Biak – Buchtar Tabuni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) berada di Kota pulau Biak untuk bersama KNPB Biak melakukan sosialisasi atau menyampaikan hasil keputusan MSG tentang West Papua dari kampung ke kampung.
Minggu ini ( tanggal 10-14 July 2013) Buchtar Tabuni dan KNPB Biak akan berada di pulau Numfor untuk melakukan pertemuan dengan rakyat pulau Numfor secara terbuka.
Buchtar Tabuni saat di Airport Biak untuk berangkat ke Numfor mengatakan agenda yang saya dan KNPB Biak akan sampaikan kepada rakyat pulau Numfor adalah seputar keputusan MSG tentang West Papua dan mengajak rakyat untuk menyambut kedatangan misi MSG ke West Papua dengan budaya Papua yang mana merupakan kebudayaan Melanesia. Dan juga akan menyampaikan kepada rakyat untuk menyambut rencana pembukaan Kantor Papua Merdeka di Belanda pada Agustus mendatang serta kunjungan-kunjungan tuan Benny Wenda ketua diplomasi international West Papua ke sejumlah negara baru-baru ini.
Yulianus Mandowen Koordinator KNPB pulau Numfor via hand phone pagi ini mengatakan rakyat pulau Numfor sangat respon untuk kedatangan Buchtar Tabuni ke Numfor. Kami sudah distribusikan undangan kepada rakyat dari kampung ke kampung untuk hadir pada acara ini. Saat ini kami sedang mobilisasi rakyat ke Airport Numfor untuk menyambut kedatangan Buchtar Tabuni dengan tari-tarian, (Ser)
Fragmentasi Lilit Penentuan Nasif Sendiri Papua Barat. Foto: Ist
New Zealand — Tawaran oleh Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), untuk bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) pada Juni 2013 lalu melahirkan perdebatan antara para tokoh Papua. Fragmentasi ini menghambat tujuan umum di antara orang Papua, yaitu penentuan nasib sendiri.
Seperti dikutip Radio New Zealand International di Wellington, edisi 5 Juni 2013, mereka memperdebatkan tentang siapa yang sah sebagai wakil penduduk asli di Papua.
“Keragaman budaya dan suku, ditambah kesulitan kebebasan berekspresi di provinsi timur Indonesia, kepemimpinan Papua Barat tetap terfragmentasi.”
Sebuah keputusan tentang apakah akan menerima WPNCL sebagai anggota grup ujung tombak Melanesia (MSG) telah ditangguhkan oleh para pemimpin MSG untuk sementara waktu. Mereka ingin mendatangi Indonesia dan Papua Barat lebih dahulu sebelum mengambil keputusan final soal keanggotaan.
Namun, dalam kondisi ini, anggota dari organisasi yang dikenal sebagai Pemerintah Republik Federal Papua Barat (RFPB) telah mempertanyakan legitimasi koalisi, WPNCL.
Dikatakan, presiden dan perdana menteri RFPB saat ini berada di penjara. Mereka ditangkap saat menggelar Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Juru bicara Luar Negeri organisasi, RFPB yang berbasis di Melbourne, Australia mengatakan, RFPB lebih mewakili mayoritas orang di di Papua dari pada WPNCL.
“Saya sangat bangga bahwa mereka (WPNCL: red) juga membawa suara orang Papua Barat ke dalam Spearhead Group Melanesia atau arena internasional, selain mengikuti prosedur, kita harus berdiri dengan satu kepala, satu suara, satu agenda. Tetapi juga kita harus memiliki satu tubuh politik. Itu saja,”
kata Jacob Rumbiak pada media itu.
Jacob Rumbiak menjelaskan, ketika banyak organisasi, orang bingung. “Jakarta juga mengatakan, kami ingin bertemu dengan siapa? Anda memiliki banyak pemimpin, Anda memiliki banyak organisasi.
Pernyataan Jacob Rumbiak bertentangan dengan surat dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut kepada Mr. Peter Forau Nomor: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu berisi enam point.
