The Organisasi Papua Merdeka (OPM) was first created in the 1960s by a group of comrades who called themselves West Papuan Freedom fighters. The organization was created to fight the Indonesian Army, which had occupied large parts of West Papua after the Dutch colonialists withdrew.
The movement grew rapidly in the late 1970s with fighters joining its ranks in all major provinces of West Papua. Their operations mainly consisted of attacking Indonesian patrols. Over the years it started to carry out more sophisticated attacks on foreign mining companies, such as blowing up pipelines in the Grasberg mine in Freeport.
It carried out assaults on civilian aircrafts in Timika, targeted foreign migrant workers, and kidnapped foreigners and journalists during the infamous Mapenduma incident.
The militant wing of the OPM allegedly had ties to former Libyan dictator Muammar Gaddaffi, who had also supplied weapons to the group. Some senior OPM Commanders underwent training in Libya in the 1990s.
The diplomatic wing of the OPM also received support from the government of Senegal in the 1990s and were permitted to open a mission in Dakar.
Today, the military wing has many splinter groups who operate independently.
Some factions have agreed to a truce with the Indonesian government; others continue to wage their guerrilla campaign.
Photojournalist Rohan Radheya was allowed to follow elements of the military wing, visiting their headquarters deep within the jungles of West Papua.
Aksi dukungan rakyat Vanuatu untuk Rakyat Papua Barat, Desember 2014 – Suplied [TabloidJubi.com]Jayapura, Jubi – Menteri luar negeri Vanuatu yang baru, Kalfau Moli mengatakan pemerintah Vanuatu akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat di forum internasional.
Kalfau Moli diangkat pekan lalu setelah Perdana Menteri (PM) Joe Natuman memecat Sato Kilman dari posisi menteri luar negeri.
Kilman telah dituduh keliru menafsirkan dukungan Vanuatu untuk hak bangsa Papua Barat yang telah lama berjalan dalam urusannya dengan Indonesia.
Kiery Manasseh, juru bicara PM Natuman membenarkan tuduhan terhadap Sato Kilman itu.
“Kilman dipecat karena tuduhan menyalahgunakan posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan posisinya itu ia menggunakan isu Papua Barat untuk kepentingan kampanye pribadinya. Beberapa anggota parlemen bahkan menduga Indonesia memberikan dukungan finansial pada Kilman untuk menjatuhkan Natuman,”
ujar Manasseh kepada Jubi melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2015) pagi.
Saat ini desakkan untuk peduli pada aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) di negara-negara anggota MSG semakin kuat.
Menteri Luar negeri Moli mengatakan dukungan Vanuatu tetap kuat.
“Posisi Vanuatu sebagai negara berdaulat adalah kita ingin mengatasi masalah hak asasi manusia dan lalu pertimbangkan kemerdekaan politik. Namun yang sangat penting adalah forum yang jelas diletakkan pada tempatnya sebelum kita melihat masalah. Tetapi kami akan mendorong isu hak asasi manusia dalam forum nanti,” ungkap Moli.
Moli menegaskan hubungan Vanuatu yang baik dengan Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan perubahan positif di Papua. (Victor Mambor)
Source: Jubi, Diposkan oleh : Victor Mambor on June 9, 2015 at 10:04:36 WP
Bendera Negara-Negara MSG [TabloidJubi.com]Jayapura, Jubi – Menjelang pertemuan puncak Melanesia Spearhead Group (MSG) yang akan dilakukan 18-24 Juni nanti, para pemimpin negara-negara anggota MSG mulai mengisyaratkan posisi mereka terhadap aplikasi rakyat Papua Barat yang diwakili United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).
Vanuatu dan Front Pembebasan Kanak (FLNKS) mendukung aplikasi Papua Barat. Sedangkan Papua Nugini (PNG) dan Fiji tampaknya semakin jelas berseberangan dengan Vanuatu dan FLNKS. Kepulauan Solomon, menjadi satu-satunya negara anggota MSG yang belum mengisyaratkan posisi mereka.
PNG dan Fiji mendukung keinginan Indonesia untuk menjadi assosiate member di MSG. Selain itu, Indonesia juga mengajukan lima provinsinya yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat sebagai anggota di MSG.
Keinginan Indonesia ini ditentang oleh Vanuatu. Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Joe Natuman, melalui juru bicaranya, Kiery Manassah kepada Jubi, Selasa (9/6/2015) mengungkapkan Indonesia benar-benar berusaha keras melobi PNG dan Fiji.
