JAYAPURA—Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III Selpius Bobii telah mengumumkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menugaskan Menkopolhukam untuk mewakilinya hadir membuka KRP III sekaligus memberikan bantuan dana.
Namun demikian, Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang dikonfirmasi via sms terkait pernyataan tersebut membantahnya. “Yang jelas pada tanggal tanggal itu Menteri ada di Jakarta semua,” katanya melalui SMS singkatnya. Salah seorang anggota Penjaga Tanah Papua (PETAPA) atau Satgas Papua menyampaikan informasi bahwa KRP III akan diadakan di Lapangan Misi Padang Bulan. Hal ini dikarenakan Boy Eluay menolak pemakaian lapangan makam ayahandanya, Theys Eluay untuk KRP III.
Sementara itu, Ketua Panitia KRP III Selpius Bobii yang dikonfirmasi via ponsel semalam terkait bantahan Menkopolhukam bahwa Presiden SBY tak pernah menugaskan Menteri Koperasi membuka KRP III tak menanggapinya.
Konggres Dinilai Memperuncing Hubungan Papua-Jakarta
Sedangkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Vitalis Yumthe, menilai, pelaksanaan Konggres Rakyat Papua III yang berlangsung di Jayapura, akan memperuncing hubungan antara masyarakat adat Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dengan demikian, memperuncing kondisi keamanan dan stabilitas Negara, termasuk mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat asli Papua terhadap pemerintahan saat ini.
“Nah jika itu dilaksanakan maka upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua akan sedikit terhambat karena kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Konggres tersebut,” ujarnya kepada sejumlah wartawan saat di konfirmasi kemarin di Sekretariat MRPB, Hotel Mansinam Beach Manokwari.
Yumthe menegaskan, oleh karena itu, aspirasi-aspirasi yang muncul dalam pelaksanaan konggres sebaiknya di arahkan dalam ranah NKRI.
“Kalau berbicara soal hak warga Negara berkumpul dan menyampaikan pendapat, itu syah-syah saja. Tetapi yang pentingnya diarahkan untuk proses percepatan pembangunan di Papua dalam wadah NKRI. Kalau pelaksanaan konggres mengeluarkan kebijakan untuk referendum, tentunya keluar dari agenda besar pembangunan di wilayah Papua. Kalau agenda konggres tersebut sebelum adanya MRP dan MRPB, wajar dan boleh-boleh saja, tetapi saat ini sudah ada lembaga ini, yang sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat, kenapa kita harus bicara di luar arena lagi?,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan, sebanarnya para pemimpin masyarakat adat di Papua, harus menyadari bahwa tidak boleh lagi ada gerakan seperti saat ini. “Kalau ini terjadi, maka sebagai anak adat dan anak asli Papua yang diperjuangkan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di wilayah ini untuk duduk di lembaga ini, bahwa kita telah keluar dan melakukan perlawanan terhadap Negara,” tegasnya.
Untuk itu, dia ingin mempertanyakan, benarkah perjuangan masyarakat adat Papua dalam Konggres III yang berlangsung di Jayapura saat ini, dapat memberikan kontribusi yang poisitif atau tidak bagi percepatan pembangunan di Papua ke depan? “Pemerintah Pusat kan telah memberikan Otsus bagi Papua, ada MRP yang menjadi wadahnya lembaga adat, agama dan perempuan di Papua. Jika memang ada persoalan seperti itu, marilah kita biacarakan dalam wadah MRP. Jangan kita bicara di luar jalan,” ujarnya.
Dikatakan, jika memang masyarakat adat menilai Otsus ini telah gagal, sebenarnya kegagalan Otsus ini juga dibawah kepemimpinan orang-orang Papua sendiri. “Untuk itu, mari kita akhiri ini semua, sambil terus berupaya untuk menuntut hak-hak kita dalam bingkai NKRI melalui proses pembangunan di semua sektor,” kata Yumthe lagi.
Dikatakan, kegagalan demi kegagalan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini di Papua, baginya, sebagai sebuah proses untuk maju. “Marilah kita bersama-sama berbicara dalam wadah MRP, sehingga segala persoalan yang menjadi pergumulan kita selama ini, dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kalau seperti ini, kepada siapa lagi, masyarakat asli Papua ini harus menopang harapan mereka, kalau bukan kepada kita yang telah dipercayakan baik oleh Negara maupun lembaga adat di wilayah ini?,” sebut Yumthe lagi.(mdc/gil/don/L03)
JAYAPURA- Meski tidak diijinkan menggunakan Auditorium Uncen dan GOR Cenderawasih, Panitia Kongres Rakyat Papua III tetap berkomitmen Kongres dilaksanakan sekalipun itu harus , di lapangan. Selpius Bobii, Selaku Ketua KRP III mengatakan, kongres ini akan dibuka hari ini, Senin (17/10) pukul 09.00 WIT di Lapangan Sakeus, depan Asrama Tunas harapan, Padang Bulan. Mengenai pemindahan tempat, adalah karena dua tempat yang diharapkan sebelumnya, yakni GOR Cenderawasih dan Auditorium Uncen tidak mendapat ijin dari pengelolanya. Dalam pembukaan, akan diawali ibadah yang akan dilanjutkan seminar dengan menghadirkan Pemerintah Pusat sebagai Keynot Speaker (pembicara utama), yakni diwakili Ditjen Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri. “Tepat jam 9 akan dibuka, apakah besok jam 9 itu dari pusat datang atau tidak, tetap dibuka jam itu,” tegasnya.
Dalam acara pembukaan tersebut, akan dipandu oleh pdt Sim Norotouw, dengan pengkhotbah pdt Yesaya Dimara.
Disinggung tentang format Kongres, menurutnya tidak jauh beda dengan kongres pada umumnya, yaitu diisi dengan seminar, diskusi, dan pleno.
Terkait pembicara yang akan hadir, menurut Selpius sudah ada dari Foker LSM, Septer Manufandu, dari tokoh Gereja, pdt Benny Giyai, pdt Socrates S Yoman, dan pdt Yemima Krey.
Sedangkan dari pemerintah daerah Provinsi Papua maupun Papua Barat, menurutnya hanya diundang untuk hadir saja.”Yang penting ada pemerintah pusat sudah cukup,” tegasnya.
Disinggung tentang hasil kongres yang diharapkan pihak Panitia, Selpius mengatakan bahwa hasil kongres adalah sesuai thema, yakni menegakkan hak-hak dasar orang Papua di masa kini dan masa depan.
“Peserta ini kan dari kampung yang membiayai sendiri. Mereka akan salurkan pendapat, pikiran atas apa yang dia rasakah. Kita hanya menampung dan memfasilitasi saja,” jelasnya.
