Demonstrasi Mahasiswa Papua di Surabaya, 1 Desember 2013
SURABAYA (WIN): Kurang lebih 300 demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), memadati halaman depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (2/12/13). Dalam aksi yang digelar itu, para demonstran ini menuntut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar memberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat.
Mesak Pekei, Juru Bicara AMP komite Kota Surabaya mengatakan, bahwa deklarasi Papua yang ke 52 sudah disahkan pada 1 desember 2013 kemarin, di kota Port Numbay, Jayapura. Dalam kesempatan itu masyarakat papua ini memohon untuk di akuinya kembali rakyat Papua, dengan menentukan nasib sendiri.
“Berdasarkan deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, kami sudah merdeka, lalu kemerdekaan itu kemudian diambil kembali oleh NKRI, oleh karena itu kami ingin menuntut kembali kemerdekaan kami kepada NKRI,” kata Mesak Pekei di tengah-tengah aksi AMP di jalan Gubernur Suryo Surabaya, Senin (2/12/13).
Mesak Pekei menegaskan Negara Indonesia telah berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan rakyat Papua untuk bergabung dengan NKRI. Dikatakan, perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua tidak akan pernah surut.
Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim SBY-Boediono tidak mampu meredam gejolak perlawanan rakyat Papua. “Kami tetap akan berjuang dari generasi ke generasi hingga akhir, karena kami ingin menentukan nasib kami sendiri,” tegas Juru Bicara AMP Komite Surabaya.
Dijelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi rakyat Papua saat ini bukanlah persoalan kesejahterahan dan kesenjangan sosial maupun persoalan ketidak-setaraan ekonomi, melainkan soal identitas rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan NKRI di Tanah Papua.
“Inilah yang menjadi persoalan terbesar kami, sehingga kami menuntut Rezim SBY-Boediono untuk segera memberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib kami sendiri sebagai solusi demokratis bagi kami selaku rakyat Papua Barat,” tukasnya.(win8/12)
JAYAPURA — Polres Jayapura Kota menetapkan 12 massa pendemo KNPB menjadi tersangka. Ke-12 tersangka ini sebelumnya diamankan bersama dengan 29 orang lainnya pasca aksi demo KNPB di Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (26/11).
“Tidak menutup kemungkinan dari 12 tersangka ini akan berkembang juga kalau mereka bisa menyampaikan siapa lagi pelaku-pelaku yang bersama dengan mereka,” tegas Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (28/11).
Kapolres menambahkan, pihaknya tetap akan minta pertanggung jawaban atau keterangan penanggung jawab aksi demo yakni Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni dan juga Korlap Rocky Medlama.
“Nanti akan kita buat surat panggilan kalau beliau diundang mau datang lebih bagus. Tapi kalau memang tidak pasti kita akan layangkan surat panggilan,” tukas Kapolres.
Dikatakan, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 29 orang pada Rabu (27/10), 17 orang sudah dikembalikan dan masih sisa 12 orang yang dijadikan tersangka. Mereka kini tengah menjalankan proses penyidikan.
Kapolres menuturkan, dari 12 tersangka, seorang diantaranya dijerat UU Darurat, karena terbukti membawa senjata tajam. Sedangkan 11 tersangka lainnya dijerat pasal 170 yakni secara bersama-sama melakukan pengrusakan baik barang maupun orang. Sedangkan pasal 351 melakukan penganiayaan terhadap manusia atau orang.
Sebagaimana diwartakan, aksi demo KNPB tersebut berakhir rusuh mengakibatkan 3 warga terluka, ruko dijarah, 5 mobil dirusak, 1 gerobak pedagang asongan serta merusak kaca rumah penduduk. (Mdc/don/l03)
Jayapura – Pagi ini (26/11/2013) lagi – lagi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, Resort Kota Jayapura menangka sejumlah aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika hendak menuju Expo Waena untuk menggelar demo damai. Penangkapan terhadap sejumlah aktivis KNPB ini terjadi persis didepan gapura Universitas Cendrawasih ( Uncen ), Waena, Kota Jayapura, Papua.
“Pagi tadi, anggota dan pengurus KNPB ditangka. Ones Suhun, Frenky Yali, Ogram Wanimbo, Bonsa Mirin, Konoru Wenda, Asa Aso, Sam Lokobal. Jumlah mereka yang ditangkap ada tujuh orang,”
ungkap Tonny Kobak, salah satu pengurus KNPB kepada media lokal 100 meter dari lokasi kejadian.
