Aksi damai AMP komite kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. (Doc : AMP)
Yogyakarta — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan menggelar aksi damai di beberapa kota. Aksi ini guna mendukung Papua masuk dalam anggotaMelanesian Spearhead Group (MSG) pada pertemuan yang akan digelar pada tanggal 18 Juni 2013 mendatang di Noumea.
“AMP dan Organisasi lain akan menggelar aksi damai secara serentak pada hari senin 10 Juni mendatang sebagai bentuk dukungan Papua masuk dalam keanggotaan MSG. Ini adalah aksi nasional,”
kata Roy Karoba ketua AMP komite kota Yogyakarta kepada www.majalahselangkah.com di asrama Papua kamasan I, Kamis (6/06/2013) malam.
Roy juga mengatakan dukungan terhadap proses pendaftaran Papua menjadi salah satu anggota di MSG ini bukan hanya digelar di Jawa dan Bali tetapi juga di Papua.
“Aksi damai yang akan kami gelar bukan hanya di Jawa dan Bali tetapi di Papua juga akan digelar. Aksi di Papua akan dikoordinir oleh teman-teman dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Selain aksi damai kami juga akan mengirimkan surat bahwa masyarakat Papua mendukung penuh Papua masuk sebagai anggota MSG,”
tambah Karoba.
Lebih lanjut Ia mengatakan,
“Kami masyarakat Papua mendukung apa yang dilakukan oleh para diplomat Papua merdeka seperti pembukaan kantor Free West Papua di Inggris dan mendaftarkan Papua masuk dalam anggota tetap MSG, karena kami ingin merdeka secara penuh,”
tegas Roy.
Diberitakan media ini sebelumnya bahwa Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) secara resmi mengundang Papua Barat untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Noumea . (AE/MS)
Jayapura – Undangan tersebut menjadi sebuah langkah penting dalam sejaran Papua Barat sejak tahun 1961.
Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS), Kelompok pro kemerdekaan Kaledonia Baru, yang akan menyelenggarakan KTT Melanesia Sparehead Group (MSG) di Noumea, Kaledonia Baru, bulan Juni ini, secara resmi telah mengundang West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) untuk hadir dalam event negara-negara Melanesia tersebut.
Ketua Asosiasi Pembebasan Papua Barat di Vanuatu, Pendeta Alan Nafuki, mengatakan undangan ini merupakan langkah penting.
“Saya rasa ini adalah salah satu langkah besar dalam sejarah Papua Barat sejak 1961. Dan yakin ini adalah jawaban, jawaban dari perjuangan kita bersama-sama, jawaban anak Tuhan yang telah berdoa selama bertahun-tahun lamanya, saya sangat bangga dengan itu,”
kata Pastor Nafuki (06/06) pada RNZI.
Di tempat terpisah, Juru bicara FLNKS, Victor Tutugoro, kepada PACNEWS mengatakan mereka juga telah bertemu Konsul Indonesia di Noumea untuk membicarakan posisi mereka di Papua Barat.
Dalam pertemuan puncak, negara-negara Melanesia ini para pemimpin MSG diharapkan akan memutuskan permintaan keanggotaan formal oleh WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)
Demo KNPB menuntut Refrendum beberapa waktu lalu (dok/Jubi)
Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan melakukan demo damai mendukung Papua menjadi Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam pertemuan MSG yang akan dilakukan pada Selasa, 18 Juni 2013 mendatang.
“Kami mau mengumumkan kepada publik bahwa pada Senin, (10/6) nanti, kami akan melakukan aksi damai di Port Numbay. Ini merupakan aksi nasional,”
kata Assa Asso, Koordinator Umum Aksi kepada wartawan di Prima Garden Caffee di Abepura, Kota Jayapura, Rabu (5/6).
Di luar negeri, menurut Asso, juga akan dilakukan bersamaan. Untuk di Papua, akan dilakukan serentak di Manokwari, Sorong, Yahukimo, Wamena dan lain-lain. Aksi ini, menurut Asso adalah bentuk dukungan terhadap proses pendaftaran Papua menjadi salah satu anggota MSG.
“Kami minta kepada pihak kepolisian untuk memberi ruang demokrasi ruang demokrasi kepada Rakyat Papua agar bisa berekspresi pada Senin (10/6) nanti. Kami meminta rakyat yang akan bergabung dalam aksi ini agar tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol dan tidak membawa alat tajam,”
himbau Asso.
Senada dengan itu ditempat yang sama, Warpo Wetipo, Komisariat Diplomasi KNPB Pusat kepada wartawan menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan demo damai di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga termasuk di Bali, Manado, Makassar dan kota-kota lainnya di tanah air. Demo damai ini akan dilakukan serentak dengan isu dan tuntutan yang sama.
“Kami meminta kepada aparat keamanan, kami mengerti dan mengaplikasikan bersama-sama, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Juga di dalam Pembukaan UUD 1945 itu sudah jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,”
Jayapura – Mewakili puluhan orang Papua di balik jeruji, 26 tahanan politik (Tapol) Papua Merdeka menolak rencana pemerintah Indonesia memberikan grasi. “Kami tawanan politik menolak rencana pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Sem Yanu, salah satu narapidana politik Papua Merdeka saat membacakan pers rilis yang ditandatangani 26 Tapol Papua Merdeka dalam jumpa pers di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) di Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/6).
Dari pers rilis yang dibacakan Sem, para Tapol Papua Merdeka ini mengatakan, grasi itu akan diberikan dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Para Tapol Papua Merdeka yang dibebaskan dengan jaminan jabatan-jabatan dan fasilitas dalam pemerintah Indonesia. Sehingga para Tapol Papua dengan tegas menolak tawaran dan jaminan kesejahteraan itu.
“Kami berjuang bukan untuk mencari jabatan, mencari kesejahteraan personal, melainkan kami berjuang dan ditawan karena mempertahankan harga diri kebangsaan dan menyelamatkan bangsa Papua dari diskriminasi, marginalisasi, minoritasisasi dan kepunahan etnis,”
tutur Sem membacakan pers rilisnya.
Sehingga, lanjut Sem, para Tapol Papua Merdeka mengatakan tidak butuh dibebaskan dari penjara.
“Tetapi kami butuh dan tuntut bebaskan bangsa Papua dari penjajahan negara kolonial Pemerintah Republik Indonesia,”
tuturnya.
Sedangkan nama-nama yang menandatangani pers rilis itu, yakni FIlep J.S. Karma, Victor F. Yeimo, Selpius Bobii, Agust M.S. Kraar, Dominikus Sorabut, Alex Makabori, Nicodemus Sosomar, Petrus Narotou, Denny I Hisage, Dago Ronald Gobay, Jufry Wandikbo, Mathan Klembiab, Rendy W. Wetipo, Boas Gombo, Jhon Pekey, Oliken Giyai, Panius Kogoya, Marsel Asso, Ferdinan Pakage, Timur Wakerkwa, Kimeus Wenda, Andinus Karoba, Jepray Nurip, Yulianus Wenda, dan Anike Kogoya.
Aktivis Hak Asasi Manusia Papua, Markus Haluk yang mendampingi Sem Yanu dalam pers rilisnya mengatakan, tak ada satupun Tapol Papua Merdeka menerima grasi itu.
“Sampai hari ini tidak ada Tapol yang menerima Grasi. Pada Kamis lalu, pernyataan para Tapol itu telah dikirim kepada Presiden Republik Indonesia dan Kadubes negara-negara yang peduli dengan masalah kemanusiaan di Papua,”
Salah satu massa aksi ketika menyampaikan orasinya. Foto: Paschall
Bandung — Ratuasan aksi massa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi Damai untuk menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Awalnya masa long march dari Asrama Papua “Kamasan 2” Jalan Cilaki menuju titik nol depan Gudung Sate, Jalan Karapitan, Bandung, Jawa Barat. Senin, (3/06/13).
Dalam orasinya mereka menyoroti krisis kemanusiaan yang sedang dialami masyarkat Papua akibat brutalnya aparat keamanan di Papua dengan segala bentuk kekerasan yang terus terjadi sejak Papua dianeksasi Indonesia.
“Tidak ada solusi lain yang kami tawarkan, solusi terakhir untuk rakyat Papua saat ini hanya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua,”
kata seorang dalam orasinya.
Juru bicara aksi Lince Waker, aksi digelar untuk menuntut adanya Self Determination bagi rakyat Papua.
“Kami menggelar aksi di sini oleh rakyat dan mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali, untuk menperjuangkan hak untuk menetukan Nasib sendiri bagi Bangsa Papua Barat, karena Penentuan Nasib sendiri adalah Solusi Demokrasi bagi Rakyat Papua,”
Indonesia mengatakan, tudingan pembunuhan massal di Papua oleh satuan anti teror “sama sekali bohong”.
Indonesia mengatakan, tuduhan dalam laporan ABC minggu lalu tentang pembunuhan massal di Papua oleh satuan anti teror “sama sekali bohong”.
Kedutaan Besar RI di Canberra mengatakan, menurut pihak berwenang di Papua, “rumor” seperti itu tidak benar.
“Berdasarkan penyelidikan kami, tidak ada kekerasan seperti itu terjadi,” kata KBRI dalam sebuah statement.
“Nampaknya rumor dan kebohongan itu disebarkan oleh individu dan kelompok tertentu dengan tujuan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia dalam upayanya memastikan pembangunan yang berkesinambungan di provinsi-provinsi Papua.”
Laporan ABC itu memuat tuduhan bahwa satuan anti teror Indonesia melancarkan pembunuhan massal di sebuah desa di Papua.
Tuduhan itu dilontarkan oleh Jonah Wenda, jurubicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka.
Menurut Wenda, 11 orang tewas dan 20 lainnya hilang setelah operasi gabungan tentara dan polisi terhadap para pendukung gerakan separatis Free Papua pada bulan April.
Jayapura – Keputusan akan diambil dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Summit Juni mendatang. Selain topik lingkungan dan relasi MSG dengan Forum Kepulauan Pasifik, proposal WPNCL juga menjadi topik hangat menjelang pertemuan tersebut.
Peter Forau, Direktur MSG kembali menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam MSG Summit nanti adalah proposal WPNCL untuk masuk MSG dengan status pengamat.
“Para pemimpin telah menyatakan dukungan mereka untuk Papua Barat (WPNCL). Tapi kami berharap diskusi tentang ini bisa terjadi nanti.”
kata Forau kepada Jubi (24/05). Forau yakin, mereka akan melewati voting dalam menentukan status WPNCL nanti.
“Papua Barat sudah diterima secara informal. Ini akan diformalkan di Kaledonia Baru.”
lanjut Forau.
Namun tidak demikian dengan para pengamat politik Pasifik. Pengamat politik di Pasifik melihat perjuangan WPNCL untuk mendapatkan status pengamat atau penuh masih cukup berat. Dr. Ratuva, seorang peneliti Fiji dari Pusat Studi Pasifik Universitas Auckland mengatakan Fiji dan Papua New Guinea (PNG) memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan ASEAN, dimana Indonesia adalah anggota yang memiliki kekuatan besar di kumpulan negara-negara Asia Tenggara ini. Menurut Dr. Ratuva, jika Papua Barat menjadi anggota MSG adalah langkah yang baik menuju solidaritas Melanesia, tetapi MSG perlu mempertimbangkan bagaimana Indonesia akan bereaksi. Indonesia mungkin sulit untuk “membujuk” MSG, namun akan menunjukkan kekuasaannya di tempat lain.
“Indonesia, bisa menghalangi ASEAN dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara MSG. Tapi, ASEAN bukan hanya Indonesia. Ada sembilan negara Asean yang punya hubungan ekonomi dan diplomatik yang sangat dekat dengan Selandia Baru dan Australia.”
kata Dr. Ratuva.
Selain itu, perlu mencermati sikap PNG, yang memiliki perbatasan dengan Indonesia. PNG kemungkinan akan menjadi penghalang besar. Sebab terakhir kali para pemimpin Papua Barat mengajukan aplikasi sebagai observer, PNG adalah negara yang menghalangi MSG untuk membawa aplikasi para pemimpin Papua Barat ke dalam diskusi.
Seperti juga yang dikatakan Ben Bohane, direktur komunikasi Kebijakan Publik Pasifik Institut yang berbasis di Vanuatu.
“Semua pemimpin negara anggota MSG mendukung keputusan itu (status WPNCL). Tapi Papua New Guinea kelihatannya mulai pudar.”
kata Bohane kepada Jubi (25/05).
Seperti Forau, Bohane setuju bahwa anggota MSG akan melewati voting untuk menentukan nasib WPNCL.
“Voting akan meloloskan WPNCL sebagai anggota MSG, namun saya tidak yakin apakah akan mutlak.”
Dulu ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti Konfrensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Berbeda setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) sudah 50 Tahun lebih hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutama di negara serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).
Negara-negara ini mulai memprakarsai pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari, 1947 adalah, Mendirikan Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerah meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari garis Khatu;sitiwa,Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang), kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat.
Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan. Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris dan Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.
Sejak pertama kali delegasi Nederlands Nieuw Guinea terus mengikuti konferensi Komisi Pasifik Selatan. Konfrensi-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain : Konfrensi Pertama, 1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konfrensi Kedua, 1953 di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Konferensi Ketiga, 1956 di Suva Ibukota Fiji. Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.
Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG. Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.
Sejak negara-negara ini merdeka dan mereka sepakat mendirikan Komsi Pasifik Selatan bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Hingga saat ini Kaledonia Baru beserta warga Kanaki masih terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Perancis. Sedangkan negara Vanuatu membuka perwakilan bagi pejuang Papua Merdeka di Ibukota Vanuatu Port Villa. Vanuatu termasuk salah satu negara Melanesia yang terus menyuarakan suara bagi Papua Barat di kawasan Pasifik Selatan dan Persikatan Bangsa-bangsa. Hanya negara Vanuatu saja yang berani dan mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat. namun saat ini sesuai degan harapan rakyat papua barat,menjadi anggota resmi dalam forum Melanesia Spearhead Group (MSG) tinggal menuggu waktu, menjadi anggota sah dalam forum MSG oleh sebab itu seluruh komponen rakyat papua barat harus melakukan doa dan puasa dan harus menukungnya kita berada seantero Tanah air papua barat sorong sampai merauke.
Parlemen Nasional West Papua PNWP menugaskan kepada Komite Nasional Papua Barat [KNPB] menyeruhkan kepada seluruh rakyat Papua, baik diluar maupun yang ada diatas tanah Papua agar segera mobilisasi massa rakyat Papua untuk mendukung mendaftarkan Papua Barat sebagai anggota Resmi di wilayah pasifik Selatan terutama dalam forum (MSG) di Kota Noumea, Kaledonia Baru. Untuk itu di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 18 Juni 2013 .
Demikian seruan ini kami keluarkan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan partisifasi dari bapak ibu saudara/i sekalian tak lupa kami haturka berlimpa terimah kasih, Tuhan yesus Tokoh Revolusi Dunia Memberkati.
Juru Bicara (Jubir) KNPB, Wim Rocky Medlama, Sekretaris Umum (Sekum) KNPB, Ones Suhun dan 2 Anggota KNPB lainnya ketika menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura (Jubi/Eveerth)
Jayapura — Rakyat Papua dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demo damai guna meminta kepada aparat militer Republik Indonesia (RI) dalam hal ini TNI/Polri untuk mengungkap siapa pelaku dari penculikan atau penembakan misterius terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya.
Hal ini disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicara (Jubir) Wim Rocky Medlama dan Sekretaris Umum (Sekum) Ones Suhun, sekaligus menjelaskan pasca penembakan terhadap delapan anggota TNI di Kabupaten Puncak Jaya (Puja) beberapa waktu lalu,ternyata masih ada kejadian penembakan lainnya.
“Dalam kurun waktu terjadinya penembakan tersebut, dan hingga saat ini sudah sebanyak 30 orang warga sipil dinyatakan hilang akibat diculik dan 2 diantaranya berhasil ditemukan dengan luka tembak yang cukup mengenaskan,”
ujar Wim Rocky Medlama, di Abepura, Rabu(23/5).
Pihaknya menduga, kejadian ini merupakan aksi balasan, namun belum mengetahui siapa pelakunya, tapi yang jelas korbannya adalah warga sipil Bangsa Papua Barat, yang mana tidak tahu – menahu masalah dari penembakan aparat TNI di Puncak Jaya.
“Jadi, diantara 30 orang warga yang diculik itu, kami mendapatkan laporan bahwa dua orang warga sipil Bangsa Papua Barat tersebut telah berhasil ditemukan dengan luka tembak yang cukup mengenaskan,”
kata Jubir KNPB, Wim Rock Medlama didampingi Sekum KNPB, Ones Suhun.
Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari masyarakat, katanya, di Kabupaten Puncak Jaya (Puja) sedikitnya sudah 12 orang warga yang telah ditemukan dan 2 diantaranya ditemukan dalam keadaan tewas dengan luka tembak.
“Oleh sebab itu, mereka meminta kepada pihak berwenang dalam hal ini TNI/Polri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dari kawan – kawan kami yang ada di lapangan sana juga melaporkan bahwa 12 orang yang telah berhasil ditemukan, dan diantaranya itu ada dua orang tewas dengan luka tembak dan tiga orang perempuan yang diperkosa oleh aparat militer RI, yaitu TNI dan Polri baik itu organik maupun non organik yang ada di Puja sana,”
ungkap W im.
Dirinya menambahkan, jika pihaknya sudah mendapat semua bukti baik data dan foto autentik terkait hilangnya warga sipil Bangsa Papua Barat yang telah berhasil ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi atau tewas.
“Maka data dan foto tersebut akan langsung diserahkan dan dibagikan kepada pewarta media,” ucapnya,Lebih lanjut, dikatakan, jika nanti kalau ada foto – foto yang lainnya telah berada di tangan kami juga akan serahkan kepada teman – teman wartawan. “Kami meminta kepada pihak Polda dan Pangdam harus bertanggung jawab mengenai kasus tersebut,”
pintanya.
Sementara itu ditempat yang sama, Sekertaris Umum (Sekum) KNPB Ones Suhun mengatakan bahwa, jika dilihat secara kasat mata, wilayah Puncak Jaya (Puja) sangat kondusif dan aman – aman saja.
“Namun jika di teliti secara baik maka ada kendala yang terjadi di Kabupaten Puja tersebut. Sebab, kondisi itu menyebabkan anggota KNPB yang ada di puncak jaya sulit dalam memberikan informasi kepada publik mengenai situasi yang tidak kondusif itu,”
paparnya.
Akibatnya, kata Ones, pihaknya datang langsung ke kami tadi malam dan sampaikan infromasi langsung. Jadi, kronologis lengkap dan foto kami akan sampaikan secara terbuka.
Pihaknya menegaskan, KNPB selaku media rakyat Bangsa Papua Barat meminta kepada pihak berwajib agar segera mengungkap siapa pelaku dibalik hilangnya maupun tewasnya rakyat Bangsa Papua Barat.
“Dan juga segera menghentikan aksi – aksi dari pelaku yang selama ini belum diketahui motifnya dan alasannya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap warga sipil di Puncak Jaya,”
pesannya.
Pihyaknya mencontohkan, kejadian beberapa waktu medio yang lalu di Kota Jayapura, siapa pelaku sebenarnya yang melakukan penembakan misterius terhadap warga yang ada di Kota Jayapura, sehingga akhirnya yang dituduh pelakunya adalah Mako Tabuni, maka atas tuduhan dari Polda Papua itu juga Mako Tabuni tewas dengan luka tembak di beberapa bagian tubuhnya.
“Jadi hal ini sama dengan yang terjadi di Puncak Jaya, sehingga rakyat Bangsa Papua Barat yang dikorbankan baik laki – laki sampai perempuan. Oleh sebab itu, kami mendesak agar segera mengungkap semua pelaku dibalik peristiwa ini,”
Jayapura – Beragam tanggapan terkait Otsus Plus yang akan diberikan pemerintah pusat untuk Papua usai pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur Papua, Ketua MRP dan pimpinan DPR Papua lalu medapat respon DPR Papua.
Wakil Ketua I DRP Papua, Yunus Wonda mengatakan, tujuan Otsus plus adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup orang Papua agar lebih baik. Otsus plus yang dimaksud adalah pemerintah Provinsi Papua diberikan kewenangan seluas-luasnya.
“Kami sama sekali tidak bicara ranah poltik. Kami tidak bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati. Tapi kami bicara bagaimana rakyat Papua sejahtera, itu tujuan kami. Bukan hal lain. Jadi semua kewenangan ada di pemerintah Papua,”
kata Yunus Wonda, Rabu (22/5).
Menurutnya, saat pertemuan dengan SBY lalu, ada 20 item yang disampaikan Gubernur Papua, DRP Papua dan MRP diantaranya membuka penerbangan internasional ke Papua guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya transportasi udara tapi juga laut. Item lainnya adalah MoU kontrak karya dengan Freeport harus melibatkan Gubernur, MRP dan DPR Papua dimana pembahasannya dilakukan di Papua, bukan di Jakarta.
“Kami mau Freeport tidak hanya memberikan dana kepada kabupaten tapi juga membangun infrastruktur di Papua. Kami mau Freeport ikut membuka keteriosialisaian di Papua. Apa yang Freeport ambil jauh lebih besar daripada yang dibuat di Papua. Item lain adalah Gubernur Papua bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara Pasific,”
ujarnya.
Dikatakan Yunus Wonda, pihaknya juga meminta kepada Presiden SBY agar semua Tapol/Napol dibebaskan atau atau diberikan grasi dan presiden sendiri mengaku tidak keberatan untuk membahas itu.
“Juga Papua jadi tuan rumah PON 2020 mendatang. Dari 20 item yang kami sampaikan, Presiden sangat merespon karena bagi beliau itu sangat masuk akal. Kami akan kembali ketemu presiden untuk mendapatkan jawababan atas 20 item yang kami serahkan 1 Juni dan Juli mendatang,”
Papua Merdeka News 