dan barang dari pihak lawan”. Tabi mengatakan,
Tetapi sekarang apa yang terjadi dalam perjaungan Papua Merdeka? Kita kawin dan otomatis bunuh ras Melanesia, baru kita bicara Papua Merdeka demi ras Melanesia. Siapa pembunuh ras Melanesia? Siapa yang harus kita lawan?
Dalam perjuangan Papua Merdeka sudah banyak hal aneh yang terjadi. Pertama, orang bicara Papua Merdeka tetapi NKRI juga memeluk-mesra mereka siang malam mereka hidup bersama NKRI. Kedua tokoh Papua bicara Papua Merdeka tetapi diundang ke dalam jamuan-jamuan makan kenegaraan NKRI. Ketiga, orang Papua bicara Papua Merdeka, demi menyelamatkan ras Melanesia, tetapi oknum yang bicara Papua Merdeka sendiri adalah pembunuh ras Melanesia.
Apalagi? kata Tabi?
Kalau isteri orang NKRi itu sering keluar-masuk ke Jawa, lalu pulang ke luar negeri, dan suaminnya yang berbangsa Papua terus pura-pura bicara Papua Merdeka, maka kita sudah jeals-jelas mempermainkan aspirasi Papua Merdeka.
Perjuangan ini sudah memakan nyawa hampir jutaan nyawa orang Papua, jangan dipermainkan oleh oknum-oknum menamakan diri pemimpin bangsa Papua tetapi adalah pembunuh ras Melanesia.
PMNews selanjutnya telah menulis surat balik dan memintakan Gen. Tabi menyebutkan saja nama-nama orang yang dimaksud, walaupun PMNews sudah bisa menduga-duga.
Dalam catatan penutup, Tabi mengatakan,
Kasih tahu Benny Wenda, Buktar Tabuni, Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek, John Rumbiak dan sebagainya, bahwa orang Papua yang kawin dengan orang Indonesia adalah kutukan bagi ras Melanesia, kutukan yang mematikan bagi ras ini. Mereka secara jeals dan pasti tidak layak berjuang untuk ras yang mereka sendiri secara pribadi bunuh dalam keadaan sadar. Ini laknat!
Dari surat ini PMNews mencatat bahwa sejak berdirinya PMNews memberitakan kebenaran, yaitu bukan kebenaran orang Papua, bukan kebenaran orang Indonesia, bukan kebenaran oknum dan pihak siapapun, tetapi “kebenaran itu sendiri secara terbisah di dalam dirinya sendiri” oleh karena itu, kalau surat ini berisi “kebenaran dimaksud”, maka Tanah Papua tahu, dan akan menapis siapa pembunuh ras Melanesia yang bermulut domba, dan siapa pendukung dan pelestari serta pejuang untuk ras Melaensia.
Bookstore owners, writers, authors, family, friends and a group hopeful of West Papuan independence squeezed into the Women’s Bookshop in Ponsonby last night to celebrate the work of young New Zealand author Bonnie Etherington and her novel The Earth Cries Out.
Not only is the novel being celebrated and praised for Etherington’s mastery of the written word, but because of its ability to make the public more aware of life in West Papua, a region controversially ruled by Indonesia since the 1960s.
Pacific Media Watch editor Kendall Hutt (left) with author Bonnie Etherington. Image: Del Abcede/PMCPacific Media Watch editor Kendall Hutt (left) with author Bonnie Etherington. Image: Del Abcede/PMC
Plagued by media freedom and human rights violations, many media freedom and human rights organisations and several Pacific nations have condemned the widespread arrests and imprisonment of West Papuans for non-violent expression of their political views.
These are issues Etherington herself acknowledged speaking with Asia Pacific Report earlier this week, saying she wanted to show readers West Papua’s rich and diverse history, not only its complex political situation.
“I really wanted to show multiple sides of West Papua because it is so often forgotten or stereotyped by the rest of the world.”
This is something those who have already read The Earth Cries Out praise.
Harriet Allan, fiction publisher for Penguin Books New Zealand, commended Etherington in a speech on her ability to provide insight into West Papua through the eyes of a child, that of female protagonist Ruth.
“As Ruth bears witness to what she sees, we too start to hear the voices that have been silenced by politics, sickness, violence and poverty.”
Like Ruth, we come away with a greater understanding of this country and its diverse people and also of ourselves and the bonds of love and friendship.”
‘Shed some light’
Although she has not had the chance to read her sister’s entire novel, Etherington’s younger sister, Aimee, says what she has read is very similar to how she and her sister experienced West Papua.
“With the descriptions, I felt like I was back there. She’s done a really good job of capturing how it feels, I guess.”
Aimee Etherington says she hopes her sister’s novel spreads awareness of West Papua.
“Most people that I’ve spoken to don’t really know that it exists, so it will be good to shed some light as to what’s going on there and, I guess, giving a bit of insight on how as New Zealanders and Australians we can actually do something about it.”
‘Almost experiencing it’
Like Harriet Allan, Women’s Bookshop owner Carol Beu loved Ruth’s voice.
“I think becoming aware of the situation in Papua through the eyes of this child, Ruth, is really quite special”, Beu told the audience.
“The way it’s revealed, it’s fascinating.”
Beu admits this was also “quite shocking”, due to Etherington’s ability to place the reader in the moment.
“You’re almost experiencing it.”
Penguin fiction publisher Harriet Allan (left) with author Bonnie Etherington. Image: Del Abcede/PMC
Bea also acknowledged those in the audience who were supporting the book on more of a political level, such as West Papua Action Auckland spokesperson Maire Leadbeater.