Hingga berita ini dinaikan, aparat kepolisiaan sedang melakukan pengamanan tempat penangkapan sejumlah aktivis KNPB, dengan menyiagakan sejumlah personil Polisi bersentaja lengkap, disertai dengan sejumlah mobil dalmas, satu baracuda dan Water Canon. Pengamanan ini membuat arus lalulintas keluar masuk kampus terganggu, seperti yang diberitakan oleh sala satu media lokal Papua (www.tabloidjubi.com).
Tonny menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia kepada sejumlah aktivis KNPB ini sangat tidak beralasan dan penangkapannyapun dilakukan tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu. Proses penangkapannyapun menurut Tonny tidak sesuai dengan prosedur hokum yang ada.
“Polisi menghadang kami, lalu mengatakan bahwa kalian bukan orang Indonesia, lalu mereka dipukul tanpa negosiasi dan dinaikan kedalam mobil dalmas secara paksa.”
Ungkapnya
Perlakukan Polisi terhadap anggota KNPB sangatlah tidak manusiawi, menurut Tonny,
“mereka dipukul dan ditarik dengan cara yang tidak manusiawi”
tuturnya.
Penangkapan ini, menurut Tonny, tidak menghalangi semangat kami untuk Demo
“ kami sedang membangun kekuatan untuk bergabung dengan teman – teman di Expo, kekuatan massa ada di sana”
tuturnya.
Ditempat dan waktu yang berbeda, Wim Medlama, Juru bicara KNPB menyatakan bahwa agenda aksi ini adalah untuk mendukung Perjuangan Papua Merdeka di luar negeri.
“Aksi besok guna mendukung misi kunjungan, MSG ke Papua, Peluncuran kantor OPM, Kantor Kampanye Sorong sampai Samarai, Peresmian Kantor OPM, pertemuan IPWP dan ILWP di Mosby, ibu kota PNG”.
Solo – Puluhan Massa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kembali menggelar aksi long marc di sepanjang Jl. Salamet Riyadi hingga bundaran Gladak pada hari ini, Selasa 19/11/2013, dalam aksi kali ini, puluhan massa AMP meneriakan yel – yel Papua…..Merdeka, Papua….Merdeka, Papua…..Merdeka, selain itu, sejumlah massa aksi juga mengecat wajah mereka dengan motif Bendera Bintang Kejora dan juga sambil membawa Poster – poster tuntutan dan foto – foto korban kekerasan Militer Indonesia di Papua. massa aksi AMP juga memampang sebuah Spanduk tuntutan dengan baground Bintang Kejora yang bertuliskan Thema aksi ” Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat ” serta empat tuntutan AMP, yaitu : 1).Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua, 2).Tutup Seluruh Perusahaan Asing Milik Negara – Negara Imperialis ; Freeport, BP, dll, 3).Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non-Organik Dari Seluruh Tanah Papua.
Pada awal start, aksi ini berjalan lancar dan aman – aman saja, namun ketikan massa aksi mendekati titik akhir aksi, massa aksi dicegat oleh kesatuan kepolisian Surakarta yang memalang jalan dan hendak merebut spanduk tuntutan yang dibawa oleh massa aksi dengan alasan spanduk tersebut bermotif Bendera Bintang Kejora dan itu melanggar Hukum Indonesia menurut kepolisian yang memalang jalan tersebut, namun upaya kepolisian tersebut mendapatkan perlawanan dari massa aksi yang tidak bersedia menyerahkan spanduk tuntutan telah dibawa. Akhirnya bersitegang antara aparat Kepolisian Surakarta dan massa aksi pun tidak terhindarkan, aksi tarik menarik spandukpun terjadi antara massa aksi dan kepolisian, kepolisian menyatakan bahwa mereka akan membiarkan AMP meneruskan aksinya jika spanduk yang dibawa oleh massa AMP ini diserahkan kepada pihak Kepolisian, namun massa AMP tetap melakukan perlawanan dan terus mempertahankan spanduk yang dibawa oleh massa aksi, yang mengakibatkan kericuhan dan saling dorong antara Polisi dan massa AMP berlanjut hingga satu jam lebih.
