AMP Seruhkan Agar Mahasiswa Papua Tidak Terpengaruh Pemberitaan Media Idonesia

Massa AMP saat Kibarkan Bendera di Yogyakarta (Dok.AMP)

Yogyakarta,02/06/2015- Dalam beberapa minggu terakhir, marak pemberitaan diberbagai media cetak, online dan elektronik nasional Indonesia maupun lokal, terkait ultimatum yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang menyatakan perang kepada militer Indonesia (TNI-Polri). Berikut pernyataan TPN-PB yang dirilis oleh Viva.co.id, “Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua,” ujar Pimpinan OPM di Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda, Jumat 22 Mei 2015. (Baca: ‘Sinyal Perang’ dari Tanah Papua Muncul Lagi).

Menanggapi ramainya pemberitaan di media yang memberitakan terkait pernyataan yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dengan tegas mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh mahasiswa Papua yang berdomisili di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain di Indonesia, agar tidak perlu terpengaruh dengan pemberitaan tersebut, sebab sampai saat ini, terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya.

” Kami seruhkan kepada kawan-kawan mahasiswa Papua yang sedang menimbah Ilmu di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain, agar tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang dikeluarkan oleh media kolonial, sampai saat ini kami sendiri masih mengecek kebenaran terkait pemberitaan tersebut, tetapi dari informasi yang berhasil kami dapatkan dari sumber yang terpercaya menyatakan bahwa terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya, sehingga mahasiswa tidak perlu terpengaruh”.

Kata Jefry W, Ketua AMP, saat dihubungi PMNews, via seluler.

Maraknya pemberitaan terkait pernyataan yang katanyat dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB ini, membuat panik mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di luar Papua, dan bahkan ada beberapa mahasiswa Papua yang memutuskan pulang kembali ke Papua lebih awal, sebelum adanya liburan akhir semester. Menanggapi hal itu, Jefry W, kembali menyeruhkan kepada mahasiswa Papua yang ada diluar Papua agar tetap tenang untuk melakukan aktifitas seperti biasanya, serta menyesalkan pemberitaan yang dilakukan oleh media Indonesia, yang nyata-nyatanya bertujuan untuk memprofokasi dan untuk memenuhi kepentingan militer Indonesia di tanah Papua,

“sekali lagi kami seruhkan agar kawan-kawan mahasiswa Papua agar tetap tenang, dan menjalankan aktifitas seperti biasanya, sebab pemberitaan media ini tidak jelas sumbernya, bisa saja mereka mengklaim kalau pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, padahal itu hanyalah rekayasa mereka, untuk memenuhi ambisi militer Indonesia yang ingin seenaknya di Papua. Media Indonesia sengaja lakukan pemberitaan ini, agar militer kembali melakukan penambahan pasukannya ke Papua dengan alasan untuk melakukan pengamanan di sana. Untuk itu, saya harap kawan-kawan bisa membaca situasi dengan baik, sebelum mengambil keputusan, kami yakin betul kalau pemberitaan tersebut hanyalah permainan intelejen Indonesia untuk memecahkan kosentrasi rakyat Papua, yang sedang fokus mendukung United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), untuk menjadi anggota MSG, sehingga Intelejen negara ini bermain, dengan menciptakan isu untuk memecah perhatian kita, untuk itu, kami himbau agar kawan-kawan tetap tenang dan fokus pada agenda rakyat West Papua, dalam mendukung ULMWP menjadi anggota MSG”.

tegas Jefry.

“Kami (AMP) telah mendirikan posko Papua Zona Darurat di 3 kota yaitu Surabaya, Yogyakarta dan Bogor sebagai pusat informasi, sehingga jika kawan-kawan mahasiswa Papua yang butuh informasi terkait hasil pembacaan kawan-kawan AMP dan updatan informasi yang falid dari tanah air West Papua, kawan-kawan bisa datang ke posko yang sudah kami dirikan, sebab posko ini kami dirikan sebagai pusat informasi dan berdasarkan situasi Papua yang saat ini dalam keadaan darurat, namun bukan karena maraknya pemberitaan media yang tidak jelas sumbernya”.

