Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)
Yogyakarta – Dalam rangka memperingati HUT Proklamasi West Papua yang Ke-42 pada tanggal 1 Juli 2013 (hari ini-red), Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kota – kota di Jawa, diantaranya : Yogyakarta, Solo, Bandung, Bogor, dan Jakarta, Sedangkan sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung didalam AMP Kota Surabaya menggelar peryaan HUT Proklamasi dengan melakukan Diskusi Publik menyangkut Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua yang dikumandangkan sejak 42 Tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Juli 1971 di Victoria.
Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi serentak di beberapa kota di Jawa, dengan mengkampanyekan “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ”. dari laporan yang berhasil kami dapatkan dari lokasi aksi menyebutkan bahwa, sejumlah mahasiswa di Yogyakarta melakukan aksi dengan membentangkan bendera Bintang Kejora dan mengecat gambar bendera di wajah dan tubuh mereka serta berpakaian yang bergambar bendera Bintang Kejora. Hal serupa juga dilakukan oleh massa aksi AMP Kota Solo, yang pada akhirnya massa aksi di Kota solo harus dipaksa untuk membubarkan diri oleh kepolisian setempat karena membawa atribut bendera Bintang Kejora dan atribut Negara West Papua lainnya.
Dalam aksi kali ini, Aliansi Mahasiswa Papua Menuntut “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ” dan menyatakan sikap bahwa :
1.Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2.Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3.Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Sejumlah Massa Aksi AMP Kota Solo Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora dan Poster (IST)
Yogyakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung, Senin, 1 Juli 2013.
Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat dan menghentikan aktivitas eksploitasi perusahaan Multi National Coorporation (MNC) dan ditariknya militer Indonesia (TNI/Polri) di tanah Papua.
Koordinator AMP, Nato Pigai mengatakan, masyarakat Papua meminta kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.
“Kami datang meminta hak nasib kami sendiri. Karena NKRI telah menindas, dan membunuh kami di atas tanah Papua, “
katanya.
Pengunjuk rasa mendesak rezim penguasa dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono segera menetapkan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Selain itu, massa meminta pasukan yang dikirim ke Papua segera di tarik.
“Kami mewakili rakyat atas nama mahasiswa minta tarik militerisme. Kami tidak mau lagi dibunuh, kami bukan binatang yang bisa dibunuh seenaknya,”
katanya.
Aksi yang berlangsung setengah jam itu sempat membuat arus lalu lintas di depan Gedung Sate Bandung mengalami kemacetan.
Sementara di Solo, Jawa Tengah, AMP juga menggelar unjuk rasa memperingati Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh hari ini. Aksi digelar di Bundaran Gladak Solo. Sedangkan di Yogyakarta, AMP juga menggelar Aksi yang sama di Titik Nol Kilo Meter , Mahasiswa Papua menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan referendum kepada masyarakat Papua Barat.
Pantauan VIVAnews, mahasiswa menggelar aksi dengan membawa poster bertuliskan tuntutan untuk memisahkan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, mereka juga membawa bendera Bintang Kejora.
Juru bicara AMP, Jhon Paul Waine dalam orasinya mengatakan, hari ini bertepatan dengan peringatan 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi pernah dikumandangan pada 1 Juli 1971 oleh Brigjen Zeth Jafet Rumkorem yang juga selaku Presiden Papua Barat. Deklarasi dilakukan di Desa Waris, Numbay, Papua yang berdekatan dengan perbatasan Papua New Guinea.
“Demo menuntut kemerdekaan Papua Barat yang bertepatan dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan Papua Barat dilakukan secara serentak di sejumlah kota di Indonesia,”
katanya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa masuknya wilayah Papua ke dalam negara Indonesia dilakukan secara paksa melalui manipulasi Penentuan Pendapat Rakta (Pepera) pada tahun 1969. Setelah masuknya wilayah Papua ke Indonesia, selanjutnya Indonesia melakukan penjajahan dengan menyapu bersih gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.
“Pemerintah Indonesia menunjukkan watak kolonialiasmenya terhadap rakyat Papua. Menyerobot hutan dan tanah adat untuk dijadikan jarahan bagi perusahaan multi national corporation,”
katanya.
