Category: Rilis Pers

Berbagai pernyataan pers baik yang telah dipublikasikan, terutama berasal dari tokoh, aktivis dan organisasi yang mengkampanyekan Papua Merdeka.

Gereja baik Katolik maupun Protestan di Timika turun tangan dan mengajak masyarakat menghentikan aksi saling Serang Antarkelompok di Kwamki Lama, Timika, Propinsi Papua

Jakarta, 14 Juni 2010

Kepada Yth
Bapak Pimpinan Media Cetak & Elektronik
di

Tempat

Hal : Mohon untuk Dipublikasikan

Press Release:

DPR Minta Gereja Ikut Tuntaskan Keamanan

Jakarta–Anggota Komisi X DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge, S.Sos meminta pihak Gereja baik Katolik maupun Protestan di Timika turun tangan dan mengajak masyarakat menghentikan aksi saling serang antarkelompok di Kwamki Lama, Timika, Propinsi Papua.

Menurut legislator dari Partai Demokrat, hingga saat ini terkesan konflik antarkelompok di Kwamki Lama berlarut-lartu tak pernah diakhiri dengan kesadaran penuh kedua belah pihak. Padahal, pemerintah dan aparat keamanan setempat sudah bekerja maksimal untuk menghentikan.

“Saya pikir sudah saatnya Bapak Uskup Timika dan Bapak Ketua Sinode Kingmi, GKI, dan Bapak Ketua PGGP mengajak warga yang juga umat dari dua belah pihak yang bertikai untuk duduk bersama saling menyapa dalam semangat persaudaraan sebagai umat Tuhan. Masih banyak agenda pembangunan yang butuh peran serta warga untuk menyukseskan,” ujar Diaz Gwijangge kepada wartawan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin, 14/6 pagi.

Selain itu, lanjut Diaz, gereja dan para pemimpinnya secara kelembagaan diminta untuk terus-menerus mengemban misi diakonia memberikan peneguhan kepada umat dengan nilai-nilai kasih, perdamaian, saling menghormati. “Para pemimpin gereja segera turun tangan ikut menyelesaikan masalah keamanan di Kwamki,” tandasnya.

Permintaan anggota DPR RI yang juga bekas aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Hak-hak Asasi Manusia Papua itu dikemukakan menyusul meletusnya aksi saling serang dua kelompok di Kwamki Lama, Papua, Minggu (13/3) kemarin. Meski terlibat saling serang dengan menggunakan panah, namun insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.

Dia mengatakan, pihak keuskupan dan Kingmi, GKI, dan PGGP perlu mengambil peran bersama pemerintah dan aparat keamanan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa konflik seperti itu justru melenyapkan kesempatan meraih sukses bagi warga sendiri.

Pihak aparat keamanan, eksekutif maupun legislatif di Timika juga diharapkan tidak membiarkan Kwamki Lama sebagai daerah bak neraka tetapi segera mendekati pihak-pihak yang bertikai agar konflik segera diakhiri.

“Masyarakat juga tentu kita minta agar mereka harus membangun kesadaran bersama bahwa konflik apapun tak akan membawa manfaat namun justru mengantar mereka pada situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu tak ada pilihan lain kecuali menghentikannya,” ujar Diaz.

2

“Upaya Pemekaran Propinsi Papua Tengah dan Tindak Kekerasan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) di Puncak Jaya – Papua

Situasi kekerasan hari ini di Puncak Jaya, khususnya di Kecamatan Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi tidak terlepas dari kepentingan elit birokrasi (Klas Kapitalis Birokrat) untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Yang mana, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, selaku Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua berupaya meyakinkan Negara bahwa Propinsi Papua Tengah tidak akan aman dan damai jika keberadaan Tentara Rakyat Papua Pimpinan Goliat Tabuni tidak dimusnahkan.

Melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan maret 2010, wilayah Kecamatan Tingginambut di jadikan Daerah Operasi Militer (DOM) atau dengan kata lain “Kebijakan Bumi Hangus”. Dalam kesepakatan tersebut dikeluarkan deadline akhir pada tanggal 28 Juni 2010 kepada massa Rakyat Papua untuk mengosongkan wilayah tersebut. Kebijakan ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak dasar Rakya Papua untuk hidup aman dan damai diatas Tanah Airnya sendiri.

Operasi sapu bersih yang dilakukan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) dengan alasan untuk melumpuhkan terhadap Tentara Rakyat Papua dibawah Pimpinan Goliat Tabuni telah mengakibatkan ratusan hingga ribuan warga massa Rakyat Papua khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi kehilangan nyawa, tempat tinggal, ternak dan sumber pendapatan sebagai petani tradisional.

Aksi brutal dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh alat reaksioner Negara (TNI/Polri) terhadap massa Rakyat Papua di Kabupaten Puncak Jaya terus berlanjut, terhitung sejak Maret 2010, Kindeman Gire (Pendeta) dan Enditi Tabuni (anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia) tertembak hingga mati. Juga pada bulan yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap massa Rakyat Papua ; Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn/sedang sakit parah), Tiraik morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), Kotoran Tabuni (42 Thn) mengalami tindak penyiksaan yang tidak manusiawi mengakibatkan ke-13 korban harus menahan derita dan sakit hingga tinggal menunggu maut menjemput.

Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol informasi yang dilakukan oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ribuan massa Rakyat Papua dari dua Kampung tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari dua daerah tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan sekitarnya. Alat Reaksioner Negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja (GIDI), penembakan ternak dan intimidasi terhadap Rakyat Papua terus berlanjut. (bio)

“Jika hatimu bergetar marah karena ketidakadilan, maka kau adalah Kawan Sejatiku”

Biro Media-Propaganda Aliansi Mahasiswa West Papua (AMWP) Jogja

0

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia
HE WEST PAPUA NATIONAL ARMY
TENTARA NASIONAL PAPUA BARAT
MARKAS KOMANDO PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT
———————————————————-

PRESS RELEASE JEND. KELLY KWALIK

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Salam Revolusi

Kepada Masyarakat Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangsa Australia, Bangsa Amerika Serikat, Uni Europe dan Asia Pacific serta Bangsa Colonial Indonesia.

Atas nama Allah Pencipta Tanah Papua Barat, atas nama Leluhur bangsa Papua Barat, atas nama Moyang bangsa Papua Barat, atas nama Tulang Belulang yang dibantai karena keganasan Latinas Colonial Indonesia, dan atas nama seluruh Masyarakat Papua Barat, saya Jenderal Kelly Kwalik menyatakan bahwa, seluruh kejadian penembakan, baik Security maupun Warga Negara Australia di Tembagapura Timika adalah tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI/POLRI. Untuik itu atas nama bangsa Papua Barat, Kami sampaikan kepada Negara Australia bahwa, Bangsa Papua Turut berduka atas inside penembakan Al. Saudara Drew Nicholas Grant.. Selalu pemimpin besar TPN-OPM mau sampaikan bahwa, persoalan penembakan terhadap Saudara al adalah murni conspiracy pengalian keamanan. TNI-POLIRI dan PT.Freeport Indonesia bertanggungjawab penuh.

Masyarakat Dunia yang kami hormati,

Sebagaimana pernyataan saya selaku pimpinan panglima besar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM) tentang kejadian di sepanjang jalan Km. 50 sampai dengan Km. 74, Tembagapura. Ingin saya menyatakan bahwa, segala kejadian di seluruh Tanah Papua maupun di Areal PT.Freeport Indonesia Tembagapura – Timika – Papua adalah sebuah prose’s rekayasa belaka oleh Pihak Colonial Indonesia lewat pasukan TNI-POLRI untuk mencari keuntungan dalam kedudukan, kepangkatan dan Kekayaan. Semuanya adalah hanya sebuah aduh domba yang sengaja diciptakan oleh Pasukan colonial Indonesia (TNI-POLRI) selama hampir setenga Abad Papua Barat Ada dibawah colonial Indonesia.

Semua kejadian mulai; Hari Rabu jam 4.00 WIP. Sekitar 30 Pasukan masuk ke Mil 74 dan melakukan penyerangan terhadap fasilitas PT.Freeport Indonesia. Tidak ada korban Jiwa. Dalam peristiwa ini 1 bus PTFI, 2 Mobil, 1 Kontener di Bakar. Terjadi tembak menembak antara pasukan TPN dan gabungan Pasukan TNI – POLRI dari Jam 6.00 – 15.00 WIP. Terjadi pengibaran bendera Pusaka Bangsa Papua (Sang Bintang Kejora) diatas Puncak Trowongan Mil 74 dari Jam 700-15.00 WIP. Situasi kemudian dikacaukan oleh TNI pukul, 16.00 WIP. sekitar 500 pasukan gabugan TNI-POLRI sedang menguasai Mil 68 sampai dengan Mil 74. Hingga penembakan Al. Drew Nicholas Grant adalah sebuah konspirasi pengalihan keamanan yang terjadi dipihak kubuh TNI-POLRI.

Untuk memperkeruh situasi dan sebagai tindakan kebiadaban sebuah sifat dasar dalam setiap operasi TNI dan POLRI bangsa Indonesia yang sangat brutal, akibatnya terjadi penembakan terhadap Karyawan PT.Freeport Indonesia asal Warga Negara Australia. Kejadian tersebut terjadi di Mil 53 pada pukul, 4.00 WIP. Peristiwa ini terjadi ketika 4 Karyawan PT.Freeport sedang menuju ke Mil. 68 untuk bekerja. Dalam Mobil ada 4 orang, karyawan yang lain luka-luka sementara karyawan asal Australia meninggal dunia.

Melihat kondisi aduh-domba yang rupanya MEMOJOKAN TPN-OPM, tanpa ada sebuah pembuktian, maka. Tepat pukul, 11.00 WIP, hari minggu. TPN – OPM melakukan penyerangan terhadap Mobil PT.FI dan TNI yang sedang mengangkut Pasukan Gabungan TNI-POLRI ke Mil 68. Dalam kejadian ini, 4 Mobil PTFI rusak, dan di Tambah 2 Mobil TNI-POLRI. Peristiwa tembak-menembak ini tertujuh kepada TNI-POLRI yang mengakibatkan 1 Anggota Security Tewas dan 1 lagi Anggota Brimob Tewas dan 3 orang lainnya Luka-Luka. Pengalaman kasus penembakan 2 Warga Amerika Serikat tahun 2000 di Mil 62-63 yang mengorbankan orang Papua, sementara pelaku penembakan jelas-jelas adalah Anggota Kopasus. Membuat kami harus bertindak mengincar TNI-POLRI sesuai surat Perintah Operasi (PO) yang tidak mengorbankan masyarakat sipil.

Bersambung……..
Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia

Kami bangsa Papua Barat sungguh menyadari, bahwasannya semua peristiwa demi peristiwa yang mengakibatkan terjadinya pembantaian demi pembantaian, penculikan, pemusnahan, penganiayaan dan pemerkosaan adalah sifat dasar Colonial yang selama ini diterapkan oleh Bangsa Indonesia lewat TNI-POLRI di seluruh Tanah Papua Barat. Bukan hanya itu yang terjadi, semua program kolonisasi terhadap bangsa Papua Barat juga terjadi diberbagai lapisan kehidupan, baik social, economy, budaya, kesenian dan lebih dari pada itu adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Tanah Papua adalah penuh dengan conspiracy politic economy.

