Asal-Usul “Rakyat bersatu, tidak bisa dikalahkan!”

Anda sering mendengar pekikan “Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan!”. Pekikan ini sering diteriakkan di berbagai aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi protes.

Dari mana datangnya pekikan itu?

“Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan!” berasal dari sebuah lagu perjuangan di Amerika latin: “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi: “The people united will never be defeated”.

Lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” diciptakan oleh seorang komponis revolusioner Chile, Sergio Ortega. Dia adalah pendukung gerakan sosialis dan komunis. Dia juga anggota sebuah gerakan kebudayaan bernama Nueva Canción Chilena (nyanyian baru).

Sergio memang kerap menciptakan lagu-lagu revolusioner. Dia juga yang membuat lagu kampanye Salvador Allende, seorang sosialis yang menang pemilu di Chile, tahun 1971. Lagu itu diberi judul “venceremos” (Rakyat pasti menang).

Lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” kemudian dinyanyikan dan dipopulerkan oleh grup musik kerakyatan Chile, Quilapayún. Quilapayún juga menjadi bagian dari gerakan kebudayaan Nueva Canción Chilena.

Lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” sangat populer di tahun 1970-an. Terutama saat kampanye untuk memenangkan kandidat sosialis Salvador Allende. Musisi-musisi Nueva Canción, seperti Quilapayún, Inti-Illimani dan Victor Jara, mempopulerkan lagu ini tengah-tengah aksi protes, kampanye politik dan di tengah-tengah aksi turba (turun ke bawah).

Nueva Canción sendiri berkontribusi besar dalam memenangkan Allende di pemilu Chile 1970. Para musisi kerakyatan Chile mengusung baliho besar bertuliskan: tidak ada Revolusi tanpa lagu-lagu.

Tidak mengherankan, ketika Allende dikudeta oleh Augusto Pinochet di tahun 1973, musisi kerakyatan turut dikejar-kejar oleh aparat Gestapo rezim Pinochet. Ada yang dibunuh, seperti musisi Victor Jara dan Pablo Neruda. Sementara yang lain, seperti Quilapayún dan Inti-Illimani, terpaksa menjadi eksil di luar negeri.

Di bawah kediktatoran Pinochet, lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” menjadi lagu perlawanan. Eksil-eksil Chile di luar negeri juga kerap menyanyikan lagu ini. Inti-Illimani berkontribusi besar dalam mempopulerkan lagu ini ke seantero dunia melalui tur-tur musik mereka.

Di Portugis, di masa Revolusi Bunga tahun 1974, musisi revolusioner menciptakan lagu berjudul Portugal Ressuscitado. Lagu yang ditulis oleh Pedro Osario dan Jose Caslos Ary dos Santos itu punya lirik: Agora o Povo Unido nunca mais será vencido (sekarang Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan).

Di Iran, selama revolusi melawan kediktatoran Rezim Reza Fahlavi, kaum revolusioner menciptakan lagu berjudul “Bar Pa Khiz” (Bangunlah!). Lagu ini mengadopsi lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”, sekalipun dengan lirik agak berbeda.

Di Filipina, semasa perjuangan melawan kediktatoran Marcos, kaum revolusioner juga mengadaftasi lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” ke dalam lagu perlawanan berjudul Awit ng Tagumpay atau “lagu kemenangan”.

Di tahun 1975, komposer Amerika Serikat Frederic Rzewski menciptakan memainkan lagu ini ke dalam 32 variasi piano. Kali ini diberi judul “The people united will never be defeated”.

Di Indonesia, selama perjuangan melawan kediktatoran Orde Baru, aktivis pro-demokrasi menggunakan “Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan” sebagai yel-yel aksi. Dan menjadi yel-yel perjuangan hingga ini.

Raymond Samuel

September 8, 2016 0

Federasi Uskup Pasifik Minta Papua Tidak Dihambat Masuk MSG

Para Uskup Pendukung Papua Merdeka — Dari kiri ke kanan, Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta,Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowombia, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Vila, John Bosco Baremes SM, (Foto: Chatolic Outlook)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Enam uskup yang tergabung dalam Komite Eksekutif Federasi Konferensi Uskup Katolik se-Oseania menyerukan agar pemerintah mana pun tidak menghambat keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Menghambat keinginan itu, menurut mereka, akan melukai hati semua rakyat Melanesia. MSG, demikian pernyataan itu, adalah tempat alami kolaborasi dan potensi saling memahami yang lebih dalam di antara sesama rakyat Melanesia.

Keenam uskup tersebut bertemu di Port Moresby, Papua Nugini, dan mengeluarkan pernyataan tersebut pada 22 Agustus, sebagaimana dilansir dari catholicoutlook.org. Keenam uksup itu adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta, Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowoomba, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Billa, John Bosco Baremes SM. Keenamnya datang dari negara-negara Australia, Selandia Baru, Papua Nugini,Kepulauan Solomon dan CEPAC.