“Baru-baru ini ketika kami pergi ke Jepang untuk pertemuan PALM, PM O’Neill mengatakan kepada PM Natuman bahwa mereka berpikir untuk mendukung Indonesia menjadi assosiate member di MSG,” kata Manassah.
Vanuatu, lanjut Manassah, melihat telah terjadi pergeseran isu tentang Papua Barat ini.
“Sebab kesepakatan dari Noumea dan Papua New Guinea, MSG harus membahas aplikasi Papua Barat. Bukan membahas keinginan Indonesia menjadi assosiate member di MSG,” ujar Manassah.
Lagipula, MSG adalah sebuah organisasi regional yang memiliki aturan untuk keanggotaan.
“Jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, mereka harus mengikuti proses yang sama, sesuai aturan yang ditetapkan oleh MSG,” Manassah menegaskan.
Derrick Manuari, anggota Parlemen Kepulauan Solomon meminta negaranya mendudukan masalah Papua Barat sesuai mandat MSG. Manuari mengatakan isu Papua Barat bukan isu kedaulatan, tapi isu solidaritas sesama bangsa Melanesia. Ia mencontohkan FLNKS yang keanggotaannya dalam MSG tidak melibatkan Perancis yang masih menguasai bangsa Kanak di Kaledonia Baru.
“Para pemimpin MSG harus melihat kembali mengapa MSG didirikan. MSG didirikan untuk membebaskan bangsa Melanesia dari penjajahan,” ujar Manuari. (Victor Mambor)
Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Victor Mambor on June 9, 2015 at 11:13:03 WP []
Jayapura – Kelompok Bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengklaim bertanggung jawab, atas peristiwa penembakan di Kampung Usir Distrik Mulia Puncak Jaya, Selasa 25/5 lalu. Bahkan, OPM menegaskan, penembakan itu bagian dari perang terbuka dengan Indonesia.
Pengakuan itu diungkapkan Pimpinan OPM Lany Jaya Puron Wenda. Ia mengatakan, kelompoknyalah yang menyerang warga sipil di Mulia. “Itu kelompok saya, mereka masuk Mulia serang warga sipil,”ujar Puron melalui telepon selulernya, Senin (1/6).
Menurut Puron, aksi itu sebagai bukti nyata perang terbuka dengan Indonesia. “Ya, itu bagian dari perang terbuka yang sudah kami nyatakan,”ujarnya.
Bahkan, lanjut Puron Wenda kelompoknya juga sudah melayangkan tantangan perang ke Dandim Wamena. “Saya sudah janji dengan Dandim Wamena akan baku tembak,”singkanya.
Yang jelas, tambah Puron, perang terbuka ini dilancarkan, karena Presiden Jokowi mengklaim Ppaua sudah aman. “Presiden turun ke Papua, dia bilang aman tapi buktinya ada pertumpahan darah,”tukasnya.
Puron Wenda juga mengklaim sudah mempersatukan semua kelompok OPM. “Saya sudah persatukan OPM, baik itu pimpinan Leka Telenggen di Yambi, Militer Murib di Ilaga dan Goliat Tabuni di Tingginambut, untuk bersama-sama lawan Indonesia,”paparnya.
Puron mengungkapkan, mereka bertemu dan bersatu beberapa waktu lalu di Ilaga. “Kami adakan pertemuan beberapa waktu lalu di Ilaga Puncak,”kata Puron tanpa menyebut dengan jelas hari dan tanggalnya.
Mengenai kelompok Yambi, ujar Puron, dipimpin Mati Telenggen 22 tahun dan Leka Telenggen 30 tahun. “Yambi itu kampung saya, Mati Telenggen dan Leka Telenggen adalah komandan Pos TPN OPM di sana,’’jelasnya.
Adapun jumlah senjata yang dimilik mereka, sebanyak 16 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek FN. “Mereka punya anggota banyak ada sekitar 50 an orang, senjata api sekitar 16 pucuk jenis SSI, AK Moting, Moser, AK 47 M16 dan FN,”terang Puron.
Sebagian besar senjata itu adalah hasil rampasan dari TNI/Polri. “Kami rampas itu dari TNI/Polri, senjata yang baru dari Pos Polisi Kulirik beberapa waktu lalu,”paparnya.
