Jayapura—Untuk kedua kalinya, dua pemerintah lokal di Sidney — Leichhardt dan Marrickville — akan mengibarkan bendera Papua Barat, Bintang Kejora (BK) di balai kota mereka, sebagai bentuk simpati dua kota tersebut terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka.
Pengibaran BK rencananya akan dilakukan di Balai Kota dua pemerintahan lokal tersebut. Namun pengibaran BK akan dilakukan pada tanggal 30 November, mengingat tanggal 1 Desember jatuh di hari Sabtu yang merupakan hari libur. Seperti tahun lalu, pengibaran BK ini sendiri merupakan prakarsa Australia West Papua Association (AWPA). Joe Collins, Spokeperson AWPA telah berkirim surat kepada pemerintah kota Leichhardt pada tanggal 27 September mengenai pengibaran BK di balai kota Leichhardt. Dan pemerintah kota Leichhardt telah memberikan jawaban mengenai kesediaan mereka.
“Terima kasih untuk surat anda (Joe Collins-Red) kepada Walikota dan General Manager tanggal 27 September 2012, tentang pengibaran bendera Papua Barat di Leichhardt Town Hall. Rapat Dewan telah memutuskan untuk mendukung permintaan Anda untuk mengibarkan bendera “Morning Star” di Leichhardt Town Hall pada tanggal 1 Desember 2012. Bisakah kita melakukannya pada pukul 8:00, Jumat 30 November?”
demikian jawaban pemerintah kota Leichhardt atas permintaan AWPA, yang tertera dalam rilis yang diterima tabloidjubi.com (13/11). Jawaban dan dukungan pemerintah kota Leichhardt ini sendiri sudah diberikan sejak tanggal 23 Oktober.
Disebutkan dalam rilis tersebut, BK akan dikibarkan di balai kota Leichhardt, hari Jumat, 30 November 2012, pukul 08.00 wakti setempat. Sedangkan di balai kota Marrickville, BK akan dikibarkan pukul 11.30, waktu setempat, ditanggal yang sama.
Tahun lalu, dua pemerintah lokal di Sidney ini, Leichhardt dan Marrickville, mengibarkan bendera Papua Barat di balai kota mereka, tepat 1 Desember 2011.
“Ini sebagai bentuk solidaritas pada rakyat Papua Barat,”
JAYAPURA—Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional (TPN) – Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lambert Pekikir mengaku gerah dengan pola pendekatan yang sedang dilakukan beberapa pihak terhadap dirinya melalui keluarganya. Ia mengatakan bahwa apabila ingin selesaikan masalah Papua, harus dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat.
“Ada beberapa utusan yang datang ke keluarga saya dan menyampaikan ingin bernegosiasi, ini kan cara-cara yang tidak terhormat, mereka datang secara pribadi dan menyampaikan itu kepada keluarga saya, apakah ini cara yang sopan, kenapa datang secara pribadi, ini kelompok apa dan darimana,” tanya Lembert saat di temui Bintang Papua, Senin (29/10) kemarin.
Dirinya juga menyampaikan kekecewaannya atas atas langkah dan pola yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut. “Jelas saya kecewa anak, kalau mau selesaikan masalah Papua ya harus dengan cara-cara terhormat dan bermartabat dong, jangan dengan cara seperti ini, menurut saya ini cara yang licik, siapapun dan dari manapun orang-orang tersebut, saya tidak respek,” tegas pria yang mengaku beberapa kali menjadi target aparat tersebut.
Lambert juga menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah Republik Indonesia yang menurutnya tidak serius dalam mengatasi persoalan Papua.”Pemerintah RI tidak serius mengatasi masalah Papua, itu sudah jelas, dari perkembangan yang kita lihat saat ini tidak ada yang mengarah pada penyelesaian masalah di Papua, tentu saja mengecewakan,” ujar Lambert yang sudah puluhan tahun berjuang dan hidup di hutan belantara tersebut.
Lambert berharap agar pihak-pihak dari kelompok yang tidak jelas tersebut menghentikan aksi pendekatan dengan cara seperti itu, dirinya lebih menginginkan adanya keterbukaan untuk saling menghargai.
