SERUAN POLITIK Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat [KANRPB]

————————-
!!! SERUAN POLITIK !!!
————————-

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Sejarah panjang dan penuh liku dari perjuangan pembebasan nasional Papua Barat selama lima puluh tahun, mengajarkan dengan sempurna kepada kita, para pejuang pembebasan nasional Papua Barat untuk “tidak lagi melakukan perjuangan sendiri-sendiri!”

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
PERSATUAN PERJUANGAN adalah mutlak dan harus dilakukan dengan sadar oleh organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan pembebasan nasional Papua Barat! Tidak ada lagi, mari kita sepakat hari ini, tidak ada lagi terminologi “gunung” vs “pantai”, “utara” vs “selatan,” “barat” vs “timur,” marilah kita sepakat bahwa hari ini kita mulai suatu periodisasi perjuangan pembebasan nasional tanpa batas gunung – pantai – utara – selatan – barat – timur tetapi hanya ada SATU PAPUA BARAT DENGAN SATU JIWA DAN SATU TUJUAN MULIA DAN SUCI, YAITU: PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT!

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Peluncuran International Parliamentarians for West Papua [IPWP] di London, UK, pada tanggal 15 Oktober lalu, dukungan penuh dari Pemerintah VANUATU dan jaminan mutlak dari rakyat VANUATU bagi perjuangan kita, dukungan para senator dan anggota DPR AS, Uni Eropa, Inggris, PNG, FIJI, Solomon Island, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Guyanana, adalah alasan OBYEKTIF bagi kita untuk segera memperkuat barisan perjuangan pembebasan nasional Papua Barat dan mulai bergerak melakukan Perlawanan Sipil yang solid dan terpimpin diseluruh Tanah Air Papua Barat, Indonesia dan Internasional.

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Ratusan Ribu dari saudara kita dibantai oleh keserakahan kekuasaan NKRI yang berkolaborasi dengan imperialisme kapitalisme dan telah mencelakakan nasib Bangsa Melanesia di Tanah Papua sejak Aneksasi RI tahun 1963 hingga manipulasi “act of free choice” melalui penentuan pendapat rakyat [Pepera] pada tahun 1969 yang melanggar etika hukum internasional [New York Agreement], melanggar HAM rakyat Papua Barat dan menodai demokrasi yang berlaku secara universal.

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Kehadiran Freeport Mc Moran Gold & Copper [PT. Freeport Indonesia] di Tanah Papua sejak tanggal 7 April 1967 memuluskan rencana penjajahan Indonesia atas rakyat Papua Barat melalui kolaborasi mereka dengan pemilik modal Internasional, mengapa RI berani bikin Kontrak Karya dengan Freeport pada waktu masalah kita – Tanah Papua – belum selesai? Inilah yang menjadi sebab mengapa Pepera 1969 direkayasa agar Tanah Papua dikuasai oleh RI dan kekayaan alam-nya dicuri oleh korporasi modal
internasional [kapitalisme] yang berkolaborasi dengan TNI [Jendral Besar Soeharto] sambil melakukan geonosida kepada rakyat Papua Barat dan juga pembantaian sipil oleh Jendral Soeharto terhadap rakyat-nya sendiri, yaitu mereka yang dituduh PKI. Mari kita bersolidaritas dengan mereka agar hak mereka dipenuhi oleh pemerintah mereka, yaitu pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono [SBY] – Jusuf Kalla [JK], dan juga hak kita untuk MERDEKA sebagai suatu Bangsa dan Negara Papua Barat tercapai sesegera mungkin!

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Kehadiran proyek LNG Tangguh dimana British Petroleum [BP] berperan sebagai operator utama usaha mereka di Teluk Bintuni, Tanah Papua, juga merupakan suatu kenyataan dari terbentuknya “Pemerintahan Otonomi Khusus” di Tanah Papua setelah Alm. Theys Hiyo Eluay diculik dan dibunuh pada tanggal 10 Nopember 2001. LNG Tangguh merupakan proyek skala besar untuk merampok semua milik kita di Teluk Bintuni, oleh karenanya kita harus memboikot kehadiran mereka di Tanah Papua.