Seperti dikutip majalahselangkah.com, edisi Minggu, 16 Juni 2013, pada point 2, Forkorus Yaboisembut mengatakan,
Pada KTT MSG di Noumea bebarapa waktu lalu, Indonesia sebagai pengamat MSG telah mengirim beberapa orang Papua sebagai delegasinya. Ikut juga, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Menufandu.
Michael Menufandu mengatakan, para pemimpin WPNCL hampir semua berada di pengasingan.
“Saya tidak tahu tentang mereka karena mereka bukan dari Papua. Mereka telah tinggal di luar Papua hingga 50 tahun. Mereka tidak tahu tentang apa yang sebenarnya di Papua. Itulah perbedaannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Papua,”
tutur Michael Menufandu.
Namun, kata dia, WPNCL telah bekerja keras dalam dua tahun terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Negara-negara Melanesia dan Papua barat diterima sebagai anggoat resmi MSG mewakili ratusan suku di Papua Barat.
Sementara, Wakil Ketua WPNCL, John Ondawame mengatakan, WPNCL adalah organisasi perwakilan yang sah.
“Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan mewakili 29 organisasi: gerakan perlawanan, gerakan sosial dan organisasi tradisional,”
tuturnya kepada Radio New Zealand International.
Jadi, kata John Ondawame, WPNCL sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas di dalam hutan, di luar negeri, dan dari seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
“Namun unsur-unsur tertentu dalam kelompok-kelompok di Papua Barat dan beberapa negara lain, mereka tidak memiliki petunjuk tentang berapa banyak dukungan yang kita miliki di masyarakat Papua Barat.”
Radio Selandia Baru Internasional menutup hasil wawancara dengan para pemimpin Papua itu dengan mengatakan, WPNCL telah menaikan status masalah Papua Barat dari hanya masalah dalam negeri Indonesia ke tingkat Internasional tetapi perpecahan para pemimpin Papua Barat akan mempersulit mencapai tujuan, kemerdekaan.
“Meskipun ada kritik, tawaran oleh koalisi (WPNCL: red) telah berhasil mengangkat kampanye penentuan nasib sendiri Papua Barat ke tingkat yang baru, di mana tidak lagi hanya sebuah masalah dalam negeri Indonesia, tetapi masalah internasional,”
tulisnya.
Dikatakan, penentuan nasib sendiri menjadi tujuan umum di antara orang Papua Barat. Namun, tantangan yang mereka hadapi saat ini adalah tidak adanya kerja sama di antara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. (GE/IstMS)
Logo Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ]Yogyakarta — Sambut 14 Juli, hari pertama PEPERA 1969 digelar, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Kota Yogyakarta menggelar diskusi publik seputar PEPERA di Yogyakarta, sore ini tadi, Kamis (4/7/2013).
Alfrid Dumupa yang memimpin diskusi ini mengatakan, AMP akan membuat diskusi dengan tema yang sama, seputar peristiwa PEPERA 1969 di beberapa tempat. Dan sore ini, kata dia, AMP memulainya dari asrama Dogiyai.
Sementara Rinto Kogoya, Ketua AMP Pusat, yang turut hadir pada diskusi ini mengatakan, diskusi serupa dibuat untuk membuka cakrawala berpikir bersama mengenai cara pandang yang sementara ini dibelokkan melalui doktrin lewat pendidikan dan sejarah yang diwariskan Indonesia kepada orang Papua.
Kata Kogoya, diskusi ini dibuat untuk mengatakan kepada semua sejarah sebelum, saat-saat dan sesudah PEPERA 1969 berlangsung.
Rinto juga menginformasikan, AMP akan mengunjungi asrama-asrama mahasiswa di Yogyakarta, dimulai dari hari ini, untuk diskusi serupa, sambil berharap, semua mahasiswa menyadari masalah status politik bangsa Papua adalah masalah bersama seluruh bangsa Papua.
AMP berencana menggelar seminar-seminar seputar PEPERA status politik tanah Papua di kampus-kampus, bersama mahasiswa, dan semua civitas akademika.
Sekedar untuk diketahui, AMP telah mulai membuat diskusi dengan tema yang sama di seantero tanah Jawa, melalui komite-komite kota AMP. (BT/MS)
Yan Douw: Masalah Aceh Diselesaikan Melalui Dialog, Mengapa Papua Sulit Dialog
JAYAPURA—Pemerintah Belanda didesak mendukung Dialog Jakarta-Papua, untuk penyelesaian masalah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP).
