Video Penyiksaan Warga Mendapat Protes

JAYAPURA [PAPOS] -Beredarnya video rekaman kekerasan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan oleh oknum TNI di Tingginambut Puncak Jaya beberapa waktu lalu, mendapat protes dari sejumlah pihak.

Pront Pepera memprotes video itu dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI merupakan pelanggaran HAM. Hal tersebut disampaikan oleh ketua umum Pront Pepera Selvius Bobi kepada Papua Pos Kamis (22/10) kemarin di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan Abepura.

Selvius Bobi mengatakan, video kekerasan itu bukan rekayasa, karena jelas-jelas para pelaku kekerasan dalam video tersebut menggunakan pakaian loreng dan memegang senjata.

Selvius Bobi menyampaikan, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam video tersebut merupakan salah satu sistim pemusnahan orang Papua secara diam-diam.

Selvius Bobi berkata video yang bersangkutan merupakan bukti nyata bahwa selama ini orang Papua sering ditindas dan dianiaya seperti itu. Katanya, video itu, tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun baik pemerintah RI maupun oleh pihak TNI.

“Sudah jelas perbuatan yang diperlihatkan oknum TNI dalam video itu tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM sehingga para pelaku harus ditindak dan diproses hokum,”imbuhnya.

Selvius Bobi mengharapkan, pemerintah RI menelusuri video tersebut sampai ketemu para pelakunya, sehingga mereka harus bertanggungjawab atas perbuatan seperti digambarkan dalam video tersebut. [eka]

May 20, 2011 0

Tak Terima Rekannya Ditembak, Buchtar Mengamuk di Lapas

Sementara itu menyusul, tewasnya 1 rekannya di tangan aparat keamanan saat melarikan diri dari Lapas Abepura Jumat (3/12) sekitar pukul 12.00 WIT, sore harinya sekitar pukul 18.30 WIT, Buchtar Tabuni bersama Filep Karma dan diikuti puluhan orang penghuni lapas lain melakukan aksi keributan di dalam lapas.

Dari informasi yang didapat Bintang Papua bahwa hal itu dipicu saat Buctar Tabuni meminta bertemu dengan Kalapas Abepura untuk mengklarifikasi kejadian penembakan rekannya bernama Miron Wetipo. Buchtar Tabuni yang merupakan Ketua Umum KNPB (Komite Nasional Papua Barat) meminta kepada kalapas untuk menghadirkan aparat yang menembak rekannya hingga tewas di lapas Abepura.

Karena permintaannya tidak dikabulkan Kalapas Abepura Liberti Sitinjak, Bucktar Tabuni bersama Filep Karma mengkoordinir puluhan penghuni lapas Abepura melakukan keributan. Yaitu melempari petugas lapas, serta fasilitas lapas Abepura menggunakan batu. Melihat aksi tersebut, petugas dari Satbrimobda Papua yang berjaga di Lapas bersama petugas Lapas Abepura sempat memberikan tembakan peringatan. Tidak lama kemudian dua unit Truk membawa pasukan dari Brimobda Papua datang ke Lapas Abepura untuk membantu proses pengamanan. Setelah dilakukan sweeping akhirnya situasi di lapas Abepura kembali aman. Dari kejadian tersebut, lima orang narapidana masing-masing Buchtar Tabuni, Filep Karma, Dominggus Pulalo, Alex Elopere dan Dani Karobaba diamankan dan dibawa ke Polresta Jayapura.

Kalapas Abepura Liberti Sitinjak saat dihubungi Bintang papua via Ponselnya membenarkan kejadian tersebut. “Iya kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Lima orang sementara kita amankan untuk dibawa ke Polresta Jayapura,” ungkapnya.(aj/don/03)

December 3, 2010 2

Rakyat Papua Barat Tolak Tim Investigasi

Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) beserta elemen masyarakat lainnya saat demo di DPRP, Kamis (28/10) kemarin. Mereka menuntut TNI/Polri segera menghentikan kekerasan di wilayah Puncak Jaya.JAYAPURA—Rakyat Papua Barat yang terdiri dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) beserta seluruh elemen masyarakat lainnya menolak dengan tegas opsi yang disampaikan Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda untuk membentuk tim investigasi guna mengumpulkan fakta atau bukti terkait kekerasan dan penyiksaan yang dialami rakyat sipil di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

“Kami tegas menolak tim investigasi sepihak yang dibentuk oleh TNI/Polri, DPRP, pemerintah pusat maupun Komnas HAM. Tapi kami minta TNI/Polri maupun pemerintah membuka akses internasional bagi tim investigasi independen dari pihak pihak internasional untuk datang ke Puncak Jaya dan Jakarta jangan menutup akses ke Papua,” ujar Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni yang disampaikan melalui Juru Bicara KNPB Mako Tabuni di hadapan Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda dan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai beserta anggota DPRP antara lain Yulius Miagoni SH, Nasson Uti, Achmad Saleh, Ignasius Mimin, John Banua Rouw, Ny Yani, Kenius Kogoya ketika berlangsung demo, Kamis (28/10) kemarin.

