Status ULMWP Jadi Anggota Penuh Agenda Utama KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 19:13 WIB | Sabtu, 14 Mei 2016

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu agenda utama konferensi tingkat tinggi pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, adalah membagas peningkatan status keanggotaan United Liberation of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di MSG.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan akan hal itu ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, ibukota negara Kepulauan Solomon, hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.

Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.

Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa “Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras.”

Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Rombongan datang ke Port Vila – tempat awal direncanakan untuk KTT Pemimpin MSG tahun ini – dengan niat menghadirkan dua poin petisi dengan pemimpin MSG. (pmpresssecretariat.com)

Editor : Eben E. Siadari

May 14, 2016 1

Sogavare Dan Salwai Bertemu Bahas Beberapa Isu MSG, Termasuk ULMWP

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare dan rekannya Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai melangsungkan pertemuan untuk membahas beberapa isu paska ditundanya pertemuan para pemimpin Melanesia Spearhead Group yang sedianya dilakukan di Port Vila, Vanuatu. Pertemuan ini dilakukan di Port Vila, Vanuatu, Kamis (12/5/2016).

Dalam pertemuan ini keduanya juga membahas sikap Vanuatu yang kuat mendorong United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh MSG.

“Keputusan anda untuk mendukung gerakan ULMWP menyentuh hati saya dan saya mendukung sepenuhnya. Saya berharap bahwa rekan-rekan lainnya akan memberikan dukungan mereka pada agenda penting ini, ” kata Sogavare, dikutip dari rilis pers Kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang diterima Jubi, Jumat (13/5/2016).

Sebaliknya, Perdana Menteri Salwai juga mengakui posisi pemerintah Kepulauan Solomon pada masalah Papua Barat dan jaminan dukungan dari Perdana Menteri Sogavare untuk peningkatan keanggotaan ULMWP di MSG.

Salwai mengatakan dia akan bertemu dengan juru bicara Front Pembebasan Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro saat ia melakukan perjalanan ke Noumea minggu depan dalam upaya mengamankan dukungannya terhadap ULMWP.

Terhadap masalah penunjukan Amena Yauvoli dari Fiji sebagai Direktur Jenderal Sekretariat MSG, baik Sogavare maupun Salwai sepakat bahwa itu adalah masalah kecil dan tidak seharusnya dibesar-besarkan oleh pihak lain untuk melemahkan solidaritas MSG.

“Pemerintah saya menghormati keputusan yang telah diambil dalam kapasitas Sogavare sebagai ketua MSG untuk menunjuk Duta Besar Yauvoli sebagai Direktur Jenderal Sekretariat MSG.
Itu hanya maslaah proses pengangkatannya kami persoalkan setelah menjadi sorotan oposisi Vanuatu,” kata Perdana Menteri Salwai.

Salwai menambahkan Vanuatu akan terus mempertahankan nilai-nilai Melanesia dan kepentingan MSG dalam pengambilan setiap keputusan MSG.
“MSG adalah bayi kami dan kami akan terus mempertahankannya. Kami memiliki banyak kesamaan untuk diperjuangkan bersama sebagai saudara Melanesia,” kata Salwai.

Pertemuan para pemimpin MSG yang rencananya dilangsungkan pada awal bulan Mei ini telah dipindahkan pada akhir Mei atau awal Juni 2016. Meskipun tanggal pastinya belum tetap, pertemuan ini akan dilangsungkan di Port Moresby, Papua Nugini. (*)

May 13, 2016 1

International Pressure Building on Jakarta over Papua

4:02 pm on 10 May 2016, Radio NZ

The International Parliamentarians for West Papua has called for an internationally-supervised vote on independence in West Papua and is preparing to build pressure on Indonesia over the issue.

Listen (duration 6′ :16″)
Download: Ogg | MP3

Transcript

The International Parliamentarians for West Papua has called for an internationally-supervised vote on independence in West Papua

This group of politicians from around the world, who support self-determination for West Papuans and are concerned about ongoing human rights abuses against Papuans, held a summit in London last week.

Also present were members of the United Liberation Movement for West Papua which was last year granted observer status at the Melanesian Spearhead Group.

One of those in attendance was the Vanuatu government minister Ralph Regenvanu who spoke to Johnny Blades about the IPWP’s strategy.

RALPH REGENVANU:There is also a need for the whole process of the vote of self-determination to be revisited, in light of the fact that the UN-supervised vote when it happened back in the 1960s (The Act of Free Choice) was very questionable, basically a sham. So that needs to happen again because the people of West Papua haven’t been given an opportunity to decide on their future. And it’s really a decolonisation issue. It’s not a secession issue or anything like that. It’s a decolonisation issue. For that to go forward we basically need the support of many more countries so that it can be addressed at the level of the UN General Assembly. one of the strategies that Vanuatu for example will be actively participating in, and has been, as well as the other countries that were at the meeting, is to get more countries in support of seeking an internationally-supervised vote on self-determination again in West Papua.

JOHNNY BLADES: In the wake of that meeting in London, the Indonesian House of Representatives has condemned it and called it a “reflection of colonial acts”. What do you say to that, because they’re also said it’s a stunt, trying to disrupt the unitary state of Indonesia?

RR: Well, unfortunately, according to international law, that self-determination issue has never been addressed by a proper vote in West Papua, and that’s been recognised at a number of levels, a number of forums. Decolonisation never happened and in fact this colony was simply passed from one colonial power, being the Dutch, to another colonial power which is Indonesia which continues to colonise the territory to this day.”