Karena itu, AMP menuntut dan mendesak kepada rezim penguasa SBY-Boediono untuk segera memberikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. (eh)
Jenderal Goliath Tabuni, Panglimat Tertinggi TPN-PB (Foto: Ist)
Puncak Jaya — Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Jenderal Goliath Tabuni berpesan kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak buah mereka di wilayah tanah Papua.
“Harap Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dapat berikan pendidikan yang baik kepada anggota, agar mereka tidak melanggar aturan perang dan hukum Internasional, terutama konvensi Jenewa IV soal perlindungan orang sipil di waktu perang,”
ujar Jenderal Goliath, seperti ditulis website resmi TPN-PB,www.wplna.net, kemarin.
Dalam rilis tersebut, Jenderal Goliath juga mengaku bertanggung jawab atas tewasnya dua anggota TNI dari Yonif 753 Nabire, yang ditembak anak buahnya atas perintah dirinya, pada 25 Juni 2013 lalu di Distrik Ilu (baca: Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI).
“Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua,”
tegas Jenderal Tabuni.
Jenderal Goliath juga meminta kepada media local, nasional, dan internasional agar tidak menyimpang dalam pemberitaan, sebab pelaku penembakan, dan yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah dirinya selaku panglima tertinggi TPN-PB.
“Semua media harap ketika terjadi peristiwa penembakan terhadap TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya, jangan pernah ada yang katakan sipil bersenjata dan OTK, tidak ada sipil bersenjata disini, yang memiliki senjata hanya TNI/Polri dan kami TPNPB-OPM, jadi jika korban TNI/Polri itu saya bertanggung jawab, dan saya selaku pimpinan TPN Papua Barat, bukan saya sipil besenjata,”
tegas Jenderal Goliath Tabuni.
Panglima tertinggi TPN-PB ini juga berpesan, jika TNI/Polri hendak mencari pelaku, masyarakat sipil tidak menjadi korban atas korban balas dendam aparat karena tidak berhasil menangkap ia dan anak buahnya.
Hingga berita ini diturunkan, jenazah satu anggota TNI yang tewas ditembak kelompok Goliath Tabuni sudah dievakuasi dari Puncak Jaya ke Jayapura, dan sedang dilakukan upacara penghormatan jenazah yang dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua.
Dogiay – Seperti daerah-daerah lain di seluruh tanah Papua maupun di luar Papua, hari ini (18/6) ribuan rakyat Papua Barat di daerah Dogiay juga ikut meminta dukungan MSG bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Aksi yang dilakukan dibawa komando KNPB Dogiay ini dilakukan tepat di Pasar Moanemani.
Massa aksi awalnya berkumpul di tiga titik di Odedimi, Kamuu Selatan dan sepan kantor DPR Dogiay. Pada jam 09.00 massa bergerak dan menuju terminal Moanemani dengan tertip disertai nyanyian khas budaya Waita. Di terminal, ketua KNPB wilayah Dogiay, David Pigai bersama-sama dengan anggota-anggora Parlemen Rakyat Daerah menyampaikan sikap politik.
“Kami dukung MSG di Kanaky, kami harap West Papua didaftar menjadi keluarga Melanesia, dan menolong kami untuk merdeka dari penjajah Indonesia”, kata David Pigai. Orasi-orasi politik bergantian dilakukan, dan turut hadir juga Ketua Parlemen Meepago, Habel Nawipa dan anggota PRD Nabire dan Paniai.
Aksi massa berakhir pada pukul 3.00 sore. Menurut pantauan reporter media ini, Aksi perjuangan damai di daerah ini adalah kali pertama dilakukan, karena daerah ini sejak lama ada dalam daerah operasi TNI.
Biak – Walau dilarang Polisi, Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) Biak telah mengumumkan bahwa akan melaksanakan demostrasi pada tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Bundaran Pasar Lama Biak guna mendukung pertemuan MSG yang akan dilaksanakan di Kanaky ( Kaledonia Baru).
Apolos Sroyer selaku Ketua KNPB Biak mengatakan untuk menghormati undang-undang Republik Indonesia maka, kami telah mengirim surat pemberitahun aksi demostrasi pada Kepolisian Biak. Dan kami jamin pelaksanaan demonstrasi itu akan damai.