Peristiwa-peristiwa seperti ini bukan sebuah scenario yang baru kali ini dilakukan oleh Pihak Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI di Areal PT.Freeport Indonesia dan Papua Barat keseluruhan, apa yang terjadi di sepanjang jalan PT.Freeport Indonesia ini adalah satu bagian kecil tindakan brutal yang sangat biadap dari sekian tindakan keganasan TNI-POLRI. Sehingga saya atas nama bangsa Papua Barat mau menyatakan bahwa, Kejadian demi kejadian diatas adalah satu dari sekian kejadian paling sadist yang pernah dilakukan oleh TNI-POLRI di Tanah Papua Barat.

Bukan hanya persoalan dalam negeri, kadang kalanya, persoalan luar negeri menjadi sebuah balas dendam Indonesia mengatas namakan TPN-OPM. Dengan berbagai penyusupan, pembunuhan kemudian melansir segala kejadian tersebut kepada pihak TPN-OPM. Pembunuhan

Warga dunia dan Para simpatisan bangsa Papua yang kami muliakan,

Sesungguhnya, perjuangan kami bangsa Papua adalah perjuangan untuk memperoleh kedaulatan (Kemerdekaan penuh) dari penjajahan Colonial Indonesia. Perjuangan TPN-OPM adalah perjuangan terhormat, perjuangan berwibawa, bukan perjuangan sporadic atau perjuangan brutal, sebagaimana selama ini dilakukan oleh Colonial Indonesia terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua Barat.

Catatan memorials bangsa Papua atas keganasan colonial Indonesia dengan sikap brutal berawal ketika itu, kebrutalan colonial Indonesia terjadi pada tahun 1962, ketika itu secara Defector bangsa Papua Barat telah menyatakan Kemerdekaan pada tanggal, 1 December 1961 dengan nama Negara adalah Papua Barat (West Papua), nama bangsa adalah Bangsa Papua, Nama Bendera adalah Bintang Kejora dan Lagu kengsaan adalah Hai Tanahku Papua. Selain lambang Negara dan lainnya diatas, bangsa Papua pada saat itu sudah memiliki 12 Partai politic dan Dewan Rakyat Nieuw Guinea. Ini semua adalah sebuah fakta sejarah yang telah dikebiri oleh Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa capitalist yang hanya mengejar kekayaan alam Tanah Papua.

Masyarakat dunia yang kami muliakan,

Kekejaman bangsa Indonesia di Tanah Papua telah di mulai sejak tanggal, 12 April 1961 ketika Sukarno memerintahkan kepada seluruh angkatan bersenjata Colonial Indonesia untuk aksi militer dengan nama Commando Rakyat. Dimana dalam komandonya President Soekarno mengatakan, “…Belanda mengadakan (Negara Papua), Belanda Mengibarkan Bendera Papua, Belanda Mengadakan Lagu kebangsaan Papua..” Kita tidak boleh diam, Kita harus bertindak……. Setelah Colonial Indonesia mengeluarkan Commando Rakyat, juga dikeluarkan commando Mandala untuk membunuh manusia Papua dengan melakukan berbagai operasi yang menelan korban Jiwa rakyat Papua. Mulai dari Operasi Banteng, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Naga, Operasi Lumba-Lumba, Operasi Grakula, Operasi Koteka, Operasi Silet, Operasi Matoa, Operasi Mambruk serta masih banyak lagi dan berbagai bentuk terror serta intimidation dan aduh domba yang dilakukan oleh Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI.

Warga dunia yang kami banggakan,

Selain berbagai bentuk operasi dan penganiayaan diatas, juga terjadi berbagai kekerasan dalam structure kehidupan bangsa Papua Barat. Diantaranya adalah pemaksaan kepada masyarakat Papua untuk menggunakan bahasa Indonesia, Structure pemerintahan dikuasai oleh Non Papua, Pembunuhan dan atau pemusnahan manusia Papua melalui transmigration, pemusnahan manusia Papua melalui Keluarga Berencana (KB) Pembunuhan manusia Papua melalui Minuman Keras, Pembunuhan melalui perempuan pelacur yang dikirim dari Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi dan Maluku, Penguasaan wilayah Papua melalui sistem pemerintahan dengan melakukan pemekaran Propinsi, Pemekaran Kabupaten dan berbagai perusahan asing yang masuk ke Tanah Papua lalu mendukung Colonial Indonesia dalam hal ini TNI-POLRI dengan memberikan Facilities untuk memusnahkan Manusia Papua yang mengeruk kekayaan alam Papua.

Berbagai bentuk kekerasan diatas hanya menjadi sebuah duka dan penderitaan panjang rakyat Papua Barat dalam mengarungi roda kehidupan di tanah yang Allah ciptakan untuk bangsa Papua Barat. Dunia membisu… seolah-oleh turut mendukung Bangsa Colonial Indonesia untuk memusnakan manusia Papua. Duniapun memberikan segala macam facilities demi kepentingan dunia di Tanah Papua dan demi memusnakan manusia Papua. Sementara manusia Papua hanya berdoa dan berjuang untuk mempertahankan hidup. Manusia Papua menjadi makluk manusia yang tidak berdaya dari segala macam conspiracy economy Politic para kaum pemilik modal dan kaum penjajah.

