MALAITA provincial government has maintained its support and stand for a free West Papua.
MALAITA provincial government has maintained its support and stand for a free West Papua.
This was highlighted during a dialogue held in Auki last month between representatives from the national government, civil society, Indonesian government and Malaita provincial government.
The visiting team was led by Rence Sore of the Prime Minister’s office to discuss matters to revive Malaita province policy toward Indonesia for Malaita people to have right a perspective to Indonesia government and ways to create positive relationship with Malaita province government.
This is an effort to clarify past rumours and negative publications against the Indonesian government’s treatment to original West Papua people.
The Malaita provincial secretary Jackson Gege confirmed that they have met with the visiting team.
He said their visit mainly was to talk on reviving a Malaita province policy towards the Indonesian government purposely to understand Indonesia’s intentions well.
However, based on a conclusion passed by the Malaita provincial government, Mr Gege said Malaita will continue to support the free West Papua campaign.
“Malaita provincial government will continue to put its support behind the free West Papua campaign,” Mr Gege said.
It’s understood a similar dialogue has been conducted in other provinces.
SUVA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, membantah keras tuduhan Wakil PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, tentang ketidakabsahan proses diterimanya Indonesia menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).
Lebih jauh, Ratu Inoke Kubuabola, yang sering mewakili Fiji pada KTT MSG, melancarkan kecaman keras terhadap pendapat Sogavare.
“Saya pikir dia menderita kehilangan ingatan atau mencoba bermain politik dengan konstituennya sendiri,” kata Kubuabola.
“Dia lupa bahwa Indonesia diterima di MSG sebagai anggota associate di masa dia menjabat sebagai ketua MSG, semua anggota MSG telah menyetujuinya,” kata dia.
Tanggapan keras Fiji itu muncul setelah kemarin di parlemen, Sogavare mengatakan bahwa mengatakan Fiji harus meminta maaf karena telah membawa Indonesia ke MSG.
Dia mengatakan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama melanggar prosedur MSG dengan memaksa empat anggota lainnya untuk menerima Indonesia menjadi anggota associate.
Indonesia masuk ke MSG dengan status pengamat pada tahun 2011 setelah Bainimarama memimpin MSG.
“Tidak ada konsensus dalam pengakuan Indonesia oleh negara-negara anggota,” klaim Sogavare yang sangat pro-penentuan nasib sendiri rakyat Papua dan berjuang untuk meloloskan aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) jadi anggota penuh MSG.
Tetapi klaim Sogavare ini dibantah Kabuabola. Ia mengatakan Sogavare sendiri yang memimpin pertemuan para pemimpin MSG di Honiara, Solomon Islands, pada tahun 2015. Dan kala itu, kata Kabuabola, pemimpin MSG mencapai konsensus mengenai status Indonesia.
“Saya tidak bisa benar-benar mengerti mengapa dia membuat pernyataan ini, mencoba menyalahkan perdana menteri kami, karena semua anggota MSG setuju untuk mengakui Indonesia sebagai anggota associate,” kata dia, dikutip dari radionz.co.nz
Terkait dengan aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh MSG, dalam KTT MSG terakhir di Port Moresby, Papua Nugini, diputuskan untuk dikembalikan ke Sekretariat dan akan dibahas berdasarkan kriteria keanggotaan yang baru disepakati.
Kabuabola menegaskan bahwa posisi Papua Nugini dan Fiji sangat jelas, yaitu mengacu pada keputusan di KTT MSG. Ia mengatakan PM Solomon Islands, Rick Hou, juga mengambil posisi yang sama.
Belum diketahui apakah tuduhan Sogavare itu mewakili sikap resmi Solomon Islands. Walau tidak menjadi PM Solomon Islands lagi, Sogavare dinilai masih memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan.
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan
“Kalau ULMP tidak sanggup membentuk pemerintahan Republik West Papua, maka kita semua orang Papua harus bertanya kembali kepada ULMWP, apa tujuan pembentukannya? Untuk menghibur diri di atas penderitaan rakyat Papua atau memang benar-benar untuk Papua Merdeka?”
