Hut Proklamasi Papua Barat, Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih Akan Dikibarkan Bersama

JAYAPURA — Mantan Tapol/Napol Yen Seru menandaskan pihaknya menghimbau kepada semua pihak, pimpinan OPM dan kelompok perjuangan rakyat Papua Barat diseluruh Tanah Papua, tetap merayakan peringatan HUT OPM pada 1 Juli mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih .

Ajakan dan himbauan itu disampaikan mantan Tapol/Napol Sem Yeru melalui Bintang Papua di Jayapura, Selasa (18/6) kemarin.

Sem Yeru mengatakan, apabila hanya menaikan bendera Bintang Kejora tidak perlu dilakukan, karena akan ditangkap sebab dirinya masuk penjara hanya karena menaikan bendera Bintang Kejora tanpa berdampingan dengan merah putih.

“HUT OPM I Juli merupakan hari nasional bangsa Papua Barat yang harus diperingati sebagai ungkapan sikap rakyat Papua untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat terlepas dari NKRI sebagaimana dideklarasikan pada 1 Juli 1998 di Taman Imbi sesuai ideologi HAM, cinta damai dan cinta kasih,”

kata Sem Yeru yang kala itu bertindak sebagai Koordinator deklarasi HUT OPM.

Karena itu, kata Sem Yeru, pihaknya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi peringatan HUT OPM 1 Juli 2013 mendatang, tanpa mesti melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat. Pasalnya, peringatan HUT OPM yang diselingi orasi-orasi politik dilindungi UU tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Senada dengannya, Saul J Bomay yang mengaku sebagai Juru Bicara TPN/OPM menyatakan, pihaknya segera menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Papua untuk memperingati HUT OPM 1 Juli 2013 yang rencananya akan berpusat di Taman Imbi dan Makam Theys di Sentani.

Dikatakan Saul J. Bomay, pihaknya tetap memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Papua Barat. Nama Papua Merdeka ada karena deklarasi 1 Juli 1971, guna menjawab hasil Pepera yang cacat hukum dan cacat moral.

“Kami perjuangkan terus sampai titik darah penghabisan, untuk merebut kembali tanah kami dari NKRI,”

ujar Saul J. Bomay.
Sementara itu, Polda Papua dan jajarannya tetap mengantisipasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan rakyat Papua Barat menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Juli 2013 mendatang.

“Kita tetap siagakan saja beberapa titik diseluruh Papua, baik monitor maupun deteksi ada potensi terjadinya gangguan keamanan, terutama di lokasi-lokasi rawan, seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen, Manokwari, Biak, Sorong, Keerom, Kota Jayapura dan lain-lain,”

tegas Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD usai penutupan Turnamen Volly In Door dan Volly Pasir Piala Kapolda Tahun 2013 di GOR Cenderawasih, APO, Jayapura beberapa waktu lalu.

Namun meski ada niat dan keinginan sekelompok masyarakat untuk merayakan atau memperingati 1 Juli, tidak terbias pada siatuasi situasi Kamtibmas di Tanah Papua yang hingga saat ini aman dan terkendali serta tidak ada sesuatu yang signifikan.

Merujuk pada peringatan HUT OPM 1 Juli 2012 tahun lalu, bendera Bintang Kejora berkibar di 4 titik , mulai dari Keerom, yang diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir, di Kota Jayapura 2 titik. Sedangkan wilayah lain Papua seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. (mdc/achi/l03)

Juni 19, 2013,NT

June 19, 2013 0

Negara-Negara Melanesia Tunda Keputusan Keanggotaan Papua

Menlu Vanuatu Edward Natapei mengatakan negaranya sangat mendukung upaya Papua Barat tapi kalah suara. Foto: AFP

Kanaky — Upaya gerakan Free West Papua untuk menjadi anggota badan regional Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), telah ditunda paling tidak enam bulan.

Melanesian Spearhead Group (MSG) terdiri dari para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, FLNKS.

“Gerakan Free West Papua memandang keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju untuk mendapat pengakuan internasional,”

tulisradioaustralia.net.au, edisi 18 Juni 2013.

Dilaporkan, para Menteri Luar Negeri yang berkumpul di Lifou, ibukota Kepulauan Loyalty, Kaledonia Baru, telah memutuskan untuk menunda keputusan sampai mereka mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura.

Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, mengatakan pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan undangan awal bulan ini.

Ia mengatakan, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengambil sikap yang sama tentang Papua.

“Semua negara MSG mempunyai pandangan yang sama bahwa kita menginginkan suatu bentuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat,”

katanya.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei mengatakan, negaranya sangat ingin membahas soal Papua Barat pada pertemuan itu, tapi kalah suara.

