AMP Saat Melakukan Aksi di Yogyakarta ( Doc. AMP )
Yogyakarta – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Solo melakukan re-organisai untuk memperkuat perjuangan yang selama ini dilakukan oleh organisasi ini, Jumat, (16/3/13) di Solo Jawa Tengah.
Pantauan majalahselangkah.com, reorganisasi dihadiri Ketua AMP Pusat, Rinto Kogoya. Mereka berhasil menetapkan pencerahan dan pembentukan struktur AMP.
“AMP adalah progresif, militan dan patriotik. Jadi, bagi aktivis yang tergabung dalam organisasi ini harus benar-benar menunjukkan kerja nyata yang menuju pada rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri,”
kata Rinto Kogoya.
Rinto menjelaskan, AMP didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan. APM lahir di tengah situasi represi negara di Tanah Papua Barat dan situasi politik Indonesia yang mulai goyah akibat tekanan-tekanan politik dari gerakan pro-demokrasi Indonesia terhadap rezim Soeharto dan mulai menguatnya tuntutan Reformasi Politik bagi sebuah perubahan yang berkeadilan serta terbukanya ruang demokrasi.
Sejak berdiri, AMP telah dua kali menyelenggarakan Kongres Nasional. Kongres I diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta, pada November 2005. Dan Lima tahun kemudian tepatnya, Januari 2010, diselenggarakan Kongres II di Port Numbay, Papua.
AMP adalah organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras, serta mendukung perjuangan untuk Rakyat asli Papua bisa menentukan nasib sendiri. (Sonny Dogopia/MS)
JAYAPURA – Sempat berhembusnya gagasan untuk membuka dialog Papua dan Jakarta terkait situasi keamanan di Papua, Panglima Tertinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni menandaskan bahwaOPM akan tetap eksis memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bagi Papua Barat dan tidak ada dialog.
Demikian disampaikannya kepada Bintang Papua melalui ponsel, Jumat (15/3) pagi kemarin, Goliath Tabuni yang didampingi Sekjen Anton Tabuni, menyampaikan bahwa, sampai kapan pun OPM akan tetap eksis dan berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat. “ Puluhan tahun kita berjuang ini untuk merdeka, bukan untuk dialog, tidak ada dialog, kita mau hanya merdeka saja,” tegasnya.
Dilanjutkan Sekjen Anton Tabuni bahwa upaya dialog sempat diminta, namun Jakarta menutup diri untuk itu,”Waktu itu Presedium Dewan Papua sempat meminta pemerintah Indonesia untuk berdialog, tetapi mereka tidak buka pintu untuk itu. Jadi sekarang untuk apa dialog-dialog, kita akan berjuang dan meminta perhatian internasional untuk ada pengakuan kedaulatan, kita tidak bisa dapat itu dengan dialog, apalagi referendum dan otonomi,” lanjut Anton.
Sementara itu, terkait upaya pengejaran dan pencarian yang dilakukan aparat keamanan terhadap TPN-OPM, disampaikan Anton adalah hal biasa dan merupakan konsekuensi dari sebuah perjuangan,”Kalau itu menurut kami bukan pengejaran, itu hal biasa dalam perang, itu adalah konsekuensi dari revolusi yang kami lewati, intinya kita tidak mau tahu, dan kita akan terus perang sampai berhasil merebut kemerdekaan, buat kami tidak ada cara lain, hanya perang dan perang,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Goliath Tabuni meminta Anton untuk membacakan pernyataan sikap TPN-OPM yang isinya adalah Gen. Goliath Tabuni akan terus memimpin TPN-OPM untuk berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat, TPN-OPM juga menolak pemekara-pemekaran yang ingin dilakukan di Papua Barat, bahwa perjuangan yang dilakukan ini adalah untuk kemerdekaan Papua Barat, bukan untuk dialog ataupun tawaran lainnya,”Hal itu sesuai pesan Proklamasi 1 Mei 2006 lalu,” ujarnya.
Di bagian akhir, Gen. Goliath Tabuni menyampaikan kepada seluruh anak adat Papua Barat dan semua pejuang Papua Merdeka, bahwa,”Saya ini dalam keadaan sehat dan baik, mari teruskan perjuangan wa,,,wa,,, wa,” katanya. (bom/don/l03)
Jayapura – Tragedi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura berdarah, 16 Maret 2006 lalu, meninggalkan trauma dan kekecewaan mendalam bagi mahasiswa di Kampus ini. Bertolak dari trauma dan kekecewaan itu, mereka menuntut aparat keamanan berhenti menangkap aktivis mahasiswa dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).
