Jelang 1 Desember Kodim Mimika Tingkatkan Kewaspadaan

HarianPapua.com – Pasukan Kodim 1710 Mimika meningkatkan kewaspadaan jelang tanggal 1 Desember yang diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Meningkatnya kewaspadaan yang dilakukan Kodim Mimika dikatakan Komandan Letkol Inf Windarto untuk mewaspadai munculnya potensi ancaman atau kekacauan yang bisa saja ditimbulkan oleh organisasi anti pembangunan tersebut.

“Kita tetap mengantisipasi dan mewaspadai itu. Bersama seluruh komponen kami akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ideologi negara kita,”

kata Windarto kepada Antara, Sabtu (12/11) kemarin.

Terkait adanya gelombang masyarakat yang masih tergabung bersama Organisasi Papua Merdeka, Windarto mengatakan di Timika masih sangat banyak warga yang bersebrangan dengan ideologi dan paham bangsa NKRI.

“Kemungkinan itu masih tetap ada. Kami mengajak agar mereka bergabung dengan kita untuk bersama-sama membangun rakyat Papua ke arah yang lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.

November 14, 2016 0

Dibungkus Bintang Kejora, Diantar Kerabat ke Peristirahatan Terakhir

Suasana pemakaman almarhum Onesimus Rumayom di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pasir Putih, Distrik Mankwari Timur, Sabtu (29/10). Prosesi pemakaman korban dikawal oleh aparat TNI AL dan AD. Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/10/dibungkus-bintang-kejora-diantar.html#ixzz4OdtWw1oa

MANOKWARI, — Onesimus Rumayom, korban penembakan Sanggeng Rabu (26/10) malam akhirnya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pasir Putih Manokwari, Sabtu (29/10) siang. Korban dimakamkam setelah disemayamkan di kediamanya jalan Serayu Sanggeng selama dua hari.

Jenazah diantar ke TPU dengan menggunakan mobil ambulance dan diiringi ratusan kerabat dan warga Sanggeng. Tampak dalam peti Jenazah Onesimus dibungkus Bendera Bintang Kejora. Tak satupun anggota kepolisian berpakaian dinas terlihat dalam mengawal proses pemakaman tersebut.

Dalam pantauan lapangan jenazah dibawa dari Jalan Serayu Sanggeng melewati jalan Yos Sudarso hingga jalan Merdeka menuju TPU hanya dikawal Aparat TNI Angkatan Laut (Lanal ) dan TNI Angkatan Darat (AD). Selain berjalan kaki massa juga menggunakan kendaraan roda dua dan bis serta kendaraan milik TNI AL dan Kodim 1703 Manokwari.

“Kami menolak segala bantuan dari kepolisian Polda Papua Barat (PB) dan Polres Manokwari, baik ucapan duka maupun bantuan finansial termasuk pengawalan jenazah ini sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir,” ujar Ruben Bonay, salah satu kerabat korban saat ditemui usai pemakaman.

Disebutnya, bahwa pihak kepolisian sebelumnya hendak memberikan bantuan, namun keluarga korban menolak, meskipun sudah diantar ke rumah duka. Bahkan Wakapolda, Kombes Pol Petrus Waine, yang hendak hadir dirumah duka dengan tujuan untuk meminta maaf kepada keluarga juga ditolak.
“Memang Wakapolda ingin hadir di rumah duka untuk menyampaikan permohonan maaf atas nama polisi namun kami tolak. Keluarga merasa saat ini masih dalam suasana duka dan hal ini terjadi akibat tindakan represif dari kepolisian,” ujar Ruben.

Menurut penuturan Ruben, korban Onesimus ditembak di bagian paha sebelah kanan, pada saat itu korban berada di kerumunan bentrok. Saat itu korban melerai warga yang sementara bentrok. Namun tepat di depan toko Mawar Sanggeng, korban diketahui terkena tembakan hingga akhirnya dilarikan ke RS Angkatan Laut guna mendapatkan pertolongan medis. Meski demikian, nyawanya tidak tertolong akibat pendarahan yang dialaminya.

