Desak Perundingan Bukan Dialog

JAYAPURA—Juru BicaraTentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) Col. Jonah Wenda meminta Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA untuk menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat dan bukan dialog nasional.

Hal ini sesuai hasil pembicaraan awal antara Utusan Khusus Presiden RI Dr. Farid Husein dengan Staf Komando Markas Pusat TPN-PB di Swissbelt Hotel, Jayapura, 11 November 2011 silam.

Demikian disampaikan Col. Jonah Wenda usai menyerahkan dokumen kepada Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK, Selasa (4/12). Dia mengatakan, pembicaraan ini dilandasi atas saling menghormati dan saling menghargai diantara kedua belah pihak serta juga dilandasi semangat untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan rakyat Papua.

Kata dia, dalam pembicaraan disepakati untuk akan dilakukannya pembicaraan lebih lanjut guna membahas agenda yang diusulkan pihak rakyat Papua Barat kepada pemerintah RI.

Karenanya, berdasarkan itikat baik dari pemerintah RI dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Papua Barat dengan misi kepresidenan dengan surat penugasan khusus Dr. Farid Husein No.R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbelt Hotel, Jayapura.
Dikatakan, perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat sebelumnya disepakati pada saat Komperensi Tingkat Tinggi TPN-PB I pada tahun 2007 silam di Scofcau, Bewani, Papua New Guinea (PNG). Menyikapi lebih lanjut fenomena yang ada, lanjutnya, itikat baik kembali dimunculkan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam upaya penyelesaian mendasar konflik Papua Barat dengan mengutus Dr. Farid Husein pihaknya mengusulkan pemerintah RI segera membuka diri untuk melaksanakan perundingan bukan Dialog Nasional. Pertemuan hanya dibatasi pada Protocoler Perundingan yang dilaksanakan di New Zealand 15 November 2011. Juru runding 5 orang.

Terkait rangkaian aksi penyerangan Kantor Polsek Pirime dan penembakan seorang warga sipil di Tiom, ibukota Lanny Jaya, ujarnya, pihaknya mengharapkan agat aparat keamanan lebih profesional mengungkap pelakunya. “Jangan sampai warga sipil terus-menerus dikorbankan,” tandasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima dokumen dari Jonah Wenda. “Dokumen itu sudah saya serahkan kepada Kapolda,”katanya. (mdc/don/l03)

Rabu, 05 Desember 2012 08:59, Binpa

December 5, 2012 1

Bawa Dokumen OPM, Seorang Pemuda Diamankan

JAYAPURA [PAPOS] – Razia yang dilakukan oleh gabungan TNI/Polri di pertigaan Jalan Gilime Kabupaten Tolikara, Senin (3/12) lalu, berhasil mengamankan salah seorang pemuda berinisial YW, yang kedapatan membawa dokumen-dokumen Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sebilah pisau.

Kapolres Tolikara, AKBP Alexander Louw saat dikonfirmasi Papua Pos semalam, membenarkan YW diamankan di Polres Tolikara sebab saat razia gabungan TNI/Polri di pertigaan Gilime Kabupaten Tolikara, kedapatan membawa dokumen OPM dan juga sebilah pisau. ”Bersangkutan diamankan ketika kami menggelar razia gabungan TNI/Polri dan BKO Brimob,” katanya.

Lanjutnya, pemuda itu diamankan sekitar pukul 13.30 Wit saat mobil yang dikendarai YW melintas dan diperiksa oleh anggota. Saat ini bersangkutan sedang diperiksa secara intensif atas keterlibatannya dengan kelompok OPM.

Razia itu dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Tolikara dan mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan dalam Cipta Kondisi Kalender Kamtibmas.

“Razia seperti ini akan tetap dilakukan gabungan TNI/Polri secara berkesinambungan mulai dari tanggal 26 November 2012 hingga jelang dan sesudah Tahun Baru 2013,” tukasnya. [tom]

Terakhir diperbarui pada Selasa, 04 Desember 2012 23:59

Selasa, 04 Desember 2012 23:57, Ditulis oleh Tom/Papos

December 4, 2012 0

Pekerja Bangunan Ditembak OPM di Tiom

WAMENA [PAPOS] – Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Lanny Jaya kembali berulah. Jika sebelumnya, Polsek Pirime diserang dan menewaskan 3 anggota polisi, kini seorang pekerja bangunan meninggal dunia setelah ditembak, tidak jauh dari Koramil 1702 Kota Tiom.

Informasi yang berhasil dihimpun Papua Pos, korban diketahui bernama Ferdi Turuwalo yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja bangunan. Saat kejadian, diketahui ia hendak pergi ke pasar. Di tengah jalan, korban ditembak oleh orang tidak dikenal tepat di belakang SDN Tiom, sekitar 200 meter dari Kormail 1702 Jayawijaya, Tiom.

Kelompok sipil bersenjata menembaknya hingga mengenai bagian kepala belakang tebus dahi menyebabkan korban meninggal di tempat namun jenazahnya sudah disemayamkan di Mapolsek Tiom dan sekitar pukul 16.00 Wit jenazah dievakuasi menuju Wamena dengan menggunakan Helikopter TNI setelah gabungan TNI/Polri melakukan pengejaran di kota dan berhasil memukul mundur keluar kota Tiom menuju hutan.