“Kami mengajak pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk jangan takut duduk bersama, berpikir bersama dan bertindak bersama guna menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,” tegas Biarawan Katolik Yan Douw ketika pertemuan Dubes Belanda Tjeerd De Zwaan bersama Kapolda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Ruangan Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (3/7) petang.
Karenanya, kata Yan Douw, pihakya mengajak Belanda, Amerika Serikat, PBB dan Indonesia, guna bersama menyelesaikan masalah Papua. “Kalau tak mampu, silahkan tanggungjawab darah orang Papua bawa kepada Tuhan Allah,” tegas Yan Douw.
Dikatakan Perwakilan Uskup Jayapura ini, pihaknya justru bertanya-tanya mengapa masalah Aceh bisa diselesaikan melalui Dialog Jakarta-Aceh. Tapi pemerintah Indonesia seakan sulit merespons terjadinya Dialog Jakarta—Papua. Padahal Dialog Jakarta-Papua bukan jalan menuju Papua merdeka, tapi untuk menyelesaikan masalah Papua
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Lenis Kogoya, SH,MH menandaskan, informasi kini yang dipublikasikan ke luar negeri menyangkut masalah Papua merdeka dan masalah politik, yang belum sepenuhnya sesuai realita. Karena itu, beber Lenis, pihaknya minta kepada pemerintah Belanda untuk memilah-milah informasi yang diterimanya dari pelbagai pihak.
Ketua Klasis GKI Jayapura Willem Itaar menandaskan, GKI adalah salah-satu Gereja yang datang dan lahir dari pengabaran injil dari Belanda dan Jerman pada 5 Februari 1855 silam di Manokwari, Papua Barat. Seratus satu tahun kemudian, GKI lahir atas perjuangan besar dari IS Kine yang memperjuangkan lahirnya GKI di Tanah Papua pada 26 April 1956.
Kata Willem Itaar, GKI sebelum lahir menjadi Gereja. Dia salah-satu Gereja yang ikut andil untuk NKRI ada di Tanah Papua. Tapi dalam waktu berjalan cukup banyak GKI ada pada sebuah dilematis, karena dia harus ada untuk membela hak-hak rakyat Papua dan juga dia harus mempertanggungjawabkan dimana dia menjadi bagian yang juga ikut memperjuangkan NKRI ada di Tanah Papua hingga kini.
Kata Wellem Itaar, Gereja-gereja ini berandil luar biasa dalam menciptakan kondisi keamanan di Tanah Papua ini sehingga terbentuk persekutuan Gereja gereja Papua di semua tingkatan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Bicara tentang Tanah Papua adalah bicara tentang Belanda, karena Belanda mempunyai andil didalam membentuk sebuah negara berdaulat. Dan pada tahun 1963 Papua menjadi wilayah NKRI hingga kini,” cetus Wellem Itaar.
Sebelumnya, rombongan Dubes Belanda beraudensi dengan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, MM dan Wagub Papua Klemen Tinal. Rombongan ini juga akan melakukan pertemuan dengan DPRP, MRP serta melakukan kunjungan ke Sarmi. (mdc/don/l03)
Lambertus Pekikir, Koordinator OPM dalam Negeri, Keerom, West Papua
JAYAPURA – Koordinator Umum TPN-OPM, Lambertus Pekikir dengan tegas membantah telah memerintahkan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) di Distrik Skamto, Keerom pada 1 Juli 2013. “Itu palsu, saya sudah buat pernyataan sebelum 1 Juli di Bintang Papua, dan saya berkomitmen dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada publik, kami fokus lakukan kegiatan di Markas kami, dan kejadian pengibaran bendera itu sama sekali tanpa sepengetahuan kami, itu oknum-oknum yang tidak jelas dan kami menduga disponsori oleh pihak-pihak tertentu, jelas saya membantah itu dan Markas Besar TPN-OPM sangat menyesalkan kejadian tersebut,” jelas Lambert Pekikir kepada Bintang Papua, Selasa (2/7) kemarin.
