Wakil Dubes AS Kunjungi Papua

Wakil Dubes AS, Kristen Bauer. (inioke.com)

Jayapura – Wakil Duta Besar AS, Kristen Bauer berkunjung pertama kali ke Papua 18-22 Maret mendatang. Selama di Papua Kristen Bauer akan mengunjungi Wamena, Jayapura dan Timika.

Dalam rilis pers via email yang dikirim Kedutaan Besar Amerika kepada wartawan, Kristen Bauer mengatakan, di kota-kota tersebut ia akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan non pemerintah guna mendengarkan harapan, rencana, dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Papua. AS mendukung pembangunan di Papua, termasuk melalui program Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

“Keterlibatan AS di Papua bertujuan membangun relasi masyarakat dan pendidikan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui peningkatan kerjasama di bawah kemitraan komprehensif AS-Indonesia. Amerika Serikat memandang Papua bagian dari Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi serta dialog,”

kata Kristen Bauer dalam rilis persnya, Senin (18/3).

Menurutnya, ia juga akan bertemu dengan masyarakat Papua dan mengunjungi berbagai lokasi program. Termasuk sebuah sekolah di Wamena yang menggunakan buku-buku pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Yayasan Kristen Wamena (YKW) dengan bantuan dana sebesar $2.8 juta dari proyek USAID di Papua. Juga bertemu dengan para alumni berbagai program pertukaran yang disponsori oleh Amerika Serikat dan menekankan dukungan AS pada program-program pengembangan pendidikan di Papua.

“Dalam pertemuan wakil dubes juga mendengarkan kontribusi yang telah dilakukan oleh para alumni untuk masyarakat setelah menyelesaikan program-program mereka di Amerika Serikat,”

ujarnya.

Dikatakan, ia juga akan meresmikan program diplomasi olahraga (sport diplomacy) di Wamena. Diplomasi ini menjembatani hambatan bahasa dan budaya untuk mempersatukan masyarakat. Olahraga membekali para pemuda dengan banyak ketrampilan yang penting seperti kerjasama tim, disiplin, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Kemampuan ini membantu para olahragawan muda untuk sukses secara akademis dan karir.

“Dengan membantu para pemuda dan membuka kesempatan bagi mereka, kami berharap mereka akan menjadi warga Indonesia yang luar biasa dan menjadi mitra bagi Amerika Serikat di masa depan. Juga mengunjungi Museum Budaya Papua untuk mengetahui lebih lanjut sejarah masyarakat Papua. Terakhir berkunjung ke Timika dan bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah guna mendengarkan penjelasan tentang bagaimana PT Freeport memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan masyarakat dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Papua,”

kata Kristen Bauer. (Jubi/Arjuna)

March 18, 2013,20:43, TJ

March 18, 2013 0

Tujuh Rekomendasi Pimpinan Gereja Atasi Konflik di Papua

Jayapura — Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua (PGGBP) dan Sinode Kingmi Papua mengeluarkan rekomendasi guna menyikapi konflik bersenjata di Papua.

Pendeta Socrates Sofyan Yoman mengaku prihatin dengan intensitas konflik di Papua setelah insiden penembakan yang terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis (21/02). Diketahui, pada peristiwa naas tersebut, delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas seketika.

“Menyadari fakta dan pengalaman hidup penduduk asli Papua yang memprihatinkan seperti ini, kami pimpinan gereja Papua merekomendasikan tujuh hal kepada pemerintah dan pihak terkait,”

kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman, sat menggelar jumpa pers di toko buku Yoman Ninom, di Kota Jayapura, Papua, Rabu (06/02).

Ketujuh rekomendasi itu diantaranya, pertama, pihak gereja meminta pemerintah dan aparat keamanan Indonesia mengungkap, mengawasi dan menghentikan peredaran senjata dan amunisi ilegal.

Kedua, Socrates melanjutkan, pemerintah Indonesia seharusnya dapat membuka diri terhadap pesan-pesan gereja, 11 rekomendasi MPR pada 9-10 Juni 2010, serta seruan anggota PBB dalam Sidang HAM pada 23 Mei 2012. Ketiga, pihak gereja mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar kegiatan dialog damai guna menangkap aspirasi rakyat Papua.

Khusus di point ini, Socrates menjelaskan, pihak gereja menginginkan agar dialog damai ini dilakukan secara setara, tanpa syarat dan difasilitasi pihak ketiga yang netralitasnya diakui. Seperti mediasi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia kala itu.