Menurut perintah dari Gen. TRWP Mathias Wenda, sebagaimana disampaikan berkali-kali tak henti-hentinya lewat PMNews melalui Lt. Gen. Amunggut Tabi, serta degnan membaca perkembangan opini terakhir di tanah Papua, telah tiga tahun lamanya ULMWP didirikan, tetapi kampanya Papua Merdeka sejauh ini telah dilakukan secara sporadis dan amburadul, sama seperti cara bermain politik generasi tua.
Gen. Wenda memberikan maklumat, bahwa jikalau ULMWP tidak sanggup, atau merasa takut, atau binggung, maka sebaiknya para anggota ULMPW mengundurkan diri. Jangan biarkan nasib bangsa dan penderitaan ini terkatung-katung dengan huru-hara sana-sini seolah-olah bicara Papua Merdeka, padahal masing-masing oknum menghibur diri dengan sensasi dan politik ego piribadi.
Gen. Wenda memandang percekcokan yang terjadi antara Benny Wenda dan Oktovianus Motte ialah permasalahan ego pribadi oknum kedua orang ini, dan ini tidak boleh dianggap sebagai kepentingan Papua Merdeka. Kedua oknum harus menyerah kepada aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua sepanjang setengah abad lebih, dengan mematikan ego pribadi masing-masing. Kalau tidak TRWP tidak akan segan-segan ambil-alih perjuangan ini.
PMNews menyinggung tetntang berbagai perbedaan yang ada bukan hanya antara Motte dan Wenda, tetapi juga antara para pejuang di hutan, ditanggai Tabi dengan menyatakan bahwa persoalan yang ada di rimba New Guinea tidak perlu mempengaruhi politik Papua Meredka. Menurutnya
Para pejabat ULMWP harus punya integritas dan ketegasan serta posisi yang jelas. Apa yang mereka mau capai lewat ULMWP? Apakah ULMWP Itu sebuah LSM, atau sebuah pemerintahan, atau apa? Mereka harus memperjelas diri mereka sendiri. Kalau mereka menanggap diri sebagai pemerintahan, maka mereka harus punya undang-undang, tidak bisa pakai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tetapi harus pakai UUD Sementara. Untuk mempersiapkan ini perlu didukung oleh kajian ilmiah dan tulisan-tulisan yang lengkap, tidak bisa hanya catatan-catatan seperti yang biasa dilakukan oleh aktivis jalanan. Bicara mengenai negara dan pemerintahan, maka harus ada UUD, yang di-back-up dengan gagasan teoritis yang jelas.
Menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa aktivis Papua Merdeka terkait dengan UUD yang diusulkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) secara resmi lewat Sidang Perlemen yang ditanda-tangani oleh Buchtar Tabuni oleh ketua PNWP, Ge. Tabi menegaskan
Itu produk hukum PNWP, bukan milik siapa-siapa. Apakah produk hukum itu ditegakkan atau tidak, itu bukan urusan siapa-siapa selain parlemen itu sendiri. Dalam status sebagai draft, masih bisa kita komentari, tetapi setelah menjadi produk hukum yang sah lewat PNWP maka itu hak PNWP sepenuhnya, mau membuangnya, mau merubahnya, mau menggantikannya dengan gagasan lain, itu semua terserah. Yang penting jangan sampai gagasan yang tidak saha mengganggu pelaksanaan UUD yang sudah disahkan. Itu menjadi memalukan bagi bangsa Papua. Ini permainan memalukan apa lagi?
Setelah PMNews mengemukakan bahwa ada pihak-pihak dalam perjuangan Papua Merdeka sendiri yang tidak senang dengan gagasan UUD yang telah disahkan dimaksud, Gen. Tabi kembali menegaskan bahwa apapun yang terjadi setelah pengesahannya, itu tidak ada sangkut-paut, dan tidak patut dikomentari oleh sayap militer, itu tergantung sepenuhnya kepada PNWP, apakah itu menjadi tontonan lucu atau mau menjadi tontonan menarik? Itu kembali kepada Pak Tabuni sendiri sebagai Ketua PNWP.
