Oceania Interrupted, Dari Bangsa Maori Untuk Perjuangan Bangsa Papua Barat

Jayapura, 9/3 (Jubi) – Sebuah aksi intervensi masyarakat Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat dilakukan ditengah Festival Pasifika di Auckland.

Aksi yang disebut Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua ini dilakukan oleh 14 orang perempuan Maori, yakni Marama Davidson, Ruiha Epiha, Talafungani Finau, Leilani Kake, Moe Laga-Fa’aofo, Genevieve Pini, Amiria Puia-Taylor, Leilani Salesa, Luisa Tora, Mele Uhamaka, Asenaca Uluiviti, Leilani Unasa, Julie Wharewera-Mika, Elyssia Wilson-Heti.

Aksi ini, menurut salah satu penampil, dilakukan sebagai intervensi publik dalam Festival Pasifika ini, untuk memberi dukungan bagi perjuangan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.

“Mulut kami yang ditutup dengan bendera Bintang Kejora adalah simbol pembungkaman di Papua Barat.”

kata Marama Davidson, salah satu penampil, kepada Jubi. Minggu  (9/3) melalui sambungan telepon.

Keempatbelas perempuan Maori ini memang menutup mulut mereka dengan Bendera Bintang Kejora ukuran kecil dan mengenakan pakaian adat Maori.

“Kebebasan kami sebagai orang Māori dan perempuan Pasifik di Aotearoa, Selandia Baru terikat dengan saudara-saudara Pacific kami di Papua Barat.”

tambah Julie Wharewera-Mika, penampil lainnya.

Menurut Julie dan Marama, tangan mereka yang terikat melambangkan terkekangnya kebebasan rakyat Papua Barat.

Dalam aksi ini, para penampil hanya bergerak secara minim dan tanpa suara. Ini untuk melambangkan kurangnya kebebasan berekspresi dari pendapat politik, kurangnya akses ke sumber daya yang adil dan merata, kurangnya akses ke media yang bebas dan independen yang dialami rakyat Papua Barat. Sementara tubuh para perempuan Maori ini dihiasi dengan warna hitam untuk merayakan eksistensi perempuan sekaligus sebagai simbol berkabung.

Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West dilakukan Sabtu, 8 Maret kemarin di Western Springs Lakeside Park, Auckland. Ribuan orang datang ke Auckland untuk menyaksikan Festival Pasifika yang dipusatkan di Western Springs Lakeside Park. (Jubi/Victor Mambor)

 Author : on March 9, 2014 at 21:32:16 WP,TJ

Massa KMPJJ Demo di Kantor Gubernur Papua

JAYAPURA [PAPSalah seorang pendemo berorasi dalam demo damai KMPPJ di halaman Kantor Gubernur Papua, Selasa (28/1/2014)OS]- Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) studi Kota Jayapura menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Selasa (28/1/2014).

Kedatangan puluhan massa itu untuk meminta Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Kabupaten Puncak Jaya segera kembali ke kabupaten tersebut. Menurut mereka saat ini para pejabat daerah termasuk bupati dan wakil bupati tak berada di Puncak Jaya.

Ketua KMPPJ yang juga Penanggung Jawab aksi, Metinus Telenggen dalam orasinya meminta Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk menyikapi gangguan keamanan yang terjadi selama ini di Kabupaten Puncak Jaya.

“Kami mau bertemu Gubernur Papua untuk memberikan aspirasi kami, kalau Gubernur Provinsi Papua tidak ada, kami akan tunggu sampai satu bulan atau dua bulan kami akan tidur di sini,” tegas Metinus.

Menurutnya, masyarakat di Puncak Jaya butuh para pejabat teras untuk tetap berada disana bersama-sama dengan mereka sebagai bentuk dukungan agar permasalahan yang terjadi dapat segera selesai.

Ia juga menyorot kinerja anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang juga tidak berada ditempat. Setelah mereka menjalankan tugas beberapa saat, setelah mereka ikut pergi meninggalkan kabupaten. “Sampai saat ini keberadaan mereka kami tidak ketahui,” katanya.