Septi Meidogi, ketua dewan perwakilan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen meminta Kapolda Papua dan jajarannya agar membuka ruang demokrasi bagi mahasiswa dan kepada aktivis HAM.
“Berhenti tangkap aktivis mahasiswa dan aktivis HAM,”
kata Septi saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di Abepura, Sabtu (16/3).
Peristiwa 16 Maret 2006, di Kampus Uncen Lama di Abepura saat itu, bermula dari demonstrasi Massa Front Pepera PB Kota Jayapura dan Parlemen Jalanan yang berlangsung sejak tanggal 15 dan 16 maret 2006. Mereka memprotes kejahatan PT Freeport Indonesia.
Septi meminta kepada aparat keamanan agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan segudang masalah yang terjadi di wilayah tertimur ini. Pemerintah diminta membuka ruang dialog guna menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi.
“Pemerintah harus buka ruang dialog untuk selesaikan masalah Papua,”
ungkap Septi.
Aldo Kapis, kepala bidang (kabid) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Uncen menuturkan, negara harus bertanggung jawab atas peristiwa 16 Maret 2006. Dari kasus itu, para pelaku dibebasakan dan dipromosikan untuk naik jabatan.
“Mahasiswa kecewa dengan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut masuk pelanggaran HAM berat,”
Jayapura – Konferensi Majelis Umum Gereja Pasifik Ke-Sepuluh (PCC 10th General Assembly) yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Salomon, 3-10 Maret 2013 telah menyetujui adanya sebuah program yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Pasifik untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia dan kemerdekaan di Papua Barat.
Konferensi yang diikuti oleh Gereja-Gereja se Pasisik ini telah memutuskan untuk mendokumentasikan advokasi efektif terhadap keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia dalam kolaborasi dengan mitra oikumenis, masyarakat sipil dan pemerintah.
“Ini akan menggabungkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat sebagai titik fokus yang kuat dari kerja program PCC terhadap penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan wilayah yang belum pemerintahan sendiri serta masyarakat dan rakyat yang ingin bebas.”
demikian disebutkan dalam siaran pers PCC 10th General Assembly yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (14/03) malam.
Para Delegasi yang hadir, disebutkan mengakui hak asasi manusia semua orang, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri dari semua masyarakat adat yang tertindas dan terjajah di dunia sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Melalui siaran pers ini, PCC dikemukakan telah meminta Perancis, PBB, negara Kepulauan Pasifik dan masyarakat internasional untuk mendukung penentuan nasib sendiri di Maohi Nui (Tahiti). Delegasi yang hadir mengatakan dekolonisasi adalah salah satu tema lama yang diusung PCC. Dukungan terhadap permintaan dari Etaretia Porotetani Maohi (Maohi Gereja Protestan) telah diserukan dalam PCC 10th General Assembly untuk kembali mencatatkan Tahiti ke daftar dekolonisasi PBB.(Jubi/Victor Mambor)
Jonah Wenda didampingi Marius Oyaitou, Dj Arim, saat jumpa pers. (Doc. MS)
Jayapura — Jonah Wenda didampingi Marius Oyaitou, Kepala Staf Angkatan Darat Tentara PembebasanNasional Markas Pusat dan Dj Arim, Staf Aspri Pang Lima TPN-PB Markas Pusat meminta Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono segera membuka diri melakukan perundingan sebelum masa jabatanya berkahir.
Hal itu diungkapkan Jonah saat menggelar jumpa pers di Hotel Matos,Abepura, Jayapura, Papua (12/3) siang tadi.
Di hadapan sejumlah wartawan, Jonah Wenda mengatakan, Indonesiasegera meninggalkan sistem tangkap dan pemenjarahan rakyat Papua. Sekarang sudah saatnya pemerintahan SBY-Boediono membuka diri untuk segera melakukan perundingan dengan rakyat Papua serta dimediasi oleh pihak netral tanpa syarat.