Ditanyakan apa pendapat TRWP kalau akhirnya ULMWP mengadopsi UUD yang dirancang oleh pihak lain, yang belum disahkan oleh PNWP, Gen. Tabi mengatakan itu semua kembali kepada para anggota ULMWP. Katanya “Toh akhirnyakan akan muncul siapa tidak tahu main tetapi paksa diri main”.
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Terntara Revolusi West Papua (TRWP). Lieutenant -General Amunggut Tabi menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, mulai dari Deklarasi Kemerdekaan Sudah Selatan 9 Juli 2011, deklarasi kemerdekaan Kosovo 17 Februari 2008, pembentukan State Union of Serbia and Montenegro pada tahun 2003 menyusul keruntuhan Yugoslavia, Timor Leste yang merdeka dari NKRI pada 20 Mei 2000, kemerdekaan Palau 1 Oktober 1994, didahului oleh Eritrea pada 27 April 1993 menyatakan kemerdekaan setelah referendum, didahului oleh Republik Czech dan Slovakia pada tanggal 1 1993, di mana Czechoslovakia di-disolved menjadi dua yaitu Cheko dan Slovakia.
Dalam minggu ini kita saksikan referendum di Katalonia dan Kurdistan. Dalam waktu dekat kita akan saksikan referendum di ujung pulau New Guinea, Bougainville.
Peta Wilayah Spanyol dan Katalonia
Semua peristiwa ini mementahkan, dan memuntahkan gosip dan isi-isu pembodohan dari pihak-pihak yang juga tidak mengerti politik dunia, antara lain mereka katakan
PBB sudah tutup pintu untuk semua negara di dunia untuk merdeka. Akhir dari kesempatan hanya tahun 2000, kalau lewat dari tahun 2000, maka PBB tidak akan terima lagi bangsa manapun di dunia ini untuk berkesempatan merdeka. Ini termentahkan total. Dan terbukti kebodohan dari isu ini.
Isu NKRI Harga Mati, adalah sebuah logika politik yang tidak hanya menyesatkan tetapi secara langsung menentang kodrat dan rencana Allah Sang Pencipta. New Guinea ialah buatan Tuhan, Jawa adalah buatan Tuhan, Sumatera adalah buatan Tuhan, Bali ialah buatan Tuhan. Tetapi Irian Jaya, Sumatera Utara, Jawa Barat, Indonesia, Kalimantan Selatan, dan sejenisnya semuanya ini ialah buatan manusia, yang tidak mutlak, tidak harga mati, tidak kodrati. NKRI bukan kodrat, bukan dirumuskan dalam Kitab Suci manapun, dan sekaligus menentang hukum alam yang paling mendasar, yaitu rumus organisme, yang secara hakiki selalu, setiap detik dan moment mengalami perubahan, dari satu titik ke titik lain. Mematikan NKRI merupakan usaha pembodohan yang memalukan, dan tidak hanya itu, langsung melanggar kodrat Sang Ilahi.
Melarang bangsa-bangsa yang ingin melepaskan diri dengan cara intimidasi, teror, hasutan, yang memainkan “fear-factor” secara lihai ialah perbuatan zaman kuno, cara kerja kerjaaan Majapahit dan Mataram, yang sudah harus dibuang di era yang beradab dan demokratis ini. Sudah jelas, bangs Papua, berdasarkan atas UUD 1945 dan UU NKRI, berhak untuk mementukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, kita harus berbangga hati bahwa kita bukan pencuri, kita bukan penjahat, kita bukan gerakan liar, kita bukan kelompok sipil bersenjata, bukan OTK – orang tak dikenal, tetapi kami adalah pemilik tanah leluhur, yang punya hak penuh atas tanah leluhur bangsa Papua, yang secara luhur dan murni menuntut NKRI keluar dari Tanah leluhur, yang tidak harus diteror, ditembaki, diusir dari tanah leluhur sendiri.
Saksikanlah apa yang terjadi dengan Brexitr, Katalonia dan Kurdistan. Yang terjadi adalah debat politik, proses demokrasi dan beradab. Bukan penerjunan pasukan gelap dan pasukan terang, bukan pasukan teroris berbaju hijau atau putih, bukan cara-cara kuno.