Dia juga meminta kepada beberapa kepala bagian yang menerima aksi KMPPJ untuk menghadirkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda serta DPRD Puncak Jaya.

Ia menilai apa yang disampaikan mahasiswa dan pelajar ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah yang saat ini berada dalam konflik, namun para pejabat tidak berada di tempat.

“Kami minta para pejabat tidak tinggal terus di Jayapura, namun kembali ke Puncak Jaya sehingga masyarakat tidak sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini masyarakat di Kulirik Dondobaga banyak yang mengungsi ke hutan-hutan karena ketakutan.

Mengakhiri orasi massa, Ketua KMPPJ menyerahkan pernyataan sikap yang berisikan, para pejabat segera kembali ke daerah agar suasana kondusif kembali, kedua anggota DPRD segera membicarakan kondisi daerah dalam jangka waktu yang dekat, ketiga kami minta tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya harus membicarakan kronologis yang terjadi di Puncak Jaya.

Keempat, apabila pemerintah daerah tidak bicara berarti kami mahasiswa mengambil tindakan tegas, kelima, pemerintah Provinsi Papua meminta tegas untuk menegur pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan keenam apabila permintaan itu tidak ditanggapi, maka akan mengambil tindakan tegas atau tindakan anarkhis.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua, Corneles Serawun didampingi, Kabid Pengkajian masalah Strategis Kesbangpol Provinsi Papua, Drs. Jimmy Murafer di hadapan massa KMPPJ mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan itu, tentunya akan kami teruskan kepada Gubernur Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat yang berwenang untuk memanggil dan melakukan pembinaan kepada bupati.[tom]

Source: PapuaPos.com

Enhanced by Zemanta

Demo Sambut Menlu MSG: Ketua Komisi A DPRP Minta Kapolri Segera Bebaskan Markus Hakuk, Cs

Ketua Komisi A, DPRP Papua, Ruben Magai, S.Ip. Foto: Dok MS

Jayapura —  Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang menangani bidang Hukum, HAM, dan Hubungan Luar Negeri, Ruben Magai meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Kepolisian Derah (Kapolda) Papua, dan Kepala Kepolisian Kota (Polresta) Jayapura membebaskan Markus Haluk Cs yang ditangkap polisi pagi tadi, Senin, (13/1/14)  di taman Imbi, depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Berkenaan dengan penangkapan aktivis HAM di depan kantor DPRP Papua pukul 09.50 atas nama Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk dan  Direktris Yahamak, Yosepha Alomang yang sementara ditahan di Polresta Jayapura, berkaitan dengan kedatangan tim MSG di tanah Papua, segera keluarkan dari tahanan sebelum terjadi sesuatu, kata Ruben dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com siang ini.

Ketika dikonfirmasi, Kapolres  Jayapura, Alfred Papare mengatakan, Rombongan Markus tidak memberikan izin.

“Markus Haluk  dan kawan-kawan ditahan karena memimpin aksi dan melanggar Undang-Undang. Mereka dimintai keterangan, jangan terpengaruh dengan sms-sms,”

kata Kapolres.

Diketahui, saat ini delegasi MSG diterima  gubernur Enembe bersama beberapa pejabat diantaranya, Kapolda Papua, Wakapolda Papua, Wakil Gubernur dan Pangdam. (GE/HY/MS)

Admin MS | Senin, 13 Januari 2014 13:38,MS

Demo Sambut Menlu MSG: Markus Haluk, Yosepha Alomang, Yusak Pakage dan Puluhan Lainnya Ditangkap

llustrasi demontrasi rakyat Papua di DPRP. Foto: Ist

Jayapura —  Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk; Direktris Yahamak, Yosepha Alomang; dan Ketua Parlemen Jalanan, Yusak Pakage dan puluhan orang lainnya pagi tadi, Senin, (13/1/14), pukul 0930 waktu Jayapura ditangkap polisi di taman Imbi, depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Pantauan reporter majalahselangkah.com di lapangan, Markus Haluk dan Yosepha ditangkap pukul 09:50 waktu Jayapura. Puluhan lainnya ditangkap menyusul. Hingga berita ini ditulis, mereka yang ditangkap itu diamankan di Polresta Jayapura.

