Dukung ULMWP Masuk MSG, AMP Kibarkan Bintang Kejora Di Yogyakarta

Massa AMP saat Kibarkan Bendera di Yogyakarta (Dok.AMP)

Yogyakarta,21/05/2015- Ratusan massa mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], hari ini (Kamis,21/05-red) kembali menggelar aksi damai di kota Yogyakarta. Dalam aksinya kali ini, mahasiswa Papua yang datang dari berbagai kota di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta ini menuntut kepada pemerintah Indonesia dibawa rezim Jokowi-JK, agar tidak ikut campur dalam upaya pendaftaran West Papua sebagai anggota Melanesia Sperhead Group (MSG) yang sedang diupayakan oleh organisasi perjuangan Papua United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi representatif bangsa Papua.

Aksi yang digelar oleh ratusan mahasiswa Papua ini, dimulai dari Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I” yang terletak di Jl.Kusumanegara, dan diakhiri di Titik Nol KM kota Yogyakarta. Dalam pernyataannya lewat orasi dan spanduk yang dibawa massa aksi, AMP menyatakan dukungannya kepada ULMWP untuk menjadi anggota MSG,

“kami Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan dukungan kami kepada ULMWP untuk menjadi bagian dari MSG, sebab kami bangsa Papua adalah bagian rumpun Melanesia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima ULMWP menjadi anggota MSG”,

teriak koordinator lapangan lewat pengeras suara, saat long march.

Dalam aksi kali ini juga, AMP menyatakan sikap, mengutuk tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-Polri) yang ada di Papua, dimana militer Indonesia dengan semena-mena membubarkan dan mengkap puluhan aktivis Papua, saat menggelar aksi yang sama, di sejumlah kota di Papua.

“Kami dengan tegas mengutuk tindakan aparat militer Indonesia yang anti terhadap demokrasi, dimana militer Indonesia dikabarkan telah membubarkan aksi damai yang dilakukan oleh rakyat Papua, serta menangkap puluhan aktivis, hanya kamrena menyuarakan aspirasinya, Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara Demokrasi, namun nyatanya, Indonesia tidak mampu menunjukan itu di Papua, sehingga Indonesia sangat tidak pantas menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi”,

tegas sala satu orator dalam aksi kali ini.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari satuan Brimob Polda DIY dan juga dari Polresta kota Yogyakarta. Meskipun aksi terpantau mendapatkan pengawalan yang sangat ketat, sebelum membacakan pernyataan sikap, massa Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dengan semangat yang menggebu-gebu, mengibarkan Bendera BINTANG KEJORA, ditengah-tengah Titik Nol KM, kota Yogyakarta, aparat kepolisian yang ada dilokasi seakan-akan terhipnotis, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa, ketika bendera Bintang Kejora dikibarkan oleh massa aksi selama kurang lebih 7 menit, ketika bendera duturunkan, barulah terlihat para intel mulai merapat ke barisan massa aksi, seakan-akan mereka baru sadar bahwa ada pengibaran bendera Bintang Kejora. Video Pengibaran Bendera Dapat Di Lihat Di Sini

Namun aparat dan Intel yang berusaha untuk masuk ke barisan massa tidaka dapat masuk, dikarenakan massa aksi yang telah melakukan bordir dengan sangat ketat. Setelah itu, barulah Koordinator umum aksi, membacakan pernyataan sikap, dan kemudian aksi diakhiri dengan doa, kemudian massa aksi kembali melakukan long march menuju asrama Kamasan, dengan kawalan ketat aparat.

May 21, 2015 0

Dukung West Papua Masuk MSG, AMP Akan Gelar Aksi Damai Berturut-Turut

Massa AMP saat menggelar Aksi damai di Yogyakarta. (19/05/2015)

Yogyakarta, 19/05/2015- Hari ini, puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] komite kota Yogyakarta dan Solo, kembali melakukan aksi damai dalam bentuk mimbar bebas di depan Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I”, yang terletak di Jl. Kusumanegara, kota Yogyakarta. Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh juru bicara aksi kepada PMnews saat dikonfirmasi, AMP kali ini menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan mahasiswa Papua kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang memperjuangkan pendaftaran West Papua sebagai anggota MSG, yang keputusannya akan diumumkan pada tanggal 21 mei 2015 mendatang.