Lanjut Jefry mengakhiri.[PMNews]

June 3, 2015 0

Menyikapi Situasi Papua, AMP Dirikan Posko PAPUA Zona Darurat

Pendirian Posko PAPUA Zona Darurat Di Yogyakarta [Doc.AMP]

Yogyakarta,11/05/2015- Melihat perkembangan politik West Papua di tingkatan Nasional West Papua, Indonesia dan Internasional, dan dengan melihat kondisi riil West Papua yang hingga saat ini menunjukan situasi yang kurang kondusif, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta pada hari ini, Senn, 11 Mei 2015, menggelar konfrensi pers di Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I” Yogyakarta, serta juga meluncurkan pendirian posko “PAPUA ZONA DARURAT”.

Dalam konfrensi pers yang digelar siang ini, AMP KK Yogyakarta dengan tegas menyatakan mengutuk tindakan brutal aparat militer Indonesia terhadap ratusan aktivis pro Demokrasi yang terjadi pada peringatan 52 Tahun hari Anegsasi (1 Mei,2015-red), dalam pernyataannya, Aby Douw selaku ketua AMP KK Yogyakarta menyatakan bahwa,

“tindakan pembubaran aksi damai dan penangkapan ratusan aktivis pada peringatan hari anegsasi beberapa hari lalua, jelas-jelas menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang anti terhadap demokrasi, dan dengan melihat kondisi ini, sangat pantas kita nyatakan bahwa saat ini Papua dalam keadaan Zona Darurat. Tidak hanya itu, pembungkaman ruang demokrasi yang terjadi sejak Papua di anegsasi pada 1 mei 1963 dan penutupan akses jurnalis asing untuk meliput di Papua, ini membuktikan dengan jelas bahwa Indonesia sangat tidak pantas dinyatakan sebagai negara penganut sistem demokrasi”.

tegas Aby.

Selain itu, Roy Karoba selaku Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Aby Douw, dalam pernyataannya, Roy menyatakan bahwa

“melihat kondisi Papua saat ini, sangat tepat ketika kita nyatakan bahwa PAPUA Zona Darurat, dan juga dengan melihat perkembangan politik diplomasi West Papua yang dilakukan oleh ULMWP di MSG, yang dimana pada tanggal 21 mei mendatang, status West Papua untuk menjadi anggota MSG diputuskan, maka sangat harus bagi kami rakyat West Papua, melakukan suatau upaya dan gebrakan baru guna ikut mendorong proses diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat di luar negeri, demi mempermudah proses masuknya West Papua menjadi anggota MSG. Untuk itu, kami sendiri [AMP] telah berfikir untuk mendirikan Posko PAPUA ZONA DARURAT, di wilayah Jawa dan Bali, yang dimana Posko inilah yang nantinya akan difokuskan sebagai tempat informasi dan pendataan bagi seluruh mahasiswa Papua yang berada di wilayah Jawa dan Bali, serta juga kami telah mengagendakan beberapa rangkaian kegiatan, untuk menyikapi pendaftaran West Papua ke MSG dan juga untuk menyikapi situasi Papua saat ini”,

tambahnya.

Dari keterangannya, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] sendiri telah mendirikan Posko dengan nama dan tujuan yang sama di tiga wilayah, yaitu Yogyakarta sendiri sebagai Posko central, dan Surabaya untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, serta Bogor, untuk wilayah Jawa Barat.

May 11, 2015 0

Jokowi Ke Papua, KNPB Himbau Rakyat Fokus Masuk MSG

1.Tour Jokowi ke Papua dan PNG adalah suatu bentuk “diplomasi munafik” yang lain omongan dengan kenyataan. Seribu alasan sudah selalu dan akan dipakai untuk menolak perjuangan kemerdekaan West Papua. Tujuannya agar negara-negara MSG ikut menjadi dan menerapkan diplomasi munafik terhadap rakyat West Papua. Buktinya, di berbagai pertemuan internasional, Jokowi telah gemar menggadai/menjual West Papua pada investor (kapitalis global) untuk terus mengekploitasi Sumber Daya Alamat kita. Bukti kenyataanya, setiap hari militer Indonesia (TNI/Polri) memenuhi dan mencengkram tanah dan orang Papua, dimana pembunuhan terjadi tiada henti.

