Benny Wenda, Pejuang Kemerdekaan Papua Barat dan Jennifer Robinson, ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat . Foto: Ist.
Port Moresby — Pejuang kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda sudah berada di Papua Nugini sejak hari Rabu (6/11/2013) lalu.
Ia melakukan berbagai kegiatan di sana seperti Kuliah Umum dan workshop serta pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk melobi bergabung dengan IPWP, termasuk secara resmi meluncurkan Free West Papua Campaign di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
“Saya ingin bebas seperti Anda, dengan orang-orang saya,”
kata Benny Wenda kepada wartawan ketika menggelar jumpa pers bersama wartawan di Port Mort Moresby seperti dilansir actnowpng.org, Senin (11/11/2013).
Kata Wenda, Pada tahun 1969, Indonesia mengambil alih Papua Barat dan ditetapkan suatu rantai peristiwa yang melibatkan perlawanan dan pertumpahan darah karena Melanesia pribumi (masyarakat Papua,red) menolak aneksasi Indonesia. Amnesty International memperkirakan sekitar 400. 000 orang Papua Barat telah tewas dibunuh.
Dalam jumpa pers bersama wartawan di Papua Nugini ini, Benny Wenda juga menceritakan bagaimana perjuangan teman seperjuangannya, Filep Karma dengan perjuangan tanpa kekerasan hingga Filep Karma ditangkap karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.
“Pada bulan Desember 2004, Filep Karma ditangkap karena mengibarkan Bendera Papua Barat, “Bintang Kejora”. Saya juga menghadapi nasib yang sama tetapi berhasil melarikan diri dari penjara pada tahun 2002. Sementara, Karma kini menjalani hukuman 15 tahun karena mengibarkan Bintang Kejora,”
kenangnya.
Pejuang kemerdekaan Papua Barat itu berada di PNG dalam kampanye Sorong to Samarai dengan tujuan untuk memobilisasi akar rumput dan dukungan politik bagi rakyat Papua Barat untuk menentuan nasib sendiri.
Wenda akan berada di PNG selama bulan November dan akan bergabung dengan Jennifer Robinson, seorang ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat. (AE/ActNow/Ist/MS)
Manokwari – Tahun depan Gerakan Papua Merdeka akan maju satu langkah dari strategi gerakan revolusi yang dipakai selama ini. Akan ada babak baru yang akan ditempuh bangsa Papua, sebagai model penyelesaian persoalan.
Demikian ungkap Juru Bicara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Jack Wanggay kepada koran ini kemarin. hal ini katanya akan melibatkan pihak internasional.
“Ketika 4 sayap perjuangan politik, diplomasi, intelijen, dan militer mengalami jalan buntu, maka politik, diplomasi dan intelijen akan mundur dan menyerahkan sepenuhnya panggung politik ini kepada pihak militer, biar nanti militer yang akan membuka kran-kran demokrasi yang selama ini tersumbat,”
paparnya.
Ditanya apakah hal ini akan melibatkan militer internasional, katanya hal itu masih akan dibicarakan di kalangan para pimpinan.
“Saya hanya menyampaikan pesan, tahun depan pasti akan maju satu langkah,”
tuturnya.
Jika konflik berdarah itu terjadi, lanjut Jack, maka bukan hanya orang Papua yang akan mati, bahkan akan banyak orang Indonesia yang tidak berdosa akan ikut menjadi korban.
Untuk itu, hal ini menjadi peringatan.
“Tahapan maju satu langkah, hal itu akan disampaikan. Untuk itu para stakeholders baik yang berada di Papua, Indonesia, maupun dunia internasional perlu melihat secara bijaksana persoalan Papua, agar hal-hal buruk yang tak inginkan tidak terjadi,”
Yogyakarta — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, malam ini, Sabtu (9/11/13) menggelar Nonton Bareng, dan Mimbar Bebas untuk Tarian dan Orasi di Titik Nol Km, Malioboro, Yogyakarta, tempat teramai dikunjungi kawula muda dan warga Yogyakarta di malam Minggu.
Acara ini dihadirkan AMP untuk memperingati Hari Kematian Demokrasi, Hari kematian Ondofolo Theys Hiyo Eluay, yang dibunuh Kopassus RI pada 11 November 2001, dini hari.