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Pemerintahan Otonomi Khsusus yang telah dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 adalah merupakan “tawaran politik” dari NKRI yang hanya dijadikan sebagai alat untuk membungkam aspirasi politik kita, yaitu Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat untuk mencapai cita-cita kita yang mulia yaitu: PAPUA BARAT MERDEKA 100%! OTSUS sudah mati! Tidak ada lagi tempat buat Otsus Papua! Kita sudah kembalikan ke Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2005! Kalau ada anak adat Papua, kalau ada anak negeri Papua Barat yang masih membicarakan Otsus Papua atau Pemekaran Papua, berarti mereka adalah PENGHIANAT DAN LAWAN KITA, mereka harus dihancurkan bersama NKRI yang mereka banggakan dan agungkan seperti Tuhan itu! Tidak ada jalan bagi Otsus dan Federal di Tanah Papua, tujuan kita satu: PAPUA BARAT MERDEKA 100%

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
PERJUANGAN PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ADALAH HARGA DIRI! Perjuangan kita adalah merupakan perjuangan untuk mengambil kembali “harga diri” dan ” kehormatan” kita yang telah dirampok oleh para pencuri dari luar Tanah Papua. Yakinkan diri kita bahwa dengan “PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT DAN PERSATUAN POLITIK” yang solid, perjuangan kita akan segera berakhir dengan kemenangan dipihak kita!

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka mulai hari ini, Jumat 12 Desember 2008, kita persatukan barisan revolusi rakyat Papua Barat untuk mengalahkan semua musuh-musuh politik Bangsa Papua Barat yang masih menjajah dan mencuri semua hak kesulungan kita [Tanah dan Kekayaan Alam Tanah Papua].

Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Mulai hari ini, dengarkan ini Rakyat-ku Yang Mulia, dengarkan seruan ini dan lakukan demi pembebasan nasional Papua Barat;

1. Kepada setiap organisasi politik yang memperjuangkan “PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT” agar segera lakukan Sosialisasi dan Mobilisasi serta bangunlah Posko-Posko Perjuangan Rakyat Papua Barat di seluruh Tanah Papua di setiap Kota, Distrik, Desa,
dan Kampung-kampung.

2. Perkuat Mobilisasi Semesta Rakyat Papua Barat disetiap Posko “Tanah Papua Zona Darurat!” diseluruh Tanah Air Papua Barat dan juga di Indonesia untuk memastikan kekuatan perjuangan rakyat Papua Barat.

3. Lakukanlah Perlawanan Sipil secara terbuka dan terpimpin dan kepemimpinan politik dalam perlawanan Semesta Rakyat Papua Barat ini haruslah dipimpin oleh kaum muda progresif revolusioner yang tetap setia pada garis-massa dan yang selalu meletakan garis perjuangannya bersama massa-aksi [Rakyat Papua Barat] yang mulia.

4. Perlawanan Sipil Rakyat Papua Barat dilakukan dengan cara;

[a]. Aksi / Demonstrasi Damai di Seluruh Tanah Papua Air Barat, Indonesia dan Internasional;
[b]. Aksi Mogok Kerja/Sekolah dalam bentuk Mogok Sipil!;
[c]. Boikot Ekonomi dan Politik, termasuk Boikot Pemilu Neo-Kolonial NKRI Tahun 2009!;
[d]. Mekanisme Aksi atau Perlawanan Sipil Rakyat Papua Barat harus dipimpin oleh organisasi-organisasi massa rakyat Papua Barat yang secara jelas memperjuangkan pemebasan nasional Papua Barat.
[e]. Organisasi Massa-Rakyat Papua Barat [AMP, DeMMaK, PDP, DAP, FNMPP, Parlemen Jalanan, Front PEPERA PB, WPNA, WPNCL, dll] segera konsolidasikan “PERSATUAN POLITIK” dalam rangka memperjuangakan Pembebasan Nasional Papua Barat dan menjadi pelopor aksi-aksi rakyat Papua Barat ini!