Melihat situasi yang tidak menguntungkan untuk massa AMP, dimana aparat kepolisian yang hadir jumlahnya lebih banyak dan terlihat beberapa anggota kepolisian yang telah mengokang senjata yang mereka bawa, akhirnya massa aksi AMP bersepakat untuk membentuk bundaran tepat di tempat pemalangan yang dilakukan kepolisian dan melakukan orasi – orasi politik di dalam lingkaran massa yang dibuat oleh massa aksi. dalam orasi – orasinya, massa AMP tetap meneriakan yel – yel Papua Merdeka….Papua Merdeka…., sambil mengkritisi kinerja kepolisian Surakarta yang jelas – jelas telah melanggar UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat di muka umum, serta membungkam ruang demokrasi bagi Mahasiswa Papua yang hendak menyampaikan aspirasinya.
Massa AMP melakukan orasi – orasi politiknya tepat didepan balikade yang dilakukan kepolisian hampir 2 jam lebih, lalu melakukan pembacaan sikap didalam lingkaran massa aksi, sambil tetap membentangkan spanduk yang sebelumnya dilarang untuk dibentangkan oleh kepolisian. Setelah melakukan pembacaan sikap, massa AMP memanjatkan doa bersama dan kemudian membubarkan barisan dan menuju titik penjemputan untuk kembali ke tempat tinggal.
Dari informasi yang disampaikan langsung dari lokasi menyebutkan bahwa, aksi ini merupakan aksi gabungan dari Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Solo, dan Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Yogyakarta, beserta para mahasiswa Papua lainnya yang datang dari wilayah Semarang dan Sala Tiga. Selain itu, aksi ini sendiri dilakukan oleh AMP sebagai bentuk penyikapan atas Resolusi PBB no 2504 tentang hasil Pepera 1969.[rk]
Aksi Mahasiswa penolakan “Otsus Plus” di depan kantor MRP yang berujung penangkapan. Foto: Ist.
Jayapura — Ketua Sinode Gereja KINGMI Tanah Papua, Benny Giay dengan tegas menyebut Majelis Rakyat Papua (MRP) penghianat bagi rakyat Papua, juga mahasiswa Papua yang ada di Jayapura.
“MRP yang sekarang ini penghianat besar bagi rakyat Papua, lebih khusus lagi mahasiswa di Jayapura yang selama satu minggu lalu bikin aksi damai. Termasuk pada saat aksi di halaman MRP, anak-anak mahasiswa di hadapan MRP ditangkap oleh polisi,”
kata Benny saat jumpa pers di kantor Sinode Kingmi Papua, Senin (11/11/2013) kemarin.
Penangkapan dan penahanan puluhan mahasiswa terjadi saat aksi damai secara berturut-turut menolak Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Plus, pekan lalu.
Benny Giay sangat menyayangkan sikap ketua dan anggota MRP yang dinilai tak bertanggung jawab dan terkesan kongkalikong dengan para penguasa.
“Mahasiswa Papua ditangkap di halamana kantor MRP, lalu pimpinan dan anggota MRP diam saja, biarkan polisi tangkap mahasiswa. MRP ini lembaga kultur Papua, mengapa harus bersikap masa bodoh? Tak satu pun yang bersuara. Patut dipertanyakan kinerja dan tugas pokok dari MRP. Heran, semua anggota MRP hilang dan kunci pintu ruang masing-masing. Ini bukan sikap sebagai orang tua, mau bilang MRP dikagetkan karena tak ada surat dan lainnya, itu alasan saja,”
tuturnya.
Majelis Rakya Papua sebagai lembaga kultur di tanah Papua yang seharusnya jadi benteng moral dan demokrasi, belakangan ini dituding sudah “salah jalan” karena lebih suka perjuangkan kepentingan-kepentingan penguasa yang menyengsarakan bangsa Papua.
“Aksi mahasiswa ini mendukung keputusan MRP yang menyatakan Otsus gagal dan kembalikan ke Jakarta. Terus, tiba-tiba muncul Otsus Plus dan mahasiswa demo tolak itu, tetapi mereka ditangkap di halaman MRP. Ini wajarkah?. Saya dan kita semua kesal, MRP tidak bisa jalankan tupoksi yang sebenarnya,”
kata Benny.
