Mahasiswa Papua Mengecam Trikora dan Menuntut Pengakuan Kedaulatan

krb — Massa Terus Berjalan Meskipun Diguyur Hujan

Yogyakarta – Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ), melakukan aksi demo pada hari kamis ( 19/2012 ), aksi ini dilakukan bertepatan dengan hari dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat ( TRIKORA ) oleh Ir. Soekarno ( Presiden Pertama RI ) di Alun – alun utara Kota Yogyakarta 51 Tahun yang lalu.

Dari informasi di lokasi aksi menyebutkan bahwa, Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Papua ini dimulai dari Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I ” dan berakhir di titik nol kilo meter kota Yogya. Dalam perjalanan menuju titik akhir, massa aksi diguyur hujan lebat, namun hal itu tidak menyurutkan niat para mahasiswa ini untuk terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka.

Selain itu, dalam aksi kali ini Aliansi Mahasiswa Papua juga menuntut

“Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB Segera Mengakui Kedaulatan West Papua”,

dan menyatakan sikap bahwa

” 19 Desember 1961 Merupakan Awal Penjajahan Indonesia Atas West Papua “.

Selain itu, ada beberapa tuntutan lain yang disampaikan, diantaranya : Negara Papua Barat Bukan Bentukan Belanda, Stop Klaim Papua Bagian Dari Indonesia, Stop Pengiriman Militer Ke Papua dan Tarik Seluruh Militer dari Papua dan beberapa tuntutan lain.

Aksi yang berlangsung ditengah guyuran hujan lebat ini, dilakukan dengan mengikatkan kain hitam di mulut setiap massa aksi dan kain putih bergambar Bendera Bintang Kejora, diikatkan massa aksi dibagian kepala mereka. Penutupan mulut dengan kain hitam sendiri dilakukan untuk menggambarkan pembungkaman suara Rakyat West Papua, oleh kekejaman militer Indonesia yang berada di Papua. [ kr ]

December 19, 2012 0

Dikira Intel, Tukang Ojek Tewas Digorok

JAYAPURA—Pasca tewasnya seorang warga sipil bernama Hubert Mabel, setelah upaya melumpuhkan korban di Wamena, Ibukota Kabupaten Jayawijaya, Minggu (16/12) sekitar pukul 10.30 WIT. Kini warga kembali dikagetkan setelah seorang tukang ojek berinisial MI (25) ditemukan tewas mengenaskan dengan posisi tengkurap, serta lehernya digorok di daerah Muai tepatnya di Jembatan Muragaima, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (17/12) sekitar pukul 07.30 WIT.

Motif pembunuhan korban masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Namun dari informasi yang diterima Bintang Papua menyebutkan, korban dibunuh secara sadis karena dikira seorang intel oleh pelaku, padahal yang bersangkutan adalah seorang tukang ojek.

Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK yang dikonfirmasi Bintang Papua via ponsel pada Senin (17/12) malam membenarkan pihaknya telah mendapat laporan ditemukannya sesosok mayat dengan identitasnya MI (25), seorang Tukang Ojek yang tengkurap dari jarak antara motor korban dengan korban 56 meter, dimana pada tubuh korban terdapat luka gorok pada leher. Dia mengatakan, diduga korban meninggal pada Minggu (16/12) dini hari, karena sebelum terjadinya peristiwa naas itu ada laporan dari keluarga korban yang melaporkan korban tak pulang ke rumah sejak malam sebelumnya dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Kota Wamena.

Kata dia, dari info tersebut Polsek Kota Wamena melakukan patroli ke daerah Muai sehingga setibanya di jembatan Muragaima menemukan sesosok mayat yang identitasnya MI (25) swasta tukang ojek yang tengkurap dari jarak antara motor korban dengan korban 56 meter. Pada korban terdapat luka gorok pada leher.

Ditanya motif pembunuhan tersebut ada kaitannya dengan tewasnya Hubert Mabel, lanjutnya, pihaknya sejauh ini belum bisa menyampaikan keterlibatan pihak lain dari kasus ini. “Kami sedang melakukan penyelidikan, guna mengungkap pelakunya,” tandasnya.

Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka, besok pagi (hari ini) rencananya akan dibawa pulang ke Jawa. (mdc/jir/don/l03)

Selasa, 18 Desember 2012 10:00, Binpa

December 18, 2012 0

Insiden Wamena : Dua tewas, enam ditahan polisi dan warga kampung mengungsi

Jayapura — Akibat kebrutalan aparat keamanan, masyarakat lari ke kampung terdekat untuk menyelamatkan diri.

Paska penyisiran aparat keamanan yang berakhir dengan penangkapan Hubert Mabel, seorang pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kampung Abusak, Kurulu, Minggu (16/17), dilaporkan bahwa sebagian warga Kampung Kolima di distrik Distrik Hubikosi, Wamena telah meninggalkan kampung untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Warga terpaksa meninggalkan Kampung Kolima, karena sebelum penangkapan Hubert Mabel di Kampung Abusak, enam orang telah ditangkap di Kolima.

Hal ini disampaikan oleh sumber tabloidjubi.com dari Wamena melalui melalui situs laporan warga, http://tabloidjubi.com/hotspot, Senin (17/12). Disebutkan, usai melakukan penangkapan terhadap Hubert Mabel di Abusak, aparat keamanan kembali ke kampung Kolima.

“Jam 15.00, aparat gabungan kembali ke Kolima, menembak ternak babi milik masyarakat sekitar. Akibat kebrutalan aparat, masyarakat lari ke kampung terdekat untuk menyelamatkan diri.”

kata sumber tabloidjubi.com di Wamena ini.

Enam orang yang ditangkap oleh Polisi di kampung Kolima ini, diduga terlibat dalam peristiwa pengeboman kantor DPRD Wamena beberapa waktu lalu. Keenam orang tersebut adalah Simion Daby (Ketua KNPB Wamena), Meki Jikwa, John Huby, Pie Huby, Herae Huby dan Ima Mabel. Keenamnya di tangkap pada hari Sabtu (15/12) pagi.

Informasi terakhir yang dikumpulkan tabloidjubi.com, selain Hubert Mabel yang tewas di Rumah Sakit setelah ditembak polisi di Abusak, seorang lainnya atas nama Natalis Alua juga tewas di Rumah Sakit akibat penyisiran polisi di Abusak.

“Hubert Mabel, pengurus Komisariat Militan KNPB Pusat di Wamena siang tadi pukul 12.00 ditembak polisi. Malam ini mayat sedang diantar oleh Polisi dari RSUD Wamena. Jam 6 sore kita kaget kalau Hubert ditemukan tewas di rumah sakit. Malam ini Natalis Alua juga meninggal di rumah sakit.”

kata Victor Yeimo kepada tabloidjubi.com, Minggu (16/12) malam.

Hubert Mabel, oleh polisi dituduh terlibat dalam penyerangan Polsek Pirime dan pengeboman Kantor DPRD Wamena, beberapa waktu lalu. Menurut Polisi, Hubert ditembak karena sempat berebut senjata dengan anggota Tim Khusus (Polisi) yang hendak menangkapnya. Anggota Tim Khusus yang berjumlah dua orang ini, menurut Polisi diantar oleh Meky Jikwa dan Wene Gombo, yang ditangkap tanggal sebelumnya (14/12) di Kampung Milima, Kurulu atas dugaan kepemilikan amunisi.

“Saat terjadi pergumulan dan senjata anggota nyaris direbut, salah satu anggota Timsus kemudian menembak Hubert Mabel dengan tujuan melumpuhkan.”

kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik saat dihubungi tabloidjubi.com tadi malam (16/12).

Namun pernyataan Polisi ini dibantah oleh Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo. Menurut Yeimo, saksi di Kampung Abusak menyaksikan polisi masuk ke kampung dengan kekuatan penuh,

“Masyarakat lihat semua. Bagaimana Hubert mau rebut senjata sedangkan Polisi sisir masuk dengan kekuatan penuh?”

kata Yeimo kepada tabloidjubi.com saat dikonfirmasi.

