Mahasiswa Uncen Telanjang Badan di Depan DPR Papua

Jayapura — Sedikitnya seratusan mahasiswa asal Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua, berorasi tanpa mengenakan baju di badan, alias telanjang badan di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Papua, Senin (10/12).

Dalam aksi itu, mereka menutut negara bertanggungjawab dan mengungkap seluruh kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) masa lalu dan sekarang di Papua. Ini sebagai bentuk peringatan Hari HAM se-Dunia yang jatuh pada 10 Desember.

Massa demo meminta negara mengungkap seluruh kasus HAM dalam peringatan hari HAM, 10 Desember 2012. Sebelum bertolak ke Jayapura, sekitar pukul 09.00 WIT, pendemo berkumpul di kampus Uncen baru di Perumnas III Waena dan di kampus lama Uncen di Padang Bulan, Abepura. Mahasiswa yang berkumpul di kampus lama Uncen di Abepura, memalang pintu masuk utama kampus.

Orasi-orasi terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua disampaikan secara bergantian oleh para orator. Yulian Payage, salah satu orator dalam orasi mengatakan, TNI/Polri harus menyampaikan seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. “Moment 10 Desember ini tepat untuk penyampaian seluruh kasus HAM. Aparat harus menyampaikan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi kepada instansi terkait,” kata Yulian, Senin (10/12).

Sekitar pukul 12.00 WIT, pengunjuk rasa bertolak dari Abepura ke Jayapura dengan menggunakan truck. Aparat kepolisian dari polsek Abepura dan polresta Jayapura mengawal ketat massa demo hingga tiba di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua di Jayapura. Setiba di Jayapura, koordinator demo, Yason Ngelia meminta seluruh pendemo melepas baju yang dipakai. Mereka kompak bertelanjang badan. Teriakan penyelesaian kasus HAM Papua masa lalu dan sekarang terus dikumandangkan.

Kaleb Woisiri, salah satu pendemo saat di wawancarai wartawan mengaku, demonstrasi itu dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM-FISIP) Universitas Cenderawasih Jayapura.

“Kami datang ke sini demo terkait dengan hari HAM sedunia,”

ujarnya. Kata dia, ada beberapa agenda yang dibawakan dalam demonstrasi. Pelanggaran HAM yang dilakukan secara segaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh militerisme secara brutal ditanah Papua.

Bertolak dari itu, mahasiswa mengklaim militer terlibat dalam kejahatan yang terjadi di Papua. Dia mencontohkan, penangkapan aktivis, penjarahan aktivis, penembakan aktivis secara liar yang tidak sesuai hukum yang berlaku.

“Ini pelanggaran HAM yang terjadi diranah hukum,”

tuturnya. Berangkat dari itu, mahasiswa menilai, negara menjajah rakyat dan mengadu domba warga sipil agar tetap bermusuhan dan konflik terus terjadi.

Negara diminta bertanggungjawab atas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi diwilayah tertimur ini. Negara juga diminta melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat Papua. Sebaliknya, bukan menggunakan pendekatan militer. Dalam demo itu, pelanggaran HAM juga terjadi pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak kebijakan yang mengorbankan rakyat. Diantaranya, korupsi di Papua.

Tindakan korupsi di Papua terjadi secara berjemah, korporasi dan tersistem karena melibatkan semua pihak. Ketua BEM Fisip Uncen, Misye Weror mengatakan mahasiswa akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Kalaupun dibungkam, mahasiswa)akan turun dan turun,”

tuturnya. Koordinator Demo, Yason Ngelia mengatakan mereka berunjuk rasa untuk memperingati hari HAM sekaligus menuntut pemerintah bertanggung jawab atas seluruh kasus kekerasan, pelanggaran HAM, penembakan dan pemerkosaan yang terjadi sejak dulu sampai sekrang.

Pantauan tabloidjubi.com, pendemo membawa puluhan spanduk berisi tulisan tentang protes dan penolakan terhadap kekerasan yang masih terus terjadi di Papua. Tulisan lain dalam spanduk juga meminta negara bertanggung jawab dan segera menyelesaikan kasus HAM yang masih terus terjadi sejak dulu hingga saat ini. Dalam demonstrasi itu, mahasiswa meminta pemerintah menyelesaikan kasus HAM sebelum 2012 yakni, Abepura berdarah, Wasior berdarah, Biak berdarah.

