Kapolri: Penyerangan di Papua Akibat Kelalaian Polisi

Prima Gumilang, CNN Indonesia Selasa, 29/12/2015 18:00 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti menilai kasus penyerangan di Markas Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, disebabkan karena kelalaian anggota kepolisian. Menurutnya, para gerilyawan selalu mencari kelengahan pihak lawan.

“Namanya juga gerilya, cari kelengahan. Siapa yang lengah itu yang jadi sasaran mereka,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/12).

Badrodin mengatakan, siapapun bisa menjadi sasaran penyerangan tersebut, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. Semua itu tergantung kebutuhan para gerilyawan.

“Kalau kepentingannya senjata kan dia menyerangnya polisi atau TNI, tapi kalau kepentingannya merampas motor bisa saja dari masyarakat sipil,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada seluruh jajarannya yang bertugas di Papua agar taat pada standar operasional prosedur. Polisi yang bertugas di Papua, kata Badrodin, memiliki resiko yang cukup tinggi.

“Itu harus disadari anggota Polri yang bertugas di sana,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat penyerangan tersebut, beberapa personel kepolisian sedang melaksanakan Hari Raya Natal. Kantor Polsek hanya diisi lima petugas. Kondisi itu mudah dibaca pihak lawan.

“Papua seringkali yang keluar dari SOP, yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, biasanya lengah,” katanya.

Badrodin memastikan bahwa pelaku penyerangan adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka.

Dia menyatakan, konflik bersenjata yang terjadi di Papua adalah masalah politik. Karena itu aksi yang dilakukan OPM tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang terorisme.

“Kita kenakan kejahatan umum, seperti penembakan,” katanya.

Penyerangan kelompok sipil bersenjata ke Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, menewaskan tiga anggota Polri. Pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw juga ditembaki saat hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin. (obs)

December 29, 2015 1

Kapolri Sebut Benny Wenda Dalang Penyerbuan Polsek di Papua

Abraham Utama, CNN Indonesia Selasa, 29/12/2015 11:25 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan kelompok Benny Wenda berada di balik penyerangan Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan tiga polisi. Kelompok itu pula, kata Badrodin, yang menembak pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat hendak mendarat di Sinak kemarin.

Lihat juga:Kronologi Suara Tembakan Saat Pesawat Kapolda Hendak Mendarat
“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin.

Polri menuding Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. “Ada indikasi penyerangan itu dilakukan oleh kelompok TPN,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Lihat juga:Kronologi Kelompok Bersenjata Serbu Polsek Sinak Papua
Benny Wenda, tokoh penggerak referendum kemerdekaan Papua sekaligus Kepala Perwakilan Organisasi Papua Merdeka pada kantor perwakilan OPM di London, Inggris, kini menjadi tertuduh.

Penggerak referendum Papua

Penyerangan sekelompok orang bersenjata terhadap Markas Polsek Sinak Papua hanya satu dari pelbagai kekerasan yang tak kunjung usai di provinsi paling timur Indonesia itu.

Peristiwa itu bagian dari gejolak keamanan sejak pemerintah Republik Indonesia merangkul Papua Barat melalui Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969.

Papua –dan Aceh– menghendaki referendum setelah pemerintah RI mengizinkan rakyat Timor Timur menghelat referendum pada 1999.

Kala itu Benny merupakan pemimpin Dewan Musyarawah Masyarakat Koteka. Lembaga tersebut menunjang kinerja Dewan Presidium Papua (PDP) dalam bernegosiasi dengan pemerintah pusat tentang aspirasi rakyat Papua.

Periode 1999 hingga 2001 merupakan bulan madu antara warga Papua dengan pemerintah RI yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Presiden keempat itu mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora, pelaksanaan Kongres Papua yang melahirkan PDP, serta penggunaan kembali istilah Papua untuk menghapus nama Irian Jaya.
Lihat juga:Rentetan Aksi Penyerbuan Polsek Sinak Papua
Selanjutnya pergantian rezim mengubah peta dialog antara pemerintah pusat dan Papua. Ketua PDP Theys Hiyo Eluay tewas pada November 2001. Penyidikan Kepolisian Daerah Papua serta keputusan pengadilan militer menunjuk anggota Komando Pasukan Khusus sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan Theys.