2.Kami himbau rakyat West Papua tidak mudah terpengaruhi dengan segala upaya penjajah untuk mengalihkan perhatian perjuangan rakyat West Papua untuk menemukan statusnya dalam pertemuan penentuan keanggotaan ULMWP pada 21 Mei 2015 mendatang, yang akan dilaksanakan oleh para kementerian luar negeri MSG.

3.Kami himbau rakyat menyikapi kedatangan Jokowi sebagai bukti penjajah yang mulai kalang kabut akibat kemajuan perjuangan Papua Merdeka yang terus terjadi.

4.Maka rakyat West Papua segera meningkatkan aksi dan doa agar West Papua diterima menjadi anggota MSG, dan agar diplomasi suap yang dipakai para penjajah dapat digagalkan dalam kehendak Tuhan dan rakyat Melanesia.

Port Numbay, 7 Mei 2015

Victor Yeimo
Ketua Umum KNPB
Disiarkan lewat Facebook hari ini

May 7, 2015 0

Tepat tanggal 1 Mei 2015, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP) hadir dalam konferensi World Council of Churches (WCC) dan menyampaikan berbagai laporan tentang pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Artikel berjudul “Churches in Tanah Papua seek justice, peace and stability” ini menjelaskan berbagai permasalahan yang dialami di tanah Papua, terkait dengan pelanggaran HAM, dan pembunuhan yang terjadi secara terus-menerus.

May 1, 2015 2

Menlu Kilman: Bantuan Indonesia Tidak Ubah Sikap Vanuatu Pada Masalah Papua

Menteri Luar Negeri Vanuatu, Sato Kilman. Foto: UN.org

Jakarta, Jubi – Pemerintah Vanuatu mengatakan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban topan tropis Pam di Vanuatu, tidak akan mengubah sikap pemerintah Vanuatu terkait tawaran Papua Barat untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Radio New Zealand, Kamis, 09 April 2015 melaporkan, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Sato Kilman mengatakan, dirinya secara pribadi telah menerima sumbangan bantuan dari delegasi Indonesia pada Selasa, 7 April lalu. Namun, bantuan tersebut ada hubungannya dengan masalah Papua Barat.

“Dalam pandangan saya, itu tidak ada hubungannya dengan masalah Papua Barat, Vanuatu memiliki hubungan diplomatik dengan Jakarta dan ini adalah masalah kemanusiaan dan siapa pun yang memiliki hati untuk bisa memberi dan menyumbangkan ke Vanuatu untuk membantu rekonstruksi ini. Ini adalah hal yang menyambut untuk Vanuatu,”

kata Sato Kilman seperti dikutip Radio New Zealand, Kamis.

Kendati demikian, Menteri Luar Negeri mengatakan pada tahap ini, Vanuatu akan menyambut bantuan dari negara manapun.

Sato Kilman adalah Perdana Menteri Vanuatu pada tahun 2012 ketika pemerintah kontroversial ditempa membuat perjanjian kerjasama dengan Jakarta, meskipun konfigurasi selanjutnya pemerintah telah mundur dari hubungan kerjasama yang lebih erat tersebut.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua) yang menawarkan untuk menjadi keanggotaan akan dipertimbangkan di MSG oleh pemimpin tertinggi di Kepulauan Solomon akhir tahun ini.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan persnya pada Minggu (5/4/2015), mengirim bantuan berupa kebutuhan pokok terhadap korban Topan Pam di Vanuatu.

“Bantuan kemanusiaan yang dikirim berupa bahan makanan, paket untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda posko dan keluarga, selimut, genset listrik, tempat tidur lipat, serta perangkat kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan (sekitar 40 ton),”

kata Menlu RI, Retno Marsudi melalaui keterangan persnya, Minggu (5/4/2015).