Selanjutnya dia mengatakan, Pertama, Kami segenap rakyat Papua Barat mengutuk keras pelaku penyiksaan rakyat sipil di Puncak Jaya. Kedua, Pangdam dan Panglima TNI bertanggung jawab atas penyiksaan warga sipil di Puncak Jaya. Ketiga, Kami menolak dengan tegas investigasi sepihak oleh TNI/Polri. Keempat, harus buka akses internasional bagi Tim Investigasi Independen. Keenam, tarik militer dan Puncak Jaya. Keenam, Hentikan pendekatan militer dan segera gelar referendum sebagai solusi damai.

Sebagaimana disaksikan Bintang Papua, ribuan massa dari KNPB dan elemen masyarakat lainnya Kamis (28/10) pukul 09.00 WIT berkumpul masing masing di Sentani, Mata Jalan Pos 7, Waena—Expo, Depan Kantor Pos Abe, Yapis, Depan Kampus STIE Yapis menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat bergerak dan bergabung bersama massa lainnya yang telah berkumpul di Taman Imbi.

Selanjutnya massa menuju Halaman Gedung DPRP, Jayapura dikawal aparat keamanan dari Polresta Jayapura serta Brimob Polda Papua.

Saat tiba di Halaman Gedung DPRP, Jayapura massa membentangkan sejumlah spanduk, yang antara lain bertuliskan Kasus Puncak Jaya Murni Didalangi TNI/Polri, Stop Kekerasan di Papua Barat Segera Ambil Solusi Lewat Referendum, Rakyat Papua Secara Tegas Mendesak Pemerintah Indonesia Membuka Diri, Akses Tim Investigasi Internasional ke Papua, Tarik Pasukan Militer Non Organik di Puncak Jaya dan Papua Barat Secara Menyeluruh. PBB (UNTEA), Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia Bertanggungjawab Atas Genocide d Tanah Papua.
Aksi unjukrasa tersebut sempat ricuh gara- gara seorang pengunjukrasa serta merta memaksa Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai yang tengah memegang mike menyampaikan orasi politik. Melihat gelagat yang tak terpuji tersebut aparat keamanan menyerukan masuk ke tengah massa. Akhirnya massa pun berterik agar aparat segera meninggalkan kerumunan tersebut.

Buchtar Tabuni menyampaikan, sejak dulu sampai sekarang, pihak yang terus menyiksa, meneror, mencuri dan membunuh orang Papua adalah TNI/Polri. Bahkan Sejak wilayah Papua Barat dikuasai sepihak atas kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat, nilai kemanusiaan orang Papua dianggap dan diperlakukan seperti binatang.

Alhasil,lanjutnya, video penyiksaan di Puncak Jaya adalah contoh nyata prilaku TNI/Polri yang bertugas di Papua Barat. Masih banyak kasus kasus serupa yang menyedihkan di seluruh pelosok Papua Barat yang tak pernah terekam. Dan akhirnya kami orang Papua harus menyadari bahwa Republik Indonesia dan antek kapitalisnya Amerika Serikat sedang memusnakan kami orang Papua demi napsu kekuasaan dan kekayaan alam di Papua. “Kasus penyiksaan di Puncak Jaya baik yang terekam maupun yang belum terekam adalah murni perbuatan militer Indonesia,” kata Buchtar Tabuni yang kini tengah menjalani proses hukum di LP Abepura lantaran dituduh melakukan makar.

Dikatakan, dari dulu rakyat Papua Barat berjuang untuk sebuah kebenaran sejarah bahwa Pepera 1969 penuh dengan manipulasi. Itulah akar masalahnya. Kenapa Republik Indonesia terus menutupi akar masalah ini untuk menyiksa dan membunuh orang Papua Barat dengan stigma separatis dan teroris? Dengan tegas kami katakan bahwa menyiksa, menangkap dan membunuh tak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua, dan justru akan mencederai wajah Indonesia di Internasional. Cara cara yang berdamai dan paling demokrasi adalah referendum bukan menyiksa dan membunuh orang Papua.