Setelah matahari bersembunyi dan malam merajai jagad, seluruh mahasiswa, pelajar dan masyarakat Papua di Yogyakarta, dikoordinir AMP bergerak menuju Malioboro. Pukul 18.00 WIB, AMP telah siap memulai acara, tetapi ditentang beberapa Polisi Indonesia
Polisi Larang Putar
Menurut Polisi, putar video pelanggaran HAM di Papua dan nonton bersama akan mengganggu suasana, keamanan, dan kurang baik bagi khalayak umum, karena video yang akan diputarkan berbau politik.
Namun AMP mengatakan, video itu tidak berbau politik. Itu resmi pelanggaran HAM di Tanah Papua, dan itu adalah realita yang ada.
AMP ingin seluruh warga Yogyakarta tahu, seperti apa kondisi Papua. Sehingga, kata Alfrid, salah satu anggota AMP, warga Jogja, bila setiap kali melihat mahasiswa Papua aksi, tidak kaget lagi, karena telah tahu, apa yang melatarbelakangi mahasiswa sehingga harus menuntut Papua Harus Merdeka.
Akhirnya, setelah ada ketegangan dan pembicaraan yang alot dengan Polisi, AMP diizinkan menonton video yang telah disiapkan.
Berkaitan dengan tindakan polisi ini, salah satu anggota AMP mengatakan,seperti itu tidak harus terjadi di negara demokrasi.
“Seperti ini (Pelarangan) mestinya tidak boleh terjadi. Apalagi ini negara demokrasi. Itu juga kalau Polisi hayati demokrasi itu, karena kalau polisi Papua semua tidak paham demokrasi,”
katanya.
Ribuan yang Hadir, Acara Ramai
Ternyata, ribuan mahasiswa Papua hadir. Kemacetan terjadi. Malioboro macet total. Bukan hanya mahasiswa Papua, mahasiswa luar Papua di Yogya, warga Yogya, Intel, Polisi, dan para penjual pun merapat.
Praktis, hanya tersisa sedikit ruang kosong di tengah. Ribuan masa membentuk lingkaran tanpa diperintah. Di depan ada infokus milik AMP, dan tulisan besar:
“Negara Harus Bertanggungjawab atas Pelanggaran HAM di Tanah Papua.”
Acara dimulai dengan mengheningkan cipta, untuk mengenang jasa para pahlawan penegak berkibar terusnya Sang Bintang Kejora yang dibunuh TNI, dan untuk menghormati mereka, para pejuang Papua Merdeka saat ini, yang tetap gigih berjuang, walau itu menuntut konsekwensi teramat mahal: pemukulan, penyiksaan, penjara, bahkan sampai kematian.
Semua kepala tertunduk. Instrumen lagu kebangsaan Negara Papua; ‘Hai Tanahku Papua’ mengiringi. Beberapa mahasiswa terlihat mengusap air mata.
Setelah kata-kata pembukaan, acara berlanjut pada waktu untuk Orasi dan penampilan tarian pembuka. Sebanyak 3 mahasiswa perwakilan AMP berorasi, mengajak semua lapisan masyarakat di Malioboro untuk melihat sekelumit derita Papua dan pelanggaran HAM melalui video.
Video Diputar, Banyak Pengunjung Menangis dan Berteriak
Video itu berdurasi 30-an menit. Isinya adalah tentang realita pelanggaran HAM di Papua. Tayangan dimulai dengan bendera Sang Bintang Kejora yang berkibar gagah di tengah rimba Papua.
Kemudian, terlihat anggota TNI memukul warga di Papua, menyiksa dengan menembak hingga tali perutnya keluar semua, membakar jenggot dan membakar mata dengan api rokok, semua ditampilkan.
Juga, bagaimana TNI menyiksa warga di Papua dengan membakar kemaluan dengan besi panas, juga ditampilkan. Penganiayaan, dan mayat-mayat orang Papua yang dibunuh TNI juga ditampilkan.
Pengunjung berteriak histeris melihat video ini. Ada yang tak henti-hentinya menggeleng-geleng kepala. Ada beberapa mahasiswa Papua yang menangis histeris. Selebihnya terlihat mengusap mata mereka.
Semua mengutuk tindakan biadab negara ini terhadap orang Papua, melalui militer Indonesia di tanah Papua.