Demontrasi digelar oleh Panitia Bersama NRPB, WPCL, PNWP, KNPB, dan oraganisasi-organisasi perjuangan serta organisasi pemuda dan mahasiswa Papua  untuk menyambut kedatangan  para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota Melanesia atau Melanesia Spearhead Group (MSG) hari ini di Jayapura.

Demontrasi Panitia Bersama meminta delegasi MSG untuk harus bertemu dengan rakyat Papua dan para tahanan politik yang hingga kini berjumlah 70 orang itu. Dikutip majalahselangkah.com  sebelumnya, delegasi MSG dijadwalkan hanya akan bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe dan DPRP Papua.

Walaupun terjadi penangkapan, aksi demontrasi masih berlangsung dan masa dari berbagai arah masih berdatangan.

“Kota Jayapura dipadati aparat polisi dan militer dengan senjata lengkap tetapi aksi masih berlanjut dan rencananya akan bermalam di kantor DPRP sampai  delegasi MSG bertemu rakyat Papua,”

kata sumber majalahselangkah.com dari tempat aksi. (GE/HY/TBR/MS)

Admin MS | Senin, 13 Januari 2014 13:08,MS

Dianggap Mengancam, Berbagai Upaya Dilancarkan Untuk Mematikan Aktivitas AMP Solo

Solo – Aksi Demonstasi yang gencar dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Solo belakangan ini, ternyata memberikan ancaman yang cukup serius bagi kepolisian Kota Surakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hal ini terbukti lewat sikap Aparat Kepolisian yang sengaja berupaya menghalang – halangi aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] beberapa saat lalua, tepatnya pada saat peringatan 52 TRIKORA pada tanggal 19 Desember 2013 dan Aksi yang dilakukan pada tanggal 19 November 2013.

Selain itu upaya menghalangi aksi yang dilakukan kepolisian Surakarta juga sudah berulang kali terjadi, kejadian paling parah ketika kepolisian Surakarta mendatangi tempat tinggal (Kontrakan) Mahasiswa Papua (15/08/2013), yang saat itu sedang bersiap – siap untuk menggelar aksi, namun kepolisian yang datang merebut semua atribut aksi yang telah dipersiapkan oleh Massa AMP, yang mengakibatkan ketegangan antara kepolisian dan massa AMP terjadi, namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya AMP memilih untuk mengalah, namun demikian, massa AMP tetap besikeras melakukan aksi dengan hanya membagikan selebaran disepanjang jalan Slamet Riadi.

Berbagai macam upaya untuk mematikan pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Solo oleh kepolisian Surakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah terus menerus dilancarkan, upaya kepolisian semakin nampak dengan membentuk organ tandingan bagi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], yang dimana organ tersebut didalamnya terdapat massa bayaran beserta beberapa oknum Intel kepolisian dan TNI yang sengaja disusupi kedalam organ tersebut untuk berupaya memprovokasi massa AMP agar menciptakan bentrokan dengan massa bayaran yang telah disiapkan. Upaya ini telah coba dilakukan oleh Kepolisian pada tanggal 19 desember 2013 lalu, namun upaya polisi untuk menghalangi aksi AMP saat itu tidak berhasil, karena massa AMP sama sekali tidak terprovokasi dengan upaya – upaya yang dilakukan oleh massa bayaran yang menamai kelompok GEMPAR tersebut.