Sejak operasi militer di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, tambahnya, ratusan orang terus disiksa dan dibunuh oleh TNI/Polri, rumah, kebun dan ternak mereka dibakar. Ribuan yang lain mengungsi di hutan dan mati kelaparan.PihakTNI/Polri terus menyangkal perbuatan mereka, padahal dalam rekaman video penyiksaan terlihat jelas TNI/Polri menyiksa dan memperlakukan rakyat sipil di Puncak Jaya seperti binatang. 15 Septeber 2010, Brimob kembali menembak mati 3 warga di Manokwari, tapi pelakunya nhanya dihukum 14 hari. 4 Oktober 2010, polisi tembak mati ismail Lokobal (Koordinator Petapa). Pelaku TNI/Polri tak pernah dihukum.

“Kami orang Papua terus diberlakukan seperti binatang diatas tanah air kami sendiri , dan cepat atau lambat kami akan punah. Oleh karena itu rakyat Papua harus melawan penindasan dengan menuntut Indonesia hentikan aksi militer dan segera gelar referendum sebagai solusi damai,” tukasnya. (mdc/don)

October 30, 2010 0

Mahasiswa Tuntut Menkopolhukan Telusuri Video Kekerasan di Puncak Jaya

JUBI — Mahasiswa Papua di Jakarta, Selasa (26/10) menggelar unjuk rasa menuntut Menko Polhukam menelusuri video kekerasan yang diduga dilakukan oleh Tentara terhadap warga di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.

Mahasiswa juga meminta Menkopolhukam menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. “Aksi ini kami lakukan dengan tujuan meminta kepada Menkopolhukam agar menelusuri kasus pelanggaran yang berulang kali terjadi di Papua, khususnya di Tingginambut,” ujar Melianus Sol, aktivis Papua kepada JUBI, Selasa.

Pendemo berorasi didua tempat yakni di Bundaran HI dan Monas di Jakarta Pusat. Masa mencapai kurang lebih 800 orang. “Hampir sebagian besar mahasiswa Papua yang kuliah di Jakarta semua turun jalan,” ungkapnya.

Video penyiksaan tentara yang dipublikasikan sebuah lembaga yang menamakan dirinya Asian Human Rights Commission diklaim terjadi pada Oktober 2010 di kawasan Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.

Selama 22 jam, video yang menggambarkan kekerasan itu beredar di situs YouTube, Senin (18/10) kemarin. (Musa Abubar)

October 28, 2010 0

KNPB Tuntut Masalah HAM

vDEMO : Massa KNPB saat mendatangi Gedung DPRP untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua — DEMO : Massa KNPB saat mendatangi Gedung DPRP untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua

JAYAPURA [PAPOS] – Ratusan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama Penjaga Tanah Papua (Petapa) mendatangi Gedung DPR Papua, Senin (18/10) kemarin, menuntut penyelesaian masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Papua yang dilakukan oleh TNI/Polri.

Massa yang berjumlah sekitar 300 orang itu sebelumnya berencana untuk melakukan long march dari Abepura hingga ke gedung DPR Papua di pusat kota Jayapura namun tidak diberikan ijin, akhirnya massa yang berasal dari Perumnas III, Sentani, Ekspo dating ke Gedung DPRP dengan menggunakan truk dan taksi. Mereka juga membawa berbagai macam spanduk, salah satu spanduk yang dibawa tersebut bertuliskan, “ Polisi harus mereformasi diri secara total biar ditingkat konstitusi maupun implementasi. Rakyat Papua mendesak DPRP untuk membentuk tim independen untuk menuntaskan masalah HAM di Tanah Papua. Rakyat Bangsa Papua Perlahan-lahan sedang punah oleh kekerasan militer. Rakyat Bangsa Papua bukan tempat laboratorium atau praktek tembak menembak oleh TNI/Polri”.

Written by Loy/Papos
Tuesday, 19 October 2010 00:00

Massa yang tiba di Jayapura tidak langsung ke Gedung DPRP, tetapi massa turun di Taman Imbi lalu berjalan kaki menuju ke Gedung DPR Papua dan berlari-lari sambil berteriak yel-yel Papua.

Tiba di gedung DPRP massa tidak langsung diterima anggota DPRP, tetapi mereka melakukan orasi-orasi yang isinya menuntut penengakan HAM atas penembakan yang terjadi di Tanah Papua yang dilakukan oleh TNI/Polri.

Massa meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas penembakan terhadap Theis H. Eluay, Opinus Tabuni, Nahason Mabel, Kelly Kwalik, Ismail Lokobal, dan beberapa kasus penembakan yang terjadi di Manokwari dan daerah lain di Tanah Papua.