Dalam orasi-orasi politik yang disampaikan secara bergantian oleh massa AMP, terdengar teriakan yel-yel Papua Merdeka…Papua Merdeka…Papua Merdeka…, dan juga ada yel-yel lain seperti MSG…Yes, Indonesia…No, serta beberapa yel-yel lainnya yang secara terus-menerus disuarakan oleh massa yang aksi. Selain menyatakan dukungan terhadap aplikasi yang diajuakan oleh ULMWP ke MSG, AMP juga menuntut pemerintah Indonesia dibawa rezim Jokowi-JK, untuk segera membuka ruang demokrasi di seluruh tanah Papua, dan membuka ruang bagi jurnalis asing untuk dapat meliput di Papua, serta juga mengutuk tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-Polri), dalam aksi damai yang digelar oleh rakyat Papua, pada 1 Mei 2015 lalu di sejumlah kota di Papua. Selain itu, dalam aksi kali ini mass AMP membentangkan dua buah spanduk yang berbunyi “Hak

Aby Douw, selaku ketua Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta ketika dihubungi PMnews menyatakan bahwa, AMP kota Yogyakarta dan Solo, serta beberapa kota lain akan melakukan aksi serentak hingga tanggal 21 mei mendatang.

“Kami akan tetap menggelar aksi damai di kota-kota se Jawa dan Bali mulai hari ini, hingga pada tanggal 21 mei mendatang, pada intinya aksi serentak yang kami lakukan ini adalah merupakan bentuk dukungan dari kami mahasiswa Papua, terhadap apa yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Papua yang tergabung dalam ULMWP. Sebab apa yang dilakukan oleh ULMWP merupakan agenda bangsa Papua, sehingga kami sebagai bagian dari Bangsa Papua dan juga tulang punggung bangsa akan tetap berada di barisan massa pemuda dan Mahasiswa Papua, guna memberikan dukungan kami dalam segala upaya yang dilakukan untuk membebaskan bangsa Papua dari segalah bentuk ketertindasan dan penjajahan yang terjadi selama ini”.

tegas Aby.

Selain di kota Yogyakarta, dari informasi yang berhasil dihimpun PMnews menyebutkan bahwa aksi dengan isu dan tuntutan yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa Papua di sejumlah kota lain, seperti di Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Bogor dan Jakarta.

May 19, 2015 0

KNPB Merauke : Rakyat Jangan Gentar Dengan Pernyataan Kapolres Merauke

Logo KNPB (Dok Jubi)

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) wilayah Merauke menghimbau kepada semua aktivis KNPB dan seluruh rakyat bangsa West Papua agar tidak terpengaruh dan tidak perlu takut dan gentar dengan pernyataan Kapolres Merauke.

“Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia yang ada di Wilayah Merauke agar tidak perlu terpengaruh dan larut dengan pernyataan keliru yang disampaikan oleh Kapolres Merauke melalui Koran Jubi, karena KNPB dan rakyat Papua berjuang dengan cara-cara yang bermartabat,”

kata Gento Emerikus Dop, ketua KNPB wilayah Merauke kepada Jubi, Rabu (8/4/2015).

Perlu diklarifikasi, KNPB tidak salah dan tidak keliru karena dasar perjuangan KNPB sudah sangat jelas yaitu sejarah bangsa Papua Barat. Dengan dasar itu, KNPB lahir dari rakyat dan sedang berjuang memediasi rakyat untuk membenarkan sejarah Bangsa Papua Barat yang telah direkayasa.

Untuk menuju penentuan nasib sendiri melalui aturan-aturan dan mekanisme hukum internasional melalui cara-cara yang damai, demokratis, jujur, bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Saya perlu jelaskan, KNPB bukan organisasi teroris ataupun organisasi kiriminal yang bisa distigmakan organisasi terlarang, tetapi KNPB adalah media (wadah) rakyat bangsa Papua Barat yang lahir dari rakyat untuk mendorong penyelesaian status hukum dan politik West Papua,”

jelasnya.

Menanggapi pernyataan Kapolres Merauke, ketua PRD Wilayah Merauke, Panggrasia Yeem, meminta seluruh rakyat bangsa Papua dan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di wilayah selatan Papua diharapkan hidup dengan tenang sambil menjalankan aktivitasnya.

“Tetapi mengikuti proses perkembangan politik Papua merdeka yang sedang didorong, karena tanah Papua ini tanah bermasalah yang belum pernah diselesaikan secara politik dan secara hukum internasional secara benar,”

katanya.

Menurut Yeem, Kapolres tidak perlu buat pernyataan yang sebenarnya sedang menipu rakyat bangsa Papua dan rakyat bangsa Indonesia, tetapi Kapolres harus belajar baik-baik sejarah Papua baru datang menjadi Kapolres di Merauke.

“KNPB adalah organisasi rakyat yang dibangkitkan oleh rakyat untuk mengangkat persoalan Papua yang sebenarnya selama ini menjadi konflik di Papua, supaya pemerintah Indonesia dan dunia internasional mengetahui masalah sebenarnya yang selama ini menjadi konflik di Papua,”

katanya lagi.