Upaya untuk mematikan gerakan AMP yang dilakukan oleh kelompok bayaran yang menamakan diri Gempar ini ternyata tidak hanya berakhir pada saat pencegatan yang mereka lakukan pada saat aksi AMP pada tanggal 19 Desember 2013 saja, namun upaya organ ini kelihatannya nyata dengan menempelkan berbagai poster dan selebararan yang rata – rata bertuliskan

” Penolakan terhadap Aksi – Aksi Yang Dilakukan Oleh AMP di Solo dan mengancam Akan Membubarkan Massa Aksi AMP yang Selalu Aksi Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia dan berbagai tulisan – tulisan lainnya yang bernada ancaman dan kecaman kepada Aliansi Mahasiswa Papua [AMP} Kota Solo”

di tempat – tempat umun yang biasanya didatangi oleh Mahasiswa Papua yang ada di kota solo seperti di Kampus – Kampus, dan Jalan – jalan.

Hal ini diungkapkan oleh Abugy salah seorang Mahasiswa Papua di Kota Solo yang juga anggota dari Aliansi Mahasisw Papua [ AMP] kepada papuapost.com beberapa saat lalu lewat telfone seluler, Abugi menyatakan bahwa

” Mereka menempelkan berbagai macam poster dan selebaran yang mengutuk aksi – aksi kami diseluruh kampus dan jalan – jalan yang biasanya dilalui oleh Mahasiswa Papua, namun hal itu tidak akan membuat kami takut dan berhenti sampai disini, kami sadar akan resiko yang akan kami hadapi ketika berbicara Papua Merdeka, dan saya rasa ini adalah bagian dari tantangan yang harus kami lalui, namun dari sisi lain saya rasa dengan upaya yang mereka lakukan, merekan telah kalah dan kami telah menang.”

tuturnya

” Mereka pikir dengan melakukan hal seperti ini, mereka akan membuat kami menjadi lemah dan ketakutan, namun sayang mereka salah duga, karena apa yang mereka lakukan ini justru akan memberikan kami semangat lebih dan disitu terlihat secara jelas siapa yang kalah dan siapa yang menang “.

tegas Abugy.[rk]

Tuntut Papua Merdeka, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Solo

Demonstrasi Mahasiswa Papua di Solo, (Kompas)
Demonstrasi Mahasiswa Papua di Solo, (Kompas)

SOLO, KOMPAS.com – Belasan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Gladak, Solo, Senin (10/6/2013). Mereka menuntut kemerdekaan di Bumi Cendrawasih.

Salah satu peserta aksi, Frans Hisage, menyatakan, aksi tersebut adalah bentuk solidaritas sesama aktivis kemerdekaan Papua yang menuntut membebaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi tersebut terinsipirasi oleh adanya pertemuan Melanesian Spearhead Groups (MSG) Summit pada pertengahan Juni di Kota Noumea, New Caledonia.

“Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas proposal West Papua National Coalition for Liberation yang mengajukan usulan Papua Barat menjadi anggota MSG,”

kata Frans.

Orasi pun digelar oleh peserta aksi yang menyerukan desakan Pemerintah untuk segera membuka ruang demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. “Kita mendukung MSG yang sedang melobi politik kepada PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua,” kata Frans.

Selain itu, Bendera Bintang Kejora pun dikibarkan selama aksi. Begitu juga beberapa peserta aksi mengenakannya sebagai ikat kepala. Aparat kepolisian tampak melakukan penjagaan ketat terhadap aksi damai tersebut.

Sementara itu, peserta aksi juga menyebar leaflet yang berisikan pernyataan sikap mereka, yaitu mendukung sikap negara negara rumpun Melanesia untuk menjadikan Papua Barat angggota Melanesian Spearhead Groups. Mereka juga mendesak Indoenesia untuk membuka ruang demokrasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Editor : Glori K. Wadrianto

Penulis : Kontributor Surakarta, M Wismabrata Senin, 10 Juni 2013 | 13:59 WIB, Kompas

Enhanced by Zemanta

Demo Papua merdeka di Solo nyaris ricuh

Foto Ilustrasi AMP Kota Solo
Foto Ilustrasi AMP Kota Solo

Sindonews.com – Aksi menuntut Papua merdeka yang digelar Aliansi Mahasiswa Papua, di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, nyaris berakhir bentrok dengan massa Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempar) menolak Papua merdeka.