“Kita tahu bahwa Papua tertutup dari akses wartawan asing. Lokal pun dipersulit. Video ini hanya gambaran kecil dari pelanggaran HAM, bagaimana orang Papua dianggap tidak lebih dari binatang, yang sempat diabadikan. Ada yang lebih mengerikan, yang sampai kini belum diabadikan. Hanya alam dan Tuhan yang tahu, betapa kejinya tindakan Militer Indonesia,”
kata Abbi, anggota AMP.
Solidaritas dari Sanggar Tari dan Illalang Zaman
AMP tidak hadir sendiri. Sanggar Tari gabungan, yakni dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste juga hadir, meramaikan peringatan kematian bapak bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay.
Beberapa tarian yang ditampilkan adalah, Tari Lilin dari Timor Leste, Tari dari Atambua, Tari dari Ambon, dan tari Pangkur Sagu dari Tanah Papua.
Sementara grup musik Illalang Zaman tampil menutup seluruh rangkaian kegiatan dengan ajakan:
“Papua, jangan diam, tetap lawan. Jangan diam Papua.”
Lagu “Jangan Diam Papua” pun ditampilkan. Ribuan pengunjung juga ikut bernyanyi.
“Saya terharu. Ternyata ada grup dari luar Papua, malah menyanyi mengajak seperti ini. Luar biasa,”
kata seorang mahasiswa Papua terharu.
Akhirnya, pukul 11.20 WIB, acara diakhiri dengan doa. Selanjutnya, waktu dan tempat diberikan kepada Grup Tari Gabungan, dari tanah Papua, Maluku, Timor (Flores) dan Negara Timor Leste tadi untuk menghibur pengunjung.(MS/Topilus B. Tebai)
Puluhan Massa Aksi AMP Kota Solo Menuntut Papua Merdeka, 09/11/2013.
Puluhan mahasiswa dan warga Papua di Solo Jawa Tengah kembali menggelar demonstrasi di Surakarta, untuk menuntut kemerdekaan atas tanah Papua, Sabtu (09 November 2013).
Para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Solo menggelar aksi menuntut kepada pemerintah Indonesia dan kepada aparat militer (TNI-POLRI) dinilai telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua.
Papuapost.com Telah melakukan wawancara singkat, menurut koordinator Umum Nggay W menyatakan bahwa aksi kali ini kami menuntut kepada Pemerintah Indonesia agar segera bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan terutama pada tanggal 10 November 2001 adalah hari dimana tokoh Papua Bapak Dortheys Eluway ditembak oleh Kopasus Indonesia, maka kami menuntut agar negara bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa yang terjadi terhadap rakyat Papua.
Mereka juga menuntut kepada pemerintah pusat agar memperhatikan situasi keamanan dan kenyamanan rakyat Papua. Mereka beranggapan kekerasan yang terjadi di tanah Papua merupakan bentuk pelanggaran HAM berat pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua.
Salah Satu Orator perwakilan Perempuan Papua
Berdasarkan pantauan Papuapost.com bahwa massa aksi mulai berjalan dari tempat titik kumpul kemudian bergegas tempat aksi di Tugu Slamet Riyadi, aksi dumulai sejak Jam 09.00 Wib. Salah satu masa aksi menyampaikan orasinya; Solusi penyelesaian masalah Papua adalah Hak Penentuan Nasib Sendiri dan ia juga menambakan bahwa AMP mendukung Free West Papua Campaign yang dipimpin oleh Tuan Benny Wenda sebagai Koordinator Diplomasi untuk Papua Merdeka.
Selanjutnya aksi telah selesai pada pukul 11.30 Wib, masa aksi telah membubarkan diri setelah beberapa jam orasi bergantian, berikut adalah tuntutan aksi AMP Kota Solo:
Berikan kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua;
Segera menghentikan semua pelanggaran HAM, Seret dan Adili para pelaku pelanggaran HAM di Papua ke Pengadilan HAN Internasional;
Menarik Militer Indonesia (TNI-POLRI) Organik dan Non-Organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara indonesia terhadap rakyat Papua;
Kami mendukung sepenuhnya kepada Free West Papua Campaign yang sedang mengampanyekan masalah Papua di seluruh dunia secara khusus di Papua New Guinea oleh Koordinator Diplomasi Tuan. Benny Wenda.
