Apapun Yang Ditawarkan, Goliat Tabuni Tak Akan Turun Gunung

JAYAPURA – Goliat Tabuni, Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) menolak tawaran rumah yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya akan membangun rumah untuk Goliat Tabuni selaku Pimpinan TPN-OPM bersama rekan-rekannya yang tinggal di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya.

“Kami menolak tawaran rumah yang mau dibangun itu, dan Jenderal Goliat Tabuni tidak mungkin turun gunung. siapa yang mau turun gunung, itu bohong besar, Tipu,” kata Sekertaris Jenderal TPN-OPM Anton Tabuni kepada Bintang Papua, Rabu (9/1) kemarin. Kata dia, TPN-OPM juga menolak keberadaan Kodim karena ternyata membuat masyarakat jadi takut beraktifitas.

Sementara itu salah satu orang dekat Goliat Tabuni, melalui pesan singkatnya kepada Bintang Papua mengatakan. “Kasih tau wartawan semua bahwa waktu kasus sandera di Gasalema, Tembagapura Mei 1996 itu Freeport pernah tawarkan Goliat Tabuni uang Dolar Amerika, tapi ditolak, apalagi tawaran Pemerintah Indonesia sekarang, tidak mungkin Gen. Goliat Tabuni menerimanya,” tulis pesan itu.

Sebelumnya dalam pemberitaan beberapa media, dinyatakan bila Goliat Tabuni ‘turun gunung’ dijamin tidak ada proses hukum, kata Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo kepada wartawan di Puncak Jaya (7/1) lalu.

“Saya sudah ketemu dengan Kapolda dan Kapolda juga sudah memberikan pernyataan untuk memberikan jaminan kepada saya. kalau mereka menyerahkan diri semua tuntutan proses hukum dihentikan,”

demikian kutipan pernyataan Bupati Ibo.

“Kita tidak menginginkan mereka berada di hutan terus, kita ingin mereka bersama dengan kita, sehingga apa pun pembangunan yang mereka ingin pasti akan tercapai,” tegasnya.

Diungkapkannya, sebelum melakukan hubungan komunikasi dengan Goliat Tabuni terlebih dahulu meminta ijin kepada Kapolda dan pihak TNI, sehingga tidak ada pemikiran bahwa Pemda ada ‘kong kali kong’ ketika menyerahkan bantuan kepada mereka.

“Simpan atau pake saja semua bantuan itu untuk mereka sendiri, karena kami tidak mungkin turun, itu mustahil, perjuangan ini adalah hidup kami dan seluruh tanah ini, tidak mungkin kami turun gunung, ingat itu, yang bilang kami turun gunung itu tipu besar,”

Source: http://westpapuaya.blogspot.com/, Sabtu, 12 Januari 2013

January 12, 2013 0

TPN-OPM Akui Bertanggungjawab Penembakan di Puncak Jaya

Jayapura — Markas besar Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) secara resmi mengeluarkan penyataan atas kasus penembakan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, 10 Januari 2013. Dari pernyataan resminya ini, mereka mengaku bertanggungjawab atas kasus penembakan seorang anggota TNI dan seorang tukang ojek di Puncak Jaya.

Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Teryanus Sato melalui pers realesnya ke tabloidjubi.com, Jumat (11/1).

“Penembakan terhadap anggota TNI dari Batalyon 753 Nabire dan seorang tukang ojek, yang juga anggota intelijen Indonesia adalah murni dari TPN-OPM di bawah Pimpinan Komandan Operasi Pos Jambi (Lekagak Telenggen), atas Komando Nasional di bawah Pimpinan Panglima Tinggi TPN-OPM (Gen. Goliat Tabuni),”

tulisnya.

Menurut Mayjen Teryanus, aksi penembakan ini adalah pembalasan atas penghinaan yang telah dilontarkan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo, kepada Pimpinan TPN-OPM, yakni Panglima Tinggi Gen. Goliat Tabuni melalui media Cepos (Cenderawasih Pos) dan Papua Pos pada tanggal 9 Januari 2013.