Sedangkan korban paska baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok yang diduga dari Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), tadi malam (16/17), belum diketahui hingga saat ini. (Jubi/Benny Mawel)

Monday, December 17th, 2012 | 11:16:07, TJ

December 17, 2012 0

Polisi Indonesia Kembali Menangkap Dan Membunuh Aktivis KNPB

lm. Hubertus Mabel (kiri) saat siaran KNPB pers bersama Buchtar Tabuni dan Alm. Mako Tabuni (Dok. KNPB)

Jayapura- ”Masyarakat lihat semua. Bagaimana Hubert mau rebut senjata sedangkan Polisi sisir masuk dengan kekuatan penuh? ” kata Yeimo.

Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB mengkonfirmasi tewasnya pengurus KNPB, Hubertus Mabel, di Wamena. Hubert tewas setelah ditangkap oleh polisi bersama Natalius Alua.

“Hubertus Mabel, pengurus Komisariat Militan KNPB Pusat di Wamena siang tadi pukul 12.00 tewas setelah ditembak polisi. Malam ini mayat sedang diantar oleh Polisi dari RSUD Wamena. Ketua KNPB Baliem Simion Dabi, dan Ketua KNPB Yalimo Wene Gombo juga ditangkap kemarin (15/16).”

kata Victor Yeimo kepada tabloidjubi.com, Minggu (16/12) malam.

Menurut Yeimo, Hubert ditangkap hidup-hidup. Ini seperti dituturkan oleh seorang saksi warga di Milima. Saat itu, polisi menodong Meky Kogoya dan Wene Gombo Polisi memaksa keduanya untuk menunjukkan keberadaan Hubert. Tak lama kemudian, Hubert tertangkap bersama Natalis Alua di Kampung Abusak, Distrik Kurulu.

“Jam 6 sore kita kaget kalau Hubert ditemukan tewas di rumah sakit. Malam ini Natalis Alua juga meninggal di rumah sakit.”

lanjut Yeimo.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, kepada tabloidjubi.com menyebutkan Hubert tewas karena kehabisan darah. Sebelumnya, kata Kabid Humas Polda, dua anggota Tim Khusus (Timsus) Polda Papua telah menangkap Meki Kogoya dan Wene Gombo yang dituduh memiliki amunisi. Keduanya diminta menunjukkan dimana keberadaan Hubert. Oleh Meki dan Wene, dua anggota polisi ini diantar menuju Kampung Abusak, Distrik Kurulu. Di kampung inilah Hubert ditangkap bersama Natalius. Hubert, menurut Kabid Humas, ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.

Lanjut Kabid Humas, sebelum ditangkap, Hubert sempat akan merebut senjata salah satu anggota Timsus.

“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi.”

kata Kabidhumas Polda Papua.

Namun Yeimo membantah keterangan Kabid Humas ini. Menurut Yeimo, saksi di Kampung Milima menyaksikan polisi masuk ke kampung dengan kekuatan penuh.

“Masyarakat lihat semua. Bagaimana Hubert mau rebut senjata sedangkan Polisi sisir masuk dengan kekuatan penuh?”

kata Yeimo.

Selain itu, lanjut Yeimo, Polisi juga menembak babi 1 ekor, membakar honai warga dam menyita barang-barang warga di Kurulu. (Jubi/Victor Mambor)

Monday, December 17th, 2012 | 00:53:34, TJ

December 17, 2012 1

Aktivis HAM Klarifikasi Berita Papua Sudah Sah Merdeka

Jayapura – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Sebby Sambon mengatakan pernyataan Sekjen TPN-OPM, Anthon Tabuni yang menyatakan 1 Mei 2006 adalah proklamasi kemerdekaan Papua Barat yang sah sebagaimana dilansir media online suara pembaruan, Jumat (14/12) tidak benar.