Menurut Wikipedia, Oseania (Oceania) adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya.

Dalam artian sempit Oseania meliputi Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk dari Maluku sampai Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur; namun terkadang Jepang dan Kepulauan Aleut dianggap masuk dalam kelompok Oseania.

Sebagian besar wilayah Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timor Leste adalah negara yang memiliki perbatasan darat, di mana keduanya berbatasan dengan Indonesia.

Oleh karena itu, tidak terlalu salah apabila para uskup yang bertemu ini dikatakan merupakan wakil dari umat Katolik di Pasifik.

“Kami datang dari banyak negara bangsa kepulauan yang tersebar di seluruh Pasifik,” demikian pernyataan mereka.

“Kami sangat senang berada di sini di PNG dan telah menikmati keramahan yang sangat indah dari bangsa yang hidup ini. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Yang Terhormat Powes Parkop, gubernur Port Moresby, dan kami semua mengucapkan selamat kepadanya dan dorongan bagi pengembangan kota ini dan komitmennya untuk keadilan, integritas dan layanan dalam kepemimpinan sipil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Meskipun kami datang dari beragam budaya dan daerah, sebagai rohaniawan dan gembala hati kami bersatu dalam keinginan untuk mencari apa yang terbaik bagi manusia dan kebaikan bersama bagi masyarakat apapun. Lebih jauh, kami mengikuti contoh dari Paus Fransiskus, imam kita, yang mendorong kita untuk melihat dunia bukan sebagai pasar global, tetapi sebagai rumah universal.”

Menurut pernyataan itu, tahun lalu para uskup telah mendesak pemerintah dan kalangan bisnis untuk mendukung inisiatif Paris COP21 menangani isu-isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Mereka mengatakan berbesar hati melihat bahwa Pemerintah PNG telah mengesahkan UU yang baru dan setuju untuk menerapkan strategi inisiatif itu.

Pada pertemuan kali ini, keenam uskup itu mengatakan mereka memfokuskan diri pada isu tentang Papua. Dalam hemat mereka, rakyat Papua mencari apa yang dicari oleh setiap keluarga dan kebudayaan, yaitu penghormatan terhadap martabat pribadi dan komunal, kebebasan berekspresi bagi aspirasi individu serta hubungan bertetangga yang baik.

“Batas politik tidak pernah dapat membatasi atau mengontrol hubungan etnis dan kami mendesak pemerintah untuk mendukung keinginan rakyat Papua (Barat) untuk berpartisipasi penuh dalam Melanesian Spearhead Group (MSG),” demikian pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, keenam uskup mengatakan mendukung deklarasi lintas iman pada tahun 2003 Papua Tanah Damai.

“Menghalangi partisipasi rakyat Papua di MSG adalah luka di sisi semua rakyat Melanesia. Untuk Papua (Barat), MSG adalah tempat alami kolaborasi dan potensi sumber pemahaman yang lebih dalam,” kata pernyataan itu.

Keenam uskup juga mengucapkan terimakasih atas bantuan pemerintah Indonesia dalam membuat kemungkinan kunjungan uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon ke Jayapura belum lama ini, untuk bertemu dengan kolega sesama uskup di Papua Barat.

“Kunjungan tersebut selalu untuk menciptakan perdamaian,” kata mereka.

Sejak tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah berupaya untuk diterima di MSG, sebagai perwakilan dari rakyat Melanesia di Papua. Pada tahun 2015, ULMWP mendapat status sebagai peninjau.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mengklaim mewakili rakyat Melanesia yang menjadi warga negara Indonesia, yang tersebar di pulau-pulua Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Indonesia telah memperoleh status associate member di MSG pada tahun 2015.

Pertengahan Juli lalu, aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG ditunda, dengan alasan masih perlu adanya penyempurnaan kriteria keanggotaan MSG. Keputusan atas aplikasi itu dijadwalkan akan diambil pada pertemuan pemimpin MSG pada September ini Vanuatu.

Menurut Amena Yauvoli, direktur jenderal MSG, kepada tabloidjubi.com, pengajuan aplikasi untuk menjadi anggota penuh sejauh ini hanya dilakukan oleh ULMWP, sementara Indonesia tidak mengajukan aplikasi kepada Sekretariat MSG.

Indonesia selama ini menganggap ULMWP merupakan kelompok separatis.

Penulis: Eben E. Siadari 09:15 WIB | Rabu, 24 Agustus 2016

August 26, 2016 0

Benny Wenda documentary to screen on TV Down Under

The Road to Home, an award-winning feature length documentary about British-based West Papuan human rights campaigner Benny Wenda will be screening on Australian television from this November.

