MSG Tolak ULMWP, Luhut: Ini Salah Satu Kemenangan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi penolakan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh forum Melanesia Spearheaded Group (MSG).

Menurut Luhut, Indonesia berhasil meyakinkan MSG untuk tak menerima organisasi separatis Papua Barat itu sebagai anggota. “Posisi Indonesia di MSG sangat baik. Itu hasil kerja keras tim yang dilakukan secara holistik,” ujar Luhut di kantornya, Kamis, 14 Juli 2016.

Luhut mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh MSG, yang merupakan organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia. Indonesia belum terikat penuh dengan MSG dan baru menjadi associate member sejak 2015. Sebelumnya, Indonesia hanya terlibat sebagai observer.

“Ini salah satu kemenangan Indonesia. Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh, segera setelah tim dari Kementerian Luar Negeri kembali ke Tanah Air,” tutur Luhut.

Tim Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Desra Percaya, baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam pertemuan tersebut, ULMWP ditolak oleh MSG.

Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi mengatakan keputusan MSG menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi. Menurut dia, sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk memakmurkan Papua Barat. “Papua adalah milik Indonesia dan akan menjadi bagian dari kita selamanya,” ujar Retno di depan kantor Luhut, Kamis, 14 Juli 2016.

Kementerian Luar Negeri sempat mengeluarkan pernyataan tertulis terkait dengan penolakan ULMWP.
“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” tutur Desra dalam rilis yang dikeluarkan Kemenlu.

Dia menyebut delegasi Indonesia didukung partisipasi dan lobi intensif dari perwakilan lima provinsi di Indonesia yang bercorak budaya Melanesia, yakni dari Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP.

YOHANES PASKALIS

Kelompok Gerakan Separatis Papua Ditolak Jadi Anggota MSG

TEMPO.CO, Honiara – Harapan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) pupus. Permintaan gerakan separatis Papua itu ditolak dalam KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016.

Padahal, sebelumnya, ULMWP yakin akan diterima sebagai anggota penuh, sebuah pengakuan terhadap eksistensi dan dukungan bagi kemerdekaan Papua.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang hadir dalam KTT sebagai Ketua Delegasi RI.

Dalam rilis yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP. Delegasi yang hadir antara lain perwakilan lima provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

KTT juga sepakat membahas pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Salah satu kesepakatannya berupa pedoman keanggotaan yang dibuat dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi terhadap urusan negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Dalam konferensi tersebut, Desra menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata serta dialog konstruktif guna mencapai tujuan bersama.

Desra juga mengundang semua anggota MSG berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum pada 8-9 Desember 2016.

Saat KTT, dilantik Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru, Duta Besar Amena Yauvoli asal Fiji. Selain itu, dibahas upaya penyelesaian masalah finansial yang dihadapi MSG.

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan peningkatan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai observer. Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif menjadi anggota penuh.

NATALIA SANTI

Demo Damai Dukung ULMWP ke MSG Pindah Ke Anjungan Expo Waena

JAYAPURA –Jubi –  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan dukungan sepenuhnya Perwakilan Papua Barat United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk masuk menjadi anggota tetap Melanesian Spreadhead Group (MSG) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 14-16 Juli 2016 di Honiara, ibukota Kepulauan Salomon.

“Kami tak mengharap dan menjanjikan kepada rakyat bahwa ULMWP diterima menjadi anggota tetap MSG sekaligus proses menuju Papua Merdeka. Tapi ini semua adalah suatu kemajuan politik atau spirit menuju pembebasan bangsa Papua Barat,” tegas Koordinator Lapangan Umum KNPB Bazoka Logo disela-sela aksi demo damai di Anjungan Expo Waena, Kota Jayapura, Rabu (13/7).

Dikatakan, pihaknya memastikan pengakuan terhadap status politik Papua Barat dan perjuangan menuju negara merdeka dan berdaulat tak hanya diakui Indonesia, tapi juga telah diakui dunia internasional, antara lain negara-negara yang tergabung didalam MSG, seperti Indonesia, Papua New Guinea (PNG), Fiji, Salomon Island, Vanuatu.

Terkait aksi demo damai mendukung ULMWP ke MSG yang semula diagendakan berlangsung di Lapangan Trikora, Abepura pada tanggal 13-14 Juli 2015, menurut Bazoka, pihak KNPB dan pihak Polresta Jayapura sehari sebelumnya telah menyepakati akisi demo damai tak dilakukan di Lapangan Trikora, tapi di Anjungan Axpo Waena.