“Ini menjadi pelajaran berharga bagi pihak kepolisian dalam menangani bentrok. Polisi harusnya mengedepankan tindakan persuasif apalagi mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tekannya. (MAR)

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/10/dibungkus-bintang-kejora-diantar.html#ixzz4OdtHVFdV

October 31, 2016 0

Legislator sebut Polda ijinkan keluarga temui terduga anggota OPM

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengijinkan pihak keluarga menemui Jemmy Magai Yogi, Damianus Magai Yogi dan Aloisus Kayame, empat warga Paniai yang ditangkap bersama Jona Wenda beberapa pekan lalu oleh Tim Khusus Polda Papua.

Keempat orang ini ditangkap lantaran diduga sebagai anggota OPM wilayah Paniai dan disebut-sebut polisi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, kini keempatnya sedang dalam penyelidikan Polda. Namun keluarga ingin bertemu tiga terduga asal Paniai dan mendengar penjelasan kepolisian secara langsung apa penyebab ketiganya ditangkap.

“Saya sudah tanyakan ke Kapolda bagaimana kalau keluarga ke Polda agar mendapat penjelasan. Kapolda mengijinkan dan menyarankan bertemu bertemu Direktur Reserse dan Kriminal. Kapolda mengijinkan pihak keluarga bertemu jika memang ingin,”

kata Kadepa ketika dihubungi Jubi, Rabu (26/10/2016).

Ia mengingatkan agar kepolisian bekerja profesional dalam menangani dugaan terhadap empat orang itu. Katanya, ia tak mengintervensi kepolisian, namun Kadepa menilai, mereka ini hanya warga sipil yang diduga terlibat dalam kelompok bersenjata, terutama tiga warga Paniai.

“Kalaupun mungkin benar mereka terlibat dalam kelompok tertentu seperti yang disangkakan kepolisian, saya pikir tak perlu ditangani serius karena mereka ini tidak berbahaya. Kalau mereka disebut DPO, DPO dalam kasus apa? Jika disebut berbahaya, berbahaya karena apa? Jadi kalau mau diproses hukum, proses hukum dengan benar,”

ucapnya.

Menurutnya, Jemmy Magai Yogi, Damianus Magai Yogi dan Aloisus Kayame mendapat pendampingan hukum dari pengacara HAM, Gustaf Kawer. Sementara Jona Wenda mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.

“Saya konfirmasi ke Gustaf Kawer dan beliau membenarkan melakukan pendampingan hukum kepada tiga warga Paniai. Kalau Jona Wenda oleh LBH. Saya menghargai keterbukaan Kapolda Papua dalam komunikasi dengan kami di DPR Papua. Beliau merespon baik,”

katanya.

Jemmy Magai Yogi ditangkap Timsus Polda Papua, Selasa, (11/10/2016). Damianus Magai Yogi dan Aloisus Kayame serta Jona Wenda ditangkap, Kamis (13/10/2016).

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, keempatnya ditangkap di lokasi berbeda di Kota Jayapura. Jemi Magai Yogi, ditangkap di Perumnas IV, Blok D, Nomor 27 Padang Bulan, Kota Jayapura. Tiga orang lainnya, Demianus Magai Yogi, Jona Wenda dan Aloysius Kayame ditangkap di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura ketika hendak berangkat ke Timika.

“Keempatnya cukup kooperatif. Kami tetap melakukan proses hukum. Saya sudah himbau agar ajak saudara-saudara yang lain dengan kesadaran turun dan tentu akan diamankan dengan baik tidak akan diproses hukum,” kata Kapolda Waterpauw. (*)

October 27, 2016 0

Anggota TNI Terluka Diserang Kelompok OPM di Puncak Jaya, Papua

Minggu 23 Oct 2016, 11:02 WIB, Wilpret Siagian – detikNews

Jayapura – TNI dari Satuan Taipur mengalami kontak tembak dengan kelompok TPN/OPM kelompok Philia, di Gurage, Puncak Jaya, Papua. Akibatnya, satu anggota TNI mengalami luka tembak di tangan dan kaki.

Kontak tembak terjadi Sabtu (22/10/2016) sekitar pukul 15.00 WIT saat anggota TNI sedang melakukan penjalanan dari kampung Yagonik, Distrik Gurage menuju Gurage, Puncak Jaya, Papua.