Dikatakan, bahwa masyarakat tersebut datang, bicara dan memutuskan sendiri atas masalah yang di hadapi di masing-masing daerah asalnya. “Apa yang diputuskan, ke depan mereka sendiri juga yang akan memperjuangkan untuk mewujudkannya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat mengungkapkan rasa trimakasihnya kepada Pemerintah Pusat yang telah merestui pelaksanaan KRP III. “Kepada masyarakat, saya juga mengucapkan terimakasih atas partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat berlagsung dengan situasi yang kondusif,” ungkapnya
KRP Bicara Kesejahteraan?
Sementara itu, jika sebelumnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III mendapatkan berbagai reaksi penolakan, kini giliran dua pihak, yaitu dari Ketua DPD Barisan Komando Garuda Indonesia (BKGI), Richard Kabarek dan koordinator Parlemen Jalanan, Yusak pakage yang sedikit menyatakan harapannya.
Meskipun tidak langsung mendukung pelaksanaan KRP III tersebut, keduanya memberikan masukan kepada panitia pelaksanaan KRP III.
Richard yang keturunan Biak – Jawa, menyatakan Kongres III, hendaknya membicarakan keadaan masyarakat Papua. “Untuk mendapatkan kesejahteraan yang pantas mereka terima,” harapnya kepada wartawan.
Menurutnya, pejabat-pejabat tinggi baik itu dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya serius menyikapi situasi-situasi tersebut. “Supaya apa? Tidak ada lagi suatu pergerakan yang membuat masyarakat panik dan bimbang. Apakah betul situasinya seperti ini?,” lanjutnya.
Sebagai generasi muda Ia mengakui adanya kesenjangan pada masyarakat Papua. “Kami bagian dari NKRI, tapi tolong, kami butuh pendidikan, kami butuh kesejahteraan,” akunya.
Ia berharap kepada para pejabat di Provinsi maupun di kabupaten/kota untuk tidak selalu menyalahkan situasi. “Coba koreksi diri sendiri, saya tegaskan ini kepada pejabat-pejabat tinggi. Karena mereka yang membuat kebijakan itu dan merekalah yang membawa aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Sehingga ia berharap kepada Pemerintah Pusat, untuk bersama-sama menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten. “Agar mereka membuat satu konsep program pembangunan, agar masyarakat di pedalaman pada umumnya bisa merasakan kemajuan dan mereka juga bisa meraakn kesejahteraan itu,” harapnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar pelaksanaan KRP III, tidak membuat keputusan yang kelak akan merugikan diri sendiri, juga masyarakat banyak. “Mari kita sikapi ini bersama, hakekat suatu kemerdekaan adalah bagaimana rakyat merasakan kesejahteraan. Mudah-mudahakan Kongres ke-3 bisa melihat lebih intensif itu,” lanjutnya.
Sedangkan tanggapan dan harapan dari Yusak Pakage yang mengaku sempat ikut kongres yang ke dua beberapa waktu lalu. “Dalam kongres tahun ini agak beda dengan kongres lalu,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers Sabtu (15/10) di Kamkey, Distrik Abepura.
Di kongres ke dua, menurutnya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, yakni dikasih dana, tempat juga difasilitasi, serta keamanannya dijamin betul.
“Jadi jalan demokrasi yang betul. Kemudian semua unsure masyarakat bersatu di situ, terus semua agenda jalan lancar sesuai dengan yang direncanakan,” ceritanya.
Pada Kongres III ini, menurutnya kembali pada orang-orang yang pegang mandat kongres itu sendiri. “Jadi sampai saat ini banyak persoalan terjadi, itu mereka semua tanggungjawab. Karena pada mereka rakyat kasih mandat,” tegasnya.
Ia sangat berharap agar pihak yang diberi mandat dapat dipercaya, dengan memberi laporan dengan jujur. Kemudian kami juga harap supaya pada kongres III ini para pemegang mandate harus laporkan kegiatan mereka apa,” jelasnya.
Ia sangat berharap agar tidak menjadikan rakyat sebagai korban. “Sudah isu public bahwa kongres III ini sudah jadi pro kontra, terutama dari TPN PB/OPM, Lambert Pekikir sebagai Ketua Dewan Revolusi Papua Barat sudah menolak. Dengan atas nama TPN/OPM dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua tidak boleh terpengaruh pada organisasi, kongres, atau bentuk dialog atau apapun. Sehingga jangan sampai nanti rakyat Papua yang jadi korban pro kontra itu,” harapnya.(aj/ven/don/l03)
Jika pada bagian pertama, saya mencoba menguraikan perjalanan hingga poin penting dari pernyataan sikap Panglima TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir yang tegas menolak Kongres Rakyat Papua III, maka pada bagian akhir tulisan ini, saya akan menuangkan sedikit dari apa yang kami perbincangkan bersama sang tokoh Papua Merdeka itu di waktu rehat kami selama berada di markas Lambert Pekikir. Berikut laporannya.
Oleh : Bento Madubun
Setelah menyelesaikan upacara di siang hari itu, kami pun sepakat untuk kembali rehat sejenak sambil ngobrol santai dan sambil menikmati suasana yang asing dan sedikit menegangkan. B arisan prajurit diperintahkan untuk membubarkan diri, mereka yang tugas piket diminta kembali menjalankan tugasnya. “Kembali bergabung dengan petugas piket yang lain,” perintah sang panglima pada anak buahnya. Saya mengambil posisi duduk tepat di depan Lambert, dan saya mencoba untuk membuka pembicaraan santai dengan Pimpinan perang TPN/OPM Wilayah Perbatasan ini. “Ijin om, sudah berapa lama melakukan hal ini (menjadi pejuang Papua merdeka melalui gerilya),” tanya saya. Lambert Pekikir tidak langsung menjawab, sambil menatap mata saya, dia meletakkan sebatang rokok diantara kedua bibirnya, santai diambilnya sebuah korek dan menyalakan rokok,”Dua puluhan tahun, dulu pertama kali itu tidak masuk hutan, setelah itu baru saya masuk, dan sampai sekarang sudah dua puluh tahun saya hidup di hutan,” urainya sambil menarik dalam-dalam asap rokok.
“Sebagian masyarakat menganggap bahwa Papua sebenarnya sudah merdeka dengan otonomi khusus,” tanya saya lagi. Lambert langsung sigap menjawab pertanyaan itu,”Oh tidak, Merdeka buat kami adalah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terserah orang lain berpikir seperti apa, tetapi kami menginginkan merdeka,” ujarnya bersemangat. Saya melanjutkan pertanyaan yang lain,”Merdeka untuk apa ?”, Lambert merubah posisi duduknya, ia terlihat sedang memikirkan sesuatu,”Merdeka itu harga mati, hanya merdeka yang bisa jawab keinginan kami, merdeka akan menjawab tetes air mata yang menangis di atas Tanah sendiri, menangis karena lapar, menangis karena menderita, menangis karena tertindas, menangis karena diabaikan, dan menangis karena banyak kematian di atas Tanah Papua Barat ini,” ujarnya lirih, matanya sendu, Lambert terlihat sedikit sedih mengungkapkan kalimat tadi, saya tidak berani berbicara pada saat itu, saya khawatir apa yang saya bicakan akan semakin membuat keadaan menjadi buruk, situasi jadi hening, saya jadi semakin tegang dan mulai bingung harus berbuat apa, beberapa pengawalnya terus mengawasi sang panglima dan merapat kearah kami, sementara Lambert Pekikir belum juga berucap, ia sedikit tertunduk.