“Dengan penghinaan ini, TPN-OPM secara resmi mengeluarkan pernyataan ini. Pertama, aksi penembakan ini adalah murni dari TPN-OPM dibawah Komando Panglima Tinggi Gen. Goliat Tabuni sebagai bentuk pembalasan atas penghinaan yang telah dilontarkan oleh Bupati Puncak Jaya Henock Ibo pada media Cepos danPapua Pos beberapa waktu lalu.

Kedua, penembakan ini juga sebagai aksi penolakan atas peresmian Kodim 1714 Puncak Jaya, Papua belum lama ini. Ketiga, penyerangan ini telah dilakukan oleh TPN-OPM murni di bawah pimpinan Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Pos Jambi, Puncak Jaya), atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM (Gen. Goliat Tabuni).

TPN-OPM membuat pernyataan ini, guna menjadi perhatian semua pihak. Pernyataan ini dikeluarkan di Markas Pusat TPN-OPM, pada tanggal : 11 Januari 2013. An. Panglima Tinggi TPN-OPM. Kepala Staf Umum. Mayjen Teryanus Satto. NRP. 7312.00.00.003.

Sebelumnya, Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen. Christian Zebua menyebutkan pelaku penembakan tersebut bukanlah kelompok TPN/OPM.

“Tidak benar pelaku penembakan gerombolan bersenjata (OPM-red), itu dari oknum OTK (orang tidak dikenal),”

ujar Pangdam melalui pesan singkatnya (10/01).

Kapolda Papua, Irjenpol. Tito Karnavian , kepada tabloidjubi.com, Jumat (11/01) mengakui semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk jika pelaku penembakan adalah kelompok Goliat Tabuni. Namun dari pemeriksaan sementara Kepolisian bukan kelompok itu.

“Kita lihat selain kelompok ini ada kelompok lain lagi di Kabupaten Puncak Jaya. Yang pasti kita sudah mengarah pada satu kelompok. Sementara mengenai apa motifnya, kita bisa menjawab motif jika pelakunya sudah tertangkap atau ada orang dalam yang bercerita,”

kata Kapolda. (Jubi/Benny Mawel)

Friday, January 11th, 2013 | 18:47:17, TJ

January 11, 2013 0

Panglima TPN PB, Goliat Tabuni Tolak Tawaran Apapun Dari Indonesia

Puncak Jaya – Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM), Goliat Tabuni menolak tawaran apa pun dari pemerintah Indonesia. Hal itu dikatakan Naman Enumbi staf khusus Goliat Tabuni kepadamajalahselangkah.com, Rabu, (9/1) langsung dari Markas melalui telepon selulernya.

Panglima TPN PB-OPM, Goliat Tabuni.

“Kami menolak tawaran apa pun dari pemerintah Indonesia melalui kaki tangannya di Papua. Kamu tau, kami ada di hutan ini bukan untuk uang, rumah, atau apa pun. Tidak ada gula-gula. Kami hanya merdeka,”

kata Naman Enumbi.

Ia mengatakan, TPN-OPM sudah tahu semua rekayasa yang dibuat oleh pemerintah provinsi Papua dan pemerintah Puncak Jaya.

“Kami tahu semua rekayasa pemerintah Papua. Mereka bicara kepada presiden macam-macam, Kalau berani, silakan dating ke markas ketemu panglima,”

kata Enumbi.

Terkait informasi pembangunan 25 rumah, kata dia, hutan adalah rumahnya TPN-OPM.

“Dia mau bangun 1000 rumah ka, bawa pabrik uang ka tidak akan pengaruh. Goliat sekarang bukan main-main. Dia sekarang panglima,”

katanya.

Ia menjelaskan, waktu Sandera di Gasalema, Tembagapura di bulan Mei 1996, PT Freeport pernah tawarkan Goliat Tabuni 1 Milyar Dolar Amerika. Tapi Goliat Tabuni menolak. Apalagi tawaran Pemerintah Indonesia sekarang, tidak mungkin Jenderal Goliat Tabuni menerimanya.

