Penembakan di Puncak Jaya Sering dilakukan oleh Remaja dan ANak Sekolah

Jayapura 08/01 (Jubi) – Aksi penembakan terhadap warga sipil maupun penyerangan

Pos Sub Sektorat Kulirik, Polres Puncak Jaya hingga mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia dan 8 pucuk senjata milik Polri hilang, ditanggapi Wakil Bupati Puncak Jaya, Yustus Wonda.

Dirinya menuturkan bahwa aksi penembakan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya diduga sering dilakukan para remaja yang masih duduk dibangku sekolah.

“Anak-anak dari kelompok mereka selalu datang bergabung dengan masyarakat setempat dan meminta bantuan kepada pemerintah. Dalam kegiatan dan aktifitas masyarakat maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah mereka selalu ada. Mereka itu kan masyarakat biasa, kecuali mereka datang dengan menggunakan seragam,”

kata Wakil Bupati saat ditemuai sejumlah wartawan di Jayapura, Rabu (08/01).

Bahkan, apabila mereka berhasil merampas senjata milik TNI maupun Polri, lanjut Wakil Bupati, itu dapat meningkatkan status para pelaku di kelompoknya. Disisi lain, garis pimpinan kelompok tersebut juga tidak jelas.

“Kalau orang sudah tau pelakunya dan kembali ke kelompok itu, maka statusnya diangkat walaupun umur kecil. Namun kalau sudah pernah merampas senjata posisinya naik, sehingga kecil besar selalu hormat dia. Termasuk anak-anak kecil yang kerap menembak-nembak. Apabila berhasil merampas senjata dapat bergabung di kelompok mana saja, mendapat jabatan,” ujarnya.

Hingga saat ini terdapat 3 kelompok bersenjata yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, dimana dari tiga kelompok yang melakukan penembakan berasal dari daerah Yambi campuran. Bahkan, para pelaku yang masih dibawah umur, kerap berkeliaran di Kota Mulia, tanpa dicurigai. “Mereka itu termasuk murid-murid SD, SMP keatas, sehingga inilah kita sangat susah untuk mengetahui mereka,” katanya.

Lebih lanjut Wabub Puncak Jaya ini juga mengungkapkan bahwa pergerakan anak-anak kecil yang kerap menembak tidak sulit dibaca, bahkan pemerintahpun menganggap mereka merupakan masyarakat.

”Kami tidak ketahui apakah anak-anak kecil ini OPM atau tidak, karena tidak menggenakan seragam. Kalau pimpinan OPM seperti, Goliat Tabuni, kami pasti mengetahui dan kami komunikasi dengan pemerintah selalu ada, akan tetapi anak-anak kecil yang ada di Kota Jantung Puncak Jaya inilah sangat susah diketahui,”

lanjutnya.

Sejumlah langkah yang diambil oleh Pemerintah setempat pun telah dilakukan untuk merangkul saudara-saudara yang berseberangan, namun masih belum membuahkan hasil.

”Sekarang kembali kepada masyarakat, apa mereka teroganisir dan tau keberadaan mereka, maka itu sudah jelas dilakukan represif. Tapi ini kan mereka menyebar dan jangankan di atas, didalam Kota Mulia saja mereka ada,” paparnya lagi.

Pemerintah juga mengakui kesulitan mencari informasi dari masyarakat terkait keberadaan para pelaku.

”Kalau kita tanya keberadaan anak-anak kecil ini pasti tidak tahu. Namun yang jelas, kita dari pemerintah tidak pernah putus untuk melakukan komunikasi, tapi kami tetap semangat untuk membangun program kerja dari pemerintah. Pendekatan kita tetap lakukan dan apabila mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan maka mereka bisa kembali dengan sendirinya,”

ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Alberth Yoku mempersilahkan saudara-saudaranya berpolitik tetapi tidak dengan cara tembak menembak, membunuh atau kejahatan lainnya. Karena hal itu tidak boleh di lakukan oleh warga sipil maupun TNI-Polri. Semua wajib memelihara kehidupan di tanah damai ini.

“Saya menyerukan kepada pemerintah daerah, adat dan gereja untuk melakukan rekonsoliasi lebih konstruktif bersama-sama dengan menghilangkan rasa curiga -mencurigai agar semuanya melakukan kehidupan bersama secara proporsional,” kata Alberth dari ujung telepon selulernya, Rabu (08/01).