Akhirnya Wakil Ketua dan Anggota Komisi A DPRP menerima mereka, pernyataan sikap KNPB dibacakan dan disampaikan oleh Ketua Umum DAP Papua Forkorus Yamboisembut, S.Pd yang diterima Wakil Ketua Komis A, Ir. Wenan Watori. Dalam pernyataan sikap disebutkan, bahwa sejak reformasi di Indonesia, rakyat Papua mendapat ruang kebebasan terbuka lebar untuk menyampaikan berbagai tuntutan mulai dari penarikan TNI, penarikan transmigrasi, penegakan HAM dan pengakuan Hak-Hak politik orang Papua, mereka juga mendesak agar pihak Kepolisian mereformasi diri secara total.

Namun dibalik reformasi yang telah berjalan, negara melakukan berbagai operasi pembunuhan kilat, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan pemenjerahan para tokoh pejuang Papua. “Negara gagal menjamin hak hidup orang Papua, bukti kegagalan itu adalah terjadinya penculikan dan pembunuhan di Tanah Papua ini,” kata Forkorus.

Lebih jauh Fokorus mengungkapkan, kematian masyarakat Papua terus terjadi dari hari kehari dan akan terus berlangsung secara perlahan-lahan kepunahan hak hidup orang asli Papua akibat kekerasan aparat militer dan sipil yang ada di atas tanah Papua ini.

Dia mengatakan, kekerasan militer tidak dapat dibenarkan sesuai dengan hati nurani orang asli Papua, juga tidak sesuai dengan instrument hukum internasional dan hak azasi manusi serta bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dan negara tidak bisa mengkriminalisasi masyarakat adat Papua serta menjustifikasi separatis.

Untuk itu, Fokorus menegaskan, Dewan Adat Papua mendesak Gubernur Papua dan DPRP untuk segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatkan hak hidup rakyat Papua dan menekan reaksi repressive militer untuk mereformasi diri dalam implemntasi justisia karena kekerasan bukan solusi untuk menyelesaikan masalah Papua tetapi justru melahirkan kekerasan baru.

Setelah menyampaikan aspirasi tersebut dan menyerahkan kepada Wakil Ketua Komisi A, Ir. Wenan Watori, Watori mengatakan akan menerima aspirasi ini dan menyemapikan kepada pimpinan dewan untuk selanjutnya dibicarakan. Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapat tanggapan dari Komisi A DPRP akhirnya massa pulang kembali ke tempat asalnya dengan menggunakan truck.[loy]

October 19, 2010 0

Klaim 101 Negara Dukung Referendum

Dari Aksi Demo di Makam Theys

Seribuan Massa yang memadati Makam Theys Minta Referendum Jadi Solusi Politik Papua

SENTANI—Tuntutan referendum untuk Papua terus disuarakan.

Pasalnya, ada kabar beredar di masyarakat di Papua, jika sejumlah negara telah membuka diri untuk mendukung referendum Papua. Bahkan Sebi Sambom, salah satu piplar KNPB yang selama ini menjadi tahanan politik karena tuduhan makar mengklaim dari 199 negara yang menjadi anggota PBB 101 diantaranya sudah siap memberikan dukungan terhadap referendum di Papua, dan nasib Papua akan devoting di PBB pada tahun 2011 mendatang, itu berarti kebebasan bangsa West Papua, dari penindasan oleh Indonesia semakin berpeluang terjadi. Hal itu menguat dalam aksi demo ribuan massa di Makam Theys, Kamis kemarin.

Ya, jika beberapa waktu lalu aspirasi politik Papua Merdeka sering dilontarkan tokoh-tokoh politik garis keras west Papua ke pemerintah Indonesia, baik melalui lembaga legeslatif maupun eksekutif di daerah dan pusat, namun saat ini mungkin bisa dikatakan tidak.

Mungkin saja masyarakat serta organisasi politik yang selalu mengkristal dengan aspirasi merdeka yang ditujukan ke Pemerintah itu tidak pernah ada kejelasan sama sekali, sehingga saat ini campur tangan Pemerintah Indonesia sama sekali tidak diharapkan dalam penanganan aspirasi Papua Merdeka.

Bukan itu saja, upaya masyarakat Papua melalui tim 100 untuk membuka dialog dengan Pemerintah Indonesia tidak pernah terwujud sehingga masyarakat dan tokoh politik Papua lebih memilih menyelesaikan status politik tanah Papua melalui jalur internasional.

Terbukti konsentarsi ratusan massa yang melakukan aksi demo damai di makam alm Theys Eluay Kamis (23/9) yang dumulai sekitar pukul 09.00 itu sama sekali tidak mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi politik Papua Merdeka dari orasi-orasi yang mereka lakukan.