Diketahui, hasil keputusan MRP di Hotel Sahid Entrop Jayapura, pada Mei 2013, saat evaluasi Otsus, sudah dengan tegas menyatakan Otsus gagal dan meminta dialog Jakarta-Papua yang difasilitasi pihak netral.
Ia menilai, wajar saja jika ada sikap penolakan terhadap RUU Otsus Plus. Ini seharusnya didukung oleh perguruan tinggi maupun elemen masyarakat lainnya.
“Saat mahasiswa ditangkap, beberapa anggota MRP ada di halaman MRP. Tetapi saat itu mulut mereka ibarat dijahit untuk mengatakan tak boleh tangkap. Atau mungkin MRP juga takut ditangkap. Itu yang kami pihak Gereja katakan MRP penghianat,”
kata Giay penuh penyesalan.
Harapan masyarakat Papua hari ini, lanjut Benny, pihak MRP, DPRP dan Gubernur Papua segera tindak lanjuti hasil keputusan MRP yang telah diserahkan kembali oleh Gubernur Lukas Enembe. “Otsus gagal, tidak perlu ada gerakan tambahan lagi. MRP harus pahami itu baik, jangan binasakan rakyatmu!,” tegas ketua Sinode Kingmi Papua. (MS/Abeth Amoye You)
Yogyakarta — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, malam ini, Sabtu (9/11/13) menggelar Nonton Bareng, dan Mimbar Bebas untuk Tarian dan Orasi di Titik Nol Km, Malioboro, Yogyakarta, tempat teramai dikunjungi kawula muda dan warga Yogyakarta di malam Minggu.
Acara ini dihadirkan AMP untuk memperingati Hari Kematian Demokrasi, Hari kematian Ondofolo Theys Hiyo Eluay, yang dibunuh Kopassus RI pada 11 November 2001, dini hari.
Setelah matahari bersembunyi dan malam merajai jagad, seluruh mahasiswa, pelajar dan masyarakat Papua di Yogyakarta, dikoordinir AMP bergerak menuju Malioboro. Pukul 18.00 WIB, AMP telah siap memulai acara, tetapi ditentang beberapa Polisi Indonesia
Polisi Larang Putar
Menurut Polisi, putar video pelanggaran HAM di Papua dan nonton bersama akan mengganggu suasana, keamanan, dan kurang baik bagi khalayak umum, karena video yang akan diputarkan berbau politik.
Namun AMP mengatakan, video itu tidak berbau politik. Itu resmi pelanggaran HAM di Tanah Papua, dan itu adalah realita yang ada.
AMP ingin seluruh warga Yogyakarta tahu, seperti apa kondisi Papua. Sehingga, kata Alfrid, salah satu anggota AMP, warga Jogja, bila setiap kali melihat mahasiswa Papua aksi, tidak kaget lagi, karena telah tahu, apa yang melatarbelakangi mahasiswa sehingga harus menuntut Papua Harus Merdeka.
Akhirnya, setelah ada ketegangan dan pembicaraan yang alot dengan Polisi, AMP diizinkan menonton video yang telah disiapkan.
Berkaitan dengan tindakan polisi ini, salah satu anggota AMP mengatakan,seperti itu tidak harus terjadi di negara demokrasi.
“Seperti ini (Pelarangan) mestinya tidak boleh terjadi. Apalagi ini negara demokrasi. Itu juga kalau Polisi hayati demokrasi itu, karena kalau polisi Papua semua tidak paham demokrasi,”
katanya.
Ribuan yang Hadir, Acara Ramai
Ternyata, ribuan mahasiswa Papua hadir. Kemacetan terjadi. Malioboro macet total. Bukan hanya mahasiswa Papua, mahasiswa luar Papua di Yogya, warga Yogya, Intel, Polisi, dan para penjual pun merapat.
Praktis, hanya tersisa sedikit ruang kosong di tengah. Ribuan masa membentuk lingkaran tanpa diperintah. Di depan ada infokus milik AMP, dan tulisan besar:
“Negara Harus Bertanggungjawab atas Pelanggaran HAM di Tanah Papua.”
Acara dimulai dengan mengheningkan cipta, untuk mengenang jasa para pahlawan penegak berkibar terusnya Sang Bintang Kejora yang dibunuh TNI, dan untuk menghormati mereka, para pejuang Papua Merdeka saat ini, yang tetap gigih berjuang, walau itu menuntut konsekwensi teramat mahal: pemukulan, penyiksaan, penjara, bahkan sampai kematian.