Untuk menanggapi rencana pelaksanaan demonstrasi KNPB Biak ini maka Kepala Kepolisian Resort Biak mengadakan pertemuan dengan pihak KNPB Biak pada tanggal 16 Juni 2013 pukul 14.00-16.00 bertempat di Pendopo Adat KBS Sorido Biak.
Dalam pertemuan itu pihak kepolisian mengatakan bahwa KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar pada kantor pembinaan politik dan bela negara Indonesia maka tidak diijinkan untuk melaksanakan suatu kegiatan politik. Dan Kepala Kepolisian daerah Papua telah melarang KNPB melakukan demonstrasi.
Dalam perdebatan itu pihak KNPB Biak tetap pada komitmenya untuk melaksanakan demonstrasi. Menutu Apolos Sroyer aksi yang kami lakukan hanya berupa aksi demostrasi damai, hanya memfasilitasi masyarakat West Papua di Biak untuk menyampaikan aspirasinya secara damai guna mendukung pertemuan MSG itu.
Walaupun kepolisian Biak melarang dan akan membubarkan massa kami namun pada komitmennya kami tetap melaksanakan aksi damai itu, ujar Apolos Soryer. (km)
Umat Tuhan angkat tangan berdoa kepada Tuhan di lapangan Timika Indah
Timika – Ibadah Sykuran dalam rangka kekebesan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekaligus dukungan Konferensi Tingkat Tinggi MSG di Kaledokia Baru yang berlangsung hari ini tanggal 17 sampai 23 Juni 2013. Ibadah syukuran di adakan di lapangan Timika Indah hari ini 17/6.
Ibadah diawali dengan jemputan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekitar jam 09.30 keluar dari LP di SP V Timika tiba di lapangan Timika Indah sekitar jam 10.00 waktu Timika.
Ibadah mulai jam 10.30 diawali dengan waita setelah itu dilanjutkan nyanyian puji-pujian rohani setelah itu doa pembukaan di pimpinan oleh Pdt. Daniel Bagau setelah di lanjutkan dengan kesaksian oleh ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika di wakili oleh Romario Yatipai, kata Romario “Kami disiksa, di bantai di pukul, di adili tanpa bukti yang jelas, kami bersyukur karena Tuhan buktikan kebenaran-Nya atas kami.” Setelah itu ditutupi dengan pujian karangan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) di SP V Timika
Usai kesaksian dilanjutkan dengan Renungan singkat di bawakan oleh Pdt. Lukas Hagawal, Sm.Th. dalam renungan singkatnya diambil dalam Kejadian, 1:27 dan I Tesalonika, 5 : 18 di bawa sebuah thema yang mengatakan ”Bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan untuk umat-Nya yang tertindas.”
Setelah itu dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dan sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Bucthar Tabuni, kata Bucthar “kamu keluar dari penjara kecil ke penjara besar, penjara besar itu ada di luar di sini karena kamu akan dengar penembakan, penangkapan, pembunuhan jadi kamu masuk dalam penjara besar. Ucapnya.
Bucthar juga menambahkan bahwa “ Kita sudah keluar dari rumah kita yaitu rumah Malanesia jadi dalam KTT MSG kita akan masuk kembali dalam rumah kita dahulu yaitu rumah Malanesia, kita bukan Melayu kita Malanesia, kita keluarga kulit hitam keriting rambut, bukan rambut lurus.” Kata Mantan Ketua Umum KNPB Pusat.
Sambutan ditutupi dengan sebuah puisi dalam puisinya mengatakan “ Indonesia akan hancur, hancur, hancur karena pembunuhan orang yang tidak bersalah sedang di lakukan di atas Tanah West Papua, Indonesia kau keluar, keluar, keluar karena kau tidak ada dasar hukum yang menahan kau di atas tanah West Papuaaaaaaaaaaa…..aaaaaaaa.” tutupnya
Setelah itu Ketua KNPB Wilayah Timika Steven Itlai yang baru keluar demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan dalam sambutan orasinya mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum pak Gustap Kawer dan kawan-kawannya yang membantu dalam proses persidangan “kami sampaikan terima kasih atas bantuan hukum oleh Tim Penasehat Hukum dan seluruh rakyat Papua yang membantu kami dalam proses rekayasa oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di Timika ini.” Ucap Steven.