KNPB dan Parlemen akan berjuang terus sampai menuju Penentuan Nasib Sendiri rakyat bangsa Papua secara bermartabat dan demokratis. Dengan pernyataan-pernyataan Kapolres, Kapolres telah menunjukan sikap penjajahannya. KNPB dan Parlemen akan terus berjuang dengan memakai politik kebenaran untuk menghapus penjajahan bangsa Indonesia di atas tanah Papua.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kapolres Merauke AKBP Sri Satyatama pada media online Tabloid Jubi, Sabtu (4/4/2015) menyatakan keberadaan organisasi KNPB terlarang, setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh KNPB akan dibubarkan dan ia mengajak masyarakat agar tidak terlibat langsung dalam kegiatan organisasi KNPB. (Arnold Belau)

Arnold Belau on April 8, 2015 at 20:05:36 WP, Jubi

April 8, 2015 0

4 Korban Anarkis Massa di Dekai Dirujuk ke Wamena

JAYAPURA – Sebanyak empat orang warga Dekai, Kabupaten Yahukimo yang menjadi korban kekerasan dari simpatisan dan massa KNPB, Kamis (19/3) lalu, kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Aksi anarkis massa tersebut juga mengakibatkan 1000 warga Yahukimo terpaksa mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah.

Kepala Kepolisian Resort Yahukimo, AKBP Ade Djadja Subagja ketika dikonfirmasi wartawan melalui telephone selulernya, membenarkan kondisi tersebut. Dikatakan dari kasus ini 1000 warga dilaporkan mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah, dan 4 warga mengalami kekerasan. Ke empat korban warga tersebut sempat mendapat perawatan di RS Dekai Yahukimo. Namun karena kondisi mereka belum bisa pulih, akhirnya dirujuk ke RSUD Wamena untuk mendapat perawatan secara intensif.

Sebab menurutnya, dari keempat warga tersebut akan membahayakan keselamatan mereka. Seperti, Ibu Ani yang terkena pukulan dari simpatisan KNPB, termasuk petugas penerbangan di Bandara Dekai Yahukimo.

“Kami himbau kepada masyarakat Dekai Yahukimo agar mensikapi secara arif dan tenang aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat,”

kata Kapolres AKBP Ade.

Kata dia, pihaknya akan berjuang untuk menenangkan situasi Dekai Yahukimo atas adanya tindakan anarkhis dari simpatisan KNPB.

“Kami akan jaga situasi agar tetap kondusif dan kami harap masyarakat tetap tenang dan arif atas kondisi yang terjadi. Serahkan semuanya kepada kami agar bisa ditangani dengan baik,”

ucapnya.

Kapolres Ade mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran pasca kejadian itu dan masyarakat juga merespon bagus dan sangat positif tindakan kita dari kepolisian. “Mereka mengancam bukan saja warga non pribumi, tetapi pribumi juga mendapatkan ancaman yang sama,” lanjutnya.

Sementara itu, empat warga yang terkena imbas kekerasan dari massa KNPB yaitu Ani (35), Yohanes Palapessy, Acep Syaiful Hamadi (28) dan Noi Efrat (26). Mereka mendapat tindakan kekerasan dihari yang sama, hanya beda waktu dan tempat. Kemudian, Ani (35 tahun) pekerja swasta, alamat Jalan Paradiso mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka akibat dipukuli massa simpatisan KNPB.

Selanjutnya, di Bandara Nop Goliat Dekai simpatisan massa KNPB lainnya menyerang pegawai perhubungan atas nama Yohanes Palapessy dengan luka akibat tebasan parang di empat jari tangan kanan.

Sementara korban atas nama Acep Syaiful Hamdi (28) pekerjaan pegawai penerbangan maskapai Susi Air dengan alamat Kalibonto yang mengalami luka lebam akibat sabetan punggung parang dibagian punggung.

Kemudian pegawai rumah sakit setempat, atas nama Noi Efrat Surirat (26) pekerjaan PNS dengan alamat Kompleks Perumahan Kesehatan Dekai saat menggunakan ambulance menuju ke basecamp PT Bintang Timur Mandiri juga mengalami nasib yang sama, dari massa simpatisan KNPB.

Noi Efrat dikira intel sehingga dihajar simpatisan KNPB dan mengalami luka serius di telinga bagian kanan.

Soal adanya warga yang mengungsi pasca peristiwa itu, lanjut Kapolres Ade mengakuki adanya warga yang mengungsi itu.

“Ya, ada 1.000 orang yang mengungsi di Mapolres dan rumah ibadah, seperti Masjid dan gereja pasca tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri KNPB,”

katanya.

Menurut dia, para pengungsi itu tediri dari kaum perempuan dan anak-anak yang ketakutan karena diancam oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo.