“Huuufth..”, situasi ini sangat buruk, saya seperti menyesal harus ungkapkan pertanyaan itu, beberapa menit lamanya kami tidak melakukan apa-apa, saya dan yang lainnya hanya menunggu apa yang akan disampaikan oleh Lambert, dan saya terus berharap agar Lambert tidak terus larut dalam suasana seperti ini. “Masih ada pertanyaan lagi ?”, Lambert mengangkat kepalanya dan melihat ke arah saya, Oooh sungguh sebuah timing yang luar biasa, Lambert seperti seorang ahli psikolog yang mampu memainkan emosi kami semua yang berada disitu pada saat itu,”Kalau Pak Lambert keberatan ada pertanyaan lagi, tidak apa apa, atau kita bicarakan barang lain saja,” saya coba mengalihkan topik yang menegangkan itu,”Aah santai saja, tidak usah panggol Pak, panggil om saja hehehee,” ujarnya sambil tertawa, kami semua menyambut tawa Lambert dengan ikut tertawa,”Oke kalau begitu, terima kasih Om,” saya kembali melanjutkan pertanyaan,”Siapa pelaku kejadian di Nafri dan Tanah Hitam om”. Lambert santai dan senyum sumringah,”Saya sudah pernah sampaikan ini di media, begini, akan jauh lebih indah kalau pertanyaannya adalah kenapa itu terjadi, jadi jangan tanya siapa yang lakukan itu, itu akan jauh lebih indah hehee,” jawabnya diplomatis.
Pembicaraan kami kemudian terhenti, karena salah seorang prajurit Lambert Pekikir yang bertugas sebagai pengintai datang dan memberikan laporan bahwa, ada pergerakan mencurigakan sekitar dua kilometer dari tempat kami duduk,”Siapkan tim penghadang, pasukan siaga, teman-teman wartawan jadi prioritas pengamanan, kita pindah ke lokasi lain,” perintah Lambert, saat itu juga kami bergeser ke lokasi yang lain, berjarak sekitar 80 meter dari lokasi sebelumnya.”Santai saja, disini aman mo,” ujar Lambert mencoba meredam rasa takut kami.”Ayo lanjutkan lagi, kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada ya, kita akan siapkan proses untuk antar teman-teman ‘keluar’ dari sini,” tambahnya,”Masih ada om, satu lagi,” pinta saya,”Apakah om dan teman-teman merasa ada orang atau pihak lain yang sedang memanfaatkan perjuangan panjang yang sudah om lakukan selama puluhan tahun ini,” tanya saya. Lambert kemudian sedikit terdiam dan terlihat ia tersenyum sinis,”Saya tidak bisa secara ‘terang’ menjawab ini, tetapi asas manfaat itu memang diciptakan untuk dimanfaatkan, saya hanya berharap agar perjuangan ini jangan lagi dinodai, ini perjuangan untuk menentukan nasib sebuah bangsa, ingat bahwa, perjuangan ini bukan main-main,” harap Lambert, dari apa yang disampaikan, tersirat bahwa, apa yang diperjuangkannya bersama pejuang-pejuang sebelum dirinya adalah untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu, Merdeka,”Itu jelas, jadi tidak perlu ada lagi kongres-kongres, tidak perlu ada lagi negosiasi dan segala tawaran lain, itu hanya akan bikin panggung baru dari perjuangan panjang ini,” tegasnya.
Selama perjalanan kami pulang, saya terus tergiang dengan apa yang disampaikan oleh Lambert Pekikir tentang panggung baru dalam perjuangan mereka, saya jadi teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, General TRWP Mathias Wenda, saat diwawancarai PM News, kira-kira seperti inilah kutipannya,”Generasi sekarang dan ke depan jangan sama dengan generasi saya. Generasi saya pantas. Bapak Nicolaas Jouwe dulu main politik lebih bagus, tidak sama dengan dia pu cucu-cucu sekarang. Sebuah acara yang diselenggarakan untuk nasib sebuah bangsa dan Tanah yang besar ini tidak bisa seorang anak tiba-tiba muncul di panggung politik lalu bicara, ‘Saya mau bikin kongress!’ Eh, eh, eh, ini bukan barang main-main. Ini nasib sebuah bangsa dan sebuah Tanah yang besar. Itu baru dari segi politik, saya tidak masuk ke aspek hukum, dari hukum revolusi. Kalau hukum revolusi, maka memang siapa saja boleh berbicara, tetapi semuanya harus diatur menurut alunan suara yang sedang berkembang, bukan mengeluarkan nada-nada sumbang di tengah-tengah paduan suara yang sedang bernyanyi. Artinya, jangan bikin panggung terlepas satu dengan lain, jangan juga bernyanyi di atas panggung orang lain, seolah-olah itu panggungmu, padahal tidak. Jangan juga membiarkan orang sembarangan datang naik panggungmu dan bernyanyi semaunya.
Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Lambert Pekikir dan Gen. TRWP Mathias Wenda dari pernyataan mereka tersebut, apakah maksud mereka bahwa kongres rakyat Papua III adalah panggung lain dari perjuangan Papua Merdeka, bisa iya, bisa juga tidak, entahlah…! (Selesai)
Sementara itu seakan tak peduli dengan adanya pihak yang menolak Kongres, menjelang Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang dijadwalkan dibuka pada 16—19 Oktober 2011 di Auditorium Uncen, Panitia KRP III menggelar pawai damai Kamis (13/10) siang yang dilakukan puluhan anggota Penjaga Tanah Papua (PETAKA) atau Satgas Kelompok Pro Merdeka siang dengan menumpang 7 unit truk terbuka mengelilingi Sentani, Abepura dan Kota Jayapura (PP). Pawai itu dimulai dari lapangan Makam Theys di Sentani. Ketua Panitia KRP III Selpius Bobii yang dihubungi Bintang Papua semalam membenarkan pihaknya menggelar pawai damai keliling Sentani—Abepura—Kota Jayapura (PP) sekaligus gelar pasukan agar KRP III berlangsung aman dan damai serta menyampaikan kepada publik KRP sudah siap digelar.
