Kampanye Papua Merdeka, IPWP dan ILWP

Semenjak pendirian International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan kemudian International Lawyers for West Papua (ILWP), maka terpantul tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak yang mendukung Kampanye Papua Merdeka dan yang mengadu nasib dalam bingkai NKRI. Sejak penjajah menginjakkan kakinya di Tanah Papua, perbedaan dan pertentangan di antara orang Papua sendiri sudah ada. Yang kontra perjuangan Papua Merdeka menghendaki “Tanah Papua menjadi Zona Damai” dengan berbagai embel-embel seolah-olah mau mendengarkan dan menghargai aspirasi bangsa Papua. Sementara yang memperjuangkan kemerdekaannya menentang segala macam kebijakan Jakarta dengan semua alasan yang dimilikinya.

Baik IPWP maupun ILWP hadir sebagai wadah pendamping penyaluran aspirasi yang disampaikan para penyambung lidah bangsa Papua, yang telah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Papua. Sudah banyak kali aspirasi bangsa Papua disampaikan, bahkan dengan resiko pertaruhan nyawapun telah dilakukan tanpa hentinya, dari generas ke generasi, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat di muka Bumi. IPWP dan ILWP ialah organisasi asing, wadah yang didirikan oleh para pemerhati HAM, politisi dan pengacara serta aktivis bidang hukum dan politik yang tentu saja tidak didasarkan kepada sentimen apapun dan juga tidak karena perasaan ataupun belas-kasihan terhadap apa yang terjadi.

Alasan utama keberpihakan masyarakat internasional terhadap nasib dan perjuangan bangsa Papua ialah “KEBENARAN YANG DIPALSUKAN”, dimanipulasi dan direkayasa, terlepas dari untuk apa ada pemalsuan ataupun manipulasi dilakukan antara NKRI-Belanda dan Amerika Serikat berdasarkan “The Bunker’s Plan”. Saat siapapun berdiri di atas KEBENARAN, maka sebenarnya orang Papua sendiri tidak perlu mendesak atau mengemis kepadanya untuk bertindak. Sebab di dalam lubuk hati, di dalam jiwa sana, setiap orang pasti memiliki nurani yang tak pernah berbohong, dan memusuhi serta terus berperang melawan tipu-daya dan kemunafikan. Nurani itulah yang berdiri menantang tipu-muslihat atas nama apapun juga sepanjang ada lanjutan cerita sebuah peristiwa yang memalangkan nasib manusia.

Mereka tahu bahwa ada yang “salah”, “mengapa ada kesalahan”, “bagaimana kesalahan itu bermula dan berakhir”, dan “siapa yang bersalah”. Mereka paham benar ada “penipuan”, “manipulasi”, dan “rekayasa” dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Irian Barat, yang dilakukan oleh negara-negara yang konon menyodorkan dirinya sebagai pemenang HAM, demokrasi dan penegakkan supremasi hukum. Apalagi pelaksana dan penanggungjawab kecelakaan sejarah itu ialah badan semua umat manusia di dunia bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di satu sisi kita pahami jelas tanpa harus ada penafsiran hukum ataupun penjelasan pakar untuk menjelaskan apakah Pepera 1969 telah berlangsung demokratis atau tidak. Itu fakta, dan itulah KEBENARAN.

Karenanya, biarpun seandainya semua orang Papua ingin tinggal di dalam Bingkai NKRI, biarpun tidak ada orang Papua yang menuntut Papua Merdeka dengan alasan ketidak-absahan Pepera 1969, biarpun dunia menilai NKRI telah berjasa besar dalam membangun tanah dan masyarakat Papua selama pendudukannya sejak 1 Mei 1963, biarpun rakyat Papua memaksa masyarakat internasional menutup mata terhadap manipulasi Pepera 1969, biarpun begitu, fakta sejarah dan Kebenaran kasus hukum, HAM dan Demokrasi dalam implementasi Pepera 1969 tidak dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak pernah terjadi. Kepentingan pengungkapan kebenaran ini bukan hanya untuk bangsa Papua, tetapi terutama untuk memperbaiki reputasi PBB sebagai lembaga kemanusiaan dan keamanan tertinggi di dunia sehingga tetap menjadi lembaga kredibel dalam penanganan kasus-kasus kemanusiaan dan keamanan serta perdamaian dunia, di samping kepentingan bangsa-bangsa lain yang mengalami nasib serupa. Maka kalau dalam sejarahnya PBB pernah bersalah dan kesalahannya itu berdampak terhadap manusia dan kemanusiaan bangsa-bangsa di dunia, maka PBB tidak boleh tinggal diam. Demikian pula dengan para anggotanya tidak bisa menganggap sebuah sejarah yang salah sebagai suatu fakta yang harus diterima hari ini. Ini penting karena kita sebagai umat manusia dalam peradaban modern ini menjuluki diri sebagai manusia beradab, berbudhi luhur dan bermartabat. Martabat kemanusiaan kita dipertaruhkan dengan mengungkap kesalahan-kesalahan silam yang fatal dan berakibat menyengsarakan nasib suku-suku bangsa manusia di muka Bumi.