“Papua belum merdeka. Jadi, kita belum bisa minta pengakuan dari negara lain dan mengusir Indonesia,”

kata Sebby kepada tabloidjubi.com via telpon, Jumat (14/12) sore.

Selain itu, melalui pesan pendeknya, Sebby menuturkan, dalam pelantikan panglima tertinggi TPN-OPM yang dipercayakan kepada tuan Goliat Tabuni yang berlangsung di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, 11 Desember 2012, tidak pernah ada pernyataan Goliat Tabuni yang menyerukan 1 Mei 2006 adalah hari proklamasi bangsa Papua Barat sehingga segera dilakukan peralihan kekuasaan dari Indonesia ke negara baru yang telah sah berdiri Negara Papua Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Anton Tabuni pada beberapa media masa. “Kami mau klarifikasi bahwa saat itu disana tidak ada pernyataan seperti ini, hanya pelantikan,” tuturnya.

Lanjut dia, tanggal 1 Mei 2006 belum diakui secara defacto dan de jure. Sementara masih diperjuangkan. Sebby menuturkan, memang kala itu pelantikan dihadiri masing-masing perwakilan TPN-OPM dari seluruh wilayah di Papua. Tak hanya pelantikan, pertemuan lain yang dilakukan oleh TPN-OPM di beberapa daerah juga dihadiri semua perwakilan daerah.

Pernyataan lain dari Anthon yang dibenarkan Sebby adalah semua elemen gerakan diminta bergabung dengan Goliat Tabuni. Terutama mereka yang bergabung diluar negeri. Kata dia, saat ini TPN-OPM telah berupaya untuk menyatukan orang Papua. Pelantikan itu bertujuan menyatukan seluruh elemen gerakan bergabung bersama TPN-OPM untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Papua barat.

Pernyataan kemerdekaan dan pengakuan negara Papua Barat, 1 Mei 2006 juga disampaikan Sekjen TPN-OPM, Anthon Tabuni saat menghubungi tabloidjubi.com via telpon. Anthon juga mengatakan, Jenderal Goliat Tabuni dilantik untuk mempertanggung jawabkan status politik Papua yang sudah dirampas Indonesia. Bertolak dari itu, Anthon meminta, Indonesia dan PBB memberi pengakuan dan mengembalikan status politik Papua yang sudah dirampas. Selanjutnya, merestui kemerdekaan Papua.

Anthon menegaskan, dengan dilantiknya Goliat, maka tak ada kepemimpin lain dan gerakan atau elemen lain yang memperjuangkan kemerdekaan Papua diluar kepemimpinan panglima tertinggi jenderal Goliat Tabuni.

“Jangan ada kepemimpinan lain diluar Goliat yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

TPN-OPM mengajak semua elemen gerakan bergabung untuk bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan,”

tuturnya. Anthon juga meminta kepada semua elemen gerakan untuk tidak tergiur dan menerima tawaran murahan dari Pemerintah Indonesia. (Jubi/Musa)

Saturday, December 15th, 2012 | 08:13:13, TJ

December 15, 2012 0

Demo di Perumnas III, Mahasiswa dan Polisi Tarik Ulur

JAYAPURA [PAPOS] –Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM] FISIP bersama Forum Anti Pelanggaran HAM di Papua dan beberapa aktivis lainnya sempat tarik ulur dengan aparat Kepolisian ketika melakukan aksi unjuk rasa di Putaran Taksi Perumnas III Waena, Distrik Heram dalam rangka memperiganti Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se Dunia, dengan Koordinator Umum, Yason Ngelia dan Koordinator Lapangan, Septi Meidodga, Senin (10/12) kemarin.

Aksi unjuk rasa iikuti sekitar 70 orang lebih itu, membawa sejumlah spanduk yang intinya meminta kepada Pemerintah untuk menutaskan seluruh kasus pelanggaran HAM Papua, Biak berdarah, Wasior berdarah, Wamena berdarah, Abepura berdarah, stop penangkapan, pembunuhan aktivis HAM Papua dan Komnas PBB segera melakukan Intervensi HAM Papua demi penyelamatan orang Asli Papua serta Internasional segera mengadili Indonesia di Mahakamah Internasional dengan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan di tanah Papua.