An agreement has been reached with SBS’s NITV channel for the film to screen 80 times over the next 3 years, starting from November 1.

Produced and directed by British filmmaker Dominic Brown, the film includes footage from Wenda’s first official overseas tour to the US, Australia, New Zealand and Papua New Guinea in 2013, and provides a rare insight into his campaigning work and family life.

Wenda was denied the opportunity to speak at New Zealand’s Parliament on that visit, but he is due back in New Zealand later this month.

He is expected to get a much warmer welcome this time as the West Papuan self-determination issue has had greater international exposure in the media in the past two years.

August 5, 2016 0

Surat Terbuka Kepada Sri Sultan Hamengkubuwana X

Surat Terbuka

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

untuk Sri Sultan Hamengkubuwana X

Kepada Yth. Sri Sultan Hamengkubuwana X

di Tempat

Salam sejahtera, dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kami selalu diberi perlindungan yang tak terhingga. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terimakasih kepada Bpk. Sri Sultan Hemangkubuwono X yang telah membuka hati untuk memberikan tempat bagi kami mahasiswa Papua untuk mengemban ilmu di kota studi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tak lupa juga kami ucapan terimakasih kami kepada rakyat Jogja yang sudah menjadi bagian dari kami.Apa kabar, Pak? Apa kabar Keraton? Apa kabar Jogja? Berharap bapak selalu dalam keadaan sehat-sehat, juga untuk Jogja istimewa selalu ‘cinta damai'(?) dan ‘anti premanisme'(?). Oh, iya, Pak, surat ini kami buat untuk merespon pernyataan bapak beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya kami minta maaf, Pak, surat ini kami keluarkan secara terbuka. Alasannya simple, sangat tipis kemungkinan kami yang hanya mahasiswa Papua bisa bertemu dengan Bapak.

Berhubung, peryataan Bapak di media online republika.co.id tgl 19 Juli 2016, 16:43 WIB, “Separatis tak Punya Tempat di Yogyakarta”. Juga pernyataan Bapak pada 20 Juli 2016. Tempo.co 20 Juli 2016 18:34 WIB “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik”. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.”

Kami melihat dari pernyataan tersebut sudah tentu mengarah pada kami, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai organisasi massa mahasiswa Papua. Maka kami ingin merespon sedikit dari pernyataan Bapak di atas melalui surat terbuka ini. Tidak perlu lagi kami menjelaskan apa itu Aliansi Mahasiswa Papua dan apa tujuan perjuangan AMP. Karena AMP sudah tidak asing lagi di telinga Bapak, juga di seluruh rakyat Yogyakarta dan Indonesia.Melihat pernyataan di atas, Sultan sebagai gubernur sekaligus raja Jawa telah melakukan rasialisme terhadap mahasiswa Papua, lebih khusus soal konteks separatisme dalam bentuk hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Juga Sultan sebagai pimpinan di Jogja melakukan pengalihan isu dengan isu rasialisme sebagai jalan masuknya para pemodal-pemodal di Yogyakarta, misal Kulon Progo terkait Bandara, petani di Bantul dan pembangunan hotel-hotel di Sleman, Yogyakarta.

Perlu kami tegaskan di sini, tentang status kami. Status kami hanya Mahasiswa, Pak, hanya mahasiswa. Toh, sekali lagi, Pak, hanya mahasiswa: Bukan separatis, sepeeti yang Bapak maksudkan. Setidaknya Bapak harus menjelaskan bentuk-bentuk separatis dan kesamaanya dengan mahasiswa. Jika Bapak memberikan diktum kepada kami sebagai separatis, sama halnya Bapak memberikan stigma (separatis) kepada rakyat Yogyakarta Kab. Kulon Progo yang memperjuangankan lahanya dari penggusuran guna pembagunan bandara Temon, Kulon Progo. Pak, sekali lagi kami hanya mahasiswa, sudah tentu tugas mahasiswa berat, Pak. Selain belajar di kampus kami juga dituntut untuk harus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, memperjuangkan keadilan sejati dan kemerdekaan yang hakiki bagi rakyat Papua Barat yang sedang dijajah oleh kapitalisme dan pemerintahan Indonesia sebagai agennya.

Kemudian, pernyataan Bapak tentang “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.” Pak, bukankah Indonesia negara demokrasi ke-III terbesar di dunia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Amat jauh berbeda dengan sistem kerajaan-kesultanan. jika Bapak menggunakan kekuasaan sebagai raja jawa untuk membungkam kebebasan berekspresi di muka umum sama halnya Bapak tidak mengakui NKRI sebagai negara demokrasi, demokrasi itu tidak muncul begitu saja, Pak, demokrasi direbut dan diperjuangkan, bahkan dengan pertumpahan darah. Sejarah gerakan rakyat 1998, mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi menggulingkan rezim otoriter Soeharto yang anti dengan demokrasi, banyak korban juga yang berjatuhan dan hilang tak ditemukan.