5. Alat Pertahanan Revolusi dari Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, yaitu: Tentara Revolusi Papua Barat [TPRPB-OPM] harus menjaga konsolidasi Perlawanan Sipil Rakyat Papua Barat ini secara damai! Sampai ada Komando lanjut dari Panglima Komando Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat sesuai mekanisme atau tata cara organisasi yang ada pada TPRPB – OPM.

Demikianlah seruan politik ini telah dikeluarkan, dan atas nama Allah Bangsa Melanesia di Tanah Papua, Leluhur Bangsa Melanesia, martir sejarah pembebasan nasional Papua Barat, para pejuang politik pembebasan nasional Papua Barat, Masyarakat Adat Papua Barat, Pemuda dan Mahasiswa Papua Barat di seluruh Tanah Papua, Indonesia, dan yang ada diseluruh Dunia, kami mengeluarkan dan menyampaikan seruan ini.

Jalan Bebas, 12 Desember 2008

Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat
[AMP, DeMMak, SMADA, FORKOMLIPAS, Front PEPERA PB]

December 13, 2008 0

Untuk Siaran Media: Pernyataan bersama Amnesty International, East Timor and Indonesia Action (ETAN), dan Team Advokasi Papua Barat sehubungan dengan Surat Kongres kepada Presiden SB Yudoyono

Untuk Siaran Media
18 Agustus 2008.

Pernyataan bersama Amnesty International, East Timor and Indonesia Action (ETAN), dan Team Advokasi Papua Barat sehubungan dengan Surat Kongres kepada Presiden SB Yudoyono.

Pada tanggal 29 July 2009, empat puluh anggota Perwakilan Rakyat Amerika mengirimkan sebuah surat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapa Susilo Bambang Yudhoyono memohon agar beliau membebaskan dua tahanan politik yakni Filep Karma dan Yusak Pakage. Karma dan Pakage kini sedang menjalani 10 dan 15 tahun masa tahanan karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, dalam sebuah demonstrasi damai di Abepura, Papua, Indonesia. Amnesty International menjadikan mereka sebagai tawanan hatinurani “prisoner of conscience” dan menggalang dukungan International untuk pembebasan mereka.

Presiden Republik Indonesia, Bapak Yudhoyono tidak memberikan reaksi atas surat ini, namun pejabat pemerintah lainnya telah memberikan berbagai komentar melalui media massa nasional dan internasional. Dengan penuh hormat harus meluruskan kita harus meluruskan tiga pernyataan mereka mengenai surat ini.Perlu ditegaskan bahwa bahwa pernyataan ini kami buat bukan mewakili anggota Kongres Amerika yang mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia tersebut.

Pertama, surat itu adalah mengenai hak asasi manusia yang dikenal secara umum dan karena itu sewajarnya bahkan disyaratkan agar hak-hak itu disuarakan oleh anggota komunitas dunia. Seperti halnya Kongres Amerika Serikat, tanpa menghilangkan kepedulian yang penting ini sebagai kepentingan politik belaka.

Ramses Wally, wakil ketua Komisi A DPRP mengatakan: “saya pikir permintaan anggota Kongres Amerika ini bersifat politik bukan sebuah tindakan hukum. Mereka mengklaim bahwa tindakan mereka adalah atas dasar pandangan hak asasi manusia. Pertanyaannya adalah hak asasi manusia apa yang Indonesia langgar dalam menjatuhkan hukuman bagi Filep Karma dan Yusak Pakage?” Penahanan dan pemenjaraan Karma dan Pakage karena menaikkan bendera bintang fajar dalam sebuah demonstrasi damai merupakan pelanggaran akan hak kebebasan berpendapat sebagaimana tertulis dalam pasak 19 dan 20 ayat 1 Pernyataan Umum akan Hak-Hak Asasi Manusia:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah),” dan “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.

Menurut sumber terpercaya dilaporkan bahwa Karma dan lain-lainnya dianiaya aparat dalam demonstrasi damai, yang secara jelas-jelas melanggar pasal 5, â€œTidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Dan sudah barangtentu, secara khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang paling ekstrim adalah membunuh dalam sebuah demosntrasi damai sebagaimana terjadi di Wamena, 9 Agustus 2008 saat rakyat papua merayakan hari pribumi sedunia.

