Forkorus Tolak Beridrinya ULMWP

SENTANI – Forkorus Yoboisembut, S.Pd., yang disebut-sebut sebagai ‘Presiden Negara Federal Republik Papua Barat’ (NFRPB) merasa kecewa dan kesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kekecewaan dan kekesalan itu terasa setelah menerima laporan tentang hasil akhir dari Simposium Papua Barat yang diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu mulai dari tanggal 1 s/d 5 Desember 2014 lalu.

Demikian ditegaskan Presiden NFRPB, Forkorus Yoboisembut dalam releasenya saat menyambangi Redaksi Harian Bintang Papua, di Kotaraja Luar, Jumat (19/12) kemarin malam. “Jadi, setelah saya menerima laporan dari berbagai sumber dan juga dalam rangka mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (19 Oktober 2011) yang merupakan dasar hukum berdirinya NFRPB, maka saya selaku Presiden NFRPB menganggap ULMWP secara demokratis tingkat representasinya sangat rendah, dibandingkan hasil Kongres III Rakyat Bangsa Papua Barat pada 17 s/d 19 Oktober 2011 lalu,” ucapnya.

Forkorus menyampaikan, bahwa pihaknya merasa menyesal dan sedih terhadap cara pandang para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang irasional atau tidak logis, sehingga menyamakan posisi organisasi-organisasi taktik sama level dengan sebuah negara.

“Jadi, saya kecewa dan menyesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan ULMWP. Dan, adanya hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat serta 19 Oktober 2011 sebagai dasar hukum berdirinya NFRPB secara konsisten dan konsekuen,” sesalnya.

“Saya selaku Presiden dengan tegas NFPRB menolak untuk bergabung dalam organisasi yang dinamai ULMWP tersebut, karena kami dalam hal ini NFRPB tetap bertahan dan juga melaksanakan agenda-agenda luar negeri maupun domestic, sebagaimana layaknya sebuah negara di dunia, dimana kami juga sudah sangat siap untuk melakukan aplikasi sebagai sebuah negara calon anggota baru dalam MSG dan ke PIF pada tahun 2015 mendatang,” tegasnya.

Selain itu, Forkorus kembali menegaskan bahwa Markus Haluk diberhentikan dari jabatannya Sekretaris NFRPB (surat keputusan menyusul) yang tidak berhak berbicara dan bertindak atas nama NFRPB.

“Saya minta Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri untuk mengundurkan diri dari anggota ULMWP dan juga meminta kepada Edison G. Waromi selaku Perdana Menteri untuk mengundurkan dirinya dalam keanggota ULMWP tersebut. Jadi, biarkanlah NFRPB dan ULMWP berjalan secara terpisah dan hanya bekerjasama dalam tingkat koordinasi saja, jika bertujuan sama pasti akan bertemu pada persimpangan jalan serta akan berjalan bersama-sama nantinya,” tukasnya. (mir/don)

Sumber: Sabtu, 20 Desember 2014 07:38, BP

December 22, 2014 1

BEM Minta Kasus HAM di Papua Selama 53 Tahun Diungkap

JAYAPURA – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia pada 10 Desember, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) mendatangi Kantor Gubernur Papua dan mendesak pemerintah segera mengusut tuntas seluruh kasus HAM yang pernah terjadi di Papua sejak tahun 1961, atau selama 53 tahun.

Wakil Ketua BEM Uncen Michael J. Yansetouw dalam orasinya mengatakan, selama ini masyarakat Papua selalu dihadapkan dengan berbagai kenyataan jika mereka selalu menjadi korban atas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

“Mencermati dinamika sosial politik yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga tahun 2014 dimana rakyat Papua diperhadapkan pada berbagai macam realita/fakta yang ada di setiap kabupaten/Kota di 2 Provinsi ini.

Dari fakta dan realita yang dialami rakyat Papua dalam kehidupan mereka yang tidak pernah dihargai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan jajarannya dalam aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di negara kesatuan RI. Dimana rakyat Papua diperhadapkan kepada pembunuhan, pembantaian, penangkapan tanpa sebab, penyiksaan, pembungkaman, perampasan hak-hak yang merupakan hal yang tidak perlu terjadi, hal ini selalu terjadi dan menjadi mimpi buruk bagi keluarga korban sampai saat ini,” tuturnya.
Ia pun menyarankan agar Pemerintah pusat sebaiknya secara praktis dan otomatis harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di tanah Papua hingga tahun 2014 ini, karenanya ia pun menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap mahasiswa BEM Uncen kepada Pemprov Papua.