Hanya semangat perjuangan yang terlihat dari mereka dengan tarian waiatay (lari berputar) yang terus mereka lakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Papua Barat ciptaan Balck Brothers. Semangat itu semakin bergelora ketika sekitar pukul 13.00 ratusan masa menggunakan belasan truk dan motor bergabung dari arah Abepura ke Makam alm Theys Eluay.

Aksi ini sendiri mendapat pengawalan ketat dari 5 pleton anggota Polres Jayapura dibackup 3 pleton Brimobda Polda Papua. Sementara disisi lapangan makam alm Theys nampak pasukan baret biru penjaga tanah papua juga mensterilkan setiap sudut lapangan dari oknum-oknum yang dianggap tidak berkompoten dalam kegiatan tersebut.

Marko Tabuni yang mengawali orasi politik tersebut lebih banyak meyampaikan perjuangan politik Papua Barat yang kini telah ramai menjadi diskusi hangat di anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, akibat pelanggaran HAM yang terus terjadi dan meningkat di Papua yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Bahkan Marko menyebutkan 12 Negara masing-masing Papua New Guniea, Fiji, Vanuatu, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Afrika selatan, Saudi Arabia, New Zeland, Denmark, Amerika, dan Australia merupakan Negara-negara yang kini telah membuka diskusi referendum West Papua di PBB.

Seperti yang termuat pada perdebatan panjang pada 3 September 2010 pada sidang tahunan PBB yang tertuang pada copy-an selebaran setebal 13 halaman, yang sebarkan kepada ratusan masa itu. Guna memberikan penghargaan kepada keduabelas Negara tersebut sebanyak 12 bendera dari Negara-negara tersebut ditancapkan di depan panggung orasi yang berada di sisi utara makam Theys Eluay, dan mendapat sambutan tepuk tangan dan yel-yel dari ratusan masyarakat yang hadir pada saat itu.

Usai Marko menyampaikan orasi politiknya dilanjutkan oleh Sebi Sambom salah satu pilar KNPB yang selama ini menjadi tahan politik karena tuduhan makar.

Kepada ratusan masa itu Sebi mengatakan agar masyarakat tetap tenang dan memberikan informasi yang baik kepada sesamanya baik itu orang papua maupun pendatang termasuk TNI/POLRI, terkait perkembangan status politik tanah Papua saat ini yang sudah ramai menjadi perdebatan di PBB.

Karena menurutnya cepat atau lambat referendum akan segera dilakukan lagi atas desakkan Negara-negara yang peduli dengan status politik d tanah Papua guna mengulang referendum yang pernah dilakukan pada 1969 yang dinilai cacat hukum itu. Sehingga dengan jalan inilah bangsa West Papua akan mengakhiri kebersamaannya selama ini dengan Indonesia. Sebi juga meminta agar generasi muda yang aktif dalam perjuangan agar tidak takut dengan TNI/Polri karena ada hukum internasional yang memberikan jaminan kebebasan dan demokrasi bagi setiap makhluk hidup didunia.

Dalam aksi demo damai tersebut sosok si-jangkung Forkorus Yaboisembut yang adalah Ketua Dewan Adat Papua tidak berada dalam kegiatan tersebut. Ternyata usut-punya usut tokoh yang paling frontal dengan pelanggaran HAM di Papua itu kini telah berada di Amerika Serikat, hanya saja tidak dijelaskan apa tujuan perjalanannya ke sana.

Aksi demo damai yang dipelopolir oleh KNPB itu sendiri baru bubar sekitar pukul 17.30 WIT. (jim)

September 24, 2010 0

Rakyat Papua Menggelar Aksi Demonstrasi Mendukung Hearing Senat AS Untuk Membahas Masalah Papua

Manokwari- Demonstrasi menyuarakan kemerdekaan Papua Barat kembali terjadi di Manokwari pada hari ini. Yel-yel kemerdekaan kembali dikumandangkan oleh massa yang berjumlah 300-an orang.

Massa awalnya berkumpul di kantor Dewan Adat Papua wilayah Mnukwar, jalan Pahlawan sanggeng. Massa kemudian bergerak menuju panggung penerangan di jalan Percetakan Negara.

Kelompok massa lainnya yang adalah para mahasiswa, bergerak dari arah Amban kemudian bergabung dengan massa yang sudah duluan berkumpul di panggung penerangan. Menjelang siang hari, jumlah massa menjadi bertambah banyak.