JB: Now that strategy you told me about, in terms of through the MSG forum, we’ve seen divisions come up around this issue. Do you have faith in the MSG to be able to wrestle with this properly, to be able to get Indonesia to the table?

RR: Well, the point is that we are going down all avenues to address this issue. Through the MSG, we’re trying to bring Indonesia to the table to talk. The (Pacific) Forum has asked for consultation regarding getting a proper human rights assessment done. We’ve got the International Parliamentarians for West Papua calling for a supervised vote. So there are a number of efforts happening at different levels to try and address the issue in a range of ways. And so if Indonesia doesn’t want to… it hasn’t actually responded to any of those. It hasn’t responded to the Forum, it hasn’t responded to the MSG, so basically we’ll just take it to the next level. We’re trying to do it at the levels we can. If there’s no response, we go to the next level and we continue to address it at a higher level and ultimately the UN is going to have to take it on.

JB: Indonesia is obviously sensitive to this pressure. It wants to engage with Pacific countries. But your government wants Indonesia to be stripped of its associate member status at the MSG, right, how does that stack up with being able to dialogue with them?

RR: Well you have said that Indonesia wants to engage with the Pacific, ok. Unfortunately, the call by the MSG to sit at the same table has been ignored. And in fact they rebuffed the prime minister of the Solomon Islands (Manasseh Sogavare who is the current MSG chair). There’s been no resonse to the letter from the prime minister of Papua New Guinea as the chair of the Pacific Islands Forum to them asking for some sort of human rights assessment to be done. The question is: do they really want to engage or not? Vanuatu will be happy for Indonesia to stay in as an associate member of the MSG if it comes to the table. But if it’s not coming to the table, then why are they in the MSG? For Vanuatu the reason Indonesia is in the MSG is to be able to talk about this issue with the United Liberation Movement for West Papua. If they don’t want to talk about that issue, then why are they there?

JB: And the United Liberation Movement is – depending on which MSG leader you speak to, some say they’re just a technical group or a group outside of the region representing the interests of exiled West Papuans; I’m talking about comments coming from Suva or Port Moresby – but in fact we see in the demonstrations in the past few weeks in Papua that there is huge support for the United Liberation Movement and for the MSG, right?

RR: The United Liberation Movement for West Papua is recognised mostly within West Papua. It’s only because the leaders within West Papua can’t get out and get in these forums that we have people who are outside of the country actively engaging, people like the secretary-general Octo Mote, people like international spokesman Benny Wenda. These are all people who escaped as refugees in fear of their lives. People inside Indonesia, they’re getting arrested in mass amounts, they’re getting killed, they’re getting tortured. So they can’t be at the forefront of anywhere the ULMWP goes to talk about this issue. But of course they are part of it, they are intrinsic members of the movement and support it. So anyone who says that the ULMWP doesn’t represent the movement in West papua only has to see what’s happening in country. Every time the ULMWP does anything, for example the mass protests in support of membership in the MSG, that’s thousands and thousands of people in West Papua. Mass demonstrations in support of the International Parliamentarians for West Papua in London, the largest arrests in the history of West Papua (took place) because of that London meeting that we attended. So at that London meeting also, we had representatives who basically snuck out fro the territory to be there. So I don’t think there’s any substance to the claims that the ULMWP doesn’t represent the majority of the Movement.

JB: What do you and other people in the parliamentarians group make of the Indonesian government’s efforts to foster economic development in Papua, with more participation by the Melanesian population?

RR: We received reports from… there were a few universities who presented assessments of what’s happening. And while there are development efforts going ahead, there’s a huge disparity on all indicators between the indigenous West Papuan population and the Javanese population that’s been moved by transmigration to the territory. And in fact what we heard from one of the International Lawyers for West Papua who is based at Oxford University is that if you look at all those indicators and if you look at the historical development in the province, what’s been happening, basically under international law, under the genocide convention, Indonesia is committing genocide.

May 10, 2016 0

International surge on West Papua amid mass demos

Radio NZ – More mass demonstrations are expected in Indonesia’s Papua region amid growing international interest in West Papuan self-determination aspirations.

West Papuans demonstrate support for the United Liberation Movement for West Papua’s bid to be a full member of the Melanesian Spearhead Group. Photo: Tabloid Jubi

Last week’s demonstrations in cities across Papua region and other Indonesian cities came three weeks after similar public mobilisations, and resulted in mass arrests.

It’s traditional for West Papuans to demonstrate around May the 1st. This date is the anniversary of transfer of administration in the former Dutch New Guinea to Indonesia in 1963, a process in which Papuans were not consulted.

But this year they were also demonstrating their support for the United Liberation Movement for West Papua’s bid to be a full member of the Melanesian Spearhead Group, as well as the International Parliamentarians for West Papua.

London summit

The IPWP, a network of politicians from around the world who support self-determination for West Papuans and are concerned about ongoing human rights abuses against Papuans, held a summit in London last week.

One of the IPWP’s founders is the British opposition leader Jeremy Corbyn who said at the summit that he wanted support for West Papuan self-determination, and recognition of the human rights issues, to become central to policy in his Labour Party.

Jeremy Corbyn described West Papuans as “people who did not enjoy their rights during a period of decolonisation, did not enjoy the rights bestowed to them by the UN charter and by the statutes on decolonisation”. Photo: AFP / PRU

Attended by MPs from the wider Pacific, Europe and Britain, as well as Liberation Movement leaders such as Benny Wenda, the summit resulted in a declaration calling for an internationally-supervised vote on independence in West Papua.