Sambutan dan orasi berikut di sampaikan oleh Ketua Parlemen Rakyat Daerah Timika, Abiud Degei dalam sambutanya menyatakan “Rakyat Papua di Timika tidak boleh terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tetapi tenang di rumah dan tunggu seruan dan penyampaian kami.” Himbauannya.
Setelah itu mewakili orang tua Pdt. Deserius Adii mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas Timika atas berjalan aman lancar dalam proses persidangan ini “kami keluarga mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dari segala pihak baik Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.” Lanjutnya kami usulkan kepada kepolisian lain kami kalau penangkapan berarti harus tegakkan aturan-aturan tentang penangkapan, harus koordinasi dengan RT atau Kepala Kampung setempat agar masyarakat percaya Polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan “kedepan kami usulkan polisi tidak boleh penangkapan sewenang-wenang dilakukan seperti peristiwa tanggal 19 Oktober 2012 lalu.” Katanya.
Adii juga menambahkan masyarakat harus hati-hati pakai pisau, parang, kapak alat-alat kerja dan dapur karena polisi akan menjeret dengan pasal alat tajam seperti kasus ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika “Didalam persidangan alat penyitaan itu parang dan pisau itu yang kasih naik jadi masyarakat hati-hati bawa parang dan pisau di kebun atau di rumah.” Harapnya.
Setelah itu Bangsa West Papua melalui Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua menyatakan Pernyataan Sikap dukungan West Papua di daftarkan sebagai anggota MSG dalam KTT MSG di Keledokia Baru adalah sebagai berikut :
Atas nama Bangsa West Papua kami Parlemen Nasional West Papua mendukung penuh mendaftarkan kami rakyat West Papua di daftarkan sebagai sebuah Bangsa yang bergabung dalam anggota MSG.
Menolak dengan tegas kami bukan Bangsa Melayu atau Bangsa Indonesia karena kami adalah Bangsa Malanesia. Kulit hitam keriting rambut.
Setelah itu di tutup dengan doa penutup yang di pimpin oleh Romario Yatipai dan diakhiri dengan tarian dan menari-nari dengan puji-pujian di atas panggung Lapangan Timika.
Ibadah syukuran dalam rangka dukungan KTT MSG dan kebebasannya ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika berakhir jam 4.00 waktu Timiika dan pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan aman dan tertib. (wtp)
JAYAPURA – Aksi dukungan Papua untuk bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) terus mengalir. Jika sebelumnya aksi tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demo damai oleh PNWP melalui KNPB dan BEMF/DPMF Uncen, maka kali ini, aksi dukungan pun kembali datang dari Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SH2DRSP) dan seluruh mahasiswa Pegunungan Tengah yang ingin melakukan aksi demo damai, namun dibubarkan oleh aparat keamanan dalam hal ini Polres Jayapura Kota.
Karena dilarang demo, maka Ketua SH2DRSP Alius Asso dan perwakilan seluruh mahasiswa Pegunugan Tengah yang diwakili Nius Asso yang juga Ketua HMPJ Kota Jayapura melakukannya dalam bentuk jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, kemarin siang sekira pukul 11.00 WIT,Kamis (113/6).
Mereka selain mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) juga mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) segera membebaskan tahanan poltik dan narapidana politik (Tapol/Napol) Papua tanpa syarat yang selama ini mendekam di penjara RI.