Pemerintah Indoensia mengirim bantuan senilai USD$2 juta atau setara Rp25 miliar. Ia diserahkan secara simbolis oleh Duta Besar RI untuk Australia yang merangkap Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema, pada Selasa kemarin kepada Menteri Perubahan Iklim, James Bule. (Yuliana Lantipo)

Yuliana Lantipo on April 9, 2015 at 13:41:17 WP,Jubi

April 9, 2015 1

Sejumlah Reaksi Masyarakat PNG atas Deportasi Benny Wenda dari Port Moresby

Lorna Terry This is what our so called government is so good at doing . We are all aware that they have never been for their people . So why would they be for WP? Our fellow Melanesia ? Their actions speak louder than any kundu garamut or bamboo pipes . Cowardless men with no spines . Worse than criminals . It is like they themselves own the country and we are common refugees with no say in the matter . They steal from us , they sell us out of our land , our minerals and our resources , they have slowly been raping our mother land of all her goodness, whoring it off to offshore companies and foreigners and does not give two fucks about its people and those neighborhood surrounding it . We do not need anymore proof of why they are so readily abled and willing to deport an innocent man out of the country without reason; when they themselves won’t lift a finger to ban a fugitive and the thief from hiding in PNG. Let alone sell off our birth right inch by inch while we standby and watch . shame ! shame ! shame ! May the blood of all innocent West Papuans be on your hands PM , your cronies and the Indonesian Government.

George Gauba If they want to deport Wenda then they must also deport all Indonesians and Asylum seekers back to their land!!!!! im sick and tired of the government excuses!!!!

Nigel Druven Sawanga I’m sorry west Papua ..but the truth is , PNG can’t do anything to help at the moment . Our military is weak and our government is corrupt, its all false hope ..but we’ll do our best to spread the word and pray someone comes to your aid soon. Always believe in the god that took Israelites out of Egypt.

Christine Lacey This is a bloody disgrace, when a man cant live in his own country, regardless of what the UN say, get rid of the UN maybe people will live a better life free of politics, and favouritism.

Gibson Simon By denying and Deporting Mr Wenda you are indirectly Promoting extermination of Fellow Melanesians and is Tatamount to Highest TREASON CMO!!! . Have you lost your Sense???How could you Put Money ahead of Precious souls that are Recklessly Murdered,Tortured ,raped and systematically Depopulated by the Indonesian military Junta. Since 1969. ???You are no different to a Murderer!! Hope you eat and sleep well as of the Moment Benny Wenda leaves his Land..To our West Papuan Brothers ,let this not Dampen our spirits , Ordinary PNG people supports this cause and are with you all , from Sorong to Samarai we are One People, one Graun, one tumbuna GOD Bless PNG, GOD Bless WEST PAPUA ..Merdeka Papua

Aboriginal Patron Wao’moni Thats messed up, a soon as he touches american soil he will lose his identity and be called an African-American….SMH the world dislike the original man!!! Power to the indigenous original man of the earth

Kaiku Freeman PM (O’NEILL), you made it clear that we Papua New Guineans are with West Papua and will fight for the rights of West Papuans and yet now what you are doing is totally different and its telling us the public that this is who you really is.. please stop it and think as a real Leader . he is your native brother so try do something best for your country.. Stop being a puppet all the time….!!! You Pussy…. !!!

M Steven Reoghberths How can we deport someone from his own motherland when we can allow yellow bellied fugitives in and out of our country at will? this not on. Perhaps it is now a question of the high ups knowing how they themselves originated. Their background indicates otherwise. All the reason why.

Martita Maima Block the road at Gordons so he’ll not get to Jacksons. O’Neill and his govt is doing a favor for Asians hey? C’mon O’Neill, you can’t do that

Ben Victor PNG, authourities are fuckin whores, they sell their families for cash.

Tunaefa Moafanua Omeli What a bunch of cowards these people are. Deport a native but kept these pigs killing their own people.

Danny Draper Come to Australia we’re used to Indonesia having the shits with us.

Tony Dundon How brave is Benny Wenda , Peter O’Neill PNG PM has deserted his brother from WPNG , uses excuse of no visa to bow to Indonesian wishes , wonder what the pay off is? Benny will be sent to Brisbane , let’s see how our government treats him, specially how Indonesia is treating Australia at the moment joki won’t even return abbots phone calls

Sambaiyok P Den i just felt something deep in my heart n my tears swept down my chicks when i saw mothers and sisters raped and tortured, fathers and brothers killed and operated like pigs. i just can’t hold back my breath, i for one i feel like helping myself with a ripple and go to fight for these our brothers and sisters from W. P….their colour skin is just like ours its just that the border that is separating the whole country otherwise we are all one. if this png government claims itself as a peoples government then why not do something for our west papuans who are in a genocide situation in the hands of these inhuman Indonesians..