Dari aksi itu dilakukan pentahanan oleh aparat Kepolisian dari Polres Jayapura Kota, yang dipimpin Wakapolres Jayapura Kota, Kompol Jefri R Siregar, SiK dan Kabag Ops Polres Jayapura Kota, AKP Kiki Kurnia, Amk. Mahasiswa diminta untuk tidak melakukan aksi demo, karena tidak memegang Surat Ijin Tanda Terima Pemberitahuan [STP] aksi demo dari Polda Papua.

Para pendemo-pun tetap bersikap tegas untuk tetap melakukan aksi demo damai untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPRP selaku perwakilan rakyat Papua.

Karena di tanah Papua banyak terjadi pelanggaran HAM, sehingga selaku mahasiswa sudah saatnya berbicara untuk menyampaikan aspirasi. “Demo ini bukan demo politik, akan tetapi ini merupakan Mahasiswa yang meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menuntaskan atas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua,” ungkap Yason dalam orasinya.

Soal ijin pemberitahuan, Yason menegaskan bahwa pihaknya telah menyurat kepada Polda Papua untuk melakukan aksi demo ke DPRP dalam mempertingati Hari se-dunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2012 hari ini.

“Kami tau persis tentang demo dan surat ijin sudah diberikan oleh Polda dan surat itu lengkap sesuai apa yang menjadi bahan untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah, kalau ada kesalahan bisa dikoreksi bukan untuk ditahan-ditahan saat menyampaikan aspirasi didepan umum. Polisi bertujuan, hanya memberikan keamanan bukan untuk menakut-nakuti,” tukasnya.

Yason menuturkan, tanggal 10 Desember merupakan hari terpenting bagi rakyat Papua, dimana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak Papua dipaksakan masuk ke dalam Indonesia tahun 1962.

“Sampai sekarang, tahun 2012 ini pun pelanggaran itu masih terjadi di mana-mana seluruh tanah Papua. Tindakan brutal yang dilakukan Aparat TNI-Polri untuk menghilangkan nyawa orang Papua dengan berbagai cara ini harus dihentikan, sehingga melalui hari sedunia inikami ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa pelanggaran HAM di tanah Papua masih terus terjadi,” tukasnya.

Para pendemo-pun tidak diijinkan untuk melakukan perjalanannya menuju ke DPRP karena mereka tidak memiliki surat ijin demo, sehingga Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Alfred Papare, Sik menemui Koordinator Lapangan untuk menyampaikan atas ijin tersebut.

Dan selanjutnya para pendemo mengeluarkan surat ijin demo yang diberikan oleh Polda Papua, sehingga berdasarkan ijin tersebut diijinkan langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPRP dengan menggunakan mobil truk.

Sementara itu, dari aksi demo yang mereka lakukan, proses perkuliahan mahasiswa baik di Kampus bawah maupun di kampus atas lumpuh total karena para pendemo memalang pintu gerbang Kampus dan mereka meminta mahasiswa maupun para Dosen untuk tidak melakukan perkuliahan di Kampus, karena hari ini merupakan hari pelanggaran HAM yang patut dirayakan dan diminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan terlebih dahulu atas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. [loy]

Terakhir diperbarui pada Selasa, 11 Desember 2012 00:30

Selasa, 11 Desember 2012 00:28, Ditulis oleh Loy/Papos

December 11, 2012 0

Mahasiswa Uncen Telanjang Badan di Depan DPR Papua

Jayapura — Sedikitnya seratusan mahasiswa asal Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua, berorasi tanpa mengenakan baju di badan, alias telanjang badan di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Papua, Senin (10/12).

Dalam aksi itu, mereka menutut negara bertanggungjawab dan mengungkap seluruh kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) masa lalu dan sekarang di Papua. Ini sebagai bentuk peringatan Hari HAM se-Dunia yang jatuh pada 10 Desember.