“Kamu mau apa? Silakan datang saja. Pejabat yang jual-jual nama Goliat itu silakan datang,”

kata dia dengan tada tegas.

“Tidak pernah ada cerita turun gunung. Itu semua cerita bohong. Wartawan jangan tulis berita tanpa tanya ke markas. Kamu bias tulis-tulis berita sembarang. Tapi, kamu ingat semua tawaran tidak akan mematakan perjuangan Papua yang sudah merdeka,”

katanya.

Ia mengatakan, berita resmi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM) ada di website TPN. Lihat saja di http://www.wpnla.net,” kata dia.

Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo- Yustus Wonda untuk tidak bicara lagi informasi tidak benar.

“Tidak benar informasi soal Goliat mau turun gunung atau serahkan diri. Dia (Henock Ibo ) mau sepakat dengan Polda ka, Pangdam ka, kami tidak perlu. Kami juga sudah menolak keberadaan dan hadirnya Kodim 1714 yang baru diresmikan, Selasa (8/1),”

kata dia. (GE/003/MS)

Wed, 09-01-2013 16:09:21, MS

January 9, 2013 0

Sekjen OPM: Kami tetap Eksis

JAYAPURA – Pihak TPN-OPM mengaku sama sekali tak mempermasalahkan berdirinya Kodim 1714 di Puncak Jaya tersebut, mereka juga sama sekali tidak takut.

“Oh kami ini TPN-OPM kami tetap eksis, Kami bukan Komite, atau Dewan, atau Aliansi Mahasiswa, atau Presidium atau apapun yang takut dengan gertakan, Kami adalah TPN-OPM, organisasi yang permanen dan akan berjuang sampai tujuan merdeka kami tercapai,”

tegas Sekjen TPN-OPM, Anton Tabuni.

Dirinya juga mengaku tak ada masalah bila pihak Kodim 1714 mencari TPN-OPM.

“Oh itu tidak ada masalah, kami tidak takut, dan kami akan lawan, kita mati mereka juga mati, itukan revolusi. Tulis itu ya,”

teriak Anton Tabuni.

Lanjut Anton,

”Kami tidak tunduk pada siapapun, kami hanya tunduk pada Panglima Tertinggi, Gen. Goliath Tabuni, jadi pemerintah Indonesia jangan main-main, kami akan tetap berjuang, kami tidak takut dengan ada Kodim, kami tidak takut,”

tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai rencana, Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjend TNI Drs. Christian Zebua, Selasa (8/1) pagi ini di Mulia, Puncak Jaya, akan meresmikan berdirinya Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1714 ini berada dilingkungan Korem 173/PVB. Demikian disampaikan Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Jansen Simanjuntak kepada wartawan, Senin (7/1) sore.

”Benar besok (hari ini.red) akan peresmian keberadaan Kodim 1714 Puncak Jaya oleh Panglima sendiri. Rencana peresmian jam 9.00 WIT, “

ujar Kapendam.

Saat disinggung apakah berdirinya Kodim tersebut guna mempersempit ruang gerak TPN-OPM di Mulia?, Kapendam membantah,

”Oh itu sama sekali tidak ada, kita ini semua bersaudara. Ini intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”

terangnya.

Kapendam mengatakan, kita tidak ada permusuhan dengan mereka.

“Dengan catatan, bila mereka mau bergabung dengan masyarakat, silahkan, senjata harus diserahkan kepada pihak berwewenang. Dan Panglima sudah menjamin bahwa mereka akan dilindungi,”

tambah Kapendam. (bom/don/l03)

Senin, 07 Januari 2013 17:35, BP

January 7, 2013 1

Sejak Ditahan, Ketua KNPB Baliem Belum Didampingi Pengacara

Wamena — Menurut keluarga Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim, Simeon Daby, sejak penahanan oleh kepolisian, pembuatan Berita Acara Perkara (BAP) hingga penyerahan ke tahanan Kejaksaaan, Simeon tanpa didampingi pengacara atau penasehat hukum.