“Pengungsi ini, paling banyak di Mapolres sekitar 700 orang, mereka sudah amankan mobil atau harta benda mereka lainnya. Dan yang di rumah ibadah seperti masjid dan gereja ada sekitar 300-400 orang,” katanya. (loy/don/l03)
Source: Senin, 23 Maret 2015 03:12, BinPa

March 23, 2015 0

Bubarkan Massa KNPB, Senjata Polisi Dirampas

JAYAPURA – Satu buah Senjata Api (Senpi) milik Kepala Seksi Intel Polres Yahukimo, Inspektur Dua (Ipda) Budi Santoso dirampas setelah membubarkan sekelompok massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang melaksanakan penggalangan dana, pada Kamis (19/3) sekira pukul 10.30 WIT, tepatnya di kompleks Ruko Blok C Distrk Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Patrige ketika dikonfirmasi membenarkan perampasan tersebut. “Perampasan itu terjadi, ketika anggota Polres Yahukimo dan anggota Detasemen A bubarkan massa,” katanya kemarin.

Menurutnya, tim gabungan itu dipimpin Wakapolres Yahukimo, Komisaris Polisi Supraptomo. Saat itu anggota Brimob melepaskan tembakan karena kelompok KNPB melakukn perlawanan.

“Ipda Budi Santoso dikeroyok massa saat melakukan negosiasi dengan massa. Senjata laras pendek pistol Revolver milik Ipda Budi Santoso hilang dirampas massa. Saat ini situasi belum kondusif,”

ucapnya.

Terkait peristiwa itu, Patrige menjelaskan, awalnya anggota Polres Yahukimo, anggota Brimob dan anggota organic Polres Yahukimo melaksanakan apel yang dipimpin langsung oleh Danton Brimob IPTU Abjan Jalal.

Dimana dalam apel tersebut diberikan APP bahwa anggota Brimob beserta Polres Yahukimo akan melakukan kegiatan patroli sekaligus melakukan negosiasi pemberhentian atau pembubaran kegiatan kelompok KNPB yang sedang melakukan penggalangan dana di depan kompleks ruko putra daerah Dekai.

“Penggalangan dana tersebut telah berlangsung sejak tanggal 09 Maret 2015 dan kegiatan tersebut, dianggap ilegal karena tanpa adanya surat ijin dari pihak kepolisian setempat,”

jelas patrige.

Selain tak ada ijin, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok KNPB telah meresahkan warga masyarakat, sehingga aparat kepolisian melakukan negosiasi oleh Kasat Intelkam pada saat pertama pelaksanaan penggalangan.

“Negosiasi itu, diminta agar penggalangan hanya batas, Sabtu (14/3) pekan kemarin. Akan tetapi kelompok KNPB terus menerus melakukan kegiatan penggalangan dana, sehingga kembali melakukan pendekatan secara persuasif oleh Kasat Intelkam,”

ucapnya.

Namun karena kelompok KNPB tidak mau membubarkan kegiatan tersebut, maka dari pihak keamanan dalam hal ini Anggota Polres dan Brimob melakukan kegiatan patroli mendatangi TKP dimana KNPB melakukan kegiatan penggalangan dana.

Kemudian, pukul 10.15 WIT, anggota gabungan Brimob dan Polres sampai di TKP melalui Kasat Intelkam Polres Yahukimo IPDA Budi Santoso, S.Sos, langsung melakukan negosiasi kepada Kelompok KNPB akan tetapi kedatangan anggota Polres sebagai negosiator tidak disambut baik oleh Kelompok KNPB sehingga berujung bentrok.

Lantas kejadian itu, anggota gabungan Brimob dan Anggota Organik Polres yahukimo melakukan pembongkaran terhadap atribut maupun alat-alat yang digunakan kelompok KNPB dalam melakukan penggalangan dana.

“Reaksi dari kelompok KNPB mereka melakukan perlawanan setelah anggota naik ke atas kendaraan truk. Semntara Kasat intelkam tetap tinggal guna melakukan negosiasi kembali dengan korlap KNPB agar membongkar dan membubarkan kegiatan penggalangan dana tersebut dengan tertib,”

katanya.

Dalam negosiasi itu, simpatisan massa KNPB langsung menyerang Kasat Intelkam dengan menggunakan Panah dan Batu sehingga IPDA Budi Santoso diselamatkan oleh masyarakat dan korlap KNPB.

Akibatnya, Kasat Intelkam mengalami luka memar di bagian kepala, luka sobek di dahi hingga 7 jahitan akibat dari hantaman benda keras (batu) serta luka sobek di jempol tangan sebelah kiri. “Saat penyerangan, kelompok KNPB merampas senjata api revolfer jenis Taurus dengan nomor seri XK 256027,” katanya.

Sesaat kejadian itu, anggota Anggota Polres Yahukimo berhasil mengamankan salah satu anggota kelompok KNPB yang diketahui bernama Eka Kabak (25 tahun) dan barang bukti berupa, 1 (satu) unit toa, mesin genset serta spanduk yang bertuliskan ‘’ Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo, Aksi penggalangan dana Nasional KNPB Yahukimo’’.