Di panggung penerangan, massa kemudian berorasi secara bergantian dan terus meneriakan yel-yel kemerdekaan. Para tokoh masyarakat diantaranya Ny. Ibo, Pdt. Yenu, Mr. Kapisa dan beberapa tokoh lainnya turut memberikan orasi politiknya.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh massa, mereka menyatakan mendukung Temu Konsultasi dan Dialog Publik tentang masalah Papua yang diadakan oleh Anggota Kongres Amerika Serikat bersama Prof. Dr. Drooglever, Patrick Kennedy, para diplomat Papua Barat dan beberapa simpatisan negara-negara pendukung kemerdekaan Papua Barat. Massa juga menuntut dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM dan segera membebaskan tapol/napol Papua Barat yang masih ditahan.

Massa juga membentangkan beberapa spanduk dan pamflet yang berisi beberapa tulisan, diantaranya “ Papua zona darurat dan rakyat asli Papua sedang menuju kepunahan ras maka kami mendesak intervensi internasional untuk referendum bagi bangsa Papua”, “segenap rakyat bangsa Papua mendukung kongres mendengar di Washington DC USA atas krisis HAM di Papua dan Papua Barat”, Papua bukan Indonesia” dan beberapa spanduk dan pamflet lainnya.

Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Manokwari. Arus lalu lintas sempat dibuat macet sebab massa yang bergerak dari dua titik yaitu kantor DAP dan Amban menggunakan jalan-jalan utama di kota Manokwari. Arus kendaraan pun dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Aktivitas warga sempat terhenti sebab dikhawatirkan massa akan berbuat anarkis.

Dari pantauan di lapangan, terlihat aparat kepolisian yang bersenjata lengkap turut mengamankan dan berjaga-jaga di lokasi demonstrasi. Mereka juga dibantu oleh sebuah mobil water canon yang diparkir tidak jauh dari lokasi berlangsungnya demo.

Menjelang tengah hari, massa yang terdiri dari berbagai elemen perjuangan Papua Barat, diantaranya WPNA, KNPB, FNMPP, Pemuda Melanesia, SPPM dan beberapa elemen perjuangan yang lain serta ratusan masyarakat asli papua, kemudian mengakhiri demonstrasi dan membubarkan diri secara tertib.

Situasi kota Manokwari berangsur-angsur pulih kembali. Aktivitas masyarakat di beberapa pusat keramaian menjadi normal kembali. (falcon)

http://vogelkoppapua.org/?page=news.detail&id=194

September 22, 2010 0

KNPB Biak Juga Tuntut Referendum

Ditulis oleh redaksi binpa

Puluhan warga KNPB di Biak dan Supiori melakukan unjuk rasa ke DPRD Biak NumforBIAK-Tidak saja di Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, di Biak, Kamis (2/9) kemarin puluhan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga kembali menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor DPRD setempat.Mereka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua.

Sebelum menggelar aksinya, massa berkumpul di dihalaman kantor Dewan Adat Biak (DAB) dan melakukan long marc dengan berjalan kaki ke kantor DPRD.

Walaupun sempat memacetkan arus lalu-lintas, namun massa berjalan cukup tertib menuju DPRD sambil meneriakan yel-yel ‘merdeka’ dan referendum solusi terbaik. Begitupula pada spanduk tertulis, ‘kami rakyat Papua tolak dialog Jakarta-Papua dan minta referendum’. Setelah tiba di halaman kantor DPRD setempat, beberapa orang wakil massa KNPB itu satu persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan menolak dialog Jakarta —Papua. Kehadiran para pengunjuk rasa itu, disambut langsung oleh ketua DPRD, Nehemia Wospakrik dan sejumlah anggota dewan lainnya. Penyampaian aspirasi berlangsung aman dan lancar, hingga penyerahan dokumen aspirasi kepada DPRD.

Menurut ketua KNPB wilayah Biak dan Supiori, Adolof Baransano, pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRD antara lain menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik Papua serta menolak adanya dialog Jakarta—Papua.

“ Kami minta DPRD tolong teruskan aspirasi kami, bahwa kami menolak dialog antara Jakarta-Papua, sebab yang dinginkan saat ini adalah referendum dan itu harga mati,” kata Adolof Baransano kepada Bintang Papua, Kamis (2/9).

Warga KNPB itu terdiri dari korban pelanggaran HAM di Papua, mantan Tapol Napol, Perempuan Papua, Dewan Adat Biak dan masyarakat adat di wilayah Biak dan Supiori.