Simeon ditahan bersama Mekky Kogoya dan Ima Mabel pada tanggal 15 Desember 2012 di Holima, Distrik Hubykossy dengan tuduhan peledakan bom di Kantor DPRD Jayawijaya dan sejumlah kasus lainnya di Wamena.

“Sejak penahanan kami keluarga tidak tahu ada pengacara yang mendampinggi atau tidak,”

kata Tinus Daby, ayah Simeon ke tabloidjubi.com lewat telepon selulernya, ketika dihubungi pada Jumat (4/1).

Menurut Tinus, keluarga hanya tahu lewat informasi, bahwa Simeon akan menjadi tahanan Jaksa pada bulan Januari.

“Bulan Januari 2013 ini, Simeon akan diserahkan ke tahanan jaksa dari Polres. Semua proses yang terjadi, pihak Polres Resort Jayawijaya tak pernah melayangkan pemberitahuan resmi. Kami keluarga belum terim laporan resmi dari polisi, bahwa anak kami ditahan,”

katanya.

Tinus juga mengatakan, dirinya mengetahui persoalan pemeriksaan anaknya, Simeon hanya melalui pemberitaan media dan lisan. Sehingga pihak keluarga belum mengetahui pengacara yang mendampingi Simeon dalam seluruh proses pembuatan BAP dan persidangannya nanti.

“Kami belum tahu pengacara yang akan mendampingi,”

katanya.

Akibat belum ada pengacara, kata Tinus, keluarga berharap ada pegacara yang menawarkan diri untuk menjadi pendamping Simeon dengan teman-temannya.

“Kami mengharapkan ada pengacara yang mau mendampinggi Simeon naik sidang,”

katanya.

Selain itu, lanjut Tinus, pihaknya berharap pihak pengurus KNPB pusat bisa membantu dalam mencarikan pegacara yang akan mendampingi Simeon.

“Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,”

katanya.

Namun menurut pihak KNPB pusat, pihaknya sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampingi Simeon. Pengacara yang dihubunggi sudah bersedia ke Wamena.

“Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustav Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,”

kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama ke tabloidjubi.com, Jumat (4/1).

Hanya saja, menurut Roky, ada pihak-pihak yang membatasi.

“Pengacara sudah siap ke Wamena ada yang mengahalangi, ini yang menjadi persoalan,”

katanya. (Jubi/Mawel)

Friday, January 4th, 2013 | 20:05:16, TJ

January 4, 2013 0

Domi Surabut: Hibbah Hellman/Hammett Pengakuan Dunia Atas Perjuangan Rakyat Papua

Dominikus Surabut, belum menerima pemberitahuan resmi soal hibah

Jayapura — Dominikus Surabut salah satu pentolan aktivis Papua mengatakan Hibah Hellman/Hammett yang diterimanya sebagai pengakuan dunia atas perjuangan penegakan hak-hak masyarakat adat Papua. Ini berarti pengakuan dunia terhadap suara hati orang Papua

“Hibah ini jelas suatu penghargaan bagi rakyat Papua, sebab ada pengakuan dunia atas teriakan Rakyat Papua tentang hak-hak mereka yang selama ini diperkosa oleh pemerintah yang berkuasa,”

kata Surabut saat berbincang-bincang dengan tabloidjubi.com, Selasa (25/12) di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Karena itu, menurut Domi, perjuangan rakyat Papua sangat benar, penting dan harus selalu dihargai.

“Dunia mulai membuka mata atas perjuangan rakyat Papua. Jadi kita perlu perhatikan bersama bahwa perjuangan rakyat Papua itu benar adanya,”

kata Surabut.

Menurut Domi, hibah yang diterimanya mengandung makna ganda.