Pantauan wartawan, puluhan aparat Dalmas Polresta Solo, lengkap dengan pentungan dan tembakan gas air mata, diterjunkan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan kedua kubu. Selain menerjunkan personel Dalmas, polisi juga menerjunkan anjing pelacak.

Awalnya, aksi tersebut berjalan biasa. Kedua koordinator dengan di fasilitasi Kabag Bimas Polresta Kompol Juliana dipertemukan. Dari pihak Gempar yang diwakili Koordinatornya Nusa, mempersilahkan Aliansi Mahasiswa Papua menggunakan bunderan gladak untuk menyuarakan aspirasinya.

Hanya saja, pihak Gempar meminta agar bendera Bintang Kejora yang biasa mereka kibarkan disetiap aksi, untuk tidak dikibarkan dalam aksi tersebut. Menanggapi syarat dari pihak Gempar, Koordinator Aliansi Mahasiswa Papua Jeffry Wenda menyanggupi untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Namun, setelah Jeffry menyampaikan hasil mediasi dengan para perserta aksi Papua lainnya, massa Papua yang juga menggunakan atribut ciri khas Papua termasuk koteka, lebih memilih bertahan di lokasi demo yang hanya berjarak 50 meter dari lokasi demo tandingan menolak Papua merdeka.

Selain pihak mahasiswa Papua yang kurang setuju dengan persyaratan yang diajukan massa menolak Papua merdeka, dari pihak pendemo tandingan juga menolak hasil mediasi tersebut. Akhirnya dengan difasilitasi pihak kepolisian, kedua belah kubu kembali bertemu.

Dalam mediasi tersebut, pihak yang menolak Papua merdeka meminta agar seluruh atribut pakaian yang digunakan mahasiswa Papua dicopot. Dan para mahasiswa Papua diminta berpakaian yang sopan. Selain itu, massa yang menolak Papua merdeka meminta agar bendera merah putih mau dikibarkan para mahasiswa Papua yang menggelar demo tersebut.

Namun permintaan pihak Gempar agar para mahasiswa Papua mengibarkan bendera merah putih di aksi mereka ditolak mentah-mentah oleh para mahasiswa Papua. Bahkan secara terang-terangan para mahasiswa Papua menuding bila banyak rakyat Papua yang gugur sia-sia akibat kekejaman TNI.

Mendengar caci maki mahasiswa Papua, hampir saja salah satu personel TNI yang ikut mengamankan aksi tersebut naik pitam mendengar tudingan tersebut. Untungnya, anggota lain yang mengamankan aksi tersebut mampu meredam kemarahan personel TNI yang tak terima dikatakan para mahasiswa Papua.

Sebelum akhirnya, pihak kepolisian memisah lokasi tempat aksi yang menyebabkan arus lalu lintas yang melintasi aksi tersendat.

Dalam selebaran yang dibagikan, Aliansi Mahasiswa Papua menuding Indonesia merebut paksa Papua dari tangan penjajah Belanda, melalui aksi militer yang disebut Operasi Mandala. Para mahasiswa Papua juga menolak dicap sebagai bangsa keturunan Melayu, karena mereka bukan dari bangsa Melayu.

Hingga sekarang, Indonesia terus menggunakan kekuatan militer yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di antaranya meninggalkan beberapa pimpinan pergerakan rakyat Papua dan warga sipil lainnya.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Mahasiswa Papua menyerukan tiga tuntutan, yakni berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, menarik semua TNI dan Polri organik dan nonorganik dari Papua sebagai syarat damai, serta menutup Freeport dan eksplorasi lain atas tanah Papua yang selama ini menyengsarakan rakyat.