Juni 2002, Kepolisian akhirnya menangkap Benny. Ia dituduh menyerang kantor polisi dan membakar dua toko di Abepura, Papua, pada 7 Desember 2000. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mencatat, seorang polisi tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka akibat peristiwa yang kini disebut sebagai pemicu Peristiwa Abepura.

Kejadian yang kemudian disidangkan di pengadilan hak asasi manusia berat itu membebaskan dua perwira tinggi Polri dari seluruh dakwaan. Di sisi lain, Benny menghadapi ancaman pidana penjara selama 25 tahun.

Jadi eksil di Inggris

Satu bulan setelah persidangan pertamanya, Oktober 2002, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura. Ia menyelundupkan diri ke perbatasan Papua dan Papua Nugini sebelum akhirnya terbang ke Inggris dan mendapatkan suaka dari pemerintah setempat.

“Saya sebenarnya tidak ingin melarikan diri ketika itu, tapi saya tidak bersalah. Saya membela masyarakat saya. Pemerintah Indonesia tiga kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya di penjara,” ujar Benny pada forum TEDx di Sydney, Australia, Mei 2003.

Saat menjadi pembicara pada forum yang digagas lembaga nirlaba internasional itu, Benny menuturkan keputusan melarikan diri dia ambil di menit-menit terakhir.

“Saya berpikir, jika saya tetap di tempat itu, saya akan terbunuh. Salah satu pemimpin pergerakan, Theys Elluay, dibunuh Kopassus tahun 2001. Setahun kemudian, saya menjadi target mereka karena saya adalah salah satu penggagas gerakan,” ucapnya.

Kini Benny hidup di Inggris bersama istri dan anak-anaknya. Ia berkeliling dunia mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Dalam usahanya, Benny didampingi Jennifer Robinson, seorang advokat yang bergiat pada isu hak asasi manusia. Jennifer dikenal atas advokasinya terhadap Julian Assange pada kasus WikiLeaks.
Lihat juga:Lambert: RI Duduk untuk Aceh, Kenapa dengan Papua Tak Berani?
Di Indonesia, Polri memasukkan nama Benny pada Daftar Pencarian Orang. Ia menjadi buron. Benny, menurut Badan Intelijen Negara, sesungguhnya tidak memiliki dukungan kuat di dunia internasional.

“Mereka (kelompok yang dipimpin Benny) bersinergi dengan LSM-LSM yang memang mendukung kelompok-kelompok separatis di manapun juga,” kata Marciano Norman saat masih menjabat sebagai Kepala BIN.

Apapun, di tengah sorotan Kepolisian dan badan telik sandi terhadapnya, Benny belum berhenti menuntut kemerdekaan Papua.

September 2014, Benny berada di Glasgow, menyaksikan warga Skotlandia menjalankan pemungutan suara untuk menentukan masa depan negara mereka, tetap bergabung dengan Kerajaan Inggris atau memerdekakan diri.

Sebagaimana terekam pada video berjudul Benny Wenda from West Papua on Scottish Independence yang diunggah akun IndependenceLive ke situs Youtube, Benny sempat berpidato dan menyanyikan sebuah lagu di Glasgow kala itu.

“Hari ini saya menyaksikan penentuan nasib sendiri oleh masyarakat Skotlandia. Suatu saat, Anda juga akan menyaksikan referendum bagi masyarakat Papua Barat,” kata Benny, yakin. (agk)

December 29, 2015 1

Lekhaka Telenggen Klaim Bertanggungjawab Atas Penyerangan Polsek Sinak

Admin Jubi Dec 29, 2015

Sinak, JUBI — Lekhaka Telenggen (Leka Telenggen) yang mengaku sebagai pimpinan Kelompok bersenjata di kabupaten Puncak membenarkan peristiwa penembakan yang terjadi di Polsek Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Papua dilakukan oleh anggotanya.

“Saya siap bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Saya dan anggota sedang was-was di markas kami untuk mengatispasi serangan balik,” kata Lekhaka, saat dihubungi Jubi, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, anggotanya melakukan penyerangan Polsek Sinak Minggu (27/12/2015) sekitar pukul 23.00 malam. Penyerangan ini menewaskan 3 anggota polisi yakni Bripda Rasyid (32), Bribda Armansyah (37), dan Bripda Ilham (37) dan dua lainnya mengalami luka.