Keempat, pihak gereja meminta agar pemerintah Indonesia membebaskan seluruh tahanan politik (tapol) di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk delegasi PBB, wartawan asing, dan pekerja kemanusiaan yang ingin melakukan kunjungan. Socrates juga berharap agar pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap perjuangan politik rakyat Papua.

Kelima, pihak gereja meminta pemerintah Indonesia untuk melihat peristiwa penembakan kepada anggota TNI yang terjadi di Sinak Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tidak sepotong-potong.

Rekomendasi keenam, Socrates menegaskan bahwa Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian telah gagal mengungkap pelaku-pelaku kekerasan di Papua.

“Ada kesan membiarkan penjualan senjata secara ilegal,”

kata Socrates.

Terakhir, Socrates menghimbau kepada seluruh warga Papua dan unsur terkait lainnya untuk mempelajari secara seksama tentang UU TNI/Polri sekaligus mengawasi praktik kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat dan aparat di Papua. (ali)

March 6, 2013 0

Pernyataan TPN – PB Terkait Penembakan di Paniai

Papua – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], memberitahukan lebih khusus kepada Polda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pada umumnya Pemerintah Indonesia, bahwa di Papua tidak ada sipil bersenjata. Polda Papua menyatakan pada media cetak Cenderawasih pos edisi Jumat 15 Februari 2013 pada headline

“Sipil Bersenjata Tembak Tukang Ojek di Paniai”.

Pemberitaan ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], klarifikasi dan memberikan penjelasan. bahwa “warga sipil Papua tidak memiliki senjata, kecuali militer Pemerintah Indonesia di Papua”, Pejabat Pemerintah di Papua, dan Milisi Barisan Merah Putih yang dipersenjatai oleh TNI/POLRI di Papua serta TPN Papua Barat, itulah komponen di Papua yang memiliki senjata.

Oleh karena itu, penembakan di Paniai adalah murni dari Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM] yang bermarkas di Paniai. Admin WPNLA konfirmasi informasi terkait tentang penembakan yang dikabarkan Cenderawasih pos edisi 15 kemarin, melalui jaringan ke Markas pertahanan Paniai membenarkan bahwa, penembakan tersebut benar terjadi. Namun kepada WPNLA dari sumber yang diwawancarai salah satu anggota TPNPB-OPM di Paniai mengatakan,

“Kami tembak tukang ojek itu, dia adalah anggota koramil yang ditugaskan sebagai informan, jadi kami tembak dia”

ujarnya, melalui via telepon seluler.

Kemudian, informasi terkait penembakan di Paniai, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjend. Terriyanus Satto menyatakan dengan nada keras

“ ya penembakan yang terjadi itu bukan seorang tukang ojek, tapi dia itu intel koramil jadi TPNPB-OPM di Paniai tembak dia. Jadi hati-hati dengan yang lain juga, kalo ada yang kerja sebagai informan TNI maupun POLRI kami tetap akan tembak”

kata Terriyanus.

Terriyanus Satto juga menambahkan sebagai pesan singkat kepada Polda dan Pangdam, di Papua selain TNI-POLRI yang memiliki senjata adalah TPNPB-OPM. TPNPB-OPM memiliki senjata dengan misi yang jelas, adalah untuk membelah hak-hak rakyat Papua, yang dimaksud dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri (self-Determination) bangsa Papua Barat.

“TPNPB-OPM tau aturan, dan TPNPB-OPM sekarang sudah terstruktur sesuai standar Internasional dengan demikian maka Indonesia tidak bisa katakana TPN-OPM sebagai OTK, Separatis, GPK, Teroris dan sipil bersenjata”TPN-OPM sedang membenahi diri, kami tidak bisa tembak masyarakat sembarang”.

Ujarnya.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM kepada seluruh Komando Daerah Pertahanan (KODAP) mengatakan untuk tidak terpancing dengan maneuver-manuver intelijen Indonesia.