Pertama, Presiden RI segera bertanggungjawab atas rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua semenjak tahun 1961 sampai 2014.
Kedua, aparat keamanan, TNI dan Polri stop melakukan tindakkan-tindakkan yang tidak perlu dilakukan diatas tanah Papua, seperti pembunuhan, penangkapan, pembungkaman terhadap rakyat Papua yang dilakukan tanpa sebab dan dibuat sebab yang tidak perlu dibuat.

Ketiga, Presiden RI dan jajarannya hentikan dilakukan pemekaran dan transmigrasi di tanah Papua. Karena orang Papua belum dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang nanti datang, masalah yang pelu diperhatikan di tanah Papua adalah penciptaan SDM yang terpadu sehingga ketika dari luar datang, kami orang Papua asli siap bersaing dengan kemampuan yang dimiliki, itu yang perlu dilakukan.

Keempat, pemerintah pusat stop berlakukan KB, penduduk Papua sudah sedikit, kalau bisa KB itu dibuat minimal enam anak, itu lebih baik dan sudah cukup, karena KB secara perlahan mengabiskan eksistensi orang Papua ditanahnya sendiri.

Kelima, Gubernur Provinsi Papua segera mengembalikan Otsus ke Presiden RI, meinimbang dari berbagai aspek yang telah kami kaji, kami menyampaikan kalau memang Otsus yang sudah 12 tahun telah gagal, perlu dilakukan evaluasi kembali.

Keenam, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih segera menuntaskan kasus pembunuhan terhadap enam orang warga sipil yang tidak bersalah di Kabupaten Paniai

Ketujuh, gubernur Provinsi Papua segera memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada jurnalis, baik nasional maupun internasionalyang berada di Provinsi Papua. Kebebasan dalam menyampaikan isi berita tolong diberikan sebebas-bebasnya tanpa intervensi karena itu adalah tugas jurnalis.

Sementara itu Sekjen BEM Fisip Uncen Ribka Kenelak yang sempat berorasi juga mempertanyakan kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Paniai belum lama ini dan ia sebut menelan korban hingga memakan korban jiwa, sebagai kado natal dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat Papua. “Pembunuhan 6 warga sipil (4 orang data kepolisian) di Paniai apakah ini Kado Natal dari Presiden Jokowi untuk orang Papua? Pelanggaran HAM besar-besaran sedang terjadi, kita orang Papua sedang habis, orang Papua sedang dibantai secara sistematis,” cetusnya.

Ribka pun menegaskan jika pihaknya sebagai mahasiswa tidak akan pernah berhenti menyuarakan segala macam hal yang menyangkut hak asasi orang Papua. “Kepada pimpinan tertinggi di Provinsi Papua, kami mahasiswa tidak akan pernah mati, kami tidak akan pernah mundur untuk menyuarakan hak-hak orang Papua,” ujarnya.

Terakhir ia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dapat segera turun tangan sendiri guna mengusut kasus yang terjadi di Paniai, dan dapat segera menyelesaikannya. “Kami juga memohon kepada gubernur untuk dapat segera menuntaskan, kalau perlu segera turun ke tempat kejadian untuk dapat mengatasi masalah ini hingga selesai,” pesannya.

Sedangkan Asisten I Sekda Papua bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa yang menerima para pendemo dari BEM Uncen menyatakan sspirasi yang diberikan akan ia sampaikan ke Gubernur dan akan segera dibahas.

“Aspirasi ini dibagi dalam dua hal, yang pertama adalah urusan gubernur dan akan kami serahkan, tapi yang kedua menyangkut kejadian di Paniai.” Ucap Doren.
Permasalahan yang terjadi di Paniai, aku Doren, telah dibicarakan oleh pihaknya sebelum para pendemo datang, hasilnya sebuah tim sudah terbentuk dan dibawah pimpinan Ruben Magai akan berangkat ke Paniai.

“Tim akan berangkat ke Paniai besok, setelah sudah ada di sana pimpinan daerah akan mengambil data-data di sana lalu kita bahas di sini, lalu langkah-langkah yang kita ambil kedepan kita lihat nanti,” ucap Doren.