“Kami juga mengambil tujuh pucuk senjata api, dua AK 47, dua SS1, tiga Mouser dan satu peti amunisi,” ujar Lekakha.

Lekhaka Telenggen kerap dituding sebagai pelaku kekerasan bersenjata di Kabupaten Puncak maupun Kabupaten Puncak Jaya. Padat Januari 2014, ia dituding sebagai pelaku penembakan iring-iringan mobil aparat keamanan dari Kompi E Yonif 751 Rider yang di pimpin Letnan Satu Infanteri Alafa di Pintu Angin, Mulia, Puncak Jaya. Ia juga dituding sebagai pelaku penyerangan yang menewaskan dua anggota Brimob di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak pada awal Desember 2014.

Baca Setelah Ayub waker Dituding Polisi, Kini Giliran Lekhaka Telenggen

December 29, 2015 1

Kronologi Kelompok Bersenjata Serbu Polsek Sinak Papua

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia Senin, 28/12/2015 12:16 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Markas Besar Kepolisian RI menyatakan penyerangan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari belasan orang bersenjata. (Simak Fokus: SIAPA TEMBAK POLISI PAPUA?)

Berikut kronologi penyerbuan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Harsono dan Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Patridge Renwarin:

–     Anggota Polsek Sinak sedang menonton televisi di ruang jaga sembari bercengkerama.
–     Kelompok penyerang yang diduga berjumlah 15 orang berjalan kaki dari arah hutan.
–     Terdengar suara tembakan dari honai di belakang Mapolsek Sinak.
–     Kelompok penyerang masuk dari bagian belakang Markas Polsek Sinak.
–     Seorang warga yang sudah empat tahun membantu di Polsek Sinak, DK, membuka pintu belakang Mapolsek Sinak.
–     Kelompok penyerang menyelinap lewat pintu belakang dan langsung menyerang polisi.
–     Tiga polisi tewas, yakni Briptu Ridho, Bripda Arman, dan Bripda Ilham. Sementara dua rekan mereka, Briptu Suma dan Bripda Rian, mengalami luka tembak. Kelima polisi yang menjadi korban ini ada di ruang jaga saat penyerbu masuk.
–     Kelompok penyerang merampas dua puncuk senapan AK-47, dua senapan SS1, tiga mouser, dan satu peti amunisi dari Polsek Sinak.
–     Kelompok penyerang kabur.
–     Para anggota Polsek Sinak dievakuasi ke Komando Rayon Militer (Koramil) yang berjarak sekitar 100-150 meter dari Polsek Sinak, termasuk tiga jenazah polisi yang tewas.
–     Anggota Koramil dan Batalyon Infanteri 751/Raider menuju Polsek Sinak dan berjaga di sana.

Suara tembakan dari honai di belakang Polsek Sinak, menurut Kombes Patridge, diduga menjadi semacam kode bagi DK untuk membuka pintu belakang Polsek.

“Dari analisis kami, DK sudah bekerja sama dengan kelompok bersenjata itu,” kata Patridge.

Hal tersebut diamini oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono. Di Markas Besar TNI AD di Jakarta, Mulyono meminta semua prajurit di Papua untuk berhati-hati.

DK yang berkhianat disebut Mulyono merupakan tenaga bantuan operasi di Polsek Sinak. “Dia dipelihara Kepolisian untuk membantu. Tapi mungkin ingkar, kami lengah, dan dia memberitahukan kondisi kami kepada orang (kelompok bersenjata),” kata dia.

Saat ini Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw telah berada di Sinak untuk mengecek langsung kondisi di sana.

December 28, 2015 1

Peringati Hari Trikora, PNWP Tolak Keberadaan Indonesia di Papua

Arnold Belau, Dec 21, 2015

Semarang, Jubi – Memperingati hari Trikora pada 19 Desember 2015, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dengan tegas menolak keberadaan Indonesia di Tanah Papua.

Dalam surat elektronik PNWP yang diterima Jubi tersebut menjelaskan, pada 19 Desember 2015 genap 54 tahun Trikora diumumkan di alun-alun Kota Yogyakarta oleh Soekarno. Hari ini adalah hari yang harus dikenang generasi muda bangsa Papua sebagai hari pembunuhan (genosida) Bangsa Papua Melanesia di wilayah teritori West Papua oleh Bangsa Indonesia (Melayu).