Penembakan kali ini menjadi pelajaran untuk semua informan aparat TNI-POLRI, dengan demikian maka TPNPB-OPM keluarkan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa, kepada semua informan/Intelejen TNI-POLRI, hentikan aksimu mencari informasi dengan cara menyamar sebagai tukang ojek, penjual bakso, penjual sayur, sopir taksi, pedagang pakaian keliling, Pencari Besi Tua dll, di pedesaan maupun kota-kota di seluruh tanah Papua;

2. Bahwa, kepada semua orang Papua yang menjadi anggota LMRI, Milisi Barisan Merah Putih, segerah keluar dari keanggotaan organisasi tsb jika tidak ingin jadi korban TPN-OPM mulai dari sekarang dan siapapun dia yang menghianati perjuangan akan di masukan pada daftar hitam (Black List) TPNBP-OPM.;

3. Bahwa, jika orang yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana pada pernyataan point (1) dan terlibat pada pernyataan Point (2), jika kedapatan oleh TPNPB-OPM akan ditembak mati.

Demikian pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ini harap menjadi perhatian!

16 February 2013 ,WPNLA

February 16, 2013 1

Sidang KNPB: Olga Pertanyakan Kriminalisasi KNPB

Penasihat Hukum KNPB, Olga Hamadi, SH, M.Sc. Foto: Adii

Timika – Hari ini, Kamis, (14/2), Sidang Lanjutan enam aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) digelar di Pengadilan Negeri Timika Jl.Yos Sudarso, Timika, Provinsi Papua dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi oleh Penasehat Hukum.

Enam aktivis KNPB ini adalah Yakonias Womsiwor, Paulus Maryom, Alfret Marsyom, Steven Itlay, Romario Yatipai, dan Yanto Awerkion.

Seperti dilangsir majalahselangkah.com, Kamis, (7/2) lalu, Yakonias Womsiwor, Paulus Maryom, Alfret Marsyom, Steven Itlay, Romario Yatipai didakwa membuat panah wayar adat Orang Biak. Dan, Yanto Awerkion didakwa Dopis untuk ikan atau bom ikan adat orang Pantai.

Penasihat Hukum Aktivis KNPB, Olga Hamadi, SH, M.Sc dalam pembacaan surat eksepsinya menilai, prosedur-prosedur hukum yang dilakukan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAPdan proses pemeriksaan pendahuluan terhadap para terdakwa adalah cacat hukum.

Ia juga mengatakan, Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidk jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada pata terdakwa.

Para aktivis KNPB itu didakwa Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP dan atau Dakwaan Kedua: Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 atau (1) Ke-1, para aktivis KNPB itu .

Terdakwa bukanlah tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan atau Dakwaan Kedua : Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1,kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, dakwaan itu batal demi hukum atau surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PDM-02/TMK/Ep.2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 tidak dapat diterima.

Untuk itu, ia meminta melepaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Juga, meminta membebaskan mereka dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa.

Dalam Jumpa Persnya yang digelar usai Sidang, Olga Hamadi mempertanyakan, mengapa para aktivis itu distigma kriminal. Kenapa aktivis KNPB distigma kriminal. Mereka demo-demo lalu distigma kriminal,kata dia.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada, Kamis, 21 Februari 2013 mendatang untuk mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui, enam aktivis KNPB dijemput dan diantar dengan lagu puji-pujian dan nyanyian perjuanganPapua. Juga, sebelum massa pendukung masuk ke ruang sidang, dilakukan pemeriksaan alat tajam oleh Kepolisian Resort Mimika. (AD/MS)

Kamis, 14 Februari 2013 22:22, MS

February 14, 2013 0

TERIANUS SATTO : NAMA DANIEL KOGOYA TIDAK ADA DALAM STRUKTUR TPN-OPM

Upacara Pembukaan KTT TPN-OPM di Biak (www.wpnla.net/mawel)

Jayapura — Kepala Staf Umum, TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto mengklarifikasi pemberitaan media mengenai penyerahan Daniel Kogoya kepada NKRI beberapa waktu lalu. Sato mengatakan pemberitaan itu hanyalah propaganda TNI bersama media Indonesia di Papua. Karena Danny Kogoya kini berada di LP Abepura untuk menjalani proses hukum kasus Nafri satu dan dua. Nama Daniel Kogoya itupun tidak ada dalam struktur TPN-OPM.

Teriyanus Satto menyampaikan klarifikasi itu melalui press releasenya kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1). Klarifikasi pertama dalam press release bertanggal 29 Januari 2013 itu, mengenai nama diri dan kesatuan Daniel Kogoya.

“Jika Daniel Kogoya ini benar TPN-OPM, maka TNI-POLRI dan wartawan harus memberikan data yang lengkap. Artinya, bahwa Daniel Kogoya ini dari Kesatuan mana dalam organisasi OPM-TPN,”

tegasnya dalam release.