Menurut Ketua SHHDRSP Alius Asso, alasan untuk melakukan penahanan terhadap Tapol/Napol Papua oleh Pemerintah RI itu, sangat tidak logis apalagi sampai mendapatkan hukuman seumur hidup dibawah kurungan jeruji besi kaum penjajah Indonesia. “Salah satu contohnya yang mendapatkan hukuman seumur hidup adalah Anton Waman di Lapas Timika, dan hukuman yang dialaminya itu saya pikir sangat tidak logis sekali. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kepada Pemerintah RI untuk segera membebaskannya tanpa syarat. Sama juga seperti di Kabupaten Serui atas nama Edison Kendy dengan Wanni Amboy, dimana mereka dua ini masih dalam tahapan proses sidang hingga saat ini. Hal ini sudah memakan waktu cukup lama atau main tahunan, tapi hingga saat ini juga belum ada kejelasan dan dengan adanya hal seperti ini membuat Indonesia membungkam ruang demokrasi yang ada diatas Tanah Papua selama ini,” ujar Alius demikian sapaan akrabnya.
Menurut Alius, sekang merupakan era demokrasi namun berdasarkan data Tapol/Napol Papua yang pihaknya miliki, dimana masih banyak orang Papua yang hingga kini masih berada di balik jeruji besi Pemerintah RI tersebut. “Untuk sekarang sekitar 50 ke atas, terlalu banyak sekali. Kemudian yang ada di daerah punya itu, kami minta supaya segera dibebaskan,” katanya.
Menurut dia, di Wilayah kepulauan Serui, aparat keamanan selalu melanggar hak Asasi manusia(HAM) dan juga melakukan penekanan phisikis terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. “Di Serui ini memang semakin lama semakin pelanggaran HAM tinggi dan semua wartawan yang masuk di dalam diancam semua, ini saya sendiri turun dan saya saksikan langsung dengan mata kepala sendiri, ini dibawah tekanan oleh TNI /Polri,oleh karena itu saya mengharapkan jangan melemahkan phisikologis wartawan yang ada di sana karena itu adalah bagian dari perjuangan kemanusian dan itu juga memang tugasnya wartawan,” ujarnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Nius Asso mewakili mahasiswa Pegunugan Tengah di Kota Jayapura yang juga merupakan Ketua HMPJ Kota Jayapura mengatakan, mereka juga mendukung Papua Barat untuk masuk menjadi anggota MSG.
Dan, dirinya juga mengharapkan agar pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri harus memberikan kesempatan kepada orang pribumi atau rakyat Papua Barat untuk berbicara guna kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat serta mendesak untuk membuka ruang demokrasi yang selama ini dibungkam oleh Indonesia supaya tidak ada lagi penekanan dalam hal berbicara dan berpolitik.
Menurut Alius dan Nius, bentuk dukungan untuk Papua Barat bergabung dalam MSG itu tidak dilakukan dengan cara melakukan aksi demo damai, dikarenakan tadi mereka dilarang oleh aparat kepolisian, dengan alasan menggangu ketertiban umum. Sehingga untuk menghindari hal – hal yang tak diinginkan maka mereka melakukannya dengan membuat konfrensi pers sebagai tanda bentuk dukungan moril kepada Papua Barat bergabung dalam MSG tersebut.
“Jika kami tetap lakukan aksi demo terus dilarang oleh aparat kepolisian itu akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta nantinya ada tindakan kekerasan, dimana dalam tindakan kekerasan itu pasti ada yang menjadi korban baik kami selaku rakyat Papua Barat maupun dari aparat keamanan. Maka itu, kami sangat mengharapkan tidak boleh lagi ada korban baik dari rakyat Papua Barat maupun aparat kepolisian, sehingga kami harus mendorong agenda ini dengan menggunakan otak yang dingin, rasa cinta damai dan penuh perhatian serta dari lubuk hati yang paling dalam kami dari rakyat Papua Barat,”
pungkas mereka ketika mengakhiri jumpa pers tersebut. (mir/don/l03)
Demo KNPB Mendukung West Papua masuk sebagai anggota MSG
JAYAPURA – Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEMF dan DPMF Uncen di depan pintu gerbang Kampus Uncen Perumnas III, Rabu (12/6) kemarin, dibubarkan polisi. Demo yang bertujuan mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) itu dibubarkan, karena tidak ada ijin dan juga adanya simbol-simbol Bendera Bintang Kejora (BK) .