The West Papua-based journalist Victor Mambor said people demonstrating last week in Papua’s main centres supported this call.

“They want a referendum, they want the right to self-determination. As far as I know the authorities never talk about that, they didn’t want to talk about that,” he said.

However Jakarta insists that there is no going back on the what it calls the ‘final’ incorporation of West Papua into the republic, and has been swift to condemn the London meeting.

In a series of posts on Twitter, the Indonesian embassy in Australia called the meeting a publicity stunt organised by a ‘small group of Papuan separatists and sympathisers.’

Jakarta said the United Nations and international community already recognised Papua as part of Indonesia, saying the region already has self-determination through special autonomy, elections and education.

However, the 1969 referendum by which West Papua was formally incorporated into Indonesia, named the Act of Free Choice, is widely regarded as having been stage-managed.

A leading Vanuatu government minister who attended the London summit, Ralph Regenvanu, said there was growing international support to address what remained an unresolved decolonisation issue.

“According to international law, that self-determination issue has never been addressed by a proper vote in West Papua, and that’s been recognised at a number of forums,” said Mr Regenvanu.

“Decolonisation never happened and in fact this colony was simply passed from one colonial power, being the Dutch, to another colonial power which is Indonesia which continues to colonise the territory to this day.”

Jokowi’s Papua drive

The demonstrations came just a day after Indonesia’s President Joko Widodo visited Papua region to open a major port facility and preside over a new market construction designed to assist Papuans.

Less than two years since taking office, President Widodo, or ‘Jokowi’ as he is known, has already visited Papua several times – more than any previous Indonesian president.

Jokowi has promised to apply special focus to improving living conditions there. Photo: AFP

Jokowi has embarked on a major development drive in Papua, including plans for an 800-kilometre Papuan highway and an ambitious 1,390-km railway project.

“Within the first one-and-a-half years of Jokowi’s administration, eastern Indonesia’s economic growth has surpassed that of the western part of the country,” according to a statement from Indonesia’s House of Representatives following last week’s London summit.

The president’s focus on economic development in Papua has been welcomed but for many West Papuans has not addressed the self-determination issue, nor ongoing human rights abuses.

The Jokowi administration appears limited in its ability to rein in the military and police forces who run Papua; gains in living conditions for Papuans have yet to eventuate.

Indonesian police deployed to control the Jayapura demonstration in support of the United Liberation Movement for West Papua. Photo: Tabloid Jubi

Indonesia’s leading human rights body said last month that abuses in Papua, generally by security forces, remained as rampant as they were under previous governments.

Furthermore, health and education outcomes in Papua are typically Indonesia’s worst – for instance, Papua region has a rate of HIV/AIDS which is 20 times the national average.

Marginalised

Indonesian police said that the West Papua National Committee (which is part of the Liberation Movement) requested permission to hold the demonstrations and failed to meet the requirements. They proceeded anyway.

The demonstrations have gone wider, spreading even to Indonesian cities outside Papua, including Semarang and Makassar, with significant West Papuan populations.

A Papuan who works with political prisoners, Ruth Ogetay, said there was a common theme among the demonstrators.

“All over our land, West Papua, in cities like Wamena, Jayapura, the expression of West Papuans has been in support of independence,” she said.

While there was a more restrained conduct of police forces in handling last week’s demonstrations compared with past rallies, the number of arrests was massive.

Some local media reports had the number of arrests as high as 1700.

While the vast majority of those detained have since been released, images of hundreds of Papuans being held semi-naked in the midday sun at paramilitary police headquarters have caught international attention.

Indonesian security forces hold demonstrators Photo: Tabloid Jubi

In the wake of the arrests, New Zealand Foreign Minister Murray McCully, not for the first time, was pressed about the rights situation in West Papua.

“The government is concerned about these matters,” he told parliament, “and the government wants to see an improvement in the situation in that part of the world.

“The government does not believe that megaphone diplomacy will serve that objective.”

Politicians in Australia have frequently claimed that the economic and social plight of the indigenous people of Indonesia’s West Papua region was improving.

But a new report called ‘We will Lose Everything’, based on a fact finding mission the Catholic Justice and Peace Commission in Brisbane, concludes otherwise.

The Papua provincial capital Jayapura is a bustling city where economic activity and culture is increasingly dominated by non-Papuans. Photo: RNZI / Johnny Blades

Some Papuans say life in their region has improved significantly, compared to the years under the rule of Indonesia’s President Suharto who fell in 1998.

Yet the proportion of West Papuans to the overall population of their region is declining quickly as non-Papuan migrants stream in on a regular basis, via the state-facilitated transmigration system.

As a result, in their homeland Papuans are increasingly marginalised, in terms of culture and economic activity.

International pressure

The internationalisation of the West Papua issue continues, despite Jakarta’s insistence that it is a domestic matter.

As Tonga’s prime minister Akilisi Pohiva said following his attendance at the London summit, United Nations’ Sustainable Development Goals were ‘impossible to achieve without the full support for the human rights of all people living in areas of conflict throughout the world and in the peaceful Pacific region.’

Grassroots support for governmental action on West Papua is steadily growing in the Pacific Islands region, particularly Melanesia.

The Melanesian Spearhead Group’s decision last year to grant the Liberation Movement observer status within the group was a recognition of that.

The secretary-general of the United Liberation Movement for West Papua, Octo Mote (centre) talks to New Zealand MPs, including Steffan Browning (right). Photo: RNZI / Johnny Blades

Concurrently, Indonesia with its claims to a large Melanesian population, became an associate member of the MSG in 2015.