Pantuan Bintang Papua di Anjungan Expo, Waena, aksi demo damai berupa peragaan seni budaya Melanesia, pegelaran musik dan prosesi bakar batu. Sementara aparat keamanan tengah berjaga-jaga di seputaran Anjungan Expo, Waena. (mdc/aj)

ULMWP : West Papua Bergerak Maju dari Advokasi Menuju Sebuah Negara

Sekjen ULMWP Octovianus Mote
Sekjen ULMWP Octovianus Mote, Juru Bicara ULMWP (Benny Wenda) dan anggota ULMWP Rex Rumakiek saat upacara penerimaan delegasi ULMWP oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pasifik untuk West Papua – Jubi/Victor Mambor

Honiara, Jubi – Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan.

“Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” kata Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, Rabu (13/7/2016).

Bangsa Papua, sebagai bangsa yang besar dan memiliki tanah yang besar harus mempersiapkan diri untuk membantu rakyat Melanesia dan Pasifik yang hidup di pulau-pulau kecil yang mungkin saja akan menghadapi masalah dengan dampak perubahan iklim.

“Bangsa Papua harus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi, pembangunan kapasitas pekerja medis, dokter hingga upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Mote.

Menurutnya, saat ini bangsa dan rakyat Papua memiliki kapasitas untuk membantu bangsa dan rakyat Pasifik dan Melanesia.

Terpisah, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda berharap ULMWP mendapatkan status anggota penuh di Melanesia Spearhead Groups (MSG).

“Kami optimis. Saat ini dukungan dari bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik sangat kuat. Ini memberikan harapan besar bagi kami untuk menjadi sebuah negara bebas,” kata Wenda.

Ia menambahkan, perjuangan saat ini bukan untuk dirinya atau para pejuang Papua Merdeka, namun untuk masa depan bangsa dan rakyat Papua.

“Perjuangan ini, perjuangan bangsa dan rakyat Papua agar bisa bebas dari penindasan Indonesia,” kata Wenda.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manaseh Sogavare, kepada wartawan usai pertemuan Pacific Islands Development Forum (PIDF) menggambarkan perjuangan bangsa dan rakyat Papua sebagai perjuangan yang menarik perhatian bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik.

“Kesadaran bangsa Papua Barat sebagai bagian dari Melanesia dan Pasifik serta kesadaran untuk membantu bangsa-bangsa Pasifik yang menghadapi ancaman perubahan iklim adalah langkah positif karena menunjukkan kepada Indonesia bahwa Bangsa Papua sangat serius dalam memandang dirinya dan siap dalam mengelola kekeyaan sumberdaya alamnya,”

jelas Sogavare.

Sogavare menambahkan, MSG Summit akan membahas aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG agar bangsa Papua Barat bisa menyelesaikan masalah dengan Indonesia, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terus menerus di Papua.

“Kepedulian masyarakat internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua juga ditunjukkan oleh Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Fiji dan Vanuatu baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya. Saat ini masalah Papua mendapatkan momentumnya,”

kata Sogavare. (*)

Jelang Putusan ULMWP, KNPB Besok Gelar Aksi Serentak

Selasa, 12/07/2016 22:13 WIB

KBR, Jakarta- Sejumlah kelompok di Papua Rabu ini akan menggelar aksi besar-besaran di sejumlah kota di Papua. Aksi ini mendukung Gerakan Pembebasan Papua Barat  ULMWP diterima jadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap, mengatakan akan tetap beraksi meski menghadapi ancaman pembubaran dari Kepolisian. Kata dia, aksi ini akan digelar di antaranya di Manokwari, Jayapura, Timika, dan Yahukimo.

“Aksinya bermacam-macam. Ada yang berbentuk demo turun ke jalan, ada yang panggung terbuka, ada yang pawai, ada yang berbentuk ibadah atau syukuran,” ungkap Ones kepada KBR, Selasa (12/7/2016) malam.

Ones   optimistis ULMWP jadi anggota tetap di MSG. Sebab, mereka telah memenuhi persyaratan, yakni membentuk wadah persatuan seperti ULMWP dan menjadi anggota observer MSG selama setahun terakhir. Selain itu, kata dia, MSG akan berpihak pada Papua karena mereka merupakan saudara satu bangsa Melanesia.