Semua kepala tertunduk. Instrumen lagu kebangsaan Negara Papua; ‘Hai Tanahku Papua’ mengiringi. Beberapa mahasiswa terlihat mengusap air mata.
Setelah kata-kata pembukaan, acara berlanjut pada waktu untuk Orasi dan penampilan tarian pembuka. Sebanyak 3 mahasiswa perwakilan AMP berorasi, mengajak semua lapisan masyarakat di Malioboro untuk melihat sekelumit derita Papua dan pelanggaran HAM melalui video.
Video Diputar, Banyak Pengunjung Menangis dan Berteriak
Video itu berdurasi 30-an menit. Isinya adalah tentang realita pelanggaran HAM di Papua. Tayangan dimulai dengan bendera Sang Bintang Kejora yang berkibar gagah di tengah rimba Papua.
Kemudian, terlihat anggota TNI memukul warga di Papua, menyiksa dengan menembak hingga tali perutnya keluar semua, membakar jenggot dan membakar mata dengan api rokok, semua ditampilkan.
Juga, bagaimana TNI menyiksa warga di Papua dengan membakar kemaluan dengan besi panas, juga ditampilkan. Penganiayaan, dan mayat-mayat orang Papua yang dibunuh TNI juga ditampilkan.
Pengunjung berteriak histeris melihat video ini. Ada yang tak henti-hentinya menggeleng-geleng kepala. Ada beberapa mahasiswa Papua yang menangis histeris. Selebihnya terlihat mengusap mata mereka.
Semua mengutuk tindakan biadab negara ini terhadap orang Papua, melalui militer Indonesia di tanah Papua.
“Kita tahu bahwa Papua tertutup dari akses wartawan asing. Lokal pun dipersulit. Video ini hanya gambaran kecil dari pelanggaran HAM, bagaimana orang Papua dianggap tidak lebih dari binatang, yang sempat diabadikan. Ada yang lebih mengerikan, yang sampai kini belum diabadikan. Hanya alam dan Tuhan yang tahu, betapa kejinya tindakan Militer Indonesia,”
kata Abbi, anggota AMP.
Solidaritas dari Sanggar Tari dan Illalang Zaman
AMP tidak hadir sendiri. Sanggar Tari gabungan, yakni dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste juga hadir, meramaikan peringatan kematian bapak bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay.
Beberapa tarian yang ditampilkan adalah, Tari Lilin dari Timor Leste, Tari dari Atambua, Tari dari Ambon, dan tari Pangkur Sagu dari Tanah Papua.
Sementara grup musik Illalang Zaman tampil menutup seluruh rangkaian kegiatan dengan ajakan:
“Papua, jangan diam, tetap lawan. Jangan diam Papua.”
Lagu “Jangan Diam Papua” pun ditampilkan. Ribuan pengunjung juga ikut bernyanyi.
“Saya terharu. Ternyata ada grup dari luar Papua, malah menyanyi mengajak seperti ini. Luar biasa,”
kata seorang mahasiswa Papua terharu.
Akhirnya, pukul 11.20 WIB, acara diakhiri dengan doa. Selanjutnya, waktu dan tempat diberikan kepada Grup Tari Gabungan, dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste tadi untuk menghibur pengunjung.(MS/Topilus B. Tebai)
Puluhan Massa Aksi AMP Kota Solo Menuntut Papua Merdeka, 09/11/2013.
Puluhan mahasiswa dan warga Papua di Solo Jawa Tengah kembali menggelar demonstrasi di Surakarta, untuk menuntut kemerdekaan atas tanah Papua, Sabtu (09 November 2013).
Para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Solo menggelar aksi menuntut kepada pemerintah Indonesia dan kepada aparat militer (TNI-POLRI) dinilai telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua.
Papuapost.com Telah melakukan wawancara singkat, menurut koordinator Umum Nggay W menyatakan bahwa aksi kali ini kami menuntut kepada Pemerintah Indonesia agar segera bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan terutama pada tanggal 10 November 2001 adalah hari dimana tokoh Papua Bapak Dortheys Eluway ditembak oleh Kopasus Indonesia, maka kami menuntut agar negara bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa yang terjadi terhadap rakyat Papua.