Warga dunia yang kami hormati,

Peristiwa demi peristiwa di Tanah Papua yang selama ini terjadi, terutama peristiwa-peristiwa penembakan di sepanjang Areal PT.Freeport Indonesia sesungguhnya adalah sebuah conspiracy kepentingan economy TNI-POLRI dan para mafia economy Indonesia. Penembakan atas dua Warga Negara Amerika yang note bane adalah staff Pengajar di SPJ adalah sebuah conspiracy satu piring dua sendok yang mengorbankan masyarakat Papua. Semua kejadian kekerasan semuanya selalu dilemparkan kepada pihak TPN-OPM, sementara pelaku sesungguhnya adalah sedang berpesta dibalik penderitaan dan tuduhan dunia terhadap bangsa Papua terutama TPN-OPM.

Sebagaimana telah saya selaku panglima tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat .. Jenderal Kelly Kwalik…tegaskan pada bagian pertama, Semua kasus penembakan di Areal PT.Freeport Indonesia terutama terhadap Saudara al. Drew Nicholas Grant adalah Tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI-POLRI. Telah jelas bahwa, Conspiracy perebutan penguasaan Security PT.Freeport Indonesia antara Sipil Social Security, POLRI dan TNI. Penarikan pasukan TNI dari Areal PT.Freeport Indonesia telah menciptakan situasi keamanan yang tidak kondusip di antara pihak TNI dan Pihak Kepolisian. Di Tambah lagi dengan keinginan PT.Freeport Indonesia yang merencanakan sipil security. Belum lagi conspiracy pencurian facilities PT.Freeport Indonesia (BESTU) yang sering dilakukan oleh pihak TNI dan juga Pihak POLRI.

Saya selaku pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat membantah dengan tegas semua pernyataan baik oleh PANGDAM TRIKORA, KAPOLDA PAPUA maupun Secretaries menteri Politic dan Keamanan negara colonial Indonesia yang mencoba-cobah untuk tidak bertanggungjawab atas pembunuhan Saudara al. Drew Nicholas Grant. Kalau Bangsa Colonial Indonesia merasa sebagai negara yang beradap, yang menghargai nilai makluk manusia, maka saya meminta Indonesia harus mengakuinya secara gentlemen, tetapi apabila bangsa Indonesia adalah bangsa Biadap yang tidak menghargai nilai kemanusiaan, maka teruslah tunjukan kebiadaban colonial Indonesia di mata dunia International…. Karena memang bangsa Colonial Indonesia telah membangun negara dengan kebiadaban dan penuh kebobrokan.

Warga Dunia yang kami hormati,

Kalau situasi ini kemudian semua pihak menyalakan Tentara Pembebasan Nasional Tanah Papua Barat, TPN-OPM, maka saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa:

1. Pasukan TPN-OPM akan melakukan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk tuduhan.

2. Segala operasi perlawanan pasukan tentara pembebasan Nasional atas TNI-POLRI akan menjadi tanggungjawab kami selaku Pimpinan Besar TPN-OPM. Diluar itu adalah pihak-pihak kepentingan dan tentunya pasti adalah pihak TNI-POLRI yang selama setengah Abad telah menunjukan prestasinya dimata Indonesia, Mata public International dan mata masyarakat Papua.

3. Kami akan terus melakukan perlawan hingga akhir hayat kami, dan akan menghentikan secara total operasi penambangan PT.Freeport Indonesia dan akan berhenti apabila ada pihak dunia/negara lain mau menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan Papua Barat.

4. Kami menghimbau kepada dunia untuk melihat persoalan ini secara professional dan kepada Warga negara Papua Barat untuk satukan langka, satukan barisan dan satukan kekuatan untuk mengembalikan Tanah Papua ke Pangkuan West Papua dari tanggan Colonial Indonesia yang saat ini sedang menjajah bangsa Papua Barat.

Demikian pernyataan press ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Timika, 15 Jul. 09
Markas Besar
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

JENDERAL KELLY KWALIK
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

1

Menolak Calon legislative Pemilu tahun 2009, bukan orang Papua Asli

KOALISI NASIONAL PEDULI PAPUA

(KNPP)

Akar persoalan

Papua adalah ketidakadilan social politik oleh hegemoni kekuasaan pemerintah Indonesia. UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2002, dan UU Nomor 25 tahun 2001 tentang Pemerintahan sendiri dan Perimbangan Keuangan harus dilaksanakan secara konsisiten. Jabatan politik,
BUMN dan birokrasi pemerintahan hanya milik orang Papua, kecuali militer, moneter, agama, dan hubungan luar negeri. Maka perebutan kekuasaan dan pengangkutan kekayaan alam secara gila dan keras kepala harus dihentikan, karena mengakibatkan ketidakadilan social, politik, ekonomi, bagi rakyat Papua.

Maka KOMITE NASIONAL PEDULI PAPUA (KNPP), menyatakan sikap :

Menolak Calon legislative Pemilu tahun 2009, bukan orang Papua Asli Calon legilative Pemilu tahun 2009 harus orang Papua Asli Mendesak Gubernur, DPRP dan MRP segera buat PERDASI dan PERDASUS sebagai payung hukum bagi perlindungan hak politik Rakyat Papua

KOMITE NASIONAL PEDULI PAPUA
(KNPP)

Jayapura 27 April 2009

Ketua Umum
Ismail Asso

Sekretaris

Silas Wetipo

0

TRPB – Siaran Pers: West Papua Siaga I Sejak 4 April 2009

Tentara Revolusi Papua Barat
(TRPB)

Panglima Komando Revolusi Tertinggi (PANGKORTI)