“Jangan datang atas nama pribadi, tapi untuk kepentingan kelompok, itu tidak benar, harus jelas siapa dan dari kelompok apa, itu kan baik, jangan sembunyi-sembunyi, itu licik dan tidak menghargai,”
Merauke—Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke, Pangkrasia Yeem mengatakan, untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua tidak perlu dengan kontak senjata dan aksi anarkhis lainnya. Namun upaya perjuangan bisa dilakukan secara bijak dan elegan, yakni melalui proses hukum di mahkamah internasional oleh International Lawyers for West Papua (ILWP).
“Kita tidak perlu lakukan hal anarkhis yang nantinya banyak korban yang berjatuhan dan mereka adalah rakyat Papua sendiri. Tetapi kita cukup mengupayakannya melalui jalur hukum yang dilakukan oleh lembaga yang sudah ditunjuk yakni ILWP,”
kata Mama Pangky kepada Bintang Papua usai kegiatan ibadah yang digelar PRD bersama KNPB Wilayah Merauke di sekretariat PRD Wilayah Merauke, jalan Bupul satu, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Selasa (23/10).
Mama Pangky menjelaskan bahwa rakyat dan bangsa Papua sangat komit dengan konsekwensi yang akan mereka terima ihwal hasil upaya hukum yang dilakukan ILWP kelak di mahkamah internasional atas status Papua yang selama ini dipertanyakan oleh rakyatnya. “Bagi kami jika proses hukum itu menyatakan bahwa kita masuk dalam bagian NKRI ya kita akan tunduk dengan keputusan. Tetapi sebaliknya jika kami memang harus lepas dari NKRI, maka pemerintah harus legawa melepaskan kami untuk menjadi rakyat di Negara Papua Barat,” terangnya jangan ada kekerasan di tanah Papua hanya karena untuk mengupayakan sebuah kemerdekaan yang berdaulat.
Berkaitan dengan kegiatan yang diikuti sekitar 150 orang yang tergabung dari jajaran PRD, KNPB Wilayah Merauke serta masyarakat yang mengatasnamakan dirinya rakyat dang bangsa Papua kemarin, dijelaskan Mama Pangky bahwa kegiatan tersebut guna mendukung pertemuan di Kerajaan Inggris yang digelar pada hari dan tanggal yang sama, hanya saja waktu pelaksanaannya sekitar pukul 04.00 sore waktu bagian Inggris.
“Kami tidak ingin disebut lembaga pengacau atau teroris. Kami hanya lembaga parlemen yang merupakan lembaga politik untuk mendukung proses hukum status Papua,” tegasnya.
Sementara itu dari pantauan Bintang Papua kemarin, kegiatan yang mendapat pengawasan dari aparat keamanan itu berlangsung tertib dan penuh hikmad. Sebagai puncak dari kegiatan tersebut, dimana dilakukan penyerahan surat pernyataan dukungan proses hukum dari pihak KNPB Wilayah Merauke yang diberikan langsung Ketua KNPB Wilayah Merauke Gento Emerikus Dop, dan perwakilan suku-suku dari wilayah Selatan Papua yang diwakilkan GT Gebze kepada Ketua PRD Wilayah Merauke Pangkrasia Yeem, dimana surat penyataan tersebut selanjutnya akan diserahkan ke parlemen pendukung kemerdekaan Papua Barat di Inggris. (lea/don/LO1)
JAYAPURA—Aksi demo yang dilakukan oleh West Papua National Committee atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terpaksa dibubarkan secara paksa oleh polisi yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Jayapura Kota, Kompol, Jefri R. Siagian, SIK, Kabag Ops Polres Jayapura Kota, AKP Kiki Kurnia, Amk. Pembubaran ini karena demo tersebut tidak mengantongi ijin
Massa KNPB awalnya berkumpul di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Uncen Jayapura bergerak maju, namun setelah tiba di Putaran Taxi Perumnas III Waena Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, dihadang oleh beberapa aparat keamanan (Polisi yang dibeck up oleh TNI).