Kedua, anggota kongres amerika yang menandatangani surat kepada Presiden Republik Indonesia tidak untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia, ataupun NGO yang dimaksud oleh Ramses Wally. Ramses mengatakan bahwa surat itu bagian dari permainan politik yang dimobilisasi oleh sejumlah Internasional NGO yang mencoba menginternasionalisasi masalah Papua sebagai upaya memisahkan Papua Barat dari Indonesia. Tentu saja menyesatkan bila ada yang mengatakan bahwa bahwa surat itu diprakarsai oleh Gerakan Papua Merdeka. Karena baik Amnesty International, maupun East Timor and Indonesia Action Network serta West Papua Advocacy Team tidak bersikap dalam kemerdekaan Papua Barat.

Kami dan anggota Kongres Amerika memahami bahwa Karma dan Pakage harus memiliki hak-hak paling dasar terlepas daripada pandangan politiknya. Mereka tidak dituduh terlibat dalam kekerasaan namun dipenjarakan semata-mata karena menyatakan pendapatnya mengenai hak menentukkan nasib sendiri bagi bangsanya. Seperti para aktivis politik di seluruh dunia, mereka mempergunakan sejumlah simbol sebagai alat peraga dalam mempertegas pandangannya.

Kami didorong oleh pernyataan dari Menteri Pertahanan, Prof Dr Juwono Sudarsono, dalam wawancaranya dengan Reuters. “Saya berusaha meyakinkan kolega saya di pemerintah … bahwa aksi-aksi/ledakan pengibaran benndera atau kebanggaan budaya seharusnya ditolerir pada tingkat tertentu.”

Ketiga dan akhirnya, kita sangat menyadari akan kelemahan Pemerintah Amerika Serikat dalam penegakkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu kami secara aktif bekerja untuk memastikan agar pemerintah kami menghormati hak asasi manusia, sebagaimana dilakukan pula oleh sejumlah anggota Kongres Amerika. Amnesty International Amerika Serikat, misalnya dengan penuh semangat menentang berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh sejumlah Pejabat Pemerintah Amerika Serikat.

Karena itu dengan segala hormat kami tidak sependapat dengan Abdillah Toha, Ketua DPR RI, Lembaga Kerjasama Interparlemen, yang menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran Hak oleh Pemerintahan Bush dapat dijadikan alasan yang kuat bagi Presiden Yudhoyono untuk tidak mengabaikan permintaan anggota Kongres agar menghargai hak asasi Karma dan Pakage.

Hormat Kami,

Amnesty International

East Timor and Indonesia Action Network

West Papua Advocacy Team

—

diedarkan oleh:
***********************************************************************
Watch Indonesia! e.V.
Arbeitsgruppe für Demokratie, Menschenrechte
und Umweltschutz in Indonesien und Osttimor
Planufer 92 d Tel./Fax +49-30-698 179 38
10967 Berlin e-mail: watchindonesia@snafu.de
http://www.watchindonesia.org

Konto: 2127 101 Postbank Berlin (BLZ 100 100 10)
IBAN: DE96 1001 0010 0002 1271 01, BIC/SWIFT: PBNKDEFF

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende.
Watch Indonesia! e.V. ist als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt.
***********************************************************************

August 20, 2008 0

Surat Benny Wenda Kepada Perdana Mentri Inggris Gordon Brown MP

By Free West Papua Campagin U.K
May 1, 2008, 14:36

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN
http://www.freewestpapua.org

P.O. Box 656, Oxford, OX3 3AP England, U.K.Tel: +44(0)7766 875009
office@freewestpapua.org

1 Mei 2008

Rt Hon. Gordon Brown MP,
PRIME MINISTER,
10, Downing Street,
LONDON SW1A 2AA

Bapak Perdana Menteri Yang Terhormat,

Saya berada disini di rumah mu di Downing Street hari ini dengan membawa salam dari rakyat Papua Barat kepada anda dan rakyat Kerajaan Inggris Raya.