Menanggapi aksi besar-besaran itu  Juru Bicara Polda Papua Patrige Renwarin menegaskan pendemo yang mendukung ULMWP,  tidak diizinkan untuk melakukan aksinya.

“Mereka tidak diizinkan, mereka tidak diberikan surat tanda terima pemberitahuan. Kita juga menjawab surat mereka dengan surat untuk menjelaskan, yang isinya surat penolakan itu, isinya bahwa harus mereka lengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah diamanatkan UU no 9 tahun 98, tentunya kan mereka tidak bisa lengkapi hal itu,” ungkap Patrige kepada KBR (12/7/2016).

Juru Bicara Polda Papua Patrige Renwarin melanjutkan, “pasti mereka akan melakukan kegiatan itu tapi belum tahu kegiatannya seperti apa. Kalau di dalam permohonan pemberitahuannya, mereka akan lakukan demo damai dan ibadah. Sudah disampaikan oleh Kapolres Jayapura Kota bahwa sebisa mungkin tidak laksanakan demo. Kalau toh laksanakan ibadah, tentunya pastinya kita akan amankan dan kita juga tidak akan lakukan tindakan-tindakan polisional.”

Patrige menambahkan, komunikasi telah dilakukan oleh Kapolres Jayapura Kota dengan pendemo. Menurutnya, jika ingin melakukan aksi, mereka perlu memenuhi syarat seperti mendaftarkan organisasinya secara resmi ke Kesbangpol terlebih dulu. Jika demo tetap dilakukan, maka kata Patrige, kepolisian akan melokalisir pergerakan massa seperti yang juga telah dilakukannya selama ini.

“Selama ini kita tidak lakukan penangkapan tapi kita ajak mereka baik-baik. Dan mereka mau, mereka menuruti di bawa ke Polres ataupun tempat-tempat lain yang memang tidak mengganggu aktivitas itu yang istilahnya kita pakai istilah dilokalisir. (tidak ditahan?) Tidak pernah ditahan, kecuali mereka melakukan aksi anarkis merusak mobil angkutan yang lewat, kendaraan orang dibakar atau dilemparin, seperti itukan, pasti pidana,” katanya.

Optimistis

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan optimistis ULMWP tidak bakal menjadi anggota penuh dalam KTT Khusus Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung 14-15 Juli di Kepulauan Solomon. Ia beralasan, ULMWP bukan sebuah negara, sehingga memberinya keanggotaan penuh sama dengan melanggar perjanjian pendirian MSG.

Luhut menyatakan, pemerintah melobi anggota MSG untuk menggagalkan upaya ULMWP.

“(Kalau ULMWP diterima?) Ya nggak lah, kan dia bukan negara, kan sudah ada keputusan sebelumnya, yang boleh kan harus negara. (Jadi optimistis?) Ya kita harus hidup optimis. (Pemerintah lakukan lobi?) Semua ada lobi, masak hidup nggak ada lobi, harus ada pendekatan,” kata Luhut di Kemenkopolhukam, Selasa (12/7/2016).

Luhut menambahkan, saat ini perwakilan pemerintah dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenkopolhukam telah berada di Kepulauan Solomon untuk mengikuti agenda tersebut. Kata dia, pemerintah mengharapkan bisa diterima menjadi anggota penuh.

“Itu (jadi anggota penuh-red) yang kita harapkan. Tim lagi di sana, kemlu dengan deputi I di sini, ya kita lihat saja,” ujar dia. 

Melanesian Spearhead Group (MSG) menggelar KTT Khusus Rabu ini di Solomon Island. Salah satu agendanya adalah penetapan keanggotaan ULMWP. Jika ULMWP jadi anggota tetap MSG, maka lima anggota MSG bisa membahas isu Papua hingga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. MSG beranggotakan negara Melanesia di Pasifik yakni Fiji, Papua Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. 


Editor: Rony Sitanggang

Delegasi ULMWP Tiba di Kepulauan Solomon Jelang KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 17:01 WIB | Sabtu, 09 Juli 2016

HONIARA, SATUHARAPAN.COM – Anggota delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan tiba di Honiara, Kepulauan Solomon pada akhir pekan ini, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan dilaksanakan pada minggu depan.

Hal ini dibenarkan oleh Ben Didiomea, salah satu juru kampanye ULMWP di negara Kepulauan Solomon.

“Mereka tiba di Honiara dengan penerbangan terpisah,” kata Ben Didiomea sebagaimana dikutip solomonstarnews.com, hari Jumat (8/7).