Menurut Satto, dalam Organisasi TPN-OPM secara struktural nama Daniel Yudas Kogoya hanya seorang, yaitu Komandan Kompi Batalyon Mapenduma dari Kodap III Kali Kopi Timika, dibawah Komando Kelly Kwalik. Sedangkan Danny Kogoya juga hanya seorang, dalam organisasi TPN-OPM. Danny Kogoya memang benar Anggota TPN-OPM dibawah Komando Lambert Pekikir, sebagaimana disampaikan oleh Lambert Pekikir melalui Bintang Papua edisi 6 Desember 2012. Source:http://www.bintangpapua.com/headline/29379-lambert-tak-mau-persulit-dany-kogoya

Kalau tidak ada kejelasan dalam pemberitaan, menurut Satto, penyerahan itu hanyalah sekelompok orang yang diberdayakan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih dari itu, menurut Sato, itu merupakan propaganda pemerintah Indonesia melalui media. Propaganda itu tidak akan pernah mempegaruhi sikap TPN-OPM sejati.

“TPN-OPM sejati belum pernah menyerah kepada pemerintah kolonial Republik Indonesia,”

tegasnya.

Klarifikasi kedua mengenai dugaan jaringan dari kelompok Danny Kogoya. Penyerahan itu, menurut Satto, diduga dilakukan anggota jaringan Danny Kogoya yang kini berada di LP Abepura. Namun Kogoya membatahnya.

“TPN-OPM mengarahkan pelurunya kepada Danny Kogoya dan menduga bahwa yang menyerah itu adalah anggota jaringannya. Namun ternyata KNPB News melangsir berita pada tanggal 27 Januari 2013 bahwa Danny Kogoya mengaku belum pernah mengeluarkan pernyataan menyerah kepada NKRI dan Danny Kogoya mengaku dia belum menyerah dan sedang menjalani hukuman (http://knpbnews.com/blog/archives/1375) “Indonesia merekayasa Penyerahan 810 anggota OPM Gadungan”,”

tulis Sato dalam releasenya.

Klarifikasi Ketiga, pemberitaan media cetak beberapa waktu lalu itu benar-benar propaganda murni. Sebelumnya, tulis Sato, Cenderawasih Pos per November 2012 melansir berita bahwa Danny Kogoya merasa menyesal atas perbuatannya dan ingin kembali bergabung kepada Pemerintah NKRI dan membangun Papua bersama Pemerintah Indonesia.” Menurut Satto, pemberitaan-pemberitaan ini menunjukan bahwa telah dan sedang terjadi suatu propaganda media atas kepentingan pihak-pihak tertentu, yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

“TPN-OPM memberitahukan kepada publik dan Aparatur Pemerintah Indonesia serta Aparat Keamanan Indonesia dan juga kepada semua Jurnalis bahwa dalam struktur TPN-OPM, nama Daniel Kogoya ini tidak ada. Jabatan Kepala Staf yang telah dikatakannya itu pun TPN-OPM belum tahu,”

tutup Satto dalam releasenya.(Jubi/Mawel)

Thursday, January 31st, 2013 | 21:39:27, TJ

January 31, 2013 0

Buchtar Tabuni Kunjungi Makam Mako Tabuni

Buchtar Tabuni di depan Lapas Abepura (JUBI-Aprila)

Jayapura — Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional Papua bebas bersyarat hari ini. Agenda pertama yang dilakukannya pasca keluar dari Lapas Klas IIA Abepura adalah mengunjungi makam Mako Tabuni, Ketua II KNPB di Pos 7 Sentani, Jayapura.

“Hidup Buchtar Tabuni! Hidup Filep Karma!”

yel-yel ini terus diteriakan Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura, Jayapura menyambut Buchtar Tabuni yang bebas bersyarat hari ini, Sabtu (19/1).

200 orang massa yang menyambut keluarnya Buchtar Tabuni dari Lapas Klas IIA Abepura kemudian mengantarkan Tabuni ke Kantor Bapas di Kali Acai, Kotaraja – Jayapura. Selanjutnya massa bersama-sama dengan Buchtar Tabuni mengunjungi makam Mako Tabuni di Pos 7 Sentani, Jayapura. Seluruh proses ini berjalan dengan baik dengan dikawal oleh aparat kepolisian dari Polresta Jayapura tanpa hambatan.