Karena NKRI sudah berdemokrasi, maka bangsa Papua sudah saatnya untuk menuntut referendum di Tanah Papua secara terbuka, tanpa harus dikejar dan ditembaki di hutan-hutan.
Hai bangsa Papua, perhatikan, Spanyol, Sudan, Cheko, Slovakia, Timor Leste, Kurdistan, semua wilayah ini berbagi peta daratan dengan negara-negara penjajah, tetapi mereka sukses melepaskan diri dari penjajahan. Tanah Papua terlepas secara ras, secara etnis, secara suku-bangsa, secara geografis pulau jelas dan tegas terpisah, dan tidak sama dengan wilayah geografis dan suku-bangsa mayoritas NKRI. Oleh karena itu, kami pasti dan harus merdeka dan berdaulat di luar NKRI.
Kami serukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk segerak menyelesaikan langkah-langkah untuk mendirikan pemerintahan Republik West Papua, dengan menerapkan Undang-Undagn Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan melakukan upaya konsolidasi untuk menerapkan aturan-aturan sebagaimana sebuah negara.
Kami mengundang Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat, Wali Kota dan Bupati, Ketua DPRP dan Ketua DPRPB serta para anggota dewan serta elit politik di seluruh Tanah Papua untuk mendukung langkah-langkah pendirian sebuah pemerintahan dengan kantor pemerintahan dalam waktu dekat demi mewujudkan cita-cita para leluhur bangsa Papua: Nicolaas Jouwe, Loudwick Mandatjan, Barens Mandatjan, Kelly Kwalik, Yustinus Murib, Eduard Mofu, Theys Eluay, Mako Tabuni, Hans Bomay, Elias Yikwa, Petrus Tabuni, Lukas Tabuni, Arnold C. Ap, Otto Ondawame, August Rumaropen, dan semua pejuang tanpa nama yang berada di sepenjang tanah Papua, Sorong sampai Samarai.
Kepada seluruh elemen perjuangan kemerdekaan West Papua, mari kita tinggalkan pikiran-pikiran egoisme pribadi dan kelompok yang secara langsung dan jelas-jelas merusak perjuangan kita. Pada titik saat ini, kami dari TRWP jelas-jelas membaca, barangsiapa dengan alasan apapun, menghambat, mempermasalahkan dan memberikan banyak alasan menghalangi pengesahan UURWP dan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua, maka tanpa ragu-ragu, kita harus pastikan bahwa mereka itu adalah agen-agen NKRI, penghambat perjuangan, pendukung agenda BIN dan BAIS RI.
————————————-
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahana
Pada tanggal: 3 Oktober 2017
Amunggut Tabi, Lt.Gen. WPRA
BRN: A.DF 018676
Personal Adviser to the WPRA Commander in Chief
A Vanuatu opposition MP says the government should be careful to act consistently on foreign policy.
The comment from Sato Kilman, a former prime minister, comes after another call on West Papua by Vanuatu at the United Nations.
Speaking at the UN General Assembly, current prime minister Charlot Salwai called for an investigation into alleged killings and abuses of the indigenous people of Indonesia’s Papua region.
Mr Kilman said the UN was the right place in which to raise concern on Papua.
But he questions whether Vanuatu takes the same stand on similar issues in other parts of the world.
“If Vanuatu has got to be able to show that she has credibility then she must be able to deal with all the issues in a consistent manner. Being members of the United Nations, while we are dealing with these issue, we are making comments, we are raising awareness on these isues, I think it’s only fair that we should be dealing with the others equally well,” he said
Prime Minister of Vanuatu Charlot Salwai Photo: Supplied
Mr Salwai’s statement in New York last week was the second consecutive year that he raised West Papua at the General Assembly.
He accused world leaders at the UN of turning a deaf ear to more than half a century of atrocities committed by Indonesia on West Papuans.
“We also call on our counterparts throughout the world to support the legal right of West Papua to self-determination and to jointly with Indonesia put an end to all kinds of violence and find common ground to facilitate a process to make their own choice,” said Mr Salwai.