Sebagaimana diberitakan Bintang Papua edisi (2 Juli) kemarin bahwa, Pengibaran BK di Keerom di Kampung Nyaw , Arso Barat, Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah Lambertus Pekikir seperti yang diungkapkan Juru Bicara Lembertus Pekikir saat ditemui Bintang Papua di Keerom, Senin (1/7).
“Kami melakukan Upacara Pengibaran Benderah Bintang di Kampung Nyaw Arso Barat,Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan pengibaran BK maupun melakukan Ibadah Syukur dan ini sesuai Perintah Kordinator Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lembertus Pekikir,”
ungkapnya.
Terkait dengan berita itu, Lambert juga berharap agar publik dapat menyaring segala informasi dengan baik dan benar.
“Selama ini apabila ada hal-hal penting yang ingin disampaikan ke publik bangsa Papua, akan saya sampaikan langsung kepada Bintang Papua dan beberapa rekan media yang sudah kami kenal, selain itu, semuanya sampah, dan kami otomatis tidak bertanggung jawab terhadap hal itu,”
jelasnya lagi.
Lambert juga berharap agar rekan-rekan jurnalis lebih jernih dalam menyaring informasi terkait TPN-OPM, hal serupa juga pernah dilontarkan oleh Gen. Goliath Tabuni, bahwa banyak oknum-oknum yang kerap mengakui dirinya sebagai TPN-OPM dan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang bersangkutan.
“Kami tidak mungkin bisa berbicara bebas kepada setiap orang, kami hargai pekerjaan rekan-rekan jurnalis di lapangan, tetapi akan jauh lebih baik kalau dapat menyaring dan seleksi kebenaran informasi, saya mengenal beberapa wartawan, dan sering menyampaikan beberapa hal kepada mereka, saya tidak menyampaikan ke sembarang orang, semoga kedepan tidak terjadi lagi, kami menyayangkan hal itu, saya tidak mau dianggap tidak komit, apa yang sudah saya sampaikan kepada publik tidak mungkin saya langgar, dan apabila hal itu saya langgar, saya sendiri yang akan menyampaikannya kepada publik melalui media,”
Jayapura — Secara permanen kantor Free West Papua direncanakan akan kembali dibuka di Belanda pada 15 Agustus 2013 mendatang. Hal itu disampaikan ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni melalui pesan singkatnya kepadawww.majalahselangkah.com, Rabu pagi (3/07/2013).
“Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di setiap negara adalah sesuai program kerja Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Internasional Parlemen West Papua (IPWP) bersama diplomat OPM. Komite Nasional West Papua (KNPB) akan mediasi rakyat untuk lakukan aksi dukungan terhadap rencana pembukaan kantor itu,”
tulis Buchtar dalam pesan singkatnya.
Kordinator Free West Papua Compaign (FWPC) Netherland, Oridek Ap sebagaimana ditulis di media sosialnya mengatakan sesuai rencana kantor OPM di Belanda akan dibuka secara permanen.
“Dengan senang kami umumkan bahwa kantor FWPC-NL secara resmi akan dibuka secara permanen pada tanggal 15 Agustus 2013, di Hague (International City of Peace and Justice),”
tulis AP di media sosial pribadi.
Sekedar diketahui publik bahwa kantor yang sama Benny Wenda bersama simpatisan dengan bebas meresmikan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris 26 April 2013 lalu. Pembukaan kantor di Inggris dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. (MS)
AMP komite kota Solo saat menggelar aksi. Foto: Phaul W.
Solo — Belasan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi menuntut Papua merdeka di Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin (1/7/2013).
Kordinator aksi, Jhon Waine seperti ditulis dalam pers release yang dikirim kepada www.majalahselangkah.com, mengatakan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sempat diajukan beberapa hari sebelum aksi digelar namun kepolisian sempat larang dengan alasan bertepatan dengan hari Bhayangkara.
“Saat kami mengajukan surat pemberitahuan aksi di kepolisian, kami sempat di larang untuk melakukan aksi pada tanggal 1 juli 2013 karena bertepatan dengan hari kepolisian yakni hari peringatan Kepolisian atau hari Bhayangkara,”
kata waine.