“Di satu sisi, suatu kebanggaan bagi rakyat Papua dan saya, tetapi di lain sisi, hibah ini satu beban sekaligus semangat kerja kemanusian yang tidak main-main. Kita bangsa tetapi suatu tanggungjawab besar ke depan untuk membuktikan perjuangan penegakan HAM tidak main-main,”

katanya.

Sekalipun begitu, menurut Domi, informasi bisa saja suatu wacana karena dirinya belum menerima informasi resmi dari panitia hibah.

“Saya belum terima informasi resmi. Pasti ada hanya saya dalam situasi begini sulit mendapatkannya,”

kata Domi di Lapas Abepura.

Sebelumnya, dalam pemberitaan tabloidjubi.com ada penulis dari 19 negara menerima hibah Hellman/Hammett untuk komitmen mereka dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan keberanian mereka dalam menghadapi penganiayaan. Salah satunya adalah Dominikus Sorabut, Tahanan Politik Papua juga menerima hibah tersebut.

“The Hellman/Hammett membantu penulis yang telah menderita karena mereka menerbitkan informasi atau mengekspresikan ide-ide yang mengkritik atau menyinggung perasaan orang yang berkuasa,”

kata Lawrence Moss, koordinator program hibah Hellman/Hammett melalui release Human Rights Watch yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (20/12) malam.

Hibah Hellman/Hammett diberikan setiap tahun kepada para penulis di seluruh dunia yang menjadi sasaran penganiayaan politik atau pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah panitia seleksi dibentuk setiap tahun untuk memutuskan penerima penghargaan uang tunai hibah untuk menghormati dan membantu penulis yang karyanya dan kegiatan telah ditekan oleh kebijakan pemerintah yang represif. (Jubi/Mawel)

Thursday, December 27th, 2012 | 17:33:59, TJ

December 27, 2012 0

Tapol Papua, Filep Karma, dkk Menyerukan Rakyat Papua Boikot Pilgub

Jayapura – Tahapan Politik Papua, Filep Karma, Buctar Tabuni, Jafray Murib, Forkorus Yaboisembut, Selfius Bobii, Edison Waromi, Agus Krarr, Dani Kogoya, Yusak Pakage, Darius Kogoya, Timur Wakerkwa dan kawan-kawan menyuruhkan kepada seluruh rakyat Papua untuk memboikot Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dijadwalkan 29 Januari 2013 mendatang.

Seruan yang disampaikan kepada majalahselangkah.com, Sabtu, (21/12) itu berisi empat poin. Poin pertama seruan berbunyi,

“Jangan ikut memperpanjang penjajahan, penderitaan dan pembunuhan di atas tanah Papua dengan mengikuti pemilihan gubernur/wakil gubernur provinsi Papua”.

Pada poin kedua mereka mengatakan, jika pemilihan gubernur/wakil gagal, maka kita akan minta referendum.

Selanjutnya, pada poin ketiga mereka sampaikan ucapakan terima kasih kepada rakyat Papua.

“Terimakasih atas dukungannya. Tuhan pencipta alam raya memberkati kitong semua,”

kata mereka.

Seruan yang poin empat ditutup dengan pernyataan singkat, ‘Bangsa Papua merdeka!’ itu disampaikan kepada semua orang yang tinggal di hidup di Papua.

“Kepada semua sodara kami yang non Papua, semua sodara kami yang asli Papua serta semua sodara kami yang darah campuran, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan dan sungguh mencintai rakyat bangsa Papua – tanah Papua,”

tulis mereka.

Dikethui, Philip Karma adalah pegawai di Kantor Gubernur Papua dan Yusak adalah mahasiswa Universitas Cenderawasih, Jayapura. Mereka diajukan ke pengadilan karena memobilisasi massa untuk menaikkan bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, 1 Desember 2004. Pengibaran ini dilakukan untuk memperingati HUT ke-43 Organisasi Papua Merdeka.