Buchtar Tabuni dan massa tiba di makam Mako Tabuni pada Pkl. 13.00 WIT. Hampir tiga puluh menit berjalan, Buchtar hanya terpekur di atas makam dengan terus menangis. Selanjutnya arahan dari Victor Yeimo. Selanjutnya, massa membubarkan diri ke tempat tinggal masing-masing.

Saat ditanyai tabloidjubi.com terkait pembebasan bersayaratnya hari ini, Buchtar Tabuni menanggapinya sebagai sesuatu yang biasa saja.

“Saya hanya keluar dari penjara kecil ke penjara yang lebih besar,”

demikian kata Buchtar Tabuni menjawab pertanyaan tabloidjubi.com. (JUBI/Aprila Wayar)

Sunday, January 20th, 2013 | 00:49:10, TJ

January 20, 2013 0

Tahun ini Indonesia Rencanakan, Dialog Papua-Jakarta Dilaksanakan

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan saat diwawancarai wartawan di Kota Jayapura, Papua. (Jubi/Levi)

Jayapura — Setelah melakukan kunjungan ke Papua terkait penyelesaian masalah Papua pada September 2012 lalu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, mengaku sudah memberikan pertimbangannya ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya sudah memberikan pertimbangan, penyelesaian masalah Papua sebaiknya dibicarakan bersama. Jawaban Presiden SBY menyambut baik hal itu,”

kata Albert, saat ditemui usai mengikuti perayaan malam Natal bersama Partai Amanat Nasional di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam (13/1).

Menurut Albert, pihaknya juga telah didatangi beberapa tokoh Papua seperti Pater Neles Tebay dan Beny Giay, serta beberapa tokoh agama lainnya asal Papua. “Mereka mendorong untuk diadakan dialog dan mudah-mudahan dialog itu bisa dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Tapi saya tak tahu pastinya di bulan apa,” katanya.

Hanya saja menurut Albert, pihaknya bekerja ke arah itu (mendorong adanya dialog). Sebab semuanya, termasuk Presiden SBY mengharapkan tanah damai bagi Papua.

“Saya pikir semua, termasuk Presiden SBY bekerja dan mempunyai kemauan ke arah itu (dialog) dan tinggal tunggu waktunya,”

katanya.

Sedangkan pertimbangan lain ke Presiden SBY, kata mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yakni Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua agar dilaksanakan sepenuhnya, baik oleh jajaran di daerah, maupun pemerintah pusat.

“Yang lain, KPK harus diadakan nyata di Papua dan harus turun ke Papua, karena banyak rakyat Papua mengeluh, mereka mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban dana Otsus itu. Sehingga KPK sebaiknya ada disini (Papua),”

kata Albert.

Sekadar diketahui, Albert yang saat menjadi anggota Komnas HAM, dia pernah menjadi Ketua Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timtim (1999), KPP HAM Abepura (2000), Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (2001), serta dilantik menjadi Watimpres Bidang Hukum dan HAM pada Januari 2012 lalu.

Pada kunjungannya ke Papua selaku Watimpres, Albert bertemu jajaran pemerintahan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya. Diantaranya, MRP, Mapolda Papua dan Makodam XVII Cenderawasih, para pimpinan LSM, dan tokoh gereja. Kunjungan ini, tindaklanjut dari pertemuan dengan para tokoh masyarakat Papua di Kantor Wantimpres pada tanggal 3 Juli 2012 sebelumnya. (Jubi/Levi)

Tuesday, January 15th, 2013 | 18:01:02, TJ

January 15, 2013 0

KNPB Desak Pelapor Khusus PBB Ketemu Fileb Karma, cs

Papua – Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013.

Dalam kunjungan 10 hari tersebut Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri berupaya agar Pelapor PBB tidak ke West Papua. Komite Nasional Papua Barat [KNPB] memandang ini sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menyembunyikan dirinya sebagai aktor kejahatan pelanggaran HAM terhadap rakyat dan aktivis di West Papua.

Setelah Soeharto tumbang, pelanggaran HAM dan Demokrasi tidak ikut tumbang di West Papua. Jakarta dengan kekuatan hukum dan militer terus-menerus melegalkan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat dan aktivis West Papua yang melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Banyak yang telah mati, mulai dari pembunuhan Arnold Ap, Theys H. Eluay, Mako Tabuni, hingga Hubertus Mabel. Puluhan aktivis dan rakyat West Papua masih mendekam di penjara-penjara kolonial Indonesia atas aksi damai yang dilakukan. Fileb Karma,dkk adalah bukti nyata kejahatan Indonesia diatas tanah Papua.