Ditanya kenepa menyerang warga sipil, Puron menegaskan, karena itulah bagian dari perang terbuka yang dilancarkan. “Warga sipil jadi target, karena Presiden klaim Papua aman, jadi kita hajar sipil, pengusaha kios kah, tukang ojek kah, buruh bangunan kah, PNS kah yang penting pendatang,”tandasnya. (jir/don/l03)
JAYAPURA – Ketua MRP Provinsi Papua Timotius Murib mengajak seluruh komponen masyarakat di Papua untuk tidak alergi dengan kata dialog, bahkan MRP mengajak seluruh komponen untuk mendukung Dialog yang sedang digagas oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk yang digagas tokoh-tokoh masyarakat Papua dengan para penggagas Dialog Jakarta – Papua yang dimediasi Jaringan Damai Papua ( JDP).
Dikatakan, dipastikan sebelum Dialog Jakarta – Papua digelar, akan digelar Dialog lokal Papua pada bulan Agustus 2015 mendatang.
Menurut Ketua MRP, versi Dialog yang disampaikan Presiden dengan rakyat Papua tentu berbeda, namun ada tokoh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang selama ini melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan Dialog sebagaimana diinginkan Presiden.
MRP sendiri menyerahkan sepenuhnya tahapan Dialog ke Jaringan Damai Papua (JDP), untuk mengatur semua hal-hal teknis terkait Dialog yang dimaksud.
“Justru dengan Dialog kita bisa temukan solusi. Seluruh masyarakat dan para pihak duduk sama-sama di suatu tempat, maka dengan duduk sama-sama, akan ada jawaban, Dialog yang diinginkan bapak Presiden seperti apa, konteks masyarakat seperti apa. Prinsipnya MRP menyerahkan sepenuhnya proses Dialog baik lokal Papua maupun ke tingkat lebih tinggi sepenuhnya ke Jaringan Damai Papua”,
ujar Timotius Murib baru baru ini di hadapan Wartawan.(Ven/don/l03)
JAYAPURA – Kedutaan Besar (Dubes) Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintahan Inggris tidak pernah mendukung gerakan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menyuarakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kebijakan pemerintah saya, jelas mendukung Indonesia yang bersatu dan kami tidak mendukung kelompok OPM dan kami juga mendukung aspirasi semua masyarakat, termasuk hak proses demokrasi, kesejahteraan, dan proses pertumbuhannya. Kami tidak mendukung trend tersebut,” kata Moazzam kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende, pada Kamis (28/5).
Menurutnya, kunjungan pertama yang dilakukan ke Papua untuk melihat sendiri bagaimana situasi yang nyata di Papua dan Papua adalah salah satu Provinsi yang penting sekali untuk masa depan Indonesia.
“Walaupun ada beberapa masalah disini yang harus diatasi, tetapi saya percaya pemerintah baru Jokowi berkomitmen untuk mengatasi masalah disini dengan sering berkunjung ke Papua,” katanya.
Disinggung Tokoh OPM, Benny Wenda yang saat sedang berada di Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintah Inggris tidak pernah mendukung terhadap pandangan Benny Wenda. “Tidak mendukung pandangan itu, tapi kami mendukung pendapat dari Indonesia,” katanya.
Dia menandaskan, selama dia (Benny Wenda) tidak melanggar peraturan bisa bebas mengeluarkan pendapat. Namun segala Visi Misi atau pandangan dari Benny Wenda tidak pernah disetujui oleh Pemerintah Inggris.
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende menegaskan, Benny Wenda merupakan DPO Polda Papua. “Dia DPO kita, kalau dia datang ke Indonesia pasti akan kita tangkap,” tegasnya.
Ia mengatakan, Benny Wenda yang saat ini sudah masuk penduduk inggris namun kewargaan negara Indonesia belum dicabut, sehingga yang bersangkutan masih resmi warga negara indonesia (WNI).
“Selama ini ia melakukan perhatian di Papua melalui jalur inernet dengan cara memprovokasi agar menjadi bahan mereka untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Itu dipersilahkan. Tapi ketika menginjak Indonesia kami segera tangkap,” tandasnya. (Loy/don/l03)
JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sebanyak 70 personil Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata (KSB), Yambi pimpinan Tengahmati Telenggen yang diduga keras sebagai pelaku penembakan terhadap 6 warga sipil di kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Selasa (26/5/2015) malam.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi mengatakan, penembakan terhadap enam warga sipil di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu diperkirakan sebanyak 18 orang. Namun, usai melakukan penembakan langsung melarikan diri ke hutan sekitar distrik Mulia, namun karena medan yang begitu sulit membuat aparat kepolisian dan TNI sulit melakukan pengejaran.