Setelah membaca pernyataan sikap kemudian membubarkan diri. Walau demonstrasi berjalan dengan damai dan tertib, tetapi aksi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Solo Jawa Tengah ini cukup menarik perhatian bagi warga Solo yang melintas baik berkendaraan maupun pejalan kaki. Tidak kala menariknya lagi Para Touris pun ikut mendengarkan aksi tersebut, massa aksi menuntut agar Papua Merdeka, Papua Merdeka dalam orasi oleh setiap orator silih berganti hingga pukul 11.30 wib.
Benny Wenda saat press conference di kantor Partners with Melanesia (IST)
Jayapura – Pejuang Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda sejak kemarin (Rabu, 6/11) berada di Papua Nugini (PNG) untuk melakukan serangkaian kegiatan kampanye Kemerdekaan Papua.
Kegiatan Kampanye yang dinamakan
“Sorong to Samarai”
ini, kemarin bersama Partners with Melanesian, secara resmi dilaunching di Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
“Bersama launching kampanye ini, juga diresmikan kantor pusat Pembebasan Papua Barat di Port Moresby. Kegiatan lainnya dalam launching ini adalah Kuliah umum dan lokakarya tentang Papua Barat serta pertemuan dengan anggota parlemen Papua Nugini dan pejabat publik yang dimaksudkan untuk melobi anggota parlemen nasional PNG bergabung dalam Parlemen Internasional untuk Papua Barat.”
kata Fred Mambrasar, juru bicara kampanye, melalui mobile phone kepada Jubi (6/11).
Benny Wenda dalam konferensi pers usai launching di kantor Partners with Melanesian (5/11) mengatakan ia akan memobilisasi warga PNG dan Politisi PNG untuk mendukung kampanye yang sedang dijalankan ini. Ia mengangkat isu populasi rakyat Papua Barat yang mengalami penurunan.
“PNG dan Papua Barat lama memiliki satu tanah tanpa batas kolonial dan memiliki populasi sebesar. Namun, saat ini populasi rakyat Papua Barat secara drastis menurun sementara PNG meningkat.”
kata Benny Wenda.
Sedangkan Tony Fofoe, juru kampanye Papua Merdeka di PNG, meminta pemerintah PNG untuk memberikan dukungan penuh kepada Papua Barat untuk menjadi anggota penuh dari kelompok ujung tombak Melanesia (MSG).
“Pemerintah PNG
“Kantor West Papua di PNG ini akan membantu dalam menciptakan kesadaran dan mendidik Papua Nugini yang masih membantah beberapa hak yang paling dasar atas penderitaan masyarakat Melanesia di Papua Barat. Pemerintah PNG kami minta untuk memberikan dukungan pada Papua Barat menjadi anggota penuh MSG.”
Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA — Kontak senjata antara TNI dan TPN/OPM di Kabupaten Puncak Jayakembali menelan korban. Seorang anggota TPN/OPM yang diduga anak buah Goliat Tabuni bernama Trigele Enumbi alias Kiwo Telenggen dilaporkan tewas.
Korban tewas setelah, kontak senjata antara anggota Satgas 753/AVT yang sedang melaksanakan patroli dengan kelompok OPM yang berjumlah 3 orang di Kantor Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Senin (4/11) pukul 10.45 WIT.
Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (4/11) membenarkan pihaknya telah menerima laporan terjadi aksi kontak senjata antara anggota Satgas 753/AVT yang sedang melaksanakan patroli dengan kelompok OPM yang berjumlah 3 orang di Kantor Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (4/11) pukul 10.45 WIT. Akibatnya, korban Trigele Enumbi alias Kiwo Telenggen tewas setelah diberondong senjata SS1 dan mengenai bagian dada sebelah kiri. Korban langsung tewas di tempat.
Dikatakan Kabid, pasca kejadian anggota Polres Puncak Jaya menuju TKP untuk melakukan Olah TKP sekaligus membawa jenasah korban menuju RSUD Mulia untuk diotopsi.
“Kami juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata jenis FN 46 Kal 9 mm, untuk penyelidikan selanjutnya,” kata Kabid.
Menurut Kabid, kelompok OPM tersebut berasal Yambi kiri, anak buah dari Tenggamati dari kelompok Goliath Tabuni.