“Karena Trikora mengamanatkan negara Kolonial Indonesia dan rakyatnya untuk mengagalkan embrio Negara west Papua yang di umumkan Nieuw Guinea Raad/ Dewan Papua pada 1 Desember 1961 yang kemudian menyebabkan ratusan ribu jiwa rakyat Bangsa Papua telah dibantai dan dibunuh oleh kolonial Indonesia sejak Trikora diumumkan hingga hari ini 19 Desember 2015,” tulisnya melalui suarat yang diterima Jubi, Senin (22/12/2015).

Dikatakan, Trikora telah melegitimasi rakyat Melayu-Indonesia mengklaim wilayah West Papua-Melanesia sebagai tanah air mereka dan Tanah Papua menjadi tanah sengketa antara Belanda dan Indonesia, setelah Kolonial Indonesia (Sabang–Maluku) menyatakan kemerdekaan mereka pada 17 Agustus 1945 di Batavia, kini sebut Jakarta.

“Indonesia mengklaim West Papua sebagai wilayahnya dengan alasan wilayah West Papua juga koloni Belanda. Padahal konstitusi Belanda telah mengakui tiga provinsi diluar kerajaan Belanda yaitu Nederland Antiles (Suriname), Nederland Hindia (Indonesia), dan Nederlnad Nieuw Guinea (West Papua) bahwa tiga provinsi ini telah memiliki administrasi terpisah. Sehingga klaim Indonesia atas Wilayah West Papua dengan diumumkannya Trikora 19 Desember 1961 adalah genosida – tindakan pembunuhan sistematis – atas Bangsa Papua,” tulis PNWP, dalam surat yang ditandatangani Elieser Anggaynggom, Wakil Ketua PNWP Ha’anim.

Sementara itu, di Jakarta, pada 19 Desember 2015, mahasiswa Papua yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan demonstrasi damai. Namun aksi mahasiswa Papua itu dihadang aparat kepolisian Polda Metro Jaya dan berujung penangkapan 23 mahasiswa Papua.

Selain itu, di Yogyakarta, mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP juga melakukan demonstrasi damai dengan melakukan orasi di Bundaran UGM. (Arnold Belau)

Editor : Dewi wulandariSumber :

December 21, 2015 1

Yeimo Lantik Ketua KNPB Sorong Raya

Victor Yeimo disambut secara adat oleh kepala suku Moi ketika tiba di Sekretariat KNPB Sorong – Ist

Jayapura, Jubi – Bertempat di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong, KM 10, Senin (16/11/2015), ketua umum KNPB Pusat, Victor Yeimo melantik pengurus KNPB wilayah Sorong Raya.

Melalui release resmi yang diterima Jubi, Victor Yeimo bersama rombongan disambut secara adat oleh kepala suku Moi ketika tiba di Sekretariat KNPB Sorong yang dihadiri rakyat dari Tambrau, Sorong Selatan, Ayamaru, dan sekitarnya

Yeimo melantik Ketua KNPB Sorong terpilih, Kantius Heselo, Wakil Ketua Gabriel Mambrasar, Jubir Agustinus Aud dan bidang-bidang lainnya dilantik dengan terlebih dahulu diambil sumpah setia pada perjuangan. Dalam sambutannya, ia mengatakan di depan puluhan rakyat dan pengurus KNPB wilayah tersebut dapat bersungguh-sungguh melaksanakan tugas guna mengakhiri penderitaan bangsa Papua ini.

“Saya berpesan agar rakyat di wilayah ini tetap memegang komitmen perjuangan dan tidak memberi ruang bagi penjajah untuk menguasai wilayah yang indah dan alamiah ini,”

tegas Victor.

Ia menjelaskan, sekitar 24 sektor basis KNPB ikut hadir dan dilantik. Ia juga berpesan agar terus melanjutkan perjuangan dari kepengurusan almarhum Martinus Yohame yang dibunuh militer Indonesia, karena apapun sudah menjadi tanggung jawab seorang pejuang untuk tetap berdiri pada jalan kebenaran apapun konsekuensinya.

Kantius Heselo selaku ketua KNPB Wilayah Sorong mengajak anggotanya agar kompak dalam organisasi dan perjuangan ini.