Massa demo juga mendesak negara mengungkap pelaku dibalik sejumlah penembakan yang terjadi sepanjang tahun ini di Jayapura dan Abepura. Mereka juga meminta polisi mengungkap pelaku penembakan yang terjadi terhadap Timotius Ap di Manokwari, Papua Barat, 4 Desember 2012. Masih dalam demonstrasi itu, mahasiswa memainkan satu fragmen singkat tentang kekerasan yang dialami warga sipil oleh aparat kepolisian dan TNI. (Jubi/Musa)

Monday, December 10th, 2012 | 18:12:41, TJ

December 10, 2012 0

Ketua Umumnya masih belum ditemukan, besok KNPB akan datangi Polda

Jayapura, (2/12)—Keberadaan Victor Yeimo dan dua rekannya, Usman Yogobi dan Alius Asso masih belum jelas hingga hari ini, Minggu (2/12)

Sampai Minggu malam, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih mencari tahu dimana keberadaan ketua umum mereka, Victor Yeimo. Yeimo, telah dibebaskan oleh polisi setelah diperiksa di Polsek Abepura, terkait aksi demo 1 Desember yang yang dilakukan oleh KNPB. Namun sejak Yeimo dibebaskan Sabtu sore, ia belum melakukan kontak dengan aktivis KNPB lainnya.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.”

kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12), saat di konfirmasi mengenai status Yeimo dan kedua rekannya.

Pembebasan Yeimo ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) malam.

Meski sudah dibebaskan oleh Polisi, keberadaan Yeimo dan dua rekannya belum diketahui sampai saat ini.

Wim Medlama, Juru Bicara KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan sampai malam ini mereka telah mencari ketua umum mereka itu namun belum ketemu.

“Sejak kemarin, kami cari dimana keberadaan ketua umum kami dengan kedua temanya tapi belum dapat. Semua tempat yang kami tahu pun kami lacak tapi tidak ada juga. Sampai detik ini hpnya juga tidak aktif. Kami bingung posisi dia dimana?”

kata Wim Wedlama saat dihubungi tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam.

Wim juga mengatakan jika mereka (KNPB) telah sepakat untuk menanyakan hal ini ke Polda Papua, besok (Senin) pagi.

“Tadi kami sepakat besok akan pergi ke Polda minta keteragan. KNPB akan pergi bersama WPNA, AMP dan AMPTI,”

kata Wim.

Informasi lain yang didapatkan dari sumber tabloidjubi.com menyebutkan setelah Yeimo dibebaskan bersama beberapa aktivis yang ditahan, Yeimo berpisah dengan rekan-rekannya itu di depan Kantor Pos Abepura. Setelah itu, menurut sumber tabloidjubi.com itu, mereka sudah tidak tahu keberadaan Yeimo lagi. Saat dikontak melalui HPnya, HP Yeimo sudah tidak aktif lagi. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 2nd, 2012 | 22:27:50, www.tabloidjubi.com

December 3, 2012 0

Indonesia, Amerika Serikat dan PBB dituntut mengakui kedaulatan Papua Barat

Yogyakarta, (1/12) — Indonesia, Amerika Serikat dan PBB dituntut untuk segera mengakui kedaulatan West Papua pada 1 Desember 1961”

Sekitar 500an mahasiswa dan masyarakat Papua di Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi memperingati HUT Papua Barat yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Aksi demo mulai pada pukul 10.00 WIB. Massa berkumpul dan memulai aksi dari asrama Mahasiswa Papua di jalan Kamasan 1 Yogyakarta. Massa aksi kemudian melakukan longmarch dari asrama Papua menuju titik nol kilometer di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta.

Dalam aksi demo ini, mahasiswa Papua menilai berbagai operasi militer telah dilancarkan oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk membungkam perlawanan Rakyat Papua yang menolak kehadiran Indonesia. Militer menjadi satu-satunya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat Papua. Dari masa kepemimpinan Soekarno hingga SBY-Boediono, militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia.