Dandim 1702, Letkol Inf. Yusuf Sampe Toding yang saat kejadian berada di Koramil bersama sejumlah anggota, langsung mendatangi arah suara tembakan. Begitu tiba di TKP, rombongan Dandim ditembaki oleh orang tidak dikenal dari atas ketinggian. Pasukan pun membalas tembakan tersebut.

Setelah aksi tembak berhenti, korban langsung dievakuasi menuju Polsek Tiom oleh patroli polisi dan anggota Brimob yang ditugaskan di Lanny Jaya sejak penyerangan Polsek Pirime pekan lalu. Korban kemudian dievakuasi ke Wamena menggunakan helikopter milik TNI AD dan selanjutnya dibawa ke RSUD Wamena untuk divisum.

Kapolres Jayawijaya, AKBP F. S. Napitupulu kepada wartawan mengatakan, pukul 08.30 Wit, korban sebagai juru masak karyawan pembangunan sekolah dasar, pagi-pagi ke pasar untuk belanja. Saat di Jalan Bokom, dia ditembak dekat kantor DPRD lebih kurang 500 meter. “Korban sipil, suku Toraja, terkena tembak di bagian pelipis,” kata Kapolres.

Setelah penembakan, lanjutnya, aparat langsung melakukan pengejaran namun dihujani tembakan sehingga terjadi kontak senjata sekitar 10-15 menit.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gde Sumerta Jaya, SiK saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Senin (3/12) mengemukakan, kelompok sipil bersenjata itu diduga masih kelompok yang sama pada penyerangan Polsek Pirime.

Berhasil memukul mundur kelompok sipil bersenjata menuju hutan, kata I Gde, untuk sementara situasi dan kondisi Distrik Tiom dan sekitarnya sudah kondusif. Masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Namun kelompok sipil bersenjata itu berhasil menghambat masuknya bahan makanan dari Wamena menuju Kabupaten Lanny Jaya.

Diakui I Gde, kelompok sipil bersenjata ini selain berhasil menghambat bahan makanan masuk Lanny Jaya juga memutuskan jembatan utama penghubung perjalanan Wamena-Lanny Jaya sehingga mengakibatkan roda perekonomian menjadi terhenti. Seorang ibu yang akan melahirkan juga tidak bisa melakukan perjalanan menuju rumah sakit Tiom sehingga apa yang diperbuat oleh kelompok sipil bersenjata itu sudah sangat meresahkan.

Masuknya kelompok sipil bersenjata ke Kota Tiom saat gabungan TNI/Polri melakukan pengejaran pada kelompok sipil bersenjata itu, dinilai cukup berani.

Lanjutnya, terkait masuknya kelompok sipil bersenjata ke tengah Kota Tiom, Kepolisian Polda Papua menurunkan 1 SST Brimob Jayapura yang akan menuju Wamena bergabung dengan tim gabungan TNI/Polri.

Sebelumnya Polda Papua telah menurunkan sebanyak 2 SST Brimob, 1 SST Batalyon 756 dan 1 regu Timsus Polda Papua serta personil TNI/Polri organik. Diperkirakan kelompok sipil bersenjata berjumlah 100 orang dengan dilengkapi senjata api 20 pucuk yang diperoleh dari rampasan atau curian.

“Kelompok ini diduga nekat melakukan aksinya karena sudah melakukan kolaborasi dengan RM, FW, YT yang sudah sangat meresahkan. Pihak keamanan tetap akan melakukan penegakan hukum atas kelompok sipil bersenjata tersebut sebab kelompok ini sudah tidak menghiraukan lagi hasil rapat Pemda dengan tokoh-tokoh masyarakat di Tiom,” tandasnya. [rico/tom]

Terakhir diperbarui pada Selasa, 04 Desember 2012 00:09

Selasa, 04 Desember 2012 00:08, Ditulis oleh Rico/Tom/Papos

December 4, 2012 0

Raja Tanah Papua Siap ke Sidang PBB

JAYAPURA – Lahirnya Raja Tanah Papua pada Rabu, 11/10 lalu, dengan raja bernama Alex Mebri Meden Yansu Meiran, yang ditandai pengukuhan dan proklamasi, terus ditindaklanjuti.

Setelah dibentuknya Badan Kabinet (Menteri), penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) , undang-undang (UU) sebagai landasan konstitusi Negara, maka langkah selanjutnya diagedankan pada Minggu depan, Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran beserta 25 Menterinya menghadiri sidang umum PBB.

Demikian ditegaskan Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran kepada Harian Bintang Papua via ponselnya, Senin, (3/12). Meski demikian, sebelum pihaknya menghadiri sidang PBB, terlebih dahulu akan menghadiri panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kepengurusan kenegaraan yang akan dibahas bersama dengan Presiden SBY bersama sejumlah Menteri Kabinet Bersatu. “Kami juga akan bertemu dengan Raja Hamengku Buwono di Jakarta untuk membahas mengenai kerajaan di Papua,” terangnya.

Lanjutnya, hal yang akan dibahas dalam sidang PBB nantinya, selain terkait ADART, Kabinet, yang sekaligus dikukuhkan secara dunia internasional mengenai undang-undang penguatan kerajaan di Tanah Papua. Disamping itu pula akan membahas secara khusus mengenai persoalan kesejahteraan rakyat Papua. Ditambahkannya, sekembalinya pihaknya dari sidang umum PBB, agenda berikutnya adalah melakukan pengukuhan raja-raja bumi Nusantara di Tanah Papua. Hal ini guna segera roda pemerintahan kerajaan Raja di Tanah Papua segera dilaksanakan demi mensejahterakan rakyat Papua.