Sementara, Yoboisembut, Edison Waromi, Dominikus Sorabut, Agust Kraar, dan Selpius Bobbi dianggap terbukti bersalah mendirikan negara dalam negara, saat kongres Papua III di lapangan Zakeus, Abepura, 16-19 Oktober 2011 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, beranggotakan lima orang yang diketuai Jack Oktavianus, Jumat (16/3), akhirnya menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada lima orang tersebut.

Lalu, Ketua Parlemen Nasional Papua Barat, Buchtar Tabuni divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kota Jayapura, Selasa (25/9) lalu. Buchtar dinyatakan bersalah terlibat perusakan kantor Lembaga Pemasyarakatan Abepura, 3 Desember 2010.

Buchtar Tabuni juga pernah dipenjarakan selama 3 tahun karena ia dianggap tokoh yang mengkoordinir puluhan ribu orang Papua pada berbagai aksi untuk menuntut referendum. Puncaknya ia ditangkap pada aksi demonstrasi damai di Jayapura untuk mendukung peluncuranInternational Parlementarians for West Papua ( IPWP). (MS)

Sat, 22-12-2012 21:32:15 , MS

December 22, 2012 1

KNPB: Kenapa Baru Dituduh Teroris

Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mempertanyakan mengapa negara menuduh gerakan politik aktivis KNPB sebagai gerakan teroris.

“Kenapa baru sekarang kami dituduh teroris? Mengapa tidak sejak tahun 1961?,”

kata Juru Bicara KNPB Wim Mendlama kepada majalahselangkah.com,(Jumat, 21/12).

“Rakyat Papua bukan baru berjuang. Kami berjuang dengan ideologi Papua merdeka berdasarkan sejarah. Perjuangan kami telah dimulai sejak tahun 1961. Label-label seperti ini biasalah, mulai dari pengacau, kriminal, dan sekarang teroris,”

kata Wim.

Kata dia, sikap militan dan radikal dalam memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Papua Barat itulah alasannya menuduh KNPB sebagai teroris.

“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme itu bukan lahir tahun 2012. Undang-Undang itu lahir tahun 2003 to. Dan, ingat gerakan kami ada jauh sebelum itu,”

kata dia.

“Negara mulai bertindak brutal dan semakin ganas menghadapi gerakan perlawanan KNPB. Tapi, kami tetap pada ideologi Papua merdeka. Kami digiring sebagai teroris tetapi kami akan terus bertahan. Kami ini gerakan kemerdekaan,”

kata dia tegas.

Lebih lanjut kata dia,

“KNPB adalah gerakan sipil rakyat Papua. Gerakan bersenjata adalah TPN/OPM di hutan. Label buruk yang dialamatkan tanpa bukti itu dimulai dari peristiwa tertembaknya Mako Tabuni pada 14 Juni oleh Densus 88 Polda Papua. Lalu, katanya, penembakan ketua militan kota KNPB, Hubertus Mabel itu balas demdam atau upaya memenuhi rasa keadialan korban 3 aparat kepolisian di Pirime yang ditembak mati oleh TPN/OPM pimpinan Okiman Wenda,”

katanya.

Kata Wim, Hubertus dibunuh dan dikaitkan sebagai pelaku penyerangan polsek Pirime adalah tidak benar. Hubertus berada jauh dari tempat kejadian, yaitu di Kurulu kampung halamannya. Hubertus dimandati untuk melakukan konsolidasi anggota militan KNPB untuk pengamanan internal.

“Dalam perjalanannya Hubertus tidak ada hubungan dengan penyerangan yang dipimpin Okiman Wenda. Huber juga dalam posisi merayakan natal bersama keluarga di Kurima, kampung halamannya,”

jelasnya. (MS)

Fri, 21-12-2012 19:26:10, MS

December 21, 2012 0

Semua Pihak Harus Menahan Diri

JAYAPURA – Koordinator TPN-OPM Lamberth Pekikir, meminta agar semua pihak dapat menahan diri, baik, itu aparat keamanan Indonesia, maupun TPN-OPM. Pernyataan Lambert tersebut terkait beberapa hal, diantaranya terbunuhnya Hubert Mabel serta semakin ‘hangat’nya situasi di Papua saat ini.