KNPB mendesak La Rue mengatur jadwal kunjung ke West Papua tanpa intervensi Pemerintah RI, untuk bertemu langsung dengan Fileb Karm, cs yang sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas aksi ekspresi damai yang dilakukan di Jayapura, West Papua 2004 lalu.

Selanjutnya, dengan terbuka kami katakan bahwa PBB segera menjamin hak rakyat West Papua untuk melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Kami berharap, Pelapor Khusus PBB, dalam kunjungan ini membicarakan agar cap teroris, makar, pengacau, dll yang ditujukan negara Indonesia kepada aktivis KNPB dan pejuang Papua lainnya dihilangkan, karena sudah tidak relevan lagi dalam era yang terbuka, dimana stigma tersebut sengaja dibuat untuk membungkam aksi-aksi damai yang dilakukan oleh rakyat West Papua.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dirilis sebagai sikap rakyat bangsa Papua Barat.

Hormat kami,

Victor F. Yeimo

Ketua Umum KNPB

January 12, 2013, KNPBNews

January 12, 2013 0

WPAT Prihatin, RI Membatasi Pelapor Khusus PBB Kunjungi Tapol Papua dan Ambon

Jakarta – The West Papua Advocacy Team (WPAT) mengatakan prihatin dengan tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang membatasi Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue untuk mengunjungi tahanan politik Papua dan Ambon.

The West Papua Advocacy Team berbasis di New York Amerika Serikat, PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873, wpat@igc.org, +1- 575-648-2078. The West Papua Advocacy Team beranggotakan akademisi, pembela hak asasi manusia dan pensiunan diplomat AS. Ed McWilliams, mantan wakil Dutabesar Amerika untuk Indonesia memimpin WPAT.

Dalam Siaran Pers yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu, (12/1), WPAT mengatakan, pada bulan Mei 2012 pemerintah Indonesia mengundang Frank La Rue untuk mengunjungi Indonesia. Selanjutnya, La Rue membuat rencana dan mengatakan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jenewa bahwa dia berencana untuk mengunjungi tahanan politik di Jayapura dan Ambon.

Kunjungan ke tahanan politik di Papua dan Ambon adalah perhatian utama La Rue . Dia juga berencana untuk mengunjungi seorang ulama Syiah dipenjara di Sampang, Pulau Madura. Namun, Pemerintah Indonesia menilai kunjungan Frank La Rue ke Papua dan Ambon justru akan meningkatkan intensitas politik di wilayah itu. Pemerintah Indonesia hanya mengizinkan Frank La Rue mengunjungi Jakarta dan Sampang.

Frank La Rue menolak untuk berkunjung ke Indonesia jika ia tidak dapat mengunjungi tahanan politik di Papua dan Ambon. Sesuai rencana, Frank La Rue dijadwalkan tiba di Jakarta pada 14 Januari 2013. Ia berencana untuk tiba di Jayapura pada tanggal 18 Januari.

The West Papua Advocacy Team mendesak Pemerintah Indonesia untuk mencabut pembatasan Pelapor Khusus PBB untuk bertemu dengan para tahanan politik Papua dan Ambon.

“Pemerintah Indonesia bertanggung jawab kepada masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak tahanan politik di bawah ketentuan konvensi internasional. Kunjungan Pelapor Khusus adalah sarana sarana penting untuk memastikan kepatuhan Indonesia dengan kewajiban internasional,”

tulis WPAT.

The West Papua Advocacy Team menulis, kelompok hak asasi manusia memperkirakan, ada lebih dari 100 tahanan politik di Indonesia, terutama Papua dan Maluku, termasuk 15 warga Papua dipenjarakan dengan dakwaan makar.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengecam keras atas terkait pembatasan kedatangan Pelapor Khusus PBB ke Papua dan Ambon.

“KNPB kecam larangan atau upaya Pemerintah Indonesia melalui Menlu untuk menyembunyikan persoalan pelanggaran HAM di Papua, kami desak pelapor PBB untuk bertemu dengan Fileb Karma cs yang dipenjara. Pertemuan dengan Menlu tanpa ke Papua hanya akan menjadi ajang dan ruang bagi indonesia untuk “tebar posona” atau memanipulasi citranya di mata internasional,”

kata ketua KNPB, Victor Yeimo ketika dihubungi majalahselangkah.com .