Sekretaris Jenderal

Papua Barat Siaga Satu Menanggapi Kebrutalan Operasi TNI/Polri
Segenap Rakyat Bangsa Papua Bersiap-Siaga Menyatukan Hati, Pikiran, Kekuatan dan Semangat

Press Release

Menggapi berbagai operasi militer dan polri belakangan ini, yang menyebabkan keresahan di berbagai tempat, terutama di pegunungan Papua Barat, maka Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dengan ini menyerukan kepada segenap rakyat bangsa Papua agar

Bersiap-siaga dan Menyatukan Hati, Pikiran, Kekuatan dan Semangat

dalam rangka merebut kembali kedaulatan politik bangsa Papua, Negara West Papua yang telah dimanipulasi bangsa dan Negara Indonesia lewat New York Agreement 1962, Rome Agreement 1968, 1969 dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, disusul berbagai kebijakan brutal dan tidak manusiawi, antara lain, Otsus I (1963-1988), Transmigrasi (1964-2000), penerapan DOM sampai tahun 1998, Otsus II sejak 2001, yang semuanya bertujuan menghapuskan ras Melanesia dari Tanah Air Bumi Cenderawasih dan memperkukuh dan memperluas kejayaan Kekaisaran Majapahit sampai ke Samarai (PNG), maka Tentara Revolusi Papua Barat sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa Papua dan benteng depan pertahanan ras Melanesia dalam memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan hidup (survival) bangsa dan ras kami, maka dengan ini menyerukan kepada segenap rakyat bangsa Papua agar:

  1. MEMBOIKOT Pemilu NKRI 2009, karena memboikot Pemilu atau tidak mengikuti Pemilu adalah satu-satunya Hak yang Tersisah setelah segala hak lain dari manusia Papua dirampas, diperas, ditindas dan ditumpas oleh NKRI sejak menduduki wilayah Papua Barat;

  2. Tidak melakukan kekerasan fisik secara terbuka,

    1. karena memboikot Pemilu bukanlah sebuah tindak kekerasan, tetapi sebuah perwujudan dan pelaksanaan hak mutlak bagi setiap manusia di dunia yang berada dalam sebuah Negara-bangsa, entah karena terpaksa ataupun karena sukarela. Karena bangsa Papua dimasukkan ke dalam NKRI, maka hak yang tersisah ini patut dipergunakan SETIAP LIMA TAHUN SEKALI, dan dimulai sejak Pemilu 2009 ini;

    2. karena tindakan menggunakan senjata adalah tugas pasukan pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat, bukan rakyat Papua secara keseluruhan,

    3. karena keterlibatan masyarakat secara keseluruhan beresiko kekerasan NKRI yang begitu brutal dan biadab.

  3. Pemboikotan Pemilu 2009 ini akan merupakan bukti nyata yang dapat menunjukkan kepada seluruh bangsa dan Negara di dunia tentang penolakan bangsa Papua tinggal dengan NKRI dalam keadaan terpaksa;

  4. Bangsa Papua telah mengikuti Pemilu NKRI sejak tahun 1972, dan selama ini pula selalu mengeluh dan menderita atas tindak kebiadaban NKRI, dan telah kehilangan harapan. Dengan keputus-atasan itu, telah banyak elit politik Papua bergabung menjadi kaum Papindo (Papua

0

SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA – 1,2 Juta Warga Asli Papua Terancam Kehidupannya

PRESS RELEASE Foker LSM Papua, Jayapura 24 Februari 2009

Untuk dipublikasikan segera.

Hutan bagi masyarakat asli Papua adalah gudang makanan, sebab di dalam terdapat sumber obat obatan, makanan dan berbagai sumber kehidupan se hari hari bagi kelangsungan hidup mereka dari generasi ke generasi.

Ancaman ini semakin besar dengan kebijakan masyarakat internasional seperti Reduction Emition from Deforestation and Degradation (REDD). Otoritas atas wilayah adat sebagai lahan sumber kehidupan akan terganggu jika skema REDD tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Kompensasi yang diberikan oleh negara-negara maju bisa jadi akan menjadi lahan praktek baru KKN di Papua dan tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat adat Papua sebagai pemilik. Bahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hutan Adat yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah Pusat meniadakan hutan adat karena semua hutan akan dikuasai oleh negara. Hutan adat hanya diakui melalui regulasi lokal (Peraturan Daerah) sekalipun masyarakat adat sudah beratus-ratus tahun hidup di kawasan tersebut.

Fakta-fakta tersebut sangat bertentangan dengan filosofi masyarakat adat Papua baik yang hidup di pesisir, lembah hingga pegunungan yang menganggap kehidupan manusia bersumber dari alam. Seperti juga masyarakat modern yang memandang tanah sebagai satu bagian ekosistem yang didalamnya terdapat interelasi antara tanah, air, hutan dan berbagai satwa, termasuk juga sumberdaya alam dalam perut bumi, masyarakat adat Papua memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep ekosistem tersebut dalam konteks yang berbeda. Tanah dideskripsikan sebagai manusia yang memiliki banyak sistem dalam tubuhnya. Jika hutan sebagai salah satu system dalam ekosistem dirusak, maka kehidupan manusia juga akan rusak. Persepsi mengenai tanah pada masyarakat Papua juga termasuk apa yang ada di dalam dan diatas tanah, tidak terkecuali hutan. Mitologi masyarakat adat Papua seperti Kimani Depun di Genyem, Wamita di lembah Kebar, Te Aro Neweak Lak O di Amungme atau Nan Mangola di Ngalum bisa menjelaskan filosofi ini dengan sangat baik.