Ketua Fron PEPERA ini juga mengklaim sejak Kamis (13/10) sudah sekitar 10.000 peserta KRP III yang dari sejumlah wilayah di Tanah Papua sudah tiba di Kota Jayapura. Bahkan delegasi dari Kabupaten Jayawijaya telah bertolak dari Wamena dengan berjalan kaki (long march) menuju Kota Jayapura.
Terpisah, Kapolresta Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Setiawan SIK yang dihubungi via ponsel terkait izin penyelenggaraan KRP III menegaskan, izin penyelenggaraan KRP III diberikan pihak Kapolda Papua. Hal ini lantaran KRP III diiikuti peserta dari wilayah wilayah di Tanah Papua. (mdc/Ven/don/l03 )
Pemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir, bersama sebagian kekuatan militernya, saat dikunjungi Bintang Papua, di Markas Besarnya, Kamis (13/10) kemarinPemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir, bersama sebagian kekuatan militernya, saat dikunjungi Bintang Papua, di Markas Besarnya, Kamis (13/10) kemarin.
JAYAPURA – Meski rencana pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III tinggal menghitung hari, namun rencana itu masih terus menuai pro kontra. Kali ini Pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) wilayah perbatasan, Lambert Pekikir dari Markas besarnya, menyatakan dengan tegas, menolak Kongres Rakyat Papua III yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Okteober 2011 nanti, Menurut Pekikir, Kongres tersebut bukanlah solusi bagi keinginan TPN/OPM yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara gamblang, Lambert Pekikir, juga berpendapat bahwa, apa yang sudah dilakukan pada kongres-kongres sebelumnya ternyata tidak memberikan hasil apa-apa,”Kongres pertama, tidak ada hasil, kongres kedua, juga tidak ada hasil, malah muncul otonomi khusus, sekarang mau bikin kongres ketiga lagi, untuk apa ? tidak ada gunanya,” tegas Lambert Pekikir kepada Bintang Papua, di Markas besarnya, Kamis (13/10) kemarin.
Lambert Pekikir yang saat didatangi Bintang Papua, sedang memimpin upacara dengan sekitar 50 bala tentara bersenjata, juga menyampaikan beberapa hal sebagai tuntutan dari TPN/OPM yang selama ini melakukan perjuangan tanpa lelah, bertumpah darah, hingga korban nyawa,”Inilah perjuangan Papua Barat, saya dan teman-teman memulai perjuangan dengan jalan seperti, dan akan tetap seperti ini, kami tidak akui kongres itu, karena itu adalah sebuah kekeliruan, rakyat yang ingin merdeka tetapi mengikuti kongres itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan,” teriaknya.
Secara khusus, Lambert Pekikir menegaskan bahwa,”Merdeka adalah jawaban atas kematian, darah, tangis air mata yang berderai selama ini, kami sudah lama menderita, kami sudah lama susah, jangan lagi bodohi kami dengan trik-trik murahan, perjuangan ini adalah untuk mencapai kemerdekaan, dan kongres tidak bisa menjawab itu,” tegasnya lagi.
Selain penolakan tegas atas Kongres Papua III yang akan digelar, Lambert Pekikir juga, secara lantang menyampaikan bahwa,” Organisasi Papua Merdeka bersama kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nasional, Menolak segala bentuk tawaran Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik politik yang terjadi di tanah Papua Barat !,” ujar pria brewok yang juga menjabat Koordinator umum TPN/OPM se Papua itu.
Selain Pimpinan TPN/OPM, penolakan kongres juga datang dari Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera).
Menurut Pepera dalam statemennya yang dibacakan Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI), Stev Waromi, penolakan terhadap penyelenggaraan Kongres tersebut adalah karena masalah kebangsaan di Papua sudah tuntas.
“Papua adalah wilayah yang sah dari NKRI, tidak perlu mengorbankan rakyat banyak,” ungkapnya dalam sebuah jumpa pers di Prima Garden, Kamis (13/10).
Selain itu, Kongres Papua III adalah sebuah kebohongan public. “Elite politik, WPNA/ILWP stop melakukan pembohongan public. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini internasional tetap mendukung wilayah Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI. Jadi tidak poerlu membongi rakyat, seolah-olah ada dukungan internasional,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Merah Putih (GMP), Simion Ohee menyatakan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat Tahun 1969 yang dikenal dengan Pepera, sudah diakui dunia internasional. “Itu adalah salah satu fakta sejarah yang sudah diakui oleh negara-negara di dunia, dan tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.
Sehingga, menurutnya yang paling penting untuk dipikirkan bersama adalah bagaimana dapat membangun Papua dari berbagai aspek pembangunan, baik pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lainnya. “Alangkah baiknya bicara soal Sumber Daya Manusia (SDM) kita orang Papua supaya lebih maju. Papua sudah sah dalam NKRI kok,” ungkapnya lagi.
Dikatakan juga terkait dengan puluhan triliun rupiah yang digelontorkan untuk Papua, Ia mempertanyakan arah dana tersebut. Karena ia menduga bahwa dana tersebut adalah banyak yang dikorupsi. Dan untuk menutupi korupsinya, dengan membayar orang-orang untuk mengalihkan dari issu korupsi ke issu referendum ataupun issu merdeka.
Karena itu, Ia menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga rasa persatuan san kesatuan untuk membangun Papua. “Jangan terpengaruah issu merdeka. Karena kita sudah merdeka untuk membangun, merdeka kesehatan, merdeka di bidang ekonomi, itu yang perlu dipikirkan saat ini,” harapnya.(bom/aj/don/l03)
Maraknya pemberitaan soal rencana akan digelarnya Kongres Rakyat Papua III , rupanya juga ‘tercium’ sampai ke hutan belantara sana, tepatnya ke Markas TPN/OPM wilayah perbatasan. Terkait dengan itu, Pemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir mengundang kami datang ke sana. Dengan dasar itu saya bersama dua rekan wartawan lainnya, berupaya menemui Lamber Pekikir guna mengetahui sikapnya terhadap kongres tersebut (mengenai sikapnya sudah dimuat dalam tulisan sebelumnya). Bagaimana lika-liku perjalanan menemuai mereka. Berikut laporannya
Oleh : Bento Madubun
Lambert Pekikir, saat diwawancarai Bintang Papua, Kamis (13/10) lalu.HARI itu Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, pukul 03.00 WIT, saya bersama dua rekan wartawan dari TVone, dan Suara Pembaruan, berada dalam sebuah kendaraan yang sedang melaju ke suatu tempat yang sudah dijanjikan sebagai lokasi pertemuan antara kami bertiga dan penunjuk jalan yang akan mengantar kami ke tempat yang ingin kami tuju, yaitu, Markas Besar TPN/OPM Wilayah Perbatasan, yang dikomandani oleh, Lambert Pekikir
Ya, Lambert Pekikir, nama pria ini tidak lagi asing di kuping masyarakat Jayapura bahkan Papua, terutama para aparat keamanan disini, pria ini ditengarai bersama kekuatan militernya, Tentara Pembebasaan Nasional Papua Barat, melakukan serangkaian aksi di wilayah Jayapura dan sekitar perbatasan RI-PNG, Keerom, bahkan sampai ke wilayah Serui, walaupun Lambert Pekikir selalu membantah tuduhan tersebut. Sesuatu lantas terbersit dalam benak saya,”Seperti apa sosok pria ini,” rasa penasaran bergelayut kuat di alam pikiran saya.
