Soal MSG, NRPB Tepis Pernyataan Gubernur

JAYAPURA – Pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, bahwa Papua belum terdaftar sebagai

Papua Merdeka (Photo credit: Roel Wijnants)

anggota Forum Malanesian Spearhead Group (MSG) pada pertemuan negara-negara serumpun Melanesia di kawasan Pasifik di Summit Nomea New Caledonia pada 18-21 Juni 2013, ditepis ‘Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB)’ versi ‘Presiden’ Yance Hembring, yakni, Agustinus Waipon.

Ia mengatakan, pada tanggal 19 Juni 2013 lalu Papua sudah sah terdaftar sebagai anggota MSG. Hal itu disampaikan para utusan NRPB yang diutus ke pertemuan forum tersebut. Hal lainnya dikatakan, untuk saat ini NRPB sedang menunggu hasil pertemuan PBB pada September 2013 mendatang, yang mana dipastikan Papua Barat statusnya akan dibahas dalam pertemuan PBB dimaksud.

Sementara itu, terkait pernyataan Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menyatakan bahwa sebaiknya setiap 1 Juli pada tahun berjalan tidak perlu lagi mengibarkan bendera Bintang Kejora dan lebih banyak mengadakan konsolidasi organisasi Papua Merdeka, ia mengatakan sependapat dengan pernyataan tersebut.

Hanya saja, ia mengharapkan agar Marinus Yaung jangan berbicara mengenai Papua Merdeka, sebab ia adalah orang-orang utusan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi pernyataanya Marinus Yaung selama ini bertolak belakang dengan perjuangan Papua Merdeka.

Mengenai peringatan 1 Juli itu, pihaknya akan menghimbau kepada rakyat NRPB untuk mengkhususkan tanggal tersebut sejenak untuk berdoa kepada Tuhan atas segala nikmat dan rahmatnya Tuhan.Dan juga meminta Tuhan untuk mengabulkan kemerdekaan seutuhnya bagi rakyat NRPB.

Disinggung soal masalah keamanan, pihaknya menyerahkan secara penuh kepada aparat keamanan, jika menjelang maupun pada tanggal 1 Juli ada kekacauan dan korban jiwa, NRPB mempersilakan aparat keamanan untuk menindak tegas mereka yang membuat keresahan di masyarakat atau membuat rakyat menjadi korban.

“Perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu penuh dengan kedamaian. Sekali lagi Kami tidak ada program untuk pengibaran BK. Jika pada 1 Juli, ada tindakan brutal yang dilakukan oknum di luar NRPB yang mengorbankan rakyat Papua,”

tukasnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Jumat, (28/6).

Menurutnya, rencana aksi pada 1 Juli adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti mengenai politik merdeka Bangsa Papua Barat, sehingga dengan segala cara mau membuat tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri dan rakyat Papua.

Atas dasar itulah ia menghimbau kepada rakyat Papua agar jangan terlibat dalam aksi 1 Juli tersebut, karena itu jelas bukan perjuangan murni kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

“Mari kita rapatkan barisan untuk menerima kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Presiden NRPB, Yance Hembring, yang juga sudah mendaftarkan di PBB. (nls/don/l03)

Sabtu, 29 Jun 2013 01:30, Jubi

June 29, 2013 0

Ini Pesan Goliath Tabuni Untuk Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih

Jenderal Goliath Tabuni, Panglimat Tertinggi TPN-PB (Foto: Ist)

Puncak Jaya — Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Jenderal Goliath Tabuni berpesan kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak buah mereka di wilayah tanah Papua.

“Harap Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dapat berikan pendidikan yang baik kepada anggota, agar mereka tidak melanggar aturan perang dan hukum Internasional, terutama konvensi Jenewa IV soal perlindungan orang sipil di waktu perang,”

ujar Jenderal Goliath, seperti ditulis website resmi TPN-PB,www.wplna.net, kemarin.

Dalam rilis tersebut, Jenderal Goliath juga mengaku bertanggung jawab atas tewasnya dua anggota TNI dari Yonif 753 Nabire, yang ditembak anak buahnya atas perintah dirinya, pada 25 Juni 2013 lalu di Distrik Ilu (baca: Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI).

“Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua,”

tegas Jenderal Tabuni.

Jenderal Goliath juga meminta kepada media local, nasional, dan internasional agar tidak menyimpang dalam pemberitaan, sebab pelaku penembakan, dan yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah dirinya selaku panglima tertinggi TPN-PB.

“Semua media harap ketika terjadi peristiwa penembakan terhadap TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya, jangan pernah ada yang katakan sipil bersenjata dan OTK, tidak ada sipil bersenjata disini, yang memiliki senjata hanya TNI/Polri dan kami TPNPB-OPM, jadi jika korban TNI/Polri itu saya bertanggung jawab, dan saya selaku pimpinan TPN Papua Barat, bukan saya sipil besenjata,”

tegas Jenderal Goliath Tabuni.

Panglima tertinggi TPN-PB ini juga berpesan, jika TNI/Polri hendak mencari pelaku, masyarakat sipil tidak menjadi korban atas korban balas dendam aparat karena tidak berhasil menangkap ia dan anak buahnya.

Hingga berita ini diturunkan, jenazah satu anggota TNI yang tewas ditembak kelompok Goliath Tabuni sudah dievakuasi dari Puncak Jaya ke Jayapura, dan sedang dilakukan upacara penghormatan jenazah yang dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua.

Thursday, June 27, 2013,SP

June 27, 2013 0

Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI

Puncak Jaya — Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNP-PB) mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan dua anggota TNI di Kampung Jigonikme, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Selasa 25 Juni 2013 lalu.

“Saya bertanggung jawab atas penembakan dua anggota TNI dari satuan Yonif 753 Nabire di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya,”

ujar Jenderal Goliath saat mengkonfirmasi ke admin website resmi TPN-PB di www.wpnla.net, kemarin.

Jenderal Goliath juga membantah pemberitaan beberapa media massa di Papua dan Jakarta yang menyebutkan sopir taxi yang ditembak adalah seorang warga sipil.

“Tidak benar itu warga sipil, dia adalah intelejen Indonesia dari Yonif 753 Nabire. Dia sering antar jemput anggota TNI diwilayah tersebut. Memang benar, penembakan dilakukan oleh anak buah saya, atas perintah saya,”

tegasnya lagi.

“Anggota saya tidak bisa menembak warga sipil sembarangan, kalau ada media yang mengatakan itu masyarakat, maka saya katakan itu bohong. Kalau TNI yang menembak masyarakat sipil boleh itu biasa, kami tidak sembarangan menembak,”

ujar panglima tertinggi TPN-PB ini.

Untuk mencari dan menangkap anak buahnya yang telah menembak mati dua anggota TNI, Jenderal Tabuni juga menghimbau agar aparat TNI/Polri tidak melakukan penyisiran, pengrusakan dan penembakan terhadap warga sipil.

“Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua,”

tegas Jenderal Tabuni.

Sebelumnya, seperti diberitakan beberapa media, Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dikabarkan menembak mati anggota TNI dari Yonif 753, Letda Inf I Wayan Sukarta, juga menewaskan Tono, supir mobil jenis Ford nopol DS 8832 KA, sedangkan kondektur mobil tersebut hingga kini belum diketahui nasib serta namanya.

Insiden penghadangan terjadi sekitar pukul 14.00 WIT, saat korban bersama dua anggota TNI lainnya yakni Prada Andi dan Praka Supiyoko, beserta supir dan kernet hendak kembali ke Ilu setelah melakukan patroli di kebun anggur Distrik Jigonekme.

Thursday, June 27, 2013,SP

June 27, 2013 3

Rakyat Papua Sambut Positif Hasil KTT MSG Soal Papua

Bendera negara-negara Melanesia (Foto: ist)

Jakarta — Rakyat Papua Barat menyambut positif hasil KTT MSG yang telah menerima aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dan menunda keanggotaan hingga para menteri luar negeri negara-negara Melanesia melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua Barat.

“Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sebab, ini juga baru pertama kali ada Negara-negara Melanesia yang secara resmi di sebuah forum tertinggi mau dengar harapan dari kerinduan rakyat Papua Barat,”

kata Dorus Wakum, aktivis hak asasi manusia di Jayapura, Papua, Minggu (23/6/2013).