Eddy Diro I feel guted and betrayed by our leaders The battle may have been won by those gutless soul less PNG Government officials but you never kill a spirit The greatest tragedy is to stay down when you get knocked below the belt and I Refuse to surrender and put up my flag to those cretans gutless kniving corrupt government officials and the pro Indonesia West Papua lobby led by Franz Albert Joking I live to fight another day until the morning star is raised on liberation day in West Papua. Freedom

Jason Jesse Simon What’s the reasons behind his deportation our very own PM was very vocal about the plight that was faced by our Family from the other side of the boarder so the Question is why in the world for such a person to be treated like a fugitive?

Susan Merton Im sorry but Oneil has sacked and appointed anyone in png govt bodies etc to benefit his own interest yet he couldnt do anything to stop Benny from been deported.Who is Oneils puppet master? I wonder.Where is the Solidarity mr Oneil?

Paul Madden The rest of the world is now starting to question whether PM Peter O’Neil is a tool of the evil Indonesian regime?

Geo Solien Indonesian govt have probably done a deal with Immigration. They are so corrupt. The PM and Foreign Minister are saying Benny can stay and immigration aren’t listening.

Trish Hunnam So…was the PNG Prime Minister telling porkies that Benny Wenda could stay in the country? Well he is a politician after all, and that’s what they excel in.

Lorraine Joy Foote I hope and pray our politicians were listening to the sermon at Malcolm Frasers funeral today. It was magnificent. Please listen if you can. Good word for those ignoring West Papua and there were lots of politicians there too.

March 27, 2015 0

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Nggoliar Tabuni Ketemu Jokowi Artinya Riwayat Perjuangan di Pegunungan Tengah Berakhir

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), terkait dengan Rencana Pertemuan antara Presiden kolonial Joko Widodo dengan salah satu panglima Komando perjuangan Papua Merdeka, Jend. Nggoliar Tabuni dalam waktu dekat sebagaimana disiarkan berbagai media di Tanah Papua, maka dengan ini TRWP menyatakan sikap tegas dan jelas bahwa:

Pertemuan ini pasti akan mengakhiri riwayat perjuangan Papua Merdeka di Pegunungan Tengah Papua yang selama ini menjadi pemberitaan yang menandakan keberlangsungan perjuangan kita sekalian;
Pertemuan ini akan menjad titik balik yang berarti dalam pendekatan dan sikap Jenderal Tabuni dalam menyikapi segala kebijakan kaum penjajah dan penjarah di Tanah Papua;
Pertemuan ini pasti akan berakhir dengan penghilangan nyawa para pemimpin perjuangan Papua Merdeka di Pegunungan Tengah, seperti yang sudah dialami oleh BrigJend TPN/OPM Hans Bomay, Col. TPN/OPM Willem Onde, Jend. TPB PB Kelly Kwalik, Kepala Suku Besar Theys Eluay dan banyak lagi yang lain, yang menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ada konsekuensi logis dan langsung yang kita alami saat siapa saja bermain dengan api akan merasa panas dan bisa-bisa kebakaran dan siapa yang bermain dengan api akan kena basah, menjadi padam dan dingin keseluruhan perjuangan Papua Merdeka.

Demikian Pernyataan Media ini kami sampaikan untuk disebarluaskan, dipelajari dan dicermati oleh segenap organ, tokoh, aktivis Papua Merdeka dan sekalian rakyat Papua di manapun kita berada.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada Tanggal: 21 Maret 2015

————————————————————————-

Secretariat-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

March 21, 2015 1

Berdukacita sedalam-dalamnya atas Meninggalnya Rinto Reinaldo Kogoya

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Sekretariat-Jenderal menyatakan:

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas meninggalnya

Rinto Reinaldo Kogoya

mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Pusat

pada tanggal 10 Maret 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Papua.