The changing shape of the MSG – whose full members are Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji and New Caledonia’s Kanak peoples – has become a divisive issue.

Ralph Regenvanu said Indonesian inclusion in the MSG was supposed to have opened the way for dialogue about West Papua. But he said that unfortunately the MSG’s call for Jakarta to dialogue had been ignored.

“And in fact they rebuffed the prime minister of the Solomons (Manasseh Sogavare who is the current MSG chair). There’s been no response to the letter from the prime minister of Papua New Guinea as the chair of the Pacific Islands Forum to them, asking for some sort of human rights assessment to be done,” said Mr Regenvanu.

“The question is: do they really want to engage or not? If it (Jakarta) is not coming to the table, then why are they in the MSG?”

The MSG is expected to have a leaders summit before the end of June in Port Vila where the full members are due to discuss the Liberation Movement’s bid for full membership.

As this draws near, more West Papuan demonstrations are likely.

May 9, 2016 0

Ketua Partai Buruh Inggris Dukung Isu Papua Dibawa ke PBB

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin Oposisi Inggris,Jeremy Corbyn, hadir dalam pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di gedung parlemen Inggris, yang berlangsung mulai 3 Mei 2016. Pada forum itu, ia berbicara tentang penderitaan rakyat Papua dan mendukung didorongnya reformasi demokrasi di salah satu propinsi RI itu.

Media Australia, abc.net.au, melaporkan Corbyn mengatakan sudah saatnya rakyat Papua mampu membuat pilihan mereka sendiri tentang masa depan politik mereka.

“Ini tentang strategi politik untuk membawa penderitaan rakyat Papua diketahui oleh dunia, untuk menjadikannya agenda politik, membawanya ke PBB, dan akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan tentang jenis pemerintah yang mereka inginkan dan jenis masyarakat yang ingin mereka hidupi, “kata dia dalam pertemuan itu.

Corbyn mengatakan forum itu merupakan sebuah pertemuan bersejarah. Para pembicara dalam forum datang dari berbagai belahan dunia, termasuk anggota parlemen dan politisi dari negara-negara seperti Inggris, Tonga, Banuatu, Papua Nugini dan Solomon Islands. Di antara tokoh yang hadir, adalah Perdana Menteri Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva; Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone; Utusan Khusus (Special Envoy) Solomon Islands untuk West Papua di MSG, Rex Horoi; Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu; Gubernur Provinsi Oro, PNG, Gary Jufa; Tuan Harries dari Pentregarth, Kerajaan Inggris, house of lords, RT. Hon Jeremy Corbyn MP, pemimpin oposisi Inggris yang juga pemimpin Partai Buruh di Inggris; Benny Wenda, juru bicara internasional dari United Liberation Movement for West Papua (ULWMP), Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, dan beberapa lainnya anggota parlemen Inggris.

Dalam pidatonya, Corbyn juga mendukung laporan yang diterbitkan oleh University of Warwick yang menyerukan pemulihan hak-hak LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan diizinkannya delegasi parlemen dunia ke wilayah tersebut. Dalam laporan yang dilansir oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, kemarin, disebutkan bahwa terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan di Papua. Mereka bahkan ada yang diusir karena membela HAM di wilayah tempat mereka bekerja di Papua.

Bagi gerakan rakyat Papua yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, terutama yang dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kehadiran Corbyn menambah bobot pertemuan itu. Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, dalam pertemuan itu mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus membuat resolusi bagi dilakukannya penentuan pendapat rakyat yang diawasi secara internasional. Sebagaimana dikutip oleh The Guardian, Benny Wenda mengatakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah pengawasan PBB pada 1969 adalah penghianatan karena ketimbang sebagai act of free choiche, itu adalah act of no choice.

“PBB melakukan kesalahan ketika itu, mereka melanggar peraturan mereka sendiri. Itu sebabnya PBB harus mengoreksinya sekarang,” kata Benny Wenda.

Namun, Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, mengatakan, jika rakyat Papua menuntut merdeka, pemerintah Indonesia tidak akan mengabulkannya. Namun hal itu bukan menutup adanya dialog. Dalam Road Map yang disusun oleh LIPI, penyelesaian konflik di Papua yang dianggap ideal adalah dialog nasional antara Jakarta dengan para pemangku kepentingan di Papua, termasuk ULMWP. Oleh karena itu, Adriana menyarankan agar pemerintah RI mengakui keberadaan ULMWP.

Adriana Elisabeth mengatakan dialog itu mungkin akan memakan waktu lama, bahkan dapat menyita waktu lebih dari satu dekade. Namun itu adalah merupakan salah satu alternatif terbaik.

Editor : Eben E. Siadari

May 6, 2016 1

IPWP: PBB Harus Awasi Referendum di Papua

Jayapura, Jubi – PBB harus membuat resolusi pemungutan suara dibawah pengawasan internasional untuk kemerdekaan Papua, demikian dinyatakan anggota parlemen internasional dan pengacara pro kemerdekaan Papua.

Dalam pertemuan di London Selasa, (3/5/2016), pemimpin pro kemerdekaan Papua, Benny Wenda, bersama anggota-anggota parlemen, pengacara dan para aktivis kemanusiaan dari Inggris dan wilayah Pasifik menuntut PBB membuat resolusi untuk referendum independen, dalam rangka memperbaiki “kesalahan”nya mengizinkan Indonesia mengambil kontrol selama hampir 50 tahun lalu

Indonesia memegang kontrol sementara atas wilayah Papua dari penjajahan Belanda atas persetujuan PBB di tahun 1963.