Mereka juga menuntut kepada pemerintah pusat agar memperhatikan situasi keamanan dan kenyamanan rakyat Papua. Mereka beranggapan kekerasan yang terjadi di tanah Papua merupakan bentuk pelanggaran HAM berat pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua.
Salah Satu Orator perwakilan Perempuan Papua
Berdasarkan pantauan Papuapost.com bahwa massa aksi mulai berjalan dari tempat titik kumpul kemudian bergegas tempat aksi di Tugu Slamet Riyadi, aksi dumulai sejak Jam 09.00 Wib. Salah satu masa aksi menyampaikan orasinya; Solusi penyelesaian masalah Papua adalah Hak Penentuan Nasib Sendiri dan ia juga menambakan bahwa AMP mendukung Free West Papua Campaign yang dipimpin oleh Tuan Benny Wenda sebagai Koordinator Diplomasi untuk Papua Merdeka.
Selanjutnya aksi telah selesai pada pukul 11.30 Wib, masa aksi telah membubarkan diri setelah beberapa jam orasi bergantian, berikut adalah tuntutan aksi AMP Kota Solo:
Berikan kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua;
Segera menghentikan semua pelanggaran HAM, Seret dan Adili para pelaku pelanggaran HAM di Papua ke Pengadilan HAN Internasional;
Menarik Militer Indonesia (TNI-POLRI) Organik dan Non-Organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara indonesia terhadap rakyat Papua;
Kami mendukung sepenuhnya kepada Free West Papua Campaign yang sedang mengampanyekan masalah Papua di seluruh dunia secara khusus di Papua New Guinea oleh Koordinator Diplomasi Tuan. Benny Wenda.
Setelah membaca pernyataan sikap kemudian membubarkan diri. Walau demonstrasi berjalan dengan damai dan tertib, tetapi aksi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Solo Jawa Tengah ini cukup menarik perhatian bagi warga Solo yang melintas baik berkendaraan maupun pejalan kaki. Tidak kala menariknya lagi Para Touris pun ikut mendengarkan aksi tersebut, massa aksi menuntut agar Papua Merdeka, Papua Merdeka dalam orasi oleh setiap orator silih berganti hingga pukul 11.30 wib.
Long march AMP dari Asrama Papua menuju tik nol. Foto: MS
Yogyakarta — Puluhan pemuda, masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) turun jalan melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap 33 Daerah Otonomi Baru (DOB), 3 provinsi dan 30 lainnya kabupaten/kota di tanah Papua.
Aksi damai dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diawali dari Asrama Mahasiswa Papua, jalan Kusuma Negara. Massa yang diperkirakan ratusan orang melakukan long march ke titik nol (di depan kantor pos) Yogyakarta Senin (4/11/2013) siang.
Mengenakan pakaian berwarna hitam sebagai duka dan merah sebagai bentuk darah yang terus berlumuran di papua akibat pemekaran yang membludak. Sepanjang perjalanan, massa aksi dari wilayah Jawa tengah yang meliputi Yogyakarta, Solo dan Semarang diiringi dengan beberapa yel-yel diantaranya, Papua Merdeka, Tolak Pemekaran dan tarik Militer dari Papua.
Massa aksi juga membentangkah 2 buah spanduk yang bertuliskan
“Negara Bertanggung Jawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua” serta spanduk lainnya bertuliskan “Referendum Now for West Papua”
selain kedua spanduk, dalam aksi ini massa aksi dari AMP juga membawa belasan poster berukuran A2.
“Pemekaran memisahkan orang Papua, Pemekaran juga memisahkan mama-mama Papua, Pemekaran memisahkan mahasiswa Papua, ini jelas. Mereka secara terang-terangan memisahkan kita. Orang Papua semakin habis, pendatang semakin hari semakin meningkat di Papua,”
kata Alfridus Dumupa dalam orasinya.
“Hari ini terjadi pembantaian, terjadi pergeseran budaya, kami tidak pernah diam, untuk bicara yang benar atas hak-hak kami. Pemekaran hanya semata-mata untuk mendatangkan transmigrasi dan TNI/Polri guna mendiskriminasi orang Papua, Negara harus buka mata,”
ungkap Hery orator lainnya.
Sementara itu juru bicara aksi Mapen David kepada majalahselangkah.com mengatakan Pemekaran di Papua hanya kepentingan semata. Orang Papua tidak meminta pemekaran, namun, Negara memaksakan pemekaran itu di Papua.