Indonesian representative at the UN General Assembly in New York, September 2017. Photo: UNGA
In response to Mr Salwai’s statement, an Indonesian government spokeswoman told the assembly Indonesia categorically denied all allegations levelled against it regarding Papua.
She accused Mr Salwai and other Melanesian leaders concerned about Papua of being misled and of supporting separatism in a sovereign nation.
“These countries were foolishly deceived by individuals with separatist agendas to exploit the issue of human rights,” said the spokeswoman.
“If human rights are at the heart of the issue, why were these concerns not raised in the appropriate forum, namely the 3rd Cycle of the Periodic Review of Indonesia at the United Nations Human Rights Council,” she said.
Sato Kilman admitted the West Papua issue was one that ran deep with ni-Vanuatu, but he cautioned against cherry-picking foreign policy issues from a Vanuatu government perspective.
“Yes, you can raise the issues, but when there are similar problems around the globe, and Vanuatu, it doesn’t matter how small we are, we are one voice at the UN. Our voice is good enough to be heard in the UN about the other issues as well.”
When he was prime minister of Vanuatu in four brief tenures during a period of political volatility in his country between 2010 and 2016, Mr Kilman adopted a controversial policy on Papua.
He departed from standard Vanuatu foreign policy by forging closer ties with Indonesia, in spite of his country’s long-running support for West papuan independence.
He also advocated this softer approach with Jakarta in his various stints as Foreign Minister, although it was unpopular with grassroots communities in Vanuatu.
Ultimately, the Malekula MP advocated keeping communication lines with Jakarta open on the Papua issue.
“I’d be very interested to know those of us who have been advocating for West Papua, or New Caledonia for that matter,” said Mr Kilman.
“How many of us have actually spoken with the Indonesian government or the French government about these issues?”
West Papuan independence leader Benny Wenda. Photo: RNZI/ Koroi Hawkins
A petition with the signatures of 1.8 million West Papuans in Indonesia has been presented to the United Nations in New York demanding an internationally supervised vote on independence.
The exiled West Papuan independence leader Benny Wenda presented the document to the C24, the special committee on decolonisation on Tuesday.
Dr Jason MacLeod from the University of Sydney is a West Papua expert who has just returned from the Indonesian territory to verify the petition.
He said it was fair and accurate representation of the West Papuan people’s will and the UN needed to pay due attention.
“They’ve got two choices before them. They can either re-list West Papua on the UN Committee for Decolonisation or they can put pressure on the Indonesian government to hold a referendum. One of those two things really need to happen.”
The Free West Papua movement said the 1.8 million people who signed the petition account for more than 70 percent of the region’s population.
Calls persist to revisit the 1969 vote which passed the former Dutch colony into Indonesian possession Photo: RNZ / Johnny Blades
The West Papua National Coalition for Liberation says its decolonisation aspirations are focussed on action at the United Nations.
The Coalition is one of the key groups within the United Liberation Movement for West Papua, which is pushing for internationally-facilitated negotiation with Indonesia over Papua’s political status.
Various Papuan civil society, church and customary leaders met with Indonesia’s president Joko Widodo last month about establishing dialogue over problems in Papua.
However self-determination is not expected to be on the agenda in the dialogue, in which the Liberation Movement is not involved.
The Coalition’s chairman Andy Ayamiseba says the Movement rejects direct dialogue with Jakarta because it considers Indonesia an illegal occupier in Papua.
Selama seminggu penuh, tepat Bulan Mei, tahun 2000, telah berlangsung Kuliah Khusus dengan topik, “Sejarah dan Arah Papua Merdeka” di Den Haag, Negeri Belanda. Ruang kuliahnya ialah ruang tamu dari Rumah mantan gerilyawan TEPENAL Alez Derey, dan dosen yang memberikan kuliah ialah Prof. OPM Nicolaas Jouwe. Mahasiswanya hanya satu orang, bernama Capt. TPN/OPM Amunggut Tabi.