KTT MSG awalnya dijadwalkan di Port Vila di Vanuatu pada awal Mei lalu, tapi kemudian dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini, menjelang akhir Juni.

Namun, kemudian ditunda lagi karena para pemimpin tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk bertemu selama pertemuan Asia Caribbean Pacific (ACP) di Port Moresby.

KTT MSG sekarang akan diadakan kembali bersamaan dengan Pacific Islands Development Forum (PIDF) yang juga dijadwalkan akan diselenggarakan di Honiara, minggu depan juga.

Solomonstarnews.com melaporkan akan ada rencana demonstrasi damai selama KTT MSG minggu depan yang dilaksanakan oleh para pendukung Papua Barat untuk mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia terhadap orang Papua.

Sebuah konser musik juga akan dipentaskan untuk mendukung perjuangan ULMWP untuk menentukan nasib sendiri dari Indonesia.

Jaminan dari Ketua MSG

Seperti diberitkan sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan peningkatan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh di MSG.

Hal itu disampaikan Sogavare ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, ibu kota negara Kepulauan Solomon, pada hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.

Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.

Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa “Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras.”

Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Indonesia Menolak

Di sisi lain, Indonesia dengan tegas menolak keinginan ULMWP dan menyebutnya sebagai kelompok separatis.Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, tidak benar bahwa ULMWP akan mendapat peningkatan status menjadi anggota penuh.

“ULMWP adalah gerakan separatis di sebuah negara berdaulat. Gerakan itu tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili rakyat Papua,” kata dia pada pertemuan tingkat menteri MSG di Lautoka, Fiji, belum lama ini.

Oleh karena itu, menurut Desra Percaya, dalam pertemuan tingkat menteri di Fiji, MSG hanya mencatat permohonan ULMWP dan membetuk komite untuk membicarakan kriteria keanggotaan. Menurut dia, sejumlah anggota MSG lebih memilih Indonesia sebagai anggota penuh ketimbang ULMWP.

Editor : Eben E. Siadari

Juru Bicara ULMWP Benny Wenda Tiba di Honiara Solomon Islands

Juru bicara ULMWP (Benny Wenda, Amatus Douw dan seorang pendukung Papua Merdeka tiba di Bandara Internasional Honiara pada pukul 1:40 Siang ini tanggal 9 Juli 2016.

Dalam kedatangan ini, Solomon Islands in Solidarity fro Free West Papua telah melakukan penjemputan di Bandara Internasional di Honiara dengan menanimpilkan spanduk, Bendera Bintang Fajar.

Solomon Islands Solidaritas kerja keras, siang dn malam untuk melakukan dukungan, dimana memasang Spanduk yang bertuliskan selamat datang, dan juga poster-poster bendera Bangsa Papua yaitu Bintang Fajar dan juga bendera Bangsa Solomon Islands di ruas jalan utama dari Bandara ke Ibu Kota Honiara.

Spabduk utama yang telah di pasang di Bandar Internasional di Honiara, telah diturunkan oleh sekuriti Airport, dicurigai atas permintaan Konsulat Indonesia atas kerja sama dengan seorang Polisi.

Tetapi, dipasang kembali. Perang mulut terjadi antara Polisi dan Pendukung Papua merdeka di Honiara, karena Spanduk Selamat datang itu dipasang atas petunjuk Perdana Menteri Slomon Islands Hon. Menasseh Sogavare.

Hampir 90% Delegasi Papua barat telah tiba dalam keada aman dan sehat. Semangat Solidaritas yang luar biasa di Solomon Islands. Sudah satu minggu Solidaritas kerja kerjas untuk Papua harus menjadi anggota penuh di forum MSG.

Demikian info terkini dari Hoiara, Solomon Islands.

Writed, Translated and publishing by,
Sebby Sambom
West Papuan Human Rights Defender
(Former West Papuan Political Prisoner)

West Papua Situation Similar to East TImor Prior to Independence, Activist Says

Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia

Minggu, 03 Juli 2016, salampapua.com

Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia dan panggilan untuk dukungan bagi rakyat Papua Barat.Front Persatuan untuk Fiji Demokrat (UFDF) menuduh pemerintah Indonesia sengaja menyuap dan mendukung [UFDF Juru Bicara Mick Beddoes] pemerintah Fiji incumbent dalam pemilu mendatang setelah Duta Besar Indonesia, Aidil Chandra Salim, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media bahwa Indonesia pemerintah benar-benar di balik tawaran Commodore Bainimarama untuk menjadi Fiji terpilih sebagai Perdana Menteri.