Dirinya menyayangkan sikap dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mana tidak mengindahkan perintah dari Mengkpolhukam untuk segera membunyikan Gong di seluruh Tanah Papua bahwa Raja Tanah Papua sudah ada, dan itu harus diperkuat dengan Perdasus.

Dijelaskannya, hadirnya Raja Bumi Tanah Papua tidak lain adalah amanat dari Tuhan untuk penggenapan Firman Tuhan, bahwa Papua dan segala bangsa telah merdeka secara jasmani dan rohani, dan Papua sebagai ‘Tanah Perjanjian’ yang kelak memberikan makan bagi segala bangsa serta Papua berdiri atas nama Indonesia dan dunia.

Hal tersebut, kata Raja Alex Mebri, itu akan umumkan ke Papua dan seluruh dunia bahwa masalah Papua sudah selesai, Papua sudah merdeka secara jasmani dan rohani, jadi siapa yang memperjuangkan kemerdekaan di atas tuntutan merdeka sebagaimana sekarang ini, maka mereka akan dikutuk.
Ditegaskannya, saat ini bangsa Papua tidak dijajah dan ditindas oleh bangsa manapun, tapi dijajah dan ditindas oleh Iblis, untuk itu seharusnya semua harus sadar untuk bertobat dan berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan dapat menurunkan emas di setiap daerah, supaya setiap suku bangsa bisa menikmati berkah dan rahmat dari Tuhan.

Menurutnya, Papua merupakan pusat dunia sebab Tuhan memberikan tanah Papua yang kaya dan tanah Papua yang bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam secara sempurna, sementara di Negara lain tidak menyaksikan matahari terbit dan terbenam sebagaimana yang terjadi di Papua.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak semua warga suku bangsa termasuk TPN OPM untuk bergabung membangun Papua , jangan tinggal di hutan karena itu tindakan tersesat yang merugikan diri sendiri. Semua anak bangsa mari membangun Papua dengan berlandaskan hukum Allah.

Khusus untuk Bendera Bintang Kejora (BK) atau Bintang Fajar, harus disadari bahwa itu merupakan 7 kunci maut yang diberikan Iblis Lusifer yang kenyataannya membawa akibat bagi banyak rakyat yang meninggal, sementara Bendera Raja adalah bendera yang menggambarkan 5 corak 1 bintang yang menggambarkan manusia berdiri di 4 penjuru dan bintang di tengah yang artinya Hati Allah yang memberikan kedamaian, berkat dan anugerah serta keselamatan bagi semua orang.

“Saya sudah jalan ke berbagai Negara dan mereka siap untuk membantu anggaran untuk membangun Papua melalui raja-raja yang ada di Papua. Hongkong sudah positif membantu $ 777 T, dana itu nanti dikelola raja-raja. Ingatlah, bahwa kita sudah merdeka, ini adalah penggenapan Firman Tuhan. Jangan coba-coba secara daging dan jangan melawan Tuhan,” tukasnya. (nls/don/l03)

Selasa, 04 Desember 2012 09:21, Binpa

December 4, 2012 0

Palestina Dibahas di Sidang PBB, Papua Barat Belum

JAYAPURA – Adanya statemen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB adalah tidak terbukti. Pasalnya sidang umum Dewan PBB yang dilakukan Kamis (29/11) hanya membicarakan masalah nasib Palestina. dimana status Republik Palestina sudah resmi menjadi anggota PBB. Hal itu diungkapkan Pengamat Hukum dan Politik Internasional, Marinus Yawung kepada Bintang Papua, Jumat (30/11), kemarin.
Dikatakan, sebagaimana pernyataan sebelumnya bahwa pada 29 November 2012 ini apakah Republik Palestina terdaftar sebagai anggota PBB ataukah tidak, ternyata sudah dibuktikan pada sidang PBB Kamis, (29/11).

Hanya saja statusnya masih sebagai anggota PBB Pemantau (Observe), sehingga disini Republik Palestina belum mempunyai hak penuh di PBB, yang dalam hal ini hak bersuara (menyampaikan pendapat secara terbuka), dan juga belum mempunyai hak memilih dan dipilih.

Meski demikian, menjadi keanggotaan PBB adalah suatu kemenangan politik besar bagi Republik Palestina, sehingga tingga selangkah lagi yakni 1 tahapan saja Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB secara penuh. “Jadi jelaskan kan sekarang status Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB. Pelestina sekarang berhak mengikuti seluruh sidang-sidang dan kegiatan PBB,” ujarnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Jumat, (30/11). Keberhasilan Palestina tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Indonesia untuk orang-orang Arab Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan Negara sendiri. Ini suatu keberhasilan besar dalam politik luar negeri Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, dengan adanya sidang PBB dimaksud, itu jelas menepis semua statmen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB. Itu sebuah hal yang imposible (tidaklah mungkin).