Setelah kuliah itu berlangsung, maka Capt. TPN/OPM Amunggut Tabi datang ke Tanah Papua, menghadiri Kongres Rakyat Papua II (KRP II) 2000.
Akan diberitakan dalam PMNews rentetan perkuliahan dimaksud. Akan tetapi terkait dengan arahan umum Gen. Mathias Wenda dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyangkut perjuangan Papua Merdeka dan “ego” dari tokoh dan aktivis Papua Merdeka hari ini, maka kita angkat catatan perkuliahan ini dengan judul “Nicolaas Jouwe: Cucu, Tete Benci Manusia Papua dengan Ego Besar, tetapi Miskin Pemikirannya untuk Masa Depan Papua”
Topik ini, “ego pemimpin Papua harus dimatikan”, itu muncul pada Prof. OPM Jouwe berkuliah tentang
“Apa penyebab utama kegagalan demi kegagalan dialami oleh para tokoh perjuangan Papua Merdeka, padahal Timor Leste yang baru mulai berjuang 10 tahun belakangan malah sudah merdeka waktu itu?”
Ini pernyataan sebagai pertanyaan dari sang mahasiswa kepada professornya, karena dia baru saja kehilangan banyak teman-temannya dari Timor Leste karena mereka telah pulang dari Eropa, setelah mengakhiri perjuangan mereka. Sang mahasiswa bertanya, mereka berjuang belakangan tetapi masuk ke garis finish duluan, sedangkan orang Papua mengambil start 10 tahun lebih dulu, tetapi belum juga menunjukkan garis-garis final.
Jawaban pertama dari Nicolaas Jouwe sebagai berikut
Cucu, Tete kasih tahu bahwasannya para pejuang Papua Merdeka, anak-anak dan cucu-cucu saya semua, sekalian bangsa Papua yang masih berjuang dengan ego-ego pribadi, dengan kepentingan kelompok sendiri dan mengesampingkan kepentingan Bintang Kejora, seperti adik saya Theys Eluay dan lain-lain, mereka semua akan mati sebelum tete mati. Mereka tidak akan melihat Papua Merdeka.
Mereka akan mati di seberang sungai Yordan. Alasannya karena mereka itu egonya besar, egonya masih hidup. Kepentingan pribadi mereka untuk dapat kursi di DPR RI, di provinsi Irian Jaya, untuk menjadi pejabat itulah sebabnya mereka minta Papua Merdeka. Ini alasan dan cara salah. Ini hanya melayani ego pribadi.
Sama dengan itu, cucu sudah tahu di hutan itu banyak terjadi cek-cok dan baku bunuh kiri-kanan. Ini anak Derey masih ada, dia ada dengar. Generasi mereka ini tidak baik, mereka harus mati semua dulu baru Indonesia keluar dari Tanah Papua.
Bahwasannya ego pribadi Alex Derey, Theys Eluay,. Thom Beanal, Mathias Wenda, semua harus mati dulu, itu baru Papua Merdeka.
Ingat cucu, Fretelin menyatukan semua perjuangan Timor Leste, dan mereka lepas. Orang Papua sidang beribu-ribu kali di Negeri Belanda ini, mereka bilang mau satukan barisan. Tetapi tokoh-tokoh seperti …., …., …., mereka-mereka ini yang tidak mau bersatu. Masing-masing pertahankan ego dan kelompok mereka.
Cucu harus camkan, dan ingat baik-baik. Bahwasannya sebuah perjuangan kebangsaan untuk mendirikan negara baru seperti kita bangsa Papua, kita butuh orang-orang negarawan, yang sepenuh hidupnya memikirkan kepentingan bangsanya dan berjuang untuk negara West Papua.
Saya yakin, cucu, saya percaya cucu. Tuhan sudah kasih tahu tete, makanya tete datang ke sini. Generasi kalian ini-lah yang akan membawa Papua menjadi merdeka. Tetapi cucu harus jaga adik-adik semua, siapa saja yang ego-nya besar, suruh mereka mundur dari barisan ini. Kalau tidak kalian akan tunda waktu kemerdekaan bangsa Papua.