Ia pun mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan Bupati Paniai Hengki Kayame tapi yang bersangkutan belum bisa dihubungi HP-nya mati, sehingga belum ada laporan resmi yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan.

Tetapi ia bersyukur Kapolda Papua sudah ada di Paniai untuk menenangkan situasi di sana.

Untuk menangani kejadian serupa, Doren menyebut, Pemprov bersama DPRP akan membentuk tim khusus, dimana tim ini akan secara khusus bertugas selama lima tahun kedepan untuk menangani seluruh masalah yang ada di Papua. Didalamnya melibatkan LSM, sehingga masalah seperti ini (di Paniai) tim ini akan turun untuk mencari sebabnya, baru akan dibahas di Provinsi.

Doren pun menegaskan jika Gubernur Papua tidak mau satu orang pun diatas tanah Papua dibunuh. “Gubernur sudah bicara saat pelantikkan Bupati Mimika, siapapun orang yang bekerja diatas tanah ini tidak boleh satu orang pun dibunuh, itu gubernur tidak mau, saya pun juga tidak mau,” pungkasnya.
Demonstarasi itu sendiri mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dari Polresta Jayapura yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura AKBP. Alfred Papare. Usai aspirasinya diterima, para pendemo secara tertib kembali ke kampusnya dengan diantar oleh truk Polisi. (ds/don)

Kamis, 11 Desember 2014 11:58, BP

December 11, 2014 0

Massa Kutuk Penembakan Warga di Paniai

JAYAPURA– Ratusan masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Korban Pembunuhan di Paniai, mendatangi DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka, Selasa (9/12).

Demo dipimpin Agus Kadepa. Dalam pernyataan sikap mereka, ada enam poin utama yang disampaikan. Pertama, mendesak DPR Papua membentuk tim investigasi guna mengusut penembakan warga Paniai, Senin (8/12).

Kedua, meminta TNI dan Polri bertanggungjawab atas nyawa yang dengan sewenang-wenang dibunuh menggunakan alat negara. Ketiga, tarik militer yang berlebihan di Paniai. Keempat, buka ruang demokrasi di Papua. Kelima, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak setiap warga negara dan keenam, mengutuk keras semua tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan unsur sengaja.

Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, hak hidup dengan sewenang-wenang dihabiskan oleh tim gabungan TNI dan Polri. Peristiwa yang sebenarnya menjadi kesalahan pihak keamanan dalam hal ini patroli yang menjalankan kendaraannya atau mobil dengan tidak menyalakan lampu pada malam hari.

“Masyarakat lalu menegur mereka dan akhirnya terjadilah peristiwa berdarah. Ini penegak hukum tapi dengan sengaja melanggar hukum. Menjelang hari HAM 10 Desember 2014 dan peristiwa kedatangan sang putra Natal menjadi peristiwa berdarah,”

kata Agus Kadepa dalam pernyataan sikapnya.

Menurutnya, peristiwa itu jelas melangar HAM, apalagi menggunakan alat negara.

“Kami mendesak DPRP segera membentuk tim investigasi. TNI dan Polri segera bertanggungjawab atas kasus tersebut. Tarik Pasukan TNI/Polri.Pemerintah Harus Bertanggungjawab,”

ucapnya.

Massa diterima sejumlah anggota DPR Papua. Antar lain, Nason Utti, Ruben Magay, Gerson Soma, Natan Pahabol, dan beberapa anggota parlemen Papua lainnya.

Kepada masyarakat, Anggota DPR Papua, Ruben Magay mengatakan, DPR akan membentuk dua tim investigasi. Satu tim untuk investigasi kasus Puncak dan satu lagi untuk kasus Paniai.

“Jadi ada dua tim. Kami meminta pendemo mengusulkan tiga orang perwakilan bergabung dalam tim untuk sama-sama tim DPRP ke dua tempat itu. Dari situ akan ada rekomendasi yang diajukan ke pihak terkait. Entah Presiden, Kapolda, Pangdam. Fungsi DPR mengawasi, dan menfasilitasi. Ada pihak yang lebih bertanggungjawab,”

kata Ruben.

Sebelum ke DPRP, massa menggelar aksi unjukrasa di Depan Kantor Pos Abepura, Kota Jayapura, Selasa (9/12).

Agus Kadepa mendesak DPRP agar segera membentuk Tim Investigasi guna mengusut peristiwa berdarah di Kabupaten Paniai tersebut.