Massa demo meminta negara mengungkap seluruh kasus HAM dalam peringatan hari HAM, 10 Desember 2012. Sebelum bertolak ke Jayapura, sekitar pukul 09.00 WIT, pendemo berkumpul di kampus Uncen baru di Perumnas III Waena dan di kampus lama Uncen di Padang Bulan, Abepura. Mahasiswa yang berkumpul di kampus lama Uncen di Abepura, memalang pintu masuk utama kampus.

Orasi-orasi terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua disampaikan secara bergantian oleh para orator. Yulian Payage, salah satu orator dalam orasi mengatakan, TNI/Polri harus menyampaikan seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. “Moment 10 Desember ini tepat untuk penyampaian seluruh kasus HAM. Aparat harus menyampaikan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi kepada instansi terkait,” kata Yulian, Senin (10/12).

Sekitar pukul 12.00 WIT, pengunjuk rasa bertolak dari Abepura ke Jayapura dengan menggunakan truck. Aparat kepolisian dari polsek Abepura dan polresta Jayapura mengawal ketat massa demo hingga tiba di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua di Jayapura. Setiba di Jayapura, koordinator demo, Yason Ngelia meminta seluruh pendemo melepas baju yang dipakai. Mereka kompak bertelanjang badan. Teriakan penyelesaian kasus HAM Papua masa lalu dan sekarang terus dikumandangkan.

Kaleb Woisiri, salah satu pendemo saat di wawancarai wartawan mengaku, demonstrasi itu dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM-FISIP) Universitas Cenderawasih Jayapura.

“Kami datang ke sini demo terkait dengan hari HAM sedunia,”

ujarnya. Kata dia, ada beberapa agenda yang dibawakan dalam demonstrasi. Pelanggaran HAM yang dilakukan secara segaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh militerisme secara brutal ditanah Papua.

Bertolak dari itu, mahasiswa mengklaim militer terlibat dalam kejahatan yang terjadi di Papua. Dia mencontohkan, penangkapan aktivis, penjarahan aktivis, penembakan aktivis secara liar yang tidak sesuai hukum yang berlaku.

“Ini pelanggaran HAM yang terjadi diranah hukum,”

tuturnya. Berangkat dari itu, mahasiswa menilai, negara menjajah rakyat dan mengadu domba warga sipil agar tetap bermusuhan dan konflik terus terjadi.

Negara diminta bertanggungjawab atas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi diwilayah tertimur ini. Negara juga diminta melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat Papua. Sebaliknya, bukan menggunakan pendekatan militer. Dalam demo itu, pelanggaran HAM juga terjadi pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak kebijakan yang mengorbankan rakyat. Diantaranya, korupsi di Papua.

Tindakan korupsi di Papua terjadi secara berjemah, korporasi dan tersistem karena melibatkan semua pihak. Ketua BEM Fisip Uncen, Misye Weror mengatakan mahasiswa akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Kalaupun dibungkam, mahasiswa)akan turun dan turun,”

tuturnya. Koordinator Demo, Yason Ngelia mengatakan mereka berunjuk rasa untuk memperingati hari HAM sekaligus menuntut pemerintah bertanggung jawab atas seluruh kasus kekerasan, pelanggaran HAM, penembakan dan pemerkosaan yang terjadi sejak dulu sampai sekrang.

Pantauan tabloidjubi.com, pendemo membawa puluhan spanduk berisi tulisan tentang protes dan penolakan terhadap kekerasan yang masih terus terjadi di Papua. Tulisan lain dalam spanduk juga meminta negara bertanggung jawab dan segera menyelesaikan kasus HAM yang masih terus terjadi sejak dulu hingga saat ini. Dalam demonstrasi itu, mahasiswa meminta pemerintah menyelesaikan kasus HAM sebelum 2012 yakni, Abepura berdarah, Wasior berdarah, Biak berdarah.

Massa demo juga mendesak negara mengungkap pelaku dibalik sejumlah penembakan yang terjadi sepanjang tahun ini di Jayapura dan Abepura. Mereka juga meminta polisi mengungkap pelaku penembakan yang terjadi terhadap Timotius Ap di Manokwari, Papua Barat, 4 Desember 2012. Masih dalam demonstrasi itu, mahasiswa memainkan satu fragmen singkat tentang kekerasan yang dialami warga sipil oleh aparat kepolisian dan TNI. (Jubi/Musa)

Monday, December 10th, 2012 | 18:12:41, TJ

December 10, 2012 0

Lambert Tak Mau Persulit Dany Kogoya

JAYAPURA – Pernyataan Dany Kogoya yang menyeret Koordinator TPN-OPM, Lambert Pekikir atas aksi-aksi yang dilakukan Dany Kogoya dan kelompoknya, ternyata tidak ditampik oleh Lambert Pekikir, namun Lambert menyampaikan bahwa tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator secara struktur organisasi.

Beberapa hari lalu, tersangka kasus pembantaian di Nafri pada 1 Agustus 2011, Dany Kogoya, kepada wartawan menyampaikan bahwa aksi yang dilakukannya tersebut berdasarkan perintah dari pimpinan TPN-OPM, Lambert Pekikir, Dany juga menyebut Lambert yang bertanggung jawab terhadap aksi tersebut.

“Saya bisa pahami alasan Dany menyampaikan pernyataan itu, saya tahu posisi dia seperti apa saat ini, saya tidak bantah itu, saya tidak mau mempersulit dia, sebagai Koordinator saya berada diatas Dany secara struktur, tetapi diatas saya ada pimpinan lain, kalau mau tangkap saya, silahkan tangkap dulu pimpinan saya,” ujar Lambert kepada Bintang Papua, Rabu (5/12) kemarin. Pimpinan yang dimaksud oleh Lambert Pekikir adalah, Jacob. H Prai, Prai saat ini berada di Malmo, Swedia,

”Saya ditunjuk sebagai Koordinator umum TPN-OPM di Tanah Air oleh Tuan Jacob Prai, dan berdasarakan penunjukkan dari Tuan Prai, saya menunjuk beberapa orang sebagai bagian dari organisasi, salah satunya adalah Dany Kogoya yang pada saat itu saya tunjuk sebagai Juru Bicara, dan itulah posisi secara struktural,”

tambah Pekikir.

Lambert juga memberikan penjelasan terkait perintah yang diberikannya kepada Dany Kogoya,”Secara organisasi Dany adalah Juru bicara, perintah yang diberikan kepada Dany adalah untuk melakukan konsolidasi dan bukan perintah operasi, karena berdasarkan perintah dari atas, kami diminta untuk melakukan konsolidasi, bukan operasi,” ujarnya.

Lambert tidak ingin berpolemik terkait kebenaran pernyataan Dany Kogoya tersebut, dirinya menyampaikan bahwa,”Saya sangat memaklumi pernyataan tersebut, seandainya saya berada dalam posisi Dany, saya juga akan menyampaikan seperti itu,” kata Lambert. (bom/bom/l03)

Kamis, 06 Desember 2012 09:23, Binpa

December 7, 2012 0

Bawa Dokumen OPM dan Pisau, Seorang Pria Diamankan

JAYAPURA – Seorang warga berinisial YW terpaksa diamankan saat polisi melakukan razia, Senin (3/12) di Kabupaten Tolikara. Pria itu diamankan karena di dalam mobilnya ditemukan dokumen-dokumen Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sebilah pisau.

“Dia kami amankan ketika kami menggelar razia gabungan TNI/Polri dan BKO Brimob,”

ungkap Kapolres Tolikara AKBP Alexander Louw, Selasa (4/12) kemarin.