Lanjut Patrige, usai dilakukan penangkapan massa simpatisan KNPB yang berjumlah sekitar 50 orang mulai anarkis dengan melakukan pemalangan di pertigaan jalan pemukiman jalur 1 dan paradiso dengan membakar ban bekas sehingga anggota Brimob dan polres Yahukimo membubarkan aksi tersebut dengan tembakan peringatan.

“Massa sempat melempari rumah warga pemukiman dengan menggunakan batu dan pemukulan terhadap warga bernama Ani (35 Tahun) hingga mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka akibat dipukuli massa simpatisan KNPB,”

jelasnya.

Lagi-lagi, sekitar pukul 12.15 wit, bertempat di Bandara Nop Goliat Dekai, simpatisan massa KNPB menyerang pegawai perhubungan bernama Yohanes Palapesi mengalami luka akibat tebasan parang di 4 (empat) jari tangan kanan dan pegawai penerbangan pesawat Susi Air atas nama Acep Syaiful Hamdi (28 tahun). “Ia mengalami luka lebam akibat sabetan punggung parang dibagian punggung,” kata Patrige.

Atas peristiwa itu, semua warga setempat melarikan diri menuju basecamp PT Bintang timur Mandir. Namun pada saat korban akan dijemput oleh pegawai rumah sakit bernamaNOI EFRAT SURIRAT (26 tahun) dengan menggunakan kendaraan ambulance iktu serang karena dikira korban merupakan anggota intel.

“Hingga kini, situasi sudah mulai kondusif sambil mencari para pelaku pengeroyokkan dan pengrusakan tersebut. Anggota di lapangan terus melakukan pengamanan siaga,” katanya. (Loy/don/l03)

March 20, 2015 0

BEM Minta Kasus HAM di Papua Selama 53 Tahun Diungkap

JAYAPURA – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia pada 10 Desember, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) mendatangi Kantor Gubernur Papua dan mendesak pemerintah segera mengusut tuntas seluruh kasus HAM yang pernah terjadi di Papua sejak tahun 1961, atau selama 53 tahun.

Wakil Ketua BEM Uncen Michael J. Yansetouw dalam orasinya mengatakan, selama ini masyarakat Papua selalu dihadapkan dengan berbagai kenyataan jika mereka selalu menjadi korban atas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

“Mencermati dinamika sosial politik yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga tahun 2014 dimana rakyat Papua diperhadapkan pada berbagai macam realita/fakta yang ada di setiap kabupaten/Kota di 2 Provinsi ini.

Dari fakta dan realita yang dialami rakyat Papua dalam kehidupan mereka yang tidak pernah dihargai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan jajarannya dalam aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di negara kesatuan RI. Dimana rakyat Papua diperhadapkan kepada pembunuhan, pembantaian, penangkapan tanpa sebab, penyiksaan, pembungkaman, perampasan hak-hak yang merupakan hal yang tidak perlu terjadi, hal ini selalu terjadi dan menjadi mimpi buruk bagi keluarga korban sampai saat ini,” tuturnya.
Ia pun menyarankan agar Pemerintah pusat sebaiknya secara praktis dan otomatis harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di tanah Papua hingga tahun 2014 ini, karenanya ia pun menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap mahasiswa BEM Uncen kepada Pemprov Papua.

Pertama, Presiden RI segera bertanggungjawab atas rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua semenjak tahun 1961 sampai 2014.
Kedua, aparat keamanan, TNI dan Polri stop melakukan tindakkan-tindakkan yang tidak perlu dilakukan diatas tanah Papua, seperti pembunuhan, penangkapan, pembungkaman terhadap rakyat Papua yang dilakukan tanpa sebab dan dibuat sebab yang tidak perlu dibuat.

Ketiga, Presiden RI dan jajarannya hentikan dilakukan pemekaran dan transmigrasi di tanah Papua. Karena orang Papua belum dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang nanti datang, masalah yang pelu diperhatikan di tanah Papua adalah penciptaan SDM yang terpadu sehingga ketika dari luar datang, kami orang Papua asli siap bersaing dengan kemampuan yang dimiliki, itu yang perlu dilakukan.

Keempat, pemerintah pusat stop berlakukan KB, penduduk Papua sudah sedikit, kalau bisa KB itu dibuat minimal enam anak, itu lebih baik dan sudah cukup, karena KB secara perlahan mengabiskan eksistensi orang Papua ditanahnya sendiri.

Kelima, Gubernur Provinsi Papua segera mengembalikan Otsus ke Presiden RI, meinimbang dari berbagai aspek yang telah kami kaji, kami menyampaikan kalau memang Otsus yang sudah 12 tahun telah gagal, perlu dilakukan evaluasi kembali.