Bayangkan, Pak! Rakyat Papua Barat yang saat ini memperjuangkan hak-hak demokratiknya selalu saja diperhadapkan dengan moncong senjata, penangkapan, pemenjaraan, penyikasaan, terror intimidasi, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Papua Pengeksploitasian sumber daya alam tidak pernah berhenti, yang kemudian mengakibatkan ribuan hektar tanah rakyat Papua hilang dirampas kapitalis dan korporasi Imperialisme. Pertanyaannya, apakah kami, mahasiswa Papua yang bagian dari rakyat Papua akan tinggal diam dan membiarkan penderitaan rakyat terus terjadi? Tidak! Selama status kami masih mahasiswa, kami tidak akan pernah diam dan berhenti melihat rakyat Papua dan alam Papua dihancurkan oleh manusia bertangan besi yang rakus dan durjana.

Pak, kami sadar bahwa kami juga manusia, sama dengan manusia lainnya, kami sadar bahwa kami juga manusia bebas yang punya hak untuk mengatur hidup di atas bumi Papua Barat. Pak, kami tidak hanya di Yogyakarta, kami ada di Solo, kami ada di Semarang, kami ada di Surabaya, kami ada di Bali, kami ada di Bandung, kami ada di Bogor, juga kami ada di pusat kota pemerintahan negara, Jakarta, dan di Papua, kami berlipat ganda. Di tempat dimana kami berada, kami akan terus memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat, hingga tercapainya kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang hakiki.

Sekian surat ini kami buat, atas perhatian Bapak, dan demi kelancarannya aktivitas demokrasi bagi kami dan rakyat Yogyakarta, kami ucapkan salam erat!

Colonial Land, 24 Juli 2016

Pimpinan Komite Pusat

Aliansi Mahasiswa Papua

[KP-AMP]

Jefry Wenda Adhen Dimi

Ketua Sekertaris

July 25, 2016 0

Pernyataan Sikap KPP Yogyakarta Terkait Kondisi HAM Mahasiswa Papua di Yogyakarta

Pernyataan Sikap Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta Atas Tindakan Represi Polisi dan Kelompok Reaksioner terhadap Rakyat Papua dan PRPPB di Yogyakarta, 15 Juli 2016

Dalam rangka 47 tahun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang jatuh pada tanggal 14 Juli, sekaligus bertepatan dengan pembahasan status The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota tetap di Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tanggal 13-15 Juli 2016. PRPPB berencana melaksanakan agenda untuk memperjuangkan tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat, yakni berupa: Panggung Budaya (13 & 14 Juli 2016), Mimbar Bebas (14 Juli 2016), Aksi Massa (15 Juli 2016), serta Ibadah dan Bakar Batu (16 Juli 2016). Namun, rangkaian agenda tersebut kemudian mendapatkan represi besar-besaran dari aparat negara yang menggandeng kelompok-kelompok reaksioner.

Kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap rakyat Papua melalui aparat negara tak berujung hingga saat ini. 15 Juli 2016 tindak penyerangan terhadap ruang demokrasi yang diiringi dengan tindakan rasisme serta kriminalisasi terhadap rakyat Papua di Yogyakarta dan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) merupakan bukti bahwa negara masih terus-menerus melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Namun, kali ini aparat negara di Yogyakarta menggandeng kelompok reaksioner seperti FKPPI, Laskar Jogja, Pemuda Pancasila, dan Paksi Katon untuk menyerang rakyat Papua dan PRPPB di asrama Kamasan I Yogyakarta.

Di Yogyakarta, bukan hanya kali ini negara melakukan penyerangan ruang demokrasi dan tindak kekerasan terhadap rakyat Papua dan agenda-agenda yang berkaitan dengan isu Papua. Beberapa kali asrama mahasiswa Papua mengalami pengepungan, antara lain pada Panggung Budaya bulan April 2016, 14 Juni 2016, lalu 1 Juli 2016.

Selain mengepung asrama mahasiswa Papua, aparat kepolisian juga berulang kali melakukan represi, antara lain pada aksi mimbar bebas Aliansi Mahasiswa Papua tanggal 2 dan 30 Mei, dan aksi tanggal 16 Juni 2016. Ini belum termasuk berbagai hambatan administratif yang dibuat sesuka hati polisi, seperti menyatakan aturan bahwa pemberitahuan aksi harus dilakukan 7 hari sebelum aksi.