“Dia baik dan ramah kok hehe,” timpal salah satu rekan wartawan,”Nantilah lihat sendiri saja,” tambahnya. Rekan saya ini, sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Lambert,”Tapi itu sudah lama, beberapa tahun lalu, saya tidak tahu sekarang Lambert sudah seperti apa,” imbuhnya lagi.
Kami terus menyusuri perjalanan subuh itu, hari semakin terang, dan kami sudah mulai memasuki daerah yang belum pernah saya jelajahi, dua jam sudah perjalanan kami tempuh dengan kendaraan, akhirnya kami berhenti dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, babak baru perjalanan kami dimulai dengan menapaki rumput ilalang, bukit, dan pohon-pohon.
Empat orang pria yang tidak kami kenal berjalan di depan kami, mereka menuntun kami menyusuri belantara rimba yang rimbun, tiba-tiba di belakang kami muncul dua orang lain yang bersenjata lengkap dan mengawasi perjalanan tersebut,”Minta tolong untuk tidak bicara keras-keras,” ujar salah satu diantara empat orang yang berada di depan kami, perjalanan terus kami lanjutkan, lebih satu jam sudah kami menerobos kawasan ‘asing’ tersebut,”Sekitar satu kilo lagi,” gumam seorang penuntun jalan.
Berada ditengah hutan rimbun dengan enam orang yang tidak kami kenali dan dua diantaranya bersenjata lengkap, sedikit membuat saya kecut, namun, rasa takut itu segera hilang setelah muncul keinginan yang kuat untuk mendengarkan langsung apa yang ingin disampaikan oleh Lambert Pekikir selaku Koordinator TPN/OPM. Keinginan kami untuk menemui Lambert Pekikir tersebut adalah untuk memenuhi undangan Lambert Pekikir yang ingin menyampaikan sesuatu terkait akan dilangsungkannya Kongres Papua III pada tanggal 16 Oktober 2011 nanti.
Berselang beberapa waktu, kami sudah berada dihadapan seorang pria brewok, dengan menenteng sebuah senjata dipunggungnya. “Selamat datang teman-teman wartawan, semoga perjalanannya menyenangkan,” ujar pria tersebut, yang ternyata adalah, Lambert Pekikir. Kami pun bersalaman, terasa genggaman tangan yang sangat erat, badannya kekar berotot, sorot matanya tajam, dari mulutnya tergambar sebuah senyuman yang ramah,”Mari silahkan,” ujarnya sambil mempersilahkan kami untuk menyusuri sebuah jalan setapak di hadapannya, kami pun berjalan menyusuri jalan bersama Panglima Perang TPN/OPM wilayah Victoria, Lambert Pekikir.
“Bagaimana perjalanan tadi, cape juga ka,” tanyanya sambil tertawa lirih, seakan mengetahui kelelahan yang kami derita dalam perjalanan tadi, kami pun hanya bisa menjawab pertanyaan Lambert itu dengan tertawa,”Punya selera humor juga sang pejuang ini,” kata hati saya.
“Kami baru selesai apel, jadi teman-teman istirahat dulu sebentar baru setelah itu kami sampaikan pernyataan sikap,” minta Lambert sambil mengajak kami duduk,”Yah kita isap-isap rokok dulu e, capek skali jadi,” saya coba akrabkan diri dengan suasana pagi yang cerah di belantara rimba dengan seorang Panglima pejuang Papua Merdeka yang terkenal itu. ”Kita sering bicara di telepon, saya dari Bintang Papua, akhirnya hari ini saya bisa ketemu dengan om Lambert,” kata saya, Lambert membalas dengan senyum lebar dan anggukkan kepala,” ya ya”.
Berselang beberapa waktu, Sang Panglima Perang tiba-tiba mengeluarkan suara yang sepertinya menjadi kode-kode tertentu, dan seketika, dari balik pepohonan, batu dan rumpul ilalang, bermunculan puluhan pria-pria bersenjata, sontak, kami terkejut, karena sama sekali tidak mengetahui bahwa diantara tempat duduk kami itu ternyata ada puluhan prajurit bersenjata, sungguh sebuah penyamaran yang sangat sukses membuat kami kaget setengah mati, dua rekan saya pun menggeleng-gelengkan kepala pertanda kaget dan mengakui penyamaran yang dilakukan,”Mereka ini yang piket,” ujar Lambert.
Berkisar 50 orang prajurit itu berbaris menghadap Lambert Pekikir yang berdiri tegap dengan dua pengawal yang setia menjaga sang Panglima, diujung kanan barisan prajurit, seorang pria berdiri tegap, dialah sang komandan upacara, disamping kanan Lambert, berbaris sejajar tiga orang prajurit, dua prajurit di kiri dan kanan memegang senjata, sementara yang di tengah memegang bendera Bintang Kejora berukuran 2 X 3 meter, Bendera tersebut diikatkan pada sebuah bambu yang panjangnya sekitar 4 meter, seorang pria lainnya berdiri disamping kiri barisan prajurit, pria ini adalah pemandu upacara, dan kami bertiga berada di samping area upacara.
“Upacara dalam rangka pernyataan sikap Organisasi Papua Merdeka dengan kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dibawah pimpinan Panglima Revolusi Papua Merdeka, segera dimulai, pembacaan doa !” teriak pemandu upacara, Lambert Pekikir selaku Pemimpin upacara, lantang membacakan doa bagi keberlangsungan kegiatan yang akan ikuti. Setelah itu, rangkaian upacara terus berlangsung, saya pun bergumam didalam hati,”Sungguh sebuah seremoni upacara yang rapih ditengah-tengah belantara hutan rimba”.
“Sebagai pejuang Papua Merdeka yang telah berjuang selama pulihan tahun, Kami Organisasi Papua Merdeka, dengan kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nansional Papua Barat, menyatakan bahwa, Satu, Dengan tegas menolak segala bentuk tawaran dari Pemerintah Negara Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik politik di tanah Papua Barat. Kedua, Dengan tegas menolak dan tidak mengakui Kongres Papua III yang akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011,” Ujar Lambert Pekikir dalam membacakan pernyataan sikap TPN/OPM.