Hal-hal menyangkut Pemberian Pangkat Kehormatan akan diatur lewat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP.

Bersama dengan peristiwa ini, kami serukan kepada seluruh orang Papua di selruruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar WASPADA dan HATI-HATI saat memutuskan untuk berobat di Rumah Sakit NKRI mengingat secara prinsip kehadiran dan pendudukan NKRI di Tanah Papua BUKAN untuk membantu dan menyelamatkan orang Papua, tetapi sebaliknya untuk MERAMPOK, MERAMPAS dan MEMBUNUH orang Papua.

Oleh karena itu, mempercayakan kesehatan dan kesembuhan kita orang Papua kepada para suster, mantri, politik-klinik, dokter dan Rumah Sakit NKRI ialah tindakan BUNUH DIRI.

Ada “Grand Design” NKRI untuk membunuh orang Papua dengan berbagai cara dan pendekatan. Mari kita jauhkan diri dari peluang dibunuh NKRI. Jangan percayakan kesehatan dan nasib hidup kita kepada para pencuri, perampok dan pembunuh kita.

Dengan segala kesedihan sambul menundukkan kepala,

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan (MPP)

Pada Tanggal: 18 Maret 2015

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

March 18, 2015 1

Jokowi Didesak Bentuk KPP HAM Kasus Paniai

JAYAPURA – Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja di Papua mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membentuk KPP HAM untuk menyelesaikan kasus penembakan warga sipil di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu. Desakan itu muncul, karena hingga saat ini belum ada sinyal terungkapnya siapa pelaku kasus penembakan tersebut. ”Hingga memasuki bulan keempat, pelaku penembakan terhadap para pelajar di Paniai yang terjadi 7-8 Desember tahun lalu, belum juga ada tanda-tanda ditemukan. Terkesan penyelidikan tidak memberikan titik terang.” ujar Ketua Sinode Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Papua Pendeta Socrates Soyan Yoman, Senin 16 Maret di Kantor Kingmi Jayapura.

Untuk itu, lanjutnya, karena penyelidikan yang dilakukan Kepolisian maupun institusi pemerintah lainnya terkesan tidak serius, Gereja-gereja di Papua mendesak Presiden segera membentuk KPP HAM, karena peristiwa itu adalah pelanggaran HAM berat. “Kami minta Presiden serius mengungkap kasus Paniai, dengan membentuk KPP HAM dengan mandat memeriksa semua pihak yang terlibat, dan itu harus dilaksanakan sebelum Presiden berkunjung lagi ke Papua,”tandas Pendeta Socrates.

Socrates menilai, penyelidikan yang sedang dilakukan Polda Papua selama ini terkesan tidak serius karena, laporannya berupaya melindungi anggotanya yang telah melakukan penembakan. “Juga berusaha memecah kasus yang utuh itu, yakni penembakan brutal menjadi kasus yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga kabur dan susah menemukan pelaku penembakan. Penyidik juga terkesan tidak membicarakan subtansi tuntutan, yakni mengenai lima orang korban, bahkan juga tidak netral dan pro kepada institusi tertentu dengan menggiring kasus pelanggaran HAM berat itu, menjadi kasus kriminal biasa,”paparnya.

Institusi TNI, tambahnya, terkesan diam, seakan tidak terlibat dalam penembakan Paniai. “TNI dan Polri baku tuding, dan tidak pernah memastikan dua orang yang ditempatkan diatas tower menara Bandara Enarotali, yang diduga sebagai pelaku,”tukasnya.

Gereja beranggapan, sambungnya kekerasan demi kekerasan masih terus terjadi dari tahun ke tahun, namun TNI/polri selalu berlindung atau menghindar sebagai pelaku. “TNI-Polri selalu mengubur pembantaian di Paniai, supaya nanti lanjut dengan peristiwa kekerasan lainnya,”kata dia.

Ketua Sinode Kingmi Pendeta Beny Giay mendesak selain membentuk KPP HAM, Presiden Jokowi harus menunjuk seseorang untuk menjadi mediator guna mewujudkan dialog Papua Jakarta. “Presiden harus menunjuk seseorang petinggi negara setingkat menteri untuk mengurus persoalan konflik Papua Jakarta lewat jalan dialog damai yang dimediasi pihak ketiga ditempat yang netral,”paparnya.