Menurut Wakum, hasil KTT MSG yang menunda keanggotan Papua Barat tidak akan pernah menyurutkan semangat rakyat Papua Barat untuk terus berjuang.

“Awal yang sangat baik sudah dimulai WPNCL. Semua organ gerakan politik rakyat Papua, baik di dalam negeri maupun luar negeri harus menyatukan kekuatan untuk terus melawan Indonesia,”

ujar mantan aktivis KontraS Papua ini.

Senada dengan Wakum, Siprianus Bunai, salah satu aktivis HAM di Papua juga memberikan apresiasi atas hasil KTT MSG yang telah secara terubka menerima aplikasi dari WPNCL.

“Saya yakin, dalam beberapa bulan kedepan Papua sudah akan menjadi anggota MSG. Setelah itu, kita harus terus lanjutkan perjuangan kita,”

ujarnya.

“Setelah Papua Barat menjadi anggota MSG, bukan langsung Papua Merdeka, tapi proses yang harus diperjuangkan masih panjang, kita harus belajar dari pengalaman FLNKS,”

ujar Bunai, yang juga pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Jakarta.

Sekedar diketahui, Front Nasional Pembebasan Kanaky (FLNKS) yang berada dalam jajahan Kaledonia Baru, juga pernah berulang kali mengajukan keanggotaan mereka pada MSG, dan baru diterima menjadi anggot penuh (full member) pada tahun 1996.

OKTOVIANUS POGAU

Sunday, June 23, 2013,SP

June 23, 2013 0

Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua

Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli 'Khusta' Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org — Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli ‘Khusta’ Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org

US, MAJALAH SELANGKAH — Salah satu pemenang The Lawson Award tahun ini, Mkhuseli Khusta Jack, ahli strategi yang memimpin boikot konsumen di Afrika Selatan selama hari-hari tergelap apartheid, mendedikasikan penghargaannya untuk rakyat Papua. Para penerimapenghargaan adalah pemimpin gerakan untuk perlindungan lingkungan, Pembela masyarakat adat, hak politik, dan akhir penindasan rasial.

The Lawson Awards diberikan setiap tahun oleh Pusat Internasional Konflik tanpa kekerasan di The Fletcher Schooluntuk Hukum dan Diplomasi di Tufts University di Fletcher Summer Institute. Hal ini diberikan kepada praktisi, akademisi dan wartawan yang bekerja berfungsi sebagai model untuk bagaimana perubahan tanpa kekerasan dapat dikembangkan, dipahami dan dijelaskan.

“Saya mendedikasikan penghargaan ini, yang diajukan dalam hati saya, bagi rakyat Papua Barat,”

“Orang-orang di sekeliling dunia harus mengubah lensa mereka untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat. Mereka harus mendengar jeritan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri,” kata Mkhuseli Jack dalam pidato penerimaannya, seperti dilansir freewestpapua.org.

Jack juga menambahkan di hari ini dan usia tidak ada ruang untuk segala bentuk penjajahan atau perambahan pada orang. Diskriminasi ini bahkan lebih buruk ketika itu didasarkan pada rasisme,”

Ia juga berpesan kepada Benny Wenda, pemimpin Papua merdeka yang hadir dalam acara penyerahan pengargaan agar terus berjuang hak rakyat Papua Barat.

“Anda harus terus memperjuangkan hak Anda. Anda akan bebas, itu hanya masalah waktu, tutur Jack berpesan.

Rev James Lawson memberikan saran kepada Papua Barat bahwa Kunci untuk setiap perjuangan perlawanan sipil yang sukses adalah disiplin sengit, perencanaan dan strategi yang ketat.

“kekuatan hidup Anda yang membuat Anda kuat adalah kekuatan Allah, kekuatan kebenaran. Jadilah kuat. Jadilah berani. Mengorganisir perjuangan. Anda berada di sisi sejarah dan kebenaran,” kata Lewson, Aktivis Amerika yang pernah menghabiskan tiga tahun sebagai misionaris Metodis di Indiaitu.