Hari ini adalah hari sangat sedih bagi rakyat saya, hari ini 45 tahun yang lalu, Indonesia menjajah tanah air kami tercinta &65533; PAPUA BARAT. Continue reading “Surat Benny Wenda Kepada Perdana Mentri Inggris Gordon Brown MP” →

May 15, 2008

Aktivis HAM Munir Meninggal Dunia: Ucapan Belasungkawan AMP Internasional

Komite Pusat
Aliansi Mahasiswa Papua
KP AMP
Web Site : http://www.westpapua.net/ & http://www.papuapost.com/
E-mail : [EMAIL PROTECTED] & [EMAIL PROTECTED]
Contact Person: 0274-866623 (Demianus Wanimbo) atau 0815 788 33210 (Hans Gebze)
—————————————————————————————-

Aktivis HAM Munir Meninggal Dunia

Laporan : Angelina Maria Donna, Lily Bertha Kartika

Jakarta, KCM

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, SH, meninggal dunia di dalam pesawat terbang saat menuju Amsterdam, Belanda.

Informasi yang dikumpulkan KCM, Munir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan S2 di Universitas Utrecht menggunakan pesawar Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 974 yang berangkat dari bandara Soekarno-Hatta, Senin (6/9) malam pukul 21.40 WIB.
————————– Laporan KCM Hari Ini ————————
Hari ini kita dikejutkan oleh berita meninggalnya Sdr. Munir SH. Terkejut, karena memang kematian Munir seakan begitu cepat sementara perjuangan kemanusiaan yang dilakukannya dengan kawan-kawan seperjuangan yang lain masih dibutuhkan oleh gerakan prodemokrasi.

Pejuang HAM yang dengan gigih telah memperlihatkan sikap tegas dan perlawanan terhadap regime orde baru maupun regime saat ini yang dikontrol oleh TNI.

Tidak ada kata lain yang dapat kami sampaikan. Kami hanya dapat katakan: Selamat Jalan Bung Munir, perjuangan anda telah tertoreh dengan kuat pada dinding sejarah penegakan HAM di Indonesia.

Kau memberikan kesejukan dan kelapangan dada bagi rakyat Papua, sudah banyak jasa yang engkau berikan, kami tidak sempat membalasnya, tetapi kami yakin, saat ini, disetiap sudut Tanah Papua, ribuan korban rakyat yang pernah engkau tolong akan duduk dan berdoa untuk engkau, saudara terkasih! Darah dan tulang-belulang rakyat Papua yang berserakan diatas Tanah Papua, yang juga harus menerima perlakukan keji aparatur NKRI, akan selalu menjadi tanda bagi rakyat Papua, dan juga bagi siapa saja yang berjuang bagi kemanusiaan, bahwa mereka juga diperlakukan sama seperti yang engkau alamai hari ini saudara!

Wahai..engkau telah pergi, tetapi kami yakin engkau masih bersama kami hari ini, esok dan waktu yang akan datang, sebab engkau tinggalkan kenangan dalam bentuk kerja nyata, bukan onani intelektual seperti kebanyakan politisi sipil yang berkuasa di Istana Negara dan DPR-RI. Itu yang akan dikenang rakyat Papua.

Sekali lagi, Aliansi Mahasiwa Papua (AMP) dan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DeMMaK), mengucapkan ungkapan duka ini dengan semangat perjuangan yang telah engkau tanamkan dalam wacana perjuangan HAM dan Demokrasi di Indonesia.

Selamat jalan kawan..!!

Jogjakarta, 7 September 2004

Komite Pusat
Aliansi Mahasiswa Papua
KP AMP

Ketua Umum : Demianus Tarry Wanimbo
Sekertarus Jendral : Hans Gebze

September 7, 2004 0

Undangan Halaman Duka PapuaPost.Com dan Pengisian Polling

Hal : Undangan Halaman Duka PapuaPost.Com dan Pengisian Polling

Kepada YTH,
Elemen Prodemokrasi Indonesia
Di Tempat

Salam Demokrasi!!