(san)

Bramantyo, Kamis, 19 Desember 2013 − 15:10 WIB, SindoNews

Enhanced by Zemanta

Polisi bubarkan demo mahasiswa Papua di Solo

Demo mahasiswa Papua (foto:Bram/Okezone)
Demo mahasiswa Papua (foto:Bram/Okezone)

Sindonews.com – Ketegangan mewarnai aksi demontrasi ratusan warga Solo, saat menggelar demo tandingan puluhan mahasiswa Papua di Solo, Jawa Tengah. Warga mulai resah dengan aksi mahasiswa Papua yang kerap berdemo dengan membawa simbol-simbol Bintang Kejora dan menuntut Papua merdeka.

Massa Papua pun dihadang dan dipaksa bubar oleh warga Solo. Ketegangan itu terjadi pada Kamis 19 Desember 2013 siang, saat ratusan warga Solo turun ke jalan menggelar aksi tandingan di Bundaran Gladag Solo.

Mereka mendekat dan akan membubarkan aksi mahasiswa Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Beruntung, puluhan personel polisi langsung bertindak cepat mengamankan kedua kelompok yang tengah bertikai.

Warga membawa bendera merah putih, dan berbagai spanduk dan poster. Namun spanduk yang mereka bawa berisikan tuntutan NKRI serta pengukuhan tanah Papua sebagai bagian dari NKRI.

Mereka sengaja menghadang aksi mahasiswa Papua yang sedang melakukan longmarch menuju Bundaran Gladag untuk berunjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua.

Tak ada kata sepakat dari kedua kelompok membuat pihak kepolisian memutuskan membubarkan aksi massa warga Papua. Polisi pun akhirnya menyediakan sebuah

Unofficial Morning Star flag, used by supporte...
Unofficial Morning Star flag, used by supporters of West Papuan independence (Photo credit: Wikipedia)

bus untuk mengevakuasi mahasiswa Papua. Dengan pengawalan ketat polisi, akhirnya mahasiswa Papua dievakuasi meninggalkan Bundaran Gladag.

Dalam dua bulan terakhir, puluhan warga Papua ini terus menggelar aksi demo menuntut Papua merdeka. Dalam setiap aksinya, mereka sering mengibarkan dan membentangkan atribut Bintang Kejora.

Aksi warga Papua di Kota Solo kali ini, telah membuat resah banyak kalangan warga Solo. Terlebih, tuntutan aksi mereka merupakan bagian dari makar untuk memisahkan diri dari NKRI.

(san)

Septyantoro Aji Nugroho, Kamis, 19 Desember 2013 − 20:10 WIB, SindoNews

Enhanced by Zemanta

Aksi Mahasiswa Papua di Surakarta Dihadang Oleh Aksi Bayaran Indonesia

Massa Aksi AMP Dihadang Oleh Massa Bayaran Saat Aksi di Solo (rk)

Surakarta (19/12/2013) – Ratusan massa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi demonstrasi sepanjang  jalan Slamet Riadi hingga dan diakhiri sekitar 100 meter dari patung Slamet Riadi, kota Surakarta. Aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kali ini dilakukan sebagai bentuk penyikapan dan mengutuk dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat ( TRIKORA ) yang dikumandangkanoleh Ir. Soekarno 52 tahun silam tepatnya pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun – Alun Utara Kota Yogyakarta, yang dimana dengan dikumandangkannya TRIKORA inilah yang menjadi awal Penjajahan dan Pencaplokan yang dilakukan oleh Indonesia atas Bangsa Papua.

Aksi yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, awalnya berjalan aman dan lancar – lancar saja, namun ketika long mars massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mendekati titik akhir aksi ( Patung Slamet Riadi ) massa aksi dikagetkan dengan adanya aksi tanding (aksi bayaran ) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan GEMPAR yang dikordinir oleh Barisan Merah Putih [BMP], yang dimana massa aksinya diselubungi oleh beberapa Intel dari Kepolisian dan TNI.