“Jadi, kami ingin mendukung Papua Barat ke dalam MSG yang bergerak di bidang kesejahteraan dan perekonomian tersebut, agar kondisi masyarakat Papua Barat bisa berubah yang dari dahulu hingga sekarang ini belum lepas dari keterbelakangan,” kata Penanggung jawab aksi demo damai, Yason Ngelia kepada wartawan usai menggelar aksi demo atau mimbar bebas, di Kampus Uncen Perumnas III, kemarin siang Rabu (12/6).
Dikatakan, hari ini (kemarin, red) ada dukungan dari Perdana Menteri Vanuastu yang menyatakan bahwa Papua Barat harus masuk ke MSG. “ Sehingga menurut kami ini suatu keuntungan bagi rakyat Bangsa Papua Barat karena MSG ini merupakan lembaga yang begerak di bidang kesejahteraan dan perekonomian,” kata Yason Ngelia ketika melakukan orasi sebelum dibubar paksa oleh aparat kepolisian di depan pintu gerbang Kampus Uncen Perumnas III tersebut.
Menurut nya, selaku Ketua BEMF FISIP Uncen itu, sebagai mahasiswa yang juga peduli dengan kondisi masyarakat Papua hingga sekarang ini belum ada perubahan, maka pihaknya harus mendukung apa yang diinginkan oleh rakyat Bangsa Papua Barat.
“Kami tidak ada hubungan dengan organisasi lain yang punya kepentingan di atas tanah Papua ini, dimana kami menilai MSG ini sangat menguntungkan rakyat Papua Barat yang juga merupakan ras Melanesia,” katanya.
Terkait adanya sejumlah kertas yang menggambarkan Bendera Bintang Kejora (BK) yang dipasang di depan pintu gerbang kampus, menurut Yason itu merupakan salah satu bentuk dukungan mereka agar Papua Barat bisa bergabung dalam MSG tersebut.
“Kami sesalkan aktivitas dilakukan di depan kampus itu dibubarkan oleh kepolisian, dan bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian bahkan sampai memukul mahasiswa salah satu contohnya adalah teman mahasiswi kami yang mulutnya mengalami luka sobek karena terkena pukulan oleh aparat kepolisian dan merampas sepeda motor milik mahasiswa,” ungkap Yason yang juga sempat ditangkap.
“Maka itu kami harapkan supaya aparat segera mengembalikan motor – motor yang diambil paksa oleh aparat kepolisian. Dimana dengan tindakan aparat kepolisian seperti ini menunjukkan bahwa polisi membungkam ruang demokrasi diatas Tanah Papua ini,” pungkasnya. (mir/don/l03)
Jayapura,10/6 (Jubi) – Polresta Kota Jayapura, Senin (10/6), berhasil menghalangi dan membubarkan aksi demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung masuknya Papua Barat ke dalam Melanesia Sparehead Group (MSG) yang akan dilakukan dalam KTT MSG di Kaledonia Baru, 18 Juni nanti.
Polisi sejak pagi mulai berjaga-jaga di sejumlah titik kumpul. Di Gapura Kampus I Universitas Cenderawasih (Uncen) di Padangbulan, Abepura, Jayapura, Papua dan Kampus II Uncen di Waena Perumnas III Abepura, Jayapura. Di Gapura kampus Uncen II, polisi berjaga-jaga dengan tamen, senjata, mobil baracuda, truk dalmas, mobil dan motor patroli.
Robongan KNPB turun dari arah Asrama Uncen sekita pukul 09.00 WIT. Polisi yang telah siap menghalangi rombongan yang dipimpin Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Mobil komando, pengeras suara, dan genset di sita pihak aparat kepolisian.
Setelah menyita, polisi meminta massa demo bubar. Sebelum bubar, massa sempat bertahan di Gapura Kampus Uncen Waena. Polisi terus menyeruhkan kepada pendemo yang berkumpul di Gapura Uncen Waena agar bubar.
“Adik-adik, demo hari ini dibubarkan karena tidak ada izin,” kata AKP Kiki Kurnia mengunakan mengapon. Karena itu, Kiki yang memimpin ratusan polisi itu mengajak pendemo untuk bubar sebelum terjadi hal-hal di luar dugaan.