Dandim 1714 Puncak Jaya, Letkol Inf Hendriatno saat di hubungi detikcom, membenarkan adanya kontak tembak tersebut yang mengakibatkan salah seorang anggota TNI mengalami luka tembak.

“Ya, benar kejadian itu pada Sabtu sore saat anggota berada di kampung Yagonik, langsung diserang dari atas gunung mengakibatkan satu anggota mengalami luka tembak,” ujar Letkol Hendriatno, Minggu (23/10/2016).

Hendriatno menjelaskan kontak tembak itu berawal saat personel tim 1 yang dipimpin Kapten Wirahady bersama Letda Tegar Aji (Maleo) dan Letda Zaenudin (Taipur) melaksanakan perjalanan ke titik kumpul.

Kemudian pukul 15.00 WIT personel dari tim 2 dipimpin Lettu Inf. Wahyu (Taipur) dan Lettu Inf Agung (Dantimsus 1 Maleo) melaksanakan konsolidasi ke titik kumpul melalui Sabuk Biru, saat itulah terdengar tembakan dari atas gunung. Kemudian anggota melakukan tembakan balasan.

“Pada saat kontak tembak tersebut, anggota personel tim 2 atas nama Pratu Yani terkena tembakan di bagian tangan kiri dan kaki sebelah kanan,” katanya.

“Kondisi Pratu Yani mengalami pendarahan dan langsung dievakusi (tandu) menuju Pos Gurage, dan saat ini kondisinya sudah membaik,” tambah Letkol Hendriatno.
(miq/miq)

October 24, 2016 0

Genosida Papua: Tantangan Berat Bagi Diplomasi NKRI

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM – Upaya Indonesia untuk meredam internasionalisasi masalah Papua, tampaknya semakin hari semakin menemukan tantangan berat. Setelah tujuh negara Pasifik belum lama ini mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), berbagai jalur lain untuk mengangkat isu itu bermunculan.

Tak lagi hanya lewat jalur diplomasi formal, kini lewat saluran diplomasi lain, termasuk diplomasi budaya, upaya untuk melakukan internasionalisasi isu Papua seakan tak terbendung.

Yang terbaru adalah munculnya sosok Sabine Jamieson, yang profilnya ditampilkan oleh sebuah media online komunitas Yahudi Australia, Australia Jewish News, Selasa (18/10). Jamieson adalah seorang model rupawan berdarah Yahudi berusia 18 tahun. Tetapi bukan hanya wajah rupawannya yang bisa menarik perhatian. Cita-citanya yang unik dan lebih dari sekadar memperagakan pakaian, perlu dicermati.

Ketika diwawancarai dalam audisi menjadi Australia’s Next Top Model, dengan gamblang ia mengatakan bahwa ia tidak ingin sekadar menjadi model. Dia ingin mendedikasikan karier modelnya untuk menyuarakan permasalahan Papua ke dunia internasional.

Sebagaimana dilaporkan oleh jewishnews.net.au, Jamieson mengatakan ketimbang sekadar berwajah rupawan, ia berharap karier modelnya dapat menjadi platform baginya untuk berbicara tentang isu-isu sosial, “terutama genosida di Papua (Barat) dan krisis pengungsi Australia.”

Jamieson tidak sekadar membual dalam soal ini. Ia sudah melakukannya. Menurut Jamieson, dia dan adik kembarnya saat ini tengah terlibat dalam penggalangan dana untuk masyarakat Papua (Barat) melalui produksi T-shirt. Produk itu mereka jual dan hasilnya disumbangkan kepada gerakan pembebasan Papua lewat wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Ketika Anda menjadi model, Anda memiliki banyak kekuasaan dengan media dan kekuatan untuk menempatkan sorotan pada berbagai isu yang berbeda,” kata Jamieson, sebagaimana dikutip oleh Jewish News.

Ia mengatakan saat ini belum banyak sorotan yang diarahkan kepada isu Papua. “Masyarakat internasional menutup mata. Kita memiliki kekuatan teknologi untuk menunjukkan apa yang terjadi di sana, sehingga benar-benar penting bahwa kita melakukan itu,” kata dia.