Sedangkan ketua DPRD, Nehemia Wospakrik, setelah menerima dokumen aspirasi itu, menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan warga KNPB itu, serta segera akan ditindak lanjuti ke Provinsi dan Pemerintah Pusat. “Tuntutan mereka akan kami tindak lanjuti tanpa mengurangi sedikitpun kepada pihak yang berwewenang,” katanya. (cr-6)

September 3, 2010 6

Tuntutan Referendum Diteruskan ke Pusat

DSERAHKAN ASPIRASI-Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni menyerahkan aspirasi rakyat Papua Barat kepada Ketua DPRP Drs John Ibo MM saat aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.JAYAPURA—Setelah ‘jedah’ beberapa waktu, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kembali menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin. Mereka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Sebelum menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Jayapura massa berkumpul di Depan Kantor Pos Abepura sejenak melakukan oras dan mengibarkan spanduk dan bendera KNPB. Selanjutnya massa bergerak menuju DPRP di Jayapura dengan menggunakan sekitar 7 truk.

Sejak dari Abepura massa berada dalam pengawalan aparat polisi. Walaupun sempat memacetkan arus lali lintas, namun massa berjalan cukup tertib menuju DPRP di Jayapura.
Saat massa tiba di Lapangan Imbi Jayapura pengawalan makin diperketat. Massa akhirnya berhenti sejenak menunggu massa yang bergerak dari arah depan Polda Papua. Setelah bergabung massa pun menyeruak masuk ke Halaman Gedung DPRP sembari meneriakan Hidup Bangsa Papua Barat Merdeka, Referendum Solusi Terbaik Penyelesaian Status Politik Bangsa Papua Barat dan lain lain.

Beberapa orang wakil massa satu persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan menolak dialog Jakarta—Papua. Seorang delegasi massa naik ke lantai atas guna bertemu dan mengajak pimpinan dan anggota DPRP untuk segera menemui pengunjukrasa. Setelah menunggu beberapa jam akhirnya Ketua DPRP Drs John Ibo, Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai serta beberapa anggota DPRP antara lain Ahmad Saleh, Ignasius Mimin, Yohanes Sumarto serta Hagar Aksamina Magai turun untuk menemui pengunjukrasa.

Tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRP mendapat pujian dari massa pengunjukrasa. Akhirnta pimpinan dan anggota DPRP didaulat untuk menyimak aspirasi yang disampaikan Juru Bicara KNPB Mako Tabuni.

Mako Tanuni menegaskan pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRP antara lain menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Selanjutnya Mako Tabuni merengsek masuk dalam kerumunan massa untuk menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRP Drs John Ibo.

Usai menyerahkan aspirasi tersebut Mako Tabuni mengancam tak ia dan ribuan massa tak akan meninggalkan Halaman Gedung DPRP apabila pihak DPRP tak segera mengirimkan fax yang berisi aspirasi kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPRP Drs John Ibo menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan rakyat Papua Barat, serta akan segera menyampaikannya kepada pemerintah pusat, serta mengajak Mako Tabuni dan kawan kawan untuk naik ke lantai II Gedung DPRP untuk melihat langsung aspirasi yang mereka sampaikan akhirnya dikirim melalui fax kepada pemerintah pusat. Massa kemudian dengan tertib dan tenang membubarkan diri dan meninggalkan Halaman Gedung DPRP dikawal aparat. (mdc)

September 3, 2010 0

DAP Anggap Indonesia Caplok Bangsa Papua Barat

Catatan WPMNews:

Yang akan terjadi mulai tanggal 3 Septembear ialah pertemuan rutin Masyarakat Adat sedunia dan Komisi lain yang biasanya menyelenggarakan “hearing” tentang berbagai persoalan di dunia pada “open sessions”, atau sesi-sesi terbuka, di mana tidak ada tempat untuk diskusi atau mengambil kesimpulan untuk jalan keluar, tetapi hanya menyampaikan gambaran situasi daerah, bangsa, kelompok, induvidu di berbagai tempat dan negara di muka Bumi. Laporan-laporan ini dapat, tidak harus, tetapi dapat diteliti lebih lanjut oleh Forum Permanen Masyarakat Adat atau sub-sub Komisi PBB, ang kemudian dapat diajukan sebagai CONTOH KASUS untuk menyelesaikan berbagai masalah di DUnia. Jadi tidak ada sorotan isu-isu khusus untuk wilayah, organisasi tertentu.

Sebagai tambahan, Open Sessions sudah berlangsung lebih dari 40 tahun lamanya, masalah-masalah yang masuk bertumpuk sedemikian tebalnya sehingga begitu sulit untuk mencarikan jalan keluar per kasus, kecuali per contoh kasus, di mana dicarikan modus operandi dan formulasi metode penyelesaian sebagai patokan untuk kasus-kasus di seluruh dunia.

Walaupun begitu, memang ada perkecualian, di mana kasus itu kalau dianggap ‘extra-ordinary’, maka dapat dibentuk Tim Ahli yang menangani dan menelaah kasus dimaksud secara mendalam, yang kemudian masih diajukan ke sub Komisi sebelum ke Komisi dan akhirnya ke Sidang Umum.