Data Departemen Kehutanan RI, luas hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatannya pada tahun 1950 adalah 162 juta hektare. Pada 1985, atau 35 tahun berikutnya, luas hutan Indonesia berkurang menjadi 119 juta hektar. Dalam kurun waktu 12 tahun, luas hutan di Indonesia menjadi 98 juta hektare atau hilang 21 juta hektare. Sementara pada tahun 2005, luas hutan yang tersebar di enam pulau besar yakni Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi itu tinggal 85 juta hektare. Berarti selama kurun waktu 55 tahun, dari 1950 hingga 2005, hutan kita telah hilang 77 juta hektare atau 47,5%.

Indonesia termasuk negara ketiga pemilik hutan tropis terbesar di dunia setelah hutan Amazone di Brazil dan Congo Bazin di RDC dan Kamerun. Jika menyimak data-data deforestasi hutan Indonesia, maka sebagian besar hutan tropis itu masih tersisa di Papua. Pada tahun 1985 menurut data Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia yang dicatat oleh Forest Watch Indonesia, hutan tropis Papua memiliki luas 34.958.300 Ha[1] dan tahun 1997 luas hutan tropis ini menjadi 33.160.231 Ha[2]. Namun pada tahun 2006, FWI-CIFOR dan Baplan Indonesia menyebutkan bahwa dari 41 juta hektar yang telah dipetakan, 34 juta hektar yang benar-benar merupakan hutan Papua [3]. Artinya lebih dari 40% hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia berada di Papua.

Namun ironinya sampai saat ini hutan Papua terancam deforestasi dan degradasi. Meski ada aturan di tingkat lokal maupun nasional tentang larangan kayu log keluar dari Papua. Penyusutan hutan di Papua diperkirakan sebesar 600 ribu m3 per bulan dan diduga terjadi laju deforestasi yang mencapai 2,8 juta ha per tahun[4].
Hilangnya areal hutan tersebut karena pengelolaan yang tidak bijaksana, pembalakan liar dari perusahaan-perusahaan HPH melalui ijin pengelolaan hutan (IPKMA dan Kopermas) yang disalahgunakan.

?Dalam satu hari kami menghasilkan 1 ? 1,5 kubik kayu ukuran 5×10. Bos membelinya dengan harga 800 ribu rupiah/kubik untuk kayu besi (Merbau). Kayu-kayu ini dibawa ke Jayapura. Ada yang dijual dan ada juga yang diekspor. ? demikian pengakuan seorang operator chainsaw dalam film Janji Untuk Sejahtera, produksi Papua Room (2008) yang berlokasi di Kabupaten Keerom.

Ironisnya, pengelolaan hasil hutan kayu ini (legal maupun ilegal) tidak menyisakan sedikitpun manfaat bagi masyarakat adat Papua (terutama Forest People) pemilik hutan tersebut, untuk peningkatan kesejahteraan
mereka. Sebanyak satu (1) m3 kayu yang dibeli dari masyarakat adat Papua hanya dihargai sekitar Rp 100 hingga Rp 800 ribu per m3. Kemudian kayu-kayu tersebut diekspor dengan harga 3,8 juta per m3 kepada
perusahaan-perusahaan kayu di Eropa dan China.

Perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu ancaman bagi hutan Papua. Alih fungsi hutan menjadi PIR Kelapa Sawit di Arso tak mampu sejahterahkan masyarakat di sana di atas lahan 50.000 hektar. Apa yang masyarakat Kabupaten Keerom peroleh selama 21 tahun Perkebunan Kelapa Sawit ?

?Pabrik yang tak mampu berproduksi banyak menjadi kendala bagi petani. Selama ini kami tidak panen. Kelapa sawit tinggal sampai jadi berondolan. Ada petani yang mengontrakan lahannya karena tidak mampu lagi membayar ongkos transport. Bayangkan sekali angkut TBS ke pabrik Rp 1,4 ? 1,5 jt,? terang Hans Horota, seorang petani kelapa sawit di Arso.Kelapa sawit yang diharapkan memberikan peningkatan pendapatan petani ternyata semakin menyusahkan mereka. Pendapatan petani sawit bila mengerjakan sendiri Rp. 500.000/bulan, kalau dikontrakan hanya Rp. 300.000/bulan atau berkisar antara Rp. 10.000 ? 16.700/kk/bulan. [5]

Di Selatan Papua, dari 31 investor Kelapa Sawit yang diberi ?kado? di Merauke, PT Bio Inti Agrindo, PT Papua Agro Lestari (39.000 ha perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin untuk masing-masing), dan PT Dongin Prabhawa untuk 39.000 ha di Distrik Okaba di antaranya telah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Papua untuk mengurus izin pembukaan hutan dari Departemen Kehutanan pada tahun 2008[6]. Pada akhir bulan Agustus 2008 lalu bahkan Grup Binladin dari Arab Saudi juga menyanggupi investasi senilai Rp 39 triliun untuk membiayai Merauke Integrated Food and Energy Forum. Sebagian besar investasi itu untuk perkebunnan Kelapa Sawit.

Hasil survey awal ?Research of Save The People and Forest of Papua? yang dilakukan di 7 wilayah adat Papua, menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di areal hutan Papua ini. Namun fungsi dan nilai sosial masyarakat asli (adat) Papua telah mengalami perubahan (degradasi) yang sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi masyarakat Papua. Sekitar 70% penduduk asli Papua tinggal di perkampungan dan pegunungan tengah yang terpencil [7]. Mereka juga sangat tergantung dengan hutan dan alam disekitarnya. Jadi, ancaman terhadap hutan di Papua berarti lonceng kematian bagi 70% masyarakat asli Papua dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk asli Papua.