Selain itu juga ia akan mengirim surat kepada pihak-pihak terkait di Puncak Jaya.

“Ketiga kami akan mengirim surat kepada semua yang ada di Puncak Jaya terkait hal itu,” tegasnya. (Jubi/Indrayadi TH)

January 10, 2014 0

Melawan Perintah Otopsi Jenazah Danny Kogoya, Kepala RS Vanimo Ditahan

Jayapura, 9/1 (Jubi) – Pengadilan Vanimo hari ini, Kamis (9/1) telah memerintahkan Kepolisian Vanimo untuk menangkap Kepala Rumah Sakit Vanimo, Dokter Stela Jimmy. Dokter ini ditangkap karena telah melawan perintah pengadilan dalam penyelidikan kematian Danny Kogoya.

Bonn Amos, Magistrate Coroner di Pengadilan Vanimo, melalui telepon selulernya membenarkan penangkapan kepala Rumah Sakit Vanimo ini. Amos, pejabat Pengadilan Vanimo yang mengeluarkan laporan kematian Danny Kogoya sebagai kasus pembunuhan ini mengatakan polisi Vanimo menahan Dokter Stella karena dokter ini mengeluarkan surat atas nama rumah sakit yang menunjuk doter lain untuk melakukan otopsi jenazah Danny Kogoya. Ini berlawanan dengan perintah pengadilan Vanimo dan permintaan keluarga.

“Ya. Pengadilan telah memerintahkan polisi Vanimo untuk menahan kepala Rumah Sakit Vanimo. Ia ditangkap sekitar jam 9.30 tadi dan sudah dibawa ke pengadilan. Dokter ini ditahan karena melawan perintah pengadilan. Pengadilan telah memerintahkan dokter Philip Gopak dari Port Moresby dan seorang dokter dari Srilanka untuk melakukan otopsi, tapi dokter Stella menunjuk dokter lain.”

kata Bonn Amos kepada Jubi melalui telepon selulernya, Kamis (9/1) pagi.

Amos juga menegaskan bahwa kasus kematian Danny Kogoya ini berada di wilayah hukum Papua New Guinea (PNG) sehingga dalam hal ini, siapapun harus tunduk pada perintah pengadilan PNG.

“Danny Kogoya meninggal di PNG. Pengadilan Vanimo sudah memastikan ia meninggal karena dibunuh dan sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan otopsi oleh dokter yang ditunjuk pengadilan. Ini wilayah hukum PNG. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap jenazah Danny Kogoya tanpa sepengetahuan pengadilan PNG. Sekalipun itu pihak Rumah Sakit atau Konsulat Indonesia. Jenazah Danny Kogoya milik negara saat ini.”

kata Bonn Amos.

Informasi yang dikumpulkan Jubi mengindikasikan adanya konspirasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Vanimo dengan pihak tertentu yang berkepentingan dengan jenazah Danny Kogoya. Pihak Rumah Sakit diketahui telah memaksa keluarga Danny Kogoya untuk melakukan otopsi pada tanggal 7 Januari 2013.

Meskipun sebelumnya telah disepakati oleh masing-masing pihak bahwa otopsi harus dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari, namun otopsi ini gagal dilakukan pada tangggal tersebut. Dokter yang ditunjuk pengadilan masih berlibur sedangkan dokter yang ditunjuk Rumah Sakit Vanimo tak bisa datang karena anaknya mengalami kecelakaan. Karena dokter yang ditunjuk oleh Rumah Sakit ini tak bisa datang, pihak Rumah Sakit memaksa keluarga Danny Kogoya untuk memastikan dokter Philip Gopak melakukan otopsi pada hari itu juga, tanggal 7 Januari dengan alasan jenazah Danny Kogoya harus dikeluarkan dari Vanimo secepatnya karena membawa virus penyakit berbahaya, sementara otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Danny Kogoya belum pernah dilakukan.

“Karena dokter yang mereka tunjuk tidak bisa datang, pihak Rumah Sakit Vanimo memberi kami waktu dua jam untuk memastikan dokter Philip melakukan otopsi. Mereka bilang, jenazah harus dikeluarkan dari Vanimo karena membawa penyakit berbahaya.”

kata Jeffrey Pagawak kepada Jubi (9/1).