Sementara untuk Papua Barat, mungkinkah akan dibicarakan di Forum PBB?, dan kapan dibicarakan? itu hanyalah rahasia Tuhan dan siapapun tidak akan mengetahuinya, sebab segala sesuatu yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan semata.
Namun, dalam surat Negarawan (Bishop Anglikan) Afrika Selatan, Desmond Tutu, pernah menyurati ke PBB yang isinya meminta kembali PBB untuk meninjau kembali masalah Pepera Papua Barat tahun 1969 , dan memang dibenarkan oleh Sekjen PBB tapi belum dibicarakan secara resmi di PBB

Lanjutnya, sebagaimana pernyataannya sebelumnya, bahwa apabila masyarakat Papua Barat (PB) mengharapkan Papua Barat terdaftar sebagai anggota PBB dan kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui forum PBB, itu sangatlah mustahil, karena masalah Papua sudah selesai dibicarakan, dimana sudah tercatat secara resmi dalam dokumen PBB pada tahun 1969 dimana PBB mengeluarkan resolusi 2504 tertanggal 19 November 1969 yang mensahkan hasil Pepera Irian Barat yang menyatakan Papua Barat adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI).

“Sekalipun sampai dengan hari ini penuh dengan kontroversi karena tidak memenuhi standar hukum internasional bahwa dalam penentuan itu satu orang satu suara, karena itu sudah tercatat dalam PBB, maka sampai detik ini Papua adalah bagian yang sah di NKRI,” tandasnya.

Dengan demikian, jika orang Papua ingin memperjuangkan kembali kemerdekaan Papua melalui forum PBB, itu sangat keliru karena sejak berdirinya PBB tahun 1945 sampai sekarang ini, PBB tidak pernah memberikan kemerdekaan kepada suatu Negara, karena didalam piagam PBB, hanya diatur fungsi utama PBB, yaitu, fungsi mediator, fasilitator, komunikator, yunikator (pemersatu) dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

Juga karena untuk merdeka dan menjadi sebuah Negara tersendiri, itu ada persyaratan yang diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Monte Video tahun 1933 yang menetapkan syarat berdirinya sebuah Negara, pertama, adanya wilayah, kedua, adanya rakyat di wilayah tersebut, ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan keempat, adanya dukungan diplomatik dari Negara lain, minimal satu Negara yang mana turut hadir dan menandatangani dalam deklarasi pendirian Negara.

“Mendapatkan dukungan diplomatik dari satu Negara lain saja itu sudah merdeka. Sementara Papua memang mendapatkan dukungan diplomatik dari Negara Vanwatu, tapi dukungan tersebut belum dimasukan ke PBB untuk disidangkan. Deklarasi kemerdekaan ini, itu harus disaksikan oleh negara dunia internasional, sementara Papua Barat banyak dilakukan deklarasi kemerdekaan, namun tidak ada pengakuan dukungan internasional dan tidak ada perwakilan Negara interniasonal saat terjadi deklarasi,” jelasnya.

“Apabila PBB mengakomodir isu/aspirasi NRPB, apalagi menjadi NRPB terdaftar sebagai anggota PBB, maka secara hukum internasional dan politik luar negeri seharusnya PBB mencabut dulu resolusi PBB Nomor 5142 tertanggal 26 Desember 1969 tentang hasil Pepera di Tanah Papua, tapi sampai saat ini resolusi PBB dimaksud belum dicabut,” sambungnya.(nls/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:53, Binpa

December 3, 2012 0

TPN-OPM Klaim Hanya Kibarkan ‘BK’ di Markas

Pendidikan dan Latihan TPN-OPM yang berjuang demi penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Papua

JAYAPURA – Sementara itu ‘Kepala Staf Umum’ TPN-OPM, ‘Mayjen’. Terianus Satto saat dihubingi Bintang Papua menyampaikan bahwa, TPN-OPM melewati tanggal 1 Desember dengan doa, upacara menaikan bendera dan latihan di markas-markas mereka di tengah hutan belantara. “Kami upacara singkat, Bendera Bintang Kejora (BK) sudah kami naikkan sejak pagi, dan selanjutnya kami lewati dengan pendidikan dan latihan militer di markas kami, kalau Bintang Papua mau kami bisa email foto saat mereka latihan di makas,” ujar Terianus Satto yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TPN-OPM melalui Kenferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM di Markas TPN Perwomi Biak bulan Mei 2012 lalu.

Alasan TPN-OPM melakukan pengibaran bendera Bintang kejora pada tanggal 1 Desember lalu menurut Teri sebagai rasa menghargai”Upacara kami lakukan untuk menghargai sejarah, pada dasarnya kami TPN-OPM hargai semua pergerakan yang menuju pada penentuan nasib sendiri dan kami tetap memperjuangkan hak kami untuk merdeka,”katanya.

Untuk itu, ia menambahkan,”Kami ingin mendesak kepada PBB untuk segera membuka kembali ruang perundingan segitiga antara Pemerintah Belanda, Pemerintah lndonesia dan PBB dengan Juru-Juru Runding bangsa Papua, karena pihak-pihak ini pernah terlibat dalam aneksasi Papua secara sepihak,” harapnya.
Meski di Jayapura Dilarang, Berjalan Lancar

Sedangkan yang mengaku sebagai Sekretaris Dewan Nasional Papua Barat Republik Federal Papua Barat (NFRPB), Elly CH.Sirwa, mengatakan, momentum perayaan 1 Desember 2012, merupakan perayaan kebangkitan kedaulatan Bangsa Papua sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain di muka bumi, yang mana sudah dirayakan sejak 1 Desember 1961 silam.
DIkatakan, seperti apa yang terbangun beberapa waktu menyangkut perayaan 1 Desember 2012, menyangkut Kamtibmas, kenyamanan, keamanan dan ketertiban justru terbukti bahwa perayaannya berlangsung hikmat dan penuh antusias oleh semua pihak, ini terbukti dengan perayaan kemarin (Sabtu, 1/12) berlangsung dengan tergelarnya berbagai kegiatan di wilayah Jayapura, Kota Jayapura, Waena dan sekitarnya serta diseluruh tanah papua.