Penganiayaan, penangkapan paksa, dan kriminalisasi terhadap massa aksi yang dilakukan oleh polisi dan kelompok reaksioner jelas merupakan bentuk kekerasan sistematis yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyat Papua dan PRPPB pada tanggal 15 Juli 2016 di Yogyakarta. Polisi membiarkan kelompok reaksioner menyerang asrama mahasiswa Papua dengan lemparan batu dan berusaha menjebol pagar sembari terus melakukan tindakan rasis seperti meneriakkan kata-kata rasis “anjing”,“monyet” dan “babi”. Polisi juga melakukan operasi pencegatan kendaraan bermotor di sepanjang jalan Timoho dan Tugu bagi pengendara yang terindikasi rakyat Papua.

Apa yang terjadi menimpa rakyat Papua baik di tanah Papua maupun di luar wilayah Papua tak luput Perempuan menjadi korban bahkan yang paling merasakan dampaknya.

Perempuan Papua adalah korban kekerasan ganda negara. Dalam lapis pertama perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berupa perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual dan terkait penggunaan alat kontrasepsi (KB) serta percobaan perkosaan. Dalam lapis kedua, perempuan mengalami kekerasan non seksual seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan/penembakan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, pengungsian, perusakan dan perampasan harta benda. Kekerasan yang dilakukan berbentuk fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau didukung oleh aparat negara.

Kami menolak lupa, kekerasan oleh negara yang sudah terjadi sejak Perang Dunia Kedua, Pemerintah Belanda dan aneksasi pemerintah Indonesia melalui operasi militer sejak tahun 1961 hingga sekarang. Pada tahun 1963-2009 saja, negara telah melakukan kekerasan terhadap 138 perempuan Papua dengan 52 kasus perkosaan, 24 kasus pengungsian saat operasi militer dan kelaparan, 21 kasus penganiayaan, 18 kasus penahanan sewenang-wenang. Sisanya mengalami penyiksaan, pembunuhan, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Sebanyak 133 perempuan mengaku mengalami kekerasan dari militer, 20 kasus kekerasan dari polisi, 6 kasus kekerasan dari militer dan polisi (gabungan) dan 5 kasus kekerasan dari aparat negara lain. Sejak tahun 1963-2004, berdasarkan nama operasi militer, telah terjadi sedikitnya 24 Operasi Militer di Papua.

Kaum perempuan juga menjadi sasaran kekerasan dalam demonstrasi damai. Mei 2005 Marike Kotouki ditikam di kepala dengan sangkur oleh seorang anggota Brimob. Penangkapan dengan kekerasan juga menimpa Milka Siep, Debora Penggu, Raga Kogoya dan penulis yang ditangkap polisi dalam aksi damai menuntut “Bebaskan Filep Karma dan Yusak Pakage Tanpa Syarat” di Pengadilan Negeri Jayapura. Mama-mama Papua yang ulet berdagang diemperan pasar dan jalan juga menjadi sasaran kekerasan penggusuran Satpol PP seperti kejadian di pasar Ampera, Jayapura. Perempuan di wilayah adat Anim-Ha (Merauke) juga harus tergusur dari tanahnya, dusun-dusun sagu, sungai dan hewan buruan karena tanah adatnya dirampas oleh negara untuk proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Bahkan yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 di Yogyakarta tak luput dialami oleh perempuan. Massa yang terkepung di dalam asrama, maupun yang disisir oleh polisi di jalan-jalan sampai di kos-kos juga terdapat perempuan dan anak.

Dari berbagai kejadian tersebut, sudah sangat jelas tergambar bahwa rakyat Papua mengalami berbagai bentuk rasisme yang terinstitusionalisasi dalam diskriminasi yang secara sistematis dilakukan oleh Negara; serta kekerasan yang mereka alami di tangan polisi maupun militer. Pada kejadian pengepungan oleh aparat Negara pada tanggal 15 Juli 2016 yang lalu di Yogyakarta juga menjadikan rakyat Papua sebagai sasaran stereotipe dan rasisme. Stigma negatif yang dibangun oleh aparat melalui broadcast dan media sosial bahwa orang-orang Papua mengamuk dan melakukan perusakan di sekitar asrama hingga membawa korban lalu mereka (Papua) berhak dibunuh. Analogi yang sama bisa terjadi pada perempuan, dimana perempuan sebagai korban kekerasan sudah menjadi korban masih mendapat stigma negatif dianggap berkontribusi dalam kekerasan sehingga pantas mendapat kekerasan, disalahkan pakaian yang dipakai dan lain-lainnya.