Bea told those gathered she found the politics of The Earth Cries Out “quite astonishing and wonderful”.
“It’s a book that makes you angry in many ways on a political level.”
Leadbeater herself, however, says she is looking forward to reading the novel.
Mister Pip comparisons
“I think looking at countries through a literary perspective can be very helpful at times. I can’t help thinking of the book Mister Pip, about Bougainville and how amazingly helpful that was I think in terms of people understanding the conflict.
“It’s done in a fictionalised way but it’s true to the situation, so I’m picking from what I’ve heard about the book it may achieve that as well.”
Leadbeater is not the only one to draw comparisons with Lloyd Jones’ Mister Pip, however.
Tony Moores, owner of bookstore Poppies in Remuera, reached a similar conclusion.
“This is not Mister Pip, but the issues it deals with are quite similar, from a different perspective.”
Powerful, shocking
The Creative Hub founder, John Cranna, who also noted ties with Mister Pip, praised Etherington on her talent after listening to several excerpts read by Allan and Etherington herself.
“For such a young writer to be writing about such dramatic and shocking events, and to be pulling it off, is quite an achievement.
To write about violent death is … very hard in a reserved, powerful way, but she certainly did that very well.
Publicity of Etherington’s novel continues this week in Palmerston North.
Pernyataan disampaikan oleh Hon. Ronald K Warsal (MP)
Menteri Hukum dan Pengembangan Masyarakat, Republik Vanuatu
Sesi Ke 34 Dari Dewan Hak Asasi Manusia 1 Maret 2017, Jenewa, Swiss
Bapak Presiden Mulia, Distinguished Delegasi Hadirin sekalian. Republik Vanuatu sangat senang untuk mengatasi pertemuan ini.
Hari ini, saya berbicara atas nama kedua Vanuatu dan enam negara lain di kawasan kami Pasifik: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon
Bapak Presiden, kami tujuh negara telah datang bersama-sama hari ini – dan dalam pernyataan tertulis bersama terpisah – untuk menarik perhatian para anggota terhormat dari Dewan HAM PBB untuk situasi makam di Papua Barat.
Bapak Presiden, khusus, kita fokus perhatian Anda pada sejumlah pernyataan terbaru oleh pemegang mandat dari Dewan ini tentang pelanggaran Indonesia yang serius pada hak asasi manusia orang asli Papua:
• Surat bersama yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;
• Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat;
• Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat;
• Pelapor Khusus tentang luar hukum, atau sewenang-wenang;
• Dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman.
Kami juga menarik perhatian ke rekening lain dari kekerasan negara Indonesia di Papua Barat, termasuk:
• Komunikasi dari Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengacu pada pembunuhan dan penangkapan dari Papua;
Banyak laporan terdokumentasi dengan baik eksekusi di luar hukum aktivis dan penangkapan, pemukulan dan penembakan fatal demonstran damai, termasuk siswa SMA;
Dan laporan kekerasan yang terus-menerus terhadap perempuan Papua.
Kami mencatat bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia dalam tiga bidang utama dari Papua Barat: Wasior, Wamena, dan Paniai. Komisi menggambarkan set kasus di dua tempat pertama sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dihukum di bawah hukum Indonesia dan internasional.
Kami ingin lebih menyoroti aspek lain yang luas dari pelanggaran hak asasi manusia – kebijakan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade dan berlanjut sampai hari ini dari migrasi non-penduduk asli Papua untuk Papua Barat, mengarah ke penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.
Bapak Presiden, sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah, bagaimanapun, tidak bisa membatasi atau menghentikan berbagai pelanggaran luas. Baik memiliki bahwa pemerintah mampu memberikan keadilan bagi para korban. ada juga telah tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran ini oleh pemerintah Indonesia, yang, tentu saja, tanggung jawab langsung dan akuntabilitas utama.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia secara konsisten telah dapat menyampaikan laporan yang diperlukan periodik manusia yang tepat dan ulasan, yang merupakan norma internasional penting dimana sekretariat PBB dan anggota negara memantau hak asasi manusia di seluruh dunia. Penilaian yang ditulis sangat penting untuk mengidentifikasi dan menghapus penyiksaan, diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya.
Bapak Presiden, dalam terang pelanggaran ini dan kelambanan pemerintah Indonesia, kita sebut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menghasilkan laporan konsolidasi dari situasi aktual di Papua Barat.
Laporan Komisaris Tinggi perlu mempertimbangkan informasi dalam Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, serta laporan dari organisasi internasional dan regional lainnya dan organisasi non-pemerintah.
Laporan ini juga harus rinci berbagai hak di bawah Bill Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi terkait, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
Dan laporan harus membuat rekomendasi untuk tindakan segera untuk menghentikan pola pelanggaran HAM seperti yang dibuktikan oleh banyak Prosedur Khusus dan badan-badan lain disebutkan sebelumnya.
Akhirnya, kami meminta kerjasama penuh dan dicadangkan dengan Komisaris Tinggi dalam pemenuhan mandat ini, termasuk penyediaan oleh pihak berwenang Indonesia akses lengkap untuk setiap orang di Papua Barat yang dianggap tepat untuk memenuhi dalam penyusunan laporan ini.
Bapak Presiden, seperti yang saya tutup, kami percaya bahwa tantangan dari Papua Barat harus dibawa kembali ke agenda PBB.
Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk mengekspresikan pandangan saya di forum ini. Panjang Allah Yumi Stanap. Dalam Tuhan kita berdiri. Terima kasih.
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights CouncilVanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights CouncilVanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights CouncilVanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
😭
Papua Merdeka News 