“Kita harus tinggalkan sistim tangkap menangkap terhadap rakyat Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia. Seperti biasa saya sampaikan bahwa untuk menuju jalan damai yang kita harapkan solusinya orang Papua dan pemerintah Indonesia berunding dan dimediasi oleh pihak yang netral serta bebaskan seluruh tahan politik yang ada di penjara, “
ungkap Wenda.
Jonah juga berharap penyelesaian konflik di Papua solusinya bukan harus melalui pendekatan militer yang ujung-ujungnya penangkapan, pembunuhan dan pemenjaraan rakyat Papua secara liar.
Kata dia, pihaknya juga siapkan wadah untuk komunikasi yang baik, sebagimana sesuai janji presiden SBY tangal 11-11-2011 lalu, bahwa kedua belah pihak antara pihak Jakarta dan Papua harus duduk dan perlu mencari jalan damai.
“Selama ini orang Papua ditangkap, disiksa, diancam dan sebaginya. Kalau dengan kekerasan malah akan menimbulkan dendaman rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia,”
kata dia.
Ia meminta, pemerintah provinsi Papua, pihak legislatif dan eksekutif segera mendorong apa yang kita sepakati bersama yakni Jakarta dan Papua harus membuka ruang untuk berunding.
“Kami harap sebelum SBY meninggalkan tahtanya segera untuk ambil langkah yang baik dan jalan damai dengan melakukan perundingan ini, “
kata Wenda.
Sementara itu, Marius Oyaitou selaku Kepala Staf Angkatan Darat TPN Markas Pusat di tempat yang sama mengatakan, semua yang melanggar hukum dan hak milik orang lain diselesaikan dengan baik.
“Sekarang satu-satunya solusi yang ada hanya melalui jalan perundingan,”
kata dia.
“Kami minta kepada pemerintah provinsi dan pusat serta aparat militar supaya membuka diri dan kita selesiakan dengan damai dan tidak perlu lagi ada pembunuhan di mana-mana,”
kata dia tegas.
Ia menegaskan, hargai hak orang Papua ras melanesia. Kami tidak meminta dialog tetapi kami minta perundingan.
“Hak pakai sudah habis berikan kepada kita hak milik,”
Foto Bersama Benny Wenda dan pengungsi Papua Barat di PNG
Vanimo – Pemimpin diplomat Papua Barat di Internasioal, tuan Benny Wenda dalam agenda “Freedom Tour” telah menempatkan waktu untuk mengunjungi rakyat Papua Barat yang berada di pengungsian Papua New Guinea (PNG) selama hampir seminggu sejak 27 Februari hingga 1 Maret 2013 lalu.
Menurut pantauan crew KNPBnews, dalam kunjungan resmi itu Benny Wenda didampingi pembuat film dari Inggris Dominic Brown tinggal bersama di rumah pengungsi West Papua, mendengar penderitaan pengungsi, menyampaikan pesan-pesan perjuangan serta membahas agenda-agenda perjuangan bangsa Papua.
Pada hari Sabtu (1/3), tuan Benny Wenda mengundang pengungsi serta kelompok-kelompok perjuangan yang berada di pengungsian serta dari dalam negeri Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, ratusan rakyat Papua Barat hadir mendengarkan pidato terbuka dari tuan Benny Wenda.
Self-Determination: Agenda Fokus Perjuangan Rakyat West Papua
Tuan Benny Wenda, dalam pidatonya menyatakan bahwa saatnya perjuangan rakyat Papua Barat baik di dalam negeri maupun di luar negeri menyatukan agenda perlawanan dengan satu tuntutan yaitu Self Determination atau menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
“Sekarang bukan waktunya rakyat Papua berjuang untuk organisasi atau faksi masing-masing, saya melakukan perjalanan ini untuk menyatukan agenda perlawanan bersama dengan tuntutan yang tunggal yaitu self determination, sehingga semua organisasi dan rakyat mari satukan energi dalam satu tuntutan bersama”,
tutur Benny Wenda.
Benny Wenda menyatakan bahwa West Papua dalam kanca diplomasi internasional sudah pada tingkatan yang tidak main-main.
“Diplomasi West Papua di Internasional sudah pada tahap perang terbuka dengan negara kolonial Indonesia, kami sudah tidak main-main dengan agenda rakyat West Papua dan Indonesia tidak akan menang karena rakyat West Papua sedang berjuang diatas kebenaran sejarah secara terbuka dan legal dalam sistem negara-negara di dunia”
kata pria ini yang baru lepas dari jerat interpol (DPO Internasional) sejak 2012 lalu.