“Hingga saat ini, dapat kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan perlawanan Rakyat Papua dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tetap mengamanan Papua menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.”

bunyi pernyataan sikap mahasiswa Papua yang disebarkan dalam aksi demo tersebut.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam aksi tersebut menuntut Indonesia, Amerika Serikat dan PBB segera mengakui kedaulatan Papua Barat pada 1 Desember 1961. Mahasiswa Papua ini juga menegaskan bahwa 1 Desember 1961 Bukan HUT OPM, tetapi Hari Kedaulatan Papua Barat.

Tampak dalam aksi demo tersebut, massa aksi menggunakan sebuah pick up yang lengkap dengan soundnya. Kemudian ada massa juga yang memakai atribut budaya, tak lupa poster dan ikat kepala bergambar bintang kejora. Meski aksi ini sendiri berjalan dengan aman dan tertib, tampak penjagaan ketat dari aparat keamanan disekitar lokasi aksi. (Jubi/Benny Mawel)

Saturday, December 1st, 2012 | 23:21:18, www.tabloidjubi.com

December 1, 2012 0

Tak Ada Ijin, Demo di Perumnas III Dibubarkan

Rabu, 24 Oktober 2012 08:24, BP.com

JAYAPURA—Aksi demo yang dilakukan oleh West Papua National Committee atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terpaksa dibubarkan secara paksa oleh polisi yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Jayapura Kota, Kompol, Jefri R. Siagian, SIK, Kabag Ops Polres Jayapura Kota, AKP Kiki Kurnia, Amk. Pembubaran ini karena demo tersebut tidak mengantongi ijin

Massa KNPB awalnya berkumpul di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Uncen Jayapura bergerak maju, namun setelah tiba di Putaran Taxi Perumnas III Waena Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, dihadang oleh beberapa aparat keamanan (Polisi yang dibeck up oleh TNI).

Sempat saat itu terjadi perbincangan antara Ketua KNPB, Viktor Yemi dengan Wakapolres Jayapura Kota, Kompol, Jefri R. Siagian, SIK. Meski demikian, massa tetap diberikan waktu 5 menit untuk segera membubarkan diri.

Ketua KNPB, Viktor Yemi, mengatakan, rakyat Papua tidak secara langsung tidak dihargai haknya sebagai orang Papua didalam berdemokrasi, padahal diera sekarang ini merupakan era bebas menyampaikan aspirasi di depan muka umum.

Pembubaran secara paksa seperti ini menandaskan Negara (Polisi) telah membungkam dan menginjak-injak ruang demokrasi di Tanah Papua. Hal ini jelas menjadi pernyataan pihaknya bahwa dimanakah Negara Indonesia yang katanya sangat menghargai demokrasi tersebut, dan dimanakah pelaksanaan UU NKRI yang menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

Ditegaskannya, meski kami dibubarkan secara paksa, tapi kami akan tetap laporkan ke International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang sedang menggelar rapat di London Inggris bahwa inilah wajah demokrasi di Indonesia yang mensolimi kebebasan demokrasi rakyatnya.

“Pembubaran secara paksa ini, sama saja telah turut menyuburkan kekerasan di Tanah Papua. Walaupun kami benci kekerasan,” tegasnya saat menyampaikan orasinya di Putaran Taxi Perumnas III Waena Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Selasa, (23/10).

Dirinya menghimbau kepada semua komponen rakyat Papua, untuk tidak takut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua Barat secara defacto dan dejure, karena selama ini rakyat Papua berada dalam ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan, baik ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, bahkan diintimidasi, dibunuh, serta dianiaya.

Ditempat yang sama, Juru Bicara West Papua National Committee atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim R.Medlama, menandaskan, alasan KNPB tidak diberikan ijin untuk demo damai, karena KNPB tidak terdaftar di Kesbang Pol Provinsi Papua.

Ditandaskannya, meski tidak dilaksanakan demo, tapi KNPB baik di Jayapura maupun di daerah tetap melaksanakan kegiatan doa bersama demi mendoakan pelaksanaan pertemuan di London dalam rangka membahas nasib rakyat Papua yang diintimidasi.