“Kami perbantukan sebanyak 70 Anggota Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok KSB tersebut dibantu TNI,” kata Kapolda Papua kepada wartawan usai melakukan rapat internal dengan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaa, pada Rabu (27/5/2015) di Mapolda Papua.
Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Tengahmati Telenggen merupakan pelanggaran hukum, sehingga mereka harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
“Kejadian ini pelanggaran hukum dan kelompok Tengahmati harus bertanggung jawab. Kita akan kejar dan anggota brimob yang ada diatas sudah diperintahkan Kapolres menangkap hidup atau mati,” tegasnya.
Kata dia, kelompok KSB pimpinan Tengahmati dengan jumlah 18 orang tersebut merupakan kelompok kecil dengan menggunakan senjata sekitar 10 pucuk.
“Kita kejar terus, namun tetap waspada sebab mereka pegang senjata. Bagi saya permasalahan ini terakhir dan kita tidak akan menyerah, mereka harus cari dan ditindak tegas,”
tegas Kapolda .
Dalam pengejaran anggota KSB tersebut, anggota TNI siap membantuk kepolisian dan diminta kepada masyarakat Puncak Jaya untuk tetap membantu pihak kepolisian. Namun tetap waspada karena kelompok ini sudah tidak melihat dari aspek masyarakat atau TNI/Polri “Jika kelompok ini berada di tengah masyarakat segera laporkan kepada aparat keamanan karena aksinya selalu sama ratakan,” mintanya.
Jenderal Bintang dua ini, mengkhwatirkan, jika kelompok ini berkeliaran di Puncak Jaya tidak memandang buluh masyarakat dari mana, Apakah TNI, Polri maupun warga sipil biasa atau orang asli di Puncak Jaya. “Kami minta segera memberikan informasi jika berbaur di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.
Dia juga memerintahkan kepada anggotanya untuk dilakukan penangkapan dan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. “
Mereka merupakan DPO kita, dan kita akan cari. Kemudian kami mengimbau kepada mereka agar menyerahkan diri. Percuma mereka melawan dan melawan karena kita dengan TNI selalu berkomitmen bahwa NKRI adalah harga mati,”
katanya.
Ditandaskannya, jika mereka ingin memisahkan diri maka kita akan tetap melawan mereka, sehingga diminta untuk menyerahkan diri. Namun apabila tidak, maka akan dilakukan operasi penegakan hukum. “Kami juga lebih mengedepankan operasi intelejen setiap hari,” pungkasnya. (loy/don/l03)
JAYAPURA – Kota Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya memanas. Enam warga sipil dilaporkan ditembaki oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB). Satu orang warga sipil tewas dan lima orang lainnya luka akibat penembakan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya-Papua, pada Selasa (26/5/2015) malam sekitar pukul 23.00 WIT
Keenam korban penembakan tersebut, diantaranya Pengga Enumbi (31 thn) mengalami luka tembak pada bagian kepala mengakibatkan korban meninggal, Suryanto Tandi Payung (26 thn) mengalami luka tembak bagian pantat sebelah kiri, Alfret Tandi Payung (28 thn) mengalami luka tembak pada bagian lengan kanan, Yulianus Tandidatu ( 32 thn) mengalami luka tembak bagian tangan kiri, Yogi Rerang (21 thn) mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri atas, Marten Tandi Payung (39 thn) mengalami luka tembak bagian lengan kanan atas.
Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol. Rudolf Patrige mengatakan, peristiwa penembakan yang diduga dilakukan KSB tersebut, terjadi ketika korban sedang duduk di ruang tamu sambil main kartu, lalu tiba-tiba terjadi rentetan tembakan ke dalam rumah dari luar melalui jendela, mengakibatkan 5 orang luka dan 1 orang meninggal dunia.
“Mendapat informasi itu, anggota Polres Puncak Jaya dan TNI langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Kelima korban langsung divekuasi ke RSUD Mulia, sementara korban meninggal dunia diserahkan ke pihak keluarga,”
katanya.
Usai mendapat perawatan di RS Mulia, 4 dari 5 korban penembakan KSB itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura untuk mendapat perawatan intensif.
“Ke empat orang korban penembakan itu dievakuasi dari RS Mulai, Puncak Jaya menuju RS Jayapura menggunkan pesawat Trigana dengan No Penerbangan PK-YPX, tiba di Bandara Sentani satu unit Ambulans milik Perhubungan Udara Bandara Sentani siapkan untuk membawa korban ke RSUD Dok II Jayapura,”
jelasnya.