Secara teori dan praktek konvensional, Sidang Umum PBB hanya dihadiri oleh ANGGOTA PBB, tidak ada tempat bagi organisasi, apalagi organisasi pemberontak menentang negara, yang notabene adalah anggota dari PBB itu sendiri.

Yang dimaksud dalam artikel ini adalah kehadiran dan waktu bicara bagi ILWP dan IPWP dalam Open Sessions Permanent Forum on Indigenous Issues/ Populations atau mungkin dalam Minority Rights, yang merupakan bawahan dari Komisi HAM, di bawah Sub-Komisi ECOSOC dan SIPOL.

Mekanisme penyampaian masalah dan pengambilan keputusan tidak semudah itu. Tetapi itu tidak berarti tidak ada jalan. Jalan selalu dan pasti ada. Kiprah ILWP dan IPWP adalah langkah yang dirintis untuk menuju ke sana.

WPMNews chief Editor

===================

JAYAPURA – Ratusan masyarakat Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi demo damai di halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.

Demo ini adalah salah satu langkah kesekian kalinya dari masyarakat Papua untuk menyatakan sikap, artinya ingin meluruskan sejarah pada agenda kongres Papua II.

Aksi demo damai yang banyak menyita perhatian masyarakat khususnya pengguna jalan raya ternyata membuat sedikit arus lalulintas macet dari sepanjang Skyland, pasalnya ratusan massa itu menggunakan sepeda motor dan 15 truk dari arah Abepura menuju DPRP.
Dalam aksi demo yang dikawal anggota Polresta Jayapura itu berlangsung tertib bahkan sesampainya di halaman Kantor DPRP, massa langsung menggelar berbagai orasi dari kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam kesempatan usai memberikan orasinya, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut mengatakan, dari sudut hukum Internasional bahwa Indonesia telah menganeksasi bangsa Papua Barat. Artinya pencaplokan atau pengambilalihan suatu daerah jajahan dengan dalih sejarah dan kekeluargaan.

“Ini yang dilakukan untuk bangsa Papua bukan integrasi, meskipun memang berbeda tipis antara aneksasi dan integrasi. Pepera follow up dari aneksasi sehingga ini yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Bangsa Papua dan kami tidak asal perjuangkan setengah-setengah,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela aksi demo damai KNPB di Halaman kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.

“Kami datang untuk memberikan dukungan IPWP dan ILWP yang sudah mendapat sesi bicara di dalam sidang umum PBB tahun 2010 yang akan dimulai tanggal 3 September 2010. Kami datang menyampaikan itu secara sopan dan mempunyai etika sopan santun dan kami yakin bahwa Indonesia tidak akan menyetujui dan meneruskan ini. Kami adalah manusia dan suatu bangsa. Kami mengetahui mekanisme,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya membangun etika sopan santun untuk menyampai secara baik-baik lewat mekanisme lembaga-lembaga Indonesia yang ada di tanah Papua untuk menyampaikan bahwa ini bukan rahasia bahwa perjuangan rakyat Papua diluar negeri sudah berjalan. “Tidak ada yang membuat rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang membuat rahasia. Sekarang dunia sudah tahu dan materi gugatan Aneksasi dan Pepera sudah siap,”tukasnya.

Menurut Forkorus, dulu mungkin orangtua Papua kurang pengetahuan tapi sekarang tidak, karena masyarakat Papua sudah tahu bahwa hak masyarakat Papua dilanggar sehingga harus membenarkan itu.

Menyoal sikap DPRP, lanjut Fokorus, DPRP, Gubernur dan para bupati serta walikota di dalam mekanisme NKRI sudah ada sumpah janji supaya setia kepada NKRI namun pihaknya tidak memaksa dan menghargai itu.

Sementara dalam orasi politik saat aksi demo berlangsung menyatakan sikap prinsip bangsa Papua untuk memisahkan diri dari NKRI, sebab ini nilai bobot politik dengan prinsip HAM dan demokrasi dengan prinsipnya dijamin. Selain itu, kemerdekaan bangsa Papua siap untuk memisahkan diri dari NKRI merupakan harga mati dan tidak perlu tawar menawar untuk kepentingan NKRI.

“Otsus adalah illegal dan tidak berlaku bagi Propince of West Papua. Soal kegagalan otsus tersebut maka harus dicabut dan memang gagal total,” koar salah satu orang yang berorasi.

Selain itu, suara bangsa Papua mendesak supaya segera mengakui tuntutan dan kedaulatan bangsa Papua untuk referendum atau penyerahan tanpa syarat. (nal/fud)

September 3, 2010 2