“IPWP dimana yang akan menggelar pertemuan di London yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan referendum di Papua juga bagaimana membuat desakan ke PBB untuk membuka akses bagi IPWP di London untuk turun ke Papua guna memantau dan menjadi panitia referendum,” pungkasnya. (nls/don/LO1)

October 24, 2012 0

Demo Massa KNPB Ricuh, 11 Ditangkap

Tampak salah satu pengunjuk rasa yang ditangkap aparat kepolisian dalam aksi demo yang digelar di depan UNIPA Manokwari, Selasa (23/10).

JAYAPURA—Demo sekitar 100 massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Manokwari, Papua Barat, guna mendukung pertemuan International Parlemen of West Papua (IPWP) di London, Inggris yang digelar di Depan Kampus UNIPA, Manokwari, Selasa (23/10) siang, ricuh.

Akibatnya 11 warga ditangkap dan digelandang ke Polres Manokwari. Sementara itu 6 orang dilaporkan terluka, yakni 4 diantaranya terkena tembakan senjata api, 2 anggota Polisi terkena lemparan batu.

Hal ini disampaikan Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi Selasa (23/10). Dia mengatakan, 11 warga yang ditahan masing-masing FM (19), AW (22), OA (23), DA (20), ET (22), AN (19), OM (19), DM (22), YD (25), KJ (19), PP (20).

Dia mengatakan, aksi demo tanpa izin tersebut berlangsung sejak pukul 09-00-11.00 WIT di Depan Kampus Unipa. Selanjutnya massa bergerak menuju Mesjid Darul Anum, Ambat untuk melakukan orasi dan menyampaikan pendapat di depan umum, terpaksa aparat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa, karena massa mulai anarkis melempari batu ke arah Polisi yang tengah mengamankan massa. Kegiatan ini sempat menimbulkan kemacetan lalu-lintas sehingga dialihkan ke Jalan Irian Jaya.

Akibatnya,kata dia, 4 warga yang terkena tembakan dan 2 anggota Polisi yang terkena lemparan batu dilarikan ke RSUD Manokwari untuk dilakukan pengobatan. Tapi selanjutnya kembali kerumahnya masing-masing. Dua Anggota Polisi yang menderita lemparan batu masing-masing Bripda RY dan Briptu MG.

Aksi demo tersebut juga menuntut referendum untuk membentuk negara berdaulat Papua Barat kali ini tak disertai pengibaran bendera Bintang Kejora, dikatakan Kabid Humas, massa tak membawa Bintang Kejora. Tapi membentangkan 2 bendera PBB dan 4 bendera KNPB.
Dia mengatakan, ke-11 warga tersebut akhirnya dilepas disertai himbauan dari aparat, sedangkan barang bukti spanduk, pamlet, 2 bendera PBB dan 4 bendera KNPB diamankan.

Untuk menyelidiki 4 warga yang mendapat tembakan dari Anggota Polisi, lanjutnya pihaknya segera menurunkan Tim Propam Polda Papua ke Manokwari untuk menyelidiki keabsahan informasi tersebut. Padahal Kapolda telah menyampaikan senjata api tak dibawa bila tengah mengamankan aksi demo.

Di sisi lain, ungkapnya, sesuai pernyataan yang disampaikan KNPB, aksi demo tersebut untuk mendukung pertemuan IPWP di London, Inggris pada Selasa (23/10) ternyata tak benar. Pasalnya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Haris Nugroho, Staf KBRI di London ternyata tak ada rapat besar membahas masalah Papua di Parlemen Inggris.

Sementara itu pantauan langsung Bintang Papua di Manokwari mengatakan. awalnya pelaksanaan demo KNPB tersebut berjalan damai, massa yang bergerak dari berbagai penjuru berkumpul di depan kampus UNIPA

Manokwari, tepatnya di jalan gunung salju Amban, mereka berjumlah ratusan orang.

Dalam aksi orasi mereka menuntut kemerdekaan bagi bangsa papua dan menolak rencana pemerintah Indonesia melakukan dialog. Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan polres Manokwari dan dibantu oleh Brimob detasemen C manokwari.

Beberapa kali masa mendesak aparat untuk membuka blockade, namun aparat tetap bersikeras memblokade aksi demo tersebut, meski tetap diblokade mereka tetap berorasi di tengah ruas jalan, mengakibatkan akses lalu lintas dari amban ke kota Manokwari lumpuh.