Keenam, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih segera menuntaskan kasus pembunuhan terhadap enam orang warga sipil yang tidak bersalah di Kabupaten Paniai

Ketujuh, gubernur Provinsi Papua segera memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada jurnalis, baik nasional maupun internasionalyang berada di Provinsi Papua. Kebebasan dalam menyampaikan isi berita tolong diberikan sebebas-bebasnya tanpa intervensi karena itu adalah tugas jurnalis.

Sementara itu Sekjen BEM Fisip Uncen Ribka Kenelak yang sempat berorasi juga mempertanyakan kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Paniai belum lama ini dan ia sebut menelan korban hingga memakan korban jiwa, sebagai kado natal dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat Papua. “Pembunuhan 6 warga sipil (4 orang data kepolisian) di Paniai apakah ini Kado Natal dari Presiden Jokowi untuk orang Papua? Pelanggaran HAM besar-besaran sedang terjadi, kita orang Papua sedang habis, orang Papua sedang dibantai secara sistematis,” cetusnya.

Ribka pun menegaskan jika pihaknya sebagai mahasiswa tidak akan pernah berhenti menyuarakan segala macam hal yang menyangkut hak asasi orang Papua. “Kepada pimpinan tertinggi di Provinsi Papua, kami mahasiswa tidak akan pernah mati, kami tidak akan pernah mundur untuk menyuarakan hak-hak orang Papua,” ujarnya.

Terakhir ia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dapat segera turun tangan sendiri guna mengusut kasus yang terjadi di Paniai, dan dapat segera menyelesaikannya. “Kami juga memohon kepada gubernur untuk dapat segera menuntaskan, kalau perlu segera turun ke tempat kejadian untuk dapat mengatasi masalah ini hingga selesai,” pesannya.

Sedangkan Asisten I Sekda Papua bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa yang menerima para pendemo dari BEM Uncen menyatakan sspirasi yang diberikan akan ia sampaikan ke Gubernur dan akan segera dibahas.

“Aspirasi ini dibagi dalam dua hal, yang pertama adalah urusan gubernur dan akan kami serahkan, tapi yang kedua menyangkut kejadian di Paniai.” Ucap Doren.
Permasalahan yang terjadi di Paniai, aku Doren, telah dibicarakan oleh pihaknya sebelum para pendemo datang, hasilnya sebuah tim sudah terbentuk dan dibawah pimpinan Ruben Magai akan berangkat ke Paniai.

“Tim akan berangkat ke Paniai besok, setelah sudah ada di sana pimpinan daerah akan mengambil data-data di sana lalu kita bahas di sini, lalu langkah-langkah yang kita ambil kedepan kita lihat nanti,” ucap Doren.

Ia pun mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan Bupati Paniai Hengki Kayame tapi yang bersangkutan belum bisa dihubungi HP-nya mati, sehingga belum ada laporan resmi yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan.

Tetapi ia bersyukur Kapolda Papua sudah ada di Paniai untuk menenangkan situasi di sana.

Untuk menangani kejadian serupa, Doren menyebut, Pemprov bersama DPRP akan membentuk tim khusus, dimana tim ini akan secara khusus bertugas selama lima tahun kedepan untuk menangani seluruh masalah yang ada di Papua. Didalamnya melibatkan LSM, sehingga masalah seperti ini (di Paniai) tim ini akan turun untuk mencari sebabnya, baru akan dibahas di Provinsi.

Doren pun menegaskan jika Gubernur Papua tidak mau satu orang pun diatas tanah Papua dibunuh. “Gubernur sudah bicara saat pelantikkan Bupati Mimika, siapapun orang yang bekerja diatas tanah ini tidak boleh satu orang pun dibunuh, itu gubernur tidak mau, saya pun juga tidak mau,” pungkasnya.
Demonstarasi itu sendiri mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dari Polresta Jayapura yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura AKBP. Alfred Papare. Usai aspirasinya diterima, para pendemo secara tertib kembali ke kampusnya dengan diantar oleh truk Polisi. (ds/don)

Kamis, 11 Desember 2014 11:58, BP

December 11, 2014 0

Massa Kutuk Penembakan Warga di Paniai

JAYAPURA– Ratusan masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Korban Pembunuhan di Paniai, mendatangi DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka, Selasa (9/12).

Demo dipimpin Agus Kadepa. Dalam pernyataan sikap mereka, ada enam poin utama yang disampaikan. Pertama, mendesak DPR Papua membentuk tim investigasi guna mengusut penembakan warga Paniai, Senin (8/12).

Kedua, meminta TNI dan Polri bertanggungjawab atas nyawa yang dengan sewenang-wenang dibunuh menggunakan alat negara. Ketiga, tarik militer yang berlebihan di Paniai. Keempat, buka ruang demokrasi di Papua. Kelima, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak setiap warga negara dan keenam, mengutuk keras semua tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan unsur sengaja.

Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, hak hidup dengan sewenang-wenang dihabiskan oleh tim gabungan TNI dan Polri. Peristiwa yang sebenarnya menjadi kesalahan pihak keamanan dalam hal ini patroli yang menjalankan kendaraannya atau mobil dengan tidak menyalakan lampu pada malam hari.

“Masyarakat lalu menegur mereka dan akhirnya terjadilah peristiwa berdarah. Ini penegak hukum tapi dengan sengaja melanggar hukum. Menjelang hari HAM 10 Desember 2014 dan peristiwa kedatangan sang putra Natal menjadi peristiwa berdarah,”

kata Agus Kadepa dalam pernyataan sikapnya.

Menurutnya, peristiwa itu jelas melangar HAM, apalagi menggunakan alat negara.

“Kami mendesak DPRP segera membentuk tim investigasi. TNI dan Polri segera bertanggungjawab atas kasus tersebut. Tarik Pasukan TNI/Polri.Pemerintah Harus Bertanggungjawab,”

ucapnya.

Massa diterima sejumlah anggota DPR Papua. Antar lain, Nason Utti, Ruben Magay, Gerson Soma, Natan Pahabol, dan beberapa anggota parlemen Papua lainnya.

Kepada masyarakat, Anggota DPR Papua, Ruben Magay mengatakan, DPR akan membentuk dua tim investigasi. Satu tim untuk investigasi kasus Puncak dan satu lagi untuk kasus Paniai.

“Jadi ada dua tim. Kami meminta pendemo mengusulkan tiga orang perwakilan bergabung dalam tim untuk sama-sama tim DPRP ke dua tempat itu. Dari situ akan ada rekomendasi yang diajukan ke pihak terkait. Entah Presiden, Kapolda, Pangdam. Fungsi DPR mengawasi, dan menfasilitasi. Ada pihak yang lebih bertanggungjawab,”

kata Ruben.

Sebelum ke DPRP, massa menggelar aksi unjukrasa di Depan Kantor Pos Abepura, Kota Jayapura, Selasa (9/12).

Agus Kadepa mendesak DPRP agar segera membentuk Tim Investigasi guna mengusut peristiwa berdarah di Kabupaten Paniai tersebut.

Menurut Agus Kadepa, pihaknya juga minta agar institusi TNI dan Polri menarik anggotanya yang ada di Paniai, membuka ruang demokrasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak setiap warga negara dan mengutuk keras semua tindakan pembunuhan yang dilakukan TNI dan Polri dengan unsur sengaja. (loi/Mdc/don)

Rabu, 10 Desember 2014 11:25, BP

December 10, 2014 0

Rakyat Papua Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Vanuatu

Pasukan Penjaga tanah Papua (Petapa) dalam perayaan 1 Desember 2014 di Sabron Yaru (Jubi/Mawel Benny)

Abepura, Jubi – Rakyat Papua menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Reunifikasi pemimpin Politik Bangsa Papua yang sedang berlangsung dari 30 November hingga 4 Desember di Vanuatu.

Ucapan terima kasih itu disampaikan, presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB), Forkorus Yaboisembut dalam Pidato HUT embrio kemerdekaan Politik West Papua ke 53 yang dirayakan di Sabron Yaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua, Senin (1/12).

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Vanuatu, Dewan Gereja Vanuatu, Kepaa-kepala suku di Vanuatu dan dewan Gereja-Gereja Pasifik yang telah membantu terlaksananyya Reunifikasi Papua Barat di Port Villa, Vanuatu,”

katanya.

Yaboisembut menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada panitia penyelenggara, terutama pada Pastor Allen Nafuki sebagai ketua anggota Panitia yang kerja keras menyukseskan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicaranya, Bazoka Logo.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada rakyat Vanuatu bersama pemerintah yang menyambut kehadiran delegasi mengikuti reunifikasi,”

katanya kepada media dalam jumpa pers, pekan lalu (27/11).

Harapannya, semua delegasi yang hadir meninggalkan ego masing-masing demi kepentingan rakyat Papua Barat keluar dari cengkraman penjajahan.

“Kita harap semua bersatu satu suara. Papua Barat harus menjadi anggota MSG,”

tegasnya. (Mawel Benny)

Benny Mawel on December 1, 2014 at 21:36:51 WP, TJ

December 1, 2014 1

AMP Peringati 53 Tahun Kemerdekaan West Papua Di Jakarta

Massa Aksi AMP, Saat Menggelar Aksi Perayaan HUT West Papua Yang Ke-53 Di Jakarta (AMP)

Negosiator AMP Saat Melakukan Negosiasi Dengan Polisi

Aparat Kepolisian Memblokade Jalan Yang Hendak Dilalui Massa AMP

Jakarta (01/12/14)- Ratusan massa mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], hari ini, senin 01 Desember 2014, kembali menggelar aksi demionstrasi damai di Ibu kota negara Republik Indonesi (Jakarta). Aksi ini merupakan bentuk penyikapan Mahasiswa Papua, dalam merayakan HUT Kemerdekaan West Papua yang ke-53 Tahun (1 Desember 1961 – 1 Desember 2014).