Di bagian lain pendapatnya, mengenai krisis pengungsi saat ini ia berkisah tentang kakeknya. “Kakek saya dan keluarganya adalah pengungsi setelah perang. Sekarang ada masalah imigran. Sejarah telah berulang. Keluarga saya meraih kesuksesan (sebagai imigran) karena mereka dibantu oleh masyarakat Australia, dan saya akan senang bila dapat melakukan hal yang sama kepada orang-orang (imigran) di generasi ini. ”

Menangi Australia’s Next Top Model

Pada tahun 2014, Jamieson masih tinggal bersama keluarga dan saudara kembarnya, Nakisha, di Byron Bay, Australia, ketika mimpinya untuk bekerja terwujud. Ia bekerja di majalah Real Living.

Bekerja di majalah itu ternyata membuka matanya terhadap industri fesyen. Dari sana pula ia jatuh cinta pada dunia itu.

Lalu pengalaman itu menginspirasinya pindah ke Sydney dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, Sandra dan Yoram Gross. Almarhum Yoram terkenal dengan produksi dan animasi Blinky Bill. Ia adalah korban Holocaust yang tiba di Australia dari Polandia setelah perang.

Kedatangan Jamieson ke Sydney menggembirakan Yoram. Yoram pun memperkenalkan cucunya kepada komunitas Yahudi setempat dan dilanjutkan dengan kecintaanya kepada industri hiburan.

“Semuanya tampak sangat menarik pada saat itu,” kenang Jamieson. “Pindah ke Sydney, tinggal bersama kakek yang memanjakan saya,” kata dia.

Namun duka kemudian datang. Pada tanggal 20 September 2015, Yoram meninggal. “Keluarga saya semua datang ke Sydney untuk pemakaman dan mereka semua berkabung,” Jamieson mengenang.

Lalu ia memutuskan akan pulang ke kampung halamannya, ketika sebuah momen yang menentukan hidupnya terjadi. “Saya siap untuk terbang kembali ke Byron Bay dengan mereka ketika saya melihat sebuah iklan untuk musim ke-10 program televisi Australia’s Next Top Model. Dan saya punya perasaan bahwa saya harus ikut. Saya merasa ‘saya harus melakukan itu’. Saya mengatakan kepada rumah produksi, bahwa saya hanya punya waktu satu setengah- jam, karena saya harus mengejar pesawat.”

Jamieson, siswa kelas 11 di Emanuel School saat itu, mengatakan bahwa dia tidak punya harapan akan lolos audisi. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia menerima email yang memberitahukan bahwa dia telah lolos, dan benar-benar menjadi peserta Australia’s Next Top Model.

Kemenangan itu, menurutnya, memberi kesempatan baginya mengenang dan berterimakasih kepada kakeknya yang telah memperkenalkannya kepada industri hiburan.

Pada 20 September lalu, tepat setahun setelah kakeknya berpulang, episode pertama Australia’s Next Top Model disiarkan di Fox8. Jamieson menontonnya bersama neneknya.

October 22, 2016 0

Samoa mo Samoa, mo West Papua. Why?

By Malia Patea-Taylor – October 22, 2016 3:28 PM , http://www.samoaplanet.com/

Samoa mo Samoa! West Papua! Why?

Samoa is no stranger to resistance. As most of us know, the Mau movement was and still is significantly a powerful Samoa, stating and standing in her rightful place of self-determination. The resistance not only released the colonial power grip – it showed that independence is achievable through unity and solidarity of Ā’iga and Nu’u, in Samoa, in the Pacific.

I ask that today we unite in solidarity with our Pacific Ocean Ā’iga, West Papua. I ask that Samoa respond in support for her independence and freedom. I ask this because West Papua is under genocide attack. This means that as you read this, her people are being tortured and killed, women and children are raped, villages are burnt to the ground and survivors are forcibly removed and displaced from their lands to undergo a military enforced operation of language and cultural assimilation. West Papua’s perpetrator is the Government of Indonesia and her business partners, the USA, Australia and the U.K

Why are they doing this? Because West Papua is a land and ocean rich resource in gold and minerals, the government of Indonesia does NOT want you to know of their genocide attack on the people so they can access the gold and minerals. They want power and control over the people so they can continue to take their land to fulfill the business contracts they have with their business partners. The Indonesian military is in all ways, the insurance security for these contracts. On a daily basis they violently remove the voice and action of independence from the people of West Papua. They don’t want us to see the pictures, and the stories of their brutality. What is happening in West Papua has been labeled the ‘forgotten war – Unwanted people.’ We know the story now because of the brave people who have escaped, so that you and I can assist them to bring these crimes against them to account. These brave men and women know that they may never enter back into their homeland while Indonesia is still in power. Their sacrifice means they may never see or hear from their ā’iga again.