Masyarakat Auwyu di wilayah adat Anim Ha dalam sebuah diskusi bersama komunitas masyarakat sipil di Merauke dalam rangkaian Research of Save The People and Forest of Papua, menyebutkan telah terjadi konspirasi antara pemerintah setempat dengan perusahaan kelapa sawit yang ingin berinvestasi di tanah adat mereka seluas 179.216 Ha di distrik Edera, Mappi. Di kabupaten Mappi ini sendiri, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2005 akan dibangun industri yang terkait perkebunan kelapa sawit seluas 500.000 Ha. Dalam diskusi ini juga diketahui bahwa telah dilakukan Analisa AMDAL oleh PT. Sawit Nusa Timur dan PT. Indo Sawit Utama di luasan lahan yang rencanakan 35.297 hektar dan 26.000 Ha tanah masyarakat adat Anim Ha.

Walaupun keputusan Masyarakat Adat Anim Ha sudah menolak rencana investasi kelapa sawit di atas tanah adat masyarakat Anim Ha, sekelompok Masyarakat suku Yeinan juga telah mengeluarkan 2 buah surat pelepasan tanah adat suku untuk 18.000 hektar bagi lokasi transmigrasi. Hal inilah yang disebut sebagai konspirasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan kelapa sawit.

JIKA TIDAK ADA HUTAN ADAT PAPUA LAGI, MAKA TIDAK ADA LAGI MASYARAKAT ADAT PAPUA!

SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA!

CP : Septer Manufandu (08124876321), Abner Mansai (0811481566)

[1] Kawasan hutan dan laju perubahan 1985-1997 berdasarkan perkiraan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, FWI-GFW, 2001. ?Potret Keadaan Hutan Indonesia?
[2] Kawasan hutan dan laju perubahan 1985-1997 berdasarkan perkiraan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, FWI-GFW, 2001. ?Potret Keadaan Hutan Indonesia?
[3] Tabloid Jubi/www.tabloidjubi.wordpress.com/April 20, 2008
[4] The Last Frontier Report, Telapak/EIA
[5] Hasil penelitian dampak sosial perekebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom, SKP Jayapura, 2008
[6] Hasil penelitian awal ?Research of Save Teh People and Forest of Papua?, Foker LSM Papua.
[7] http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=241

0

KINI BUCTHAR DISIDANGKAN SIDANG PERTAMA BUCTHAR DILAKUKAN HARI INI, DIDAMPINGI 43 KUASA HUKUM

a. Proses Jalannya Persidangan

Sidang Perdana Bucthar Tabuni yang digelar hari ini, rabu 18 februari 2009 pukul 09.38 wit sampai 10.20 wit, kini mengalami penundaan persidangan setelah mendengar Bacaan kasus perkara yang dibacakan oleh Hakim Penuntut Umum. Persidangan atas Buchtar sebelumnya disepakati untuk dilakukan tepat jam 9 namun karena keterlambatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umun dan akhirnya bucthar ditibahkan pada pukul 9.25 wit. Kemudian sidang mulai digelar pukul 09.38 wit.

Ketika sidang belum digelar, pasukan brimob kurang lebih 50 orang lengkap dengan senjata api membanjiri pengadilan. Banyak rakyat Papua yang meilhat hal itu kebingungang dengan gaya aparat yang lengkap menggunakan peralatan perang. Sepintas terdengar dari seseorang yang diperkirakan usianya 50 tahun mengumandangkan bahasa

0

Sejumlah Tokoh dari Timika: Stop Kekerasan!

TIMIKA (PAPOS) -Sejumlah tokoh dari berbagai agama di Kabupaten Mimika, mendesak aparat kepolisian dan sekelompok warga Suku Kei di wilayah itu segera menghentikan pertikaian. “Tidak ada gunanya saling bertikai. Kkalau ada persoalan diselesaikan dengan bijaksana, kekerasan hanya mendatangkan penderitaan bagi banyak orang,” ujar Pastor Paul Tumayang OFM dri Keuskupan Timika, Rabu (28/1) kemarin.

Pertikaian antara polisi dengan warga Suku Kei di Timika kembali pecah pada Selasa (27/1) dipicu oleh kematian Simon Fader yang terkena pecahan proyektil peluru polisi pada Minggu (25/1)

dinihari lalu.

Simon Fader yang sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, meninggal dunia Selasa pagi. Setelah mengetahui ada warganya yang meninggal dunia, warga Suku Kei lalu memblokir Jalan C Heatubun di sekitar Kompleks Wowor, Kelurahan Kwamki Baru dekat Polsek Mimika Baru.

Suasana semakin tegang saat ratusan orang mengarak jenazah Simon Fader dari RSUD Timika menuju kota yang berjarak sekitar lima kilometer dengan berjalan kaki.

Rencana awal, jenazah diarak ke Kantor DPRD Mimika atau ke Kantor Polsek Mimika Baru. Masa yang marah membawa senjata tajam berupa parang, tombak, dan panah membakar pos polisi di kompleks Pasar Swadaya Timika.

Tidak itu saja, rambu-rambu lalu lintas seperti traffic light di sepanjang Jalan Yos Sudarso dirusak dan dilempar dengan batu. Jalan Yos Sudarso yang menghubungkan Kwamki Baru dengan Pasar Swadaya Timika lumpuh total dan ditutup dengan kayu dan batu.

Sekitar pukul 13.30 WIT, massa yang mencapai puluhan orang bersenjatakan parang, tombak dan panah nekad menerobos barikade aparat yang bersenjatakan lengkap.

Massa berencana membakar Kantor Polsek Mimika Baru.