Kapolres mengungkapkan, razia saat itu dilakukan di pertigaan Jalan Baru Gilime, Kabupaten Tolikara, sekitar pukul 13.30 WIT. Ketika itu sebuah mobil yang dikendarai YW melintas dan diperiksa oleh anggota. Kemudian ditemukan dokumen-dokumen OPM dan sebilah pisau.

“Saat ini Sat Reskrim tengah memeriksanya intensif dan sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan, apakah ada kaitannya dengan OPM atau tidak,”
tegasnya.

Kapolres menambahkan, razia ini dilakukan guna menciptakan Sisuasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Tolikara. “Guna mengantisipasi gangguan kambtimas, kami melakukan kegiatan razia gabungan secara berkesinambungan.

Mulai dari tanggal 26 November 2012 lalu hingga jelang dan sesudah Tahun Baru 2013 nanti. Dan saya selaku Kapolres juga menekankan kepada seluruh aparat untuk selalu siaga,” tukasnya. (ro/fud)

Rabu, 05 Desember 2012 , 17:15:00, Cepos

December 5, 2012 0

Perjuangan TPN-PB Tidak Menyakiti Hati Rakyat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jonah Wenda mengatakan kedatangannya ke Polda Papua untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui utusannya Dr. Farid Wadji Husain, SP, tertanggal 23 September 2011 lalu yang telah melakukan pertemuan di Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] yang dihadiri Staf Komando Markas Pusat TPN-PB mewakili
Panglima TPN-PB, Brigjen. Richard H. Joweni.

Dari hasil pertemuan itu, dicapai kesepakatan bersama antara lain, mendorong status persoalan Papua dengan secara damai atau diberikan ruang untuk berbicara sehingga ada pembicaraan antara kelompok resisten dengan Pemerintah Pusat.

“Semua ini demi mencegah jatuhnya korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil ,”

katanya Jonah Wenda kepada wartawan saat ditemui di Mapolda Papua, Selasa (4/12)kemarin.

Sesuai dengan surat misi Kepresidenan dengan No. R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbel Hotel Jayapura telah mengutus Dr. Farid Wadjdi Husain,SP untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TPN-PB dengan tembusan kepada Perwakilan Papua Barat di Vanuatu, Austalia, London, Amerika Serikat, Komnas HAM Jakarta, dan Palang Merah Internasional yang kesepakatanya mendorong supaya pemerintah Pusat membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan status Papua Barat yang akan diserahkan kepada Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua.

Menurutnya, perjuangan dari TPN-PB tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, namun dengan cara damai, sehingga bila anggapan bahwa penyerangan di Polsek Pirime dilakukan oleh kelompok TPN-OPM itu yang perlu dipertanyakan, dari kelompok TPN-OPM mana kelompok penyerangan Polsek Pirime itu.”Perjuangan TPN-OPM dengan garis Komando di bawah kepimpinan Brigjen Richard H. Joweni tidak pernah menyakiti masyarakat sipil namun dengan menggunakan cara-cara damai dan selama Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dialog maka di Papua dan Papua Barat akan terus terjadi gejolak yang ujung-ujung masyarakat sipil menjadi korban,”tegasnya.

Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memekarkan Provinsi maupun daerah itu juga perlu untuk sementara tidak usah dilakukan dulu sebelum persoalan Politik di Papua Barat diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat setelah hasil disepakati baru Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap.

“Hal itulah yang saat ini sedang gencar-gencar terjadi di Papua tanpa memperdulikan ruang pembicaraan antara kelompok Resisten dengan Pemerintah Pusat,”

imbuhnya.

Jadi yang terpenting sekarang ini menurutnya, Pemerintah Pusat perlu membuka ruang dialog supaya tidak ada lagi saling tuduh menuduh bila sewaktu-waktu timbul kejadian.”Perjuangan TPN-OPM yang yang sebenarnya adalah menegak keadilan, kebenaran dan membuka ruang selebar-lebar untuk demokrasi bangsa Papua Barat,” tukas Jonah Wenda.[tom]

Selasa, 04 Desember 2012 23:06, oleh Tom/Papos

December 5, 2012 0