ILWP secara khusus tidak harus berpihak kepada bangsa Papua dan perjuangannya. Ia lebih berpihak kepada KEBENARAN, kebenaran bahwa ada pelanggaran HAM, pengebirian prinsip demokrasi universal dan skandal hukum dalam pelaksanaan Pepera 1969. Untuk mengimbangi ketidak-berpihakan itu maka diperlukan IPWP yang secara khusus menyoroti aspirasi politik bangsa Papua yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana selalu dikumandangkan dan diundangkan dalam berbagai produk hukum internasional maupun nasional di muka Bumi.

Dalam perjalanannya, ILWP tidak harus secara organisasi dan kampanyenya mendukung Papua Merdeka karena ia berdiri untuk menelaah dan mengungkap skandal hukum dan pengebirian prinsip demokrasi universal serta pelanggaran HAM yang terjadi serta dilakukan oleh PBB serta negara-negara anggotanya. Ini sebuah pekerjaan berat, universal dan bertujuan untuk memperbaiki nama-baik PBB dan para anggotanya, bukan sekedar mengusik masalalu yang telah dikubur dalam rangka mendukung Papua Merdeka.

Sementara itu IPWP bertindak sebagai wadah pendamping penyaluran aspirasi bangsa Papua dalam rangka pendidikan dan pembelajaran terhadap masyarakat internasional tentang kasus dan perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI. IPWP tidak serta-merta dan membabi-buta mendukung Papua Merdeka oleh karena sogokan ataupun berdasarkan pandangan politik tertentu. Ia berpihak kepada KEBENARAN pula, tetapi dalam hal ini kebenaran yang ditampilkan dan dipertanggungjawabkan oleh bangsa Papua. Dalam hal ini NKRI juga berpeluang besar dan wajib mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya di pentas politik dan diplomasi global tanpa harus merasa risau, gelisah dan geram atas aspirasi bangsa Papua. NKRI haruslah “gentlemen” tampil dan menyatakan kleim-kleim-nya secara bermartabat dan bertanggungjawab sebagai sebuah negara-bangsa modern, bukan sebagai negara barbarik dan nasionalis membabi-buta.

IPWP tidak hanya beranggotakan orang-orang pendukung Papua Merdeka, tetapi siapapun yang saat ini menjabat sebagai anggota parlemen di negara manapun berhak mendaftarkan diri untuk terlibat dalam debat dan expose terbuka, demokratis dan bertanggungjawab. IPWP bukan organisasi perjuangan bangsa Papua, tetapi ia berdiri sebagai pendamping dan pemagar sehingga tidak ada pihak-pihak penipu dan penjajah yang memanipulasi sejarah.

Point terakhir, pembentukan IPWP dan ILWP bukanlah sebuah rekayasa politik, karena rekayasa selalu ditopang oleh kekuatan dan kekuasaan. Ia dibentuk oleh kekuatan KEBENARAN MUTLAK, fakta sejarah, dan realitas kehidupan masakini yang bertolak-belakang dengan cita-cita perjuangan proyek Pencerahan di era pertengahan. Ia kelanjutan dari proyek besar modernisasi yang mengedepankan HAM, penegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Sama halnya dengan itu, para anggota Parlemen yang telah mendaftarkan dirinya, membentuk IPWP dan mengkampanyekan aspirasi bangsa Papua melakukannya oleh karena KEYAKINAN yang kuat bahwa Pepera 1969 di Irian Barat cacat secara hukum, HAM dan demokrasi, serta tidak dapat dibenarkan secara moral. Mereka bukan mempertaruhkan karier politik, nama baik, jabatan sebagai anggota Parlemen dan kepentingan negara mereka tanpa dasar pemikiran dan pemahaman serta pengetahuan tentang KEBENARAN itu secara tepat. Mereka bukan orang yang mudah dibeli dengan sepeser rupiah. Mereka juga tidak dapat diajak kong-kalingkong hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka berdiri karena dan untuk KEBENARAN! Dan Kebenaran itu tidak pernah terkalahkan oleh siapapun, kapanpun, di manapun dan bagaimanapun juga.

August 30, 2012 0

Integrasi Papua ke NKRI Perlu Ditulis Kembali

Selasa, 14 Agustus 2012 22:25, http://bintangpapua.com

JAYAPURA—Integrasi Papua ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu ditulis kembali.

Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan sejumlah interpretasi, baik di kalangan masyarakat Papua maupun masyarakat internasional. Pasalnya, ketidakpahaman sejarah integrasi Papua ke pangkuan NKRI menyebabkan makin berlarut -larutnya penyelesaian masalah Papua, serta mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan, khususnya di Papua.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI Dapil Papua Drs Paulus Sumino di Jayapura, Selasa (14/8).

Dikatakan, penulisan kembali integrasi Papua kedalam NKRI sebaiknya didahului agenda dialog apapun namanya dialog, rekonsiliasi serta komunikasi konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat Papua .