Detail kronologis kejadian, anggota Satgas 753/AVT sebanyak 8 orang dipimpin Letkol (Inf) Yoni (Danki Satgas 753/AVT) menggunakan mobil Estrada sedang melaksanakan patroli seputar Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada saat patroli melintas di depan Kantor Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya ada 3 orang OTK yang mencurigakan, jumlahnya 3 orang anggota Satgas 753/AVT tersebut turun dari mobil dengan maksud akan melakukan pengecekan, namun tiba-tiba salah-satu dari ketiga orang tersebut melakukan penembakan menggunakan senjata pistol sebanyak dua kali dengan jarak sekitar 7 meter ke arah anggota Satgas tersebut namun tak kena. Selanjutnya dibalas dengan tembakan oleh anggota Satgas dengan menggunakan senjata SS1 dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan langsung meninggal dunia di tempat dengan barang bukti 1 pucuk senjata jenis FN 46, sedangkan kedua OTK lainnya kabur. (Mdc/don/l03)
Gerehu – Kampanye Papua Merdeka atau Free West Papua CampaigN akan diluncurkan di Papua Nugini, besok tanggal 6 November pukul 11.00 sampai 12.30 siang oleh Benny Wenda di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
Pembukaan Free West Papua Campaign Chapter PNG ini bertujuan untuk memberi Informasi dan kesadaran kepada warga Papua Nugini tentang perjuangan bangsa Papua untuk bebas dari penjajahan Indonesia.
Selain agenda peluncuran itu, anggota Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP) yang juga pakar hukum Internasional, Jenifer Robinson akan berada di PNG mulai 27 hingga 29 November untuk bertemu dengan anggota Parlemen PNG, bertemu dengan para pengungsi West Papua dan pidato umum tentang hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua.
Selain iven diatas, Ada agenda-agenda penting dalam bulan November, yakni:
Peluncuran inisiatif “Sorong to Samarai” untuk agenda pengibaran Bintang Fajar pada 1 Desember 2013 di PNG, dan mendorong West Papua didaftarkan ke MSG.
Kuliah Umum dan workshop
Pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk bergabung dengan IPWP.
Info selanjutnya hubungi Fred Mambrasar (Phone: 73338259) atau Mr. Tony Fofoe (Phone: 7049 4380).
Long march AMP dari Asrama Papua menuju tik nol. Foto: MS
Yogyakarta — Puluhan pemuda, masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) turun jalan melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap 33 Daerah Otonomi Baru (DOB), 3 provinsi dan 30 lainnya kabupaten/kota di tanah Papua.
Aksi damai dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diawali dari Asrama Mahasiswa Papua, jalan Kusuma Negara. Massa yang diperkirakan ratusan orang melakukan long march ke titik nol (di depan kantor pos) Yogyakarta Senin (4/11/2013) siang.
Mengenakan pakaian berwarna hitam sebagai duka dan merah sebagai bentuk darah yang terus berlumuran di papua akibat pemekaran yang membludak. Sepanjang perjalanan, massa aksi dari wilayah Jawa tengah yang meliputi Yogyakarta, Solo dan Semarang diiringi dengan beberapa yel-yel diantaranya, Papua Merdeka, Tolak Pemekaran dan tarik Militer dari Papua.
Massa aksi juga membentangkah 2 buah spanduk yang bertuliskan
“Negara Bertanggung Jawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua” serta spanduk lainnya bertuliskan “Referendum Now for West Papua”
selain kedua spanduk, dalam aksi ini massa aksi dari AMP juga membawa belasan poster berukuran A2.
“Pemekaran memisahkan orang Papua, Pemekaran juga memisahkan mama-mama Papua, Pemekaran memisahkan mahasiswa Papua, ini jelas. Mereka secara terang-terangan memisahkan kita. Orang Papua semakin habis, pendatang semakin hari semakin meningkat di Papua,”
kata Alfridus Dumupa dalam orasinya.
“Hari ini terjadi pembantaian, terjadi pergeseran budaya, kami tidak pernah diam, untuk bicara yang benar atas hak-hak kami. Pemekaran hanya semata-mata untuk mendatangkan transmigrasi dan TNI/Polri guna mendiskriminasi orang Papua, Negara harus buka mata,”
ungkap Hery orator lainnya.