“Kami diberikan kesempatan aksi pada tanggal 03 Juli 2013, tetapi kami menganggap keputusan itu konyol karena menurut kami jika kami melakukan aksi setelah dua hari peringatan deklarasi bangsa Papua maka kami mengkhianati sejarah bangsa kami yang abadi itu. Meskipun sempat dilarang, kami tetap melakukan aksi tersebut agar publik mengetahui bahwa kami adalah sebuah bangsa yang pernah merdeka,”
lanjutnya.
Kata dia, seusai rangkaian aksi berakhir, saya didatangi seorang polisi dan Ia mengklaim bahwa kami belum memberikan surat pemberitahuan aksi.
“Kami tidak melarang melakukan aksi, kami hargai aksi kamu, lain kali harus berikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisisan agar kami mengamankan area sekitar aksi,”
kata seorang aparat kepolisian.
Lanjut dia,
“Biar tidak ada yang diganggu dan tidak ada yg mengganggu. Kalau ada warga solo ganggu aktivitas aksi kamu dan berakhir ricuh siapa yang akan tanggung jawab. Yang jelas kami pihak kepolisian. Makanya, lain kali harus memasukkan surat pemberitahuan,”
kata polisi itu saat menghampiri massa aksi,.
Jhon Waine merasa aksi AMP tidak mengganggu peringatan hari besar kepolisian. Juga kenyamanan warga disekitar area aksi.
“Kami melakukan aksi tidak mengganggu kenyamanan warga, dan juga tidak mengganggu acara peringatan hari kepolisisan itu. Kami hanya melakukan aksi untuk mengaspirasikan ke publik bahwa Papua adalah sebuah Negara yang telah merdeka serta memberitahukan ke publik bahwa keberadaan Indonesia di Papua layaknya sebagai pencuri,”
tulis waine dalam pers release itu.
Ia mengatakan, Indonesia datang dengan jalan membunuh dan menindas orang Papua. Ini fakta sejarah yang sudah terjadi untuk mencaplok Papua masuk ke dalam Indonesia. Hingga kini diatas pencaplokan yang juga dosa besar Soekarno dan kawan-kawan itu masih mengisahkan derita di semua insan Papua.
Bahkan praktek kejahatan militer maupu rezim itu masih saja terjadi di Papua seperti masyarakat Papua dibunuh, ditindas, dianiyaya, diperkosa, dirampok kekayaan alamnya, hak-hak hidupnya dirampas, dimarginalkan dan lain-lain hingga kini masih saja terjadi.
Berikut adalah tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Solo dalam aksi damai.
Pertama, berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua barat. Kedua, segera menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara- negara imperialis, seperti: Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain di Papua. Serta, menarik militer (TNI/Polri) organik dan non organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua. (AE/MS)
Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)
Yogyakarta – Dalam rangka memperingati HUT Proklamasi West Papua yang Ke-42 pada tanggal 1 Juli 2013 (hari ini-red), Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kota – kota di Jawa, diantaranya : Yogyakarta, Solo, Bandung, Bogor, dan Jakarta, Sedangkan sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung didalam AMP Kota Surabaya menggelar peryaan HUT Proklamasi dengan melakukan Diskusi Publik menyangkut Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua yang dikumandangkan sejak 42 Tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Juli 1971 di Victoria.
Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi serentak di beberapa kota di Jawa, dengan mengkampanyekan “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ”. dari laporan yang berhasil kami dapatkan dari lokasi aksi menyebutkan bahwa, sejumlah mahasiswa di Yogyakarta melakukan aksi dengan membentangkan bendera Bintang Kejora dan mengecat gambar bendera di wajah dan tubuh mereka serta berpakaian yang bergambar bendera Bintang Kejora. Hal serupa juga dilakukan oleh massa aksi AMP Kota Solo, yang pada akhirnya massa aksi di Kota solo harus dipaksa untuk membubarkan diri oleh kepolisian setempat karena membawa atribut bendera Bintang Kejora dan atribut Negara West Papua lainnya.
Dalam aksi kali ini, Aliansi Mahasiswa Papua Menuntut “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ” dan menyatakan sikap bahwa :
1.Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2.Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3.Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Sejumlah Massa Aksi AMP Kota Solo Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora dan Poster (IST)
Yogyakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung, Senin, 1 Juli 2013.
Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat dan menghentikan aktivitas eksploitasi perusahaan Multi National Coorporation (MNC) dan ditariknya militer Indonesia (TNI/Polri) di tanah Papua.
Koordinator AMP, Nato Pigai mengatakan, masyarakat Papua meminta kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.
“Kami datang meminta hak nasib kami sendiri. Karena NKRI telah menindas, dan membunuh kami di atas tanah Papua, “
katanya.
Pengunjuk rasa mendesak rezim penguasa dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono segera menetapkan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Selain itu, massa meminta pasukan yang dikirim ke Papua segera di tarik.
“Kami mewakili rakyat atas nama mahasiswa minta tarik militerisme. Kami tidak mau lagi dibunuh, kami bukan binatang yang bisa dibunuh seenaknya,”
katanya.
Aksi yang berlangsung setengah jam itu sempat membuat arus lalu lintas di depan Gedung Sate Bandung mengalami kemacetan.
Sementara di Solo, Jawa Tengah, AMP juga menggelar unjuk rasa memperingati Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh hari ini. Aksi digelar di Bundaran Gladak Solo. Sedangkan di Yogyakarta, AMP juga menggelar Aksi yang sama di Titik Nol Kilo Meter , Mahasiswa Papua menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan referendum kepada masyarakat Papua Barat.
Pantauan VIVAnews, mahasiswa menggelar aksi dengan membawa poster bertuliskan tuntutan untuk memisahkan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, mereka juga membawa bendera Bintang Kejora.
Juru bicara AMP, Jhon Paul Waine dalam orasinya mengatakan, hari ini bertepatan dengan peringatan 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi pernah dikumandangan pada 1 Juli 1971 oleh Brigjen Zeth Jafet Rumkorem yang juga selaku Presiden Papua Barat. Deklarasi dilakukan di Desa Waris, Numbay, Papua yang berdekatan dengan perbatasan Papua New Guinea.
“Demo menuntut kemerdekaan Papua Barat yang bertepatan dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan Papua Barat dilakukan secara serentak di sejumlah kota di Indonesia,”
katanya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa masuknya wilayah Papua ke dalam negara Indonesia dilakukan secara paksa melalui manipulasi Penentuan Pendapat Rakta (Pepera) pada tahun 1969. Setelah masuknya wilayah Papua ke Indonesia, selanjutnya Indonesia melakukan penjajahan dengan menyapu bersih gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.
“Pemerintah Indonesia menunjukkan watak kolonialiasmenya terhadap rakyat Papua. Menyerobot hutan dan tanah adat untuk dijadikan jarahan bagi perusahaan multi national corporation,”
katanya.
Karena itu, AMP menuntut dan mendesak kepada rezim penguasa SBY-Boediono untuk segera memberikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. (eh)
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) General
West Papua flag (Photo credit: lussqueittt)
TRWP Mathias Wenda bersama segenap pasukan dari MPP mengucapkan
Selemat HUT Kemerdekaan ke-42
kepada segenap masyarakat Papua di seluruh penjuru Bumi yang mengingat ataupun memperingati dan merayakan HUT Kemerdekaan Negara West Papua yang ke-42 setelah diproklamirkan oleh para pejuang kita Jenderal Seth Jafeth Roemkorem dan Hendrik Jacob Pray di Waris Raya, Port Numbay, West Papua.
Perlu ditegaskan selanjutnya bahwa
Tanggal 1 Juli bukan Hari OPM atau HUT OPM, tetapi ialah HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua;
Pengibaran Bendera Bintang Kejora bukanlah satu-satunya cara merayakan HUT kemerdekaan kita,
HUT Kemerdekaan West Papua tidak akan pernah dihapus atau terhapus oleh tindakan siapapun, kapanpun dan di manapun juga hanya oleh karena kemauan dan tindakan NKRI oleh sebab Kebenaran dan Fakta Sejarah itu telah tercatat dalam hatinurani bangsa Papua dan akan terus diperingati dan diperjuangkan sepanjang kehadiran bangsa Papua di muka Bumi, di manapun mereka berada.
Papua Merdeka News 