Aksi orasi berjalan damai meski ada blokade aparat namun tiba-tiba belum diketahui sebab awalnya aksi saling lempar pun terjadi antara aparat dan masa suasana menjadi kacau, aparat yang bersiaga pun akhirnya melepaskan tembakan berkali-kali ke udara, masa pun bubar namun hujan batu terus terjadi.

Kekacauan tersebut aparat berhasil menangkap belasan pengunjung rasa, tindakan kekerasan aparat pun tak terhindarkan saat terjadi penangkapan karena tak mampu membendung emosi, satu persatu diamankan di mobil yang disiapkan aparat.

Keadaan terus memanas saling lempar pun terus terjadi pengunjuk rasa pun mengepung aparat dengan memblokir ruas jalan gunung salju yang merupakan satu-satunya akses menuju kota manokwari.

Kondisi mencekam sekitar sejam lamanya namun akses jalan tersebut dapat dilalui setelah waka polda Papua Brigjend Pol Drs Paulus Waterpauw dan Kapolres Manokwari AKBP Agustinus Supriyanto turun langsung ke TKP pembicaraan serius terjadi antara waka polda kapolres dan pengunjuk rasa di ruas jalan tersebut kondisi pun kembali aman. saat ini sejumlah aparat dan pengunjuk rasa yang terluka sedang dirawat intensif di rsud Manokwari.
11 pengunjuk rasa ditahan polisi Sebanyak 11 pengunjuk rasa pada demo KNPB di jalan gunung salu amban depan kampus universitas negeri papua akhirnya ditahan oleh kepolisian resor manokwari hingga saat ini belum ada pengunjuk rasa yang ditetapkan menjadi tersangka. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap ke sebelas pengunjuk rasa dalam aksi demo tadi.

Kapolres manokwari AKBP Agustinus Supriyanto kepada wartawan selasa (23/10) mengakui, telah terjadi bentrokan antar aparat pengamanan yakni dari polres manokwari dengan para pengunjuk rasa. Akibat bentrok tersebut sebanyak 8 pengunjuk rasa yang mengalami luka empat diantaranya mengalami luka tembak namun delapan warga sipil tersebut telah kembali ke rumah mereka masing-masing setelah dirawat di rsud manokwari.

Kapolres mengakui pengamanan tersebut dilakukan sesuai dengan protap peluru yang dipergunakan dalam pengamanan tersebut yakni peluru hampa dan peluru karet. Sementara empat anggota polisi pun mengalami luka-luka akibat lemparan batu dari para pengunjuk rasa.

Kapolres AKBP Agustinus Supriyanto kepada seejumalah mengatakan pihaknya tidak bertanggungjawab atas pengobatan delapan warga sipil baik yang terkena tembakan peluru karet maupun terkena benturan saat pengamanan. Sementara sejumlah barang bukti diamankan polisi di polres manokwari. Kondisi kota Manokwari dan sekitarnya saat ini kembali aman warga kembali menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. (mdc/sera/don/LO1)

Rabu, 24 Oktober 2012 08:24, BP.com

October 24, 2012 0

Demo Dukung Pertemuan IPWP di Inggris Diawasi

Selasa, 23 Oktober 2012 06:16, BP.com

JAYAPURA—Permohonan ijin Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menggelar demo sebagai bentuk dukungan terhadap pertemuan International Parlement of West Papua (IPWP) di London, Inggris, di Taman Imbi, Selasa (23/10), hari ini ternyata tidak mendapatkan restu dari pihak kepolisian. Pasalnya, polisi dalam hal ini Polda Papua tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Namun demikian untuk mengantisipasi kelompok yang tetap memaksakan demo, pihak polda sudah siap mengantisipasinya. “Tapi kami tetap melakukan pengawasan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum,” tegas Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi Bintang Papua, Senin (22/10).