“Kekompakan adalah satu senjata bagi kita. Perjuangan ini kita harus akhiri dengan cara perjuangan yang dami,”

tutur Kantius Heselo.

Untuk diketahui, setelah pelantikan, Ketua KNPB pusat melakukan peletakan batu pertama bagi pembangunan kantor KNPB Wilayah Sorong Raya. (Abeth You)

Abeth You Nov 17, 2015, Jubi

November 17, 2015 0

SUP Kutuk Tindakan Brutal TNI/POLRI di Papua

Semarang, Jubi – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan aksi turun jalan di Malang, Jawa Timur untuk mengutuk sikap dan tindakan brutal aparat TNI maupun Polri di Papua akhir-akhir ini.

Dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Jubi, SUP mengatakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Orang Asli Papua (OAP), melalui aparat negara (TNI-POLRI) tak pernah berakhir. Desember 2014 – September 2015 tercatat lebih dari 10 kasus yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di seluruh wilayah Papua yang mengakibatkan 21 nyawa orang asli Papua melayang dan puluhan lainnya mengalami luka tembak dan harus dirawat di rumah sakit secara intensif.

“Kasus-kasus itu adalah kasus penembakan terhadap empat pelajar SMA di lapangan Karel Gobay, Enarotali pada 8 Desember 2014, kasus yang terjadi di Yahukimo pada bulan Mare, kasus yang terjadi pada April di Nabire, kasus yang terjadi di Ugapuga, Dogiyai pada 25 Juni 2015, kasus di Koperapoka 28 Juli 2015 dan 28 September 2015 aprat tembak mati dua siswa SMK di Gorong-gorong Timika dan banyak kasus lainnya,” ungkap Wilson Nawipa, Jubir SUP Malang-Surabaya.

Dengan melihat rentetan kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, lewat TNI-POLRI yang masih dan terus terjadi di seluru wilayah Papua, hingga saat ini, dan dengan melihat tidak adanya penyelesaian serta pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar HAM di Papua sejauh ini, maka Solidaritas Untuk Papua mengutuk tindakan brutal aparat TNI/Polri dan meminta negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Papua.

“Kami juga minta Jokowi dan Jusuf Kalla untuk tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua, tarik militer, organik maupun non organik dari seluruh wilayah Papua, proses dan adili para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar HAM di Papua. Kami juga minta negara untuk buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua,” tegasnya.

Sementara itu, seperti dilansir suarapapua.com, Solidaritas Untuk Papua (SUP), Kamis (1/10/2015) kemarin melakukan aksi mimbar bebas di depan Asrama Kamasan I Papua, Yogyakarta untuk mengutuk tindakan brutal TNI/Polri serta menuntut negara harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Koordinator Umum (Kordum) aksi, Kristina Kobogau mengatakan dengan tegas bahwa undang-undang dan segala macam peraturan yang dibuat oleh NKRI hanya berlaku di luar Papua, sedangkan yang terjadi di Papua seakan membuat orang Papua menjadi setengah binatang.

“Seakan kami berbeda dengan manusia lain yang ada di Indonesia, sehingga TNI/Polri dengan sesuka hati mereka membunuh kami orang Papua di mana semua yang menjadi korban rata-rata masih usia produktif, bahkan kebanyakan adalah pelajar. Kekerasan yang dialami oleh kami perempuan Papua yaitu pemerkosaan kemudian dibunuh dan dibiarkan seperti binatang,” ungkapnya. (Arnold Belau)

Source: Author : Arnold Belau, October 6, 2015 at 22:34:02 WP, Editor : dominggus

October 6, 2015 1

Wale: Isu West Papua adalah Isu MSG dan PIF

Thursday, 10 September 2015, Megaphone PAPUA

Foto: Matthew C. Wale. (doc:www.parliament.gov.sb)

Port Moresby, Megaphone PAPUA – Matthew Wale di sela-sela pertemuan, kepada media mengatakan isu West Papua memang merupakan isu yang sensitif, perlu ada Indonesia dalam proses penyelesaiannya, diplomasi internasional memang tidak pernah memandang sesuatu dari segi moral, ini yang membuat permasalahan ini menjadi rumit.