Menurut Jeffrey, usai pemeriksaan dokter Stella, Pengadilan Vanimo tetap memerintahkan otopsi dilakukan oleh Dokter Philip Gopak bersama seorang dokter yang independen.

“Pengadilan telah memerintahkan melanjutkan penyelidikan dan proses otopsi dilakukan oleh dua doter yang diminta keluarga. Pihak Rumah Sakit juga telah diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap jenazah Danny Kogoya tanpa sepengetahun pengadilan.”

kata Jeffrey. (Jubi/Victor Mambor)

Author : Victor Mambor on January 9, 2014 at 12:30:24 WP, JUBI

January 9, 2014 0

OPM Serang Pos Polisi

JAYAPURA—Setelah puasa beberapa saat, Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali bikin ulah. Kali ini sejumlah 20 orang kelompok sipil bersenjata ini melakukan aksi penyerangan di Sub Sektor Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Sabtu (4/1) pukul 16.00 WIT.

Dari data yang berhasil dihimpun, sekelompok orang dengan menggunakan senjata api dan tajam, tiba-tiba mendatangi Pos Polisi Kulirik. Mereka langsung menyerang, pelaku diperkirakan sekitar 20 orang.

Anggota Pos Polisi yang biasanya berjaga sekitar 7 orang, sekitar 5 orang tidak ada ditempat, karena 5 orang sedang berpatroli di kampung di sekitar distrik.

Karena jumlah personil di Pos hanya 2 orang, para pelaku berhasil menyerang, dan berhasil merampas senjata dan amunisi.

Juru Bicara Polda Papua Kombes Pujo Sulistyo saat di konfirmasi mengatakan, para pelaku berhasil merampas sejumlah senjata dan amunisi. “Pada saat penyerangan, 8 senpi laras panjang yang terdiri dari AK 47, Mouser 1 btr, SS1, 5 pack dan amunisi dibawa oleh pelaku,” ungkapnya.

Adapun Kronologis kejadian, jelasnya, saat anggota lain sedang patroli. 1 anggota jaga sedang masak di dapur dan 1 berjaga di Pos. Lalu pelaku mendobrak pintu depan dan sempat tarik menarik dengan pelaku yang mengambil senjata. “Karena kalah jumlah, 2 anggota menyelamatkan diri lewat pintu belakang ke sungai dan kemudian melapor ke Polres,”tuturnya.

Yang pasti, satu pelepon Brimob yang ada di Kota Lama Mulia ibulota Puncak Jaya masih terus melakukan pengejaran. “Anggota Polri dan TNI masi kejar pelaku, bahkan tim Mabes juga akan diperbantukan,” tandasnya.

Imparsial : Jangan-Jangan “Gangster”Bukan Pejuang Kemerdekaan
Sementara itu, Imparsial LSM pemerhati HAM mensinyalir, kelompok penyerang bukan pejuang Kemerdekaan Papua tapi gerombolan Gangster.

“Jika aksi penyerangan itu ada kaitannya dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang, jelas sangat berbahaya, karena kelompok bersenjata itu, telah dimanfaatkan oleh kepentingan elit politik tertentu untuk kepentingan mereka. Dan tindakan kelompok bersenjata itu bukan lagi pejuang Kemerdekaan, tapi tidak ada bedanya dengan gangster,”

ucap Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti melalui pesan elektroniknya, Minggu 5 Januari.

Kemungkinan, lanjutnya, jika kelompok itu menyerang atas pesanan kepentingan tertentu, maka mereka ditengarai juga mereka mendapat imbalan.

“Tindakan menyerang dengan imbalan uang untuk kepentingan politik, adalah tindakan gangster. Kalau benar mereka adalah pejuang pembebasan, maka tidak akan mau bekerja demi uang untuk pemenangan elit tertentu,”

pungkasnya.

Menurut Imparsial, dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan Puncak beberapa waktu lalu, ternyata juga ada kaitannya antara kekerasan dengan proses Pilkada. “Dalam dua Pilkada itu ada kaitan kekerasan dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

Guna mengungkap kekerasan itu, Polisi harus mengejar dan menangkap kelompok bersenjata. “Kejar dan tangkap pelaku, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat disekitar lokasi persembunyian mereka,” ucapnya.

Memang dilema, ada pelaku kejahatan, tetapi ada masyarakat yang tinggal disekitar lokasi mereka. “Sehingga trauma masyarakat berlipat ganda,”imbuhnya.

Imparsial juga meminta, seharusnya intelejen lebih berperan aktif untuk memberi peringatan pada pihak kepolisian, agar dapat mencegah supaya tidak terjadi peristiwa kekerasan perampasan senjata. “Peran intelijen harus jauh lebih besar dalam memberikan informasi,” tandasnya.

Mengenai klaim Bupati Henock Ibo beberapa waktu lalu, bahwa ratusan kelompok bersenjata pengikut Goliat Tabuni telah kembali ke tengah-tengah masyarakat, kemudian pemerintah Provinsi Papua menggelontorkan ratusan milliar dalam bentuk program, guna mendorong rekonsiliasi, Imparsial sangat mendukung langkah tersebut, selama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat juga yang selama ini dianggap berseberangan. “Langkah itu memang bagus, apalagi dana diberikan dalam bentuk program,” terangnya.

Namun, jika diberikan dalam bentuk uang, mereka pasti akan berbuat kejahatan lagi. “Jangan asal kasih dalam bentuk uang, karena pasti akan berbuat kejahatan lagi. Goliat Tabuni dan pengikutnya kan pejuang Papua Merdeka, jadi harus benar-benar dirangkul dan bersedia meletakkan senjata. Tapi jika terus menerus begini, artinya tidak bisa dirangkul, itu membuktikan ternyata mereka adalah gangster, maka mereka harus diproses pidana,”tegasnya. (jir/mdc/don/l03)

Senin, 06 Januari 2014 06:40, BinPa

January 6, 2014 0

OTK Serang Pos Brimob Di Puncak Jaya

Jayapura, 4/1 (Jubi) – Pos Brimob di Distrik Kulirik, Puncak Jaya dilaporkan oleh seorang warga di Mulia, Puncak Jaya, melalui situs laporan warga (tabloidjubi.com/hotspot), telah diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Laporan warga ini menyebutkan penyerangan pos Brimob ini terjadi sekitar pukul 15.45 WIT tadi (4/1). 8 Senjata Api yang terdiri dari 1 jenis Moser, 2 AK China dan 5 SS1 serta 135 butir peluru telah dibawa lari oleh para penyerang pos Brimob ini.

Saat peristiwa penyerangan ini dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Papua, Sulistyo Pudjo, SIk, ia membenarkan terjadinya penyerangan ini.

“Betul.” tulis Kabid Humas Polda Papua ini singkat, menjawab pertanyaan Jubi, tanpa merinci peristiwa penyerangan yang terjadi. (Jubi/Eveert Joumilena)

Author : Eveert Joumilena on January 4, 2014 at 23:09:22 WP,TJ

January 5, 2014 4

Dianggap Mengancam, Berbagai Upaya Dilancarkan Untuk Mematikan Aktivitas AMP Solo

Solo – Aksi Demonstasi yang gencar dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Solo belakangan ini, ternyata memberikan ancaman yang cukup serius bagi kepolisian Kota Surakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hal ini terbukti lewat sikap Aparat Kepolisian yang sengaja berupaya menghalang – halangi aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] beberapa saat lalua, tepatnya pada saat peringatan 52 TRIKORA pada tanggal 19 Desember 2013 dan Aksi yang dilakukan pada tanggal 19 November 2013.

Selain itu upaya menghalangi aksi yang dilakukan kepolisian Surakarta juga sudah berulang kali terjadi, kejadian paling parah ketika kepolisian Surakarta mendatangi tempat tinggal (Kontrakan) Mahasiswa Papua (15/08/2013), yang saat itu sedang bersiap – siap untuk menggelar aksi, namun kepolisian yang datang merebut semua atribut aksi yang telah dipersiapkan oleh Massa AMP, yang mengakibatkan ketegangan antara kepolisian dan massa AMP terjadi, namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya AMP memilih untuk mengalah, namun demikian, massa AMP tetap besikeras melakukan aksi dengan hanya membagikan selebaran disepanjang jalan Slamet Riadi.

Berbagai macam upaya untuk mematikan pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Solo oleh kepolisian Surakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah terus menerus dilancarkan, upaya kepolisian semakin nampak dengan membentuk organ tandingan bagi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], yang dimana organ tersebut didalamnya terdapat massa bayaran beserta beberapa oknum Intel kepolisian dan TNI yang sengaja disusupi kedalam organ tersebut untuk berupaya memprovokasi massa AMP agar menciptakan bentrokan dengan massa bayaran yang telah disiapkan. Upaya ini telah coba dilakukan oleh Kepolisian pada tanggal 19 desember 2013 lalu, namun upaya polisi untuk menghalangi aksi AMP saat itu tidak berhasil, karena massa AMP sama sekali tidak terprovokasi dengan upaya – upaya yang dilakukan oleh massa bayaran yang menamai kelompok GEMPAR tersebut.

Upaya untuk mematikan gerakan AMP yang dilakukan oleh kelompok bayaran yang menamakan diri Gempar ini ternyata tidak hanya berakhir pada saat pencegatan yang mereka lakukan pada saat aksi AMP pada tanggal 19 Desember 2013 saja, namun upaya organ ini kelihatannya nyata dengan menempelkan berbagai poster dan selebararan yang rata – rata bertuliskan

” Penolakan terhadap Aksi – Aksi Yang Dilakukan Oleh AMP di Solo dan mengancam Akan Membubarkan Massa Aksi AMP yang Selalu Aksi Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia dan berbagai tulisan – tulisan lainnya yang bernada ancaman dan kecaman kepada Aliansi Mahasiswa Papua [AMP} Kota Solo”

di tempat – tempat umun yang biasanya didatangi oleh Mahasiswa Papua yang ada di kota solo seperti di Kampus – Kampus, dan Jalan – jalan.

Hal ini diungkapkan oleh Abugy salah seorang Mahasiswa Papua di Kota Solo yang juga anggota dari Aliansi Mahasisw Papua [ AMP] kepada papuapost.com beberapa saat lalu lewat telfone seluler, Abugi menyatakan bahwa

” Mereka menempelkan berbagai macam poster dan selebaran yang mengutuk aksi – aksi kami diseluruh kampus dan jalan – jalan yang biasanya dilalui oleh Mahasiswa Papua, namun hal itu tidak akan membuat kami takut dan berhenti sampai disini, kami sadar akan resiko yang akan kami hadapi ketika berbicara Papua Merdeka, dan saya rasa ini adalah bagian dari tantangan yang harus kami lalui, namun dari sisi lain saya rasa dengan upaya yang mereka lakukan, merekan telah kalah dan kami telah menang.”

tuturnya

” Mereka pikir dengan melakukan hal seperti ini, mereka akan membuat kami menjadi lemah dan ketakutan, namun sayang mereka salah duga, karena apa yang mereka lakukan ini justru akan memberikan kami semangat lebih dan disitu terlihat secara jelas siapa yang kalah dan siapa yang menang “.

tegas Abugy.[rk]

January 5, 2014 0

Serang Pos Polisi di Puncak Jaya, OPM Rampas 8 Senjata Api

Jayapura, – Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang juga merampas 8 senjata milik polisi.

Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu (4/1/2013) dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang diperkirakan mencapai 20 orang.

“Saat kejadian 8 pucuk senpi laras panjang terdiri dari AK 47 (3 pucuk), Mouser (1 pucuk), SS1 (5 pucuk) dan amunisi dibawa kabur oleh pelaku,” ujar Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistiyo Pudjo saat dihubungi.

Kejadian terjadi ketika 5 personel polisi tengah melakukan patroli. Para pelaku mulanya mendobrak pintu depan pos dan mengobrak-abrik ruangan utuk mencari senjata.

Dua polisi yang berada di pos langsung menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan melapor ke Polres terdekat. Sejumlah anggota Brimob dan TNI langsung mengejar pelaku namun mereka melarikan diri ke gunung sambil meletuskan tembakan ke arah anggota.

“Satu pleton Brimob dari Jayapura, Mabes Polri dan TNI akan diperbantukan untuk melakukan pengejaran pelaku,” imbuh Sulistiyo.

Sabtu, 04/01/2014 22:59 WIB, Wilpret Siagian – detikNews

January 5, 2014 0

Tujuh Mobil Tertembak Di Mile 41 Areal Freeport Indonesia

Jayapura 27/12 (Jubi) – Penembakan kembali terjadi di areal PT. Freeport Indonesia. Kali ini sekitar tujuh kendaraan Trailer di tembaki saat melintasi jalur mile 41. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Papua, AKBP. Sulistyo Pudjo Hartono. Saat di konfirmasi media ini, Pudjo membenarkan adanya penembakan tersebut.

“Betul telah terjadi penembakan di areal freeport,”

kata Pudjo, melalui telepon selulernya, Jumat (27/12).

Dirinya menjelaskan bahwa penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 wit di mile 41 dan tembakan tersebut mengenai kurang lebih Tujuh unit Trailer.

“Korban jiwa nihil dan seluruh trailer terus melanjutkan perjalanan ke mile 50,”

ujarnya.

Tujuh trailer yang terkena tembak antara lain, Trailer nomor lambung belum diketahui terkena tembakan pada bagian kaca pintu kanan, Trailer nomor lambung 02-0868 kena pada kaca pintu kanan, Trailer nomor lambung 02-0956 kena pada Blower AC, Trailer nomor lambung 02-1014 kena pada pintu kanan, Trailer nomor lambung 02-0896 kena pada pintu kanan, Trailer nomor lambung 02-1097 kena pada bagian Kap Engine, Trailer nomor lambung 02- 0826 kena pada bagian Kap atas ban depan kanan.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian menuding dalang penembakan di areal PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, beberapa waktu lalu adalah kelompok Jhon ‘Botak’ Baenal.

“Saya sebutkan namanya saja, itu dilakukan oleh kelompok Jhon Botak alias Jhon Baenal dan kawan-kawannya,”

kata Tito saat gelar pertemuan dengan wartawan, Selasa (24/12).

Menurutnya, kelompok Jhon Botak itu berjumlah kurang lebih enam hingga 10 orang.

“Kami menduga ada 10 orang, tapi bisa juga enam orang saja. Mereka itu pakai senjata jenis M16 sebanyak dua pucuk,”

katanya. (Jubi/Indrayadi TH)

Author : Indrayadi TH on December 27, 2013 at 22:09:39 WP, TJ

December 27, 2013 0

Klaim 100 Anggota TPN/OPM Menyerahkan Diri, itu cara Pemerintah Daerah Minta Uang ke Pusat

Jayapura, 23/12 (Jubi) – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak akan pernah menyerah kepada NKRI dengan alasan apapun. Jika betul ada yang menyerah harus ada bukti, siapa 100 orang itu harus jelas detail nama-nama pun jelas.

TPN/OPM menolak klaim Bupati Puncak Jaya yang menyebutkan 100 orang anggota TPN/OPM telah menyerahkan diri dan menjadi polisi Pamong Praja. Melalui website resminya, TPN/OPM mengatakan yang dilakukan Henok Ibo adalah cara kuno yang selalu digunakan pemerintah.

“Henok Ibo ini cara kuno jika katakan demikian, karena Lukas Enembe sebelum menjabat sebagai Gubernur, pernah juga mengatakan seperti Henok Ibo katakan, tetapi kenyataannya mana? sangat disayangkan kalau ada yang mimpi anggota aktif Tentara Pemebebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjerah. Henok Ibo rekrut Masyarakat jadi anggota Satpol PP jangan bilang anggota Goliath Tabuni. Karena tidak semua masayarakat di Puncakjaya itu anggota TPNPB-OPM, ada masyarakat dan ada juga anggota TPNPB-OPM, sama seperti masyarakat Indonesia di Jawa, Sumatera Bali dll juga tidak semua TNI/POLRI ada masyarakat dan militer.”

Menurut website TPN/OPM ini, Henok hanya meminta uang kepada pemerintah pusat dengan cara begitu, menipu dengan mengatakan anggota Goliath menyerah. Bahkan TPN/OPM mengancam akan menembak Henok Ibo jika mereka mendapatinya.

Terkait informasi ini, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayend, Terianus Sato, mengakui bahwa itu hanya tipuan saja.

”Saya menilai itu penipuan yang kerap kali disebut-sebut anggota TPNPB-OPM menyerah. Dimana saja bukan hanya kali ini di Puncakjaya yang Henok Ibo katakan itu. Tetapi itu cara mereka minta-minta uang, pejabat Bupati tipu Gubernur, dan Gubernur tipu Pemerintah Pusat untuk mendapatkan uang mereka. Siapa bilang anggota TPNPB-OPM menyerah, sampai kapan pun dan dengan alasan apapun kami tidak akan menyerah. Perlawanan kami berhenti, ketika Papua Merdeka dan berdaulat penuh.”

kata Terianus Sato.

Sebelumnya, media ini melansir pernyataan Bupati Puncak, Henock Ibo yang menyebutkan 100 orang anggota TPN/OPM telah menyerahkan diri dan bergabung menjadi Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dikabarkan juga, proyek Turun Gunung TPN/OPM ini melibatkan dana 380 miliar dari Provinsi Papua. Selain direkrut sebagai Satpol PP dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggota TPN/OPM yang disebut “Turun Gunung” ini diberikan berbagai program pembangun perumahan yang serta pelatihan dalam berbagai keahlian. (Jubi/Victor Mambor)

Victor Mambor on December 23, 2013 at 07:27:08 WP, Jubi

December 24, 2013 0

100 Anggota OPM Menyerah, Dibantah

IlustrasiJAYAPURA – Organisasi Papua Merdeka (OPM), melalui Sekretaris Jendral, Anton Tabuni, membantah pernyataan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo, terkait 100 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni yang telah turun dari gunung untuk bergabung bersama masyarakat.

Melalui ponsel, Minggu (22/12) kemarin, kepada Bintang Papua, Anton Tabuni menandaskan, apa yang disampaikan Henock Ibo adalah tidak benar,” Itu tidak benar dan omong kosong, seratus orang yang mana ? itu pernyataan yang tidak bertanggung jawab, kami ada di markas,” ujar Anton.

“Apa yang disampaikan Itu hanyalah sandiwara politik yang tidak masuk akal, dan tidak rasional sama sekali, kami dibawah komando Gen. Goliath Tabuni adalah pejuang, kami bukan seperti pejabat yang pergi cari muka di presiden dan bilang bahwa Goliath dan Anton Tabuni sudah menyerah, itu omong kosong,”

jelas Anton.

Anton juga mempertanyakan jumlah 100 orang yang disebut-sebut itu,

”Masa jumlahnya bisa pas 100 orang ? ini ada apa ? kami ini sudah berjuang lebih dari 50 tahun, dan sudah banyak pengorbanan, jadi tidak ada itu kata menyerah, ini hanya propaganda saja, tidak ada alasan untuk kami menyerah, tidak ada itu,”

tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Puncak Jaya juga mengatakan, 100 orang yang menyerah tersebut akan dilatih untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Mulia, Pincak Jaya. (bom/don/l03)

Senin, 23 Desember 2013 02:04, BinPa

December 24, 2013 0

Tuntut Papua Merdeka, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Solo

Demonstrasi Mahasiswa Papua di Solo, (Kompas)

SOLO, KOMPAS.com – Belasan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Gladak, Solo, Senin (10/6/2013). Mereka menuntut kemerdekaan di Bumi Cendrawasih.

Salah satu peserta aksi, Frans Hisage, menyatakan, aksi tersebut adalah bentuk solidaritas sesama aktivis kemerdekaan Papua yang menuntut membebaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi tersebut terinsipirasi oleh adanya pertemuan Melanesian Spearhead Groups (MSG) Summit pada pertengahan Juni di Kota Noumea, New Caledonia.

“Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas proposal West Papua National Coalition for Liberation yang mengajukan usulan Papua Barat menjadi anggota MSG,”

kata Frans.

Orasi pun digelar oleh peserta aksi yang menyerukan desakan Pemerintah untuk segera membuka ruang demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. “Kita mendukung MSG yang sedang melobi politik kepada PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua,” kata Frans.

Selain itu, Bendera Bintang Kejora pun dikibarkan selama aksi. Begitu juga beberapa peserta aksi mengenakannya sebagai ikat kepala. Aparat kepolisian tampak melakukan penjagaan ketat terhadap aksi damai tersebut.

Sementara itu, peserta aksi juga menyebar leaflet yang berisikan pernyataan sikap mereka, yaitu mendukung sikap negara negara rumpun Melanesia untuk menjadikan Papua Barat angggota Melanesian Spearhead Groups. Mereka juga mendesak Indoenesia untuk membuka ruang demokrasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Editor : Glori K. Wadrianto

Penulis : Kontributor Surakarta, M Wismabrata Senin, 10 Juni 2013 | 13:59 WIB, Kompas