Pada tahun 1969 Indonesia berkuasa penuh melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang disepakati PBB, namun tidak kredibel karena hanya diikuti 1000 orang perwakilan pemimpin Papua, yang memilih dibawah ancaman kekerasan.

Menurut Wenda, Pepera tersebut, yang dianggap “tindakan pilihan bebas”, adalah pengkhianatan kepada rakyat Papua dan sekaranglah saatnya bagi PBB untuk memperbaiki kesalahan itu.

“Rakyat Papua menyebutnya sebagai tindakan tanpa pilihan,” ujar Wenda kepada Guardian, Rabu (3/5) yang dipantau Jubi Kamis pagi (4/5/2016). “PBB sudah membuat kesalahan, mereka melanggar aturan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka mesti memperbaikinya sekarang.”

Gerakan Free West Papua berharap PBB akan mengeluarkan resolusi ini dalam dua tahun serta mengirimkan penjaga keamanan internasional untuk melindungi rakyat Papua ketika pemungutan suara untuk kemerdekaan berlangsung.

“Selama 50 tahun Indonesia melakukan pembantaian terhadap rakyat kami, 500.000 orang. Kami membutuhkan pasukan penjaha perdamaian internasional di Papua,” ujarnya.

“Mungkin dalam 10 atau 20 atau 50 tahun yang akan datang saya piker rakyat saya akan menjadi minoritas. Kami membutuhkan ini segera.”

Hadir bersama Wenda Akilisi Pōhiva, Perdana Menteri Tonga dan kepala pemerintahan dalam pertemuan Free West Papua, gubernur Papua New Guinea Powes Parkop dan Garry Juffa, serta Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, Ralph Regenvanu.

Regenvanu kepada Guardian mengatakan bangsanya selalu mendukung kemerdekaan Papua.

Ia menyerukan wilayah-wilayah lain di kawasan itu, khususnya Australia dan New Zealand, yang saat ini mendukung kedaulatan Indonesia, agar bergabung ikut mendukungnya.

“Mereka harus melangkah maju dan mengakui apa yang sedang terjadi di depan pintu rumah mereka sendiri,” ujarnya pada Guardian. “Saya pikir sikap pemerintah New Zealand dan Australia memalukan terkait Papua.”

Pengacara HAM, Jennifer Robinson, mencatat kedua bangsa juga mendukung kedaulatan Indonesia terhadap Timor Leste hingga “detik-detik terakhir”.

“Penting sekali kita terus membangun kampanye masyarakat sipil yang kuat di Australia dan New Zealand untuk menekan pemerintah melakukan hal yang benar,” kata Robinson.

“Adalah pelanggaran atas nama hukum internasional karena membiarkan situasi yang melanggar hukum, dan pendudukan Indonesia atas Papua adalah pelanggaran hukum karena mereka tidak menghormati hukum internasional dalam proses integrasi Papua,” ujarnya lagi.

Inilah puncak tuntutan dari puluhan tahun kampanye, dan dorongan yang makin menguat dari akar rumput belakangan ini terhadap gerakan Free West Papua, serta peningkatan keanggotaan dalam International Parliamentarians for West Papua (IPWP), dimana pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn menjadi pendirinya.

“Konferensi ini menyambut baik dukungan internasional yang terus bertumbuh, khususnya di Pasifik, bagi rakyat Papua agar diakui hak penentuan nasibnya sendiri yang telah lama diabaikan,” kata Andrew Smith, anggota Parlemen Oxford East, Ketua dan pendiri IPWP.

“Pengabaian ini adalah noda dalam sejarah PBB, yang harus terus kita kampanyekan agar komunitas internasional memperbaikinya.”

Lord Harries of Pentregarth, mantan Uskup Oxford, juga pendiri IPWP, menggambarkan Papua sebagai “salah satu skandal pembiaran terbesar abad ini”

“Setidaknya parlemen di beberapa negara di dunia semakin terbuka matanya pada persoalan ini, dan kunjungan pimpinan politik dari Pasifik adalah langkah baik menuju pengakuan PBB atas perjuangan orang Papua dan kehendak mereka atas penentuan nasib sendiri.”

Meskipun secara verbal tampak melunak terkait otonomi dan kebebasan di Papua, Presiden Jokowi secara umum masih gagal menindaklanjuti perkembangan ini. Dibawah kepempimpinannya, pelanggaran dan kekerasan oleh militer dan polisi, termasuk penangkapan massal dan represi terhadap protes-protes damai, terus berlanjut.

“Inilah kenyataan hidup sehari-hari di Papua. Secara fisik, mental, intimidasi terjadi terus,” ujar Wenda.

“Rakyat saya yang akan putuskan siapa yang mereka inginkan untuk memimpin perjuangan kemerdekaan, tetapi kewajiban saya sekarang adalah membebaskan Papua,” ujarnya.(*)

May 6, 2016 1

Deklarasi London Seruan Kepada Internasional Awasi Penentuan Nasib Sendiri di Papua Barat

Jayapura, Jubi – Sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat.

Kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentarians for West Papua) menyelenggarakan pertemuannya di Gedung Parlemen di London untuk membahas masa depan masyarakat dan Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) yang sedang berada dibawah pemerintahan Indonesia.

Menurut kelompok Pembebasan Papua Barat, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, yang kembali memberikan dukungannya untuk perjuangan Papua Barat untuk pembebasan dan mengatakan bahwa ia ingin menuliskannya menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh, seperti dikutip dari Radio New Zealand, Rabu (4/5/2016).