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pembubaran paksa sekaligus menindak-tegas sesuai hukum yang berlaku, bila para pendemo ternyata bertindak anarkis atau menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan UU serta menyebar provokasi seperti minta referendum atau membentuk negara Papua Barat, membawa sajam, mabuk miras, membawa lambang-lambang seperti bendera Bintang Kejora yang dilarang, membuat kemacetan lalu lintas serta mengganggu ketertiban umum. Walaupun menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai UU Pasal 13 UU No 9 Tahun 1998, kemerdekaan memberikan pendapat di muka umum.

Terpisah, Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, SIK menandaskan, pihaknya melibatkan 600 personil didukung Brimobda Polda Papua, untuk melakukan pengamanan aksi unjukrasa tersebut.

“Kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitasnya tanpa terpengaruh aksi demo tersebut,” imbuhnya.
Meski demikian, dia juga menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengamanan di sejumlah lokasi rawan, antara lain Angkasa, Dok V Yapis, Entrop (Dekat Kantor Walikota), Kotaraja, Abepura, Tanah Hitam, Padang Bulan, Perumnas, I, II dan III serta Expo Waena. (mdc/don/l03)

October 23, 2012 0

Demo Mendukung ILWP Terhenti di Depan MRP

Massa KNPB yang sesuai rencana sebelumnya akan mengglar demo di kantor DPRP dan kantor Gubernur, terpaksa hanya terhenti berdemo di Jalan Raya Abepura, tepatnya di depan Kantor MRP Kotaraja. Mereka takut melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman.

JAYAPURA – Demo yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mendukung pelaksanaan pertemuan International Lawyer for West Papua (ILWP) bersama sejumlah hakim, di London, Inggris, terpaksa, tidak dapat melanjutkan perjalanannya yang semua direncanakan ke DPRP dan Kantor Gubernur Papua. Pasalnya, massa yang berjalan kaki dari Expo, Waena, setelah berkumpul sesaat di Lingkaran Abepura, langsung melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kota Jayapura. Setelah sampai di depan MRP, massa yang dikoordinir oleh Victor Kogoya berhenti. Karena sudah sore dan tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura, massa terhenti di Pertigaan jalan jeruk Nipis Kotaraja. Jalan Raya Abepura-pun dipakainya sebagai arena aksi demo hingga selesai sekitar pukul 16.00 WIT, yang ditutup dengan doa bersama. Massa pun dapat pulang dengan tertib. Sehingga Jalan Raya Abepura yang sejak perjalanan massa kearah Kotaraja mengalami kemacetan dan dialihkan ke Jalan Baru Pasar Youtefa bagi kendaraan yang hendak ke arah Entrop, berangsur normal sebelum malam tiba.

Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni saat ditemui sebelum pulang mengatakan, keterlambatan diterimanya Surat Tanda Terima (STTP) pemberitahuan aksi demo dari kepolisian, yang menyebabkan demonya tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk ke Kantor Gubernur Papua.

“Tadi STTP baru kami terima sekitar jam 10, sehingga sampai di sini sudah pukul tiga (15.00 WIT). Kalau dengan jalan kaki tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura,” ungkapnya kepada Bintang Papua.

Meski tidak dapat melaksanakan aksi demo damai sesuai rencana, menurutnya tidak mengurangi tujuan dari aksi yang digelarnya. Yakni semata untuk memberikan dukungan pertemuan ILWP di London yang diberitakan akan dilaksanakan hari ini (Rabu012/10).

Jalannya demo sendiri, dari pantauan Bintang Papua di lapangan tampak berlangsung tertib dan lancar. Hanya lalu lintas yang terganggu dengan harus dialihkan ke jalur lain. Sehingga kemacetanpun tak terhindarkan di sejumlah ruas jalan alternatif, seperti Jalan Baru Pasar lama, Jalan raya Sentani, dan sejumlah ruas jalan lain di Abepura.

Demikian juga para pengusaha, banyak yang memilih menutup usahanya di saat massa melewati depan tempat usahanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama.

Dalam releasenya yang diterima Bintang Papua dari Mako Tabuni di sela-sela aksi demo, KNPB juga menyatakan dukungannya terhadap Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon saat berada di Selandia baru yang menyatakan bahwa masalah Papua akan dibicarakan dalam Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB.

“Mendukung dan mendesak Dewan Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB untuk segera realisasikan persoalan Bangsa Papua Barat sesuai pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon dalam Konferensi Persnya di Aucland, Selandia Baru,” ungkapnya.