Menurut Agus Kadepa, pihaknya juga minta agar institusi TNI dan Polri menarik anggotanya yang ada di Paniai, membuka ruang demokrasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak setiap warga negara dan mengutuk keras semua tindakan pembunuhan yang dilakukan TNI dan Polri dengan unsur sengaja. (loi/Mdc/don)

Rabu, 10 Desember 2014 11:25, BP

December 10, 2014 0

DPR Papua Kutuk Penembakan di Puncak

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengutuk keras penembakan yang menewaskan dua anggota Brigadir Mobil (Brimob) di depan Kantor Bupati Puncak-Papua, pada Rabu (3/12) pagi sekitar pukul 09.00 WIT.

“Kami mengutuk tindakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, karena mereka tidak punya hak mengambil nyawa manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa manusia,”

ungkap anggota DPRP terpilih, Yunus Wonda kepada wartawan di Hotel Aston, Kamis (4/5) siang.

Yunus mengungkap, bukan lagi waktunya untuk melakukan kekerasan atau pertumpahan darah karena itu tidak akan menyelesaikan masalah Papua.

“Justru peristiwa penembakan di sana akan berimbas kepada rakyat. Mereka justru ketakutan, perekonomian mereka tidak bisa jalan karena dibawah ancaman dari kelompok yang berseberangan itu,”

akunya.

Kendati demikian, pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya dua anggota Brimob yang ditembak oleh kelompok berbeda paham itu. “Kejadian ini, masyarakat sekarang sudah ketakutan. Kasian masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari,” kata dia.

Lagi-lagi, menurut mantan Ketua I DPR Papua periode 2009-2014 ini, bahwa para pelaku bisa saja lari ke hutan pasca penembakan itu. Namun, Masyarakat yang jadi korban. Mereka pasti akan ketakutan. Apalagi bisa saja aparat kemanan di wilayah itu melakukan penyisiran pasca penembakan tersebut.

“Untuk mencari pelaku bisa saja aparat mekakukan penyisiran dan masyarakat akan ketakutan. Kekerasan tak akan membuat Papua merdeka. Sudah bukan waktunya lagi. Orang justru tak akan simpati. Dengan kasus ini rakyat akan takut padahal mereka masih trauma usai perang di sana lalu. Kalau mereka ambil senpi itu tidak dibenarkan, itu bukan milik mereka,”

ucapnya.

Untuk itu, Yunus mengingatkan kepada para aparat keamanan yang bertugas di wilayah pegunungan tengah Papua agar selalu waspada dan tidak lengah, karena kondisi di gunung tidak bisa dikatakan 100 persen aman.

“Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Tapi tetap harus waspada. Kami DPR hanya bisa menghimbau agar tak ada lagi kekerasan. Cara-cara itu tidak akan selesaikan masalah. Kalau saling tembak menembak terus, masyarakat juga tak akan sejahtera,”

himbaunya. Yunus juga menekankan agar tidak ada lagi kekerasan karena kekerasan merupakan pelanggaran HAM.

“Kami harap kejadian seperti ini tdak terulang lagi. Itu tak terpuji. Apapun alasannya tetap cara itu tak dibenarkan. Tak ada yang berhak menghilangkan nyawa orang selain Tuhan,”

katanya. (loy/don)

Sabtu, 06 Desember 2014 12:21, BP

December 6, 2014 0

Pelaku Penembakan Di-deadline 3 Hari

Willem Wandik dan Irjend (Pol) Drs. Yotje MendeJAYAPURA – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi, Yotje benar-benar tidak akan mau kompromi dengan pelaku penembakan di Puncak Ilaga yang menewaskan 2 anggota Brimob di depan Kantor Bupati Puncak, Rabu (3/12). Untuk itu, Kapolda memerintahkan kepada anggotanya untuk mengejar dan menangkap pelaku penembakan dua anggota Brimob tersebut. “Kami mengutuk perbuatan pelaku penembakan itu karena mereka telah melanggar HAM dan tidak berprikemanusiaan hingga melakukan penembakan secara sadis terhadap anggota kami dari belakang. Saya sudah perintahkan untuk mengejar dan menangkap pelaku itu,” tegas Kapolda Papua, usai melakukan pertemuan dengan Kasdam ZVII/Cenderawasih, dan Bupati Puncak Willem Wandik di ruang Cenderawasih Mapolda Papua, Jumat (5/12) kemarin.

Meski telah memerintah anggotanya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan, namun pihaknya tidak ingin anggotanya dianggap bahwa pengejaran merupakan balas dendam.

“Itu bukan balas dendam, tapi menangkap pelaku kejahatan itu. Saya minta jangan melakukan tindakan siporadis atau menangkap secara membabi buta. Jika salah melakukan tindakan hukum akan ada resiko,” tekan Kapolda.

Sebelum dilakukan penangkapan, Kapolda Yotje memberikan batas waktu (deadline) 3 hari kepada para pelaku untuk menyerahkan diri dan menyerahkan senjata yang mereka rampas. Apabila tidak menyerahkan diri sesuai deadline waktu, maka polisi akan terus melakukan pengejaran untuk menangkap para pelaku tersebut.

Bahkan, pihaknya akan meningkat kegiatan operasional dan fokus untuk mencari dan mengejar serta penangkap pelaku secara hidup-hidup atau mati maupun jaringannya. “Saya berikan waktu untuk menyerah dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di luar kemanusian,” mintanya.

Kapolda Yotje mengaku bahwa dirinya masih punya keinginan untuk berdamai dengan kelompok tersebut, dengan syarat mereka harus menyerahkan diri dan tidak melakukan perbuatan yang tidak manusiawi. “Saya masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyerahkan diri dan mengembalikan senjata itu. Namun apabila tidak, maka mereka tetap dikejar sampai tertangkap,” tandas dia.

Untuk jumlah personil, Kapolda Yotje telah kekuatan personilnya sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sebanding dengan 100 personil Polri dilengkapi peralatan untuk mengejar para pelaku tersebut.

“Kami sudah sepakat dengan TNI dan masyarakat. Kami akan tambah perkuatan rencananya 1 SSK dari Polisi. Jumlahnya kurang lebih 100 orang dengan peralatan lengkap. Kami akan cari mereka,” kata Kapolda Yotje.

Disinggung pelaku kelompok dari mana? Kapolda Yotje enggan membeberkan kelompok dari mana para pelaku penembakan itu. “Kali saya tidak memberitahukan kelompok mereka. Yang jelas, saat menembakan anggota kami, mereka sebanyak 5 orang dan kami sudah ketahui mereka. Mereka masih ada di Kabupaten itu,” tandas dia.

Sementara itu, Bupati Puncak Willem Wandik mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Puncak menyatakan sikap untuk mendukung langkah Kepolisian Papua yang akan melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Kelompok Bersenjata yang menembak dua personil Brimob tersebut.

Ia menyatakan, jika pengejaran tidak dilakukan maka masalah yang terjadi di daerahnya tidak akan selesai, dan masyarakat di sana akan ketakutan dalam melaksanakan aktivitas. “Masyarakat Puncak sangat rindu kelau ada kedamaian di daerahnya,” ucapnya.

Bupati Willem menilai, pelaku penembakan tersebut tidak memiliki kasih dan mereka harus di denda sesuai dengan kesepakatan yang berlangsung pada bulan November lalu. “Ada enam kesepakatan yang dilakukan terhadap para pelaku penembakan di sana. Kami tuntut Rp2 miliar. Kalau tidak pelakunya maka, kepada keluarganya,” tegas dia.

Disinggung motif pelaku penembakan itu, Bupati Willem mengungkapkan, motif penembakan itu hanya ingin merampas senjata. Tapi dampaknya ke masyarakat. “Ketika mereka melakukan pengacauan, lalu mereka hilang. Masyarakat jadi ketakutan hingga membuat situasi tidak aman,”katanya.

Apakah perbuatan mereka untuk memperjuangkan merdeka? lagi,lagi Bupati Willem menandaskan, bahwa Perjuangan Papua merdeka tidak seperti ini. “Tidak bisa dan kami tidak setuju. Mereka ini tidak punya hati. Kami berupaya membangun daerah dan keluar dari ketertinggalan, keterisolasian tapi mereka mengacau sehingga perkembangan pembangunan semua macet,” ucapnya. (loy/don)

Sabtu, 06 Desember 2014 12:46, BP

December 6, 2014 1

Di Bukit BTN Puskopad, ‘BK’ Berkibar Sekitar 45 Menit

Nampak Bendera ‘BK’ yang Berkibar di Atas Perbukitan Kompleks BTN PuskopadSENTANI – Jumat (5/12) kemarin pagi sekitar pukul 07.00 WIT, bendera Bintang Kejora (BK) yang merupakan simbol kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu sempat berkibar di atas Perbukitan atau Gunung dari Kompleks Perumahan BTN Puskopad Atas.

Walaupun 1 Desember yang disebut-sebut Hari Ulang Tahun (HUT) Papua Barat, itu momennya sudah lewat, namun BK tetap dengan sengaja dikibarkan oleh orang tak dikenal (OTK). Pengibaran BK yang dilakukan tanggal 5 Desember kemarin itu sontak saja banyak kalangan menilai itu hanya dilakukan orang iseng, karena momen 1 Desember sudah lewat.

Pantauan Bintang Papua di tempat kejadian, BK ini berkibar kurang lebih sekitar 45 menit di atas ketinggian bukit tersebut. Aparat kepolisian dari Polsekta Abepura yang lebih awal mendatangi lokasi pengibaran di bawah pimpinan Wakapolsekta Abepura Iptu Frits O. Siagian.

Dan, selang beberapa menit (tidak lama) muncul Kapolsekta Abepura Kompol Y. Yawan, kemudian juga datang Danramil Abepura Kapten Rama beserta aparat gabungan dari TNI/Polri berusaha menurunkan bendera BK dengan menaiki tanjakan tanpa rasa ragu dan takut.

Dimana, pengibaran bendera BK ini menjadi tontonan warga karena lokasinya dekat dari perumahan warga yang mendiami Kompleks Perumahan BTN Puskopad Atas.

Setelah mendapatkan laporan terkait pengibaran bendera BK, Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, S.IK, langsung mendatangi Mapolsekta Abepura dan ketika disambangi para awak media di Mapolsekta Abepura, Jumat (5/12) kemarin siang sekitar pukul 12.00 WIT, Kapolresta Jayapura AKBP Alfed Papare, S.Ik, membenarkan hal itu.

“Hal ini awalnya diketahui oleh warga sekitar Kompleks Perumahan BTN Puskopad Atas karena melihat ada sebuah bendera yang menyerupai Bintang Kejora. Kemudian saat itu juga, warga melaporkannya ke pihak aparat kepolisian yang ada di Mapolsekta Abepura untuk mendatangi lokasi kejadian guna menurunkan dan juga mengamankannya,” ucap Kapolres Alfred ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolsekta Abepura, Jumat (5/12) kemarin siang.

“Dan, setelah saya sendiri melihat langsung barang buktinya dapat dikatakan bahwa benda ini berbentuk sehelai kain berwarna putih berukuran 147×70 cm yang dicat menyerupai warna bendera Bintang Kejora lalu dipasang di sebuah kayu dengan panjang 1,5 atau satu setengah meter, kemudian ditancapkan diatas bukit di Kompleks BTN Puskopad Atas sekitar jam tujuh pagi,” tambahnya.

Kapolres Alfred menegaskan, bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat, karena pengibaran yang dilakukan pada hari ini (kemarin) di tanggal 5 Desember itu sudah lewat dari momen tanggal 1 Desember.

“Yang perlu saya tegaskan disini bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena yang pertama bendera ini dikibarkan pada tanggal 5 Desember atau sudah lewat dari momen tanggal 1 Desember. Terus kalau saya lihat dari bentuknya itu asal-asal jadi saja atau orang yang membuat benda ini tidak serius dalam membuatnya sebagai bendera, karena bentuknya juga yang tidak karuan,” ujarnya.

Namun itu, lebih lanjut Kapolres Alfred mengatakan, bahwa pihaknya tetap mencari tahu siapa pelakunya yang dengan sengaja menancapkan benda yang menyerupai bendera BK di lokasi kejadian tersebut.

“Jadi, momennya sudah lewat daripada momentum mereka. Kemudian bentuk benderanya yang asal dibuat, lokasi dari pengibaran bendera BK ini dibelakang kompleks perumahan warga atau dapat diartikan lokasinya itu tidak menjadi perhatian. Dikarenakan ada masyarakat yang melihat berkibarnya bendera yang menyerupai BK tersebut, sehingga harus diturunkan oleh aparat kepolisian,” tukasnya. (Mir/don)

Sabtu, 06 Desember 2014 12:45, BP

December 6, 2014 0

Ditembak dari Jarak 2 Meter

Pagi Ini, Jenazah Dua Anggota Brimob Diantar ke Parapat dan Soe

Jenazah dua anggota Brimob Detasemen A Polda Papua Iptu Tomon Siahaan dan Bripda Everson, ketika tiba di RS Bhayangkari, Kotaraja, Kamis (4/12). JAYAPURA — Dua anggota Brimob Detasemen A Polda Papua, masing-masing Iptu Tomon Siahaan dan Bripda Everson, tewas seketika lantaran diberondong tembakan dari jarak dekat, sekitar 2 meter ketika sedang menurunkan kursi untuk persiapan natal.

Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Papua Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono, S.IK, ketika dikonfirmasi di sela-sela persiapan otopsi jenazah di RS Bhayangkari, Kotaraja, Kamis (4/2), kemarin.

Terkait dengan peristiwa penambakan ini, Kepolisian Daerah (Polda) Papua segera menuntut pertanggungjawaban hukum dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pasca aksi penembakan yang menewaskan dua anggota Brimob Detasemen A Polda Papua, Iptu Tomon Siahaan dan Bripda Everson, ketika membantu dan mengantar kursi untuk perayaan Natal di Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua Klasis Ilaga atau di Depan Kantor Bupati Puncak di Ilaga, Papua, Rabu (3/12) sekitar pukul 09.00 WIT.

Menurut Kabid Humas, tokoh adat dan tokoh agama di Ilaga sebelumnya telah mengimbau kepada masyarakat setempat, agar tak melakukan aksi penembakan menjelang perayaan Natal. Bahkan telah disepakati, bila ada aksi penembakan didenda Rp2 Miliar. Tapi tetap dilanggar.

“Kami mengutuk keras aksi penyerangan terhadap kedua anggota Brimob yang di-BKO-kan di Polsek Ilaga tersebut. Pelaku tak memahami, bila kedua korban tengah membantu kegiatan perayaan Natal,” tukas Kabid Humas.

Kabid Humas menuturkan, pihaknya segera mengantar jenazah kerumah keluarganya pada Jumat (5/12) sekitar pukul 06.00 WIT. Masing-masing Iptu Tomon Siahaan diantar ke Parapat (Sumut) dan Bripda Everson diantar ke Soe (NTT).

Pantauan Bintang Papua, ketika iring-iringan mobil jenazah yang membawa kedua korban tiba di RS Bhayangkari, setelah menempuh penerbangan dari Ilaga ditunggui Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw didampingi Kabid Humas Polda Papua Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono, S.IK, dan Kasat Brimob Polda Papua Kombespol Matius Fakhiri.

Isak tangis pun tak terhindarkan dari keluarga dan kenalan kedua korban, terutama dari keluarga Batak dan Flobamora-NTT, sesaat sejumlah anggota Brimob Polda Papua mengusung peti jenazah para korban, yang dibalut bendera merah putih.

Sontak seorang perempuan paruh baya menyeruak masuk ke ruang otopsi sembari membawa selembar tenun ikat Timor, untuk diletakkan di tubuh korban Bripda Everson.

Dikatakan Kabid Humas, setelah diotopsi jenazah direncanakan disemayankan di Aula Mako Brimob Polda Papua, Kotaraja. “Kedua jenazah akan dilepas dengan upacara militer, sebelum diantar ke kampung halamannnya masing-masing,” terang Kabid Humas. (Mdc/don)

Sumber: Sabtu, 06 Desember 2014 12:34, BP

December 6, 2014 1

Tiba di Jayapura, Dua Jenazah Anggota Brimob Diautopsi

JAYAPURA [PAPOS] – Jenazah AiWakapolda Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpuw saat melihat langsung jenazah anggota Brimob yang menjadi korban penembakan KKB di Ilaga, Puncak setelah beradai RS Bhayangkara Jayapura.pda Thomson Siahaan dan Bripda Everson anggota Brimob Den A Polda Papua, korban penembakan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Ilaga, Puncak, Papua, Rabu (03/12/2014) sekitar pukul 12.00 Wit Kamis tiba di Jayapura.

“Tiba di Jayapura kedua Jenazah langsung dibawa ke RS Bhayangkara Jayapura guna dilakukan autopsi,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Sulistiyo Pudjo, Kamis (04/12).

Keduanya diterbangkan dengan pesawat Trigana Air dari Ilaga, Puncak ke Timika, kemudian dari Timika diterbangkan dengan Pesawat Garuda menuju Sentani, Jayapura.

Direncanakan, kedua jenazah akan disemayamkan satu malam di Markas Brimob Polda Papua, kemudian besok pagi Aipda Thomson akan diterbangkan menuju Medan, untuk dimakamkan di kampung halaman di Parsoburan, kab Tobasa. Sementara jenazah Bripda Everson akan diterbangkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur besok pagi.

Wakapolda Papua Tinjau Lokasi Penembakan

Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw didampingi beberapa pejabat teras Polda Papua langsung meninjau langsung lokasi penembakan terhadap ke dua anggota Brimob Kompi A Polda Papua di Ilaga Puncak, Kamis (04/12) seklagus menjemput kedua jenazah korban yakni Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson dibawa ke Jayapura untuk di otopsi dan visum setelah itu baru diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman.

Setibanya di Jayapura kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi dan visum.

Wakapolda Papua secara langsung mengantarkan kedua jenazah di RS Bhayangkara, juga terlihat keluarga dari pada korban. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan jenasah baru dapat dievakusi hari ini, lantaran cuaca buruk di Ilaga.

“Kami telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya ada informasi bahwa keduanya dianiaya terlebih dahulu, lalu ditembak. Namun setelah ada 5 orang yang kami interogasi secara khusus, maka didapat kesimpulan bahwa kedua anggota ditembak terlebih dahulu, lalu dianiaya oleh lebih dari 10 orang,”

ujarnya.

Lanjut Waterpauw, informasi dua senjata jenis AK yang kabarnya dibawa kabur oleh pelaku, ternyata hanya satu senjata yang dibawa oleh kelompok itui. “Kami juga telah mengirimkan dua regu Brimob tambahan dari Timika ke Ilaga, Puncak untuk mengamankan situasi dan mencari pelaku,” ucapnya.

Kedua anggota Brimob Papua, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson ditembak oleh kelompok bersenjata, saat sedang membantu panitia perayaan Natal bersama masyarakat dan Pemda Puncak. Aparat keamanan setempat terus melakukan pengejaran kepada kelompok ini, namun belum mebuahkan hasil . [tom/agi]

Ditulis oleh Tom/Agi/Papos, Terakhir diperbarui pada Jum’at, 05 Desember 2014 00:30

December 5, 2014 1

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu.

Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.

“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,”

kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).

Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.

“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,”

harapnya.

Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”

Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi.

“Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,”

ujarnya.

Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.

Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

Penulis : Ernest Pugiye on December 5, 2014 at 13:37:00 WP, Jubi

December 5, 2014 1

Dua Anggota Brimob Tewas Ditembak di Ilaga

Jayapura, Jubi – Dua orang anggota Brigadir Mobil (Brimob) Polda Papua tewas ditembak Kelompok Bersenjata di Ilaga, Ibukota Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (3/12) sekitar pukul 10:00 WIT.

Sumber Jubi mengatakan, kedua korban yakni Ajun Inspektur Dua (Pol) Thomson Siahaan dan Brigadir Dua (Pol) Everson. Kedua adalah anggota Brimob yang diperbantukan untuk Polsek Ilaga.

“Keduanya ditembak ketika mengantar kursi untuk perayaan Natal Gereja Kristen Injili (GKI) Klasis Ilaga. Dua senpi juga dibawa kabur pelaku,” kata sumber Jubi yang tak ingin disebutkan identitasnya.

Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono membenarkan adanya penembakan itu. Menurutnya, kedua anggota Brimob ditembak ketika sedang berada di atas kendaraan roda empat mengangkut kursi yang akan digunakan pada perayaan Natal GKI Klasis Ilaga.
“Aipda Thomson Siahaan tertembak di kaki dan dada. Bripda Everson ditembak di pelipis. Keduanya meninggal di tempat. Kini jenazah berada di Puskesmas Ilaga. Rencana, Kamis (4/12), jenazah akan dibawa ke Jayapura,” kata Kombes (Pol) Pudjo.

Katanya, pasca penembakan itu, Wakil Kepala Kepolisian Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw bersama beberapa pejabat kepolisian setempat, langsung berangkat ke Kabupaten Puncak.

“Para pelaku masih dalam penyelidikan dan pengejaran anggota Brimob dan TNI yang ada di sana. Dua pucuk senjata api jenis AK milik anggota juga dibawa kabur para pelaku,” ucapnya. (Arjuna Pademme)

Sumber: TabloidJubi.com

December 4, 2014 1