Dalam sebuah wawancara radio pada tanggal 28 Januari UFDF Juru Bicara Mick Beddoes, mengutuk suap di Indonesia dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan memberikan setengah juta dolar “dalam pertukaran untuk mengkhianati komitmen MSG kepada orang-orang Papua Barat”.

Dalam Siaran Pers, yang UFDF mengatakan “panggilan untuk Kemerdekaan Papua Barat adalah suatu hal yang tidak hanya kelompok MSG harus mengambil dan dukungan, tetapi para anggota Forum Kepulauan Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru harus bersatu dan mendukung Papua Barat rakyat panggilan untuk kemerdekaan, sama seperti kita semua mencari kemerdekaan kita dari penjajahan beberapa dekade yang lalu. ”

The UFDF mengatakan bahwa hal itu “akan mengajukan protes resmi terhadap campur tangan pemerintah Indonesia dalam politik dalam negeri Fiji serta dalam MSG.”

The UFDF mengatakan “itu bersimpati dengan rakyat Papua Barat dan yakin bahwa setelah pemilu 2014, pemerintah baru dipilih oleh rakyat akan mengembangkan kebijakan yang mendukung dan lebih menarik terhadap upaya rakyat Papua Barat untuk Kemerdekaan.”

UPDATE: 12 Februari 2014Dalam laporan terbaru pengusaha Fiji dan mantan Politikus Kaliopate Tavola mengakui bahwa Fiji digunakan MSG (MSG) misi pencari fakta ke Papua Barat untuk membahas transaksi perdagangan dengan Indonesia.

Duta untuk 2014 Perdagangan Pasifika Kaliopate Tavola mengatakan sementara tujuan misi adalah untuk MSG untuk melihat situasi di Papua Barat, itu juga merupakan kesempatan bagi Fiji untuk mencari kesepakatan bilateral.Kunjungan ini diamanatkan oleh para pemimpin MSG untuk menilai penerapan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota dari MSG.

Kepala koalisi Andy Ayamiseba mengatakan misi pencari fakta jatuh pendek dari mandatnya.”Bagi saya dan Koalisi Papua Barat Nasional untuk Pembebasan (WPNCL), yang disebut MSG kunjungan menteri delegasi ke Indonesia dan Papua Barat adalah konflik kepentingan untuk Fiji dan Kepulauan Solomon,” kata Mr Ayamiseba Vanuatu Daily Post.

Meskipun Mr Tavola tidak memiliki rincian perjanjian bilateral, katanya bantuan bilateral ke Fiji akan berguna, terutama yang berasal dari Indonesia, negara yang memiliki banyak potensi.”Fiji adalah pemimpin delegasi yang pergi menemukan dan terpisah dari mandat MSG. Keuntungan untuk Fiji jelas keuntungan melalui perjanjian bilateral yang dilakukan, serta apa yang akan berasal dari situasi Papua Barat, “katanya.

Karel Gobay: Hidup Dan Karyanya

By Kabar Mapegaa 01.07.00,  Oleh :  Dr Noakh  Nawipa

Karel Gobai, Salah Satu Tokoh terbesar dalam awal abad ke-20 yang nyaris dilupakan. Untuk melawan lupa, kami ingin mengemukakan riwayat singkat hidup dan karyanya yang jauh dari sempurna.

Banyak orang sengaja atau mungkin tidak sengaja melupakan tokoh yang tampil sejak akhir dari perang dunia ke II dan awal perjumpaan budaya dan injil di pengunungan Papua tahun 1946. Ia seorang yang tepat menjembatani antara kebudayaan baru dengan kebudayaan masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua. Beliau bukan saja dijuluki sebagai pioner kebudayaan baru tetapi juga menjadi penyambung lidah para pembawa agama baru dari “ The Cristian And Missionary Alliance” dan gereja Katolik Paniai  bersama Pemerintah Belanda, Jepang dan juga Indonesia.