Namun demikian, agenda dialog antara pemerintah dengan masyarakat Papua, tandas dia, perlu melibatkan sembilan kelompok, termasuk TPN yang masih berjuang di hutan belantara Papua dan diplomat OPM di luar negeri yang aktif melakukan diplomasi untuk Papua merdeka. “Apabila kedua kelompok ini tidak dilibatkan tetap menjadi masalah yang tidak pernah tuntas,” ujarnya.

Namun, kata dia, khusus untuk diplomat OPM yang berada di luar negeri diharapkan agar mereka berlaku jujur sudah sejauhmana hasil selama 40 tahun melakukan diplomasi dalam rangka perjuangan Papua Merdeka. “Hasilnya itu dilaporkan kepada masyarakat Papua perlu dibawa ke PBB atau tidak perlu,” tutur dia seraya menambahkan, apabila tidak perlu sebaiknya berhenti.”

August 14, 2012 0

Sedang Naik Motor, 2 Anggota TNI Ditembak

Sabtu, 11 Agustus 2012 02:03

JAYAPURA—”Jangan berandai andai. Jangan kita menduga orang yang tak benar. Tapi, yang jelas pelaku penembakan bukan dari anggota masyarakat karena masyarakat tak memiliki senjata,”jelas Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol (Inf) Jansen Simanjuntak menjawab pertayaan wartawan di ruang kerjanya, Jumat (10/8) terkait penembakan dua anggota Satgas Yonif 408.

Kapendam mengatakan, pihaknya belum mengetahui siapa pelaku penembakan dua Anggota Satgas Yonif 408.

Ketika didesak pelaku apakah kemungkinan penembakan tersebut dari kelompok TPN/OPM pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di wilayah perbatasan, Kapendam mengatakan jangan terlalu cepat menuduh orang atau kelompok lain.
Ia membenarkan dua Anggota Satgas Yonif 408 masing masing Serda Dwi Joko dan Prada Miko ditembak OTK ketika

Dua Anggota TNI dari Satgas Yonif 408 masing masing Serda Dwi Joko dan Prada Miko ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) sebanyak 4 orang ketika melintasi perkebunan sawit di Kampung Suskun, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom atau 1 Km dari Pos Wambe , Jumat (10/8) sekitar pukul 08.00 WIT. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol (Inf) Jansen Simanjuntak yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Jumat (10/8) membenarkan dua Anggota Satgas Yonif 408 masing masing Serda Dwi Joko dan Prada Miko ditembak OTK ketika melintasi perkebunan sawit di Kampung Suskun, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom atau 1 Km dari Pos Wambe pada Jumat (10/8) sekitar pukul 08.00 WIT.

Namun demikian, dia menjelaskan, kedua Anggota Satgas Yonif 408 tak tertembak peluru. Tapi terkena serpihan batu didekatnya yang terkena temvakan. Akibatnya, Serda Dwi Joko menderita luka tembak pada bagian betis kaki kiri, luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada pelipis mata kiri. Sedangkan Prada Miko menderita luka memar pada bagian wajah dan bagian kepala.

Menurutnya, kedua korban dievakuasi di RS Marthen Indey, Aryoko, Distrik Jayapura Utara menggunakan Helycopter.

“Kedua korban dalam keadaan sehat dan sadar. Tapi Tim Medis tengah berupaya mengeluarkan serpihan batu yang tertinggal di tubub korban,” tukas dia.

Dia mengutarakan, pihaknya tengah melakukan aksi pengejaran terhadap 4 pelaku yang diduga berada di TKP ketika terjadi aksi penembakan tersebut. Tapi seorang diantaranya telah ditangkap.

Detail kronologis kasus dugaan penembakan dua Anggota Satgas Yonif 408 berawal pada Jumat (10/8) sekitar pukul 07.30 WIT 2 Anggota Satgas Yonif 408 masing masing Serda Dwi Joko dan Prada Miko berangkat dari Pos Wambe menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro No.Pol.B 6067 COR/07.14 menuju Kampung Suskun, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Dengan tujuan meminjam alat potong rumput di masyarakat Kampung Wambe atas nama Paulus. Tapi alat tersebut tak ada. Keduanya berlalu.

Pukul 07.40 WIT karena alat tersebut tak ada maka kedua Anggota Satgas Yonif 408 tersebut langsung menuju Kampung Wambe. Pukul 07.50 WIT setelah kedua anggota tersebut mengambil alat potong rumput selanjutnya kembali ke Pos Wambe.

Pukul 08.00 WIT pada saat dalam perjalanan kembali dari Kampung Wambe melewati kebun sawit atau 1 Km dari Pos Wambe. Tiba tiba keduanya ditembak satu kali dari arah kiri . Keduanya langsung terjatuh dari sepeda motor. Akibatnya, Serda Dwi Joko dan Prada Miko menderita luka tembak di tubuh.

Pukul 08.05 WIT kedua anggota tersebut langsung berlari ke Pos Satgas Wambes yang berjarak 1 Km dari TKP. Untuk meminta bantuan sambil membalas tembakan ke arah kiri sebanyak 3 kali tembak.