So why should Samoa support? Because we know and understand first hand the struggle for independence is real and it is painful, but that also that it is absolutely achievable. We know it is West Papua today, it could be us again tomorrow, we would want the world around us to unify and help us. We know that we cannot turn a blind eye to this kind of evil. We know we have the power to resist this together as Pacific nations.

We need to continue finding out more about the West Papua struggle. We need to share the story of West Papua with our ā’iga, village, nu’u, church. Tell the Government of Samoa to support West Papua resistance, by officiating our solidarity with them (Vanuatu and other smaller island nations have already done so). We need to be vocal and seen supporters of ‘PAPUA MERDEKA’ (Free West Papua) Talk and Share! The more we share and reveal, the more pressure on Indonesia and their partners. The links below provide more information about the struggle. Stay informed. Know that when you do any of the above and more, you are actively resisting the genocide attack on West Papua people. Know that you are actively helping the people of West Papua to one day soon, become free of oppression, free of violence and be restored their rightful place as indigenous peoples of their lands. Know that as a Samoan you stand with West Papua mo West Papua!

Tulou lava

October 22, 2016 0

Gen. Wenda: West Papua is Ready to Function as a Postmodern Nation-State

Following the signing of West Papua Revolution Constitution by the West Papua National Parliament in September 2016, Gen. TRWP Mathias Wenda urges United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) to follow it up according to the order of the constitution that says,

“ULMWP shall form a Transitional Government or Revolutionary Government or Provisional Government of West Papua within 90 days after the constitution takes into force”.

It is important for all Melanesian leaders and tribal elders to understand, that I myself as an elder, would like to invite all Melanesian elders to pray for us in West Papua so that ULMWP has the ability and bravery to declare a “West Papua Provisional Government” not long from now. This is important in order for us Melanesian leaders and for the ULMWP to have a stronger position within international law in our South Pacific Region.

By declaring our West Papua Revolutionary Constitution (WPRC) on 13 September 2016, on the day we celebrated the 9th anniversary of UN Declarations on Indigenous Populations that was passed by the UNGA on the 61-session dated 13 September 2007. The UN Declaration on Indigenous Populations, particularly on Article 3. clearly stipulates

Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

All UN Documents and primarily UN Charter clearly guarantees the rights of all human society in the world, individuals and groups to determine their/our future. And what we Melanesians are doing now in West Papua is just in accordance to these principles, in order to implement the basic values of the United Nations and to appreciate our human civilization that have rejected any forms of slavery and colonization with any reason.

West Papuans are fighting against Indonesian colonialism not because we hate the Malay – Indos.

What we are doing is to respect the values and principles of the UN and to end manipulation and lies that have been colonizing and suppressing, terrorizing and obliterating Melanesian peoples all the way from Fiji to Sorong.

West Papua was invaded militarily beginning from the December 19th, 1961’s Triple Command of Indonesian President. The Western World was not interested in taking risk of Communism expanding to South Pacific region after failure to defeat communist influence in South East Asia, particularly Vietnam and Indonesia.

We human beings in this planet have said “Good Bye” to Communism. The threat from Russia is no longer to do with communism anymore. The eastern block is now already part of our human history. And yet, the impacts of the Cold War Era is still disturbing and deadly to Melanesians in West Papua, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji and Kanaky. Papua New Guinea and Fiji have been reluctant lately, to acknowledge us West Papuans as one race, wan solwara, wan graun and wantok, not based on their choice, but they are presented day and night, back and forth, by forces and threats from outside Melanesia, pressuring them to accept whatever happened in the past and its consequences, however insulting and deadly it is to our race as human beings.

Only until June 26, 2015 that we all Melanesians have declared our dignity and integrity as human race on this planet, on the South Pacific Region, that Melanesians are all united as one race and one family under our house called MSG. We indeed acknowledged the reality of God’s creation that we are created as Melanesians, not as Indonesians. What we are doing is God’s will, based on the laws and principles of God from creation. West Papuans are not Indonesians, we are Melanesians, and this is according to what God has created. Let us agree with God and work towards social-engineering projects being actively and massively, with a lot of resources being executed in West Papua since 1961.