“Tentu saja kami berduka atas meninggalnya salah satu pejuang Papua merdeka yakni Hubert Mabel, kami tidak ingin semuanya menjadi kisruh dengan mengorbankan warga masyarakat yang tidak bersalah, apalagi saat ini sebagai umat Tuhan kita semua akan menyambut hari Natal,” ujarnya kepada Bintang Papua.

Namun, tidak lupa Lambert juga mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri,”Aparat Indonesia tidak perlu lakukan kekerasan dan pembantaian terhadap masyarakat, karena saat ini Papua sudah menjadi urusan internasional, hentikan lakukan kekerasan terhadap masyarakat, dan untuk semua TPN-OPM, saya menghimbau juga agar dapat menahan diri, negosiasi internasional saat ini sedang dilakukan oleh delegasi kita di luar negeri, kita bersabar dan bersiap diri menuju Papua yang baru,” tambah Lambert. Saat ini, menurut Lambert, situasi akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan apa yang mereka inginkan,”Untuk itu saya menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri, dan tidak melakukan aksi, ini seruan dan himbauan saya, banyak pihak akan manfaatkan situasi ini, kita jangan terpancing karena akan menguntungkan mereka dan akan merugikan kita serta warga masyarakat,” tandasnya.

Secara humanis, Lambert juga mengingatkan kepada semua pihak untuk menghargai hari kelahiran Yesus Kristus,”Natal tidak untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk kita semua, kita perlu menghargai itu sebagai umat manusia,” tandasnya. (bom/don/l03)

Jumat, 21 Desember 2012 08:18, Binpa

December 21, 2012 2

AMP : 19 Desember 1961, Awal Penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat

Yogyakarta — Papua Barat juga tidak pernah dikuasasi kerajaan Majapahit, sehingga, TRIKORA merupakan tahap awal invasi militer Indonesia di Papua.

Dalam rangka memperingati momen hari TRIKORA (Tri Komando Rakyat), Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] melakukan aksi bisu (19/12). Aksi bisu ini dimulai pukul 10.20 WIB dari Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan 1” dan berjalan kaki menuju titik nol kilometer, depan Kantor Pos, Yogyakarta, tempat Soekarno membacakan Trikora.

Hujan lebat mengiringi aksi bisu ini, sejak mereka keluar asrama Papua. Para demonstran terlihat mengikat kain putih bertuliskan

“Freedom West Papua”

lengkap dengan bendera Bintang Kejora kecil. Sementara mulut mereka diikat kain hitam. Para demonstran menolak bersuara. Tidak ada yel-yel atau lagu yang biasa dinyanyikan saat melakukan aksi.

Melalui siaran pers yang diterima tabloidjubi.com, panitia aksi ini menuntut dan mendesak PBB dan Indonesia harus mengakui kedaulatan Negara Papua Barat. PBB juga diminta untuk mengugat pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Tak lupa pula, aksi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk menarik Militer (TNI-Polri) dari seluruh Tanah Papua serta menghentikan aksi brutal berupa penangkapan dan pembunuhan kepada aktifis dan seluruh Rakyat Papua. Terakhir, aksi mahasiswa Papua ini meminta Inggris, Amerika dan Australia agar segera hentikan kerjasama Militer dengan Indonesia dalam bentuk apapun.

19 Desember 1961 dianggap merupakan awal penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang baru dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Klaim Soekarno bahwa Papua Barat merupakan wilayah Indonesia sangat tidak berdasar, karena faktanya Papua Barat merupakan wilayah jajahan Nederland Nieuw Guinea bukan Nederland Hindia Belanda, Papua Barat juga tidak pernah dikuasasi kerajaan Majapahit. Sehingga, TRIKORA dianggap sebagai tahap awal invasi Militer Indonesia di Papua. (Jubi/Benny Mawel)

December 20th, 2012 | 07:16:09, TJ

Video Aksi : Disini

December 20, 2012 0