Teriakan Papua merdeka dan tuntutan referendum pun mewarnai perjalanan massa dari sekitar Expo, waena hingga di pelaksanaan orasi-orasi di Jalan Raya Abepura, Depan MRP.

Sementara itu terkait batalnya massa pendemo ke DPRP dan kantor Gubernur mengakibatkan puluhan massa yang datang dari arah APO terpaksa menumpang kembali sejumlah kendaraan menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bergabung dengan massa lainnya.

Pantauan Bintang Papua di Taman Imbi, Jayapura sejak pukul 10.00 WIT sejumlah aparat keamanan dari Polresta Jayapura, Polda Papua serta Brimob tengah berjaga jaga. Bahkan beberapa tank Barakuda yang dipersenjatai bersiaga di sekitar Taman Imbi.

Keberangkatan massa pengunjukrasa dari Taman Imbi menuju Kantor MRP mendapat pengawalan dari aparat keamanan. (aj/mdc/don/l03)

October 11, 2011 0

Aksi dukungan kepada Konferensi ILWP di Biak

Biaknews 11 Oktober 2011, Berikut ini tanggapan Ketua KNPB Biak ( Kostan Karma) tentang Rencana Kongres III

Membentuk suatu wadah yang demokrasisasi dan representative merupakan hal yang wajar dan sangat mendesak dalam perjuangan Papua Barat. Namun hal yang perlu dicermati bersama-sama adalah bagaimana dan model apa yang harus dipakai untuk membentuk Wadah Nasional Papua Barat tersebut. Wacana pembentukannya bagaimana ? Sudah berpuluh-puluh tahun kita berjuang namun munculnya banyak politisi perjuangan Papua Barat yang mementingkan kepentingan kelompoknya dan tidak berjiwa negarawan, akhirnya sering kali kita gagal dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa West Papua.

Membentuk suatu wadah yang demokrasisasi dan representatif. Prioritasnya mengarah kepada pemilihan berjejang dengan hak pilih yang baik. Hal ini penting guna bagaimana rakyat mendorong figur-figur perwakilan mereka.

Wadah politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjujung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk itu Wadah politik bangsa West Papua perlu ditata sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan.

Kehadiran KNPB sebagai media perjuangan rakyat, gerakannya membuat banyak kalangan yang selama ini tertidur terkejut dari tidurnya dan tergesa-gesa lari dengan kecepatan tinggi. Konsep dan Model sudah dilahirkan oleh KNPB, dimana langkah awalnya harus membentuk wadah politik yang representatif di tingkat daerah yang telah kami mulai dari Byak dengan berhasil membentuk Parlement Rakyat Daerah Byak. Dengan harapan model wadah yang terbentuk di Byak itu dapat terbentuk di daerah-daerah lain di wilayah West Papua, setelah wadah representatif politik daerah –daerah itu terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah Kongres Pembentukan Parlement Nasional Rakyat West Papua sebagai Wadah politik representatif nasional West Papua. Proses menuju Wadah Nasional memerlukan waktu dan tahapan-tahapan, tidak bisa satu miggu kita sulap terbentuk suatu Wadah politik Nasional. Untuk itu Rakyat harus mempunyai kesadaran sendiri untuk membangun suatu rumah, membangun suatu rumah perlunya suatu perencanaan yang baik. Ibaratnya Kongres III nanti itu memaksa rakyat untuk menaikan atap rumah, dimana tidak ada fandasi, dan tidak ada kerangka rumah.

Wakil- wakil rakyat yang duduk di Parlement Rakyat Daerah Byak itu adalah orang West Papua yang berasal dari sub-sub daerah yang ada di Byak yang ditunjuk langsung dari masyarakat dari sub-sub daerah tersebut. Kami mengeluarkan undangan kepada masyarakat di sub-sub daerah tersebut berkumpul untuk memilih perwakilan mereka. Sehingga sub-sub daerah tersebutlah yang membentuk kelompok yang berperan seperti Fraksi. Fraksi-fraksi tersebut harus mempunyai tanggung jawab pada sub-sub daerah mereka yang kami sebut sebagai DAPIL ( daerah pemilihan). Parlement Rakyat Daerah Byak itu bukan parlemennya suku Byak tetapi Parlementnya Rakyat West Papua di daerah Byak. Jadi didalam parlement ini ada orang Byak, Wamena, Jayapura, Serui dan lain-lain.