Menjadi jelas, bahwa kekerasan negara melalui aparat dan ormas reaksioner adalah bentuk tindakan militeristik terhadap perempuan dan rakyat Papua. Kekerasan negara juga membuktikan keterkaitan antara kekerasan di Papua dan kepentingan negara kapitalis untuk mengeksploitasi rakyat Indonesia dan Papua. Militer dan polisi pelaku kekerasan dididik dan dilatih oleh negara-negara kapitalis. Persenjataan juga diproduksi oleh industri kapitalis dan dikirim berdasarkan kerja sama dengan pemerintah RI. Polisi dan kelompok reaksioner yang memblokade menyerang ruang demokrasi dan melakukan tindakan rasisme dan kriminasilisai adalah berdiri pada kaki kapitalisme. Fakta bahwa demokrasi kapitalis yang melanggengkan masyarakat yang rasis, membutuhkan aksi untuk melawannya dan, jika mungkin, untuk menghapuskan rasisme.

Dalam kondisi tersebut, maka Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua adalah jalan paling demokratis. Kekerasan yang dilakukan oleh negara harus dihentikan. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan negara melakukan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan seluruh rakyat Papua untuk kepentingan kapitalis. Tekad merdeka dan melawan segala bentuk kekerasan yang terus dilakukan oleh negara Indonesia sebagai agen imperialisme adalah mutlak.

KPP Yogyakarta sebagai sebuah wadah persatuan perjuangan pembebasan permpuan yang sama-sama sedang memperjuangkan kemerdekaan dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh sistem negara. Juga yang mempertahankan prinsip perjuangan padanilai-nilai persatuan dan mobilisasi gerakan rakyat kami mendukung perjuangan rakyat Papua dan PRPPB, sekaligus mengajak semua gerakan rakyat yang sedang memperjuangkan kemerdekaan hidup untuk saling bergandeng tangan melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara. Hanya kekuatan solidaritas yang kuat dari gerakan rakyat yang mampu membuka ruang demokrasi seutuh-utuhnya dan perjuangan menentukan hak nasib sendiri serta menghapus rasisme.

Atas kasus kekerasan yang terjadi 15 Juli 2016 di Yogyakarta, Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta menyatakan sikap: “Mengutuk Tindakan Brutal Rasisme dan penyerangan demokrasi oleh aparat negara di Yogyakarta yang menggandeng kelompok Reaksioner FKPPI, Laskar Jogja, Pemuda Pancasila dan Paksi Katon atas Kejahatan Kemanusiaan terhadap Rakyat Papua di Yogyakarta, rebut demokrasi seutuh-utuhnya dan bangun persatuan rakyat,” serta menuntut:

1. Cabut status tersangka Obby Kogoya

2. Demokrasi Seutuh-utuhnya Untuk Rakyat Papua

3. Tarik Militer Organik dan Non Organik dari Seluruh Tanah Papua

4. Bebaskan Seluruh Tapol dan Napol di Papua

5. Tangkap, Adili dan Hukum Berat Jenderal-jenderal Pelanggar HAM

6. Usut tuntas kasus kekerasan dan adili pelaku-pelaku kekerasan

Sekian pernyataan sikap KPP Yogyakarta dan kami menyerukan kepada seluruh aktivis perempuan, buruh, tani, dan seluruh aktivis pro demokrasi serta HAM di Indonesia untuk dapat membangun solidaritas rakyat tertindas dan bersama-sama memperjuangkan ditegakkannya HAM dan demokrasi yang seutuh-utuhnya di Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juli 2016

Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta

Fanspage : Komite Perjuangan Perempuan Yogyakarta-KPP Yogyakarta

Email : komiteperjuanganperempuanyogyakarta@gmail.com

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/07/ini-pernyataan-sikap-kpp-yogyakarta.html#ixzz4FPYb1z6s

July 24, 2016 0

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Putuskan Tinggalkan Yogyakarta

Sabtu, 23/07/2016 16:35

Pengurus Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua, Roy Karoba, mengatakan para mahasiswa Papua di Yogya telah menggelar rapat koordinasi yang menghasilkan keputusan untuk meninggalkan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kami, mahasiswa Papua di Yogya, menyatakan sikap untuk kembali ke Papua. Kami telah membuat kesepakatan. Terkait kuliah, akan dimintakan surat pindah untuk melanjutkan studi di Papua,” kata Roy kepada CNNIndonesia.com, Jumat malam (22/7).

Keputusan tersebut diambil karena para mahasiswa Papua khawatir dengan jaminan keamanan mereka di Yogya. Ucapan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY sekaligus Raja, menjadi pertimbangan utama.

“Pernyataan Sultan terkait separatisme sangat mengganggu, dan akan melegitimasi aparat serta ormas di Yogya untuk bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa Papua,” ujar Roy.

Sultan sebelumnya meminta kepada orang Papua di Yogya untuk tidak melakukan aksi separatisme, sebab mereka bagian dari bangsa Indonesia. Bagi yang memiliki aspirasi separatisme, kata Sultan, jangan tinggal di Yogyakarta.
Baca: Komisioner Komnas HAM Sebut Ucapan Sultan Berdampak Luas

Menurut Roy, “Label separatis selama ini digunakan aparat sebagai legalitas untuk membunuh, menangkap, meneror, mengintimidasi, dan memenjarakan orang asli Papua.”