Deklarasi tersebut mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat tidak dapat diterima. Deklarasi itu memperingatkan bahwa tanpa ada tindakan dari dunia internasional (situasi ini) mempertaruhkan kepunahan masyarakat Papua dan menegaskan kembali untuk hak masyarakat asli untuk menentukan nasib sendiri.

Deklarasi tersebut juga mengatakan ‘Act of Free Choice’ 1969, sanksi-referendum PBB yang memasukan Belanda Papua (Dutch New Guinea) ke Indonesia, adalah pelanggaran berat dari prinsip itu.

Deklarasi ini menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi penentuan nasib sendiri sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri Vanuatu Bruno Leingkone, Utusan MSG Khusus Papua Barat, Rex Horoi, Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu Ralph Regenvanu, Gubernur Oro District PNG, Gary Juffa, Lord Harries dari Pentregarth dari Inggris House of Lords dan Benny Wenda dari Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Staf Khusus Presiden soal Papua ‘Tidak Tahu’ Pertemuan Bahas Papua Merdeka

Staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku tidak tahu soal pertemuan internasional tentang kemerdekaan Papua yang diselenggarakan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, Selasa (3/5/2016).

“Aku baru tahu informasi hari ini jadi berkomentar juga tidak tahu nanti malah saya disalahin. Lebih baik nanti dulu,” kata Lenis seperti dikutip dari BBC Indonesia, di Jakarta.

Dalam sebuah pernyataan, beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kampanye yang diadakan di luar negeri untuk memisahkan Papua dari Indonesia bukan langkah berarti. “Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak,” katanya.

IPWP didirikan aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen dari Vanuatu, Inggris dan Papua Nugini pada 2008. Kelompok ini terinspirasi oleh keberhasilan Parlemen Internasional untuk Timor Timur.

Pertemuan IPWP kembali mengangkat persoalan hak warga Papua untuk menentukan nasib sendiri ke dunia internasional.

Catherine Delahunty, Anggota Parlemen dari Green Party NZ (kedua dari kiri) saat melakukan protes kecil terkait West Papua di luar parlemen Selandia Baru, Selasa – RNZI / Johnny Blades

Papua Barat masih dalam ‘jajahan’ Belanda ketika Republik Indonesia benar-benar merdeka pada 1949. Pada akhir 1961, Papua Barat mengadakan kongres yang menyatakaan kemerdekaan Papua Barat dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Tak lama kemudian, tentara Indonesia menginvasi Papua Barat. Terjadi konflik antara pemerintah Belanda, Indonesia, dan penduduk asli Papua tentang siapa yang berhak memerintah wilayah itu. Pada 1962, Amerika Serikat mensponsori perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang memberikan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia diwajibkan mengadakan pemilihan umum yang diawasi PBB mengenai hak warga Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri pada 1969.

Alih-alih menyelenggarakan pemilu yang terbuka bagi seluruh warga Papua, pemerintah Indonesia memilih 1022 ‘perwakilan’ dari populasi sekitar 800.000. Mereka memilih dengan suara bulat untuk bergabung ke NKRI, kendati telegram dari kedutaan besar AS di Indonesia ke Gedung Putih menunjukkan bahwa hasil pemilihan tersebut telah ditetapkan sebelumnya.

“The Act of Free Choice (AFC) di Irian Barat bagaikan tragedi Yunani, akhirnya sudah ditentukan. Protagonis utama, Pemerintah Indonesia, tidak bisa dan tidak akan mengizinkan penyelesaian selain keberlanjutan penyertaan Papua Barat ke Indonesia. Aktivitas pemberontakan amat mungkin meningkat tapi angkatan bersenjata Indonesia akan dapat menahannya, dan kalau perlu, menindasnya,” tercantum dalam dokumen rahasia yang dibuka ke publik pada tahun 2004.

Meski demikian, PBB merestui pemilihan tersebut dan Papua Barat berada dalam pemerintahan Indonesia sejak saat itu. The Act of Free Choice sering dikritik sebagai “Act of No Choice”.

Kekerasan Aparat

Mahasiswa Papua yanga tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Semarang ketika menggelar demo dan dikawal personil polisi Polrestabes Semarang, Senin (2/5/2016) – Jubi/IST

Sementara itu di Papua, pada Selasa tidak ada aksi yang menyuarakan dukungan untuk pertemuan IPWP; setelah lebih dari 1.000 aktivis yang menggelar aksi demikian pada Senin 2 Mei diangkat dan ditahan Polda Papua sampai Senin (2/5/2016) malam. Sedikitnya tujuh orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat pukulan popor senapan dan tendangan sepatu aparat. Begitu juga awak media yang dihalangi untuk meliput penahanan tersebut.

Salah seorang pengunjuk rasa, Leah, kepada BBC Indonesia mengaku menerima pelecehan dari aparat polisi.

“Di saat kami di TKP, mereka tarik dan berusaha lepas pakaian yang saya pakai sehingga Sali (pakaian tradisional Papua) yang saya pakai itu sudah terputus-putus… Dan saya ditarik sehingga saya tergores di bagian kaki karena kena aspal,” kata Leah kepada BBC Indonesia.

Selain pelecehan, Leah juga mengaku ditendang dengan sepatu laras di bahu kanannya ketika diangkut dengan mobil Brimob.

Penahanan aparat terhadap aktivis yang berunjuk rasa sering terjadi di Papua. Pada 13 April 2016, demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat dilaporkan terhenti karena karena dihadang barikade anggota TNI/Polri. Juru bicara KNPB, Bazoka Logo mengatakan bahwa aparat menangkap 31 pengunjuk rasa.