“Yang kita inginkan adalah suatu kerangka waktu supaya masalah ini ditangani tahun ini – paling tidak dimulai tahun ini.”

Edward Natapei mengatakan Perdana Menteri Vanuatu akan mengemukakan masalah ini dengan para pemimpin lain.

Para pemimpin MSG juga akan mempertimbangkan apakah akan menyetujui keputusan menteri-menteri luar negeri untuk mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura. (GE/Ist/MS)

Selasa, 18 Juni 2013 21:09,MS

June 18, 2013 1

Presiden NFRPB Tolak UU Otsus Plus

JAYAPURA – Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yoboisembut, S.Pd dengan tegas menolak UU Otsus Plus dan UU Pemerintah Papua bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Bangsa Papua Barat.

“Dikarenakan hal itu adalah suatu bentuk follow – up dari aneksasi rakyat Bangsa Papua Barat diatas tanah airnya sendiri guna melaksanakan tragedi kemanusiaan dalam bentuk memarjinalkan, menjadi minoritas serta proses creeping genocide atau slow moving genocide terhadap rakyat Bangsa Papua Barat,” ujar Ketua Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Adat Papua (DAP) Willem Rumaseb didampingi salah satu stafnya Yos Wally, ketika menggelar jumpa pers, di Sekretariat DAP, di depan Museum Taman Budaya Ekspo Waena, Distrik Heram, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Willem selaku Plt DAP yang juga perpanjangan tangan dari Presiden NFRPB Forkorus Yoboisembut minta kepada Presiden RI, SBY agar pada tahun 2013 ini untuk mengakui deklarasi pemulihan Bangsa Papua Barat.

“Jadi, kami meminta kepada Presiden RI, SBY agar kiranya pada tahun 2013 ini dapat memberikan pengakuan yang menggembirakan terhadap deklarasi pemulihan kemerdekaan Bangsa Papua Barat diatas tanah airnya sendiri dan segera mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi pemerintahan dari NKRI kepada RFSWP yang nantinya akan bekerjasama dengan PBB yang harus dilakukan pada medio September 2013 mendatang,” pungkasnya.

Dikatakan penolakan ini telah disampaikan dalam salah satu point atas surat yang ditujukan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yoboisembut, S.Pd dengan nomor : 011/P-02/NFRPB/VI/2013 kepada Directur General Melanesian Sparehead Group (MSG), Mr. Hon Peter Forau.

“surat yang dikirim itu berisikan enam point, selain itu juga Prseiden NFRPB meminta maaf dan perlunya untuk mengklarifikasi surat sebelumnya yang dikirim pada 26 Mei 2013 lalu oleh salah satu staf NFRPB, yang menjelaskan walaupun surat itu tidak langsung dari Presiden Republic Federal State of West Papua (RFSWP), namun isi surat tersebut merupakan kebenaran dari adanya fakta dari NFRPB atau Republic Federal State of West Papua sejak adanya Kongres Rakyat Papua (KRP) ke-III pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 lalu,” “ ujarnya.

Dijelaskan pada point ketiga isi dari surat itu, pihaknya berharap agar kiranya Papua Barat jangan ditolak, melainkan harus menjadi anggota penuh MSG sebagaimana yang pernah disampaikan Dr. John Otto Onawame, dkk di Vanuatu beberapa waktu lalu.

“Jadi, kami mohon jangan tolak Papua Barat untuk bergabung dalam MSG, dikarenakan kami sudah berjuang selama 50 tahun ini untuk membebaskan Bangsa Papua Barat dari aneksasi abadi oleh colonial Republik Indonesia (RI). Sehingga akibat dari pada kungkungan colonial RI itu telah, sedang dan masih akan terus menjadi pelanggaran HAM diatas tanah Bangsa Papua Barat. Dan itu semuanya sebagai tragedy kejahatan kemanusiaan dengan adanya marjinalisasi rakyat Bangsa Papua Barat diatas tanahnya sendiri,” kata Willem dalam pers realesenya saat menggelar jumpa pers.

Sedangkan pada point keempat, kata Willem, Presiden NFRPB menyampaikan kepada para pemimpin negara dalam MSG, bahwa pihak RFSWP telah mengirim tim pra negosiasi sebanyak dua kali ke Jakarta yakni pertama pada tanggal 14 – 15 Agustus 2012 lalu dan kedua pada tanggal 13 – 16 Oktober 2012 lalu, guna menawarkan negosiasi secara damai dan demokratis dalam rangka meminta pengakuan deklarasi pemulihan kemerdekaan Bangsa Papua Barat diatas Negeri Papua Barat tertanggal 19 Oktober 2011 supaya dapat mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi dari pemerintah NKRI kepada RFSWP secara damai dan demokratis tanpa adanya pertumparan darah.