Ia menjelaskan, korban yang dievakuasi ke Jayapura yakni, Suryono Tandipayung (26 thn), Alfret Tandipayung (28 thn), Yulius Tandidatu (32 thn), dan Marthen Tandipayung (39 thn ). “Keempat orang itu mengalami luka tembak di bagian tangan dan paha, setelah diberondong peluru yang diduga kelompok Yambi mantan anak buah Goliat Tabuni saat duduk-duduk bermain kartu dirumah salah satu korban,” katanya.
Di tempat terpisah, Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Mayjen TNI Fransen G. Siahaan menyesalkan terjadinya penembakan yang mengorbankan masyarakat sipil. “Ini merupakan tindakan kejam,” ujar Pangdam saat dikonfirmasi, Rabu pagi.
Ia mengemukakan, bahwa penembakan yang dilakukan terhadap enam orang warga sipil tersebut, merupakan kelompok Yambi. “Dari kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka dan untuk saat ini dirawat di RSUD Mulia. Kemungkinan besar akan dievakuasi ke Jayapura hari ini,” ujar Pangdam.
Pangdam menegaskan, kejadian itu merupakan kriminal dan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. “Bila polisi meminta kami (TNI) turut serta dalam pengejaran, maka kami (TNI) siap membantu,” ujar Pangdam. (loy/don/l03)
Puron Wenda, Enden Wanimbo dan Pasukan Mereka (bintangpapua.com)
JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang bermarkas di Lanny Jaya Papua, menebar teror. Teror itu dalam bentuk ancaman akan melancarkan perang terbuka terhadap TNI-Polri dan masyarakat non Papua.
“Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di Tanah Papua,”ujar Enden Wanimbo melalui telepon selulernya, Jumat 22 Mei.
Perang terbuka ini, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati, dan menolak segala bentuk dialog. “Sekaligus juga menyikapi pernyataan Presiden Jokowi, bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar,”tegasnya.
Menurut Enden, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya saat ini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. “Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka,”tandasnya.
Sementara hal senada juga dikatakan Puron Wenda, bahwa pernyataan Presiden RI Jokowi, yang mengatakan Papua sudah aman tidak benar. “Presiden katakan Papua aman itu tidak benar, Komando OPM siap perang, kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia. yang suka tipu-tipu,”ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. “Persenjataan sedang dikumpulkan untuk dimulainya perang terbuka, sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai,”tegasnya.
Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo akan berupaya mengusir Indonesia dari Papua.
Ia juga mengatakan, bahwa semua gerakan mereka adalah gerakan Politik untuk kemerdekaan Papua. “Kami bukan kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, tapi kami pejuang kemerdekaan Papua,”jelasnya.
Enden Wanimbo juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua, guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan Internasional, nasional harus ada kebebasan untuk ambil berita di Papua,”pungkasnya.
OPM Sebar Teror, Polisi Siaga
Sementara itu, menyikapi ancaman OPM tersebut, Polda Papua meminta seluruh jajarannya untuk siaga dan waspada. “Kami minta Polres khususnya yang selama ini dianggap rawan untuk siaga dan waspada, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dari ancaman kelompok-kelompok yang selama ini kerap mengacau,”ujar Juru Bicara Polda Papua Kombes Patrige Renwarin, Jumat 22 Mei di ruang kerjanya.
Memang, lanjut dia, ancaman serang dari kelompok bersenjata sudah kerap dilontarkan, namun untuk kali ini diminta keseluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan. “Sudah sering mereka ancam, tapi kami tidak meresponnya dengan langkah represif, hanya antisipatif dan preventif,”terangnya.
Ancaman yang dilontarkan kelompok bersenjata itu, jelas ingin menciptakan keresahaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu waspadai sedini mungkin. “Kami menganalisis sejauh mana ancaman yang dilancarkan, yang jelas tujuannya membuat masyarakat resah,”ucapnya.
Selain meningkatkan kewaspadaan, sambungnya, Polisi juga akan menggalang kelompok masyarakat baik itu masyarakat, adat dan agama untuk bersama-sama mencipatakan rasa aman dengan memberikan pemahaman kepada kelompok bersenjata itu, bahwa ancaman yang dilontarkan hanya akan meresahkan dan merugikan masyarakat Papua. “Kami akan coba berkoordinasi dengan tokoh adat, masyarakat dan agama, agar menjadi garda terdepan memberikan pemahaman kepada kelompok bersenjata itu, bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lagi,”pungkasnya.
Mengenai akan ada penambahan pasukan di daerah yang dianggap rawan terutama lokasi markas kelompok OPM pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, Patrige menyatakan, hingga kini belum perlu dilakukan. “Yang penting antisipasi, waspada tapi kalau memang ada Polres atau Polsek yang perlu penambahan personil tentu akan kami kirim,”tandasnya.
Kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya menebar teror akan melancarkan perang terbuka terhadap TNI-Polri dan masyarakat non Papua. Perang terbuka sebagai komitmen perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Kelompok Puron Wenda ini pernah menyerang Polsek Pirime tahun 2012. Tiga anggota Polisi tewas dan sejumlah senjata api berhasil dirampas. Sejumlah aksi penembakan juga kerap dilancarkan kelompok ini. Polda Papua bahkan sudah menetapkan anggota kelompok Puron Wenda cs sebagai Daftar Pencarian Orang. (jir/don/l03)
JAYAPURA — Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyatakan mendukung sepenuhnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membawa West Papua menuju Melanesia Spearhead Group (MSG) atau gabungan negara-negara rumpun Melanesia, ketika menerima aspirasi rakyat Papua yang disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyusul ratusan orang yang menggelar aksi demo damai di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Kamis (21/5).
Ketika memasuki Halaman Kantor DPRP, massa pendemo mengibarkan bendera Bintang Kejora lambang perjuangan ‘bangsa’ Papua Barat serta membentang spanduk. Massa pendemo menggelar demo simpatik sekaligus mendapat pendampingan dari aparat Polresta Jayapura dan Polda Papua.
Ketua Komisi I DPRP Elvis Tabuni, SE., yang didampingi sejumlah Anggota DPRP antara lain Nasson Utti, SE., Kusmanto, Natan Pahabol, Matea Mamayao, Januarius Dou menjelaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya ULMWP membawa West Papua menuju MSG, yang sedang berlangsung di Port Villa, Vanuatu.
Menurut Elvis Tabuni, pihaknya juga menyampaikan terimah kasih kepada rakyat Papua Barat terkait aspirasi yang menuntut agar pemerintah Indonesia membuka ruang demokrasi termasuk membuka akses bagi jurnalis asing dan lembaga-lembaga internasional ke Papua.
“Kami segera menyampaikan aspirasi rakyat Papua kepada pemerintah pusat, untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Setelah menyampaikan sejumlah orasi, Jubir Nasional DPP KNPB Bazoka Logo didampingi Sekretaris Umum DPP KNPB Agus Kosay menyerahkan aspirasi rakyat Papua kepada Ketua Badan Komite ULMWP Romario. Selanjutnya ia menyerahkan kepada Elvis Tabuni sebagai bagian dari aspirasi rakyat bangsa Papua untuk menindaklanjuti dalam lembaga legislatif.
“Atas nama Allah orang Papua, atas nama tulang putih yang gugur demi tanah ini, atas nama mereka yang ada di hutan –belantara, yang ada di Pulau-Pulau, di gunung, yang ada dibalik jeruji besi di Indonesia, kami menyerahkan aspirasi ini,”
tandas Romario.
Romario mengutarakan, pihaknya menuntut pemerintah segera membuka ruang demokrasi dan akses jurnalis asing ke Papua. “Rakyat Papua secara resmi mengundang jurnalis asing dan lembaga-lembaga internasional ke Papua,” katanya.
Bazoka Logo menyampaikan pihaknya melakukan dukungan Papua Barat masuk MSG yang tengah melakukan uji materi termasuk bagaimana caranya bergabung dengan MSG.
“Kami juga minta DPRP menyampaikan kepada pemerintah NKRI memberikan kebebasan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi,”
tegas Logo.
Diutarakan Bazoka Logo, pihaknya juga minta kepada Kapolda dan Pangdam agar membebaskan sejumlah anggota KNPB, yang ditangkap aparat dibeberapa wilayah di Papua seperti Manokwari, Nabire dan Biak.
“Kalau memang NKRI menjunjung tinggi demokrasi segera membebaskan mereka, yang ditahan karena mengumandangkan demokrasi dan HAM di Papua,” kata Logo. Dari 75 orang yang ditahan 73 orang telah dibebaskan, 2 orang masih ditahan.
Usai aksi demo damai, massa pendemo kembali ke rumah masing-masing menumpang sejumlah truk yang difasilitasi Satlantas Polresta Jayapura. (Mdc/don/l03)
![Bendera Negara-Negara MSG [TabloidJubi.com]](http://tabloidjubi.com/wp-content/uploads/2015/06/MSG-Flags.jpg)
Papua Merdeka News 