Beberapa hal kemudian disampaikan oleh Lambert Pekikir, diantaranya terkait aksi-aksi penembakan dan penyerangan di daerah Nafri dan Abe Pantai, bagaimana penuturan Lambert terkait hal tersebut ?, Ikuti selengkapnya pada edisi berikutnya. (bersambung/ don/l03)
Jefry Warisyu dan dua orang masyarakat sedang member keteranagn pers. Mereka menyatakan menolak Kongres Rakyat Papua III.JAYAPURA- Meski pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III tinggal 2 hari lagi, namun dimana tempat akan dilaksanakan belum juga jelas. Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III Selpius Bobi mengungkapkan, ada kesan ada pihak menghalang halangi Pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III yang dipusatkan di Auditorium Uncen pada 16 Oktober mendatang. “Sampai Jumat( 14/10) kami belum mendapatkan ijin untuk menggunakan gedung Auditorium Uncen, padahal pemberitahuan dan surat sudah kami layangkan kepada pihak Uncen dalam hal ini Rektor Uncen, agar Gedung Auditorium dapat digunakan dalam Kongres nanti. Kata Selpius kepada Bintang Papua, Jumat( 14/10).
Selain Auditorium, Panitia berencana gunakan GOR Cenderawasih Jayapura, namun sampai Jumat kemarin, Panitia belum juga mendapatkan ijin penggunaan GOR, demikian pula Auditorium Uncen. Menurut Selpius Bobi, Pantia Penyelenggara Kongres Rakyat Papua menilai telah ada permainan dan tekanan agar Auditorium Uncen maupun GOR tidak digunakan sebagai tempat Kongres. “ Namun kami tetap jalankan agenda Rakyat, meski tidak gunakan Auditorium atau GOR Kongres tetap jalan karena merupakan kemauan bersama seluruh rakyat Papua di Kampung kampung. Bila kedua tempat ini tak diijinkan, ada lapangan yang dapat digunakan, jadi tetap jalan, biar di lapangan,”, ungkapnya.
Selpius mengatakan, pihaknya sekarang masih menunggu STTP dari kepolisian. Terlepas dari ijin penggunaan gedung, sebenarnya ada agenda pokok yang dibicarakan dalam Kongres nanti yakni hak hak dasar rakyat Papua di Kampung kampung yang sampai kini masih diperkosa, diintimidasi , jadi rakyat Papua membicarakan sendiri apa yang mereka alami, apa yang akan dibuat setelah itu langkah langkah yang harus diambil dengan agenda kesepakatan terkait hak hak Dasarnya itu.
Dia menerangkan, bila banyak kalangan menilai kongres Papua III yang akan digelar tidak terlepas dari pembiayaan Pemerintah pusat atau Daerah, Selpius Bobi menanggapi seluruh proses terselenggaranya Kongres sepenuhnya dibiayai oleh rakyat Papua sendiri, dari transportasi, makanan, minuman semua dibiayai rakyat sendiri, semua punya tanggung jawab berkontribusi terhadap agenda Kongres, jadi semua komponen Rakya punya cara sendiri membiayai Kongres, himgga keterlibatannya dalam kongres nanti, ya, karena merupakan agenda rakyat yang penting.
Sementara itu Kongres aksi penolakan masih saja terjadi. Setelah sebelumnya Lambert Pekikir selaku Panglima TPN/OPM wilayah perbatasan RI-PNG dan Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera) menyatakan penolaksannya atas penyelenggaraan Kongres Papua III, menyusul Organisasi Massa Pancasila Sejati yang dipimpin Mantan Panglima TPN/OPM wilayah Genyem dan sekitarnya, Jefry Warisyu, juga menyatakan penolakan.
Hal itu disampaikan saat menggelar jumpa pers di Rumah Makan Maranli, Jumat (14/10). “Kongres Rakyat Papua hanya lelucon saja, permainan politik saja. Bukan yang sebenarnya. Dan orang-orang yang didatangkan dari tiap-tiap daerah seperti dari Sorong, Biak, Manokwari, Fak-Fak dan lain-lain, hanya diperalat, hanya dengan upah nasi bungkus dan uang rokok saja,” ungkap Jefry didampingi dua masyarakat asal Genyem, Phileps Waicang dan Paulus Yambeyabdi.
Dikatakan, Kongres tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk membujuk dan merayu Pemerintah Pusat. “Bahwa kongres rakyat Papua digelar dengan tujuan untuk mengamankan stabilitas politik atau ‘asal bapak senang’,” ungkapnya lagi.
Hal itu, menurutnya karena dalam kenyataannya masih ada separatis bersenjata di hutan Papua. Dan masih adanya separatis politik yang mengobok-obok roda pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Kongres Papua III diadakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. “Sehingga kongres Rakyat Papua hanya sebuah alas an. Padahal semua itu hanya sebuah proyek untuk emncari keuntungan pribadi saja,” lanjutnya.
Menyikapi berbagai penolakan tersebut, Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III, Selpius Bobii mengatakan bahwa hal itu dilihatnya sebagai pandangan lepas, hanya karena belum memahami apa yang sesungguhnya sedang dikerjakannya.
“Agenda kongres ini kan bukan agendanya TPN/OPM, bukan agendanya PDP, bukan agendanya WPNA, bukan agendanya KNPB, bukan agendanya komponen-komponen tertentu. Ini agendanya bangsa, kalau bicara bangsa adalah bicara 273 suku. Kalau hari ini 273 suku katakan bahwa mereka bicara mau adakan kongres, tidak ada satupun yang mau gagalkan kongres,” tegasnya, saat dihubungi Bintang papua melalui telepon genggamnya tadi malam.
Dikatakan juga, penolakan tersebut merupakan irama dan bagian dari demokrasi. “Itu sebuah kekayaan. Tetapi harus memahami peran masing, tidak boleh baku ganggu, tidak boleh siku sana-sini. Tetapi memahami peran masing-masing, mari kita berjuang sesuai peran kita masing-masing demi menegakkan hak-hak dasar orang asli papua, termasuk hak politiknya,” jelasnya.
Ditegaskan bahwa yang penting dari 273 suku di Papua datang untuk agenda Kongres. “Dengan membiayai diri sendiri, bahkan termasuk membiayai panitia. Dan itu tidak ada pihak yang bisa gagalkan,” tegasnya.
Dikatakan juga, berbagai komentar yang makin menyudutkan panitia kongres, tidak akan menyurutkan niat panitia bersama masyarakat.
“Tidak akan melemahkan apa yang sesungguhnya masyarakat siapkan. Dan pengamanan sudah siap 4000 pengamanan, untuk pengamana kongres ini,” tegasnya.
Apabila ada pihak yang berupaya menggagalkan, ditegaskan bahwa pihaknya akan bongkar siapa dibalik upaya tersebut. “Untuk itu jaringan advokasi kami sudah siap dan sedang pantau ini. Dan kami akan mengungkap siapa yang akan bermain,” tegasnya lagi.