Melihat situasi ini, AMP mengirimkan beberapa negosiator untuk melakukan negosiasi dengan koordinator aksi GEMPAR untuk melakukan negosiasi, namun upaya negosiasi yang dilakukan oleh AMP dengan Koordinator GEMPAR tidak menuai kesepakatan, pada saat negosiasi,  koordinator GEMPAR menyatakan bahwa “ Bubarkan massa kalian dan jangan melakukan aksi disini, seegerah lepas semua atribut Bintang Kejora yang massa aksi kalian kenakan, kami tetap akan melarang kalian untuk melakukan aksi – aksi untuk memisahkan diri dari NKRI“ tegasnya, karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai dari hasil negosiasi yang dilakukan, akhirnya negosiator yang diutus oleh AMP menyatakan bahwa “ Kami akan tetap melakukan aksi dan akan tetap menyampaikan akspirasi kami disini “ tegasnya.

Dengan tidak adanya kesepakatan yang dicapai dari upaya negosiasi yang dilakukan, massa aksi AMP akhirnya memutuskan untuk tetap melakukan orasi – orasi Politik dan pembacaan Pernyataan Sikap sekitar kurang lebih 100 meter dari titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya, sebab adanya pemalangan dan upaya – upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok massa bayaran yang sudah melakukan pemalangan sebelum massa AMP tiba.

Massa GEMPAR ini sempat berupaya maju kearah massa AMP untuk berupaya melakukan provokasi dan bentrokan, namun upaya mereka dihalangi aparat Kepolisian Surakarta yang telah bersiaga dilokasi aksi. Melihat situasi ini dan untuk menghindari terjadinya bentrokan, Aliansi Mahasiswa Papua memutuskan untuk mempercepat pembacaan pernyataan sikap dan menyudahi aksinya.

Dalam pembacaan pernyataan sikap, Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] dengan tegas mengutuk Tiga Komando Rakyat ( TRIKORA ) dan menyatakan sikap :

  1. 1.      Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis.
  2. 2.      Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.
  3. 3.      Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lainnya Yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di Atas Tanah Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ketika dimintai keterangan mengenai aksi ini menerangkan bahwa

“ Aksi ini dilakukan murni untuk menyikapi dan mengutuk TRIKORA yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno 52 tahun silam dan menyatakan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua, kami mendesak rezin SBY – Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk segerah memberikan kebebasan kepada Rakyat Papua untuk menentukan nasib sendi, sebab segalah macam produk politik yang dirancang oleh Indonesia seperti : Otonomi Khusus, UP4B, Otsus Plus untuk diberlakukan di Papua itu sangatlah tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi Rakyat Papua, dan selain itu, yang dituntut oleh Rakyat Papua adalah Kemerdekaan, bukanlah masalah makan dan minum, untuk it, kami Mahasiswa Papua sebagai tulang punggung Bangsa Papua, akan tetap menyuarakan aspirasi Rakyat Papua hingga KEMERDEKAAN itu kami peroleh”

tegasnya.

Ditambahkannya bahwa

“ Kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran hanya karena adanya upaya – upaya teror, provokasi dan Intimidasi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang mereka lakukan saat ini, kita lihat mereka ( Indonesia-red ) sedang kebingungandan ketakutan dengan kebenaran yang kami seruhkan, sehingga mereka melegalkan segalah cara, termaksud membayar massa untuk melakukan aksi – aksi tandingan terhadap aksi yang kami lakukan, seperti yang mereka lakukan saat ini “,

tambahnya. [rk]

Gempar Gagal Demo ke Komnas HAM dan DPRP

Gempar Papua saat melakukan aksi demo di depan pintu gerbang Kampus Uncen Atas Selasa (10/12) kemarin.JAYAPURA – Sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) Papua, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua dan Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua, gagal melakukan aksi demo ke Kantor Komnas HAM dan DPRP, Selasa (10/12).

Mereka menuding gagalnya demo ini karena sengaja dihalang-halangi polisi. Terkait dengan itu, Gempar mengaku menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menggagalkan aksi demo damai mereka untuk memperingati Hari HAM Se-Dunia di Komnas HAM Papua dan DPR Papua, sehingga mereka hanya melakukan aksinya di Gapura Uncen Perumnas III.