“Seperti yang Anda tahu diplomasi internasional tidak pernah dilakukan atas dasar moral dan ini yang merubah semua menjadi rumit. Namun kami merasa karena masalah yang dihadapi masyarakat adat West Papua, imperatif moral jauh melampaui pertimbangan lain dan kami berharap bahwa para pemimpin akan naik ke tantangan dan membuat keputusan yang tepat untuk masalah ini, “kata Wale.

Matthew Wale juga mengatakan bahwa, Solomon Island dalam hal ini memahami bahwa isu ini memang sensitif, namun pertemuan ini menjadi tempat yang baik untuk Solomon menyampaikan aspirasi Rakyat Melanesia di West Papua.

“Kami menyadari bahwa masalah ini tidak berarti mudah tetapi kita melihat waktu yang tepat dan merasakan keadaan yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan juga ada informasi lebih lanjut di luar sana terkait situasi terkini di Papua Barat dan Forum Kepulauan Pasifik, pemimpin melanesia memiliki kewajiban moral untuk menangani masalah ini secara bertanggung jawab, “

lanjut Politikus Solomon Island ini.

Dia mengatakan orang Papua Barat adalah bagian dari Melanesia dan Pasifik dan karena itu masalah mereka relevan dengan ditangani oleh MSG dan Forum Kepulauan Pasifik.

“Pemerintah Solomon Island memahami ada sensitivitas pada masalah Papua Barat untuk keamanan Pasifik, terutama untuk Papua Nugini setelah berbatasan langsung dan juga kerja sama perdagangan antara negara-negara anggota Forum Pasifik dan Indonesia” ucap Wale.

Sementara itu Perdana Menteri PNG Peter O’Neil sebagai ketua dalam pertemuan yang memimpin Rapat ke 46 PIF, mengatakan kepada Press bahwa isu-isu yang dibahas kemarin di tingkat Menteri dan Pejabat akan dibahas secara rinci di retreat Pemimpin setelah pernyataan hasil akan dikeluarkan.[Hugo/MP]

September 10, 2015 1

Empat Pernyataan Politik KNPB Untuk PIF

Aksi demo damai yang dilakukan KNPB, GempaR dan simpatisannya dalam pernyataan sikapnya yang mendukung PIF di Port Moresby, Papua Nugini – Jubi/Munir

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Papua Barat (KNPB), Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) bersama beberapa mahasiswa dan simpatisan KNPB, Senin (7/9/2015), menggelar demo di Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura Papua.

Demo berlangsung damai dan diwarani orasi dari beberapa simpatisan KNPB, GempaR, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang mendukung Pasific Island Forum, di Port Moresby, Papua Nugini.

Empat pernyataan politik KNPB disampaikan dalam orasi demo. Pertama, bebaskan Papua Barat untuk menyelamatkan masyarakat Pasifik dari kolonialisme dan kapitalisme. Kedua, bebaskan Papua Barat untuk menyelamatkan masyarakat Pasifik dari pemanasan global. Ketiga, rakyat Papua Barat butuh bantuan rakyat Pasifik dari ancaman genosida. Keempat, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki status politik Papua dan Papua Barat.

“Kami sangat mendukung Pasifik Island Forum dapat menerima West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua sebagai obsever agar dapat berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama,”

kata Victor Yeimo, Ketua Umum BPP-KNPB.

Di tempat yang sama, Kompol Heru Hidayanto, Kepala Bagian Operasional (Kabag-Ops) Polres Jayapura Kota, mengungkapkan aksi demo tersebut berjalan aman tanpa ada gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Walaupun sebelumnya ada rencana long march, namun hal tersebut tidak terjadi dan mereka hanya melakukan aksi di tempat,”

kata Kompol Heru.

Personil Kepolisian yang disiagakan merupakan aparat gabungan Dalmas Polresta Jayapura dan Mapolda Papua, serta Brimob Polda Papua.

“Untuk pengamanan kita turunkan dari Dalmas Polresta Jayapura, 60 orang, Brimob 30 orang, dan Dalmas Polda Papua 60 orang. Harapan kami dengan banyaknya personil yang berjaga, mereka bisa melakukan aksi dengan tertib, karena sesungguhnya kami aparat kepolisian tidak menginginkan terjadinya benturan,”

katanya. (Munir)

September 7, 2015 at 18:35:19 WP,TJ

September 7, 2015 0

Papua Barat, Isu Paling Kontroversial dalam Agenda PIF

Jayapura, Jubi – Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah dibuka pada tanggal 4 September, ditandai dengan Workshop PINA/PIFS Regional Media yang dibuka oleh Dame Meg Taylor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Kepulauan Pasifik.