Kali ini, kata dia, label yang sama ditujukan Sultan kepada mahasiswa Papua. “Ini mengkhawatirkan. Akan sangat mungkin menjadi legalitas aparat dan ormas dalam menyikapi aktivitas mahasiswa Papua.”

Mahasiswa Papua angkat Kaki – Tabloid Wani (1)Peringatan Sultan agar warga Papua tak mengusung aspirasi separatisme, dikeluarkan beberapa hari setelah insiden pengepungan di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta.

Menangapi ucapan Sultan Yogyakarata dari komisiaris Natalis Pigai mengungkapkan

“Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang tokoh yang punya tiga pangkat sekaligus, yakni tokoh nasional, negarawan, dan raja. Untuk masyarakat Jawa di Yogya, ucapan itu dipandang sebagai sabda atau titah raja, dan bisa memicu ormas atau masyarakat melakukan tindakan-tindakan Papua-fobia,”

kata Pigai.

Mestinya, ujar pria kelahiran Paniai itu, Sultan menyebutkan nama jelas individu separatis. “Sehingga masalah dilokalisir ke individu, tak diperluas ke semua warga Papua.”

“Jika nama separatis tidak disebutkan, pandangan umum bisa menafsirkan semua mahasiswa Papua di Yogya separatis. Ini sangat berbahaya dan menciptakan ketidaknyamanan hidup bagi mereka secara keseluruhan. Mereka berada pada posisi serba salah,”

July 23, 2016 0

Surat Untuk Gubernur Monyet

Kepada:
YTH Gubernur Papua Monyet Lukas Enenmbe,
Kapolda Papua Monyet Paulus Waterpauw dan Para Pimpinan Agama dan Adat yang ada yaitu Para Monyet

Dengan ini kami sampaikan sehubungan dengan kejadian yang menimpa mahasiswa monyet asal Papua di kota peradaban manusia NKRI Jogjakarta maka kami meminta bapak-bapak pimpinan masyarakat monyet Papua agar menyurati dengan resmi Presiden manusia NKRI agar dengan beradab mengirim pulang warga monyet di negeri mereka dan menarik kembali warga manusia NKRI yang ada di negeri para monyet.

Sekian dan terimakasih atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini anak-anakmu monyet

Yoris Maran

AnginSelatan.com, Wednesday, July 20, 2016

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/07/surat-untuk-gubernur-monyet.html#ixzz4F0XD9IDg

July 21, 2016 0

Surat Dukungan Untuk Papua dari Pesisir Yogyakarta untuk Perjuangan Rakyat Papua

By Muhammad Afandi | Juli 18, 2016
578 shares

Pernyataan Sikap dan Solidaritas
Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP)
Wahana Tri Tunggal (WTT)

Untuk Papua

Menanggapi aksi kekerasan aparat keamanan negara dan organisasi kemasyarakatan (ormas) reaksioner terhadap warga Papua di Yogyakarta yang terjadi beberapa hari ini, kami warga PPLP KP dan WTT menyatakan sikap:

Warga dan mahasiswa Papua di Yogyakarta selama ini telah bersolidaritas mendukung perjuangan PPLP KP dan WTT dalam menolak tambang pasir besi dan rencana pembangunan bandara di tempat kami (Kulon Progo), sehingga terkait dengan aksi kekerasan yang menimpa warga Papua di Yogyakarta, kami merasa perlu melakukan solidaritas kepada mereka.
PPLP KP dan WTT mengecam tindakan kekerasan aparat keamanan negara dan ormas-ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta. Kami warga (PPLP KP dan WTT) yang juga pernah mengalami kekerasan serupa dan bahkan dikriminalisasi oleh negara karena berjuang mempertahankan ruang hidup sangat bisa merasakan bahwa kekerasan terhadap warga dan mahasiswa Papua tidak bisa dibenarkan demi kemanusiaan.
Bahwa apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa Papua, kami menilai ialah kebebasan berpendapat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam alam demokrasi. Maka, kami menilai, aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara dan ormas-ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua ialah tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat sekaligus kebebasan untuk menentukan nasib secara merdeka.
Sebagai warga yang sama-sama sedang memperjuangkan kemerdekaan dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara, kami mendukung perjuangan mahasiswa Papua, sekaligus mengajak semua kelompok warga lain yang sedang memperjuangkan kemerdekaan hidup untuk saling bergandeng tangan melawan kesewenang-wenangan tersebut.