Perjuangan penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia, nampaknya mulai kembali menuai represi dari TNI. Bangkit kembalinya peran politik TNI dipentas perpolitikan Indonesia hari ini, tidak lain dan tidak bukan, merupakan kemenangan mereka atas supremasi hukum, supremasi sipil dan demokrasi.

Reklame politik TNI yang telah berhasil menghegemoni setiap lini sosial kehidupan rakyat. Disatu sisi, TNI dengan segenap struktur teritorialnya menjalankan politik cuci tangan dari setiap bentuk pelanggaran HAM yang pernah mereka lakukan, disisi yang lain, seteleh mendapat simpati publik yang besar, TNI kembali mengeluarkan wajah angkara murkanya yang asli dengan mulai merepresi gerakan-gerakan prodemokrasi di Jakarta dan yang lebih parah terjadi kepada kelompok-kelompok pejuang HAM dan Demokrasi di daerah konflik seperti Papua dan Aceh.

Kematian Sdr. Munir, SH, bagi kami, Aliansi Mahasiswa Papua dan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka, tidak lepas dari politik represi TNI yang dilakukan terhadap setiap aktivis HAM dan Demokrasi di Indonesia. Kematian Sdr. Munir merupakan misteri yang perlu terus diteliti. Ada banyak cara dipakai oleh regime yang anti demokrasi dan anti rakyat untuk menghabisi para pejuang keadilan. Apalagi Regime Megawati saat ini adalah regime yang berkolaborasi dengan TNI / Polri untuk menjaga kekuasaan sekaligus juga menghamba kepada kepentingan modal internasional. Sikap dualisme diperlihatkan oleh sebagian besar elit politisi sipil Indonesia, yang katanya "reformis" tetapi kenyataan mengatakan, sekarang justru merekalah yang menhianati reformasi.

Tidak ada kata lain, selain melawan. Ya, dengan persatuan perlawanan yang kuat-lah setiap bentuk tirani atas kemanusiaan dapat dikalhkan oleh kuasa rakyat, kuasa rakyat yang selama ini dikhianati oleh elit borjuasi yang berkolusi dengan TNI dan menghamba pada kapitalisme.

Militerisme adalah satu nilai dan sistem yang sedang menguat dan sangat berpengaruh bagi keterbukaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh elemen gerakan prodemokrasi di Indonesia, untuk bersama-sama membangun opini alternatif dan memberikan sebuah kampanye politik yang luas di massa-rakyat terhadap sistem dan nilai Militerisme yang tidak berpihak pada rakyat dan anti demokrasti itu.

Kami mengajak anda sekalian, untuk mengunjungi URL:
http://papuapost.com/phpBB/viewtopic.php?t=3

Adalah URL khusus yang disediakan oleh WPNews Group & Keluarga Besar PapuaPost.com Online untuk penyampaian Belasungkawa kepada Sdr. Munir SH, dan juga dibuka polling pendapat tentang hubungan kematiannya yang misterius dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu (TNI / BIN). Masih terlalu dini untuk menjustifikasi lembaga atau orang, tetapi bagi kami, dari sekian banyak kasus penghilangan paksa oleh berbagai regiem otoriter didunia, kami dapat pula menduga, bahwa kematian Sdr. Munir SH, bukanlah kematian biasa, tetapi ada kaitan dengan aktivitas kemanusiaan yang selama ini dilakukan oleh Munir, baik di KontraS maupun dalam lembaga Imparsial yang baru dijalaninya dengan kawan-kawan seperjuangan.

Demikianlah ajakan pengisian halaman duka pada PapuaPost.Com, kami sampaikan kepada seluruh elemen prodemokrasi Indonesia.

Salam Solidaritas!

KP AMP

=========
Hans Gebze
Sekertaris Jendral
Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KP AMP)
E-mail:[EMAIL PROTECTED] & [EMAIL PROTECTED]
Web Site:http://www.westpapua.net/ & http://www.melanesianews.org/

September 6, 2004 0