“Kalau dipaksakan, maka akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, adik-adik tangung resiko sendiri,” tutur Kiki lagi dalam mobil patroli. Akhirnya, Bucthtar Tabuni memutuskan untuk mengarakan rakyat yang demo jalan sendiri menuju Kantor DPRP Papua menggunakan taxi dan motor.
“Saya telah komunikasi dengan teman-teman di DPRP. Pihak DPRP izinkan kami sampaikan aspirasi. Karena itu, kalau mau ke sana, jalan sendiri-sendiri menggunakan motor dan taxi,” tuturnya.
Sebelum ke kantor DPRP, Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua PNWP) ini, menyampaikan komentarnya atas penghadangan itu. “Kami akan bubar bukan karena kehendak kami,” tuturnya lagi .
Menurut Bucthar, sikap dan model yang diterapkan polisi akan terus berlanjut. “Hari ini kami dibatasi, akan seperti ini terus. Ini model penjajahan,” nilainya. Lanjut dia, model penjajahan ini, mengandung nilai politik perjuangannya lebih. “Kami senang kalau bapak – bapak ada disini. Karena, ini kekuatan kami,” tegasnya.
Setelah mengatakan itu, Buchtar Tabuni lewat jalan depan perumahan dosen Uncen menuju pertigaan masuk perumnas III dalam dengan tujuan lanjut ke DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua). Polisi kerja dari belakang. Saat itu, terjadi insiden kecil.
“Polisi kejar Rombongan Bucthar menuju ke Arah Asrama Putra Uncen. Anak-anak KNPB tidak ada lagi yang mancul,”tutur Timoteus, warga Waena, yang saat itu berada di lokasi kejadian. Sampai berita ini, ditulis, polisi masih berjaga-jaga di sekitar Gapura Kampus Uncen II. (Jubi/Mawel)
Aparat Kepolisian sedang menyita peralatan aksi KNPB. Foto: HY.
Jayapura — Aparat kepolisian Polda Papua kembali menutup ruang demokrasi bagi rakyat Papua. Aksi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin langsung Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Senin (10/6/2013) di depan gapura Universitas Cenderawasih, Waena, Jayapura, Papua, dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap.
Kontributor www.majalahselangkah.com Hendrikus Yeimo, dari tempat kejadian di Jayapura, melaporkan, sebelum aksi dimulai, di Perumnas 3 Waena, polisi lebih dahulu memarkirkan tujuh kendaraan milik Polda Papua, 2 kendaraan lapis baja dan 5 truk Dalmas. Di terminal Expo Waena, aparat kepolisian menguasai tempat dan beberapa mama-mama penjual pinang terpaksa meninggalkan tempat yang menjadi pendapatan ekonomi bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Negosiasi antara massa aksi KNPB dan aparat kepolisian terjadi ketika aksi baru dimulai. Aparat meminta massa aksi bubarkan diri dengan alasan belum memiliki ijin dari pihak kepolisian. Sementara massa aksi beralasan, pemberitahuan aksi sudah disampaikan ke Polda Papua beberapa hari lalu. Hingga akhirnya terjadi suasana yang tidak kondusif dan polisi memukul mundur, bahkan mengejar massa aksi yang berlarian ke arah Asrama Rasunawa milik kampus Uncen. Peralatan aksi massa seperti sound system, genset dan lain-lain ditahan aparat kepolisian.
Di Sentani, penangkapan terhadap anggota KNPB terjadi di Sekretariat KNPB wilayah Sentani. Beberapa anggota KNPB yang ditangkap, Ogram Wanimbo, Agus Mabel, dan Timo Alua.
Aksi damai ini bertujuan untuk mendukung Papua didaftarkan menjadi anggota tetap Melanesia Spearhead Group (MSG) yang akan berlangsung 18 Juni 2013 di Kaledonia Baru, Noumea. Sekaligus untuk mendukung peresmian kantor Free West Papua di Port Moresby, ibu kota negara Papua Nugini.
Hingga berita ini ditulis, situasi sekitar gapura kampus Uncen masih tegang dan aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan ketat. Sementara aksi yang sama di Yogyakarta, Bandung, Solo, Makassar dan kota lain sedang berlangsung. (AE/HY/MS)
Papua Merdeka News 