Sementara itu juru bicara aksi Mapen David kepada majalahselangkah.com mengatakan Pemekaran di Papua hanya kepentingan semata. Orang Papua tidak meminta pemekaran, namun, Negara memaksakan pemekaran itu di Papua.
“Maraknya pemekaran di Papua, secara tidak langsung kami ini menuju pada titik kepunahan. Itu hanya kepentingan NKRI sendiri terhadap tanah Papua, karena tidak ada evaluasi dalam pelaksanaan daerah otonomi baru di Papua, sehingga kami melihat ini merupakan sarat kepentingan dari pusat terhadap Papua,”
ungkapnya di sela-sela aksi.
“Kami melihat dengan jumlah penduduk di Papua itu sendiri saat ini sangat minim dibandingkn penduduk pendatang dari luar Papua, sekarang dimekarkan 33 pemekaran baru lagi, apakah itu layak?”
tanyanya.
Mapel juga menambahkan, dalam UU sudah mengatakan layak dimekarkan apabila dalam satu wilayah jumlah penduduknya minimal 60.000 jiwa. Namum di Papua tidak mencapai.
“Ini sama halnya dengan melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri dan dalam hal ini kami melihat bahwa ada kepentingan yang dimainkan dalam pengesahan pemekaran itu. Hadirnya kabupaten akan menambah jumlah pasukan di Papua dan akan terjadi Daerah operasi Militer (DOM) serta masyarakat asli akan terus terpinggirkan.”
Menurutnya, Pemekaran tidak membawa kesejahteraan bagi Papua tetapi itu akan menjadi pintu konflik bagi rakyat Papua menuju pemusnahan etnis melanesia.
“Sekarang saja penduduk asli menjadi minoritas di Papua, apalagi membuka daerah otonomi baru akan menambah penduduk dari luar Papua dan penduduk asli tetap akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri bahkan semakin termarginalkan,”
kata David mengkritik.
Bukan hanya itu, massa aksi juga mendesak pemerintah rezim SBY-Boediono menarik militer dari Papua dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk Papua. (MS/Mateus Ch. Auwe)
Mahasiswa Papua di Jakarta demo tolak 33 DOB di tanah Papua. Foto: Eli.
Jakarta — Sebanyak 33 DOB, meliputi 30 daerah Kabupaten/Kota dari total 65 DOB di seluruh Indonesia, dan 3 provinsi tambahan telah diusulkan kepada pemerintah RI oleh DPR RI untuk ditempatkan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).
Rakyat Papua menolak. Seperti diberitakan pada media ini sebelumnya, seluruh elemen masyarakat Papua menyatakan menolak. Pemekaran dinilai hanya keinginan minoritas elite lokal Papua yang haus akan kekuasaan, jabatan dan uang.
Mahasiswa Papua Demo Tolak 33 DOB di Tanah Papua
Kali ini, giliran mahasiswa Papua yang melakukan di beberapa titik untuk menolak 33 DOB di tanah Papua.
Di Yogyakarta, hari ini, Senin (4/11/13), ratusan mahasiswa Papua melakukan aksi damai, menolak 33 DOB di tanah Papua.
Di Jakarta, juga di hari ini, di depan gedung DPR RI, puluhan mahasiswa Papua di sekitar Jakarta melakukan aksi damai, menolak 33 DOB di tanah Papua.
Alasan mahasiswa tetap sama. Orang asli Papua jadi minoritas (berkisar 30%) dari keseluruhan penduduk Papua saat ini. 33 DOB hanya akan menjadi pintu buat pendatang dari luar Papua (imigran) datang lebih banyak lagi. Ini mengancam eksistensi OAP.
Juga, 33 DOB berarti akan ada 33 kali lipat pertambahan militer, kepolisian, dan kesatuan militer Indonesia lainnya di tanah Papua. Dengan jumlah militer Indonesia di Papua saat ini saja, banyak masalah pelanggaran HAM terjadi.
Bagaimana bila jumlah militer bertambah 33 kali ketika 33 DOB disahkan? Itu satu pertanyaan mahasiswa, mengingat militer di Papua selalu membuat masalah.
Bila militer Indonesia di Papua dari dahulu identik dengan posisi pelanggar Hak Asasi Manusia Papua, maka dengan bertambahnya militer, kemungkinan pelanggaran HAM di Tanah Papua juga meningkat.