Usai menerima penghargaan Rev Lewson menghabiskan waktu berbicara dengan Benny Wenda tentang perjuangan rakyat Papua untuk kebebasan.

Wenda mengaku pertemuan Rev Lawson dan Mkuseli Jack adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

“Perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan adalah mercu suar harapan bagi saya dan orang-orang saya,” ujar Wenda. “Saya tahu bahwa suatu hari kita akan bebas,”

Selain Mkuseli Jack tiga pemenang lain yang menerima penghargaan dari James Lawson Award untuk Prestasi dalam Praktek Konflik tanpa kekerasan adalah: Evgenia Chirikova, wanita muda Rusia yang ikut mendirikan membela Khimki Hutan, yang telah berjuang kampanye yang panjang dan sejauh ini sukses dalam sepuluh tahun terakhir untuk mencegah penghancuran hutan purba pertumbuhan dekat Moskow.

Oscar Olivera, salah satu pemimpin utama kampanye di Cochabamba, Bolivia pada tahun 1990 yang mencegah privatisasi sumber daya air dan membantu memicu partisipasi rakyat yang luas dalam transisi demokrasi Bolivia di tahun-tahun berikutnya.

Jenni Williams, co-pendiri Wanita Zimbabwe Bangkit, yang menerjang 52 penangkapan dan jailings karena protes yang berkelanjutan untuk hak-hak politik yang tulus untuk semua orang dari negaranya.

Untuk diketahui Mkhuseli Jack adalah pemimpin United Democratic Front (Front Persatuan Demokrasi), sebuah koalisi lebih dari 500 kelompok perlawanan berbasis sipil selaras dengan Kongres Nasional Afrika, Mkuseli Jack menunjukkan bagaimana biaya apartheid bisa ditransfer dari masyarakat kulit hitam kepada masyarakat bisnis komersial yang mendukung dan sebagian tergantung pada pendapatan pemerintah. Strategi ini menarik daya beli masyarakat bahwa disamping pemogokan oleh para pekerja kulit hitam dan sanksi eksternal oleh pemerintah asing, menciptakan konteks untuk negosiasi antara Mandela dan Presiden FW de Klerk yang akhirnya membawa apartheid runtuh. (MS)

Sabtu, 22 Juni 2013 23:17,MS

June 22, 2013 0

Keputusan Pemimpin MSG, Tantangan Bagi Indonesia

Michael Manufandu, saat mengikuti sesi pleno MSG Summit (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Meski aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) belum diputuskan, namun pemerintah Indonesia beranggapan minimnya informasi dan kurangnya pendekatan pemerintah pusat ke Pasifik, telah mengakibatkan aplikasi WPNCL bisa dipertimbangkan dalam forum MSG Summit.

Hal ini disampaikan salah satu delegasi Indonesia, Michael Manufandu dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru, 20-21 Juni 2013.
“Pemerintah jelas menolak dan tidak bisa menerima keadaan ini. Mungkin karena kurangnya informasi dan pendekatan dari pemerintah pusat terhadap pasifik ini, sehingga image mereka terhadap berbagai macam perkembangan di Papua itu kurang bagus buat mereka. Akibatnya mereka melihat Papua sebagai sesuatu yang masih memiliki masalah.” kata Manufandu.

Namun Manufandu mengatakan Pemerintah Indonesia sangat siap menyambut para menteri luar negeri dari negara-negara MSG, yang menurutnya bisa dilakukan antara bulan Juli atau Agustus 2013.
“Pemerintah sangat siap. Kita sudah siap untuk menerima kedatangan para menteri luar negeri MSG ini. Kita akan tunjukkan kepada mereka yang mereka belum tahu dengan baik. Tentang perkembangan-perkembangan yang ada di Papua selama lima belas tahun terakhir, pelaksanaan otonomi khusus dan pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat lokal.” ujar Manfandu yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Kolombia ini.

Peristiwa ini, lanjut Manufandu, mempunyai nilai sendiri buat semua pihak, karena baru pertama kali masalah Papua diterima dalam forum regional resmi.