“Orang Papua tulis buku dilarang, orang Papua lakukan ibadah dilarang, orang Papua buat demo dilarang, semua dilarang oleh penguasa Indonesia di Papua. Papua dijadikani daerah protektoral bagi kepentingan ekonomi politik kolonialisme dan kapitalisme global,”

kata Victor.

KNPB meminta Frank La Rue, UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression harus datang dan lihat langsung korban-korban pelanggaran HAM yang bertebaran di penjara-penjara Indonesia di Papua, dan kuburan-kuburan korban rakyat yang mati dibunuh karena berdiri berjuang menyampaikan hak mereka secara damai.

Tapol Papua. Foto: http://p.twimg.com

Dalam Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, KNPB meminta La Rue mengatur jadwal kunjung ke Papua tanpa intervensi Pemerintah RI, untuk bertemu langsung dengan Fileb Karm, cs yang sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas aksi ekspresi damai yang dilakukan di Jayapura, Papua 2004 lalu.

KNPB juga mengatakan, PBB segera menjamin hak rakyat Papua untuk melakukan aktivitas damai dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri.

“Kami berharap, Pelapor Khusus PBB, dalam kunjungan ini membicarakan agar cap teroris, makar, pengacau, dan lainnya yang ditujukan negara Indonesia kepada aktivis KNPB dan pejuang Papua lainnya dihilangkan, karena sudah tidak relevan lagi dalam era yang terbuka, di mana stigma tersebut sengaja dibuat untuk membungkam aksi-aksi damai yang dilakukan oleh rakyat West Papua,”

tulisnya. Laporan menarik dari WPAT bisa dibaca di sini KLIK. (Yermias Degei/MS)

Sat, 12-01-2013 10:28:44, MJ

January 12, 2013 0

Sebby Sambom : Orang Papua Bakal Diperingatkan

Jayapura –– Aktivis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan orang Papua bakal diperingatkan. Ketegasan ini akan berlaku bagi mereka (orang Papua) yang selama ini bekerja untuk Negara Republik Indonesia (NKRI) yakni memperjuangkan pemekaran dan berjuang menerima bantuan negara.

Hal ini dikemukakan aktivis HAM di Jayapura, Sebby Sambon saat menghubungi tabloidjubi.com via telepon, Jumat (11/1). Peringatan ini bakal dilakukan oleh Tentara Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

“OPM akan memberikan warning bagi setiap orang Papua yang selama ini bekerja untuk Indonesia. Itu sudah kesepakatan yang dibuat,”

ujarnya. Bagi yang bekerja untuk NKRI bakal diberi peringatan tegas dan mereka juga terancam kehilangan nyawa.

Sebby juga menyinggung penembakan seorang warga sipil dan satu anggota TNI di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis, (10/1) sekitar pukul 17.40 WIT. Menurut Sebby, penembakan di mulia adalah pembalasan atas penghinaan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo kepada pimpinan TPN-OPM, Goliat Tabuni. TPN-OPM mengklaim penembakan tersebut dilakukan oleh mereka.

“Penembakan itu adalah pembalasan atas penghinaan yang pernah dilontarkan bupati Henock. Bupati juga sewaktu-waktu akan ditembak,”

tuturnya.

Terkait pernyataan polisi soal tukang ojek yang tertembak, Sebby menyatakan, bukan tukang ojek namun ia menduga anggota intelijen yang menyamar sebagai pengojek.

“Saya duga demikian karena sudah cek ke banyak orang dilokasi kejadian, mereka menyatakan disana banyak intel yang menyamar sebagai tukang ojek dan pekerja lainnya,”

kata Sambom.

Seperti dikabarkan sebelumnya, aksi penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil kembali terjadi di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, Kamis 10 Januari sekitar pukul 17.40 WIT. Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengklaim pelaku penembakan bukan gerombolan sipil bersenjata.

Zebua mengaku, salah satu personilnya ditembak dalam peristiwa itu bernama Praka Hasan anggota Batalyon 753 AVT Nabire yang bertugas di Puncak Jaya. Sementara itu, Juru Bicara Polda Papua Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, korban tewas adalah warga sipil.