“Sehingga dengan harapan kebersamaan ini terus dipupuk dan dijaga, agar di tahun mendatang, kegiatannya akan lebih bermartabat dan bersemarak antara semua pihak, ini sudah selayaknya bangsa lain menghargai kedaulatan Bangsa Papua,” jelasnya kepada Bintang Papua di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), Minggu,(2/12).

Terkait dengan itu, pihaknya atas nama Bangsa Papua diseluruh Tanah Papua Barat menyampaikan trimah kasih yang sangat mendalam atas jasa dan pengorbanan semua pihak dalam mengisi dan turut merayakan HUT Kedaulatan Bangsa Papua yang ke-51. Mengingat hal yang sangat luar biasa yang tak pernah terduga oleh bangsa Papua diulang tahun yang ke-51, justru mendapat respon dan keterbukaan semua pihak untuk turut merayakannya bersma-sama, sekali lagi kami menyampaikan ucapan trima kasih atas semua upaya yang dilakukan.

Walaupun dalam perayaannya terdapat sedikit ketidak harmonisan yang terjadi antar bangsa papua dengan sudara-sudara bangsa lain, dalam penyelenggaraannya, namun sangat kami syukuri walaupun Bangsa papua sendiri tidak diperbolehkan merayakan ibadah syukuran namun pihak-pihak pemerhati dan bangsa lain sudah merayakannya secara terbuka dengan penuh hikmah, ditempat yang direncanakan oleh bangsa papua berkumpul untuk merayakan ibadah syukuran dimaksud.
“Kami juga berterima kasih yang mendalam, atas niat baik dan keterbukaan semua pihak untuk perayaan dimaksud, kami Bangsa Papua tidak merasa kesal ataupun kecewa,” jelasnya.

Lanjutnya, walaupun di beberapa tempat bangsa Papua yang menyiapkan diri untuk merayakan perayaan dimaksud harus dibubarkan paksa dengan menggunakan peralatan lengkap, bahkan ada pula rakyat yang ditangkap dan ditahan, namun pihaknya melihat ini ada niat baik. Karena memang dalam kesiapannya bangsa Papua sendiri memiliki keterbatasan, untuk dapat merayakannya secara sukses dan bemartabat apalagi sampai yang bersifat harus mengorbankan material dan finansial ataupun harta benda, tetapi kami bersyukur karena maksud dibubarkan dengan tujuan gabung bersama-sama pihak-pihak yang telah mempersiapkan perayaannya seperti yang terjadi dibeberapa tempat khusunya di Taman Imbi Jayapura, di Buper Waena, Di Gedung Olahraga Jayapura (GOR) dan di Sentani di Lapangan Almarhum Makam Theys H. Eluay yang di Gelar dalam bentuk bakar batu dan makan bersama. (bom/nls/don/l03)

Senin, 03 Desember 2012 09:41, Binpa

December 3, 2012 0

Ketua Umumnya masih belum ditemukan, besok KNPB akan datangi Polda

Jayapura, (2/12)—Keberadaan Victor Yeimo dan dua rekannya, Usman Yogobi dan Alius Asso masih belum jelas hingga hari ini, Minggu (2/12)

Sampai Minggu malam, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih mencari tahu dimana keberadaan ketua umum mereka, Victor Yeimo. Yeimo, telah dibebaskan oleh polisi setelah diperiksa di Polsek Abepura, terkait aksi demo 1 Desember yang yang dilakukan oleh KNPB. Namun sejak Yeimo dibebaskan Sabtu sore, ia belum melakukan kontak dengan aktivis KNPB lainnya.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.”

kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12), saat di konfirmasi mengenai status Yeimo dan kedua rekannya.

Pembebasan Yeimo ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) malam.

Meski sudah dibebaskan oleh Polisi, keberadaan Yeimo dan dua rekannya belum diketahui sampai saat ini.

Wim Medlama, Juru Bicara KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan sampai malam ini mereka telah mencari ketua umum mereka itu namun belum ketemu.

“Sejak kemarin, kami cari dimana keberadaan ketua umum kami dengan kedua temanya tapi belum dapat. Semua tempat yang kami tahu pun kami lacak tapi tidak ada juga. Sampai detik ini hpnya juga tidak aktif. Kami bingung posisi dia dimana?”

kata Wim Wedlama saat dihubungi tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam.

Wim juga mengatakan jika mereka (KNPB) telah sepakat untuk menanyakan hal ini ke Polda Papua, besok (Senin) pagi.

“Tadi kami sepakat besok akan pergi ke Polda minta keteragan. KNPB akan pergi bersama WPNA, AMP dan AMPTI,”

kata Wim.