Usaha mereka tidak berhasil karena dihadang ratusan aparat kepolisian dari Polres Mimika dibantu Brimob Detazemen B Mimika. Kelompok massa yang lain terutama ibu-ibu bertahan di pertigaan Jalan Yos Sudarso-Jalan Cenderawasih, tepatnya di depan Gereja Katedral Tiga Raja Timika.

Polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau massa dalam waktu sekitar lebih dari setengah jam. Sejumlah tokoh masyarakat Kei di Timika terus berupaya menenangkan warga mereka, namun tidak digubris oleh warga.

“Kami sudah tidak bisa atasi lagi, bahkan Kepala Suku (Drs Piet Rafra) tidak mereka dengar,” tutur sejumlah tokoh Kei di Timika, diantaranya Ir Beny Renyaan, Hengky Selitubun SH dan Viktor Fakubun SAg.

Mereka berharap Uskup Timika, Mgr John Philip Saklil Pr turun tangan menenangkan warga Kei, namun Uskup Saklil dilaporkan tidak berada di Timika karena sedang bertugas ke Nabire.

Saat situasi genting tersebut, Pastor Paul Tumayang dengan mengenakan jubah imamatnya turun tangan untuk mengajak warga Kei kembali ke rumah mereka.

Namun permintaan Pastor Paul juga tidak ditanggapi.

Hingga Selasa malam, ruas Jalan Yos Sudarso ke arah Kelurahan Kwamki Baru masih ditutup total. Saat kejadian, warga Timika di sekitar kompleks Kantor DPRD, Kelurahan Kwamki Baru tampak sangat takut dengan menutup rapat pintu rumah mereka.

Suasana kacau terlihat di Jalan Cenderawasih pada Selasa siang dimana puluhan orang berlari menyelamatkan diri saat sekelompok warga Kei mengejar anggota intel dan wartawan yang hendak mengambil gambar.

Hingga Rabu pagi, suasana di sekitar Kelurahan Kwamki Baru Timika terlihat warga sekitar masih takut keluar rumah. (ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Kamis, 29 Januari 2009

0

Gen. TRPB Mathias Wenda: Pemuda Papua Maju Terus!

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat (MPP Papua Barat’>TRPB menanggapi tindakan-tindakan kaum kolonial NKRI dan dalam rangka mengamankan kemajuan diplomasi dan politik yang sedang terjadi di luar negeri, maka perlu diperhatikan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Penanggungjawab dari segala Aksi dan Demonstrasi Mahasiswa Papua Barat yang sedang berlangsung sejak Peluncuran IPWP di London, Inggris sepenuhnya ada di tangan Panglima Komando Revolusi Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat (PANGTIKOR Papua Barat’>TRPB di Markas Pusat Pertahanan TRPB;

2. Oleh karena itu, kiranya segala tindakan dan kegiatan Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat agar memperhatikan garis komando dari Papua Barat’>TRPB lewat Sekretaris Jenderal, Leut Gen. Amunggut Tabi (kontak: trpb@papuapost.com), dan arahan untuk aksi-aksi demonstrasi dan kegiatan politik mengikuti dari Benny Wenda SekJend Demmak Co-Coordinator Free West Papua Campaign di Oxford, United Kingdom (kontak: office@freewestpapua.org).

3. Masing-masing gerakan dan komponen agar menempatkan satu titik informasi dan pusat koordinasi sehingga berbagai informasi tidak bersebaran sembarang dan meresahkan serta memprovokasi masyarakat, dan agar tidak dimanfaatkan oleh tangan-tangan penghianat, pencundang, pengecut dan kaum Papindo serta kaum penjajah mereka;

4. Agar gerakan dan aksi yang telah dimulai tidak dihentikan dengan alasan apapun, sampai ada komando dari Markas Pusat TRPB;

5. Bersamaan waktu pula, kini Papua Barat’>TRPB telah memberlakukan Siaga I di setiap Pos dan Pusat Pertahanan;

6. Untuk itu, ada pihak-pihak, khususnya para Calon Legislativ yang sudah mencalonkan diri untuk masuk ke Kursi Parlemen NKRI di tingkat daerah maupun Pusat yang mengkampanyekan bahwa perjuangan di Parlemen NKRI bermanfaat untuk kemerdekaan dan untuk mencari uang demi menyokong perjuangan Papua Merdeka adalah bohong belaka, baik dari pengalaman perjuangan bangsa-bangsa lain di dunia maupun secara khusus pengalaman perjuangan bangsa Papua sejauh ini. Oleh karena itu, agar jangan sampai para pemuda dan mahasiswa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mencari kepentingan pribadi (perut dan kepentingan keluarga).

7. Kami dari Markas Pusat Pertahanan Papua Barat’>TRPB menyatakan bahwa segala kegiatan anak-anak kami Pemuda dan Mahasiswa Papua yang sedang digalang adalah murni ekspresi suara dan hatinurani bangsa Papua yang tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun, demi kepentingan apapun.

8. Untuk itu agar para Pemuda dan Mahasiswa para pejuang sejati aspirasi bangsa Papua agar menyusun kekuatan dan strategi agar tidak terjadi penyusupan dan provokasi dari pihak penjajah;

Himbauan ini disampaikan agar diketahui dan diikuti oleh segenap Pemuda dan Mahasiswa Papua di mana saja Anda berada, di tanah air, di perantauan maupun di pengasingan.

An. PANGKORTI
Sekretaris Jenderal

Amunggut Tabi

0

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

Baliem Arabica Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

WANTOK News

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Go NUSANTARA Asia

BANANA Leaf Cafes

Fly Wamena

Top Of The World

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Relationship Advice

Melaneia News

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

Koteka

This is My Origin and My Destiny