“Tapi, pemerintah RI menyambut permintaan kami itu dengan cara terus menerus melakukan atau meningkatkan status operasi militer diseluruh tanah air Papua Barat, sehingga terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk dan jenis baik yang dilakukan aparat militer dan keamanan Republik Indonesia dalam hal ini TNI/Polri serta menutup ruang demokrasi dengan berbagai alasan hukum yaitu salah satunya mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat umum,” ujarnya.

Bahkan menurut dia, hal ini masih berlanjut hingga pertengahan tahun 2013 dan untuk menutupi tekanan dari masyarakat internasional, pemerintah RI memberikan UU Otsus Plus serta UU Pemerintahan Papua.

“Jadi, kami nilai hingga tahun 2013 ini Pemerintah RI telah memaksakan kehendaknya dan membohongi rakyat Bangsa Papua Barat dengan UU Otsus Plus dan UU Pemerintahan Papua, yang mana itu merupakan perisai saja untuk menangkis tekanan dunia internasional. Sehingga kami merasa itu merupakan suatu bentuk penghinaan dan perisai bagi rakyat Bangsa Papua Barat,” ungkapnya. (mir/achi/l03)

Sumber: Selasa, 18 Jun 2013 08:26, Binpa

June 18, 2013 0

Di Dogiay Juga, Ribuan Rakyat Demo Minta Dukungan MSG

Dogiay – Seperti daerah-daerah lain di seluruh tanah Papua maupun di luar Papua, hari ini (18/6) ribuan rakyat Papua Barat di daerah Dogiay juga ikut meminta dukungan MSG bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Aksi yang dilakukan dibawa komando KNPB Dogiay ini dilakukan tepat di Pasar Moanemani.

Massa aksi awalnya berkumpul di tiga titik di Odedimi, Kamuu Selatan dan sepan kantor DPR Dogiay. Pada jam 09.00 massa bergerak dan menuju terminal Moanemani dengan tertip disertai nyanyian khas budaya Waita. Di terminal, ketua KNPB wilayah Dogiay, David Pigai bersama-sama dengan anggota-anggora Parlemen Rakyat Daerah menyampaikan sikap politik.

“Kami dukung MSG di Kanaky, kami harap West Papua didaftar menjadi keluarga Melanesia, dan menolong kami untuk merdeka dari penjajah Indonesia”, kata David Pigai. Orasi-orasi politik bergantian dilakukan, dan turut hadir juga Ketua Parlemen Meepago, Habel Nawipa dan anggota PRD Nabire dan Paniai.

Aksi massa berakhir pada pukul 3.00 sore. Menurut pantauan reporter media ini, Aksi perjuangan damai di daerah ini adalah kali pertama dilakukan, karena daerah ini sejak lama ada dalam daerah operasi TNI.

June 18, 2013,knpbnews

June 18, 2013 0

Meskipun Dilarang Polisi, KNPB Biak Akan Tetap Aksi Dukung Papua Barat Masuk MSG

Biak – Walau dilarang Polisi, Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) Biak telah mengumumkan bahwa akan melaksanakan demostrasi pada tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Bundaran Pasar Lama Biak guna mendukung pertemuan MSG yang akan dilaksanakan di Kanaky ( Kaledonia Baru).

Apolos Sroyer selaku Ketua KNPB Biak mengatakan untuk menghormati undang-undang Republik Indonesia maka, kami telah mengirim surat pemberitahun aksi demostrasi pada Kepolisian Biak. Dan kami jamin pelaksanaan demonstrasi itu akan damai.

Untuk menanggapi rencana pelaksanaan demonstrasi KNPB Biak ini maka Kepala Kepolisian Resort Biak mengadakan pertemuan dengan pihak KNPB Biak pada tanggal 16 Juni 2013 pukul 14.00-16.00 bertempat di Pendopo Adat KBS Sorido Biak.

Dalam pertemuan itu pihak kepolisian mengatakan bahwa KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar pada kantor pembinaan politik dan bela negara Indonesia maka tidak diijinkan untuk melaksanakan suatu kegiatan politik. Dan Kepala Kepolisian daerah Papua telah melarang KNPB melakukan demonstrasi.