“Maraknya pemekaran di Papua, secara tidak langsung kami ini menuju pada titik kepunahan. Itu hanya kepentingan NKRI sendiri terhadap tanah Papua, karena tidak ada evaluasi dalam pelaksanaan daerah otonomi baru di Papua, sehingga kami melihat ini merupakan sarat kepentingan dari pusat terhadap Papua,”
ungkapnya di sela-sela aksi.
“Kami melihat dengan jumlah penduduk di Papua itu sendiri saat ini sangat minim dibandingkn penduduk pendatang dari luar Papua, sekarang dimekarkan 33 pemekaran baru lagi, apakah itu layak?”
tanyanya.
Mapel juga menambahkan, dalam UU sudah mengatakan layak dimekarkan apabila dalam satu wilayah jumlah penduduknya minimal 60.000 jiwa. Namum di Papua tidak mencapai.
“Ini sama halnya dengan melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri dan dalam hal ini kami melihat bahwa ada kepentingan yang dimainkan dalam pengesahan pemekaran itu. Hadirnya kabupaten akan menambah jumlah pasukan di Papua dan akan terjadi Daerah operasi Militer (DOM) serta masyarakat asli akan terus terpinggirkan.”
Menurutnya, Pemekaran tidak membawa kesejahteraan bagi Papua tetapi itu akan menjadi pintu konflik bagi rakyat Papua menuju pemusnahan etnis melanesia.
“Sekarang saja penduduk asli menjadi minoritas di Papua, apalagi membuka daerah otonomi baru akan menambah penduduk dari luar Papua dan penduduk asli tetap akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri bahkan semakin termarginalkan,”
kata David mengkritik.
Bukan hanya itu, massa aksi juga mendesak pemerintah rezim SBY-Boediono menarik militer dari Papua dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk Papua. (MS/Mateus Ch. Auwe)
Mahasiswa Papua di Jakarta demo tolak 33 DOB di tanah Papua. Foto: Eli.
Jakarta — Sebanyak 33 DOB, meliputi 30 daerah Kabupaten/Kota dari total 65 DOB di seluruh Indonesia, dan 3 provinsi tambahan telah diusulkan kepada pemerintah RI oleh DPR RI untuk ditempatkan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).
Rakyat Papua menolak. Seperti diberitakan pada media ini sebelumnya, seluruh elemen masyarakat Papua menyatakan menolak. Pemekaran dinilai hanya keinginan minoritas elite lokal Papua yang haus akan kekuasaan, jabatan dan uang.
Mahasiswa Papua Demo Tolak 33 DOB di Tanah Papua
Kali ini, giliran mahasiswa Papua yang melakukan di beberapa titik untuk menolak 33 DOB di tanah Papua.
Di Yogyakarta, hari ini, Senin (4/11/13), ratusan mahasiswa Papua melakukan aksi damai, menolak 33 DOB di tanah Papua.
Di Jakarta, juga di hari ini, di depan gedung DPR RI, puluhan mahasiswa Papua di sekitar Jakarta melakukan aksi damai, menolak 33 DOB di tanah Papua.
Alasan mahasiswa tetap sama. Orang asli Papua jadi minoritas (berkisar 30%) dari keseluruhan penduduk Papua saat ini. 33 DOB hanya akan menjadi pintu buat pendatang dari luar Papua (imigran) datang lebih banyak lagi. Ini mengancam eksistensi OAP.
Juga, 33 DOB berarti akan ada 33 kali lipat pertambahan militer, kepolisian, dan kesatuan militer Indonesia lainnya di tanah Papua. Dengan jumlah militer Indonesia di Papua saat ini saja, banyak masalah pelanggaran HAM terjadi.
Bagaimana bila jumlah militer bertambah 33 kali ketika 33 DOB disahkan? Itu satu pertanyaan mahasiswa, mengingat militer di Papua selalu membuat masalah.
Bila militer Indonesia di Papua dari dahulu identik dengan posisi pelanggar Hak Asasi Manusia Papua, maka dengan bertambahnya militer, kemungkinan pelanggaran HAM di Tanah Papua juga meningkat.