Kulon Progo, 17 Juli 2016

July 18, 2016 0

Pacific Conference of Churches supports legal action against Indonesia

SolomonStarNews.com, Published: 09 July 2016

SUVA, 08 JULY 2016 (PCC) – The Pacific Conference of Churches will support a formal legal complaint to the UN Human Rights Council on human rights violations by Indonesia in West Papua.

The Dutch human rights law firm Prakken D’Oliveira has submitted a formal legal complaint to the UN Human Rights Council, detailing a series of vast and continuing human rights violations committed by the State of Indonesia against the people of West Papua.

PCC General Secretary, Reverend Francois Pihaatae, was in the Netherlands last month and said the Foundation St. Legal Aids for the People of West Papua, assisted by the renowned Amsterdam-based human rights law firm Prakken D’Oliveira, had filed an official complaint to the United Nations Human Rights Council.

The action was taken on behalf of the Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federal Papua Barat) and its president Forkorus Yaboisembut, as well as 19 unnamed citizens of West Papua.

The comprehensive historical and legal document, the complaint sets out a vast and varied array of human-rights abuses suffered by the West Papuan people from the moment of Indonesian annexation of West Papua in 1963 to the present day.

After more than 50 years of death and destruction in West Papua, the complainants now submit that it is time for international legal action.

The complainants urge the UN to formally formally condemn the State of Indonesia for committing systemic human rights violations against the people of West Papua.

It is hoped that the Human Rights Council will undertake a thorough factual and legal inquiry leading to the passage of a UN resolution condemning the Indonesian government.

Additionally, the complainants strive for recognition of the rights of West Papua and the Declaration of Independence that was proclaimed on October 19th, 2011. Also, the complainants strive for the initiation of formal negotiations between the Republic State of Indonesia and the Federal State Republic of West Papua, and a transfer from administrative power from the former to the latter. Additionally, The United Nations would be called upon to serve as an international mediator.

Pihaate said the submission of the complaint marked the beginning of a legal campaign for improved self-determination and independence of the West Papuan community, as well as an end to the ongoing policy of systemic human rights violations committed by Indonesia.

“We have seen three fact-finding missions by the PCC and the Roman Catholic Church to review the situation in West Papua in the last three years and their reports are the same,” Pihaatae said.

“Human rights are still being abused and people are suffering due to the atrocities committed by security forces and the policies of Indonesia on ethnic restructuring.

“So we support the work done recently in the Netherlands and continue to pray for the people of Tannah Papua.”.

– PACNEWS

July 10, 2016 0

Serangan Cyber Army Indonesia Sudah Terasa, Pejuang Papua Merdeka Aturlah Langkah

Papua Merdeka News [PMNews] dalam sejarahnya diluncurkan puluhan tahun lalu, dan baru saja NKRI memblokir situs ini dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karen aitu PMNews mencari akal menerbitkan pemberitaanya secara otomatis ke blog WordPress sehingga semua berita yang diterbitkan di papuapost.com secara otomatis terterbitkan juga di papuapost.wordPress.com

Baru mulai tahun 2016 ini, yaitu setelah 20 tahun PMNews berkiprah di dunia maya, NKRI telah meluncurkan “Cyber Army”. Dampaknya dapat dilihat dengan jelas. Pertama, telah ramai-ramai terjadi penyerangan (hack) terhadap situs-situs yang memberitakan Papua Merdeka. Kedua telah bermunculan situs-situs yang seolah-olah memberitakan Papua, tetapi sebenarnya bertujuan memberitakan kepentingan NKRI.

Situs NKRI dimaksud antara lain

Pada intinya, yang harus dilakukan oleh orang Papua ialah

mengedepankan kebenaran daripada propaganda penuh tipu, karena kebenaran pasti menang, kebenarang berjalan pelan tetapi pasti
mengedepankan rasio dan nurani daripada sekedar akal dan perasaan benci dan dengki kepada penjajah.
muncul secara gentlemen dengan sama-sama menyebarluaskan berita, karena dunia maya ialah dunia paling demokratis, akhirnya dunia akan menentukan sikap berdasarkan hatinurani dan realitas sesungguhnya.

Satu prinsip yang perlu kita kedepankan ialah bahwa apa yang kita beritakan haruslah kebenaran, apa yang kita katakan haruslah untuk mendatangkan kebaikan bagi Tanah dan bangsa Papua, bukan semata-mata dalam rangka menjelek-jelekkkan NKRI atau orang Indonesia. Hati kita, mulut kita, blog kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita manusia beradab, kita manusia bermoral, kita demokratis, kita berwibawa, kita pemberita dan pembela kebenaran, dan karena itu kita pantas keluar dari NKRI, karena semua orang tahu, NKRI ialah simbol daripada Lucifer, napa segala pendusta itu sendiri.

May 27, 2016 1