Pada 08.20 WIT kedua anggota tersebut tiba di Pos Satgas Wambe langsung diangkut mobil Ambulance Satgas Yonif 408 ke Kout 144 PTP untuk pencegahan perdarahan. Pukul 10.25 WIT kedua korban dievakuasi menu RS Marthen Indey menumpang Helicopter.

Pasca kejadian, masyarakat yang dicurigai melewati Kampung Suskum pada saat kejadian atas nama Oscar Numberi kini ditahan dan dimintai keterangan di Polres Keerom. (mdc/don/l03)

August 11, 2012 0

Di Puncak Jaya, Heli TNI Ditembak

Selasa, 07 Agustus 2012 22:34

Jayapura – Helikopter Puma milik TNI AU, Selasa ditembak kelompok sipil bersenjata di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, saat mengangkut para saksi yang selesai bertugas dalam Pilkada ulang di distrik tersebut.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis yang dihubungi ANTARA dari Jayapura membenarkan ada insiden tersebut, bahkan penembakan itu dilakukan dua kali yakni pertama saat membawa beberapa penumpang termasuk dirinya yang memantau pelaksanaan pilkada ulang, namun tidak kena.

Tembakan kedua, terjadi saat helikopter tersebut hendak kembali ke Mulia dan terkena di bagian belakang dekat baling baling.

Namun kedua tembakan itu tidak membawa dampak yang serius sehingga helikopter dapat terbang kembali ke Jayapura.

Kapolres Puncak Jaya mengaku belum mendapat laporan tentang pelaku penembakan.

Sementara itu Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erwin Safitri melalui pesan singkatnya kepada ANTARA mengatakan terserempet tembakan namun tidak membawa pengaruh. Pilkada ulang di Distrik Mewoluk, Puncak Jaya yang dilakukan Senin (6/8) itu dilakukan di enam kampung. Untuk mencapai distrik tersebut harus berjalan kaki selama dua hari.(ant/don/l03)

August 7, 2012 0

Di Perumnas IV, 1 Pucuk Senjata Polisi Dicuri

Selasa, 07 Agustus 2012 22:35

JAYAPURA – Senjata api laras pendek jenis Revolver S & W serta 1 unit Tabled merk Casio warna hitam, dicuri Orang Tak Dikenal (OTK) di rumah Brigpol Ferley F (29), Anggota Satuan Narkoba Polres Jayapura di Perumnas IV, Kelurahan Hedam , Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (7/8) sekitar pukul 04.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua Kombespol Drs Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (7/8) petang membernarkan pihaknya telah menerima laporan kasus dugaan pencurian senjata api yang dialami seorang anggota Polres Sentani ketika korban dan keluarganya lelap tertidur.

Dikatakan, senjata api jenis Revolver S & W dengan amunisi terpasang dalam silinder 5 butir dan juga sarung senjata api dengan amunisi terpasang pada sarung 6 butir yang disimpan dibawah kasur beserta 1 unit Tablet merk Casio.

‘’Kami tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pencurian senjata api ini sekaligus Olah TKP oleh Polres Abepura. Bahkan akan dilakukan pemeriksaan terhadap korban,’’ tutur dia.

Ditanya motif kasus dugaan pencurian senjata api tersebut, dia mengatakan, pihaknya mendalami kasus ini. ‘’Saya tak bisa mengada-ngada, sebab pelakunya belum terungkap, ’’ tuturnya. Detail kronologis, menurut dia, kasus dugaan pencurian senjata api ini bermula ketika pelaku masuk ke rumah korban setelah memanjat rumah korban berlantai 2 melalui jendela di samping kanan kamar korban. Kemudian pelaku turun melalui tangga masuk ke dalam kamar korban. Selanjutnya pelaku mengambil 1 pucuk senjata api Revolver jenis S & W serta 1 unit Tabled merk Casio warna hitam .

Kata dia, sekitar pukul 04.00 WIT, saksi mendengar bunyi sirine mobil mainan anak korban yang diletakan didepan kamar di lantai 2. Kemudian saksi terbangun dari tidur dan melihat seseorang mengenakan topi rasta/koplo, baju warna hijau rasta hendak masuk ke dalam kamar saksi.

Namun pelaku tak jadi masuk dan memberi kode dengan tangan untuk tak bersuara kepada korban. Selanjutnya pelaku turun ke lantai dan saksi membangunkan keluarganya korban mengejar pelaku. Tapi pelaku melarikan diri melalui pintu dapur yang terbuka.

Sesaat pasca kejadian, ujarnya, Unit Reskrim Polsek Abepura tiba di TKP selanjutnya melakukan Olah TKP.