“Itu satu tantangan bagi kita di Indonesia, satu tantangan bagi saudara-saudara di Papua kalau sudah mendengar ini dan juga tantangan bagi saudara-saudara kita di luar. Jadi ada tiga pihak yang harus menghadapi persoalan pengakuan dan penerimaan, nanti kalau diterima. Bagaimana harus menjawab itu?” tambah Manfandu.

Mengenai ketakutan beberapa pihak, termasuk dari negara-negara MSG yang beranggapan nantinya dalam kunjungan para menteri luar negeri, pemerintah Indonesia hanya menunjukkan yang baik-baik saja, Manufandu menolak hal tersebut. Pemerintah Indonesia, menurut Manufandu, sangat siap dan terbuka untuk memberikan informasi tentang Papua. Ia juga yakin, sebagai negara yang pernah dijajah, negara-negara MSG pasti punya indera keenam untuk mengetahui kalau ada manipulasi dalam kunjungan mereka nanti.
“Oh tidak. mereka juga punya indera keenam untuk bisa melihat apakah yang mereka lihat itu sebuah kamuflase atau yang baik-baik saja. karena mereka sudah pengalaman. mereka pernah dijajah juga kan. Tidak mungkin, mereka pasti akan tahu kalau ada kamuflase atau manipulasi.” kata Manufandu.(Jubi/Adm)

June 21, 2013 ,20:50,TJ

June 21, 2013 0

Keputusan Pemimpin Negara-Negara Melanesia tentang West Papua

Dr. John Otto Ondawame, Diplomat West Papua di MSG Summit, Kanaky

Noumea, 21/06 (Jubi) Aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Para pemimpin negara-negara MSG yang terdiri dari Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea dan FLNKS telah memutuskan hasil MSG Leaders Summit yang merupakan hasil final dari pertemuan ke-19 para pemimpin negara-negara Melanesia ini. Keputusan yang disebut Komunike bersama ini terdiri dari 44 point yang diantaranya merupakan perjanjian perdagangan, peningkatan kemampuan teknis, keuangan, perubahan iklim, pertukaran pengetahuan dan aplikasi WPNCL.

Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.

Tentang aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat, komunike telah memutuskan sebagai berikut (point 20 dan 21 dari Komunike):

Para Pemimpin mencatat roadmap dalam kaitannya dengan aplikasi West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan harus didasarkan pada schedule yang jelas dan terukur. Para Pemimpin mengakui bahwa pelanggaran HAM perlu disorot, dan untuk kemajuan aplikasi WPNCL penting untuk secara terus menerus terlibat dengan Indonesia. Para pemimpin sepakat untuk membangun sebuah proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia. ParapPemimpin mencatat dan menyambut undangan dari Indonesia untuk mengundang Misi Menteri Luar Negeri (FMM) yang akan dipimpin oleh Fiji yang mana konfirmasi mengenai waktu misi masih ditunggu. Keputusan mengenai aplikasi WPNCL akan ditentukan oleh/setelah adanya laporan dari misi FMM.

Keputusan para pemimpin:

(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;

(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok

(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan

(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:

a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.

b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.

c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan

d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Adm)

Sumber: Penulis : Admin Jubi | June 21, 2013

June 21, 2013 1

Beberapa Tokoh OPM : Tidak Berniat Kibarkan Bintang Kejora

Lambert Pekikir dan Pasukkannya, [TabloidJubi]

JAYAPURA – Jelang 1 Juli yang diklaim sebagai peringatan HUT OPM, ternyata tidak menggiurkan beberapa tokoh OPM untuk mengibarkan bendera bintang kejora, para pejuang OPM ini hanya berniat melakukan upacara saja sebagai bentuk peringatan.

Seperti dikatakan Koordinator Umum TPN-OPM, Lambert Pekikir melalui telepon kepada wartawan media ini Kamis (20/6) kemarin bawah pihaknya tidak berencana mengibarkan bendera bintang kejora, tetapi hanya melakukan upacara peringatan saja.

“Saya menghimbau kepada setiap pejuang kemerdekaan di masing-masing markas komando untuk melakukan upacara perayaan Proklamasi 1 Juli di markas masing-masing,”

tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB) versi Presiden Yance Hembring, yakni, Agustinus Waipon.

“jika ada rencana sejumlah organisasi kemasyarakatan Papua Barat yang hendak melakukan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Juli 2013 mendatang, silakan dan sah-sah saja, karena itu hak setiap warga negara Papua Barat. Namun, bagi NRPB tidak ada agenda untuk melakukan pengibaran BK,”

ujarnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Kamis, (20/6) kemarin.

Pengibaran Bintang Kejora akan dilakukan NRPB, setelah Pemerintah Indonesia menyerahkan kedalautan kemerdekaan bangsa Papua Barat ke tangan Pemerintah NRPB.

Untuk itu, jika ada pihak-pihak yang melakukan pengibaran BK sebelum masa peralihan kemerdekaan bangsa Papua Barat itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Papua yang dinakodai oleh Presiden Yance Hembring.

“Jadi kami menolak dengan tegas aksi-aksi peringatan 1 Juli maupun peringatan lainnya sebelum masa peralihan tersebut,”

ungkapnya.

Meski demikian, dalam peringatan 1 Juli itu, pihaknya akan menghimbau kepada rakyat NRPB untuk mengkhususkan tanggal tersebut sejenak untuk berdoa kepada Tuhan atas segala nikmat dan rahmatnya Tuhan. Dan juga meminta Tuhan untuk mengabulkan kemerdekaan seutuhnya bagi rakyat NRPB.

Dirianya mengatakan rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka secara berdaulat dengan berpemerintahan sendiri. Untuk itulah, dirinya meminta dengan tegas kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan dialog damai sekaligus pengakuan kedalautan Negara Papua Barat.

“Pemerintah Indonesia melakukan kejahatan terhadap bangsa Papua Barat, karena mencegah rakyat Papua dengan berbagai cara untuk tidak mendirikan Negara sendiri, sehingga lahirlah aneksasi dengan perjanjian New York 1962 pasal 2. Kemudian ditindaklanjuti dengan resolusi PBB No :2504/1969 sebagai undang-undang integrasi Papua kedalam NKRI,”

bebernya.

Sementara itu Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandey usai Peluncuran Warta HAM Papua di Hotel Yotefa, mengatakan mengibarkan bendera Bintang Kejora itu sesuatu bagian dari ekspresi, bagian dari partisipasi, bagian dari dia mengepresikan partipasinya menggunakan cara yang lain. Sebab meseki dikibarkan Papua tidak langsung meredeka.

“Tapi kalau orang kibar bendera Bintang Kejora lalu dia ditembak, itu menimbukan pertanyaan. Dan itu kemudian membuat masyakatat menjadi antipati lagi terhadap negara,” tegas Friz Ramandey.

Tindak Tegas

Terkait 1 Juli adalah agenda rutin dari tahun ke tahun sehinga diharapkan aparat tak melakukan pendekatan represif, tap pendekatan dialogis, komunikatif dan bermartabat, karena ini adalah mainset politik.

“Saya yakin Polisi, TNI, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan dialog dalam rangka mengantisipasi tanggal-tanggal dimana yang dipandang ada agenda politik warga negara,”

kata Fritz Ramandey.

Karena itu, pungkas Fritz Ramandey, pihaknya yakin Gubernur, Kapolda, Pangdam tahu mengatasi masalah ini tanpa cara-cara kekerasan represif menangani agenda politik rakyat Papua Barat seperti 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Desember dan lain-lain Sebab, tukas Fritz Ramandey, pendekatan represif akan mencederai wibawa negara.

Dilain kesempatan Koordinator Umum TPN-OPM, Lambert Pekikir menyatakan bahwa Polda Papua berhak untuk mengamankan situasi, namun ketegasan yang akan dilakukan Kapolda Papua agar tidak anarkis dan tidak asal tembak. Hal itu disampaikan terkait pernyataan Kapolda Papua bahwa pihaknya akan bertindak tegas jelang 1 Juli nanti.

“Selama Papua masih berada di wilayah Indonesia, silahkan saja, Polisi berhak mengamankan situasi, tetapi saya minta agar tindakan tegas yang akan diambil oleh Kapolda agar tidak dilakukan dengan anarkis, jangan main asal tembak saja,”

ujarnya. (mdc/bom/achi/l03)

Sumber: Jum’at, 21 Jun 2013 07:44, Binpa

June 21, 2013 0

Inilah Keputusan Para Pemimpin Negara MSG Tentang Status Papua Barat

Dr. John Otto Ondawame Wakil Ketua WPNCL saat menyampaikan pernyataan WPNCL dalam sesi pleno MSG Summit di Noumea (Jubi)

Noumea – Aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Tentang aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat, komunike telah memutuskan sebagai berikut (point 20 dan 21 dari Komunike):

Keputusan para pemimpin:

(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok
(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan
(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:
a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.
b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.
c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan
d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Adm)

June 21, 2013,16:55,TJ

June 21, 2013 0

Somare : Papua Barat Seharusnya Diundang Dalam Acara Budaya dan Olahraga

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) Jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog.

Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.

Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.

“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.

Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.

“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.

Menanggapi pernyataan Somare ini, Presiden West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), John Otto Ondowame menyebutkan masalahnya ada di Indonesia, bukan orang Papua. Karena sejak tahun 2011, orang Papua telah meminta untuk berdialog secara damai dengan Indonesia. Namun hingga hari ini, Indonesia belum menunjukkan minatnya untuk berdialog.

“Kami sudah mencoba pada tahun 2011 untuk berbicara dengan Indonesia, kami menulis surat untuk memulai dialog damai. Tapi sampai hari ini, Indonesia belum menunjukkan respon untuk dialog secara damai yang disebutkan oleh Somare sebagai dialog yang bermartabat itu. Jadi, masalahnya bukan di pihak kita, tetapi dengan pemerintah dan militer Indonesia,” kata Dr Ondawame.

Ia menambahkan bahwa sebuah dialog damai, semestinya difasilitasi oleh pihak ketiga, bukan antara dua pihak saja.

Mengenai undangan kunjungan MSG ke Indonesia, Ondowame mengatakan itu sudah menunjukkan bahwa masalah Papua, bukan masalah internal antara Papua dan Indonesia saja. Tapi sudah menjadi masalah regional. Agar masalah Papua jadi jelas buat negara-negara MSG sebelum, saat dan setelah kunjungan, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional seluas-luasnya terlebih dulu.

“Sebelum MSG melakukan kunjungan nanti, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional, seperti media dan organisasi kemanusiaan ke Papua seluas-luasnya. Ini akan menunjukkan kepada MSG dan negara-negara Melanesia, apa dan bagaimana yang sudah, sedang dan akan terjadi di Papua Barat.” ujar Ondowame.

Sedangkan perwakilan Delegasi Indonesia, Michael Manufandu, mengatakan orang Papua harus hidup di Papua untuk melawan dari dalam. Selama ini, pemerintah dan pemerintah provinsi yang terdiri dari penduduk asli Papua Barat telah mencoba untuk mengembangkan Tanah Papua. Informasi tentang Papua yang beredar selama ini, disebutkan oleh Manufandu sebagai kesalahan informasi yang terjadi karena perkembangan media sosial.

Keputusan tentang proposal Papua Barat menjadi anggota MSG, akan dibahas besok, Jumat (21/06).(Jubi/Adm)

June 20, 2013,19:25,TJ

June 20, 2013 0

Category: Papua Merdeka

Soal MSG, NRPB Tepis Pernyataan Gubernur

Ini Pesan Goliath Tabuni Untuk Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih

Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI

Rakyat Papua Sambut Positif Hasil KTT MSG Soal Papua

Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua

Keputusan Pemimpin MSG, Tantangan Bagi Indonesia

Keputusan Pemimpin Negara-Negara Melanesia tentang West Papua

Keputusan para pemimpin:

Beberapa Tokoh OPM : Tidak Berniat Kibarkan Bintang Kejora

Tindak Tegas

Inilah Keputusan Para Pemimpin Negara MSG Tentang Status Papua Barat

Somare : Papua Barat Seharusnya Diundang Dalam Acara Budaya dan Olahraga

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?

Related articles

Keputusan para pemimpin:

Related articles

Tindak Tegas

Related articles

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?