Perkuliahan dilakukan selama 24 jam, 2 minggu, Senin sampai Minggu. Babi yang disembelih waktu itu diantar langsung dari warung yang telah dipesan Tete Jouwe, babi guling ala Bali, dua ekor, dan anggur yang dibawa waktu itu 2 karton, masing-masing karton berisi kira-kira 12-20 botol.
Tete Jouwe memang senang anggur, sangat menyukainya, dan pipa cerutu selalu di mulutnya sambil berbicara. Tongkat komando adatnya selalu saja disamping. Saat bicara yang penting, bersifat komando atau mandat, beliau selalu memnita cucunya, Capt. TPN/OPM Amunggut Tabi untuk memegang dan mencium tongkatnya itu.
Ilustrasi: Salah satu kapal perang Belanda yang tenggelam pada Pertempuran Laut Jawa 1942, tenggelam saat menghadang invasi Jepang ke Pulau Jawa. (Royal Navy Official Photographer)
Jakarta – Saat periode Bersiap, diperkirakan puluhan ribu orang Belanda dan Indo-Belanda dibantai. Rentang waktu yang berlangsung pada 1945 sampai 1946 akan menjadi perhatian di penelitian Belanda berdana 4,1 juta Euro.
Penelitian itu bertajuk ‘Dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950’. Ada tiga lembaga Belanda yang menyelenggarakan riset ini yakni Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).
Tiga lembaga ini membuat surat informasi teknis yang ditandatangani Direktur NIOD, Prof dr Frank van Vree pada 9 Februari 2017. Dalam surat yang bisa diunduh dari situs pengumuman resmi Belanda itu, tertulis bahwa periode bersiap bakal menjadi konsentrasi dalam penelitian ini.
Riset akan dilakukan menggunakan perspektif yang luas. “Misalnya, bahwa dalam penyelidikan baru ini secara eksplisit perhatian akan diberikan pada periode kacau-‘masa Bersiap’ pertengahan Agustus 1945 sampai awal 1946,” tulis Frank van Vree dalam surat itu.
Mereka juga akan meneliti latar belakang Periode Bersiap yang penuh kekerasan ini, hingga dampak psikologis kekerasan di masa itu bagi militer dan penduduk sipil Belanda.
Apa itu Periode Bersiap?
Sejarawan kontemporer Indonesia dari Universitas Indonesia, Rushdy Hoesein menjelaskan Periode Bersiap berlangsung dari 1945 sampai 1946. Istilah ‘bersiap’ sebenarnya lebih akrab digunakan orang Belanda ketimbang orang Indonesia.
Mereka menyebut dengan istilah seperti itu karena mendengar teriakan dari para pejuang zaman itu.
“Orang pribumi membuat jargon-jargon politik, membuat pertahanan kampung dengan bambu runcing dan meneriakkan, ‘Siap!’ Itu dalam rangka mengantisipasi kembalinya Belanda yang membonceng NICA,” tutur Rushdy kepada detikcom, Senin (18/9/2017).
Penuh kekerasan, memang itu yang terjadi, baik kekerasan terhadap orang Belanda yang dilakukan orang Indonesia maupun kekerasan yang dilakukan pihak Belanda terhadap orang Indonesia.
“Cuma, pihak Belanda menuduh kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Faktanya ada? Ada. Misalnya tiga buah truk yang membawa Prisoner of War selama zaman Jepang. Di Surabaya, ada yang dicegat rakyat. Truknya dibakar, laki-laki dan perempuan dibunuh,”
ujar Rusdhy.
“Ngeri!” imbuhnya.
Tak peduli siapa saja, pokoknya yang berasosiasi dengan Belanda dibunuh. Ada pula orang-orang Indo-Eropa, Tionghoa, dan pribumi yang bersekongkol dengan Belanda juga dipersekusi. Pria, wanita, dewasa, hingga anak kecil juga kena persekusi.
Dalam presentasi sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Abdul Wahid, berjudul ‘Bersiap and Violence in Indonesia’s Revolutionary Period, 1945-1949: A Review’, korban dari pihak Belanda, Indo, Tionghoa, dan kaum minoritas yang tewas dalam periode Bersiap berjumlah ribuan, meski jumlah ini masih diperdebatkan.