Segi lain, juga karena OAP tersingkir secara ekonomi, dan aspek hidup yang lainnya. Saat ini saja, kata mahasiswa, OAP tidak diberdayakan, sehingga secara kuantitas jelas minoritas. Juga, dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, dan beberapa aspek hidup lainnya, OAP mulai tersingkir.
Ini juga, kata mahasiswa, karena tidak adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dari provinsi dan kabupaten yang ada di Tanah Papua saat ini.
Di tengah fenomena seperti ini, usulan 33 DOB di Tanah Papua bukan solusi. Malah menurut mahasiswa, akan menjadi masalah serius, bahkan ancaman bagi OAP.
Mahasiswa menuding, Tim Pemekaran dari Tanah Papua hanya memperjuangkan kepentingan perut, jabatan dan kekuasaan mereka, dengan cara-cara yang tidak legal, demi pemekaran DOB. Menurut mahasiswa, OAP tidak menghendaki DOB.
Sementara mahasiswa Papua dalam wadah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut untuk segera menghentikan semua produk kolonial Indonesia, dan menuntut self determination bagi bangsa Papua di Tanah Papua. karena menurut mereka, kedudukan indonesia di tanah Papua masih ilegal, dikarenakan manipulasi Pepera pada 1969 lalu, melalui tekanan militer Indonesia.
AMP menuntut Penentuan nasib Sendiri Bangsa Papua sebagai solusi demokratis bagi semua problematika hidup baik sosial, ekonomi dan politik di tanah Papua.
Mendagri Mengaku Ditekan Tim Pemekaran
Elias, aktivis HAM Papua di Jakarta melaporkan langsung dari Jakarta kepada majalahselangkah.com, bahwa Indrayanto, Direktur Jenderal Pemetaan dan Pemekaran Wilayah Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengaku diancam oleh tim pemekaran DOB dari Tanah Papua dengan isu Papua Merdeka bila pusat menolak usulan DOB dari mereka.
“Kami ditekan oleh tim pemekaran bahwa jika pemerintah pusat bersama anggota DPR/DPD RI tidak menerima usulan pemekaran, maka Papua akan keluar dari Negara Indonesia,”
tutur Indrayanto mengakui tekanan yang diterima.
“Kami takut dengan tekanan dan ancaman disintegrasi bagi Papua. Karena itu kami menerima usulan pemekaran,”
ungkapnya lagi.
Indrayanto lebih lanjut mengatakan,
“Aspirasi Mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami saat pembahasan pemekaran antara Pemerintah dan DPR,”
saat menerima perwakilan massa aksi yang adalah mahasiswa Papua di ruang rapat kantor Mendagri, siang tadi, pukul 13.20 WIB. (MS/Topilus B. Tebai)
Yogyakarta – Guna menyikapi berbagai kasus Pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Militer Indonesia ( TNI – Polri ) terhadap rakyat Papua yang terus menerus terjadi hingga saat ini, maka Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana melakukan aksi serentak pada hari, Senin (21/10/2013 ) di beberapa kota di wilayah Jawa.
Aksi ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa atas tindakan kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh aparat Militer Indonesia yang sedang bertugas di Papua. Dalam seruan aksi yang dikeluarakan AMP pada blog : ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa
” Dalam tahun 2013 ini, sudah terjadi beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer (TNI/Polri) terhadap rakyat Papua. Dikabupaten Deiyai pada 1 Juni 2013 terjadi pembunuhan terhadap Yemi Pakage (16 tahun) oleh oknum Brimob, kemudian penganiayaan, penyiksaan terhadap Pontianus Madai (31 tahun) oleh Brimob pada 26 Juli 2013 yang dilakukan oleh 3 Oknum berpakaian Brimob dan 2 orang yang berpakaian preman. Lagi pada 23 September 2013 penembakan oleh aparat polisi dan brimob terhadap kerumunan warga dipasar wagete yang mengakibatkan siswa SMA atas nama Alpius Mote (18 tahun) tertembak dan meninggal dunia, dan Fransiscus Dogopia (27 tahun) anggota Satpol PP, mengalami luka tembak di punggung belakang, Aleks Mote (29 tahun) petani, mengalami luka tembak di kaki “.
Dengan melihat situasi ini maka, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mengajak seluruh elemen Rakyat Papua yang ada di wilayah Jawa untuk dapat terlibat dalam aksi penyikapan ini. [rk]
Papua Merdeka News 