Terkait persiapannya, menurut Selpius Jumat (14/10) sudah 8000-9000 peserta dan penggembira yang dating. “Dan malam ini (Jumat malam) sekitar 5000 orang akan datang dengan kapal. Belum lagi dari Mamta (Mamberamo Tami),” ungkapnya.
Sedangkan masalah tempat penyelenggaraan kongres, hingga berita ini diturunkan belum dapat dipastikan. “Tempatnya antara Auditorium Uncen atau tempat lain di sekitar Abe dan Kotaraja. Pokoknya di satu tempat termasuk kemungkinan di tempat terbuka,” jelasnya.
Saat disinggung kemungkinan dilaksanakan di Lapangan Makam Theys di Sentani, dikatakan bahwa tempat tersebut adalah alternative terakhir. “Di Makam Theis, itu alternative yang paling terakhir,” jelasnya.
Untuk STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan) dari kepolisian, dikatakan bahwa hal itu tidak ada maslaah, karena Pemerintah Pusat telah memebri lampu hijau. “Itu kalau Jakarta sudah oke, surat resmi Menkopolhukan sudah saya terima, mereka kirim lewat Fax. Sehingga Pangdam dan Kapolda tidak bisa tahan agenda ini,” jelasnya.
Ormas Pancasila Sejati Tolak Kongres PAPUA III
Organisasi Masyarakat Pancasila Sejati menolak pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III yang digelar 16 hingga 19 Oktober 2011 mendatang. Penolakan terhadap Kongres Rakyat Papua III merujuk dari pengalamanan pelaksanaan Kongres I dan II yang dianggap kelompok Masyarakat Pancasila ini tidak membawa perubahan melainkan Kongres yang digelar merupakan permainan Politik oknum oknum tertentu.
Penolakan terhadap Kongres Rakyat Papua III diungkapkan Jefri Warisyu bersama dua anggota Ormas Pancasila Sejati dalam jumpa persnya di Abepura, Jumat( 14/10) siang kemarin. Jefri Warisyu mengaku mewakili masyarakat Genyem. Dia mengatakan, Kongres Rakyat Papua III bukan kegiatan sebenarnya yang diinginkan masyarakat, apalgi dalam Kongres mendatangkan masyarakat dari Daerah seperti Sorong, Biak, Manokwari, Fak fak dan daerah lainnya di Papua. Kedatangan masyarakat dari daerah ini hanya diperalat dan jadi kuda Politik dengan upah nasi bungkus dan uang rokok, serta spion Politik dalam percaturan Politik.
Jefri Warisyu mempertanyakan, ada apa hingga kegiatan Kongres digelar menjelang Pemilukada, setiap lima tahun, ini berarti kongres rakyat Papua dimanfaatkan oleh orang orang tertentu untuk membujuk dan merayu Pemerintah Pusat, bahwa Kongres rakyat Papua bertujuan mengamankan stabilitas Politik, tetapi kenyataannya masih ada separatis bersenjata di rimba raya dan masih adanya separatis Politik yang mengobok obok roda Pemerintahan.
Ormas Pancasila Sejati mengusulkan, agar Kongres Rakyat Papua III yang digelar, sebaiknya diwujudkan dengan baik hingga tidak terkesan asal asalan, hingga jadi pekerjaan orang yang tak mempunyai Pekerjaan, hingga jadi sebuah alasan padahal semua itu hanya sebuah proyek untuk mencari keuntungan Pribadi. Menurut Jefri Warisyu dan kedua rekannya, pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III, dengan jelas ditolak, karena dinilai tidak menghasilkan sesuatu yang baik sesuai harapan rakyat Papua, hal ini bila dipandang dari sudut pandang Agama, belum dapat dikatakan baik, karena mustahil mendapatkan solusi yang baik, hanya pembodohan dan penipuan saja, ungkapnya.
KRP III Forum yang Penting Untuk Dilaksanakan
Kalau ada yang menolak, namu ada juga yang setjh Konres III dilaksanakan.
Anggota Presidium Dewan Papua yang juga Ketua Pilar Pelaku Sejarah Fred Suebu
mengatakan, Kongres Rakyat Papua (KRP) III merupakan sebuah forum yang sangat penting untuk dilaksanakan dimana forum ini menjadi salah satu ajang atau kesempatan untuk Papua membenahi diri. Dikatakan, menjelang KRP ini bisa terlihat banyak terjadi tarik ulur antara penyelenggaraannya.
“Sepertinya ada tarik menarik dimana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju padahal moment ini merupakan moment yang penting,” ujarnya ketika menandangi Redaksi Bintang Papua Jumat sore (14/10).
Menurutnya, KRP III yang direncanakan diselenggarakan tanggal 16-19 Oktober 2011, persiapannya sudah dikerjakan secara maksimal oleh panitia penyelenggara sehingga diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Dimana jika dilihat sejak beberapa tahun yang silam, masalah Papua ini sudah diangkat hingga ke tingkat internasional.
“Solidaritas internasional sudah sangat tinggi terkait dengan penyelesaian masalah Papua sehingga Papua sendiri dan Negara Indonesia harus ambil bagian dalam hal ini,” imbuhnya.
Lanjutnya, dengan melihat tingginya solidaritas internasional, maka masyarakat Indonesia pun harus turut memberikan dukungan serta sumbangan. Hal ini harus dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu anggota dekolonisasi PBB sehingga muncul solidaritas internasional.
“Selama ini, hingga KRP III tidak ada sosok yang berani muncul untuk menyelesaikan permasalahan Papua ini sehingga diharapkan dari Presiden hingga Menterinya dapat melihat masalah ini lebih serius lagi,” tukasnya.
Dituturkannya, selama 10 tahun ini tidak ada evaluasi dalam hal penyelesaian masalah Papua ini seharusnya setiap 5 tahun sekali, kongres ini harus dilaksanakan.
“Kongres ini penting untuk membenahi Papua jika memang ada anggota yang keluar atau meninggal dalam kepengurusan organisasi yang mengurusi persoalan khusus Papua di tingkat internasional,” tandasnya.
Selain itu, perlu juga adanya persiapan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang telah menyelenggarakan kongres ini sehingga ketika kongres ini dibahas ditingkat internasional maka ketika keputusannya muncul, Papua sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya.
“Ketika tanggal 1 Desember 1961 sudah dideklarasikan sebuah kemerdekaan maka hal tersebut baru dinyatakan secara de facto saja sehingga pernyataan secara de jure harus bisa dicapai ketika pelaksanaan KRP III nantinya,” pungkasnya. (aj/ven/dee/don/l03)
SENTANI – Rencana Kongres Rakyat Papua III yang rencananya akan digelar mulai 16 Oktober besok terus dimantapkan. Hingga kemarin pihak penyelenggara masih terus berkoordinasi agar agenda yang melibatkan ribuan masyarakat adat dari daerah-daerah ini bisa berjalan dengan lancar.