Ratusan massa mahasiswa Papua yang berkumpul dari berbagai kota studi di pulau Jawa dan Bali ini, menggelar aksi, dengan membawakan tuntutan utama yang selalu disurakan oleh AMP, yaitu “Hak Penentuan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua”. Dalam aksi ini, pada awalnya massa AMP berencana menggelar aksi long march dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju istana kepresidenan Republik Indonesia, tetapi rencana itu dihalangi oleh satuan kepolisian polda Metro Jaya (Jakarta Pusat), dengan alasan aksi tersebut tidak diijinkan menuju ke kantor kepresidenan, karena atribut yang digunakan menentang kedaulatan negara. “Aksi ini tidak kami ijinkan untuk ke depan istana negara, sebab atribut yang digunakan sangat bertentangan dengan ideologi NKRI,” tegas aparat kepolisian yang bertugas.

Menanggapi pernyataan aparat kepolisian, tim negosiator yang telah ditugaskan akhirnya maju menghadap aparat kepolisian dan melakukan negosiasi, agar dapat melanjutkan aksi hingga depan istana negara, tetapi dalam hasil negosiasi yang diambil, kepolisian menyatakan akan memberikan ijin untuk melanjutkan aksi ke istana negara, asalkan baju bercorak bendera Bintang Kejora yang digunakan oleh massa aksi, harus dilepaskan. Menanggapi hal tersebut, tim negosiasi kembali berkoordinasi dengan korlap dan kordum aksi, dan akhirnya menyepakati untuk melepaskan atribut yang dikenakan, demi melanjutkan aksi hingga di depan istana kepresidenan..

Setelah kesepakatan dicapai, akhirnya massa diarahkan oleh kordum dan korlap untuk melanjutkan aksi menuju ke depan istana kepresidenan RI, tetapi pergerakan massa kembali dihalangi pihak kepolisian Polda Metro Jaya, tanpa alasan yang jelas, kepolisian kembali melarang massa aksi menuju istana kepresidenan, melihat sikap yang langsung memblokade jalan, massa AMP berusaha tetap maju dan melakukan aksi dorong dengan polisi yang telah melakukan blokade. Ketegangan sempat terjadi, tetapi ketegangan tersebut tidak berlangsung lama, sebab massa AMP akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan aksi ke depan istana negara, dan memili tetap ditempat (Bundaran HI), dan membacakan pernyataan sikap di sana.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan “Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua”.{rk}

December 1, 2014 0

1 Desember, Bintang Kejora Berkibar di Merauke

Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin, 1 Desember 2014. Mereka meminta Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat dan menarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. CNN Indonesia/Safir Makki

Jakarta, CNN Indonesia — Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, tanggal 1 Desember ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) diwarnai dengan pengibaran bendera bintang kejora di Merauke, Papua.

“Ada satu kejadian di Merauke yaitu di Kelurahan Maro distrik Merauke Kota. Dikibar bendera Bintang Kejora dengan ukuran 128 sentimeter kali 55 sentimeter pada tiang setinggi 10 meter,”

kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie, lewat pesan singkat, Senin (1/12).

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima langsung dari Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende ini, bendera langsung diamankan dan polisi langsung melakukan penyelidikan.

Selain itu, menurutnya, sejauh ini situasi keamanan di Papua aman dan terkendali. “Kejadian nol, nihil.”

Untuk pengamanannya, kepolisian menggelar Operasi Aman Matoa V 2014 untuk mengantisipasi perayaan hari ulang tahun organisasi separatis itu dan menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2014.

Operasi dikakukan serentak semalam pada 19.00 WIT dan dimulai dengan Apel gabungan antara TNI dan Polri beserta unsur Pam Swakarsa di Markas Kepolisian Daerah Papua.

Setelah apel, aparat kepolisian melakukan patroli 24 jam untuk mengantisipasi pengibaran bendera Bintang Kejora dan kegiatan makar lainnya.

Sementara itu di Jakarta, sekitar 100-an mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di Bundaran HI menuntut diberikannya kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai demokratis bagi rakyat Papua Barat.

Selain itu massa juga menuntut agar pemerintah Indonesia menarik aparat TNI/Polri baik organik maupun non-organik dari Tanah Papua. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Freeport dan LN Tangguh ditutup dan menarik segala produk politik seperti otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih.
(obs)

Senin, 01/12/2014 12:59 WIB,CNN

December 1, 2014 0