Secara terpisah, mantan tahanan politik Papua, Filep Karma, menyebut penahanan itu sebagai intimidasi aparat Indonesia.

“Itu yang selama ini terjadi di tanah Papua… Jadi dengan kemarin mereka mempertontonkan kekerasan, kekuasaan, dan apapun yang mereka buat, itu menjadi tontonan internasional – bahwa itulah yang selama ini dipraktekkan di atas tanah Papua sejak ’63 sampai dengan hari ini,” ujarnya. (Yuliana Lantipo)

May 6, 2016 1

Arrest of Papuans showcases paradox in democracy, human rights: Activist

Nethy Dharma Somba, The Jakarta Post, Jayapura, Papua | Thu, May 5 2016 | 07:15 pm

Arrest of Papuans showcases paradox in democracy, human rights: Activist — In formation – Dozens of Papuan activists sit in lines under police watch in the yard of the Mobile Brigade (Brimob) Kotaraja, Jayapura, on Monday. They were arrested for staging a rally in support of Papuan independence.(thejakartapost.com/Nethy Dharma Somba)

Rights activists in Papua have slammed the arrest of 1,888 students and activists who were carrying out a peaceful rally on Monday to support the United Liberation Movement for West Papua’s campaign to gain full membership of the Melanesia Spearhead Group.

They said the arrests revealed Indonesia’s paradoxical democracy and attitude toward human rights.

“During his visit to Papua to release five political prisoners in 2015, President Jokowi said he would open democracy up as widely as possible in Papua. However, the stifling of that aspiration has been continuous. Indonesia is widely acclaimed as Asia’s biggest democratic country, but in Papua, voicing your aspirations is prohibited,” Ferdinand Marisan, the director of rights group Elsham Papua, said in Jayapura on Wednesday.

According to Elsham Papua, the difference between what the government has stated and what it has done reveals the paradox in Indonesia’s democracy and its upholding of human rights. “Efforts by the government to uphold human rights, and its statements on freedom of expression, are aimed at merely creating a good image because the silencing of [opinions] has continued to happen,” Ferdinand said.

Gustaf Kawer, a law practitioner in Papua who often gives legal assistance in cases involving separatism, said the stifling of voices in the province, where many want to separate from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), was getting stronger and continued to affect more and more Papua residents and youths.

“Last year, only hundreds of Papuan people were arrested for [protesting] for freedom, or separation from Indonesia. Now more and more people are being arrested and recently, around 1,000 people were arrested and taken to the Mobile Brigade [Brimob] Kotaraja headquarters,” said Gustaf.

“People’s aspirations cannot be silenced. The harder they try to silence us, the stronger we will voice our aspirations,” he said.

The arrest of 1,888 Papuan residents, he continued, was in violation of human rights and various laws that ensured freedom of expression.

As reported earlier, during the commemoration ceremony for National Education Day on Monday, West Papua National Committee members staged a rally, rejecting the integration of Papua into Indonesia, a move which was was formalized on May 1, 1963. Security arrested the protesters and took them all to the local Brimob headquarters in Kotaraja, Jayapura, where they were held in a field at the headquarters from 9 a.m. to 7.30 p.m. local time.

Papua Police chief Insp. Gen. Paulus Waterpauw said the activists were arrested because the police had not issued a permit for the rally, adding that they were prohibited from staging any rally in support of separation from Indonesia.

Several demonstrators were reportedly beaten and journalists were not allowed to cover the arrest.

Papua Legislative Council Speaker Yunus Wonda regretted the repressive measures used by security officers.

“The police should have taken a persuasive approach in guarding the [rally]. If the arrests happened because they were voicing their aspirations, democracy in Papua is being silenced,” said Yunus.

Elsham Papua considers the government not serious about resolving human rights violations in Papua. Though many rights violations have occurred in Papua, only one case has been brought before the human rights tribunal, and the perpetrator in that case released.

“Human rights violations in Papua have continued to occur and none of them have been resolved. There is no government willingness to properly resolve the cases, which leads the people to lose their trust in the government because there is no justice for victims,” said Ferdinand.

Elsham Papua has made three recommendations following the incident. First, it has called on the Pacific Islands Forum to dispatch a fact-finding team to Papua to meet with victims of human rights violations, which have been occurring since May 1, 1963, and continue today.

Second, it calls on UN member countries, international human rights organizations and all networks in support of upholding human rights to also establish a fact-finding team. Elsham Papua expects this team to visit Papua before the UN Human Rights Council conducts its Universal Periodic Review in 2017.

Third, Elsham Papua calls on the government to be ready and willing to cooperate with neutral third parties in carrying out an investigation on human rights violations in Papua. The investigation, the rights groups states, should not involve the Indonesian Military or the National Police, two institutions that it claims have often committed human rights violations in Papua. (afr/ebf)

May 6, 2016 0

Partai Buruh Inggris Tegaskan Pembebasan Papua Barat Bagian dari Kebijakannya

Jayapura, Jubi – Jeremy Bernard Corbyn mengatakan sudah saatnya rakyat Papua Barat membuat pilihan mereka sendiri tentang masa depan politik mereka.

Dikutip ABC, Corbyn berbicara tentang penderitaan rakyat Papua Barat dan mendukung dilaksanakannya reformasi demokrasi di Papua, Indonesia. Ia menyampaikan hal ini dalam pertemuan International Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London, Inggris, Selasa 3 Mei 2016.