Right now, since 13 September 2016, West Papuans now already have a Constitution that will guide us towards a free and independent West Papua. We invite all Melanesian leaders to understand and cooperate, in order to promote a United Melanesia that is based upon the Values and Norms, Customs and Traditions of Melanesian peoples that we inherited from our ancestors.

This very Provisional Constitution of West Papua clearly states that the citizens of West Papua Nation-State are (1) spiritual beings, (2) plants, (3) animals, (4) matter and human beings who live and share the Western half of the Isle of New Guinea. This constitution is based upon Melanesian values and philosophy, that acknowledges the existence and rights of all communities of beings, including human beings, regard all communities of beings as part of our life, see the forests as our homes, see the animals as our fellow beings, see the spirits of the living and of our ancestors nurtures our lives, honour and worship God in His Spirit, and respect and protect the rights of matters like rivers, gold, timber, soil as fellow beings that should be respected and treated accordingly.

This very Provisional Constitution of West Papua also states that the National or Official Language of West Papua nation-state is Tok-Pisin and the National Currency is Kina West Papua.

We are standing based on our Melanesian norms, values and philosophy, and following our Melanesian brothers and sisters today who already have their independent nation-states. We are going to have our National Government soon, because we already have our National Parliament and Our National Law in place.

As the Commander in Chief of West Papua Revolutionary Army (WPRA) and as the Elder of my own Lani Triba, I would like to invited the Rt. Hon. Prime Minister of Papua New Guinea, Rt. Hon. Prime Minister of Solomon Islands, Rt. Hon. Prime Minister of Vanuatu, Rt. Hon. Prime Minister of Fiji, Rt. Hon. Leader of FLNKS, and Leaders of ULMWP that

We fully trust and rely on you all, and look forward to what the future brings from your kind wisdom and leadership in liberating our occupied land by Melayo – Indonesians;
We look forward to sit and stand-up, talk and work together hand-in-hand to fully liberate West Papua from colonialism.
West Papua is the westernmost part of Melanesia, and without West Papua, our own entity as a human race is not complete and we are socially and culturally paralyzed. West Papua independence is per-requisite towards a stable, peaceful, prosperous and powerful Melanesia. Those who against West Papua independence are the ones who want to colonize, manipulate and exploit our Melanesian race and our resources, of course for their own sake not for us Melanesians.

West Papua is our hope for our future. We are looking forward to establish a post-modern nation-state that is based fully on our Melanesian wisdom, based on our Melanesian norms and values, and our system of governance.

We are ready to step into running West Papua Government that will coordinate and organise our movement towards full independence and sovereignty.

Please receive our warmest greetings and salute, from the jungles o New Guinea.

Issued at: The Central Defense Headquarters of the West Papua Revolutionary Army

On date: 10 October 2016

———————————————————–

Commander in Chief of WPRA

Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP:A.001076

October 20, 2016 0

KNPB : Permintaan rakyat Papua adalah referendum

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pihaknya bersama rakyat di tanah Papua tidak membutuhkan pembangunan dan kesejahteraan, yang diminta rakyat Papua selama ini adalah referendum bagi Papua.

Hal itu dikatakan Sekretaris KNBP Pusat, Ones Suhuniap. Ia meminta agar rakyat Papua jangan pernah berharap kepada Pemerintah Indonesia untuk sebuah perubahan di negeri Cenderwasih ini.

“Presiden kolonial Joko Widodo datang ke Papua hanya untuk memuluskan praktek kolonialisme di tanah Papua. Rakyat Papua tidak minta uang dan tidak butuh pembangunan,” kata Ones Suhuniap kepada Jubi di Jayapura, Senin, (17/10/2016).

Dikatakan Ones, Presiden Jokowi tidak akan pernah mensejahterakan rakyat Papua. Kedatangannya di Papua beberapa kali hanya sebagai bentuk pencitraan nama baik Indonesia di mata internasional.

Lanjutnya, Jokowi sesungguhnya merupakan pembunuh berdarah dingin sama seperti dengan pendahulunya. Oleh karena itu, diminta agar segera hentikan semua janji palsu terhadap rakyat Papua.