Dalam pidato itu juga, Benny Wenda melakukan sharing terbuka dimana dirinya menyapa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar perjuangan yang diajukan oleh rakyat yang mendengar pidatonya. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat PNG yang memberikan tanah bagi rakyat pengungsi Papua Barat di PNG.
Benny Wenda, dalam perjalanan diplomasi terbuka ini telah berkunjung ke Senator AS, Parlemen New Zealand, Australia dan kini dalam beberapa waktu kedepan akan berkunjung di Parlemen PNG di Port Moresby. Aktivitas perjalanannya dapat diikuti pada situs freewestpapua.org.
Puncak Jaya — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPN-OPM) pimpinan Gen. Goliat Tabuni mengatakan pihaknya telah memberikan waktu 1 jam kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengevakuasi 8 anggota TNI yang telah ditembak di Puncak Jaya dan Puncak, Kamis, (21/2) lalu.
Setelah TPN-OPM menembak mati 8 anggota TNI, sudah diberi waktu 1 jam untuk evakuasi. Jadi, penembakan Helly Puma TNI AU HT-3318 itu karena batas waktu sudah lewat. TNI takut evakuasi padahal TPN telah beri waktu, kata staf khusus Gen. Goliat Tabuni, Naman Enumby kepada majalahselangkah.com, Jumat, (1/3).
Ketika ditanya soal penembakan 4 warga sipil, ia mengatakan, 4 orang itu membawa peti yang dicurigai berisi senjata dan amunisi. Lalu, pihak TPN menghadang mereka dan meminta memyerahkan peti itu tetapi mereka menolak.
Kata dia, tawar menawar pun terjadi. TPN minta mereka buka peti. Karena, TPN pikir mereka itu militer berpakaian preman dan membawa senjata dan amunisi. Tetapi, karena tidak mau kasih tunjuk jadi mereka tembak, katanya.
Kata dia, setelah tertembak, diketahui bahwa peti-peti itu berisi alat pertukangan. Setelah tertembak, ternyata peti itu isinya alat-alat tukang, kata dia.
Terkait informasi penembakan di Puncak dan Puncak Jaya akibat Pilkda di daerah itu, dibantah keras oleh Naman Enumbi.
Ah, tidak. Pilkda kita amankan sama-sama dengan TNI/Polri. Ini tidak ada hubungan. Penembakan TNI itukan kami sudah bilang to. TPN itu ada untuk melawan TNI di Papua. Apalagi mereka datang bangun pos di wilayah kami,katanya.
Sementara, terkait perintah Presiden SBY untuk mengejar pelaku penembakan, kata dia, TNI dan Polri banyak yang datang ke sana tetapi tidak mampu mengajar.
Mereka datang banyak tetapi hanya sebatas ada mobil saja. Mereka tidak berani masuk hutan. Saat ini TPN juga siap jika datang ke atas. Kami kuasai, kata dia. (GE/MS)
Mahasiswa Papua di Jogja Saat Menggelar Aksi ( Doc. AMP )
Yogyakarta — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada di Kota Yogyakarta dan Bandung menggelar aksi damai untuk menyikapi situasi pasca penembakan yang menewaskan 12 anggota TNI dan 4 warga sipil. Aksi damai dengan tuntutan yang sama digelar secara serentak, hari Kamis (28/02). Aksi damai dengan tuntutan yang sama di gelar juga di Semarang oleh Forkompas.
Di Yogyakarta
Aksi damai di Yogyakarta di gelar di titik nol kilometer kota Yogyakarta. Awalnya masa aksi mulai long march dari Asrama Mahasiswa Papua Yogyakarta sambil meneriakkan yel-yel Papua Merdeka sepanjang jalan menuju titik nol kilo meter depan perempatan kantor pos.
Salah satu masa yang menyatakan orasi politik bahwa Papua telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, dan kami rakyat Papua meminta pengakuan dari Indonesia untuk segera mengakui kedaulatan kami . Lanjutnya kami rakyat Papua tidak minta kesejahteraan, dan makan, minum ataupun lainnya, kami minta Merdeka dan pengakuan pengakuan penuh dari Indonesia, Amerika Serikat dan PBB.