Segi lain, juga karena OAP tersingkir secara ekonomi, dan aspek hidup yang lainnya. Saat ini saja, kata mahasiswa, OAP tidak diberdayakan, sehingga secara kuantitas jelas minoritas. Juga, dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, dan beberapa aspek hidup lainnya, OAP mulai tersingkir.
Ini juga, kata mahasiswa, karena tidak adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dari provinsi dan kabupaten yang ada di Tanah Papua saat ini.
Di tengah fenomena seperti ini, usulan 33 DOB di Tanah Papua bukan solusi. Malah menurut mahasiswa, akan menjadi masalah serius, bahkan ancaman bagi OAP.
Mahasiswa menuding, Tim Pemekaran dari Tanah Papua hanya memperjuangkan kepentingan perut, jabatan dan kekuasaan mereka, dengan cara-cara yang tidak legal, demi pemekaran DOB. Menurut mahasiswa, OAP tidak menghendaki DOB.
Sementara mahasiswa Papua dalam wadah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut untuk segera menghentikan semua produk kolonial Indonesia, dan menuntut self determination bagi bangsa Papua di Tanah Papua. karena menurut mereka, kedudukan indonesia di tanah Papua masih ilegal, dikarenakan manipulasi Pepera pada 1969 lalu, melalui tekanan militer Indonesia.
AMP menuntut Penentuan nasib Sendiri Bangsa Papua sebagai solusi demokratis bagi semua problematika hidup baik sosial, ekonomi dan politik di tanah Papua.
Mendagri Mengaku Ditekan Tim Pemekaran
Elias, aktivis HAM Papua di Jakarta melaporkan langsung dari Jakarta kepada majalahselangkah.com, bahwa Indrayanto, Direktur Jenderal Pemetaan dan Pemekaran Wilayah Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengaku diancam oleh tim pemekaran DOB dari Tanah Papua dengan isu Papua Merdeka bila pusat menolak usulan DOB dari mereka.
“Kami ditekan oleh tim pemekaran bahwa jika pemerintah pusat bersama anggota DPR/DPD RI tidak menerima usulan pemekaran, maka Papua akan keluar dari Negara Indonesia,”
tutur Indrayanto mengakui tekanan yang diterima.
“Kami takut dengan tekanan dan ancaman disintegrasi bagi Papua. Karena itu kami menerima usulan pemekaran,”
ungkapnya lagi.
Indrayanto lebih lanjut mengatakan,
“Aspirasi Mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami saat pembahasan pemekaran antara Pemerintah dan DPR,”
saat menerima perwakilan massa aksi yang adalah mahasiswa Papua di ruang rapat kantor Mendagri, siang tadi, pukul 13.20 WIB. (MS/Topilus B. Tebai)
Foto bersama Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses dengan misi WPNCL Andy Ayamiseba, dan WPNCL Advisor, Mr Barak T Sope. Foto: Dok. Andy Ayamiseba
Vanuatu — Setelah belum lama ini Forum MSG, yang beranggotakan 5 Negara di Pasific Selatan membicarakan status politik Papua, kini persoalan Papua akan dibicarakan lagi di forum dunia lain, Commonwealth Head Of Governments Regional Meeting (CHOGRM) di Colombo, Sri Lanka.
Kepada majalahselangkah.com, Pengurus The West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Andy Ayamiseba mengatakan, forumCHOGRM beranggotakan 53 negara di dunia. Mereka adalah negara-negara bekas jajahan Inggris Raya
“Pertemuan selama dua hari akan berlangsung mulai 16 November 2013. Dalam pertemuan tersebut masalah HAM Papua Barat akan dibawa oleh Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses,”
kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu, (02/11/13).
Kata dia, pada pertemuan, Perdana Menteri Vanuatu sekaligus akan menyatakan solusi status politik Papua Barat.
“Indonesia tidak menjadi anggota dalam forum ini, maka resolusi meeting ini, kami mengharapkan akan mendapat dukungan besar dari negara-negara anggotanya,”
kata Andy.
Kata dia, rencana itu mengemuka pada pertemuan dirinya bersama Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses belum lama ini.
“Saat ini, persoalan Papua sudah menjadi persoalan global, bukan masalah dalam negeri,”
Papua Merdeka News 