Sebelumnya, 1 pucuk senjata api milik Danramil Mulia, Puncak Jaya Lettu (Inf) Paulinus Logo dirampas OPM Faksi Yambi serta 1 pucuk senjata api milik Brimobda Papua yang bertugas menjaga keamanan Pemilukada Punca Jaya diduga dicuri OTK. (mdc/don)

August 7, 2012 0

Sidang Buchtar Tabuni, Filep Karma Tak Mau Disumpah

http://www.bintangpapua.com, Kamis, 26 Juli 2012 23:38

Buchtar TabuniJAYAPURA – Ketua Umum KNPB Buctar Tabuni kembali menjalani Persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis( 26/7/2012) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Hanya saja Majelis Hakim Haris Munandar yang menyidangkan kasus ini sempat jadi bingung karena Filep Karma, saksi yang didatangkan tidak mau diambil sumpahnya.
Awalnya Filep Karma mau menjawab pertayaan Majelis Hakim, hanya saja pada saat mau diambil sumpahnya Filap Karma sudah menolak

Hakim melontarkan pertanyaan kepada Filep Karma: “Siapa nama saudara, saksi menjawab, Filep Karma. Lantas hakim melanjutkan pertanyaan dimana tempat dan tanggal lahir saksi Filep Karma, ia menjawab semua pertanyaan itu. Setelah dijawab oleh Saksi Filep Karma, hakim melanjutkan, saksi warga negara mana? dia menjawab, Papua Barat. Saksi beragama apa? ia menjawab tak punya agama, berarti atheis ya, hakimpun binggung,,,… Kenapa tak punya agama. Saya tidak beragama, tapi percaya pada Tuhan. Apakah saudara saksi seorang PNS, dia menjawab, seorang pejuang, karena pejuang saya dipenjara, hakim bertambah binggung.

Filep Karma: “Saya tidak mau diambil sumpah, saya lebih takut kepada Tuhan saya dari pada kepada manusia. Hakim: itu pikiran saudara saja. Filep, ya saya berkata benar Pak”. Hakim, “Iya, saudara perlu diambil sumpahnya melalui kitabnya/syariatnya”. Filep: “saya tidak mau melanggar ajaran dari Tuhan saya, firman Tuhan saya adalah hukum positif”. Hakim: “Sekarang sidang ini hukum positif berlaku disini sebagai tata cara persidangan”.Hakim Haris Munandar bertanya, bagaimana jaksa mau diajukan tidak saksi Filep Karma sebagai saksi, karena jawabab Filep yang dianggap tak masuk akal. Dalam sidang mendegarkan keterangan saksi, jaksa menghadirkan Filep Karma sebagai saksi tunggal, dengan jawabannya yang tidak sesuai persidangan, terpaksa Hakim memerintahkan Jaksa agar saksi Filep Karma tidak diajukan dalam persidangan mendegarkan keterangan saksi.

Demikian Jaksa yang dipimpin Ahmad Kobarubun, Jhon Rayar dan seorang jaksa tidak mengajukannya sebagai saksi, demikian Sidang mendegarkan keterangan saksi dalam sidang Buctar Tabuni ditunda minggu depan, Senin, 30 Juli 2012 oleh Hakim Haris Munandar.

Ditemui terpisah, Penasehat Hukum Buctar Tabuni, Gustaf Kawer mengatakan, dengan berjalannya sidang yang terpaksa saksi tidak dapat diajukan jaksa sebagai saksi, oleh Gustaf dinilai, jaksa seharusnya tahu tata cara atau urutan urutan seseorang bila diajukan sebagai saksi yakni sesuai pasal 185 ayat 7 KUHP. Namun yang terjadi dalam sidang kali ini, jaksa juga dalam menghadirkan saksi tidak melihat ketentuan pasal 185 ayat 7 KUHP. Menurutnya jaksa seharusnya siap dan tahu prosedur menghadirkan saksi, dengan tidak adanya saksi yang dihadirkan jaksa, semakin membuat persidangan molor dan kita mau menganut asas cepat yang berarti biaya juga kurang.(Ven/don/l03)

July 26, 2012 0

PIDATO PADA UPACARA PERINGATAN HUT PROKLAMASI REPUBLIK WEST PAPUA 1JULI 2012

DEFACTO 41 TAHUN HUT PROKLAMASI REPUBLIK WEST PAPUA

Yang kami homati, 1. Segenap Makluk hidup dan segenap Rakyat West Papua
2. Seluruh Panglima Gerilya Kordap Daerah
3. Seluruh fungsionaris OPM dan diplomat West Papua
4. Seluruh inteltual dan mahasiswa bangsa Papua
5. Seluruh lapisan elemen perjuagan di dalam Negeri maupun diluar Negeri

Pada kesempatan yang bahagia dan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Papua yang telah menyatakan dirinya untuk berdiri degan kedua kaki diatas tanah air sendiri. Kami mengucapakan SELAMAT MERAYAKAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI NEGARA WEST PAPUA YANG KE – 41.

Perjuagan suatu bangsa untuk menentukan kedaulatan dan harga diri sebagai suatu entintas suku bangsa adalah hak fundamental yang tidak dapat digadaikan dengan dan dalam bentuk apapun, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa di bumi.

Perjuagan merupakan bagian dari pengorbanan jiwa dan raga, nyawa dan harta benda merupakan suatu bentuk untuk, melindugi dan mempertahankan harga diri sebagai suatu bangsa yang tersendiri yaitu bangsa Papua degan mendirikan institusi modern atau Negara bangsa West Papua untuk berdiri sejajar dengan Negara bangsa lain di dunia.

Sejarah bangsa Papua telah tercatat bahwa, pernah membentuk suatu Negara yang merdeka pada tanggal 1 Desember 1962 dan , degan atribut kelengkapan Negara yang lengkap sebagaimana layaknya suatu Negara berdiri, namun oleh karena kepentingan semua Negara di dunia Negara Republik West Papua menjadi tumbal, digadaikan dan diabaikan dan dilehcekan harga diri kita, hak kita, lewat pelaksanaan PEPERA ( Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Papua ) yang penuh degan kebohongan, intimidasi, tekanan militer oleh Negara bangsa Indonesia terhadap Negara bangsa Papua diatas tanah air.
Untuk menyatakan sejarahnya sendiri, rakyat Papua telah menyatakan Proklamasi sebagai Negara yang merdeka secara Defacto pada tanggal 1 Juli 1971 oleh kedua Proklamator Zeth Yafet Roemkorem dan Yakop Pray di rimba raya Papua, demi menyatakan harga diri sebuah Negara bangsa Papua kepada dunia bahwa bangsa Papua menyatakan diri sebagai Negara Republik West Papua.

Kita bangsa Papua kini menjalani jalan yang sama dan yang suda dijalani oleh bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa di eropa timur yang tadinya berada dalam integral daerah ( karena dipaksa dan dirampok) dari dan oleh komunisme dari Lenin dan Stalin degan Negara kesatuan yang bernama “ UNI SOVIET”, satu demi satu kini minta kemerdekaan masing-masing. Terlebih karena komunisme suda lenyap dari permukaan bumi.

Indonesia merebut tanah air kita degan bantuan isu komunisme dengan jalan kekerasan. Justru karena itu kita bangsa Papua harus membenahi, menata dan mempertahankan pemerintahan sebagai mana layaknya suatu bangsa mempraktekan, menyatakan martabatnya kepada Negara moderen yang lain di muka bumi dan kita harus beraksi di atas permukaan bumi selayaknya suatu bangsa yang merdeka. Kita terlalu lama berjuang pada tingkat-tingkat rendah sehingga kebanyakan orang di Negara moderen menyatakan” bangsa Papua masih sibuk degan perjuangan di tingkat rendah”.

Saudara sebangsaku; kita bukan suatu Negara miskin kita diberkati degan sumberdaya alam yang kaya-raya dan tidak terhitung nilainya, kita bukan lagi harus menderita di atas kekayaan sendiri, ibarat seekor tikus harus mati dalam gudang makanan, tetapi kita mampu membagun diri kita degan jumlah penduduk 2 setengah juta jiwa dan lebih dari kecukupan untuk menata perekonomian Negara kita untuk kepentingan bangsa Papua dan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang.

Dan juga saya mau tegaskan bahwa; bahwa kita bukan berjuang untuk kepentingan jabatan,pangkat, dan kedudukan tetapi kita harus berjuang demi harkat dan martabat sebagai suatu etintas bangsa Papua karena identitas kita berbeda dari bangsa Indonesia dan untuk berdikari diatas kaki kita sendiri dan Negara yang telah menyatakan dirinya sebagai Negara merdeka pada tanggal 1 Juni 1971 secara defato dan dejure di rimba raya Papua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya Matias Wenda selaku Pemegang mandat dan tongkat estafet perjuangan Revolusi bangsa Papua, mengajak kepada kita semua degan mengedepankan motto” ONE PEOPLE ONE SOUL bahwa; sudah saatnya kita menata diri, berbenah diri dan terus bangkit bergandeng tangan dan merevolusi total mulai dari gaya berpikir kita, gaya bermain kita, irama kita, gaya pendekatan kita degan penuh keteguhan hati yang jujur dengan nurani yang bersih dan maju bersama-sama sejajar untuk beraksi sebagaimana selayaknya suatu Negara bangsa moderen berperan dalam kanca politik global demi rakyat dan tana air kita West Papua.

Atas nama Sang kalik, atas nama segenap makluk hidup dan segenap rakyat bangsa Papua, atas nama pegorbanan para pahlawan dan pendahulu kita, atas nama yatim piatu, janda, duda dan atas nama generasi bangsa Papua yang ada dan yang akan lahir diatas tanah air Papua, sekali lagi saya ucapkan SELAMAT MERAYAKAN HUT PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA YANG KE – 41

Salam Revolusi

Dikeluarkan di : Markas Pusat Pertahan Tentara Revolusi West Papua
Pada tanggal : 1 Juli 2012
Jam : 00:10 Waktu WP
=============================
Panglima Komando Revolusi

Mathias Wenda, Gen.TRWP
NBP. A. 001076

July 1, 2012 3

“Mereka Warga Papua yang Lari ke Hutan”

JAYAPURA—Adanya keinginan 6.000 lebih (6.675) warga Papua New Guinea (PNG) di wilayah perbatasan untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena alasan tidak mendapat perhatian dari pihak PNG sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Keerom Isack Yunam , direspon baik Pemerintah Kabupaten Keerom.

Melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Keerom, Drs.Syaharuddin mengatakan, adanya keinginan 6000 lebih warga PNG bergabung ke NKRI ini, pemerintah tetap menerima. Pasalnya, mereka yang ingin gabung tersebut adalah warga negara Indonesia sendiri, bukan warga PNG.

Dikatakan, mereka dulunya pada zaman Belanda lari ke PNG, karena saat itu akan ditangkap tentara Belanda tetapi warga melawan dan memanah Polisi Belanda yang akhirnya meninggal dunia. Karena takut dibunuh, warga tersebut melarikan diri ke hutan yang hingga saat ini menjadi berkembang biak di hutan belentara. Setelah lama kelamaan, mereka meminjam panci untuk memasak, karena selama ini yang digunakan memasak adalah Batu. “Jadi mereka berpikiran untuk bergabung kembali ke Indonesia, dan mereka juga bukan orang dari PNG mereka hanya masyarakat biasa dulunya berdiam di daerah kerom (Arso,Waris dan sekitarnya ) karena kehadiran pemerintah belanda degan Pemerintah indonesia mulai lari kehutan karena dianggap hadirnya orang asing di wilayah mereka mereka mengembara ke hutan hidup sebagai nomaden di hutan-hutan, kehidupan itu suda biasa di Papua dan bagi kami bukan hal baru.

hanya saja mereka hidup di kedua wilayah politik yang berbeda maka bisa saja dikatakan warga PNG dan sebenarnya warga PNG dan Warga Papua tidak dibedakan sama saja, mereka tidak mengenal yang namanya batas wilayah politik dan kapan saja mau pergi sebrang sana dan datang kemari itu hal yang biasa bagi masyarakat kerom.”ceritanya saat ditemui di ruang kerjanya,Selasa (15/5).

May 16, 2012 0

Tembaki Markas TNI, Empat Warga Diamankan

AYAPURA – Diduga telah melakukan penembakan terhadap markas TNI yaitu markas Batalyon Infanteri 752 Kompo E Bintuni, pada Sabtu (21/4), empat orang warga akhirnya diamankan pihak aparat.

Keempat warga yang ditangkap itu antara lain JM (30) Kepala Kampung Sibena, WA (49) Operator Senso, KM 05 Sibena, SR (18) Pelajar KM O5 Sibena dan YI (19) Operator Senso, KM 05 Sibena.

Informasi yang terima Cenderawasih Pos dari sumber terpercaya menyebutkan, pada Sabtu (21/4) sekitar pukul 00.30 Wit terjadi gangguan penembakan terhadap markas Batalyon Infanteri 752 Kompi Senapan E Bintuni, tepatnya mengarah Danki Kapten Inf. Gani.

Dengan adanya penembakan itu, Lettu Aswin bersama 6 orang anggotanya melakukan pengejaran ke arah Sibena, namun karena cuaca dan stuasi tidak mendukung, pengejaran dihentikan. Selanjutnya pukul 07.00 WIT, kembali dilakukan pengejaran ulang bersama 10 orang anggota ke arah Sibena.

Berdasarkan hasil jejak para pelaku, pihak TNI berhasil menemukan para pelaku menuju rumah salah satu kepala sekolah di Bintuni. Sesampainya di rumah kepala sekolah, pihak TNI melakukan penggeledahan dan penyisiran. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 pucuk senjata laras panjang rakitan jenis SS-1, 2 Magazen, 76 Amunisi kaliber 5,6 MM, dan menangkap 4 orang warga yang diduga sebagai pelaku penembakan.

Pada saat itu 1 orang berhasil melarikan diri. Sedangkan keempat warga yang diamankan itu langsung diserahkan ke Polres Teluk Bintuni.

Pascapenembakan dan penangkapan tersebut, situasi dan kondisi sudah berjalan normal. Sedangkan pihak Kompi E Yonif 752 masih melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap 1 orang yang diduga terlibat keras dalam penembakan tersebut.

Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Johannes Nugoroho Wicaksono membenarkan adanya penembakan markas Batalyon Infanteri 752 Kompi Senapan E Bintuni itu. “Ya benar ada anggota Senapan E yang mendapat serangan dari 5 orang yang sebelumnya tidak dikenal dan kemudian pihak kompi Senapan E langsung melakukan pengejaran,” katanya.

Dalam pengejaran tersebut berhasil menangkap 4 orang yang diduga sebagai pelakunya dan kini keempat warga itu telah diserahkan ke Mapolres Bintuni untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

“Tidak hanya keempat warga itu yang berhasil diamankan, barang buki berupa 1 pucuk senja api jenis SS-1 rakitan, amunisi 77 butir kaliber 5,56 mm, dan 2 magazen berhasil diamankan. Namun satu orang pelaku berhasil kabur dalam penggerebekan saat itu, dan kini ia menjadi target operasi,”

ungkap Kaid Humas.

Sedangkan terkait kronologinya, Kabid Humas menjelaskan, para pelaku melakukan penembakan ke arah markas Kompi Senapan E, sebanyak 3 kali. Akibat penembakan itu, anggota kompi langsung melakukan pengejaran.

Berhubung saat melakukan pengejaran cuaca tidak mendukung, anggota kemudian beristirahat. Kemudian melanjutkan pencarian ke arah Sibena. “Anggota Kompi melakukan pengejaran ke daerah Sibena berdasarkan hasil jejak para pelaku yang mengarah ke rumah salah satu kepala sekolah di Bintuni. Setelah sampai di rumah itu, anggota Kompi langsung melakukan penggeledahan dan penyisiran lokasi, yang ternyata para pelaku ada di dalam rumah dan ditemukan barang bukti,” paparnya.

Sedangkan dalam pemeriksaan terhadap JM, diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan dibeli di daerah Ransiki Kab. Manokwari dengan harga Rp 40 juta, dari kenalan temannya.

“Senjata itu baru 3 bulan dimiliki oleh para pelaku. Yang kegunaannya masih akan kami dalami. Serta kami juga akan mendalami keterangan-keterangan para pelaku beserta saksi-saksi,”

tandasnya.

Terkait siapa penjual senpi itu, pihaknya sedang melakukan penyelidikan, guna meredam peredaran senpi rakitan yang bisa mengancam stabilitas daerah ini. “Satu warga yang melarikan diri saat penggerebekan kini masih dalam pengejaran,” tegasnya. (ro/fud)

Senin, 23 April 2012 , 17:59:00, Cepos

April 23, 2012 0

1 Desember Barulah Embrio

JAYAPURA – Jika sebelumnya Juru Bicara TPN-PB, Jonah Wenda mengklarifikasi bahwa berbagai SMS terkait 1 Desember adalah bukan dari TPN-PB, maka Rabu (23/11), giliran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga melakukan klarifikasi masalah yang serupa. Untuk menyikapi beredarnya berbagai SMS yang terkait momen 1 Desember, Wakil Ketua 1 KNPB Mako Tabuni, menyatakan bahwa 1 Desember bukan hari kemerdekaan bangsa Papua, melainkan embrio dari kemerdekaan. Ia menyerukan kepada seluruh warga di Papua agar tidak cepat terprovokasi berbagai informasi yang beredar melalui pesan pendek telepon seluler terkait 1 Desember 2011 yang sering disebutkan sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat. “Saya minta kepada warga yang ada di seluruh Tanah Papua untuk tidak cepat terpengaruh dengan kemunculan sejumlah isu-isu negatif lainnya akhir-akhir ini,” kata ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi moderator KNPB Alberth Wanimbo saat memberikan keterangan pers di Prioma Garden Abepura, Rabu (23/11).

Dikatakan, sejumlah informasi melalui SMS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dari oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerharmonisan yang telah tercipta selama ini di Papua.

“Kemarin ketua umum KNPB, Buhtar Tabuni telah mengatakan agar kita, warga Papua tidak membuat suatu gerakan tambahan pada 1 Desember nanti, jika hal itu dilakukan maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,”

katanya.

Hal itu yakni untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember nanti. “Karena BK bukanlah bendera biasa atau kain yang hanya dikibarkan lalu ditinggalkan dan tidak dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurutnya, barang siapa, orang Papua sekalipun berusaha mengibarkan BK, berarti berurusan dengan aparat keamanan.

“Dan dia jugalah yang mengorbankan warga Papua,”

katanya tegas.

Selain itu, Mako Tabuni juga mengatakan pihaknya tidak sependapat hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada pertengahan Oktober lalu yang telah merekomendasikan dan mendirikan suatu negara Federasi Papua Barat, karena tidak mewakili orang Papua pada umumnya, termasuk sejumlah organisasi perjuangan lainya.

“Hasil KRP III tidak representatif dan tidak mengakomodir keinginan dan kemauan rakyat bangsa Papua Barat,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs BL Tobing mengatakan, 1 Desember yang acapkali diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat diharapkan tak terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora.

Hal ini disampaikan di sela sela Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (23/11).
Dikatakan, semua pihak dihimbau melakukan pengendalian terhadap simbol simbol kenegaraan yang ada seperti pengibaran bendera Bintang Kejora.

Dikataknnya, semua pihak bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh agama diseruhkan untuk menjaga situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan agar tetap kondusif.

Menurutnya, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Kapolresta dan Kapolresta diseluruh Tanah Papua untuk tak memberikan bantuan dana khususnya kepada organisasi pro kemerdekaan untuk membiayai Peringatan Kemedekaan Bangsa Papua Barat.

Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Indra Hidayat terkait peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat menegaskan, pihaknya mengharapkan agar rakyat Papua tak melakukan tindakan tindakan yang merugikan dan mengorbankan rakyat Papua seperti yang terjadi sebelumnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau semua komponen rakyat Papua untuk mengantisipasi kalender Kantibmas di Tanah Papua serta menjaga agar situasi tetap kondusif terutama menjelang perayaan Natal dapat dirayakan dengan penuh suka cita dan kedamaian. (aj/mdc/don/l03)