Sempat saat itu terjadi perbincangan antara Ketua KNPB, Viktor Yemi dengan Wakapolres Jayapura Kota, Kompol, Jefri R. Siagian, SIK. Meski demikian, massa tetap diberikan waktu 5 menit untuk segera membubarkan diri.
Ketua KNPB, Viktor Yemi, mengatakan, rakyat Papua tidak secara langsung tidak dihargai haknya sebagai orang Papua didalam berdemokrasi, padahal diera sekarang ini merupakan era bebas menyampaikan aspirasi di depan muka umum.
Pembubaran secara paksa seperti ini menandaskan Negara (Polisi) telah membungkam dan menginjak-injak ruang demokrasi di Tanah Papua. Hal ini jelas menjadi pernyataan pihaknya bahwa dimanakah Negara Indonesia yang katanya sangat menghargai demokrasi tersebut, dan dimanakah pelaksanaan UU NKRI yang menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
Ditegaskannya, meski kami dibubarkan secara paksa, tapi kami akan tetap laporkan ke International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang sedang menggelar rapat di London Inggris bahwa inilah wajah demokrasi di Indonesia yang mensolimi kebebasan demokrasi rakyatnya.
“Pembubaran secara paksa ini, sama saja telah turut menyuburkan kekerasan di Tanah Papua. Walaupun kami benci kekerasan,” tegasnya saat menyampaikan orasinya di Putaran Taxi Perumnas III Waena Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Selasa, (23/10).
Dirinya menghimbau kepada semua komponen rakyat Papua, untuk tidak takut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua Barat secara defacto dan dejure, karena selama ini rakyat Papua berada dalam ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan, baik ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, bahkan diintimidasi, dibunuh, serta dianiaya.
Ditempat yang sama, Juru Bicara West Papua National Committee atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim R.Medlama, menandaskan, alasan KNPB tidak diberikan ijin untuk demo damai, karena KNPB tidak terdaftar di Kesbang Pol Provinsi Papua.
Ditandaskannya, meski tidak dilaksanakan demo, tapi KNPB baik di Jayapura maupun di daerah tetap melaksanakan kegiatan doa bersama demi mendoakan pelaksanaan pertemuan di London dalam rangka membahas nasib rakyat Papua yang diintimidasi.
“IPWP dimana yang akan menggelar pertemuan di London yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan referendum di Papua juga bagaimana membuat desakan ke PBB untuk membuka akses bagi IPWP di London untuk turun ke Papua guna memantau dan menjadi panitia referendum,” pungkasnya. (nls/don/LO1)
Tampak salah satu pengunjuk rasa yang ditangkap aparat kepolisian dalam aksi demo yang digelar di depan UNIPA Manokwari, Selasa (23/10).
JAYAPURA—Demo sekitar 100 massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Manokwari, Papua Barat, guna mendukung pertemuan International Parlemen of West Papua (IPWP) di London, Inggris yang digelar di Depan Kampus UNIPA, Manokwari, Selasa (23/10) siang, ricuh.
Akibatnya 11 warga ditangkap dan digelandang ke Polres Manokwari. Sementara itu 6 orang dilaporkan terluka, yakni 4 diantaranya terkena tembakan senjata api, 2 anggota Polisi terkena lemparan batu.
Hal ini disampaikan Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi Selasa (23/10). Dia mengatakan, 11 warga yang ditahan masing-masing FM (19), AW (22), OA (23), DA (20), ET (22), AN (19), OM (19), DM (22), YD (25), KJ (19), PP (20).
Dia mengatakan, aksi demo tanpa izin tersebut berlangsung sejak pukul 09-00-11.00 WIT di Depan Kampus Unipa. Selanjutnya massa bergerak menuju Mesjid Darul Anum, Ambat untuk melakukan orasi dan menyampaikan pendapat di depan umum, terpaksa aparat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa, karena massa mulai anarkis melempari batu ke arah Polisi yang tengah mengamankan massa. Kegiatan ini sempat menimbulkan kemacetan lalu-lintas sehingga dialihkan ke Jalan Irian Jaya.