Corbyn adalah politikus Inggris Pemimpin Partai Buruh dan Pemimpin Oposisi. Dia telah menjadi anggota parlemen untuk Islington Utara sejak tahun 1983 dan terpilih sebagai Pemimpin Partai Buruh pada tahun 2015.

Jeremy Corbyn menegaskan dukungannya bagi perjuangan pembebasan Papua Barat. Ia mengatakan ini menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh.

“Ini tentang strategi politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat kepada pengakuan dunia, memaksanya ke agenda politik, sehingga harus dibawa ke PBB, dan akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan tentang pemerintah yang mereka inginkan dan masyarakat seperti apa di mana mereka ingin hidup,”

katanya dalam pertemuan.

Pemimpin Partai Buruh ini mengakui bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan yang bersejarah.

Deklarasi London IPWP

Dalam pertemuan ini, anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris menyetujui deklarasi di London yang menyerukan pemungutan suara yang diawasi oleh komunitas internasional pada isu kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda, Menteri Luar Negeri Vanuatu Bruno Leingkone, Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva dan Menteri Pertanahan Vanuatu Ralph Regenvanu dan beberapa anggota parlemen Pasifik dan Ingggris lainnya adalah penandatangan deklarasi tersebut.

Kelompok ini bertemu di Gedung Parlemen Inggris untuk membahas masa depan provinsi di bagian paling timur Indonesia.

Deklarasi tersebut mengatakan pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di Papua Barat yang tidak dapat diterima. Disampaikan oleh Benny Wenda, deklarasi ini memperingatkan dunia bahwa tanpa tindakan internasional masyarakat Papua mempertaruhkan kepunahannya dan menegaskan hak masyarakat asli Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Deklarasi tersebut juga menegaskan ‘Act of Free Choice’pada tahun 1969 yang dikenal sebagai Pepera, dilakukan melalui proses yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan memilih. (*)

May 4, 2016 0

Gerakan kemerdekaan Papua Barat galang dukungan

BBC Indonesia – Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.

Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.

“Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

“Hal itu harus dilakukan sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541, yaitu dalam kasus Timor Timur, yang sekarang harus menjadi kasus di Papua Barat,” tambahnya.

Walau upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sebenarnya sudah berulang kali diungkapkan, agaknya kali ini mereka ‘mengemasnya’ dengan dukungan internasional, paling tidak dari Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Hadir dalam konferensi pers di London, antara lain Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, serta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini, Gary Juffa.

Dalam kesempatan itu, PM Pohiva mengaku tidak tahu persis rincian situasi di Papua namun terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.

Sementara Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, menegaskan rasa persatuan dengan Papua Barat.

“Vanuatu sudah membuat jelas posisinya mendukung rakyat Papua Barat. Kami semua adalah satu. Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi dan menyatakan tidak ada kekerasan kepada saudara-saudara kami di Papua Barat.”

Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis.

“Jadi keduanya akan membentuk tim untuk membangun koalisi di Pasifik dan di dunia untuk mengambil tindakan karena perjuangan Papua Barat sudah terlalu lama,” jelas Rex Horoi.

Usai menyampaikan tuntutan dengan dukungan dari MSG, Benny Wenda -yang dulu pernah ditangkap di Indonesia dan kini tinggal di Oxford Inggris- bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan.
Masalah Papua ‘sudah final’

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tidak menerima gagasan penentuan nasib sendiri di Papua.

Hari Senin (02/05), lebih dari 1.000 orang di Papua ditangkap ketika menggelar aksi dukungan atas gerakan kemerdekaan Papua, yang menurut polisi bertentangan dengan kedaulatan negara. Mereka kini sudah dibebaskan.

Di London, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI, Dino R Kusnadi, menegaskan kembali posisi pemerintah Indonesia.

“Sudah jelas sikap dan posisi Indonesia bahwa masalah Paua sudah final. Papua sebagai kesatuan NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) kembali ke pangkuan Indonesia melalui act of free choice. Ini juga sudah disahkan oleh PBB, sehingga bagi kami sudah final.”

Dino juga mempertanyakan kedatangan para pejabat pemerintah beberapa negara MSG dalam pertemuan dan konferensi pers di London karena belum tentu mewakili MSG tapi sebagai individu.

“Kedua mereka ingin membesarkan suport kepada mereka (lebih) dari kenyataannya. Itu adalah bagian supaya mereka nendapat kredibilitas tapi selama ini bisa kita katakan seluruh dunia sudah mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya.
‘Menurunnya’ proporsi warga Papua

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, mengatakan bahwa dukungan dari negara-negara MSG amat berperan dalam pergerakan Papua Barat.

“Anda bisa melihat sekarang ini, bukan hanya saya dan Benny (Wenda), tapi juga para pemimpin negara-negara Melanesia menyatakan dukungannya sebagai kekuatan kami,” jelasnya.

Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional.”
Octovianus Mote

Dia juga mengungkapkan sebuah perkiraan bahwa pada tahun 2020 nanti maka proporsi warga asli Papua di wilayah itu hanya sekitar 25% dari total penduduk.

“Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional,” tambahnya.

Berdasarkan data sekitar tiga tahun lalu, menurut Mote, terdapat warga asli Papua sekitar 48% sedangkan pendatang mencapai 52% dari total penduduk di Papua.

Mote -yang pernah menjadi wartawan Kompas sebelum mengungsi ke Amerika Serikat- meminta perlu diakhirinya hal yang disebutnya sebagai ‘genosida yang bergerak pelan’ yang dilakukan Indonesia di Papua.

May 4, 2016 0