Ada 3 ribu sampai 8 ribu mayat Belanda dan orang Indo yang ditemukan, 20 ribu hingga 30 ribu orang hilang. Sekitar 10 ribu keturunan Tionghoa dan ratusan orang Indonesia lainnya juga jadi korban. Pelakunya disebut-sebut pihak Belanda dengan istilah ‘pemuda’, milisi, badan/laskar perjuangan, orang kampung, kriminal, dan sebagainya.
Peneliti asal Belanda dari yayasan Histori Bersama, Marjolein van Pagee, mengkritik penelitian Belanda yang dimulai September ini hingga empat tahun mendatang. Menurutnya, ketimbang meneliti dampak psikologis periode Bersiap terhadap tentara Belanda, lebih baik adakan saja penelitian soal pengaruh propaganda Belanda terhadap cara berpikir masyarakat Belanda sendiri dalam memandang kolonialisme di Indonesia.
“Mereka menjelaskan bahwa periode Bersiap akan menjadi bagian penting dalam riset itu. Secara pribadi, saya tidak menentang riset tentang periode itu, namun pertanyaan yang mendasari riset itu terasa konyol,” tuturnya.
Dia menilai pihak negaranya menggunakan istilah Periode Bersiap dengan pemahaman agak berbeda. Belanda berpandangan perang kemerdekaan Indonesia adalah perang antara dua pihak yang sama-sama kuat dan sama-sama berhak. Maka dari itu, pihak Belanda menilai kedua pihak sama-sama melakukan kejahatan perang. Baik Belanda maupun Indonesia sama-sama bersalah. Marjolein mengkritik cara berpikir Belanda ini.
“Saya berkata: Anda semua (pihak Belanda) berkata seolah-olah pemerintah kolonial adalah pemerintah yang sah! Ayo mulai dengan pertanyaan: Apakah kolonialisme itu sah?” kata dia sambil tersenyum. (dnu/ams)
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tenrtara Revolusi West Papua (TRWP), General TRWP Mathias Wenda dengan ini menyatakan
BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA
atas wafatnya tokoh penggagas Bendera Bintang Kejora dan penggagas Negara Republik West Papua, Nicolaas Jouwe pada tanggal 16 September 2017
Segenap perwira, pasukan dan rakyat bangsa Papua, yang berjuang untuk kemerdekaan West Papua di seluruh Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai, dari kepulauan Misol sampai ke kepulauan Fiji menyampaikan
Salam Hormat dan Salut
atas semua yang telah dilakukan Alm. Nicolaas Jouwe selama ini.
Dengan menundukkan kepala, dengan mengangkat hati sampai ke Tuhan Pencipta Kita, kami segenap pejuang Papua Merdeka berdoa kepada Tuhan, agar perjuangan ini mecapai cita-cita terakhir, sebagaimana yang telah almarhum sampaikan kepada Lt. Gen. Amunggut Tabi pada tanggal 1-10 Mei 2000, menjelang Kongres Rakyat Papua 2000.
Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini menghimbau kepada semua pejuang Papua Merdeka, mari kita jauhkan diri dari sikap dan mentalitas pecah-belah, saling melapor, saling mencurigai, saling menceritakan.
Biarkan para mantan pejuang Papua Merdeka seperti Fransalbert Joku, Nick Messet, dan lain-lain berada di Indonesia, karena mereka telah menyelesaikan tugas perjuangan Papua Merdeka. Jangan benci mereka, jangan jauhi mereka, jangan memaki-maki atau menolak mereka.
Biarkan orang-orang pro NKRI seperti Lukas Enembe, Pater Neles Tebay, Ramses Ohee dan lain-lain untuk hidup di tanah leluhur mereka dengan tenang. Jangan membenci mereka, jangan memusuhi mereka.
Di dalam setiap hati mereka, mereka menangis, di kamar pribadi mereka, mereka berdoa kepada Tuhan, di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu mereka bukan orang Indonesia.
Papua Merdeka News 