I Gede Sumerta Jaya
Akibatnya,kata dia, 4 warga yang terkena tembakan dan 2 anggota Polisi yang terkena lemparan batu dilarikan ke RSUD Manokwari untuk dilakukan pengobatan. Tapi selanjutnya kembali kerumahnya masing-masing. Dua Anggota Polisi yang menderita lemparan batu masing-masing Bripda RY dan Briptu MG.
Aksi demo tersebut juga menuntut referendum untuk membentuk negara berdaulat Papua Barat kali ini tak disertai pengibaran bendera Bintang Kejora, dikatakan Kabid Humas, massa tak membawa Bintang Kejora. Tapi membentangkan 2 bendera PBB dan 4 bendera KNPB.
Dia mengatakan, ke-11 warga tersebut akhirnya dilepas disertai himbauan dari aparat, sedangkan barang bukti spanduk, pamlet, 2 bendera PBB dan 4 bendera KNPB diamankan.
Untuk menyelidiki 4 warga yang mendapat tembakan dari Anggota Polisi, lanjutnya pihaknya segera menurunkan Tim Propam Polda Papua ke Manokwari untuk menyelidiki keabsahan informasi tersebut. Padahal Kapolda telah menyampaikan senjata api tak dibawa bila tengah mengamankan aksi demo.
Di sisi lain, ungkapnya, sesuai pernyataan yang disampaikan KNPB, aksi demo tersebut untuk mendukung pertemuan IPWP di London, Inggris pada Selasa (23/10) ternyata tak benar. Pasalnya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Haris Nugroho, Staf KBRI di London ternyata tak ada rapat besar membahas masalah Papua di Parlemen Inggris.
Sementara itu pantauan langsung Bintang Papua di Manokwari mengatakan. awalnya pelaksanaan demo KNPB tersebut berjalan damai, massa yang bergerak dari berbagai penjuru berkumpul di depan kampus UNIPA
Manokwari, tepatnya di jalan gunung salju Amban, mereka berjumlah ratusan orang.
Dalam aksi orasi mereka menuntut kemerdekaan bagi bangsa papua dan menolak rencana pemerintah Indonesia melakukan dialog. Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan polres Manokwari dan dibantu oleh Brimob detasemen C manokwari.
Beberapa kali masa mendesak aparat untuk membuka blockade, namun aparat tetap bersikeras memblokade aksi demo tersebut, meski tetap diblokade mereka tetap berorasi di tengah ruas jalan, mengakibatkan akses lalu lintas dari amban ke kota Manokwari lumpuh.
Aksi orasi berjalan damai meski ada blokade aparat namun tiba-tiba belum diketahui sebab awalnya aksi saling lempar pun terjadi antara aparat dan masa suasana menjadi kacau, aparat yang bersiaga pun akhirnya melepaskan tembakan berkali-kali ke udara, masa pun bubar namun hujan batu terus terjadi.
Kekacauan tersebut aparat berhasil menangkap belasan pengunjung rasa, tindakan kekerasan aparat pun tak terhindarkan saat terjadi penangkapan karena tak mampu membendung emosi, satu persatu diamankan di mobil yang disiapkan aparat.
Keadaan terus memanas saling lempar pun terus terjadi pengunjuk rasa pun mengepung aparat dengan memblokir ruas jalan gunung salju yang merupakan satu-satunya akses menuju kota manokwari.
Kondisi mencekam sekitar sejam lamanya namun akses jalan tersebut dapat dilalui setelah waka polda Papua Brigjend Pol Drs Paulus Waterpauw dan Kapolres Manokwari AKBP Agustinus Supriyanto turun langsung ke TKP pembicaraan serius terjadi antara waka polda kapolres dan pengunjuk rasa di ruas jalan tersebut kondisi pun kembali aman. saat ini sejumlah aparat dan pengunjuk rasa yang terluka sedang dirawat intensif di rsud Manokwari.
11 pengunjuk rasa ditahan polisi Sebanyak 11 pengunjuk rasa pada demo KNPB di jalan gunung salu amban depan kampus universitas negeri papua akhirnya ditahan oleh kepolisian resor manokwari hingga saat ini belum ada pengunjuk rasa yang ditetapkan menjadi tersangka. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap ke sebelas pengunjuk rasa dalam aksi demo tadi.
Kapolres manokwari AKBP Agustinus Supriyanto kepada wartawan selasa (23/10) mengakui, telah terjadi bentrokan antar aparat pengamanan yakni dari polres manokwari dengan para pengunjuk rasa. Akibat bentrok tersebut sebanyak 8 pengunjuk rasa yang mengalami luka empat diantaranya mengalami luka tembak namun delapan warga sipil tersebut telah kembali ke rumah mereka masing-masing setelah dirawat di rsud manokwari.
Kapolres mengakui pengamanan tersebut dilakukan sesuai dengan protap peluru yang dipergunakan dalam pengamanan tersebut yakni peluru hampa dan peluru karet. Sementara empat anggota polisi pun mengalami luka-luka akibat lemparan batu dari para pengunjuk rasa.
Kapolres AKBP Agustinus Supriyanto kepada seejumalah mengatakan pihaknya tidak bertanggungjawab atas pengobatan delapan warga sipil baik yang terkena tembakan peluru karet maupun terkena benturan saat pengamanan. Sementara sejumlah barang bukti diamankan polisi di polres manokwari. Kondisi kota Manokwari dan sekitarnya saat ini kembali aman warga kembali menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. (mdc/sera/don/LO1)
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH – Anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia dan masyarakat sipil setempat yang tergabung dalam Internasional Parlemen West Papua (IPWP) berkumpul di Westminister Abbey, Inggris untuk membahas status Papua Barat dalam Indonesia, Selasa, (23/10).
Dikabarkan, mereka berbicara soal “Act of Free Choice” tahun 1969, Perjanjian New York tahun 1962, dan hak penentukan nasip sendiri bagi Papua Barat.
JAYAPURA—Permohonan ijin Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menggelar demo sebagai bentuk dukungan terhadap pertemuan International Parlement of West Papua (IPWP) di London, Inggris, di Taman Imbi, Selasa (23/10), hari ini ternyata tidak mendapatkan restu dari pihak kepolisian. Pasalnya, polisi dalam hal ini Polda Papua tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Namun demikian untuk mengantisipasi kelompok yang tetap memaksakan demo, pihak polda sudah siap mengantisipasinya. “Tapi kami tetap melakukan pengawasan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum,” tegas Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi Bintang Papua, Senin (22/10).
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pembubaran paksa sekaligus menindak-tegas sesuai hukum yang berlaku, bila para pendemo ternyata bertindak anarkis atau menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan UU serta menyebar provokasi seperti minta referendum atau membentuk negara Papua Barat, membawa sajam, mabuk miras, membawa lambang-lambang seperti bendera Bintang Kejora yang dilarang, membuat kemacetan lalu lintas serta mengganggu ketertiban umum. Walaupun menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai UU Pasal 13 UU No 9 Tahun 1998, kemerdekaan memberikan pendapat di muka umum.
Terpisah, Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, SIK menandaskan, pihaknya melibatkan 600 personil didukung Brimobda Polda Papua, untuk melakukan pengamanan aksi unjukrasa tersebut.
“Kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitasnya tanpa terpengaruh aksi demo tersebut,” imbuhnya.
Meski demikian, dia juga menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengamanan di sejumlah lokasi rawan, antara lain Angkasa, Dok V Yapis, Entrop (Dekat Kantor Walikota), Kotaraja, Abepura, Tanah Hitam, Padang Bulan, Perumnas, I, II dan III serta Expo Waena. (mdc/don/l03)
Tampak aparat kepolisian melakukan sweeping di pertigaan Genyem-Sentani-Doyo Jumat (19/10) . Dalam razia tersebut lima orang berhasil diamankan yang pada akhirnya dilepas kembali karena terbukti mereka hanya ikut-ikutan saja dalam peringatan KRP III.SENTANI – Lima orang yang diamankan saat polisi melakukan sweeping dan razia Jumat (19/10) di wilayah Kabupaten Jayapura, lantaran ditemukan membawa sejumlah dokumen rahasia terkait Negara Republik Federal Papua Barat (NFRPB), akhirnya dilepas. Pasalnya, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Jayapura, lima orang yang diamankan tersebut diketahui hanya ikut-ikutan saja pada aksi peringatan setahun KOngres Rakyat Papua (KRP) III.
Kelima orang tersebut, diantaranya berinisial CD, YY, MK, HY dan YK, mereke sebelumnya diamankan di Polsek Sentani Kota. Hal itu dibenarkan Kapolres Jayapura AKBP Anthonius Wantri Julianto.
Ia mengatakan, ternyata kelima orang yang diamankan tersebut hanya ikut-ikutan saja pada aksi peringatan KRP III yang rencananya digelar di Lapangan Theys Eluay Sentani.
“Kelima orang tersebut hanya kami ambil keterangan karena hasil pemeriksaan mereka terbukti haya ikut-ikutan, akhirnya kami lepas,” ujarnya kepada wartawan Sabtu (20/10) ketika ditemui di Travellers Hotel Sentani.
Meski orangnya dilepas, namun dokumen-dokumen terkait dengan Negara Federal Republik Papua Barat yang ditemukan pada kelima orang tersebut, hingga saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian guna kepentingan penyelidikan. “Untuk dokumen sedang didalami untuk dianalisa,” imbuhnya.
Sementara itu, dari data yang berhasil dikumpulkan Bintang Papua, beberapa barang yang sempat diamankan ketika razia berlangsung diantaranya, selebaran berupa copyan himbauan perayaan 1 tahun KRP III, dokumen lies sumbangan dan himbauan rakyat bangsa Papua, copyan seruan Nasional Republik Federal Papua Barat sekretariat Negara Jayapura-West Papua, kwintansi penerimaan sumbangan dari masyarakat setempat, kwintansi pengeluaran untuk kegiatan perayaan KRP III, tiga buah flashdisk, kamera digital, satu lembar baju pakaian PDL Petapa, celana PDL dan sepatu PDL.
Sebagimana diketahui, sebelumnya, Jumat (19/10) di sejumlah titik yang berada di Kabupaten Jayapura dilakukan sweeping oleh jajaran Polres Jayapura yang diback up BKO Brimobda Papua. Sweeping ini dilaksanakan, terkait rencana digelarnya ibadah syukur atas peringatan KRP III di Lapangan Theys Eluay, Sentani. Dimana atas rencana kegiatan ini, Polres Jayapura menurunkan personelnya sebanyak 1 kompi dengan dibantu dengan 3 pleton personel dari Brimobda Papua. (dee/don/l03)
Massa warga asli Papua yang tergabung dalam West Papua National Authority (WPNA) saat menggelar demo di Manokwari Jumat (19/10) kemarin, ada beberapa dari mereka mengenakan atribut Bintang Kejora.
SENTANI— Rencana digelarnya ibadah syukur atas peringatan KRP (Kongres Rakyat Papua) III di Lapangan Theys Eluay, Sentani, Jumat (19/10) gagal dilaksanakan. Meski batal dilaksanakan, petugas sempat mengamankan 5 orang yang diduga membawa dokumen rahasia, senjata tajam dan KTA (Kartu Tanda Anggota). Mereka adalah, CD, YY, MK, HY dan YK. Dimana ke-5 orang tersebut diamankan di Polsek Sentani Kota.
Sementara di Manokwari 4 Bendera Bintang Kejora (BK) berhasil dirampas aparat dari massa yang unjuk rasa guna mengecam dan menuntut pengusutan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sekaligus memperingati KRP III.
Gagalnya peringatan di Sentani karena di sejumlah titik yang berada di Kabupaten Jayapura dilakukan sweeping oleh jajaran Polres Jayapura, diback up BKO Brimobda Papua.
Kapolres Jayapura AKBP Anthonius Wantri Julianto mengatakan atas rencana kegiatan ini, pihaknya menurunkan personelnya 1 kompi dibantu 3 pleton personel dari Brimobda Papua.
“Personel ini untuk menjaga keamanan serta menjamin masyarakat agar dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lancar dan tidak ada gangguan,” imbuhnya. Disebutkannya, untuk melakukan penjagaan keamanan, ditempatkan personel di 7 titik dari Kampung Harapan sampai ke Sentani Barat.
“Dari Polda Papua tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang artinya kegiatan tersebut (Peringatan KRP III-Red) tidak boleh berlangsung,”
ujarnya kepada wartawan Jumat siang (19/10) ketika ditemui tengah berpatroli di Jalan Masuk Bandara Sentani.
Dipaparkannya, pihaknya mulai melakukan penjagaan sekitar pukul 07.00 WIT di beberapa titik yang dianggap rawan. Sedangkan sweeping dilakukan bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang dianggap dapat mengganggu keamanan.
Ditambahkan, mengingat banyak administrasi yang tidak dilengkapi oleh pihak panitia penyelenggara ibadah syukur tersebut, maka jika tetap bersikeras melakukan ibadah syukur akan dibubarkan.
Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, sekitar pukul 09.30 WIT, 2 unit truk yang berisi para Petapa (Penjaga Tanah Papua) yang melaju dari arah Doyo menuju Sentani diminta untuk kembali dan dilarang menuju ke Lapangan Theys Eluay Sentani ketika sampai di pertigaan Genyem-Doyo-Sentani.
Tidak hanya itu, anggota polisi yang berjaga juga melakukan sweeping terhadap setiap kendaraan roda empat yang melintas, baik itu kendaraan umum maupun pribadi. Alhasil, para pengendara motor yang tidak lengkap administrasinya seperti tidak menggunakan helm, spion pun mendapat teguran lisan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya ditahan motornya. Sedangkan kondisi Kota Sentani dan sekitarnya tetap kondusif seperti biasanya. Tidak ada yang berubah, hanya saja di beberapa titik seperti di pertigaan Genyem-Sentani-Doyo, Jalan Masuk Bandara Sentani dan di Kampung Harapan ditempatkan anggota Polres Jayapura dan Brimobda Papua.
Manokwari
Unjuk rasa ratusan warga asli Papua, tergabung dalam West Papua National Authority (WPNA), Jumat (19/10) kemarin, nyaris terjadi kericuhan. Unjuk rasa guna mengecam dan menuntut pengusutan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sekaligus memperingati hari ulang tahun deklarasi hak politik bangsa Papua Barat, tersebut terjadi insiden kecil. Sejumlah aparat kepolisian Resor Manokwari, yang melakukan pengawalan jalannya unjuk rasa, sempat merampas empat bendera Bintang Kejora, dari tangan para demonstran. Perampasan bendera BK ini terjadi di Jalan Yos Sudarso.
Awalnya aksi unjuk rasa tersebut berjalan damai. Sekitar ratusan warga asli papua, berkumpul di Samping GOR Sanggeng Manokwari. Sambil membawa berbagai atribut yang berisikan tentang kecaman sejumlah pelanggaran HAM di Tanah ini, tetapi juga mereka mendesak kepada Pemerintah Indonesia, untuk segera memberikan kemerdekaan dan lepas dari NKRI.
Sekitar puluhan aparat dari Polres Manokwari dan dibantu oleh puluhan prajurit dari Brigade Mobil Kompi C Manokwari, terus melakukan pengawalan sejak dari Jalan Pahlawan hingga berakhir di Gereja Elim Kwawi.
Unjuk rasa dengan cara long march tersebut, sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Alhasil, sejumlah ruas jalan yang dilalui oleh para pengunjuk rasa menjadi macet. Polisi akhirnya mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternative untuk menghindari terjadinya kemacetan. Beberapa tempat usaha yang dilalui para demonstran pun terpaksa diututup sementara oleh para pemiliknya.
Di perempatan Lampu Merah Sanggeng, tepatnya di Jalan Pahlawan dan Jalan Yosudarso, masa yang dari GOR Sanggeng bertemu dengan masa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Asli Papua. Kemacetan di ruas jalan ini pun tak terhindarkan. Beberapa saat, konvoi masa pun terhentikarena kemacaten. Namun akhirnya berjalan normal, setelah polisi harus turun tangan untuk memperlancar arus lalu lintas tersebut.
Sejak awal aksi unjuk rasa, aparat terus melakukan pengawalan terhadap jalannya aksi tersebut. Kapolsek Kota, AKP Monang Pasaribu, SH mengaku, polisi akan melakukan penangkapan terhadap mereka yang mencoba untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora.
Suasan masa yang bergerak laju hingga di depan Bank BRI, mulai terlihat panas. Beberapa pengunjuk rasa, mencoba untuk menaikan Bendera Bintang Kejora yang sudah mereka persiapkan. Polisi yang sedang melakukan pengawalan dari arah belakang langsung masuk ke dalam barisan. Sebanyak 4 buah Bendera Bintang Kejora, akhirnya diamankan aparat. Meski perampasan itu berhasil, namun aksi tersebut mendapat kecaman dari para pengunjuk rasa. Keributan pun terjadi. Emosi pun tak terhindarkan. Sempat baku dorong antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Kondisi pun mulai mereda setelah masing-masing pihak menahan diri. Dalam aksi perampasan bendera itu, polisi tidak mengamankan pelaku. Suasana panas terus terjadi hingga di Swissbel Hotel. Pengawalan aksi unjuk rasa itu pun semakin diperketat. Sesjumlah aparat dengan senjata organic, terus bersama-sama dengan para pengunjuk rasa hingga finish di Gereja Elim Kwawi. Di tempat tersebut, mereka berdoa bersama dan membubarkan diri dengan damai.(dee/sera/don/l03)
Jayapura, (18/10) — Seorang yang diduga panglima TPN/OPM Papua Barat (PB) berinisal GW dibekuk Tim Khusus (Timsus) Polda Papua, Minggu (14/10) lalu. GW ditangkap saat berada di rumah salah satu warga Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
Pjs Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.IK kepada wartawan mengatakan, dari penangkapan itu polisi menyita barang bukti Al-kitab, mata uang PNG senilai 2 Kina, mata uang Indonesia Rp 18 ribu, empat batu cyclop hitam, tiga burung, lima plastik bulu burung, ponsel Nokia X3 dan selembar kertas berisi nomor telepon.
“GD merupakan panglima TPN/OPM yang terlibat adalam aksi penyerangan Nafri II. GD sudah tercatat DPO sejak 2011 lalu. Penangkapan ini hasil penyelidikan Timsus Polda Papua atas keberadaan tersangka yang masuk dalam DPO Polres Jayapura Kota. Dari hasil penelusuran dikatahui yang bersangkutan berada di rumah ET. Kesempatan itu tidak kami sia-siakan,” kata AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.IK, Kamis (18/10).
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan GW tidak hanya mengaku sebagai pelaku penyerangan Nafri II, namun juga merupakan panglima TPN/OPM Papua Barat dimana dirinya tercatat dalam organisasi TPN PB, sebagai Ketua Operasi Sektor B wilayah Abepura dibawah pimpinan Danny Kogoya.
“GW juga diketahui merupakan bagian kelompok Lambert Pekikir, yang eksis di wilayah Perbatasan Wutung dan saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari hasil interogasi, GW mengaku ada pelaku lain yang terlibat dalam serangkaian penembakan di Nafri, 28 November 2010 dan 1 Agustus 2011 lalu yakni, EJ, OK, DLB, UH, AK, AWK, SH, DM dan TK yang saat ini belum tertangkap,” jelasnya.
Dikatakannya, polisi masih terus mengejar sembilan pelaku tersebut sesuai pengakuan GW. GW sendiri saat ini ditahan di Polresta Jayapura guna menjalani pemerikasaan lebih lanjut. “GW telah kami serahkan ke Polresta, karena penanganan perkaranya ditangani disana,” tandas AKBP I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna)
Papua Merdeka News 