Informasi lain yang didapatkan dari sumber tabloidjubi.com menyebutkan setelah Yeimo dibebaskan bersama beberapa aktivis yang ditahan, Yeimo berpisah dengan rekan-rekannya itu di depan Kantor Pos Abepura. Setelah itu, menurut sumber tabloidjubi.com itu, mereka sudah tidak tahu keberadaan Yeimo lagi. Saat dikontak melalui HPnya, HP Yeimo sudah tidak aktif lagi. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 2nd, 2012 | 22:27:50, www.tabloidjubi.com

December 3, 2012 0

Indonesia, Amerika Serikat dan PBB dituntut mengakui kedaulatan Papua Barat

Yogyakarta, (1/12) — Indonesia, Amerika Serikat dan PBB dituntut untuk segera mengakui kedaulatan West Papua pada 1 Desember 1961”

Sekitar 500an mahasiswa dan masyarakat Papua di Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi memperingati HUT Papua Barat yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Aksi demo mulai pada pukul 10.00 WIB. Massa berkumpul dan memulai aksi dari asrama Mahasiswa Papua di jalan Kamasan 1 Yogyakarta. Massa aksi kemudian melakukan longmarch dari asrama Papua menuju titik nol kilometer di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta.

Dalam aksi demo ini, mahasiswa Papua menilai berbagai operasi militer telah dilancarkan oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk membungkam perlawanan Rakyat Papua yang menolak kehadiran Indonesia. Militer menjadi satu-satunya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat Papua. Dari masa kepemimpinan Soekarno hingga SBY-Boediono, militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia.

“Hingga saat ini, dapat kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan perlawanan Rakyat Papua dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tetap mengamanan Papua menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.”

bunyi pernyataan sikap mahasiswa Papua yang disebarkan dalam aksi demo tersebut.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam aksi tersebut menuntut Indonesia, Amerika Serikat dan PBB segera mengakui kedaulatan Papua Barat pada 1 Desember 1961. Mahasiswa Papua ini juga menegaskan bahwa 1 Desember 1961 Bukan HUT OPM, tetapi Hari Kedaulatan Papua Barat.

Tampak dalam aksi demo tersebut, massa aksi menggunakan sebuah pick up yang lengkap dengan soundnya. Kemudian ada massa juga yang memakai atribut budaya, tak lupa poster dan ikat kepala bergambar bintang kejora. Meski aksi ini sendiri berjalan dengan aman dan tertib, tampak penjagaan ketat dari aparat keamanan disekitar lokasi aksi. (Jubi/Benny Mawel)

Saturday, December 1st, 2012 | 23:21:18, www.tabloidjubi.com

December 1, 2012 0

“Pepera, Amerika Ikut Bermain”

JAYAPURA – Ev. Pdt. Thimotius Idie, mengatakan, pada saat kemerdekaan NKRI Tahun 1945, Papua belum masuk (bergabung, red) dengan NKRI. Dikatakan, masuknya Papua ke NKRI merupakan permainan dan kepentingan dari negara Amerika Serikat dengan negara Republik Indonesia (RI) pada Tahun 1967, yakni pada saat penandatanganan kontrak karya (PT. Freeport Indonesia).

“Sehingga Papua pada Tahun 1969 masuk atau ikut bergabung ke dalam Indonesia, yang mana kita kenal dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera, red). Maka saat itu Indonesia langsung melakukan Pepera terhadap rakyat Papua yang saya anggap itu merupakan suatu manipulasi, dimana rakyat Papua hanya berjumlah 800 Kepala Keluarga (KK) saja, atau berkisar 100.000-an orang, namun Indonesia manipulasi data penduduk Papua yang hanya berjumlah 1.025 orang saja,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam Pepera ini juga Amerika Serikat ikut bermain karena mempunyai kepentingan, sehingga Amerika mempengaruhi rakyat Papua dalam proses Pepera untuk ikut bergabung ke RI hanya 1.025 orang. “Jadi, rakyat Papua saat itu yang diikutkan dalam Pepera itu semuanya adalah orang – orang yang tuna aksara (buta huruf, red), sedangkan rakyat Papua yang sudah tahu baca tulis dipisahkan dengan cara ditodong oleh aparat keamanan RI,” jelasnya. Selain itu, Thimotius Idie juga menyampaikan, bahwa negara Belanda yang menjajah Papua sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua pada Tahun 1961, tapi dikarenakan adanya kepentingan yang bermain saat itu. “Jadi, bangsa Papua itu sebenarnya tidak masuk dalam NKRI, namun adanya kepentingan antara Amerika Serikat dan NKRI yang ikut bermain saat itu, dikarenakan saat NKRI merdeka tidak ada kekayaan alam, dan disisi lain Papua ini kaya akan sumber daya alam (SDA), sehingga rakyat Papua yang dikorbankan,” ujarnya didampingi Ketua BEM STIH Umel Mandiri, Pelimun Bukeba ketika bertandang ke redaksi Harian Bintang Papua, kemarin malam Jumat (30/11).

Thimotius yang juga mengaku tokoh gereja yang mewakili 32 Sinode dan enam Uskup di Tanah Papua mengatakan, mengikuti perjuangan pergerakan Papua Merdeka ini bukan hal yang baru, tapi ini merupakan idiologi sejak Tahun 1965 hingga Tahun 2012 sekarang ini.