Kepada wartawan, Jubir aksi, Roy Karoba, meminta media tidak hanya terus mengekspos tewasnya 8 anggota TNI namun, publikasikan juga masyarakat sipil yang tewas akibat brutalnya TNI di Papua. Di Papua masyarakat sipil terus tewas sejak tahun 1963.
Sejak diklaimnya tanah Papua ke dalam Indonesia ini, rakyat Papua dibunuh oleh TNI namun media tidak pernah ekspos pembunuhan yang dilakukan akibat brutalnya TNI ini. Namun, saat ini kami kembali turun aksi damai untuk menyatakan sikap kami bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan PBB segera mengakui kedaulatan bagi Papua dan Stop melakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua, kata Roy kepada wartawan saat aksi berlangsung.
Di Bandung
Dalam aksi dan tuntutan yang sama pula Ketua Kordinator Aksi, Wenas Kobogau mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak mampu menuntaskan persoalan- konflik di Tanah Papua, Maka kami menuntut Amerika, Indonesia, Belanda, dan PBB akui kedaulatan West Papua. Agar Rakyat Papua hidup aman dan damai dari atas Tanah leluhur kita sendiri, Kata wenas kepada wartawan di Bandung disela-sela aksi.
Karena konflik yang selama ini terjadi di Tanah sengaja diciptakan oleh Kaum Imperialisme Amerika Serikat demi kepentingan Ekonomi Politik di Tanah Papua. Bahkan Kolonialisme Indonesia pun sengaja mengkonflikan untuk bisnis Militer di Tanah Papua.
Terkait Penembakan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Papua Barat (TPN-OPM) kelompok Gen Golita Tabuni terhadap 8 Prajurit TNI 753 di Puncak Jaya Papua, Kordinator Aksi menegaskan bawah TPM-OPM bukan Teroris, Separatis,Gerakan Pengacau Keamanan tetapi mereka Menuntut Hak hak dasar bagi Rakyat Papua barat yaitu Pengakuan, Kata Wenas dalam orasinya.
Di Semarang
Mahasiswa Papua di Semarang juga melakukan aksi long mach. Aksi damai yang di koordinir oleh Forum Komunikasi Papua Semarang (Forkompas) dan Solidaritas Mahasiswa Peduli Papua Salatiga (SMPP). Long march dimulai dari mancuran Universits Diponegoro Simpanglima dan berakhir didepan Polda Jawa Tengah.
kordinator aksi Yosep Manuhutu, dalam orasinya mengatakan saat ini situasi Puncak dan Puncak Jaya mencekam, masyarakat mengungsi ke hutan dan jelas bahwa rakyat sipil akan menjadi korban, sehingga diminta kepada SBY-Boedino segera menuntaskan persoalan ini. Lebih lanjut Yosep mengatakan, warga sipil selalu menjadi korban atas apapun yang dilakukan oleh republik ini untuk tanah Papua selalu ada kasus penculikan, pembunuhan dan penyisiran ditanah Papua.(Abraham/Methu/MS)
TNI Saat Lakukan Operasi Militer di Punjak Jaya ( Doc. Melanesia.com )
Yogyakarta – Pasca terjadi kontak senjata di Puncak Jaya antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) di bawah pimpinan Gend. Goliat Tabuni dan Militer Indonesia di Puncak Jaya tepatnya di Tingginabut dan Sinak beberapa waktu lalu, Pesiden Susilo Babang Yudoyono ( Presiden RI ) segerah merespon dan melakukan rapat terbatas dan memutuskan untuk melakukan Oparasi Militer di daerah tersebut seperti yang telah di beritakan berbagai medi online, cetak dan elektronik beberapa hari lalu.
Maka untuk menyikapi terjadinya operasi militer dan tejadinya korban jiwa dari rakyat sipil di Puncak Jaya ( Papua ) maka Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) berencana melakukan aksi demostrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tangga 28 Februari 2013. Agus D selaku Koordinator dalam aksi ini ketika dihubungi ia menyatakan bahwa
” Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk penyikan terhadap keputusan Pemerintah Indonesia dalam rapat terbatas yang akan melakukan operasi militer di daerah Puncak Jaya, kami kawatir akan terjadi tindakan represif aparat militer Indonesia terhadap rakyat sipil di daerah ini seperti yang terjadi di beberapa daerah lain seperti di Enarotali, Degeuwo dan beberapa daerah lain sebelumnya”.