Demikian ditegaskan Koordinator BUK Peneas Lokbere, Koordinator Garda Papua Bovit Bofra, Koordinator Aksi Gempar Alfa Rohrohmana, Wakil Koordinator Aksi Gempar Donatus Pombai, Korlap Uncen Henrik Horota, aktivis Gempar Philipus Robaha dan Korlap Umel Mandiri Harun Y. Rumbarar ketika menggelar jumpa pers di Sekretariat KontraS Papua, Padang Bulan, Selasa (10/12) kemarin sore sekira pukul 16.00 WIT, setelah gagal melakukan aksi demo.

Koordinator Aksi Gempar Papua Alfa Rohrohmana mengatakan, pihaknya menyesal tindakan aparat kepolisian ketika menghalang-halangi mereka untuk melakukan aksi demo memperingati Hari HAM Se-Dunia dengan titik tujuan ke Komnas HAM Papua dan DPR Papua.

“Jadi, kami tegaskan bahwa sangat menyesal tindakan aparat kepolisian yang sengaja menghalang-halangi aksi kami tersebut,”

tegasnya.

Alfa demikian sapaan akrabnya menyatakan, bahwa ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat-rapat oleh aparat kepolisian dan menduga aparat sangat ketakutan terhadap aksi demo yang dilakukan Gempar. Sebab, kejahatan negara akan disampaikan ke publik pada aksi demo tersebut.

Alfa mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini Gempar Papua hendak melakukan aksi demo guna mengenang Hari HAM Se-Dunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Desember tersebut. Namun sangat disayangkan tindakan aparat kepolisian yang menghalang-halangi aksi demo telah menggagalkannya.

Sementara itu di tempat yang sama, Philipus Robaha mengatakan, apakah aparat kepolisian sengaja diciptakan untuk menghalang-halangi aksi demo. “Apakah mereka (Polisi) itu penegak hukum atau penghalang pendemo?,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Koordinator SKP HAM Papua yang juga Koordinator BUK Peneas Lokbere juga menyampaikan rasa kekesalannya terhadap tindakan aparat kepolisian.

Oleh Karena itu, Peneas demikian sapaan akrabnya mendesak Kapolri Jenderal Pol. Sutarman untuk memberikan peringatan keras (mewarning) kepada Kapolda Papua yang dinilai telah menutup ruang gerak demokrasi di atas Tanah Papua. Sehingga Papua saat ini dianggap oleh rakyat Papua sebagai situasi darurat militer.

Hal senada diungkapkan Koordinator Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua Bovit Bofra.

“Kami nilai sejak jamannya Kapolda Tito ruang demokrasi ditutup rapat. Padahal tahun-tahun sebelumnya ruang demokrasi di Papua masih dibuka luas sebelum Tito menjabat sebagai Kapolda Papua,”

tukasnya.

Sementara itu Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, S.IK., melalui Wakapolresta Jayapura AKP Kiki Kurnia yang dihubungi Bintang Papua via telepon seluler membantah tudingan dari massa pendemo tersebut.

Kata Wakapolres Kiki demikian sapaan akrabnya, bahwa pihaknya telah berupaya untuk memfasilitasi massa pendemo ke Komnas HAM dan DPR Papua dengan menggunakan mobil truck melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Namun, mereka (massa demo) ngotot untuk melakukan demo dengan cara berjalan kaki (longmarch) melalui jalan raya utama, sehingga mereka memalang Kampus Uncen Atas untuk melakukan orasi.

“Tadi sore (kemarin) kita sudah fasilitasi kendaraan untuk diantar ke Komnas HAM dan DPR Papua melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Tetapi dari massa pendemo (Gempar) tidak bersedia,”

tukas Wakpolres Kiki dalam chat Black Berry Messenger (BBM) kepada wartawan Koran ini. (Mir/don/l03)

Rabu, 11 Desember 2013 03:06, BinPa

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny