Tolak Tim Investigas HAM Buatan Jakarta

Penulis Suara Papua –Juni 15, 2016

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Ratusan Rakyat Papua di Pegunungan Tengah Papua yang dimediasi Komite Nasional Papau Barat (KNPB) Wilayah Lapago gelar aksi demo damai di halaman Kantor DPRD Jayawijaya, Papua, Rabu (15/6/2016).

Aksi yang dilakukan sekitar jam 12 siang itu diterima sejumlah anggota DPRD Jayawijaya bersama Wakil Ketua I, Matias Tabuni di halaman kantor DPRD Jayawijaya.

Dihadapan anggota DPRD Jayawijaya, Mardi Hiluka, Wakil Ketua KNPB Lapago, menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan yang hendak disampaikan.

Diantaranya, mendukung United Liberatian Movement for West Papua (ULMWP) masuk sebagai anggota penuh MSG atau lembaga regional Negara-negara Melansia. Menolak tim investigasi HAM bentukan Menkopolhukam ke Papua Barat dan meminta tin investigasi internasional dari PIF ke Papua Barat. Termasuk mendukung pertemuan IPWP di London Inggris pada tanggal 3 Mei 2016 lalu.

“Kami dengan tegas menolak tim investigasi HAM yang dibetuk Jakarta dan kami rakyat Balim mendukung penuh tin investigasi dari PIF,” tegas Mardi Hiluka.

Menanggapi aspirasi rakyat Papua Barat di Pegunungan Tengah Papua di Wamena, Wakil Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni mengatakan, ditempat ini (Kantor DPRD) adalah tempatnya untuk menyampaikan aspirasi.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres dan Wakapolres Jayawijaya untuk memberikan kesempatan kepada kami semua untuk hadir di tempat ini. Terutama adik-adik kami dan teman-teman kami KNPB untuk menyampaikan aspirasi pada hari ini. Kami sebagai wakil rakayat kami inginkan menyampaikan aspirasi yang bermartabat seperti saat ini,”

“Kami tidak terima aspirasi tertulis hari ini, kami juga bias teruskan aspirasi jika itu tertulis. Tetapi secara lisan sah atau tidak, tetapi jika aspirasi tertulis sudah ada kami dari komisi yang bersangkutan akan ajukan sesuai prosedur yang ada,”

kata Matas Tabuni.

Ia juga mengatakan, jika menyampaikan aspirasi ke DPRD dengan cara bermartabat seperti ini, pihaknya tetap akan mendukung.

“Kami juga sampaikan terima kasih dengan cara yang aman, jadi kami harap datang dengan baik, pulang juga dengan tertib. Kami di lembaga ini tidak bisa ambil keputusan, tetapi kami akan tamping. Jadi kami tunggung aspirasi yang tertulis,” pungkasnya.

Melawan Wantik dalam orasinya mengatakan, perjuangan Papua terus akan diperjuangkan walaupun terus dibatasi. Melawan juga mengatakan, pada situasi berbeda, tetapi sebagai manusia yang mempunyai agama pihaknya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di Pegunungan Tengah Papua.

“Dalam situasi berbeda, tetapi kami sebagai umat beragama sampaikan menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di Pegunungan Tenga Papua. Dan berharap supaya ruang demokrasi di Jayawijaya dan pegunungan Papua tetap dibuka seperti hari ini,”

ucap Melawan di akhir orasinya.

Setelah itu, pukul 1 siang, masa aksi meninggalkan Kantor DPRD Jayawijaya dengan tertib ke rumah masing-masing.

Dipagi hari, ratusan masa aksi yang hendak berkumpul di sekitaran Sinakma ditangkap polisi dari Polres Jayawijaya, ke Kantor Polisi, namun tidak lama kemudian kembali dipulangkan dengan menggunakan truk Dalmas.

Pewarta: Elisa Sekenyap

Editor: Arnold Belau

June 15, 2016 1

Terima Aspirasi di Tempat yang Salah, DPR Papua Minta Maaf pada Rakyat Papua

Penulis Arnold Belau – Juni 15, 2016

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Laurenzuz Kadepa, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang membidangi Hukum dan HAM, juga ketua tim DPR Papua yang terima aspirasi dari rakyat Papua dan KNPB menyampaikan permohonan maaf. Karena DPR Papua terima aspirasi di tempat yang salah dan tidak layak.

Kadepa mejelaskan, DPRP terima aspirasi ribuan massa rakyat Papua yang turut serta dalam demo damai yang dimediasi KNPB. Kata dia, anggota DPRP yang datang temui massa aksi adalah, Yakoba Lokbere, ketua Komisi V, Nason Uty, Gerson Soma dan Lazarus Siep.

“Kami DPR Papua meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua, karena kami menerima aspirasi rakyat di tempat yang salah. Tanggal 2 Mei 2016 kami terima di Mako Brimob Kotaraja, tanggal 31 Mei 2016 kami terima di Perumnas 3 Waena dan tanggal 15 Juni 2016 kami terima di Lingkaran, Abepura,” ungkap Kadepa kepada suarapapua.com dari Jayapura, Papua, Rabu (15/6/2016).

Lanjut Kadepa,

“sudah tiga kali DPRP terima aksi demo di tempat yang salah. Kami DPRP menolak tegas tim HAM bentukan Luhut untuk selesaikan persoalan HAM Papua. Alasannya tidak melibatkan komnas HAM RI dan kami tidak percaya mereka selesaikan dengan benar mengingat keterlibatan petinggi militer,”

katanya.

Kata Kadepa, pihaknya juga mengutuk semua pelaku yang akhir-akhir ini bikin resah masyarakayt Papua dengan berbagai macam upaya dan aksi.

“Kami mengutuk siapapun pelaku dalam kematian orang Papua di seluruh Papua dengan banyak modus, tabrak lari, penculikan, dll,” tegasnya.

Kadepa juga mengatakan, untuk menyikapi semua ini, DPR Papua akan memanggil Kapolda Papua, Paulus Waterpauw sebagai penanggunjawab keamnan di seluruh Papua.

“Kami DPRP akan memanggil kapolda Papua, sebagai penanggungjawab keamanan untuk menjelaskan kepada kami sebagai wakil rakyat atas kondisi ini. DPR Papua dulu beda dengan sekarang, DPR sekarang tidak diskriminatif. Dimanapun, apapun resiko kami DPRP akan turun menerima apapun aspirasi. Kami minta bebaskan seluruh aktivis KNPB yang sudah ditahan di seluruh Papua. Itu sikap, saat menerima aspirasi rakyat tadi,”

ujarnya.

Sementara itu, Jubir Nasional KNPB Pusat, Bazoka Logo mengatakan, sikap yang Polisi kolonial tunjukkan hari ini sesungguhnya mendukung dan mempercepat perjuangan bagi Papua Barat, dan juga kemudian merusak citra demokrasi Indonesia sendiri.

“Rakyat Papua semakin jelas dan semakin sulit untuk percaya Indonesia sebagai negara demokrasi, jika Pengamanan aparat kepada rakyat yg ada di Papua dalam menyampaikan pendapat dibuka umum. Polisi seharusnya kedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan kedepankan kekerasan dan represif,”

ujar Logo.

Pewarta: Arnold Belau

June 15, 2016 1

KNPB: Ribuan Rakyat Papua akan Turun ke Jalan dengan Damai

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mengatakan ribuan rakyat Papua akan turun ke jalan besok (15/6) dalam unjuk rasa damai menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Papua serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Unjuk rasa tersebut juga dimaksudkan untuk menolak Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibentuk oleh Menkopolhukam Luhut Pandjaitan pada 15 Mei lalu.

“Seperti biasa, ribuan orang akan turun dengan damai dan bermartabat,” kata Victor Yeimo, kepada satuharapan.com hari ini (14/6), ketika kepadanya ditanyakan tentang rencana turun ke jalan tersebut. Terakhir kali KNPB melakukan unjuk rasa pada 31 Mei lalu, media melaporkan sedikitnya 3.000 rakyat Papua turun ke jalan di berbagai kota di Papua.

Victor Yeimo mengatakan salah satu pesan unjuk rasa adalah menolak tim bentukan Luhut karena rakyat Papua menilai tim yang dibentuk itu tidak lebih dari ‘salon kecantikan’ yang dibuat oleh Jakarta untuk mempercantik wajah buruk RI di dunia internasional.

“Jakarta tidak memahami definisi pelanggaran HAM sehingga mereka tidak menyadari mekanisme penyelesaian yang benar. Orang Papua bahkan dunia internasional akan bertanya, ‘bisakah pelaku kejahatan mengadili pelaku kejahatan?” kata Victor.

KNPB, kata Victor, menilai target satu tahun untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua tidak akan dapat terealisasi karena pelanggaran HAM sudah terjadi sejak tahun 1963 saat Papua diintegrasikan ke dalam NKRI.

“Dengan menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM, tidak akan menjamin bahwa tidak akan ada lagi pelanggaran HAM selama Indonesia masih menduduki Papua,” kata Victor.

Silakan Tangkap

Ketika kepadanya ditanyakan bagaimana KNPB menyikapi pernyataan Kapolda Papua,Irjen Pol. Paulus Waterpauw, yang akan membubarkan secara paksa aksi unjuk rasa, Victor Yeimo mengatakan pihaknya mempersilakan Kapolda melakukan pelarangan. Bahkan, Victor mengatakan pihaknya mempersilakan menangkap atau memenjarakan pengunjuk rasa.

“Justru itu akan memperkuat ketidakpercayaan rakyat terhadap motivasi Jakarta. Kalau larang, bubarkan dan tangkap, lalu buat apa Indonesia bicara dan mempromosikan HAM ke luar negeri?” tanya Victor.

Tidak Ingin Bertemu Luhut

Victor Yeimo juga menepis kemungkinan akan bertemu dengan Menkopolhukam. Luhut Binsar Padjaitan, yang akan terbang ke Jakarta besok.

“Saya tidak perlu, dan tidak ada urusan dengan Luhut. KNPB akan bertemu Jakarta di PBB. Maaf saja, persoalan Papua berada di tangan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Rakyat percaya ULMWP. Kalau mau bicarakan pelanggaran HAM, bicara saja dengan ULMWP. Harap diingat, pelanggaran HAM di Papua adalah anak kandung dari konflik politik yang belum selesai,” kata dia.

Rohaniawan Melayani Umat di Gereja, Kami di Jalan-jalan

Victor Yeimo menambahkan pihaknya memiliki saling pengertian dengan tokoh-tokoh rohaniawan, terutama gereja, di Papua. Menurut dia, sikap pimpinan gereja di Papua sudah jelas, mendukung aksi-aksi KNPB dalam konteks kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Namun, ia menekankan bahwa KNPB terbuka bagi semua kelompok agama.

“Kita masing-masing punya tugas pelayanan. Mereka melayani umat di gereja, kami di jalan-jalan,” kata Victor Yeimo.

Editor : Eben E. Siadari, 21:08 WIB | Selasa, 14 Juni 2016

June 15, 2016 0

ULMWP Berpeluang Diterima Menjadi Anggota Penuh Grup Negara Melanesia

KBR, Jakarta- Organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) hari ini menyampaikan pandangan umum sekaligus permohonan keanggotaan tetap pada Pertemuan Menteri luar Negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Fuji pada 14-16 Juni 2016. Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk mengungkap delegasi mereka hari ini menyampaikan pandangan umum di hadapan Menteri Luar Negeri anggota-anggota MSG untuk dapat menjadi anggota penuh. S

Kata Markus keputuisan akan diberikan pada pertemuan para pemimpin MSG pada pertengahan Juli 2016 di Solomon Island.

“Pertama disampaikan bahwa dari sisi kesiapan masyarakat Papua mendukung penuh ULMWP baik orang Papua yang berada di Papua, di dalam negeri, di rimba raya dan di luar negeri. Kedua, dukungan terus berdatangan dan di waktu yang sama pemerintah telah meningkatkan kekerasan yang meningkat di Papua. Jadi update situasi tapi juga menyampaikan kesiapan ULMWP menjadi full member. (Sudah ada tanggapan?) Keputusannya nanti diputuskan oleh para pemimpin di Solomon Island Juli 2016,” ungkap Markus kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Markus menambahkan, selain 2 orang delegasi ULMWP yang berangkat ke Fiji, aktivis Papua lain hari ini mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua. Markus mengklaim dalam aksi ini sekira seribu orang ditangkap polisi.

Menurut Markus tak ada lagi alasan MSG menolak permohonan ULMWP menjadi anggota penuh setelah mereka diterima menjadi anggota pengawas atau observer sejak 2015.

“Bagian yang para pemimpin MSG minta (untuk bersatu) sejak 2013 kami sudah penuhi. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk mereka menunda atau mengulur-ulur waktu untuk menerima kami sebagai full member,” pungkasnya.

Peluang

Penanggungjawab Lembaga Kemanusiaan Papua Honai Center, Basilius Triharyanto menilai Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) berpeluang diterima menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). Meski begitu, menurut Basilius, tidak mudah karena ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menghambat status mereka dinaikkan menjadi anggota tetap.

“Perkembangan beberapa bulan terakhir ini, mulai terlihat pemetaannya dan pemetaan antara negara-negara anggota MSG yang mendukung west Papua yang diwakili ULMWP. Posisinya saat ini ketua MSG sendiri, perdana menteri Solomon Island Manasseh Sogavare menegaskan sejak awal bahwa ia mendukung penuh kehadiran ULMWP dalam MSG. Komitmen ini dijelaskan dan ditegaskan sejak awal. Sementara Manasseh Sogavare sendiri akan memimpin pertemuan tingkat pimpinan negara-negara MSG pada Bulan Juli depan,” kata Basilius kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Basilius menambahkan, anggota MSG yakni Fiji dan PNG merupakan dua negara yang bersahabat dengan pemerintah Indonesia. Mereka beberapa kali diklaim mendukung Indonesia, di beberapa forum sidang, keberpihakan mereka kepada Indonesia lebih kuat. Sementara untuk negara anggota lain yang sejak awal mendukung West Papua untuk menjadi anggota MSG adalah Vanuatu, Salomon Island dan New Caledonia.

“Di dalam forum itu memang ada perdebatan, tapi kalau melihat komitmennya tidak berubah, diterimanya ULMWP dalam MSG sangat terbuka dan yang melatarbelakangi itu adalah memang yang diangkat hari-hari ini semakin terbukanya isu hak asasi manusia yang mendapatkan solidaritas di kalangan negara-negara Melanesia,” paparnya

Editor: Rony Sitanggang

June 15, 2016 0

Dosen Uncen Papua: Masalah Papua Bukan Masalah Indonesia Tapi Masalah Internasional

Jayapura, (KM)—Salah satu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Cendrawasih (FISIP Uncen) Papua, Frans Kapisa, mengatakan, perjuangan masalah Papua adalah bukan masalah indonesia, tetapi masalah dunia Internasional dan Negara-negara Forum Pasifik.

“dengan adanya masalah ini, dikomitmen bahwa perjuangan Papua dilakukan secara bermartabat. Jangan kita berjuang dengan menggunakan kekerasan diatas tanah ini. Sebab, kebenaran adalah jalan menuju sebuah kemenangan,”kata Frans dalam orasi yang disampaikan di hadapan masa aksi, Rabu, (13/04/16).

Menurutnya, dengan melihat perjuangan Papua dinilai hampir mengakhir kebebasan atas tindakan kolonial indonesia.

Lanjutnya, dengan melakukan aksi demo damai yang dimotori dar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) guna mendukung ULMWP agar terdaftar sebagai anggota penuh di MSG pada konfrensi 3 Mei mendatang.

“hal ini sudah menunjukan bahwa kemerderkaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia di hapuskan,”katanya, yang juga diakui sebagai Aktivis Papua.

Ia menilai, konflik yang terjadi di tanah Papua bukan konflik perpanjangan persolan menyangkut Otsus dan kesejahtraan ekonomi di papua. Tetapi, menyangkut status politik, yakni penentuan nasib sendiri.

“Untuk itu, Papua akan terlihat adanya udara segara ketika Papua termasuk anggota Penuh di MSG,”tegasnya.

Ia berharap, 3 Mei 2016 mendatang Papua akan terdaftar menjadikan salah satu anggota penuh di MSG itu sudah pasti.

“maka, perlu ada dinamika aksi atau dukungan dari seluruh rakyat papua untuk regalitasi dalam forum MSG nanti,”harapnya.

Sementaraitu, salah satu Atlet Bola Kaki,penjaga gawang dari Tim Mutiara Hitam, Jayapura, Eneko Pahabol, mengatakan, “saya juga mewakili teman-teman atlet di Papua juga sangat mendukung ULMWP agar Papua masuk sebagai anggota penuh di MSG.

Kata dia, satu hal yang menjadi dosa terbesar ialah orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak dilakukan. Itu sudah menjadi dosa terbesar.

“maka, apa yang dinilai di Papua kalau itu benar, yah harus dilakukan. Jangan tunggu dan menunggu,”tegasnya.

(Yosafat Mai Muyapa/KM)

Editor: Alexander Gobai

June 13, 2016 0

Parlemen Selandia Baru Ingin Tim Pencari Fakta Versi PIF Segera ke Papua

Jayapura, Jubi – Politisi Selandia Baru ingin pemerintahnya memberikan tekanan pada level pemimpin tingkat tinggi untuk melakukan kemajuan-kemajuan yang bertujuan mendorong misi pencari fakta independen dari Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF) segera ke tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Papua Nugini tahun lalu, para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF) telah menyepakati untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia terkait bagaimana tim pencari fakta dari forum negara-negara Melanesia itu dapat melakukan tugas-tugasnya untuk memantau dan menyelidiki kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terajadi di tanah Papua.

Pada beberapa kesempatan, pemerintah Selandia Baru mennggambarkan bahwa pemerintah Indonesia menentang kesepakatan tersebut.

Kendati demikian, anggota parlemen dari Partai Hijau, Catherine Delahunty, yang saat ini memimpin sebuah kelompok kuat yang terdiri dari 20 anggota parlemen di Selandia Baru, menyatakan untuk mendesak negara agar harus berbuat lebih banyak untuk mendapatkan kemajuan yang baik.

“Kami akan menulis surat kolektif untuk Murray McCully sebagai Menteri Luar Negeri untuk meminta dia memberikan komentar atas kurangnya kemajuan yang dilakukan,” kata Catherine Delahunty, seperti dikutip dari Radio New Zealand, Rabu (15/6/2016).

“Karena itu sudah disepakati. Hal ini jelas sejak tahun lalu terus ada sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia dan ada kebutuhan untuk misi pencari fakta. Jadi kita akan mendorong pemerintah kita karena mereka mendaftarkan ini, mereka harus bersikap untuk itu,” katanya lagi.

Ditengah-tengah penolakan itu, pemerintah Indonesai melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Luhut B. Panjaitan pada April lalu telah membentuk sebuah tim pencari fakta kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dengan melibatkan Mabes Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Polda Papua, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Masyarakat Adat Papua, pegiat HAM dan pemerhati masalah Papua.

Namun, tim pencari fakta versi Jakarta itu benyak menuai penolakan dari para aktivis HAM dan aktivis gerakan perjuangan Pembebasan Papua. (*)

June 6, 2016 0

Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Polda Papua Harus Tahu Persoalan Papua Bukan Pelanggaran HAM Saja

Bandung 08 Juni 2016. Cheko Papua. Biro organisasi AMP (Aliansi Mahasiswa papua ) Komite Kota Bandung Jawa Barat mengatakan negara repubik indonesia harus tau persoalan papua bukan pelangaran ham saja tapi satatus poliktik papua barat , rakyat papua saat ini menuntut hak menentukan nasib sendiri diatas tanah leluhur kami , saya mau sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan juga kepada Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw bahwa pelangaran Hak orang papua itu bukan dari satu sisi saja tapi ada beberapa sisi yaitu pembunuhan manusia papua ,perampasan tanah adat, perampasan sumberdaya alam dan perampasan hak politik bagi papua barat yang sudah pernah merdeka pada tgl 1 desember kalau mau selesaikan kasus kemanusian di papua hasus semua kasus yang pernah terja mulai dari.

Tanggal 15 Agustus 1962 samapi sekarang tahun 2016 karena di tahun 1962 adalah dimana hari awal mula terburuk bagi rakyat papua barat atau tahun pertama kalinya terjadi pelanggaran HAM di pulau cendrawasih.

Negara NKRI harus tau thn 1962 tagal 15 agustus adalah hari yang amat penting dalam sejarah perkembangan politik dan demokrasi, serta hak asasi manusia di Tanah Papua, sebab pada tanggal tersebut telah terjadi penandatanganan sebuah dokumen perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, di bawah naungan Pemerintah Amerika Serikat.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia yang kala itu diwakili oleh Dr. Subandrio dan Pemerintah Belanda yang diwakili oleh Mr. J.H.Van Roijen dan Mr.C.Schurmann. Oleh sebab itulah, perjanjian ini kemudian disebut dengan nama Perjanjian New York (New York Agreement).

Dokumen Perjanjian New York ini, selanjutnya berisi antara lain dan terutama mengenai prosedur dan mekanisme pengalihan kekuasaan administratif pemerintahan atas tanah Papua dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kala itu diwakili oleh UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) atau Pemerintahan Sementara PBB.

Dimana proses pengalihan kekuasaan dari UNTEA kepada Republik Indonesia yang ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih di Tanah Papua pada tanggal 1 Mei 1963, menandai periode dimulainya Pemerintahan Indonesia di Tanah Papua.

Selain itu, di dalam dokumen perjanjian tersebut juga berisi tentang cara-cara penyelenggaraan tindakan pilihan bebas atau act of free choice yaitu suatu proses untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri (rights to self determination) dari orang-orang asli Papua ketika itu.

Sebagaimana diatur di dalam pasal 16, 17 dan 18 dari perjanjian tersebut, diantaranya dinyatakan bahwa tindakan pilihan bebas tersebut dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi standar internasional, yaitu satu orang satu suara (one man one vote).

Kendatipun demikian, di dalam kenyataannya, justru diterapkan model yang oleh Pemerintah Indonesia kala itu (Tahun 1969) disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menurut data yang diperoleh LP3BH Manokwari, bahwa semua peserta tindakan pilihan bebas sebenarnya sudah diâ€œsterilâ€kan selama lebih kurang 2 bulan sebelum hari H di sejumlah markas TNI yang ada di Merauke, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire, Wamena, dan Jayapura.

Selama masa steril, para peserta tersebut mengaku bahwa mereka diindoktrinasi agar harus memilih bersatu dengan Republik Indonesia agar jiwa mereka selamat.

Selain itu, upaya pemenangan atas hasil PEPERA tersebut juga sudah dilakukan oleh TNI melalui operasi intelijen dan operasi keamanan, dimana sejumlah pemuda dan mahasiswa orang asli Papua saat itu ditangkap dan dianiaya, bahkan dibunuh dan atau dihilangkan secara keji.

Contoh kasus, di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1969 atau satu hari sebelum tanggal 29 Juli 1969 saat akan diselenggarakannya PEPERA, mengapa TNI melakukan penangkapan dan penganiayaan hingga eksekusi kilat yang menewaskan sekitar 50 orang warga sipil?

Kenapa mahasiswa atau pemuda yang datang dan menyampaikan aspirasi politiknya ke sekitar area Gedung PEPERA (Kini Kantor Gubernur Papua Barat) saat itu, harus dihadapi dengan bedil, dianiaya hingga babak belur lalu diangkut dengan cara dilempar ke dalam truk-truk polisi dan TNI, kemudian dibawa ke Markas TNI di Arfay, lalu dianiaya lagi bahkan hingga ada yang mati.

Perjanjian New York adalah sebuah dokumen perjanjian yang senantiasa membuat kita bersama harus ingat bahwa hasil dari New York Agreement itu telah membawa akibat adanya perumusan hingga penandatanganan Kontrak Karya Pertama antara Freeport Indonesia Company dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1967.

Kemudian, dari New York Agreement itu juga menjadi dasar dimulainya operasi militer oleh TNI dan POLRI di Tanah Papua yang sejak tahun 1962, 1963, 1965 dan 1969 hingga 1970 sampai hari ini terus-menerus terjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang memenuhi standar menurut pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.

Dengan demikian, menurut pandangan saya bahwa New York Agreement bisa disebut sebagai sebuah sumber malapetaka yang semestinya dikaji dan diperdebatkan kembali keberadaannya secara hukum.

Sekaligus perlu direkomendasikan kepada PBB untuk dikaji guna ditinjau kembali keberadaan dokumen 15 Agustus 1962 tersebut. Apakah New York Agreement tersebut merupakan sumber kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan tanah airnya, ataukah sebagai awal bencana terjadinya Pelanggaran HAM yang terus terjadi dan bersifat sistematis sejak awal hingga hari ini?

Dari sisi hukum internasional, saya melihat bahwa sangat dimungkinkan untuk dokumen Perjanjian New York 15 Agustus 1962 ini dapat diuji secara materil baik secara hukum maupun melalui mekanisme dan prosedur internal PBB.

Maka itu kami para pejuang rakyat papua dan seluruh rakyat papua menuntut semua Hak-Hak Orang papua harus di selesaikan secara bertahap antara beberapa negara yang pernah terlibat dalam status politik papua barat , saat ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berkata akan selesaikan HAM papua akhir tahun 2016 ini , menurut saya sangat tidak munking karena kasus papua tidak dapat membalik telapak tangan .

Luhut juga berkata setip kasus kemanusian kami akan bayar perkepala , saya tegaskan kami rakyat papua bukan meminta uang tapi kami minta pennyelesaian HAM Papua dan hak politik rakyat papua secara hukum Internasional yaitu Hukum PBB .

Kami mahasiswa papua Yang ada di pulau sejawa dan bali menolak dengan tegas atas kedatangan Tim khusus NKRI dalam pimpinan kementian Luhut atas pennyelesaian kasus-kasus HAM papua ,Dan kami juga sangat mendukung Aksi Rakyat Papua Barat yang nanti akan di mediasi oleh KNPB pada tangal 15 hari rabu besok

Dengan agenda 1]. Dukung Penuh ULMWP jadi anggota Penuh di Keluarga MSG. 2]. Mendesak tim investigasi pelanggaran HAM dr PIF & Deklarasi 3 mei 2016 di London. Demo damai Nasional akan diselenggarakan pd : Hari Rabu, tgl 15/06/2016, tempat di Kantor DPR Prov. Papua & Papua Barat, DPRD Kota & Kabupaten Setanah Papua. Terima Kasih. [Korlap Umum Bazoka Logo, Jubir Nasional KNPB] di ungkapkan oleh Kordinator Biro Organi Sasi Aliansi Mahasiswa Komite Kota bandung Jawa Barat Tuan Ferry cheko alvandi kogoya .ketika di tannya CHEKO PAPUA

June 6, 2016 1

Indonesia Tolak Pernyataan PM Kepulauan Solomon

23,May 2016 0 15, bintangpapua.com

Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare yang mengatakan bahwa Indonesia berpartisipasi dalam “Melanesian Spearhead Group” (MSG) hanya untuk melindungi kepentingan sendiri.

“Kami tegas menolak pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare yang muncul di situs Kantor Sekretariat Pers Perdana Menteri (Solomon) pada 17 Mei 2016,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

PM Kepulauan Solomon pada situs tersebut mengatakan, “Pemberian status keanggotaan penuh untuk Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group (MSG) dapat dibenarkan karena Indonesia pun telah berusaha mendapat status keanggotaan dalam kelompok regional ini hanya untuk melindungi kepentingan sendiri, daripada terlibat dalam dialog tentang isu-isu serius hak asasi manusia di Papua Barat”.

Menanggapi pernyataan PM Sogavare, Duta Besar Desra Percaya menilai bahwa pernyataan itu jelas melanggar prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan non-interferensi, sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Pembentukan MSG pada 2007.

Desra mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, menghormati hak asasi manusia merupakan prinsip penting bagi Indonesia.

Justru untuk alasan itu, menurut dia, Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama hak asasi manusia PBB dan bekerja sama dalam berbagai mekanisme HAM.

“Dalam hal ini, Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi pengalaman tentang promosi dan perlindungan HAM dengan banyak negara, termasuk Kepulauan Solomon. Dengan demikian, Indonesia selalu menyambut partisipasi Kepulauan Solomon di Forum Demokrasi Bali,” ujar dia.

Selain itu, Desra mengatakan, Indonesia telah lama berkomitmen untuk mengatasi masalah HAM, antara lain dengan mendirikan kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua. Komnas HAM, baik di tingkat nasional dan regional, sekarang ini terus bekerja untuk mengatasi kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sebagai bagian dari kawasan Pasifik, Indonesia mengembangkan kemitraan dengan beberapa negara kunci di kawasan itu untuk memastikan hubungan bilateral yang kuat dan produktif.

Selain itu, Indonesia telah ikut aktif dalam berbagai kelompok regional, seperti Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC) sejak 1980; Kelompok Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) sejak 1989. Sama halnya dengan Indonesia juga aktif di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) sejak 2001 dan Forum Pengembangan Kepulauan Pasifik (PIDF) sejak 2014.

“Dengan demikian, suatu hal yang ‘lamur’ (tidak melihat dengan jelas) bagi Perdana Menteri Sogavare untuk berspekulasi bahwa agenda Indonesia di Pasifik, apalagi dalam MSG, semata-mata didorong isu Papua,” kata Desra menegaskan.

Dia menambahkan, Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam MSG, memperluas hubungan antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat di kawasan tersebut.

Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama dan mengatasi tantangan-tantangan bersama, memperdalam hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan untuk kesejahteraan masa depan bangsa di wilayah MSG.

“Fakta-fakta ini memang harus membangunkan Perdana Menteri Sogavare untuk memahami dengan jelas realitas dan kebenaran,” ujar Duta Besar Desra.(ant/don)

May 24, 2016 1

Socratez: Diplomasi Rakyat Papua Menangi Hati Dunia

Penulis: Eben E. Siadari 11:09 WIB | Jumat, 20 Mei 2016, satuharapan.com

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, mengatakan, rakyat Papua sudah memenangi hati komunitas internasional dari berbagai level. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi meredam isu Papua bergerak di level G to G. Sedangkan rakyat Papua bergerak dari akar rumput.

“Indonesia kalah diplomasi bermartabat, jujur, tulus, benar dan berintegritas. Rakyat Papua dipercaya dan dihormati,” kata Socratez lewat pesan pendek kepada satuharapan.com.

Dalam beberapa pekan terakhir, Socratez diundang oleh anggota parlemen Selandia Baru ke negara itu. Dalam rangkaian perjalanannya di sana, ia menjelaskan perkembangan terbaru tentang konflik Papua kepada berbagai pihak di negara itu.

Ia mencontohkan kunjungan Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian, kepada tokoh politik dan gereja Inggris pendukung Papua merdeka, Richard Douglas Harries, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Harries of Pentregarth pada 11 Mei lalu. Kunjungan ini digambarkan sebagai upaya memberikan penjelasan akan kekeliruan pandangan tokoh politik dan gereja Inggris itu tentang Papua.

“Lord Harries mantan Uskup Oxford pendukung Papua merdeka adalah teman saya sudah 12 tahun sejak 2005. Beliau sudah undang saya tiga kali, dan terakhir tahun 2010. Kalau saya kunjungi UK, kami biasa ada percakapan masa depan bangsa Papua,” kata Sofyan.

“Supaya Indonesia tidak kehilangan muka, lebih baik dialog damai dengan ULMWP,” tutur Socratez. ULMWP adalah singkatan dari United Liberation Movement for West Papua, organisasi yang mewadahi berbagai kelompok pro-penentuan nasib sendiri di Papua.

Ia meyakini ULMWP akan diterima sebagai anggota penuh oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun ini. “Berarti bangsa-bangsa anggota MSG, Karibia dan Afrika akan bawa masalah West Papua ke Komisi 24 PBB tentang Dekolonisasi,” ujar dia.

“Dialog damai itu jalannya. Pemerintah RI dan ULMWP harus duduk berunding dijembatani pihak ketiga,” tambah dia.

Sementara itu pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aktivis Papua Itu Kita, Veronica Koram, dalam sebuah artikelnya di The Jakarta Post, mengatakan bahwa sudah selayaknya Jakarta berdialog dengan ULMWP, wadah bagi banyak organisasi di seluruh Papua dan memiliki mandat politik dan budaya yang sah untuk mewakili rakyat Papua.

Menurut dia, ULMWP memegang status pengamat di MSG sedangkan pemerintah Indonesia berstatus anggota asosiasi di MSG. “Jika pemerintah merongrong dan mengkriminalisasi ULMWP, itu tidak menghormati MSG sebagai forum diplomatik,” kata dia.

“Namun jika pemerintah serius berkomitmen untuk MSG, harus mengambil tawaran MSG untuk memediasi dialog damai antara pemerintah dan ULMWP,” ia menulis.

Ia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak ada masalah di Papua. Namun, kata dia, tindakannya pekan lalu ketika mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan kepada Lord Harries untuk mencoba meredam pembicaraan tentang masalah Papua justru menggambarkan ada masalah.

Apalagi bulan lalu Luhut juga pergi ke Fiji dan PNG untuk membahas Papua.

“Mengirim tokoh senior ke luar negeri dalam misi menyelamatkan muka, dan mengirimkan proxy seperti mantan presiden Timor Leste José Ramos-Horta ke Papua hanya menghindar dari akar masalah,” kata Veronica.

Padahal, menurut Veronica, akar masalahnya adalah pelanggaran HAM di Papua serta pelurusan sejarah dan kebebasan berekspresi yang dilanggar. Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus membuka dialog dengan ULMWP.

Di abad lalu, kata Veronica, mantan menteri luar negeri Ali Alatas menggambarkan Timor Timur sebagai “kerikil dalam sepatu” diplomasi bangsa Indonesia. Papua, kata dia, akan terus menjadi duri dalam daging sampai Indonesia akhirnya mendengarkan secara mendalam dan terlibat dalam dialog tentang aspirasi Papua, termasuk penentuan nasib sendiri.

Editor : Eben E. Siadari

May 20, 2016 1

ULMWP Bicara: Fokus Pada Pembangunan Bangsa

Kabar Mapegaa – Yogyakarta (KM)—Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan ULMWP ingin menjauhkan dari advokasi dan melangka ke pembangunan bangsa.

Sekjen ULMWP, Octo Mote, mengatakan Papua Barat mendapatkan dukungan internasional untuk mendorong pemerintahan sendiri,maka mereka perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa.

Tuan Mote, sekarang ada di Honiara untuk menghadiri KTT MSG. Dia mengatakan, Organisasi harus mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi, pelatihan perawatan yang profesional pada kesehatan dan membantu orang mempersiapkan, menghadapi dampak-dampak pada perubahan iklim.

Lanjut lagi, Mote, kami akan mencari bantuan, dalam hal ini dari negara-negara pulau kecil khsusnya dari ACP.

Perdana Menteri Salomon, Manasye Sogavare, mengatakan ini langkah positif karena bisa meyakinkan Jakarta bahwa West Papua serius menjaga diri-sendiri dan mengembangkan sumber daya alam mereka.

Sebagai bagian dari kepercayaan pada MSG solidaritas, Papua Barat tidak bisa salah jika menyelaraskan politik dan ekonomi, tutup Sogavare.

Sumber: Radio NZ

May 16, 2016 0