Kepada masyarakat sipil Papua, kata Beny Giay, diimbau supaya menjemput bola wacana dialog damai. “Caranya dengan Stop membeli/jual belikan senjata amunisi, yang diperjual belikan pihak TNI Polri di Tanah Papua sejak September hingga Desember 2014. Memberikan prioritas mengurus dialog Jakarta Papua yang sedang diwacanakan berbagai pihak dengan bekerja sama pada Jaringan Damai Papua untuk mencegah konflik berlanjut,”tandasnya.

Ia juga meminta kaum perempuan yang selama ini kerap menjadi korban kekerasan, supaya menjadi penggerak dalam proses terwujudnya dialog damai.

Sementara Ketua Sinode Gidi Dorman Wandikbo juga menyerukan hal yang sama, bentuk KPP HAM supaya terungkap siapa sebenarnya pelaku aksi penembakan Paniai. “Ayo mari buktikan, siapa yang benar atau salah, Gereja hanya ingin bicara tentang keadilan yang mutlak,”pungkasnya.

Menyikapi seruan gereja yang menganggap Kepolisian tidak serius, Juru Bicara Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, pihaknya selalu berterima kasih kepada semua element masyarakat, yang memberikan dorongan moril kepada penyidik, supaya tidak menyerah dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam mengungkap pelaku maupun mencari bukti-bukti insiden penembakan Paniai. “Kami berterima kepada masyarakat juga pimpinan sinode gereja-gereja di Papua, tas dorongannya,”kata dia.

Lanjut Patrige, beberapa waktu lalu Polda Papua telah memaparkan hasil penyelidikan kasus Paniai di Komnas HAM Pusat. Dan saat ini masih menunggu tindak lanjutnya. “Kami berharap sebaiknya semua komponen masyarakat menyatukan persepsi dalam memandang peristiwa 8 Desember di Paniai, dan sebaiknya tidak saling menuding. Polri juga menghadapi kendala, dimana masyarakat tidak mau jadi saksi atas peristiwa itu,”tukasnya.

DPRP juga meminta kasus penembakan Paniai diungkap dengan secepatnya, karena ini mempertaruhkan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. “Sudah 4 bulan kasus Paniai belum juga menunjukkan hasil yang baik, kita harap pihak berkompeten mengungkap siapa sebenarnya dibalik peristiwa Paniai,”tandas Ketua DPRP Yunus Wonda.

Sebenarnya, kata Yunus Wonda, rakyat Papua sudah mengetahui secara jelas siapa pelaku penembakan Paniai, namun yang ditunggu adalah pengakuan dari mereka. “Rakyat sudah tahu kok, tinggal apakah mau mengaku, sebaiknya ya mengaku saja, kasus Paniai bukan saja hanya jadi perhatian Papua dan Jakarta, tapi juga Internasional, jadi semua pihak harus transparan,”pungkasnya.

Yunus Wonda melanjutkan, Parlemen Papua yang dipimpinnya akan terus memantau sejauh mana hasil pengungkapan kasus penembakan Paniai. “Kami pantau terus, kami harap dalam waktu dekat sudah terungkap,”imbuhnya. (loy/jir/don)

Source: Selasa, 17 Maret 2015 09:47, BinPa

March 17, 2015 0

“Stop Kambinghitamkan OPM”

SERUI- Komandan Operasi TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Kepulauan Yapen, Maikel Merani membantah pernyataan pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin ( di Binpa 13 Februari 2015) yang menyatakan bahwa pelaku penembakan warga sipil di kilometer 6-7 arah Saubeba-Kontiunai, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, diduga berasal dari kelompok bersenjata yang dipimpin Maikel Merani.

Kepada wartawan di Serui, Senin (16/2) , Maikel Merani, dengan tegas membantah dan mengklarifikasi hal tersebut. Dikatakan, pernyataan itu tidak benar, bahkan ia menuding pernyataan itu sebagai upaya memutarbalik fakta yang sebenarnya. Ia menuturkan, jika memang pelakunya adalah anggota dari kelompok TPNPB yang dipimpinnya maka perlu dipertanyakan latar belakang dari penembakan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah itu apa?, apalagi korban tewas adalah seorang petani. Ia juga mempertanyakan sejak kapan TPNPB punya mobil Toyota Avanza berwarna putih yang digunakan untuk menghadang masyarakat di jalan untuk ditembak tanpa alasan apapun.

“Penembakan pada malam hari tanggal 11 Februari 2015 sebenarnya ditujukan untuk saya (Maikel Merani-red), namun naas karena justru mengenai masyarakat sipil yang hendak melakukan perburuan kus-kus saat itu. Sementara, pada saat kejadian, saya sedang berada di rumah salah satu kerabat yang tinggal di Kampung Kontiunai dan melihat sendiri ada mobil berwarna putih yang lewat pada saat itu, dimana menurut informasi mobil tersebut milik aparat yang sering dipakai mondar mandir di Kampung Kontiunai,”

katanya.

Ia juga mengungkapkan, pada malam tanggal 11 Februari 2015 sebelum kejadian warga sipil ditembak mati, dirinya dihubungi via telepon oleh 2 orang anggota Polsek setempat yang mengatakan agar dirinya harus segera kembali ke Utara dikarenakan Tim Dalmas akan melakukan penyisiran di Kampung Kontiunai pada malam tanggal 11 Februari 2015 lalu.

“Mengingat sejak pagi hingga malam hari pada tanggal 11 Februari 2015, saya sedang mengunjungi kerabat di kampung setempat dan rencananya akan kembali pada malam itu juga. Setelah diberi info demikian saya tidak langsung meninggalkan Kampung Kontiunai mengingat baru saja melihat mobil putih tersebut melewati kampung setempat menuju Saubeba. Sehingga saya memilih tempat persembunyian alternative (dirahasiakan-red) dan beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa di kilo 4 arah Kontiunai-Saubeba telah terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil yang diketahui bernama Sony Fairumbak (33 tahun) yang saat itu hendak berburu kus-kus bersama saudara iparnya Y.S (saksi mata-red),”

terang Maikel.

Maikel Merani dengan tegas mengatakan, penembakan terhadap masyarakat sipil di Kontiunai tidak berasal dari dirinya maupun anggota TNPB lainnya, karena warga sipil yang ditembak masih merupakan kerabat dekat, sehingga tidak ada alasan kuat unttuk membunuhnya dengan cara yang demikian sadis. Maikel juga menyampaikan ucapan terimakasih dari kedua anggota polsek Wenawi yang sengaja memancingnya dengan cara yang sedemikian rupa, namun perlu diingat bahwa rencana yang dibuat manusia jika tidak di kehendaki Tuhan maka tidak akan terjadi. Ia juga menghimbau kepada Polres Yapen agar jangan memutarbalikan fakta yang ada dan mengkambing hitamkan OPM maupun pihak-pihak lainnya.

“Kami berjuang untuk melindungi masyarakat Papua bukan untuk memusnahkan, dan perlu dicek kebenarannya terkait kepemilikan senjata yang dikatakan Kabid Humas Poda Papua Kombes Patrige Renwarin bahwa saya Maikel Merani dilaporkan saat ini memegang satu pucuk senjata organik jenis SS1- V5,”

tuturnya.

Maikel kembali menegaskan bahwa pihak kepolisian baik Polres Yapen maupun Polda Papua jangan menciptakan persoalan baru guna mencari jabatan atau pangkat semata, karena korban-korban dari tindakan ini hanyalah masyarakat sipil biasa.

“Saya juga menghimbau kepada Gubernur Papua dan Ketua MRP agar jangan hanya berdiam diri saja melihat masyarakat Papua dijadikan sasaran empuk oleh pihak-pihak yang hanya mengejar pangkat maupun jabatan. Karena jika dibiarkan demikian, maka masyarakat pribumi asli Papua akan habis lenyap secara perlahan-lahan dari atas tanah sendiri. Selama ini OPM maupun TPNPB selalu dikambing hitamkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,”

tegasnya. (seo/don/l03)

Source: Selasa, 17 Februari 2015 00:19, BinPa

February 17, 2015 1