Dalam perdebatan itu pihak KNPB Biak tetap pada komitmenya untuk melaksanakan demonstrasi. Menutu Apolos Sroyer aksi yang kami lakukan hanya berupa aksi demostrasi damai, hanya memfasilitasi masyarakat West Papua di Biak untuk menyampaikan aspirasinya secara damai guna mendukung pertemuan MSG itu.

Walaupun kepolisian Biak melarang dan akan membubarkan massa kami namun pada komitmennya kami tetap melaksanakan aksi damai itu, ujar Apolos Soryer. (km)

June 17, 2013 0

Ibadah Syukur mendukung KTT MSG dan pembebasan ke-6 aktivis KNPB Wilayah Timika

Umat Tuhan angkat tangan berdoa kepada Tuhan di lapangan Timika Indah

Timika – Ibadah Sykuran dalam rangka kekebesan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekaligus dukungan Konferensi Tingkat Tinggi MSG di Kaledokia Baru yang berlangsung hari ini tanggal 17 sampai 23 Juni 2013. Ibadah syukuran di adakan di lapangan Timika Indah hari ini 17/6.

Ibadah diawali dengan jemputan ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika sekitar jam 09.30 keluar dari LP di SP V Timika tiba di lapangan Timika Indah sekitar jam 10.00 waktu Timika.

Ibadah mulai jam 10.30 diawali dengan waita setelah itu dilanjutkan nyanyian puji-pujian rohani setelah itu doa pembukaan di pimpinan oleh Pdt. Daniel Bagau setelah di lanjutkan dengan kesaksian oleh ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika di wakili oleh Romario Yatipai, kata Romario “Kami disiksa, di bantai di pukul, di adili tanpa bukti yang jelas, kami bersyukur karena Tuhan buktikan kebenaran-Nya atas kami.” Setelah itu ditutupi dengan pujian karangan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) di SP V Timika

Usai kesaksian dilanjutkan dengan Renungan singkat di bawakan oleh Pdt. Lukas Hagawal, Sm.Th. dalam renungan singkatnya diambil dalam Kejadian, 1:27 dan I Tesalonika, 5 : 18 di bawa sebuah thema yang mengatakan ”Bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan untuk umat-Nya yang tertindas.”

Setelah itu dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dan sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Bucthar Tabuni, kata Bucthar “kamu keluar dari penjara kecil ke penjara besar, penjara besar itu ada di luar di sini karena kamu akan dengar penembakan, penangkapan, pembunuhan jadi kamu masuk dalam penjara besar. Ucapnya.

Bucthar juga menambahkan bahwa “ Kita sudah keluar dari rumah kita yaitu rumah Malanesia jadi dalam KTT MSG kita akan masuk kembali dalam rumah kita dahulu yaitu rumah Malanesia, kita bukan Melayu kita Malanesia, kita keluarga kulit hitam keriting rambut, bukan rambut lurus.” Kata Mantan Ketua Umum KNPB Pusat.

Sambutan ditutupi dengan sebuah puisi dalam puisinya mengatakan “ Indonesia akan hancur, hancur, hancur karena pembunuhan orang yang tidak bersalah sedang di lakukan di atas Tanah West Papua, Indonesia kau keluar, keluar, keluar karena kau tidak ada dasar hukum yang menahan kau di atas tanah West Papuaaaaaaaaaaa…..aaaaaaaa.” tutupnya

Setelah itu Ketua KNPB Wilayah Timika Steven Itlai yang baru keluar demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan dalam sambutan orasinya mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum pak Gustap Kawer dan kawan-kawannya yang membantu dalam proses persidangan “kami sampaikan terima kasih atas bantuan hukum oleh Tim Penasehat Hukum dan seluruh rakyat Papua yang membantu kami dalam proses rekayasa oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di Timika ini.” Ucap Steven.

Sambutan dan orasi berikut di sampaikan oleh Ketua Parlemen Rakyat Daerah Timika, Abiud Degei dalam sambutanya menyatakan “Rakyat Papua di Timika tidak boleh terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tetapi tenang di rumah dan tunggu seruan dan penyampaian kami.” Himbauannya.

Setelah itu mewakili orang tua Pdt. Deserius Adii mengatakan ucapan terima kasih kepada Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas Timika atas berjalan aman lancar dalam proses persidangan ini “kami keluarga mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dari segala pihak baik Penasehat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.” Lanjutnya kami usulkan kepada kepolisian lain kami kalau penangkapan berarti harus tegakkan aturan-aturan tentang penangkapan, harus koordinasi dengan RT atau Kepala Kampung setempat agar masyarakat percaya Polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan “kedepan kami usulkan polisi tidak boleh penangkapan sewenang-wenang dilakukan seperti peristiwa tanggal 19 Oktober 2012 lalu.” Katanya.

Adii juga menambahkan masyarakat harus hati-hati pakai pisau, parang, kapak alat-alat kerja dan dapur karena polisi akan menjeret dengan pasal alat tajam seperti kasus ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika “Didalam persidangan alat penyitaan itu parang dan pisau itu yang kasih naik jadi masyarakat hati-hati bawa parang dan pisau di kebun atau di rumah.” Harapnya.

Setelah itu Bangsa West Papua melalui Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua menyatakan Pernyataan Sikap dukungan West Papua di daftarkan sebagai anggota MSG dalam KTT MSG di Keledokia Baru adalah sebagai berikut :

Atas nama Bangsa West Papua kami Parlemen Nasional West Papua mendukung penuh mendaftarkan kami rakyat West Papua di daftarkan sebagai sebuah Bangsa yang bergabung dalam anggota MSG.
Menolak dengan tegas kami bukan Bangsa Melayu atau Bangsa Indonesia karena kami adalah Bangsa Malanesia. Kulit hitam keriting rambut.

Setelah itu di tutup dengan doa penutup yang di pimpin oleh Romario Yatipai dan diakhiri dengan tarian dan menari-nari dengan puji-pujian di atas panggung Lapangan Timika.

Ibadah syukuran dalam rangka dukungan KTT MSG dan kebebasannya ke-6 anggota KNPB Wilayah Timika berakhir jam 4.00 waktu Timiika dan pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan aman dan tertib. (wtp)

June 17, 2013,knpbnews

June 17, 2013 0

Di KTT MSG, Papua Barat Diwakili 6 Diplomat

Diplomat Papua di MSG, dari kiri ke kanan, John Otto Ondawame, Barak Sope, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan Andy Ayamiseba. Foto: penelusuran google.com

Kanaky — Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18, 18 Juni 2013. Enam diplomat Papua Barat dari West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL), akan hadir di Noumea, Kanaky.

Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Minggu (16/06/13), enam diplomat itu, Dr. John Otto Ondawame, Barak Sope, Andy Ayamiseba, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan media ini belum konfirmasi orang yang keenam.

Ini juga dibenarkan Andy Ayamiseba di Port Vila, Vanuatu. Dalam sesi wawancara khusus dengan Radio Australia, ia mengatakan, “Delegasi kami akan dipimpin oleh Wakil Ketua kami, Dr. Otto Ondawame bersama lima orang delegasi lainnya.”

Enam diplomat Papua Barat ini akan hadir karena WPNCL telah mendapat undangan dari negara tuan rumah KTT MSG. Kata Andy, ini pertama kalinya Papua Barat diundang secara resmi negara tuan rumah penyelenggara MSG. Dalam MSG Summit sebelumnya, WPNCL masuk dalam delegasi Vanuatu.

“Perjuangan bagi Papua Barat menjadi anggota resmi MSG akan menjadi satu terobosan besar dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia,”

ujarnya.

Kata Andy Ayamiseba, dukungan dari berbagai komponen di Papua Barat meyakinkan masyarakat internasional. Jika pengajuan ini berhasil, ia yakin, akan meningkatkan status kampanye kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya, sebuah aplikasi telah diajukan untuk mendapat keanggotaan penuh di MSG.

Dari dalam negeri, dukungan bagi para diplomat Papua Barat yang tergabung dalam WPNCL maupun kepada negara-negara Melanesia serta penyelenggara MSG Summit terus digemakan. Dukungan dalam bentuk aksi demonstrasi berkali-kali digelar, baik di Tanah Papua, di Jawa hingga beberapa negara luar.

Perjuangan rakyat Papua Barat melalui para diplomat untuk didaftarkan ke MSG memang mendapat respon positif. Tetapi, Indonesia pun tak mau “pulau emas” ini lepas begitu saja. Berbagai trik terus dilakukan.

MSG di Noumea ibarat angin segar bagi Kanaky dan Papua Barat, dua wilayah koloni yang memunyai potensi sumber daya alam itu.

Politisi senior pendukung Free West Papua, Barak Sope dan pimpinan MSG, Peter Forau, sebagaimana dilansir Vanuatu Daily Post, berpendapat, sejarah kelam masa lalu rakyat Papua Barat mengundang simpati negara-negara Melanesia.

Selain, sumber daya alam yang sangat potensial tak bisa dibiarkan dikuras habis negara kolonial, sementara rakyat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan.

“Harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional,”

ujar Peter Forau.

Dukungan kepada dua wilayah terjajah ini, kata Forau, penting untuk mencapai independen secara politik di masa depan. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, negara anggota MSG akan bicarakan usulan keanggotaannya.

MSG Summit akan dilaksanakan di Noumea, Kanaky, oleh FLNKS (Front de Libration Nationale Kanak et Socialiste), 18-21 Juni mendatang. Lima anggota MSG: Vanuatu, Papua New Guinea, Solomon Island, Fiji dan FLNKS Kanaky, akan bahas soal status Papua Barat.

Hasil keputusan MSG Summit selanjutnya akan disampaikan ke tingkat kawasan regional Pasifik dan Melanesia, PIF, hingga tingkat dunia di Komisi dan Sidang Umum PBB.

Sebelumnya, KTT MSG ke-16 di Goroka, PNG, 19 Agustus 2005. KTT MSG ke-17 di Port Vila, Vanuatu, 14-15 April 2008.

MSG, sebuah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yakni lembaga resmi dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ia dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani 14 Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu. (SYO/Ist/MS)

Minggu, 16 Juni 2013 17:17,MS

June 17, 2013 0

2 Pengacau Diberi Penghargaan Oleh Polda Papua

Kapolda Papua Saat Menyerahkan Penghargaan Kepada Anggotanya.

Jayapura – Setelah berhasil membunuh, membantai dan merepresi rakyat Papua Barat dan aktivis KNPB, Kapolda Papua, Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada 2 aktor pelanggar HAM di lingkungan Polresta Jayapura Papua kemarin (14/6), yang juga bertepatan dengan 1 tahun pembunuhan Mako Tabuni 14 Juni 2012 lalu.

2 Anggota Polresta Jayapura masing-masing Kabag Ops Polres Jayapura Kota Kompol Kiki Kurnia dan Anggota Dalmas Polresta Jayapura Briptu Afandi diberi penghargaan, setelah dinilai berhasil menghasut, membubarkan, menangkap ketua KNPB Victor Yeimo dan mengintimidasi masa pendemo hingga babak belur, dan seorang mengalami patah tangan pada aksi demo Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) yang menuntut penyelesaian kasus HAM, yang menewaskan dua warga di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat ketika memperingati 50 Tahun Aneksasi Papua Barat.

“Niat kunjungan saya, yang pertama untuk bertatap muka dan jika Jayapura aman, maka amanlah Papua, begitupun sebaliknya, yang kedua, saya memberikan penghargaan kepada dua anggota Polresta Jayapura karena saya cukup appreciate (menghargai) atas upaya mereka dalam menertibkan demonstrasi beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 2013,”

tutur Tito Karnavian kepada koran Bintang Papua (15/6).

Sesuai pantauan media online ini, kiprah Kompol Kiki Kurnia adalah seorang komandan operasi yang tidak pernah tunduk pada perintah Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare. Hal itu terlihat disetiap aksi demo, beberapa kali perintah Alfred tidak diindahkan Kiki Kurnia, dan Ia justru mengambil tindakan diluar perintah, hingga sesekali Alfred Papare kesal karena wibawanya terinjak-injak di muka rakyat.

Kiki Kurnia

Selain itu, ia ditugaskan oleh Polda Papua, tanpa sepengetahuan Alfred Papare, untuk melakukan penghasutan untuk menciptakan bentrok antara Polisi dan rakyat Pendemo agar aktivis pemimpin gerakan damai, terutama KNPB dapat ditangkap. Hal itulah yang dilakukan pada aksi yang dipimpin oleh Victor Yeimo 13 Mei lalu, dimana anggota Polresta Jayapura mengintimidasi massa KNPB yang sedang mengendarai motor hingga lengan patah dan sekitar 5 orang dihajar babak belur.

Yang paling baru, atas perintah Kiki Kurnia, Buchtar Tabuni sang ketua Parlemen Nasional West Papua ditangkap dan dipukul hingga babak belur tanpa alasan pada 12 Juni lalu tanpa alasan, saat dirinya mengendarai mobil ke lapangan bola Mandala untuk menonton Tim kebanggaannya Persipura.

Atas semua perlakuan pelanggaran HAM itu, kini Ia justru diberi penghargaan oleh Kapolda Papua. Padahal seharusnya, penghargaan itu pantas diberikan kepada Kapolresta Jayapura Alfred Papare yang selama ini menghadapi demo rakyat Papua dengan dingin, penuh simpatik demi kenyamanan demo, begitu juga seharusnya kepada Philipus Halitopo yang selama ini secara pendekatan budaya menghadapi masa pendemo.

Yang sangat memalukan, Kapolda Papua Tito Karnavian melakukan pembohongan publik pada pemberian penghargaan kemarin,

“Nah saya melihat dalam kasus 13 Mei itu adalah salah satu contoh Polisi yang bisa menangani demonstrasi ditengah-tengah problem menghadapi massa yang tak terkendali. Mereka sudah berupaya melakukan dialog tapi tak berjalan, malah mereka dilempari batu, dipukul, sehingga kedua anggota Polri terluka”

ujar Tito.

Ones tunjukan hasil Ronsen Korban patah tulang

Padahal, kenyataanya, menurut Ones Suhuniap, Sekjen KNPB, pengeroyokan dan pemukulan, pada awalnya dilakukan oleh anggota Dalmas Polresta Jayapura terhadap aksi masa yang sedang berkendaraan secara tiba-tiba tanpa alasan, hingga menyebabkan Markus Giban (20) patah tulang, dan sudah divisum.

14 Juni 2012 Mako Tabuni dibunuh Polresta Jayapura, dan 14 Juni 2013 anggota Polresta dihargai. KNPB walau hanyalah media perjuangan rakyat sipil yang melakukan aksi damai selalu jadi target penangkapan, teror, intimidasi dan pembunuhan.

June 15, 2013 0

Lagi, Demo Dukung Papua Barat Masuk MSG Dibubarkan

JAYAPURA – Aksi dukungan Papua untuk bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) terus mengalir. Jika sebelumnya aksi tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demo damai oleh PNWP melalui KNPB dan BEMF/DPMF Uncen, maka kali ini, aksi dukungan pun kembali datang dari Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SH2DRSP) dan seluruh mahasiswa Pegunungan Tengah yang ingin melakukan aksi demo damai, namun dibubarkan oleh aparat keamanan dalam hal ini Polres Jayapura Kota.

Karena dilarang demo, maka Ketua SH2DRSP Alius Asso dan perwakilan seluruh mahasiswa Pegunugan Tengah yang diwakili Nius Asso yang juga Ketua HMPJ Kota Jayapura melakukannya dalam bentuk jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, kemarin siang sekira pukul 11.00 WIT,Kamis (113/6).

Mereka selain mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) juga mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) segera membebaskan tahanan poltik dan narapidana politik (Tapol/Napol) Papua tanpa syarat yang selama ini mendekam di penjara RI.

Menurut Ketua SHHDRSP Alius Asso, alasan untuk melakukan penahanan terhadap Tapol/Napol Papua oleh Pemerintah RI itu, sangat tidak logis apalagi sampai mendapatkan hukuman seumur hidup dibawah kurungan jeruji besi kaum penjajah Indonesia. “Salah satu contohnya yang mendapatkan hukuman seumur hidup adalah Anton Waman di Lapas Timika, dan hukuman yang dialaminya itu saya pikir sangat tidak logis sekali. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kepada Pemerintah RI untuk segera membebaskannya tanpa syarat. Sama juga seperti di Kabupaten Serui atas nama Edison Kendy dengan Wanni Amboy, dimana mereka dua ini masih dalam tahapan proses sidang hingga saat ini. Hal ini sudah memakan waktu cukup lama atau main tahunan, tapi hingga saat ini juga belum ada kejelasan dan dengan adanya hal seperti ini membuat Indonesia membungkam ruang demokrasi yang ada diatas Tanah Papua selama ini,” ujar Alius demikian sapaan akrabnya.

Menurut Alius, sekang merupakan era demokrasi namun berdasarkan data Tapol/Napol Papua yang pihaknya miliki, dimana masih banyak orang Papua yang hingga kini masih berada di balik jeruji besi Pemerintah RI tersebut. “Untuk sekarang sekitar 50 ke atas, terlalu banyak sekali. Kemudian yang ada di daerah punya itu, kami minta supaya segera dibebaskan,” katanya.

Menurut dia, di Wilayah kepulauan Serui, aparat keamanan selalu melanggar hak Asasi manusia(HAM) dan juga melakukan penekanan phisikis terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. “Di Serui ini memang semakin lama semakin pelanggaran HAM tinggi dan semua wartawan yang masuk di dalam diancam semua, ini saya sendiri turun dan saya saksikan langsung dengan mata kepala sendiri, ini dibawah tekanan oleh TNI /Polri,oleh karena itu saya mengharapkan jangan melemahkan phisikologis wartawan yang ada di sana karena itu adalah bagian dari perjuangan kemanusian dan itu juga memang tugasnya wartawan,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Nius Asso mewakili mahasiswa Pegunugan Tengah di Kota Jayapura yang juga merupakan Ketua HMPJ Kota Jayapura mengatakan, mereka juga mendukung Papua Barat untuk masuk menjadi anggota MSG.

Dan, dirinya juga mengharapkan agar pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri harus memberikan kesempatan kepada orang pribumi atau rakyat Papua Barat untuk berbicara guna kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat serta mendesak untuk membuka ruang demokrasi yang selama ini dibungkam oleh Indonesia supaya tidak ada lagi penekanan dalam hal berbicara dan berpolitik.

Menurut Alius dan Nius, bentuk dukungan untuk Papua Barat bergabung dalam MSG itu tidak dilakukan dengan cara melakukan aksi demo damai, dikarenakan tadi mereka dilarang oleh aparat kepolisian, dengan alasan menggangu ketertiban umum. Sehingga untuk menghindari hal – hal yang tak diinginkan maka mereka melakukannya dengan membuat konfrensi pers sebagai tanda bentuk dukungan moril kepada Papua Barat bergabung dalam MSG tersebut.

“Jika kami tetap lakukan aksi demo terus dilarang oleh aparat kepolisian itu akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta nantinya ada tindakan kekerasan, dimana dalam tindakan kekerasan itu pasti ada yang menjadi korban baik kami selaku rakyat Papua Barat maupun dari aparat keamanan. Maka itu, kami sangat mengharapkan tidak boleh lagi ada korban baik dari rakyat Papua Barat maupun aparat kepolisian, sehingga kami harus mendorong agenda ini dengan menggunakan otak yang dingin, rasa cinta damai dan penuh perhatian serta dari lubuk hati yang paling dalam kami dari rakyat Papua Barat,”

pungkas mereka ketika mengakhiri jumpa pers tersebut. (mir/don/l03)

Sumber: Sabtu, 15 Jun 2013 06:54, Binpa

June 15, 2013 0

Tukang Ojek Tewas Mengenaskan di Pinggir Jalan Pasir Dua

JAYAPURA [PAPOS] – Seorang pria diketahui bernama Sugeng Mildat (43), tukang ojek, ditemukan tewas mengenaskan di pinggir Jalan Pasifik Indah, Pasir Dua, dekat bak air Distrik Jayapura Utara. Ia ditemukan dalam kondisi luka bacok di leher bagian kanan.

Kapolsek Jayapura Utara, Iptu Daniel Pangala, SH, MH saat ditemui Papua Pos di Polres Jayapura Kota, usai kunjungan Kapolda Papua, Jumat (14/6), mengatakan, ditemukan jenazah tersebut bermula dari laporan Buni Saroge (20) warga Bhayangkara 1 didampingi isterinya, Tresya Natalinda Erakitia (32). Kedua saksi baru pulang setelah habis memancing di Pantai Pasir Enam.

Saat itu, Jumat (14/6) sekitar pukul 02.00 WIT kedua suami isteri akan pulang menuju rumah setelah memancing di Pantai Pasir Enam. Dengan menggunakan sepeda motor, melintas melalui Pasir Dua menuju arah Angkasa.

Namun sesampainya di Jalan Pasifik Indah, Pasir Dua, mereka kaget melihat sesosok mayat pria dalam keadaan tergeletak di atas aspal dalam keadaan berlumuran darah di bagian kepala. Sedangkan motor korban dalam keadaan terjatuh namun mesin dalam keadaan hidup dan lampu sen sebelah kanan dalam keadaan menyala. “Saksi Buni Saroge langsung melaporkan kepada kami untuk penanganan lebih lanjut,” ucapnya.

Setelah menerima laporan tersebut, beberapa saat kemudian anggota Polsek Jayapura Utara mendatangi lokasi kejadian dan langsung membawa jenazah korban menuju RSUD Dok II Jayapura untuk selanjutnya melakukan otopsi.

Dari hasil otopsi ditemukan luka robek sepanjang 12 cm dan dalam 4 inci di bagian leher belakang mengenai tulang leher sehingga menyebab kepala berlumuran darah. “Dari olah TKP, kami menemukan sepeda motor korban dan sementara diamankan sebagai barang bukti untuk mengungkap kematian korban ,” tegasnya.

Guna mengungkap tewasnya korban, saat ini penyidik Polsek Jayapura Utara masih memintai keterangan saksi-saksi. Kami masih dalami keterangan saksi dan juga mempelajari hasil otopsinya agar diketahui pelaku yang membunuh korban,” tukasnya. [tom]

Jum’at, 14 Jun 2013 21:44, Ditulis oleh Tom/Papos