“Permintaan rakyat Papua adalah pengakuan hak politik dan memberikan ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri Self Determination (Referendum ) yang demokratis. Masa depan bangsa Papua adil makmur dengan kebebasan abadi itu ada di dalam Papua yang merdeka,” jelasnya.

Berkaitan dengan persoalan di Papua, Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk hati-hati dalam menggunakan cara-cara kekerasan di Papua karena bisa meningkatkan aksi separatisme dan memperluas perlawanan bersenjata.

Dia mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di sana.

“Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama, Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada,” kata Horta baru-baru ini.

Untuk mengentaskan masalah di Papua, kata Jose, bukan perkara mudah dan sederhana. Menurutnya, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.

Untuk itu, lanjutnya, harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal. Selain itu, pembangunan Papua juga tidak boleh merusak lingkungan dan budaya.. (*)

October 18, 2016 0

Gereja Katolik PNG Harap MSG Sahkan ULMWP Anggota Penuh

Uskup Agung Gereja Katolik Port Moresby, John Ribat (kiri) (Foto: cti.ac.pg)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Berbeda dengan sikap pemerintahnya yang memberi sinyal tidak mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), Gereja Katolik Papua Nugini (PNG) justru menyerukan dukungan.

Uskup Agung Gereja Katolik PNG, Sir John Ribat, mengatakan ULMWP harus diizinkan menjadi anggota penuh sebagai perwakilan penduduk asli Papua.

Ia menyerukan agar pemimpin MSG bersungguh-sungguh mempertimbangkan permohonan ULMWP.

Dia mengatakan masalah hak asasi manusia di Papua perlu dibahas dalam kerangka MSG. Ia mengatakan Indonesia juga harus terlibat dalam MSG, sebagai observer atau pengamat.

ULMWP adalah sebuah wadah bagi kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang memiliki aspirasi untuk menentukan nasib sendiri dan pelurusan sejarah Papua.

Mereka saat ini berstatus sebagai pengamat di MSG, yakni sub regional Pasifik Selatan yang beranggotakan Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, Papua Nugini dan FLKNS.

Indonesia di MSG berstatus sebagai associate member.

Mantan PM PNG Juga Sampaikan Dukungan

Sementara itu, mantan PM PNG, Michael Somare, juga menyerukan agar MSG memenuhi permintaan ULMWP menjadi anggota penuh.

Michael Somare yang juga pendiri MSG, mengemukakan MSG akan lebih kuat dengan memasukkan Papua, dan karena itu ia meminta agar pemimpin MSG menyetujui ULMWP menjadi anggota penuh.

Editor : Eben E. Siadari

October 17, 2016 0

Stand on West Papua, NC unchanged: PM Salwai

Port Vila – DailyPost – Vanuatu Prime Minister has reiterated the government and the country’s stand for the independence of West Papua and New Caledonia, as unchanged.

Prime Minister Salwai, made the statement Tuesday afternoon when he officiated at the opening of a Kanaky-West Papua Exhibition at the National Cultural Centre in Port Vila.

He said despite Vanuatu being supportive of the New Caledonia Government, and that of French Polynesia for them to become members of the Pacific Islands Forum, this does not change the stand of Vanuatu and the people of Vanuatu which remains strong and unchanged for West Papua and New Caledonia and French Polynesia towards self-governing.

The Vanuatu Prime Minister went further to stressed that the exhibition is a self-evidence of the desire for the Melanesian people of Kanaky, West Papua to run their life and freedom

He said emphasized that Vanuatu continues to support their struggle for freedom of the two Melanesian neighbours at regional and international level. Prime Minister Salwai pointed out that the recent call by Vanuatu in support for their freedom was at the United Nations Meeting in New York.

He assured the people of West Papua who organized the exhibition that Vanuatu’s position in support of West Papua becoming member of the Melanesian Spearhead Group (MSG) remain unchanged.

Prime Minister Salwai, said the MSG Meeting that was supposed to have taken place in Port Vila week before last, will now take place in December of this year, to address the application of West Papua to become member of the Melanesian Spearhead Group, MSG.

ligo@dailypost.vu

October 14, 2016 0