“Perjuangan untuk Papua Merdeka ini merupakan idiologi dari rakyat Bangsa Papua Barat, dan tidak akan bisa dihapus sampai kapanpun, sehingga terus terjadi penindasan terhadap rakyat Bangsa Papua Barat dan bahkan kami anggap Papua Barat ini hanya titipan dari Belanda kepada Indonesia dari Tahun 1961 hingga Tahun 1988 (selama 25 Tahun, red), maka itu DR. Thomas Wanggai, MPH. pergi ke Belanda untuk sekolah dan menyelidiki sejarah Bangsa Papau Barat yang sebenarnya, dan saat itu juga beliau membuat pergerakan pada tanggal 14 Desember yakni upacara kenegaraan bagi Bangsa Papua Barat di Lapangan Mandala, sedangkan kalau untuk perayaan 1 Desember adalah sejarah Tahun 1961 saat Belanda menitipkan Papua ke NKRI,” imbuh Thimotius Idie yang juga mengaku sebagai saksi mata dari Pepera.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa Otsus itu seharusnya sudah satu paket yakni baik bendera, lambang negara, bahasa dan mata uang. Sejak Otsus yang sudah tidak ada kejelasannya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga Pusat memberikan solusi yakni Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang mana dinilai juga sama dengan Otsus yang tidak mempunyai kejelasan.

Maka itu, Thimotius Idie menegaskan, bahwa pada tanggal 1 Desember besok (hari ini, red) akan melakukan upacara ibadah syukur, untuk memperingati momen 1 Desember Tahun 1961 sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat. “Dimana pada bulan Oktober Tahun 2011 lalu kami juga sudah mengadakan Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakheus – Padang Bulan, yang melahirkan tujuh negara bagian dan dokumen dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sudah dimasukkan ke PBB serta dokumen NFRPB ini sedang dalam pembahasan, sehingga pada Tahun 2013 mendatang sudah didaftar, yang mana jaringan – jaringan yang ada di Australia sebanyak 111 negara mendukung Papua sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka itu Paus telah menekankan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara damai,” tegasnya.

Dikatakannya, senjata baik dari TNI/Polri tidak bisa menyelesaikan persoalan Papua. “Jadi, pembunuhan, kekerasan, tetesan air mata dan tetesan darah jangan lagi ada diatas Tanah Papua ini, dan sudah cukup lama kami merasakan penderitaan seperti ini.

Ketika wartawan Koran ini menanyakan terkait banyaknya aparat baik polisi maupun TNI yang dibunuh, Thimotius Idie langsung mengatakan dan membantahnya bahwa soal banyaknya aparat keamanan yang dibunuh itu dirinya tidak mengetahuinya.

“Maka itu, kami meminta kepada aparat keamanan baik itu Polri maupun TNI agar mengijinkan kami untuk melakukan upacara ibadah syukur untuk memperingati 1 Desember besok (hari ini, red) di Lapangan Alm. Theys H. Eluay, dan dirinya menjamin dalam perayaan tersebut tidak akan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK), kalau ada pengibaran bendera BK di tempat lain itu kami tidak mengetahuinya karena kami besok (hari ini, red) hanya fokus pada upacara ibadah syukur saja,” pintanya.

Jika ada yang melakukan pengibaran bendera BK, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan persuasif, jangan sampai melakukan tindakan – tindakan arogan bahkan sampai mengeluarkan tembakan. Kalau ada yang kibarkan BK kepada aparat kepolisian agar langsung menangkap dan memprosesnya secara hukum. Sehingga tidak mengganggu kami saat merayakan 1 Desember, maka itu kami meminta kepada polisi untuk memberikan kami melaksanakan upacara ibadah syukur. (mir/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:42, Binpa

December 1, 2012 0

Diduga OPM, Tembak Mati 3 Anggota Polisi

JAYAPURA—Nahas menimpa Kapolsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Ipda Rolfi Takubesi bersama dua anggotanya, Brigpol Jefri Rumkorem dan Briptu Daniel Makuker. Ketiganya tewas ditembak dan dibakar sekitar 50 orang dari kelompok yang diduga OPM pimpinan Yani Tabuni menggunakan senjata api dan panah ketika menyerang Kantor Polsek Pirime, Selasa (27/11) sekitar pukul 06.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi pasca kejadian mengutarakan, saat kejadian tersebut Polsek Pirime sedang dihuni 4 anggotanya termasuk Kapolsek Pirime. Saat ini satu anggota polisi dikabarkan selamat dalam kejadian tersebut.

“Jadi di dalam Pos itu saat kejadian berapa orang ada 4 orang dari 8 orang anggota. Informasinya yang satu itu meninggal di tiang bendera mungkin lagi naikkan bendera. Kapolseknya tangannya terpotong dan dibakar,” kata dia.

Ditambahkan, saat ini satu pleton anggota Brimob dan tim khusus dari Polda Papua sudah mengejar pelaku penyerangan.

Sementara itu, kata Kabid Humas, para pelaku juga membawa kabur 3 senjata organik jenis revolver, AR1 dan F5 Sabhara.

Ditanya ada indikasi para pelaku lari kemana, dia mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan.

Menurutnya, Polisi masih mengejar pelaku penyerangan dengan mengerahkan 1 pleton anggota Brimob dan Tim Khusus Polda Papua.