Arah perpolitikan dan demokrasi masyarakat West Papua di daerah Byak sudah tercemin dalam Parlement Rakyat Daerah Byak, selanjutnya Parlement Rakyat Daerah membentuk Parlement Nasional West Papua dan memilih perwakilan mereka di Parlement Nasional.

Rencana Kongres III itu terkesan ada kepentingan Indonesia, jika kita lihat pada pandagan luar negeri Indonesia tentang Papua baru-baru ini adalah menyatakan rakyat Papua membutuhkan otonomi dan Pemerintah akan memperbaiki otonomi tersebut. Sehingga kami melihat Kongres itu mengamankan kebijakan international Indonesia.

Kalau Kongres itu jalan maka, apa yang akan PDP laporkan selama 10 tahun kerjanya. Buku Pelurusan sejarah yang ditulis oleh Sejarahwan Belanda itu tidak bisa diklaim sepihak oleh PDP, karena niat Belanda itu sudah nampak pada tanggal 19 Desember 1999, dimana Parlemen Belanda mengajukan suatu mosi kepada pemerintah untuk melihat kembali masalah Papua. Hal inipun tidak terlepas dari berbagai kegiatan Papua Merdeka dari 1 Juli 1998 sampai 1 Desember 1999.
Kalau Kongres itu adalah kongres masyarakat Adat Papua silahkan karena meman kondisi struktur adat Papua belum diembangkan secara baik oleh lembaga-lembaga adat suku-suku di Papua dan itu sangat penting untuk di tata dan dikembangkan.

October 11, 2011 0

Demonstrasi Menuntut Papua Merdeka di Port Numbay, Manukeri dan Jakarta Hari ini

PMNews menyaksikan berbagai demonstrasi dilakukan hari ini, di Port Numbay dipimpin Komite Nasional West Papua (West Papua National Committee), di Manokwari dipimpin WPNA (West Papua National Authority) dan di Jakarta dipimpin Komite Nasional West Papua. Tuntutannya sama dan satu, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Irian Barat (nama waktu itu) ditinjau kembali. Lebih tegas lagi tuntutan dari demonstrasi-demonstrasi ini agar segera dilakukan referendum agar rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri, yaitu nasib politik tanah dan bangsa Papua.

Dalam semua demonstrasi ditunjukkan juga pakaian adat dan tarian-tarian adat.

Menanggapi demonstrasi ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Wakil SecGen. Leut Col. Yalpi Yikwa menyatakan,

Apa yang terjadi hari ini cukup kompak dan merupakan patokan yang baik bagi seluruh komponen perjuangan di Tanah Papua dan di seluruh dunia, agar semua kegiatan disatukan dan ditujukan untuk tujuan tertentu. Sekarang bukan waktunya lagi melakukan aksi-aksi sporadis, tanpa pertanggungjawaban. Apa yang terjadi sekarang secara politik adalah tanggungjawab OPM, dan secara militer ialah tanggungjawab TRWP (Tentara Revolusi West Papua). Sementara masyarakat Papua di dalam negeri perlu terus meningkatkan frekuensi kegiatan demonstrasi.

Dengan kekompakan seperti ini menunjukkan kepada dunia internasional dan Indonesia bahwa tuntutan Papua Merdeka bukan tuntutan segelintir orang, bukan kegiatan minta makan, dan bukan karena frustrasi tidak dapat jabatan.”

PMNews dengan ini mengucapkan terimakasih kepada semua kegiatan yang sedang berlangsung. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut secara rutin, paling tidak satu kali dalam satu bulan sehingga konsistensi terpelihara dan supaya kita tidak dianggap panas-panas tahi ayam, agar slogan “Orang Papua itu baik, sebentar marah, tetapi sebentar lagi sudah baik!”

August 3, 2011

Rakyat Papua Inginkan Referendum

Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.

Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.

Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat ‘Papua Merdeka’. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.

Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.

Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)

Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 12:10 WIB

August 2, 2011 9