Kepada wartawan yang menghadiri workshop, Meg Taylor kembali menegaskan lima isu yang ada dalam agenda PIF. Kelima isu tersebut adalah perikanan di Pasifik, perubahan iklim, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Papua Barat, kanker serviks dan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.

Mengenai tiga rekomendasi yang sebelumnya didorong oleh Sekretariat PIF untuk dibicarakan oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, Meg Taylor tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sebelumnya, Sekjen PIF perempuan pertama ini menyebutkan tiga tindakan yang mungkin direkomendasikan kepada para pemimpin Pasifik adalah misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari para menteri dari negara Pasifik, mendorong Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun Meg Taylor menegaskan dugaan isu hak asasi manusia di Papua Barat telah dimasukkan dalam agenda pembahasan para pemimpin di Pasifik untuk dipertimbangkan.

“Tiga pengajuan, yang mewakili lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di seluruh Pasifik telah diajukan dalam agenda para pemimpin. Dalam hal nomenklatur, pengajuan dari masyarakat sipil di Pasifik ini menunjukkan bahwa Papua Barat adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan dugaan pelanggaran HAM. Tak perlu dikatakan, Papua Barat menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam agenda,”

ujar Meg Taylor.

Ia menambahkan, dalam diskusinya dengan para pemimpin Pasifik untuk mempersiapkan PIF, dua isu yang tampaknya akan ditolak oleh para pemimpin adalah isu Papua Barat dan kanker serviks.

“Saya tidak akan memberikan jawaban. Saya ingin masyarakat sipil di Pasifik berpikir dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik agar saya dapat menginformasikan kepada para pemimpin. Sebab saya akan bertemu dengan enam belas pemimpin Pasifik minggu depan dan saya sudah diberi banyak pandangan. Mereka akan mempertimbangkan lima isu ini. Mungkin mereka tidak memilih semua isu untuk dibicarakan. Tapi masalah Papua Barat akan menjadi tantangan bagi beberapa pemerintah Pasifik. Dan kanker serviks, banyak orang tidak memahami betapa pentingnya masalah ini dibicarakan demi perempuan dan anak perempuan. Penyakit ini membunuh banyak perempuan di Pasifik,”

jelas Meg Taylor.

Ia juga mengakui kelompok masyarakat sipil di Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB, seperti halnya Tahiti. Ia membenarkan menjelang PIF, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO) telah bertemu di Port Moresby. Ia juga menghadiri pertemuan yang diselenggarakan sejak tanggal 1-3 September ini. Dua isu utama yang didorong oleh kelompok masyarakat sipil Pasifik ini adalah Perubahan Iklim dan Papua Barat.

Emele Duituturaga Direktur PIANGO, kepada Jubi, Sabtu (5/9/2015) mengatakan kelompok masyarakat sipil Pasifik selain menginginkan perjanjian internasional yang mengikat tentang pengurangan emisi gas rumah kaca juga meminta pada para pemimpin Pasifik untuk memperhatikan masalah Papua Barat.

“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,”

kata Emele.

Emele menambahkan, PIANGO bersama kelompok masyarakat sipil di Pasifik meminta para pemimpin Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB.

Terpisah, Octovianus Mote, Sekjen United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yakin perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat akan berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan masyarakat sipil yang terus bergulir dan meningkat. Papua sudah menjadi isu di Pasifik Selatan, bukan hanya di Melanesia.

“Papua sudah menjadi perhatian seluruh negara Pasifik Selatan karena masalah Papua merupakan masalah rakyat Pasifik Selatan. Bukan saja Melanesia tetapi Polinesia dan Micronesia,”

kata Mote.

Ia menambahkan, sekalipun ada pemerintah negara tertentu yang mencoba menghalangi pimpinan ULMWP demi hubungan baik dengan Indonesia, tidak akan mampu menghadang “people’s power” yang sedang bergulir di Pasifik Selatan.

Mengenai isu dekolonisasi Papua Barat, mantan wartawan Kompas ini mengatakan Pemerintah Kepulauan Solomon berada paling depan.