Socratez : Pelaku Bukan OPM Terkait peristiwa penyerangan yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rofli Takabesi dan dua anggotanya yang bertugas di Pirime, Kabupaten Lani Jaya, Selasa (27/11) sekitar pukul 06.30 WIT, ditegaskan Socratez S Yoman, bawa pelakukan bukan kelompok OPM. “Itu bukan OPM. Perjuangan OPM itu bukan bunuh-bunuh orang atau ancaman teror atau intimidasi orang,” tegasnya saat menghubungi Bintang Papua, Selasa.

Dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah kriminal murni. “Saya pikir, saya sebagai pimpinan umat gereja yang punya umat di sana, saya pikir itu pelaku kriminal, penjahat yang tidak bisa ditoleransi. Itu bukan OPM,” lanjutnya.

Siapapun, ditekankan untuk tidak mengkambinghitamkan OPM.

“Perjuangan OPM itu perjuangan yang terhormat. Tidak boleh bunuh-bunuh orang seperti itu. Bagaimana mengganggu aparat yang menjalankan tugas. Perjuangan OPM itu perjuangan yang mulia. Dan aparat itu menjalankan tugas negara yang juga merupakan tugas mulia,”

ujarnya.
Sehingga, ia sangat berharap kepada aparat kemanan untuk menyikapi peristiwa tersebut dengan arif dan sesuai prosedur dan bersama-sama masyarakat setempat untuk mencari pelaku dan menggiringnya ke pengadilan untuk proses hukum.

“Rakyat yang juga umat saya di sana, untuk mencari pelaku pembunuh itu, pelaku kriminal itu kita cari sama-sama dan diproses secara hukum,”

harapnya.

Selain itu, itu juga berharap kepada aparat keamanan tidak membakar rumah rakyat, tidak melakukan penyisiran-penyisiran.

“Aparat kemanan tidak brutal ya. Tidak melakukan penyisiran yang membabi buta, tidak melakukakn pembakaran rumah-rumah, sekolah-sekolah. Kami tahu kami pimpinan umat tahu, siapa-siapa itu. Yang saya secara pribadi sebagai pimpinan umat tidak toleransi itu kejahatan itu. Saya sangat menyesal itu. Tidak bermartabat,”

ungkapnya.

Dikatakan, bahwa wilayah Pirime adalah wilayah yang banyak penduduknya adalah umat Babtis yang terbuka. “Tidak sulit di situ, karena tidak sama dengan wilayah lain. Kalau di situ kita bisa tahu. Masyarakat bisa tahu dan bisa tangkap pelaku,” ungkapnya lagi.

Tentang situasi terakhir, dikatakan bahwa ia belum mengetahui secara pasti. “Saya belum tahu, saya baru komunikasi dengan Pak Wakapolda, agar bagaimana bisa terkendali situasi di wilayah itu. Komunikasi tetap jalan,” ujarnya.

Imparsial Kutuk Penyerangan Polsek Pirime Papua
LSM Pemerhati HAM Imparsial mengutuk keras aksi penyerangan Polsek Pirime Kabupaten Lany Jaya, Selasa 27 November sekitar pukul 06.00 WIT. Penyerangan disertai penembakan dan pembakaran 3 personil Polsek sangat bertentangan dengan semangat bersama, untuk menciptakan Papua sebagai zona damai.

“Imparsial mengutuk terjadinya kekerasan dengan cara pembunuhan dan pembakaran terhadap kapolsek Pirime Lany Jaya Ipda Rolfi Takubesi serta 2 anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Makuker. Kekerasan yang dilakukan pelaku sangat bertentangan dengan semangat bersama untuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai,” ujar Poengki Indarti Direktur Eksekutif Imparsial melalui pesan elektroniknya.

Imparsial berharap, aparat Kepolisian secepatnya menangkap para pelaku.

“Kami berharap aparat kepolisian bisa segera menangkap pelaku dan membawanya ke proses hukum,”tegasnya.

Peristiwa penyerangan ini juga sebagai peringatan kepada presiden SBY untuk segera membuka dialog Papua-Jakarta. “

Dengan adanya peristiwa ini, menjadi sangat krusial bagi Presiden SBY untuk segera mempersiapkan dialog damai dengan pihak-pihak yang berseberangan, agar kekerasan di Papua dapat segera diakhiri,”terangnya.

Imparsial juga meminta Polisi agar tidak melakukan aksi balasan yang hanya akan memperkeruh situasi.

“Kami berharap aparat kepolisian tidak melakukan tindakan balasan dengan menggunakan kekerasan dalam mengusut kasus ini, karena hanya akan menimbulkan trauma bagi masyarakat,”

imbuhnya.

Imparsial juga menekankan Kapolda Papua untuk lebih gencar melaksanakan operasi terhadap penyeludupan senjata ke Papua.

“Imparsial kembali mendesak Kapolda Papua untuk mengintensifkan operasi penyelundupan senjata. Seret dan tampilkan pelaku penyelundupan senjata. Jika penyelundupan tersebut melibatkan aparat militer atau aparat pemerintah yang lain, maka harus ditindak tegas,”

tandasnya.

Kasus kekerasan terhadap aparat kepolisian yang terjadi pada bulan November ini di Papua menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang memang sudah lelah dan trauma dengan kekerasan di Papua.(mdc/aj/jir/don/l03)

Rabu, 28 November 2012 08:24, Binpa

November 28, 2012 0