Sebagai anak asli Paniai, beliau tampil sebagai pemimpin yang sangat terbuka terhadap terhadap perabadan baru tetapi juga tidak lupa nilai-nilai adat dan kebangsaan dirinya sebagai manusia Papua dalam menghadapi semua kepantingan. Dia bertindak sebagai tuan rumah yang tidak cenggeng tetapi menunjukan jati dirinya sebagai manusia Papua  dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam tulisan ini kita akan menguraikan sedikit tentang latang belakang perjumpaan dengan para pemegang kekuasaan baru pengalaman pendidikan dan kegiatan-kegiatan setelah menyelesaikan pendidikan formal di Makassar.

Latar belakang Keluarga

Karel Gobai nama aslinya yang di berikan orang  tua adalah “TEMOTIPIYA GOBAY”. Temotipiya dari tiga kata dalam bahasa Mee Yakni “ Te”, “Moti”, Piya”. “Te” menunjukkan awalan  kata larangan terhadap sesuatu atau “jangan”, “Moti” artinya “mengambil” atau “ menerima”. “Piya” artinya kayu. Temotipiya artinya “kayu yang yang dilarang menerima” atau “Kayu yang terlarang” Temotipiya artinya “kayu yang punya kasiat”, tidak mudah dijamah dan tebang, kayu berdiri teguh, kuat dan berpendirian.

Ia lahir dalam keluarga yang sederhana di Ukadea Desa Kagupagu, Distrik Paniai Utara, Kabupaten Paniai pada tahun 03 Januari 1928. Mamanya bernama Ukoyeba Tenouye, seorang ibu yang sangat rajin dan mahir manangkap udang dan ikan di danau Paniai. Sebagai anak laki-laki orang Mee, ia terbiasa mengikuti mamanya ke danau setiap hari untuk menangkap udang dan sejenisnya.

Masa muda bersama Gubernur Belanda

Setelah mencapai kira-kira belasan  tahun umumnya ia mulai aktif mengikuti para penginjil termasuk Pdt. Pattipeilohi dan kemudian Pdt. Einer Michelson. Tetapi setelah Jepang menduduki Paniai semua guru injil dan Misionaris ditarik pulang oleh pemerintah belanda. Pada saat itu yang tertinggal hanyalah kontroler Belanda yang bertugas di Enarotali bernama J.V. De Bruijn.

De Bruijn menyiapkan tempat persembunyian dari serangan tentara-tentara Jepang dan membentuk sebuah party yang bernama “ The Oaktree Party” dimana Karel Gobay menjadi salah satu anggota dari tim  itu walaupun adik-adiknya dibunuh oleh rombongan De Bruijn.

Setibanya tentara Jepang di Enarotali, De Bruijn beserta Rombongan menghilang menuju ke arah Timur. Mereka bersembunyi walaupun tentara Jepang mengejarnya. Banyak orang Adadide terbunuh saat itu karena diduga menyembunyikan De Bruiijn bersama Karel Gobay bersama teman-temannya di persembunyiaannya.

Karel Gobay bersama rombongan itu kemudian diterbangkan dari merauke ke Australia setelah setahun lamanya bersembunyi hutan. Dari Australia mereka di kunjungi oleh Pdt. Walter Post lalu dikembalikan ke Merauke. Mungkin Karel Gobay  mempermahir bahasa Indonesi, menulis dan menghitung di merauke. Kemudian Karel Gobai bersama tiga pemuda lainnya dikirim ke Makassar untuk belajar di sekolah Alkitab Makassar dari Tahun 1946-1950.

Belajar Teologia di Makassar

Karel Gobay menempuh pendidikan di Makassar selama empat Tahun. Dia belajar Alkitab perjanjian Lama dan Baru. Selain itu pelajaran tentang Teologi, sejara gereja dan etika Kristen termasuk metode-metode pekabaran Injil. Guru-gurunya kebanyakan para Missionaris yang sangat berpengalaman.

Selama studi, Karel Gobay tidak ragukan lagi sebagai salah satu orang Mee yang cerdas dan berbakat. Dia diharapkan akan menjadi pemimpin yang akan menjembatani secara bijak antara perabadan baru dengan perabadan suku Mee.

Guru Sekolah Alkitab Di Enarotali

Tahun 1950 Karel Gobay bergabung dengan Sekolah Alkitab di Enarotali dan menjadi Guru Alkitab pertama orang asli Papua. Pekerjaan mengajar Alkitab adalah tugasnya yang pertama setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Alkitab di Makassar pada  tahun tersebut.

Titahelouw, E.H. Michelson bersama para Missionaris lainya bersama yang berpikir utuh itu di bantu Karel Gobay untuk membangun sumber daya manusia. Ia berperan aktif dan bertindak sebagai bijak orang terpelajar demi pengembangan Gereja dan masyarakat yang siap menghadapi perubahan dan masa perubahan budaya baru.

Penterjemaan Alkitab

Salah satu orang yang berusaha kerja sama dalam usaha menterjemahkan Alkitab dan juga menterjamahkan pelajaran Alkitab,  buku buta huruf bahasa daerah (Kabo Makii) adalah tim penterjamah yang di pimpin oleh None Doble dan di bantu Karel Gobay.

Banyak orang Mee bebas dari buta huruf dalam masyarakat Paniai. Banyak orang bisa membaca dan menulis dalam kelompok-kelompok pendidikan buta huruf. Tetapi pada waktu yang sama, para perintis gereja dan pekabar Injil pertama disiapkan mulai dari pemberantasan buta huruf.

Pejabat Pemerintah Belanda

Beberapa Tahun Kemudian, ia menjadi pejabat pemerintah Belanda di Enarotali. Pengaruh kepemimpinan beliau juga karismatik itu menjadi pimpinan masyarakat Paniai sat itu. Dari pelayanan yang dilakukan bersama Missionaris itu telah memberikan kepadanya wawasan yang luas. Kesadaran mulai timbul ketika menyadari bahwa kebutuhan pemimpin masyarakat yang memiliki kwalitas yang dipercayai bukan oleh para Missionaruis tetapi juga oleh pemerintah Belanda.

Dalam beberapa tahun kemudia, Karel Gobay yang terkenal itu di promosikan menjadi salah satu orang penting yang bisa dipakai. Karakternya yang lemah lembut dan tindakannya yang  membuat bijak telah menuntun beliau menjadi pemimpin terkemuka di Paniai pada khusunya dan di Papua pada khususnya.

KPS Pengunungan Tengah

Setelah ditetapkan menjadi pejabat pemerintah di Enarotali, kepemimpinan karismatik beliau mendorong pemerintah untuk menetapkan menjadi Kepala Pemerintah Setempat  (KPS) di Pengunungan Tengah. Karel Gobai inilah yang menjadi orang yang pertama di pengunungan Tengah yang pertama mendapat Jabatan Tinggi dalam pemerintahan Belanda.

Dalam tahun-tahun itu Karel Gobay menjadi pemimpin pemerintahan yang sangat menentukan. Dia mempunyai pemikiran  dan angan-angan  yang brillian. Ia tahu bahwa Pemerintah Indonesia akan berkuasa mengambil alih kepimpinan di Tanah Papua. New York Aggrement telah diumumkan UNTEA menggantikan  Pemerintah Belanda untuk seterusnya mengawal PEPERA  Tahun 1969.

Penentuan Pendapat Rakyat  “ PEPERA”

Pelaksanaan PEPERA tahun 1969 dilakukan diseluruh Tanah Papua di mulai dari merauke. Pelaksanaan PEPERA di Paniai di Protes oleh masyarakat Paniai dipimpin oleh Karel Gobay. Ia sangat sensitif dengan aspirasi rakyat. Karel Gobay adalah  satu-satunya pemimpin Papua yang memasang badan membela keinginan rakyat untuk tidak merestui keputusan New York.

Dalam beberapa bulan terjadi masalah sosial tetapi militer Indonesia menangkap dan dijadikan kriminalitas. Pada hal sebagai pemimpin  Karel Gobay bertindak menyambung aspirasi masyarakat Paniai. Tetapi dengan kehadiran kekuatan militer Indonesia menyebabkan penekanan, Intimidasi dan kekerasan serta pembunuhan ribuan rakyat Paniai hingga kini. Sementara itu Karel Gobay ditahan dan distigma sebagai pemberontak terhadap Pemerintah Indonesia walaupun sebagai wakil Bupati Paniai di Nabire.

Meninggal Dunia  Sebagai Tahanan Politik

1 Agustus 1995  tutup usia, dia dimakamkan di Nabire dipimpin oleh Thomas Degei, Ketua Klasis Nabire sebagai Tahanan Politik. Dia ditahan sebagai tahanan politik diluar dan hak-hak hidup  tidak pernah diperhatikan sebagai Pegawai Negara Republik Indonesia.

Kita perlu mengembangkan study tentang Karel Gobay yang hampir dilupakan oleh kita sehubungan dengan hidup dan karyanya.

Penulis Adalah Dosen STT  Walter Post Jayapura

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny