Demo Papua merdeka di Solo nyaris ricuh

Foto Ilustrasi AMP Kota Solo
Foto Ilustrasi AMP Kota Solo

Sindonews.com – Aksi menuntut Papua merdeka yang digelar Aliansi Mahasiswa Papua, di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, nyaris berakhir bentrok dengan massa Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempar) menolak Papua merdeka.

Pantauan wartawan, puluhan aparat Dalmas Polresta Solo, lengkap dengan pentungan dan tembakan gas air mata, diterjunkan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan kedua kubu. Selain menerjunkan personel Dalmas, polisi juga menerjunkan anjing pelacak.

Awalnya, aksi tersebut berjalan biasa. Kedua koordinator dengan di fasilitasi Kabag Bimas Polresta Kompol Juliana dipertemukan. Dari pihak Gempar yang diwakili Koordinatornya Nusa, mempersilahkan Aliansi Mahasiswa Papua menggunakan bunderan gladak untuk menyuarakan aspirasinya.

Hanya saja, pihak Gempar meminta agar bendera Bintang Kejora yang biasa mereka kibarkan disetiap aksi, untuk tidak dikibarkan dalam aksi tersebut. Menanggapi syarat dari pihak Gempar, Koordinator Aliansi Mahasiswa Papua Jeffry Wenda menyanggupi untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Namun, setelah Jeffry menyampaikan hasil mediasi dengan para perserta aksi Papua lainnya, massa Papua yang juga menggunakan atribut ciri khas Papua termasuk koteka, lebih memilih bertahan di lokasi demo yang hanya berjarak 50 meter dari lokasi demo tandingan menolak Papua merdeka.

Selain pihak mahasiswa Papua yang kurang setuju dengan persyaratan yang diajukan massa menolak Papua merdeka, dari pihak pendemo tandingan juga menolak hasil mediasi tersebut. Akhirnya dengan difasilitasi pihak kepolisian, kedua belah kubu kembali bertemu.

Dalam mediasi tersebut, pihak yang menolak Papua merdeka meminta agar seluruh atribut pakaian yang digunakan mahasiswa Papua dicopot. Dan para mahasiswa Papua diminta berpakaian yang sopan. Selain itu, massa yang menolak Papua merdeka meminta agar bendera merah putih mau dikibarkan para mahasiswa Papua yang menggelar demo tersebut.

Namun permintaan pihak Gempar agar para mahasiswa Papua mengibarkan bendera merah putih di aksi mereka ditolak mentah-mentah oleh para mahasiswa Papua. Bahkan secara terang-terangan para mahasiswa Papua menuding bila banyak rakyat Papua yang gugur sia-sia akibat kekejaman TNI.

Mendengar caci maki mahasiswa Papua, hampir saja salah satu personel TNI yang ikut mengamankan aksi tersebut naik pitam mendengar tudingan tersebut. Untungnya, anggota lain yang mengamankan aksi tersebut mampu meredam kemarahan personel TNI yang tak terima dikatakan para mahasiswa Papua.

Sebelum akhirnya, pihak kepolisian memisah lokasi tempat aksi yang menyebabkan arus lalu lintas yang melintasi aksi tersendat.

Dalam selebaran yang dibagikan, Aliansi Mahasiswa Papua menuding Indonesia merebut paksa Papua dari tangan penjajah Belanda, melalui aksi militer yang disebut Operasi Mandala. Para mahasiswa Papua juga menolak dicap sebagai bangsa keturunan Melayu, karena mereka bukan dari bangsa Melayu.

Hingga sekarang, Indonesia terus menggunakan kekuatan militer yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di antaranya meninggalkan beberapa pimpinan pergerakan rakyat Papua dan warga sipil lainnya.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Mahasiswa Papua menyerukan tiga tuntutan, yakni berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, menarik semua TNI dan Polri organik dan nonorganik dari Papua sebagai syarat damai, serta menutup Freeport dan eksplorasi lain atas tanah Papua yang selama ini menyengsarakan rakyat.

(san)

Bramantyo, Kamis, 19 Desember 2013 − 15:10 WIB, SindoNews

Enhanced by Zemanta

Polisi bubarkan demo mahasiswa Papua di Solo

Demo mahasiswa Papua (foto:Bram/Okezone)
Demo mahasiswa Papua (foto:Bram/Okezone)

Sindonews.com – Ketegangan mewarnai aksi demontrasi ratusan warga Solo, saat menggelar demo tandingan puluhan mahasiswa Papua di Solo, Jawa Tengah. Warga mulai resah dengan aksi mahasiswa Papua yang kerap berdemo dengan membawa simbol-simbol Bintang Kejora dan menuntut Papua merdeka.

Massa Papua pun dihadang dan dipaksa bubar oleh warga Solo. Ketegangan itu terjadi pada Kamis 19 Desember 2013 siang, saat ratusan warga Solo turun ke jalan menggelar aksi tandingan di Bundaran Gladag Solo.

Mereka mendekat dan akan membubarkan aksi mahasiswa Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Beruntung, puluhan personel polisi langsung bertindak cepat mengamankan kedua kelompok yang tengah bertikai.

Warga membawa bendera merah putih, dan berbagai spanduk dan poster. Namun spanduk yang mereka bawa berisikan tuntutan NKRI serta pengukuhan tanah Papua sebagai bagian dari NKRI.

Mereka sengaja menghadang aksi mahasiswa Papua yang sedang melakukan longmarch menuju Bundaran Gladag untuk berunjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua.

Tak ada kata sepakat dari kedua kelompok membuat pihak kepolisian memutuskan membubarkan aksi massa warga Papua. Polisi pun akhirnya menyediakan sebuah

Unofficial Morning Star flag, used by supporte...
Unofficial Morning Star flag, used by supporters of West Papuan independence (Photo credit: Wikipedia)

bus untuk mengevakuasi mahasiswa Papua. Dengan pengawalan ketat polisi, akhirnya mahasiswa Papua dievakuasi meninggalkan Bundaran Gladag.

Dalam dua bulan terakhir, puluhan warga Papua ini terus menggelar aksi demo menuntut Papua merdeka. Dalam setiap aksinya, mereka sering mengibarkan dan membentangkan atribut Bintang Kejora.

Aksi warga Papua di Kota Solo kali ini, telah membuat resah banyak kalangan warga Solo. Terlebih, tuntutan aksi mereka merupakan bagian dari makar untuk memisahkan diri dari NKRI.

(san)

Septyantoro Aji Nugroho, Kamis, 19 Desember 2013 − 20:10 WIB, SindoNews

Enhanced by Zemanta

Aksi Mahasiswa Papua di Surakarta Dihadang Oleh Aksi Bayaran Indonesia

Massa Aksi AMP Dihadang Oleh Massa Bayaran Saat Aksi di Solo (rk)

Surakarta (19/12/2013) – Ratusan massa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi demonstrasi sepanjang  jalan Slamet Riadi hingga dan diakhiri sekitar 100 meter dari patung Slamet Riadi, kota Surakarta. Aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kali ini dilakukan sebagai bentuk penyikapan dan mengutuk dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat ( TRIKORA ) yang dikumandangkanoleh Ir. Soekarno 52 tahun silam tepatnya pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun – Alun Utara Kota Yogyakarta, yang dimana dengan dikumandangkannya TRIKORA inilah yang menjadi awal Penjajahan dan Pencaplokan yang dilakukan oleh Indonesia atas Bangsa Papua.

Aksi yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, awalnya berjalan aman dan lancar – lancar saja, namun ketika long mars massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mendekati titik akhir aksi ( Patung Slamet Riadi ) massa aksi dikagetkan dengan adanya aksi tanding (aksi bayaran ) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan GEMPAR yang dikordinir oleh Barisan Merah Putih [BMP], yang dimana massa aksinya diselubungi oleh beberapa Intel dari Kepolisian dan TNI.

Melihat situasi ini, AMP mengirimkan beberapa negosiator untuk melakukan negosiasi dengan koordinator aksi GEMPAR untuk melakukan negosiasi, namun upaya negosiasi yang dilakukan oleh AMP dengan Koordinator GEMPAR tidak menuai kesepakatan, pada saat negosiasi,  koordinator GEMPAR menyatakan bahwa “ Bubarkan massa kalian dan jangan melakukan aksi disini, seegerah lepas semua atribut Bintang Kejora yang massa aksi kalian kenakan, kami tetap akan melarang kalian untuk melakukan aksi – aksi untuk memisahkan diri dari NKRI“ tegasnya, karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai dari hasil negosiasi yang dilakukan, akhirnya negosiator yang diutus oleh AMP menyatakan bahwa “ Kami akan tetap melakukan aksi dan akan tetap menyampaikan akspirasi kami disini “ tegasnya.

Dengan tidak adanya kesepakatan yang dicapai dari upaya negosiasi yang dilakukan, massa aksi AMP akhirnya memutuskan untuk tetap melakukan orasi – orasi Politik dan pembacaan Pernyataan Sikap sekitar kurang lebih 100 meter dari titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya, sebab adanya pemalangan dan upaya – upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok massa bayaran yang sudah melakukan pemalangan sebelum massa AMP tiba.

Massa GEMPAR ini sempat berupaya maju kearah massa AMP untuk berupaya melakukan provokasi dan bentrokan, namun upaya mereka dihalangi aparat Kepolisian Surakarta yang telah bersiaga dilokasi aksi. Melihat situasi ini dan untuk menghindari terjadinya bentrokan, Aliansi Mahasiswa Papua memutuskan untuk mempercepat pembacaan pernyataan sikap dan menyudahi aksinya.

Dalam pembacaan pernyataan sikap, Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] dengan tegas mengutuk Tiga Komando Rakyat ( TRIKORA ) dan menyatakan sikap :

  1. 1.      Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis.
  2. 2.      Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.
  3. 3.      Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lainnya Yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di Atas Tanah Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ketika dimintai keterangan mengenai aksi ini menerangkan bahwa

“ Aksi ini dilakukan murni untuk menyikapi dan mengutuk TRIKORA yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno 52 tahun silam dan menyatakan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua, kami mendesak rezin SBY – Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk segerah memberikan kebebasan kepada Rakyat Papua untuk menentukan nasib sendi, sebab segalah macam produk politik yang dirancang oleh Indonesia seperti : Otonomi Khusus, UP4B, Otsus Plus untuk diberlakukan di Papua itu sangatlah tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi Rakyat Papua, dan selain itu, yang dituntut oleh Rakyat Papua adalah Kemerdekaan, bukanlah masalah makan dan minum, untuk it, kami Mahasiswa Papua sebagai tulang punggung Bangsa Papua, akan tetap menyuarakan aspirasi Rakyat Papua hingga KEMERDEKAAN itu kami peroleh”

tegasnya.

Ditambahkannya bahwa

“ Kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran hanya karena adanya upaya – upaya teror, provokasi dan Intimidasi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang mereka lakukan saat ini, kita lihat mereka ( Indonesia-red ) sedang kebingungandan ketakutan dengan kebenaran yang kami seruhkan, sehingga mereka melegalkan segalah cara, termaksud membayar massa untuk melakukan aksi – aksi tandingan terhadap aksi yang kami lakukan, seperti yang mereka lakukan saat ini “,

tambahnya. [rk]

Komandan Perang Organisasi Papua Merdeka Meninggal di PNG

VIVAnews – Komandan regional Organisasi Papua Merdeka (OPM), Danny Kogoya, dilaporkan meninggal dunia pada Minggu, 15 Desember 2013 lalu. Namun, hingga kini penyebab kematiannya masih belum diketahui.

Stasiun berita ABC News, Kamis 19 Desember 2013, melansir bahwa Kogoya meninggal di kota Vanimo, tempat di mana selama ini dia berlindung agar tidak ditahan kembali oleh otoritas Indonesia. Kogoya sudah menjadi buronan pihak Kepolisian RI sejak Mei lalu.

Laporan awal menyebut infeksi kaki sebelah kanan paska diamputasi paksa oleh polisilah yang dianggap menjadi penyebab kematian Kogoya. Namun, seorang dokter di RS General Vanimo mengatakan Kogoya pernah dirawat akibat menderita gagal hati.

Sementara juru bicara keluarga Kogoya, Jeffrey Bomanak, menuduh pihak Konsulat Jenderal Indonesia turut campur dalam rencana RS Vanimo untuk mengautopsi jasad Kogoya. Bomanak menuduh Konsuljen Vanimo meminta pihak RS agar tidak melakukan autopsi terhadap jenazah Kogoya.

Pihak keluarga sendiri menginginkan agar jasad Kogoya dibawa kembali ke Jayapura,  di mana kakinya yang diamputasi dikuburkan. “Separuh dari kakinya telah dikubur di sana. Jadi, tidak mungkin kami memakamkan jasadnya di sini. Itu merupakan tindakan yang keliru,” kata Bomanak.

Namun, hingga kini belum diketahui dengan pasti, kapan jasad Kogoya akan dimakamkan.

Kogoya ditangkap oleh Polisi karena terlibat dalam aksi penembakkan dan pembacokan di Nafri yang menewaskan empat orang pada tahun 2011-2012 silam. Dia tertangkap saat dilakukan penggrebekan di Hotel Dany, Entrop pada 2 September 2012.

Ketika hendak melarikan diri, polisi berhasil menembak kaki kanannya. Oleh sebab itu, kaki kanannya harus diamputasi saat dia dibui, karena timah panas yang dimuntahkan memecahkan tulang kering.

Kepada ABC News yang pernah mewawancarainya, Kogoya mengaku proses amputasi kakinya dilakukan secara paksa, karena sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu. “Kaki ini diamputasi demi OPM. Saya meminta kemerdekaan dan menuntut agar Papua Barat keluar dari Republik Indonesia,” ungkap Kogoya saat itu.

Menurut data ABC News, pada Juli lalu, Kogoya memimpin tentara OPM sekitar tujuh ribu orang. Sebanyak 200 orang di antaranya merupakan pejuang aktif.

© VIVA.co.id

Berharap Jenazah Dani Kogoya Dipulangkan dari PNG

JAYAPURA – Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Yusak Pakage mengatakan, atas nama Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua baik itu orang asli Papua (OAP) maupun orang Non Papua (pendatang) bahwa pada pekan ini dari Keluarga Besar TPN-OPM sedang dalam suasana berduka atas meninggalnya Jenderal Panglima TPN-OPM Dani Kogoya.

Demikian diungkapkan ketika menggelar jumpa pers di Kantor Pos Abepura dalam rangka menyikapi meninggalnya’ Jenderal Panglima TPN-OPM Dani Kogoya di PNG, Rabu (18/12) kemarin pagi sekitar pukul 10.00 WIT.

“Jadi, kami sampaikan kepada pihak aparat keamanan dalam hal ini Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih untuk tidak khawatir terkait dengan keamanan di Tanah Papua pada umumnya dan di Jayapura pada khususnya,”

ucap Yusak Pakage.

Yusak demikian sapaan akrabnya menyatakan, bahwa pihak keluarga juga berharap agar jenazah Dani Kogoya bisa dibawa pulang untuk dimakamkan di Distrik Abepura, Kota Jayapura. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan merasa khawatir jika keamanan akan terganggu.

Lanjut Yusak, bahwa hingga saat ini keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Alm. Dani Kogoya. Dimana, pihak keluarga juga belum mengetahui atas meninggalnya Alm. Dani Kogoya itu karena apa?.

“Maka itu kami sangat mengharapkan supaya proses pengiriman jenazah dapat diijinkan dan melalui proses damai, sehingga disini (Abepura) pihak keluarga juga menjamin soal keamanan saat jenazah hendak dipulangkan,”

tukasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bintang Papua dari sumber terpercaya bahwa Dani Kogoya meninggal karena menderita penyakit infeksi kanker hati.
Sekedar diketahui, polisi menembak Dani Kogoya pada beberapa waktu lalu dalam sebuah operasi penggerebekan di Hotel Danny, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan (Japsel). Dan, selain itu juga polisi menangkap empat rekannya.

Dimana, mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura. Dani Kogoya dikenal sebagai salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pangkat Jenderal Panglima TPN-OPM.

Dani Kogoya juga diduga terkait aksi penembakan terhadap WN Jerman Pieter Dietmer di pantai Base-G, 29 Mei 2012 lalu. Dia juga diduga terlibat dalam penembakan dan pembakaran mobil di kawasan tempat pemakaman umum (TPU) Waena, Kota Jayapura.

Dani Kogoya sempat mendekam beberapa waktu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jayapura, namun dibebaskan karena surat perpanjangan penahanannya terlambat dikirim ke Lapas Klas II A Jayapura atau lebih dikenal dengan Lapas Abe. (Mir/don/l03)

Kamis, 19 Desember 2013 02:09, BinPa

Enhanced by Zemanta

100 ‘Prajurit’ Goliat Tabuni Membelot

Henock Ibo, Bupati Puncak Jaya
Henock Ibo, Bupati Puncak Jaya

WAMENA – Sebanyak 100 anak buah (baca : prajurit) Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya membelot dengan turun dari gunung/ hutan bergabung menjadi masyarakat biasa di Kabupaten Puncak Jaya. Demikian diungkapkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo.

Ditegaskan, bergabungnya 100 anak buah Goliath Tabuni tersebut, tidak lain karena mereka selama ini merasa sudah dibohongi oleh Goliath Tabuni mengenai Papua Merdeka, sehingga ke-100 orang ini menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung dengan NKRI. Atas hal itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, telah mendidik mereka menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

“Dari pengakuan anak buah Goliath Tabuni, bahwa mereka sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun-tahun. Mereka sudah sangat bosan sekali,”

ungkapnya kepada wartawan di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Rabu, (18/12).

Dijelaskannya, 100 orang pengikut Goliat Tabuni ini pada 11 Desember 2013 lalu telah merayakan Natal bersama dengan masyarakat Puncak Jaya, sekaligus bersama merayakan satu tahun pasangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo dan Wakil Bupati, Yustus Wonda, memimpin di kabupaten ini. Perayaan Natal ini pernah pihaknya berupaya menghadirkan Goliath Tabuni, hanya saja Goliath Tabuni tidak memenuhi undangan pihaknya.

Terhadap hal itu, kebijakan lain dirinya adalah direncanakan pada Tahun Anggaran 2014 dengan anggaran APBD, Pemerintah Puncak Jaya membangun 100 unit rumah layak huni bagi para mantan OPM yang sudah bergabung tersebut. Dimana, 50 unit rumah dibangun di Distrik Tingginambut. Sedangkan sisanya 50 unit rumah lagi dibangun di sejumlah wilayah.

“Sevara khusus Gubernur Papua juga ada membantu mereka (Mantan OPM) untuk rumah yang layak huni. Tujuan mereka membantu untuk dapat pelayanan yang baik,”

tandasnya.

Untuk Distrik Tingginambut, Pemerintah Puncak Jaya sudah membangun kantor distrik, sekolah yang rusak dan dibakar kelompok Goliath Tabuni. Termasuk telah membangun penerangan listrik bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“SD yang hancur juga sudah dibangun. Rencana pada Januari 2014 listrik sudah menyala di Tingginambut dan kami akan berikan kepada mereka TV biar masyarakat juga menyaksikan siaran TV, seperti masyarakat umum lainnya,”

imbuhnya.

Lanjutnya, dengan bergabungnya 100 anak buah Goliath Tabuni ini ke NKRI, itu meandakan sebuah kabar yang menggembirakan. Dan ini tentunya, sudah mulai mengarah pada arah yang lebih baik untuk stabilitas keamanan yang lebih baik di Kabupaten Puncak Jaya yang selama ini, sering mendapat gangguan keamanan dari Kelompok Sipil Bersenjata.

“Saat ini persoalan hanya pada Goliath Tabuni dan Okiman saja, dan kami perkirakan anak buah Goliath Tabuni, hanya sekitar 15 orang saja. Saya melihat keadaan sekarang sudah membaik. Walaupun ada persoalan tetapi hanya sedikit saja. Saat ini kelompok bersenjata yang masih sering mengganggu di lajuran Mulia-Illu. Tetapi secara keseluruhan keadaan masyarakat tidak terganggu.(Nls/don/l03)

Kamis, 19 Desember 2013 02:13, BinPa

Enhanced by Zemanta

Pengampanye Papua Merdeka di 7 Negara Itu Tiba di LP Abepura

Jeremy Bally bersama tahanan politik Papua di LP Abepura. Foto: tabloidjubi.com

Jayapura — Pemuda Kanada berusia 25 tahun, Jeremy Bally, tiba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (16/12/13) siang setelah melalui perjalanan panjang melelahkan.

Ia tiba di LP Abepura dan bertemu dengan para Tahanan Politik (Tapol) Papua setelah sebelumnya memberikan tenaga, waktu dan pikirannya secara unik untuk orang Papua dengan keliling 7 negara dengan mengkayuh sepeda. Perjalanan ketujuh negara ia tempuh selama 6 bulan.

Satu setengah bulan terakhir (November-Desember) ia habiskan untuk mengelilingi kota-kota di Australia. Ia memberi dengan perjalanan panjang yang ia sebut “Pedalling for Papua”.

Tentu, ini adalah cerita cara unik bagaimana orang di luar sana ikut merasakan tentang apa yang terjadi dan dialami orang Papua selama 50 tahun terakhir. Bukan soal suku, ras, agama, tetapi benang merah menyatunya rasa Jeremy Bally adalah kita satu manusia, ciptaan Allah.

Sumber di LP Abepura mengabarkan, pertemuan bersama para Tapol berlangsung sekitar pukul 12.00 siang.

Kata sumber itu, Jeremy menyerahkan sebuah dokumen yang berisi sejarah integrasi Papua, perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dan kekerasan militer Indonesia terhadap rakyat Papua selama 50 tahun.

Dikatakan, Jeremy disambut sejumlah Tapol Papua, seperti Victor Yeimo (Ketua KNPB), Filep Karma, Forkorus Yoboisembut, Selpius Bobi, Dominikus Surabut dan tahanan politik yang lain.

“Kami sempat kaget, dia datang,”

kata sumber itu.

Sumber yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengatakan, semua dokumen yang diserahkan diterima oleh Filep Karma.

“Kami juga menyerahkan sebuah dokumen kepada Jeremy,”

kata dia. (GE/MS)

Editor : Yermias Degei
Senin, 16 Desember 2013 22:09,MS

Dialog Jakarta – Papua Dianggap Urgen

Dialog interaktif di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, Sabtu (14/12) pagi.

Yogyakarta – Jaringan Damai Papua (JDP) terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk sama-sama memahami sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan di Tanah Papua semenjak integrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan aktivis JDP yang juga mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM) Yogyakarta, Oktovianus Pekei kepada tabloidjubi.com usai dialog interaktif di RRI Yogyakarta, Sabtu (14/12) pagi.

“JDP ingin supaya seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Yogyakarta, mendukung dialog Jakarta-Papua. Upaya untuk dialog tersebut menjadi suara bersama semua masyarakat Indonesia,”

tandasnya.

Dalam dialog selama satu jam di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta yang dipandu Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno, Okto mengungkapkan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X pada beberapa waktu lalu juga mendukung pentingnya dialog Jakarta-Papau dilaksanakan.

“Kiranya, dukungan datang dari banyak pihak, bila perlu seluruh masyarakat di nusantara ini, sehingga pemerintah maupun orang Papua duduk dialog,”

ujarnya.

JDP dibentuk sejak 2005, kata dia, masih terus memperjuangkan terwujudnya dialog Jakarta-Papua. Selain membuka diskusi terbatas, JDP juga bikin konsultasi publik di 7 wilayah adat. Didalamnya melibatkan bukan hanya orang asli Papua saja, tetapi juga non Papua yang ada di Papua.

“Supaya semua bisa pahami masalah untuk cari solusinya, ya untuk solusinya JDP tawarkan cara dialog. Tidak melalui kekerasan, represif, atau pendekatan militer.”

“Banyak persoalan yang ada di Papua, tidak ada cara lain yang lebih bermartabat untuk selesaikan konflik Papua. JDP menawarkan kepada orang Papua maupun pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk bagaimana menyelesaikannya, ya dialog itu cara yang bermartabat,”

tutur Okto.

Nasarumber kedua, Koordinator Department Penerbitan dan Database Institut Dian/Interfidei, Wiwin Siti Aminah Rohmawati mengatakan, dialog antara pemerintah dan masyarakat di Papua atau yang dikenal dengan istilah Dialog Jakarta-Papua, dianggap hal yang urgen dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan selama ini, sebelum implementasikan program-program pembangunan.

Ia juga memberi apresiasi kepada 99 penulis buku

“100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua”.

Kata Wiwin, dalam buku itu, setiap penulis memberikan argumen tentang urgensi dialog Papua-Jakarta. Para penulis melihatnya dari berbagai perspektif, baik dari latar belakang pendidikan, profesi, maupun konsentrasi bidang dan ketertarikannya terhadap Papua.

“Ada banyak usulan, dari perspektif psikologi juga diulas dan beberapa penulis dari Papua, di buku ini, mengungkap berbagai fakta di sana. Ini makin diperkaya, lagi ada soal pemberitaan tentang Papua yang ditulis oleh jurnalis Papua, Pemred Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw. Bagi saya, bagaimana kita melihat persoalan Papua dan upaya penyelesaiannya melalui dialog,”

tutur Wiwin.

Tentang isi buku itu, menurut Lukas, sangat menarik untuk dibaca. Sebab, Papua dengan segala persoalan sedikit banyak diulas di dalam buku monumental itu. Penulisnya bukan hanya orang Papua, ada yang berasal dari Aceh dan daerah lain, termasuk penulis dari Yogyakarta. (Jubi/Markus You)

on December 14, 2013 at 20:38:05 WP,TJ

Menyambangi “Markas Raja Cycloop” di Hutan Distrik Ravenirara (Bagian 3/Habis)

Laporan : Ibrahim S/ Walhamri Wahid

Adrianus Apaseray dan Oktovianus Sorondanya ketika mengajak wartawan SULUH PAPUA ‘menengok” rumah tinggalnya yang dirusak saat penyerbuan polisi ke Kampung Yonsu Yongsu pekan lalu, kondisi kampung sendiri hingga kini masih sunyiLEWAT tengah hari, akhirnya Adrianus Apaseray dan Oktovianus mendampingi saya keluar dari “markas” mereka dan berjalan kaki menuju ke Kampung Yonsu Spari, kediaman mereka, sepanjang perjalanan obrolan kami tetap berlangsung.

Adrianus mengeluarkan segala uneg – uneg yang mengganjal di hatinya termasuk soal tudingan polisi bahwa dirinya disamakan dengan teroris dan sedang belajar merakit bom sehubungan ditemukan sejumlah alat – alat yang di curigai untuk merakit bom di rumahnya.

“itu bukan alat merakit bom, yang mereka sita itu adalah alat – alat kerja meubel saya, mesin bor, sekap, mesin amplas, router dan beberapa alat lainnya, pipa yang mereka sita itu kan hanya pipa kosong bukan dipersiapkan untuk merakit bom, peluru yang mereka ambil juga itu peninggalan Perang Dunia II”, kata Adrianus sambil tertawa kecil mengetahui alat – alat kerja meubelnya di anggap sebagai peralatan merakit bom.

Ia juga menjelaskan bahwa senjata yang di sita dari rumahnya maupun rumah Oktovianus hanyalah sebuah senapan angin yang banyak di jual di toko karena biasa mereka gunakan untuk berburu.

“senjata rakitan kami bukan seperti itu, kalau kami mau bikin senjata rakitan itu hak kami karena itu untuk perjuangan kami, tapi kami bukan separatis apalagi teroris, kami memperjuangkan hak kami”

timpal Oktovianus

Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di tengah – tengah kampung, ada beberapa warga yang sudah berani muncul di kampung, namun mereka tidak menunjukkan gelagat takut saat melihat kedatangan kami.

“ada beberapa warga yang sudah berani pulang siang untuk jaga harta dan ternak yang masih ada, tapi biasanya malam itu mereka kembali ke pengungsian di keluarga di Dormena atau kampung tetangga lainnya, karena mereka khawatir akan di serbu lagi tengah malam”,

jelas Adrianus.

Menurutnya selama ini ia tidak pernah melakukan aktivitas meneror warga apalagi memeras, andaikan ada yang sedikit salah paham atau beda pendapat dengan beberapa warga bukan terkait pandangan dan perjuangannya, namun soal – soal lain di dalam pemerintahan.

“tidak benar kalau saya meneror semua warga, lihat kan, kita lewat tadi mereka biasa – biasa saja, karena saya tidak mengganggu warga yang tidak mencampuri urusan saya, kalaupun ada yang merasa terteror itu karena mereka menjadi mata – mata dan melaporkan aktivitas saya di kampung selama ini kepada aparat, jadi mereka – mereka itu yang terteror”,

jelasnya.

Ia juga mengakui aksi “melaporkan dirinya” ke aparat itu disebabkan juga karena urusan di dalam pemerintahan kampung, termasuk soal dana ADK, dimana ia dituduh menggelapkan sejumlah dana dimaksud.

“karena ada pihak – pihak yang tidak terima soal dana ADK itu, akhirnya mereka mau cari muka ke aparat dan melaporkan aktivitas saya selama ini”,

jelas Adrianus.

Tapi menurutnya peristiwa beberapa hari lalu tidak ada hubungannya dengan dana ADK atau masalah jabatan kampung, namun itu adalah bagian dari sebuah perjuangan.

Sambil kami melihat – lihat kondisi rumahnya yang rusak, kolam ikannya yang katanya diracun, Adrianus lalu menguraikan akar masalah sebenarnya, menurutnya awalnya memang menyangkut masalah dana ADK, kemudian di giring ke masalah politik, dimana ada beberapa oknum warga di Kampung Yonsu yang melaporkannya ke pihak keamaman.

“jadi saya dilaporkan meneror dan intimidasi warga kampung, padahal saya hanya bermasalah dengan mereka – mereka yang menjadi Yudas Iscariot, jadi yah itu, mungkin karena iri hati, atau bagaimana, sehingga di giring ke masalah politik, dan saya dianggap sebagai kelompok pengacau, saya memang anak buah Hans Jouweni, tapi saya bukan pengacau, apalagi meneror warga”,

kata Adrianus.

Ia juga membela diri, bila ia menggunakan dana itu, karena ia juga merasa berhak, karena ihwal turunnya dana Otsus adalah karena perjuangan TPN/OPM.

“dana Otsus itu ada karena OPM atau karena sebagian besar orang pribumi Papua minta merdeka, sementara ada pejabat-pejabat yang bisa korupsi sampai belasan miliar namun hukum tidak menyentuh mereka, oleh karena itu, pejabat Papua yang korupsi uang rakyat akan kami hancurkan sesuai dengan cara kami. Ini juga perjuangan kami”,

katanya

Soal pengibaran bendera Bintang Kejora di Balai Kampung, Oktovianus Sorondanya mengakui ia yang melakukannya, sebagai tanda perlawanan dan eksistensi kelompok mereka dibawah komando Brigjen (TPN/OPM) R. H. Jouweni.

“ya.. benar kami yang kasih naik bendera itu, sebagai tanda perlawanan kita, dan itu perintah dari organisasi OPM, karena apa yang kami lakukan adalah perintah dari atasan kami sebab kita bukan bagian dari Indonesia, dan dunia sudah tahu bahwa masalah Papua adalah masalah Internasional. Jadi kami minta kepada pihak Indonesia untuk segera membuka diri berdialog dengan Papua diatur oleh pihak yang netral ditempat yang netral sama seperti dong (Indonesia) berdialog dengan Aceh juga harus melibatkan PBB, Amerika Serikat dan Belanda karena mereka biang keladi yang telah menyerahkan Papua ke tangan Indonesia untuk dibantai, disiksa dan dihancurkan di atas tanah leluhur kami”,

kata Oktovianus berapi – api.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa mereka sudah tidak percaya lagi pada pemerintah Republik Indonesia yang selalu membohongi rakyat pribumi Papua “kami tidak percaya pada pemerintah Republik Indonesia yang selalu membohongi orang Papua. Otonomi Khusus, tidak ada sesuatu yang khusus di Papua sebab semua aturan masih terus dipegang di Jakarta, UP4B dan Otsus Plus semua adalah penipuan.

Jadi tekad kami sudah bulan minta merdeka, nanti mau miskin melaratkah atau kayakah itu urusan belakang yang penting tanah Papua harus merdeka dulu” kata Oktovianus dan mengaku tidak takut meski kini ia dan kelompoknya masuk target aparat, karena menurutnya itu resiko dari perjuangan.

Kurang lebih 30 menit mereka berdua membawa saya keliling kampung, ia juga sempat menjelaskan kronologis peristiwa naas Jumat (29/11) lalu, termasuk lokasi dimana Eduard Okoseray di tembak dan kami juga sempat menyambangi kuburannya.

Keduanya juga membawa saya melihat kondisi rumah – rumah mereka yang porak poranda setelah di geledah oleh aparat yang hingga kini masih dibiarkan dalam kondisi apa adanya.

Menjelang sore, akhirnya saya berpamitan dan di dampingi penghubung sebelumnya untuk kembali berjalan kaki ke Kampung Dormena, dan akhirnya kami tiba sudah larut dan saya memutuskan untuk bermalam di kampung itu.

Tidak terasa saya sudah 2 hari putus kontak dengan keluarga dan kantor redaksi, dan saya pun tidak memikirkan bahwa mereka semua risau dan gelisah memikirkan keberadaan saya, hingga pagi – pagi saya dikejutkan dengan kedatangan keluarga yang mencoba menelusuri jejak saya, karena mereka khawatir kondisi saya yang tidak ada kabar selama 2 hari.

Rupanya karena tidak ada kabar dari saya selama 2 hari, seorang kakak saya berkoordinasi dengan Pimpinan Redaksi dan diputuskan untuk mengirim utusan dari keluarga guna menelusuri jejak dan keberadaan saya, dan mereka semua bahagia karena mengetahui keadaan saya yang baik – baik saja, dan akhirnya kami kembali ke Jayapura bersama – sama tengah hari itu. (SELESAI)

Kamis, 12-12-2013, SuluhPapua

Gempar Gagal Demo ke Komnas HAM dan DPRP

Gempar Papua saat melakukan aksi demo di depan pintu gerbang Kampus Uncen Atas Selasa (10/12) kemarin.JAYAPURA – Sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) Papua, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua dan Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua, gagal melakukan aksi demo ke Kantor Komnas HAM dan DPRP, Selasa (10/12).

Mereka menuding gagalnya demo ini karena sengaja dihalang-halangi polisi. Terkait dengan itu, Gempar mengaku menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menggagalkan aksi demo damai mereka untuk memperingati Hari HAM Se-Dunia di Komnas HAM Papua dan DPR Papua, sehingga mereka hanya melakukan aksinya di Gapura Uncen Perumnas III.

Demikian ditegaskan Koordinator BUK Peneas Lokbere, Koordinator Garda Papua Bovit Bofra, Koordinator Aksi Gempar Alfa Rohrohmana, Wakil Koordinator Aksi Gempar Donatus Pombai, Korlap Uncen Henrik Horota, aktivis Gempar Philipus Robaha dan Korlap Umel Mandiri Harun Y. Rumbarar ketika menggelar jumpa pers di Sekretariat KontraS Papua, Padang Bulan, Selasa (10/12) kemarin sore sekira pukul 16.00 WIT, setelah gagal melakukan aksi demo.

Koordinator Aksi Gempar Papua Alfa Rohrohmana mengatakan, pihaknya menyesal tindakan aparat kepolisian ketika menghalang-halangi mereka untuk melakukan aksi demo memperingati Hari HAM Se-Dunia dengan titik tujuan ke Komnas HAM Papua dan DPR Papua.

“Jadi, kami tegaskan bahwa sangat menyesal tindakan aparat kepolisian yang sengaja menghalang-halangi aksi kami tersebut,”

tegasnya.

Alfa demikian sapaan akrabnya menyatakan, bahwa ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat-rapat oleh aparat kepolisian dan menduga aparat sangat ketakutan terhadap aksi demo yang dilakukan Gempar. Sebab, kejahatan negara akan disampaikan ke publik pada aksi demo tersebut.

Alfa mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini Gempar Papua hendak melakukan aksi demo guna mengenang Hari HAM Se-Dunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Desember tersebut. Namun sangat disayangkan tindakan aparat kepolisian yang menghalang-halangi aksi demo telah menggagalkannya.

Sementara itu di tempat yang sama, Philipus Robaha mengatakan, apakah aparat kepolisian sengaja diciptakan untuk menghalang-halangi aksi demo. “Apakah mereka (Polisi) itu penegak hukum atau penghalang pendemo?,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Koordinator SKP HAM Papua yang juga Koordinator BUK Peneas Lokbere juga menyampaikan rasa kekesalannya terhadap tindakan aparat kepolisian.

Oleh Karena itu, Peneas demikian sapaan akrabnya mendesak Kapolri Jenderal Pol. Sutarman untuk memberikan peringatan keras (mewarning) kepada Kapolda Papua yang dinilai telah menutup ruang gerak demokrasi di atas Tanah Papua. Sehingga Papua saat ini dianggap oleh rakyat Papua sebagai situasi darurat militer.

Hal senada diungkapkan Koordinator Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua Bovit Bofra.

“Kami nilai sejak jamannya Kapolda Tito ruang demokrasi ditutup rapat. Padahal tahun-tahun sebelumnya ruang demokrasi di Papua masih dibuka luas sebelum Tito menjabat sebagai Kapolda Papua,”

tukasnya.

Sementara itu Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, S.IK., melalui Wakapolresta Jayapura AKP Kiki Kurnia yang dihubungi Bintang Papua via telepon seluler membantah tudingan dari massa pendemo tersebut.

Kata Wakapolres Kiki demikian sapaan akrabnya, bahwa pihaknya telah berupaya untuk memfasilitasi massa pendemo ke Komnas HAM dan DPR Papua dengan menggunakan mobil truck melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Namun, mereka (massa demo) ngotot untuk melakukan demo dengan cara berjalan kaki (longmarch) melalui jalan raya utama, sehingga mereka memalang Kampus Uncen Atas untuk melakukan orasi.

“Tadi sore (kemarin) kita sudah fasilitasi kendaraan untuk diantar ke Komnas HAM dan DPR Papua melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Tetapi dari massa pendemo (Gempar) tidak bersedia,”

tukas Wakpolres Kiki dalam chat Black Berry Messenger (BBM) kepada wartawan Koran ini. (Mir/don/l03)

Rabu, 11 Desember 2013 03:06, BinPa

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny