Walikota Oxford Buka Mata Dunia Internasional

Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, di dampingi Benny Wenda, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxord, Elise Benjamin saat membuka kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford (Foto: freewestpapua.org)

Jayapura – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni menegaskan, dibukanya kantor resmi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, pada 28 April 2013 oleh Walikota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi, telah membuka mata dunia internasional terkait perjuangan rakyat Papua.

“Indonesia klaim Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai separtis, teroris, gerakan pengacau keamanan, dan stigma-stigma negative lainnya, tapi kenapa mendapat dukungan resmi dari Walikota Inggris,”

kata Tabuni, ketika dimintai tanggapan oleh suarapapua.com, Selasa (7/5/2013).

Menurut Tabuni, stigma separatis yang selama ini dialamatkan kepada orang Papua oleh pemerintah Indonesia dengan sendirinya sudah runtuh ketka mendapat dukungan dari internasional, secara khusus dari Walikota Oxford, yang merupakan walikota di sebuah ibukota Negara terbesar di dunia.

“OPM itu organisasi yang berjuang untuk merebutkan kedaulatan dan hak Politik bangsa Papua, jadi Indonesia stop memberikan stigma-stigma negative. OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua,”

katanya lagi.

Dikatakan, Kantor Papua Merdeka juga akan dibuka di beberapa tempat di luar negeri, namun ia sendiri belum bisa memastikan tempat berikutnya, sebab masih dalam kordinasi.

“Nanti saja, ini masih menjadi rahasia kami, PNWP sedang bekerja sama dengan Free West Papua Campaign sedang terus bekerja,”

ujar Tabuni.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, (baca: Walikota Oxford Buka Kantor Papua Merdeka di Inggris), Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, didampingi kordinator Free West Papua Campaign (FWPC), Benny Wenda, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin, secara resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Inggris, Minggu (28/4/2013) lalu.

Andrew Smith, dalam kesempatan tersebut menyambut baik dibukanya kantor resmi perwakilan Papua Merdeka di Oxford, dan ia berjanji akan terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu.

“Tuan Walikota Oxford juga memberikan dukungan dan pesan sebelum memotong pita tanda dibukanya kantor ini tadi,”

ujar Smith dalam sambutannya.

Tuesday, May 7, 2013, 3:22,SP

May 7, 2013 0

Bulan Juni MSG Akan Putuskan Langkahnya Terhadap Masalah Papua

Mantan Menteri Luar Negeri Fiji Kaliopate Tavola (gettyimages.com)

Jayapura – Negara-negara anggota MSG termasuk Fiji akan membuat keputusan resmi tentang bagaimana menghadapi situasi di Papua Barat saat mereka bertemu pada pertemuan puncak para pemimpin MSG pada bulan Juni.

Hal ini disampaikan oleh Eminent Persons Group (EPG) Melanesian Sparehead Group (MSG) yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Fiji Kaliopate Tavola, melalui rilis pers yang diterima Jubi, Senin (06/05) pagi.

Tavola mengatakan EPG MSG telah mendengarkan pandangan terhadap masalah di Papua dan mencatat bahwa ada banyak dukungan untuk kasus Papua Barat.

“Kami juga mencatat bahwa kasus Papua Barat bermasalah. Ada sejumlah isu yang melekat padanya, misalnya ada aplikasi yang saya tahu telah diajukan kepada pimpinan MSG,”

kata Tavola.

Lanjut Tavola, prosesnya telah berjalan dan para pemimpin MSG akan membuat keputusan tentang itu ketika mereka bertemu pada bulan Juni nanti.

Travola menjelaskan bahwa masalah Papua sangat kompleks dan EPG telah catatan beberapa perkembangan baru. Diantaranya pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang tak terhitung oleh aparat keamanan yang telah menjadi perbincangan regional maupun internasional.

“Kami sebagai sebuah kelompok mencatat apa yang terjadi di lapangan. Aplikasi telah diajukan dan para pemimpin akan membuat keputusan pada bulan Juni untuk menentukan langkah selanjutnya bagaimana kami mengelola kasus Papua.”

kata Tavola. (Jubi/Victor Mambor)

May 6, 2013,13:08,TJ

May 6, 2013 0

Kantor OPM Dibuka, Anggota DPR RI Minta Pemerintah Bekukan Hubungan Dengan Inggris

pembukaan-176x250 — Poster pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris (bennywenda.org)

Jayapura – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Ramadhan Pohan mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk segera membekukan atau menurunkan tingkat hubungan Indonesia dengan Inggris jika Inggris tidak menutup kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris.

“Ini adalah isu sensitif, karenanya kita perlu melihatnya secara komprehensif. Pemerintah RI perlu tegas mendesak Inggris menutup kantor OPM itu. Jika Inggris ngeyel dan menolak, saya usul Pemerintah RI segera membekukan atau minimal menurunkan tingkat hubungan kedua negara.”

tulis Ramadhan Pohan, dalam rilis persnya di linimasa akun twitter @ramadhanpohan1, Minggu (05/05).

Pohan, yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, mengingatkan beberapa tahun lalu Presiden RI membatalkan kunjungan ke Belanda sebagai preseden yg baik. Pembatalan tersebut berbuah perubahan sikap Pemerintah Belanda terhadap RMS sekarang ini. Sehingga menurutnya, sikap tegas RI penting karena menyangkut integritas wilayah NKRI.

“Kita waspada, Papua kini ‘sedang dimainkan’ internasional. Jelas,ada konspirasi disana. Ada upaya internasionalisasi isu Papua yg tidak pada tempatnya.Inggris sedang bermain api dan isu kantor OPM ini bola ujian.”

lanjut Pohan.

Masalah Papua, sambung Pohan, secara bilateral dulu telah rundingkan dengan Belanda dalam isu Irian Barat. Sehingga menurutnya, hal tersebut sudah Case closed dan sudah selesai secara pengakuan internasional dan secara hukum internasional.

Sebelumnya , diberitakan oleh berbagai media, Kantor perwakilan Papua Merdeka secara resmi dibuka di Oxford, Inggris pada 28 April lalu. Pembukaan kantor ini dihadiri Walikota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. Andrew Smith dalam kesempatan tersebut, menegaskan kembali komitmennya untuk terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu.

Pihak Inggris, melalui Kedutaan Besarnya di Indonesia sudah menyatakan bahwa dibukanya kantor perwakilan OPM di Oxford, tak bisa dilihat sebagai cerminan sikap Inggris. Pemerintah Inggris juga tak bisa mengarahkan Dewan Kota Oxford yang mengijinkan berdirinya kantor tersebut di Oxford, Inggris.(Jubi/Victor Mambor)

May 5, 2013,17:35,TJ

May 5, 2013 0

Nasionalisme Papua Berkembang secara Khas

Suasana ketika diskusi berlangsung di Asrama Papua Yogyakarta. Foto: Andy G.

Yogyakarta — Nasionalisme Papua di Papua Barat terus tumbuh dan berkembang secara khas. Nasionalisme itudinyatakan melalui gerakan milliterian, mesianic dan cultus cargo sebagai respon masyarakat pribumi Papua terhadap dominasi kolonialisme atau imperialisme. Konkretnya, pada Konggres pertamaPapua 5 April 1961 oleh kaum terpelajar saat itu, menyepakati atribut negara dan puncaknya 1 Desember 1961 pendeklasikan kemerdekaan Negara Papua.

Hal itu mengemuka pada diskusi yang digelar Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta bertopik “Sejarah dan Lahirnya Nasionalisme Papua” di Asrama Papua, Kamasan I Yogyakarta, Sabtu, (04/05/13).

Pada diskusi yang dihadiri mahasiswa Papua yang sedang menganyam pendidikan di Yogyakarta itu, Longginus Pekey mengatakan, banyak usaha yang dilakukan untuk mengagalkan pendekalasian tanggal 1 Desember 1961 oleh Indonesia yaitu, Trikora, New Your Aggreement, Roma Agrrement, PEPERA, dll. Selain itu, banyak inflasi militer yang terjadi tetapi nasionaslisme sarta perjuangan orang Papua tidak pernah mati.

“Setelah kita mengetahui nasionalisme Papua apa yang kita dapat melakukan sekarang, karena mahasiswa Papuazaman 1961 sudah berpikir negara Papua. Lalu sekarang kita harus berbuat apa agar semua angkatan dalam perjuangan ini memiliki warna perjuangan,”

kata Pekey.

Ia menekankan, mahasiswa saat ini harus melakukan sesuatu yang lebih dari mahasiswa Papua yang lalu.

“Kita kalau tidak berjuang sekarang berarti, kita mengianati perjuangan para pendahulu kita,”

kata Rinto Kogoya, Katua Aliansi Mahasiswa Papua.

Otoktovianus Pekei menekankan, dalam perjuangan ini, mahasiswa harus mengetahui siapa lawan kita dan kawan kita. Karena itu harus kita petakan terlebih dahulu agar kita tahu dan kita lawan tepat sasaran.

“Saya melihat kita belum begitu mengetahui tentang musuh kita yang sebenarnya. Untuk melawan kita butuh persatuan dan kesatuan,”

kata dia. (Herry Tebay/Ado Detto/MS)

Minggu, 05 Mei 2013 02:00,TJ

May 5, 2013 0

AMP : Rakyat Papua Tuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri

Sejumlah Massa Aksi di Yogyakarta Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora, Pada Peringatan Hari Aneksasi ( 1 Mei 2013 )

Surabaya – Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis agar rakyat Papua bisa menikmati hasil kekayaannya sendiri. Selain itu, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih yang tak kunjung selesai.

“Kami mendesak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk berikan kebebasan bagi orang Papua secara menyeluruh,”

kata juru bicara demo damai Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Agus Dogomo, ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (1/5) siang.

Selain itu, puluhan pemuda dan pelajar yang teragabung dalam demo damai AMP, menuntut, segera tarik militer organik maupun non-organik dari tanah Papua.

“Sebab menjadi biang masalah di Papua adalah pihak TNI dan Polri. Jadi kami menuntut agar segera ditarik dari tanah Papua,”

kata Agus.

Lanjut Agus, berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua, salah satunya adalah adanya perusahan asing. Menurut Agus, adanya perusahaan asing akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua dan orang Papua akan termaginalkan di atas tanahnya sendiri.

“Hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perubahan milik kaum imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dan perusahaan asing lainnya,”

pintahnya.

Perlu diketahui, demo damai AMP ini secara serentak dilaksanakan di berbagai kota studi di Indonesia, salah satunya di kota studi di Bandung. Press realease yang dikirim ketabloidjubi.com, demo damai di Bandung menuntut agar NKRI memberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi orang Papua dan segera tarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. (Jubi/Ones Madai)

May 1, 2013,17:12,TJ

May 1, 2013 0

KNPB Serukan Peringatan 1 Mei Sebagai Pendudukan Ilegal Indonesia Di Tanah Papua

Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, baik diluar maupun yang ada diatas tanah Papua agar mengenang dan memperingati 50 tahun pendudukan kolonial Indonesia di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 1 Mei 2013 mendatang.

Dilansir dari website resmi KNPB, tanggal 1 Mei 1963 disebutkan bahwa Indonesia secara ilegal menduduki wilayah Papua. Dengan demikian, pada 1 Mei 2013 nanti, tepat sudah 50 tahun atau setengah abad lamanya Indonesia menganeksasi Papua kedalam NKRI. Hari itu Rakyat Papua mengenangnya sebagai hari awal penderitaan bangsa Papua.

Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo dalam seruan KNPB tersebut mengatakan selama 50 tahun ini, bangsa Papua meratapi hidup penuh penderitaan dalam kekuasaan penjajah Indonesia. Diatas negeri emas, anak negeri mati terkurap busung lapar. Migran luar (pendatang) seakan-akan menjadi penghuni, penguasa dan pemilik tanah Papua, sedang kami yang hitam keriting terpinggir, terpojok, terkucil, tertindas, terperangkap dalam rantai penguasa dan pendatang diatas tanah pusaka milik bangsa Papua.

“Cukup sudah! Kami bukan bangsa budak, kami bangsa bermartabat. Kami tidak butuh Indonesia di Papua. Orang Papua tidak pernah mengundang apalagi menghendaki Indonesia untuk menginjakan kakinya diatas tanah Papua pada 1 Mei 1961. Kami tidak pernah berintegrasi dalam Indonesia, tetapi Indonesia menganeksasi bangsa Papua dengan paksa dibawah todongan senjata. Karena itu, pendudukan Indonesia diatas tanah Papua adalah ilegal sesuai hukum internasional dan berstatus PENJAJAH diatas tanah Papua.”

kata Yeimo. (Jubi/Victor Mambor)

April 24, 2013,12:10,TJ

April 24, 2013 0

Seruan KNPB Peringati 1 Mei 2013

Massa Rakyat Papua pada aksi KNPB tahun 2012 lalu. Foto: Dok MS

Jayapura — Badan Pengurus Pusat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyeruhkan kepada rakyat Papua untuk memperingati 50 tahun bangsa Papua intergerasi ke dalam Indonesia pada 1 Mei 2013 mendatang.

“Rakyat Papua, baik di luar maupun yang ada di atas tanah Papua agar segera mobilisasi massa rakyat Papua untuk mengenang dan memperingati 50 tahun pendudukan kolonial Indonesia di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 1 Mei 2013,”

tulis KNPB pada website resminya, Selasa, (23/04/14).

Seruan yang diketahui ketua umum KNPB, Victor F. Yeimo itu meminta rakyat untuk memperingati 1 Mei 2013 dengan dua tema utama. Pertama,

“50^th Indonesian Illegal Occupation in West Papua”

dan kedua, Indonesia Annexed West Papua Illegally; We Need the Right of Self-Determination.

Di tulis di sana, 1 Mei 1963, Indonesia secara ilegal menduduki wilayah Papua. Pada 1 Mei 2013 nanti, tepat sudah 50 tahun atau setengah abad lamanya Indonesia menganeksasi Papua kedalam NKRI. Pada tanggal itu, Indonesia akan berpesta pora merayakan kejayaannya membunuh, memperkosa, merampas, mencuri, dan menguasai tanah dan manusia Papua. Sedangkan rakyat Papua akan memperingatinya sebagai hari kedukaan nasional. Hari dimana Rakyat Papua mengenangnya sebagai hari awal penderitaan bangsa Papua.

“Selama 50 tahun, bangsa Papua meratapi hidup penuh penderitaan dalam kekuasaan penjajah Indonesia. Di atas negeri emas, anak negeri mati terkurap busung lapar. Migran luar (pendatang) seakan-akan menjadi penghuni, penguasa dan pemilik tanah Papua, sedang kami yang hitam keriting terpinggir, terpojok, terkucil, tertindas, terperangkap dalam rantai penguasa dan pendatang di atas tanah pusaka milik bangsa Papua,”

tulis KNPB pusat dalam seruan itu.

Lebih lanjut ditulis,

“Cukup sudah! Kami bukan bangsa budak, kami bangsa bermartabat. Kami tidak butuh Indonesia di Papua. Orang Papua tidak pernah mengundang apalagi menghendaki Indonesia untuk menginjakan kakinya diatas tanah Papua pada 1 Mei 1961. Kami tidak pernah berintegrasi dalam Indonesia, tetapi Indonesia menganeksasi bangsa Papua dengan paksa dibawah todongan senjata. Karena itu, pendudukan Indonesia diatas tanah Papua adalah ilegal sesuai hukum internasional dan berstatus PENJAJAH diatas tanah Papua.”

(GE/MS)

Rabu, 24 April 2013 00:56,MS

April 24, 2013 1

AMP Tolak Gagasan Dialog Dua Pihak

Jayapura – Aliansi Mahasiswa Papua menolak gagasan dialog, dari Pemerintah Provinsi Papua dan Jaringan Damai Papua sebab dialog bukan solusi bagi rakyat bangsa Papua.

“Ada alasan kenapa tolak dialog sebab Pemerintah Provinsi Papua bukan organisasi yang melawan Indonesia, tapi perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia sehingga tidak tepat Pemerintah Provinsi Papua terjun dalam isu dialog,”

ungkap Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua ke tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (19/4).

Alasan kedua Aliansi Mahasiswa Papua tolak dialog, yaitu Jaringan Damai Papua tidak dapat merangkul semua organisasi perlawanan di Papua termasuk organisasi sayap militer TPN-OPM.

“Hanya kelompok TPN-PB, AMP dan KNPB yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua sehingga akan tetap berjuang dan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri,”

katanya.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua mendesak Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengakui kesalahan sejarah atas bangsa Papua dan berani menyelenggarakan penentuan act of free choice (penentuan nasib sendiri) secara lebih demokratis.

“Selama rakyat Papua tidak diberi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kesejahteraan tidak terwujud dan adanya pelanggaran HAM atas rakyat Papua,”

ujar Rinto.

Aliansi Mahasiswa Papua menilai, Pemerintah Indonesia melakukan pendudukan di Papua sehingga semua aspek kehidupan rakyat Papua terhambat.

“Kalaupun kesejahteraan jadi persoalan di Papua sehingga orang Papua minta merdeka. Kami yakin Papua bisa lebih sejahtera, adil dan demokratis jika Papua sudah merdeka,”

tutup Rinto. (Carol/Jubi)

April 19, 2013,18:22,TJ

April 19, 2013 0

NRPB Klaim Papua Barat Jadi Topik Utama

JAYAPURA – Agustinus Waipon, yang mengaku sebagai Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB) versi ‘Presiden’ Yance Hembring, mengkalaim persoalan Kemerdekaan Papua Barat saat ini menjadi topik pembicaraan utama dalam pertemuan Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia atau yang dikenal dengan nama kumpulan mereka sebagai Melanesian Spearhead Group (Kelompok Ujung Tombak Malanesia), yang Sekretariatnya berkedudukan di Port Vila Papua New Guinea.

Dijelaskan, pernyataan tersebut juga telah dilansir oleh media lokal Pacnews Port Villa atau Web Sitenya, IRUT.Melanesia Group. MSG Full Yang intinya, direncanakan Papua Barat dimasukkan sebagai anggota Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia, yang kemudian selanjutnya masalah Papua Barat akan dibahas lebih jauh mengenai persoalan memisahkan diri dari NKRI.

“Jadi masalah Papua Barat sekarang ini bukan lagi menjadi masalah lokal, melainkan sudah menjadi masalah dunia,”

ungkapnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Rabu, (17/4).

Kemudian, selanjutnya, masalah Papua Barat juga kini sedang dibahas di PBB, sebagaimana dalam dokumen tentang Matter concerning the status of Irian Jaya (Masalah mengenai status Irian Jaya), yang sudah lebih dulu masuk ke PBB pada 27 Mei 2002 silam) untuk dijadikan bahan sebagai On Submission of United Nations General Assembly for an Advisory Opinion (Pada penyerahan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pendapat penasihat), yang difasilitasi oleh Agent For the United Nations( Agen untuk Perserikatan Bangsa-bangsa), Peter Wagner .

Dari penjelasan dokumen itu, menyatakan, Orang Papua Barat memiliki cerita kecamatan dan dekolonisasi yang berbeda dari Indonesia. Papua Barat memiliki sejarah Kecamatan yang terpisah dari Indonesia dan kerajaan berbagai yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tanah Papua (The West Papuan people have a different pre-colonial and decolonization story than Indonesia. West Papua has a separate pre-colonial history from Indonesia and the various empires of which it was a part).

Dan dalam sejarah kolonial, Indonesia dijajah oleh Belanda pada tahun 1602, tetapi Papua Barat tidak di jajah sampai tahun 1828. Satu adalah Occupnized oleh Jepang pada tahun 1942, dan diberi kemerdekaan oleh Jepang tahun 1944, meski di Belanda tidak mengakui kemerdekaan hingga 1949, yang pada gilirannya memerdekakan Papua Barat, setelah Indonesia membawa masalah Irian Barat ke PBB.

“Dalam dokumen itu juga menegaskan, Independence must be available as an option to exercise the right to self determination atau Kemerdekaan harus tersedia sebagai pilihan untuk melaksanakan hak untuk penentuan diri,”

jelasnya.

Juga, dalam dokumen tersebut menegaskan secara mendalam bahwa, Indonesia melanggar hukum internasional ketika ia gagal melakukan apa yang disebut “Act of Free Choice” sebagai pemilihan yang populer di bawah prinsip satu orang, satu suara (Khususnya saat pemaksaan Papua Barat Integrasi ke Indonesia).

Bukan itu saja, Rakyat Papua Barat berhak secara hukum internasional untuk berdiri sebagai negara independen yang berdaulat. Alasannya, sebagaimana dalam point hukum internasional, bahwa, pertama, hukum internasional menyediakan hak umum untuk kemerdekaan dan tekad diri. Kedua, integrasi Papua Barat ke Indonesia adalah ilegal karena itu pada ekspresi kehendak rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Papua Barat masih bebas diri pemerintahan wilayah berhak atas semua hak dekolonisasi yang disediakan oleh hukum internasional, termasuk kemerdekaan. Akhirnya, terlepas dari legalitas dari 1969 ‘tindakan pilihan bebas, warga Papua Barat tetap orang-orang dengan penentuan diri. Pengadilan Internasional harus memerintah di bawah hukum internasional Papua Barat punya hak untuk membentuk sebuah negara merdeka.

Ditambahkan, berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Forum Negara-Negara Rumpun Malanesia dan ‘document Matter concerning the status of Irian Jaya’ maka dirinya menilai, Papua Barat bisa terjadi perubahan hidup hanya melalui Merdeka, sebab jika masih di bawah jajahan bangsa lain tidak akan terjadi perubahan hidup. Sebagaimana dulunya Indonesia dijajah selama 350 tahun dibawah jajahan pemerintah kerajaan Belanda tidak ada perubahan hidup setelah Indonesia merdeka barulah terjadi perubahan rakyat RI rasa bahagia dan rasa sejatera.

“Jadi selama rakyat Papua Barat masih dibawah jajahan NKRI, rakyat Papua Barat tetap dibawah kemiskinan dan tetap dibawah penderitaan, siapapun yang jabat di tanahy Papua baik Gubernur/bupati/walikota, tidak bisa bangun Negeri Papua Barat, hanya Papua Barat bisa bangun dirinya sendiri melalui kemerdekaan sebagai sebuah Negara,”

tandasnya.

“Gubernur terpilih tidak bisa rubah Papua, hanya janji-janji belaka saja, terbukti dana otsus selama ini hanya dihabiskan para pejabat Indonesia yang ada di Papua. Siapapun yang jadi gubernur tidak bisa bangun Papua Barat selama masih dibawah kekuasaan bangsa lain,”

sambungnya.(nls/don/l03)

Rabu, 17 April 2013 21:14, BP

April 17, 2013 0

WPNCL Lanjutkan Lobby Status West Papua di MSG

Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS dan MSG di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)

Kanaky – Mendapatkan Keanggotaan Penuh di MSG telah tujuan utama dalam aplikasi WPNCL. Untuk mencari dukungan di antara semua negara MSG, delegasi Papua Barat mengunjungi Noumea, Kanaky (Kaledonia Baru) minggu ini sebagai bagian dari tur politik resmi di wilayah Melanesia.

Delegasi terdiri dari Dr Otto Ondawame-Wakil Ketua WPNCL, Mr Barak T. Sope Maautamate, mantan Perdana Menteri Vanuatu dan penasehat WPNCL dan Hon. NATO Taiwia Ejate Anggota Parlemen.

Delegasi ini disambut hangat oleh Eksekutif FLNKS (National Kanak Socialist Liberation Front). Mereka menyampaikan aplikasi resmi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group kepada Eksekutif FLNKAS dan Mr Victor Tutugoro.

Delegasi WPNCL bertemu dengan Eksekutif FLNKS dan Salah satu ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Mr Victor Tutugoro pada Kamis 11 April 2013 di Noumea, Kaledonia Baru.

“MSG hanya untuk rakyat Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya, kepemimpinan FLNKS akan sangat senang untuk menyambut WPNCL sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia kami. Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (Papua Barat) untuk kembali ke keluarga Melanesia.”

kata Executive FLNKS.

FLNKS sejak tahun 2011 memang menentang statuts Pemerintah Indonesia sebagai pengamat di MSG karena berbagai peristiwa pembunuhan orang Papua di masa lalu dan yang masih terus terjadi di Papua Barat.

Selanjutnya, seperti diberitakan media lokal negara-negara di kepulauan Pasifik, Delegasi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan akan melakukan perjalanan ke Honiara pada 23 April 2013 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Pejabat Pemerintah lainnya untuk melobby pemerintah Kepulauan Solomon, terkait aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan WPNCL.(Jubi/Victor Mambor)

April 14, 2013, 09:17, TJ

April 14, 2013 0