” Selain itu kami juga menuntut kepeda Pemerintah Indonesia Untuk segerah mengakui Kedaulatan West Papu dan Stop Berlakukan Papua Sebai Daerah Operasi Militer ( DOM ), sebab apa yang terjadi di Puncak Jaya kemarin itu kare mereka ( TPN-PB) ingin memperjuangkan Kedaulatan West Papua dan mereka itu bukanlah GPK/Teroris seperti yang telah dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini “.
Selain itu, menurut Informasi Aksi ini akan dilaksanakan di seluruh kota studi se – Jawa dan Bali.
Untuk itu, Agus menghibau kepada seluruh Mahasiswa Papua yang sedang berada di Daerah Istimewah Yogyakarta untuk dapat hadi dan ikut terlibat dalam aksi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 dan rencananya aksi ini akan dimulai dari Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I ” Yogyakarta dan berakhir di Titik Nol KM ( Kantor Pos Besar ). [rk]
Jayapura — Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat dengan tegas mengingatkan ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tak membiarkan status politik Papua berlarut-larut.
Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat, Teriyanus Satto dalam pers releasnya ke tabloidjubi.com.
“SBY jangan apatis atas status politik Papua Barat ke dalam NKRI. Seharusnya pemerintah meluruskan status politik Papua Barat,”
katanya, Minggu (25/2).
Menurut Satto, pemerintah segera menghentikan pengiriman pasukan yang pada akhirnya mengorbankan rakyat sipil.
“TPN-OPM yang tergabung di komando nasional pimpinan Goliath Tabuni dengan tegas meminta Presiden SBY segera hentikan pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua,”
terangnya.
Larangan ini, kata Satto, mengingat pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar ke Papua Barat, justru memperuncing masalah dan masyarakat sipil akan dikorbankan.
“Baik itu masyarakat sipil orang asli Papua maupun orang Melayu imigran yang datang di tanah Papua,”
tegas pria asli Genyem ini.
Menurut Satto, perjuangan TPN-OPM sangat jelas, takni TPN-OPM berjuang untuk memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi bangsa Papua Barat.
“TPN-OPM berjuang demi menyelamatkan dan melindungi rakyat bangsa Papua Barat dari tindakan genocide oleh aparat keamanan Indonesia,”
katanya.
Satto juga mangatakan, invasi militer Indonesia ke tanah Papua dari sejak 1 Mei 1963 hingga kini adalah tindakan kriminal yang melanggar hak asasi bangsa Papua Barat.
“Sehingga segera hentikan operasi militer di tanah Papua dan stop mengirim anggota pasukan TNI/Polri di seluruh wilayah tanah adat bangsa Papua Barat,”
jelasnya.
Apalagi, kata Satto, TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa adanya pemeritah Indonesia di tanah milik bangsa Papua adalah illegal dan belum sah karena kehadiran Indonesia dengan jalan rekayasa.
Selain itu, kata Satto, TPN-OPM menilai Presiden SBY mengorbankan anggota TNI/Polri dengan dalih mempertahankan NKRI yang tak berdasar. Akibatnya, keluarga-keluarga korban sakit hati dan selalu meratapi kepedihan.
“Apakah Anda tak merasa berdosa? Anda telah menyesatkan anggota TNI/Polri menjadi korban akibat memenuhi perintahmu?”
katanya dengan nada bertanya.
Bagaimanapun, kata Satto, Papua Barat akan merdeka penuh sesuai dengan waktu Tuhan, dan Indonesia akan tinggalkan Papua Barat dengan rasa menyesal seperti pengalaman di Timor-Timur.
“Mencapai impian itu, TPN-OPM belum berperang secara nasional, melainkan hanya revolusi tahapan. Ingat, akan ada revolusi total dan nanti TPN-OPM akan tunjukkan ke dunia kalau TPN-OPM adalah organisasi yang berjuang membebaskan bangsa Papua Barat dari tangan New ColonialismeIndonesia,”
jelasnya.
Menurut Satto, sebelum Indonesia menjadi tertuduh pelanggaran HAM, karena membunuh orang asli Papua dan anggota TNI/Polri yang menjadi korban demi mempertahankan NKRI. “Maka seharusnya pemerintah Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden SBY segera menyetujui mengadakan perundingan segitiga, guna membahas agenda referendum bagi rakyat bangsa Papua Barat sesuai mekanisme PBB. (Jubi/Mawel)
Papua Merdeka News 