Meski pemantapan terus dilakukan, namun untuk lokasi kongres sendiri panitia belum bisa menyebutkan secara pasti. “Kepastian tempat atau lokasi kongres masih diusahakan,” ujar Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboi Sembut yang dihubungi Cenderawasih Pos siang kemarin.
Dkatakan, awalnya ada niat untuk menyelenggarakan kegiatan akbar tersebut di Auditorium Uncen, namun pihak pengelola mengaku trauma dengan agenda KPP lalu yang sempat terjadi pelemparan-pelemparan. Panitia juga tengah meloby untuk menggunakan GOR Cenderawasih maupun Hotel Sentani Indah, namun jika tempat-tempat tersebut gagal, maka alternatif lainnya adalah lapangan Theys di pertigaan Bandara Sentani.
“Belum ada kepastian akan menggunakan yang mana. Sabtu besok (hari ini) baru bisa diketahui karena panitia sedang mengusahakan. Daruratnya ya pakai lapangan Theys,” kata Forkorus.
Ia menjelaskan bahwa agenda di tanggal 16 nanti hanyalah ibadah pembukaan dan materi inti baru akan disampaikan pada 17-18 Oktober, sedangkan tanggal 19 Oktober penutupan kongres.
Untuk materi dalam kongres itu, Forkorus mengatakan bahwa ada undangan yang disampaikan kepada Menkopolhukam, tapi entah siapa yang datang nantinya belum diketahui. Selain itu ada pemateri dari kelompok LSM, kaum perempuan maupun pemuda.
Tentang kelompok lain termasuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang kabarnya tak sepenuhnya menyetujui kegiatan ini Forkorus tak menampik hal tersebut. Ia membenarkan bahwa ada beberapa orang di PDP yang tak setuju diadakan kongres, namun mantan guru dan pengawas sekolah ini mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan ia sendiri tak ingin mempersoalkan itu. Baginya siapa saja boleh menyampaikan pendapat asal tidak disertai dengan tindakan yang melanggar hak manusia itu sendiri.
“Itu biasa dalam pesta demokrasi. Kami tidak bisa melarang orang berbicara. Kebenaran itu relatif,” ujar Forkorus diplomatis.
Menurutnya jika PDP tidak setuju, tentunya itu merupakan pendapat yang perlu dijadikan masukan, namun yang jadi persoalan di sini adalah kongres merupakan keinginan rakyat banyak dan berada di tangan Bangsa Papua. Jadi tidak tepat jika mengkalim salah satu pihak, sementara ada banyak pihak lain yang menginginkan. “Tapi tak semua anggota PDP dan hanya beberapa orang saja. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk menyatukan pendapat,” tambahnya.
Tentang beberapa hari terakhir terlihat truk-truk yang mengangkut Penjaga Tanah Papua (Petapa) dengan jumlah lebih dari 100 orang yang nampak hilir mudik, Forkorus membenarkan bahwa ada 11 truk dan 3 bus yang sering melintas dari Sentani hingga Jayapura, namun tujuannya adalah mengantarkan para Petapa ini untuk pulang. “Petapa memang ada yang kami arahkan untuk membersihkan lapangan Theys dan pulangnya kami coba mengantarkan. Kan ada yang tinggal di Hamadi hingga Dok IX,” bebernya.
Saat ini, pihaknya masih terus menunggu mengalirnya massa dari daerah-daerah. “Ada beberapa daerah yang sudah tiba di Jayapura di antaranya Mamta, Jayapura, Sorong, Biak, Serui dan Wamena. Masih ada beberapa daerah yang segera tiba,” imbuhnya.
Sementara menyangkut soal izin yang dikeluarkan oleh polisi, Kabag Ops Polres Jayapura, Kompol Hapri mengakui bahwa informasi tentang akan digelarkan Kongres Papua telah diketahui namun hingga tadi malam pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut rencana kegiatan tersebut. “Kami memang telah diberitahu soal rencana kongres ini tapi masih simpang siur apakah dilakukan di Sentani atau di Abe atau di Jayapura, tapi hingga sekarang saya belum menerima surat apapun dari pihak penyelenggara,” ujar Hapri tadi malam.
Sementara itu, gelombang penolakan atas rencana Kongres Rakyat Papua (KRP) III itu kembali bermunculan. Jika sebelumnya penolakan itu dilontarkan oleh Gerakan Pemuda Merah Putih (GMP) Provinsi Papua dan Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera) Papua, kali ini penolakan tersebut datang dari Organisasi Masyarakat Pancasila Sejati (OMPS) Papua .
Ketua OMPS Jeffry Warisu, dalam jumpa persnya di rumah makan Maranli Abepura, mengatakan KRP III kurang tepat, karena KRP bukan sebenarnya melainkan permainan politik yang mana masyarakat yang di datangkan dari daerah-daerah untuk ikut serta dalam kegiatan KRP III ini hanya diperalat dan menjadi kuda politik dengan upah nasi bungkus dan uang rokok saja, namun sebetulnya mereka dijadikan pion dalam percaturan politik .
“Kami melihat bahwa KRP III ini digelar pada saat menjelang pemilukada berarti ini jelas bahwa ada sesuatu hal dibalik ini semua, yang mana KRP III ini hanya digelar dengan tujuan politik yaitu masih ada separatis politik yang mengobok-obok roda pemerintahan,”ungkapnya Jumat (14/9)
Lebih lanjut Jeffry mengungkapkan KRP III ini sebaiknya diwujudkan dengan baik dan jangan hanya asal-asalan, yang mana KRP III ini dinilai asal-asalan sehingga ini hanya dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga kesimpulannya mayoritas masyarakat Papua menolak KRP III karena tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan rakyat Papua.
Sementara itu, Forum Generasi Muda Trikora Papua Republik Indonesia (FGMTP) RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI berpendapat bahwa agenda Kongres Rakyat Papua III hanya akan mencederai tatanan kehidupan sesama suku – suku di Papua, juga sesama suku dari nusantara lainnya di Tanah Papua yang selama ini berjuang bersama membangun tanah Papua sejak 1 Mei 1963 Papua masuk dalam NKRI.
Olehnya itu beberapa elemen massa ini menyatakan sikap menolak kongres itu. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Ketua FGMTP RI Perwakilan Papua, Izaak S.Karubaba. “Pertama, FGMTP RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI adalah anak–anak Adat Tanah Papua yang tidak sepaham dan menolak dengan tegas pelaksanaan Kongres Papua III di Jayapura yang di jadwal pada Tanggal 16 – 19 Oktober 2011 yang mana jelas – jelas hanya dapat menghancurkan tatanan kesukuan Adat Asli Papua juga hanya mementingkan kelompok tertentu, dan merugikan rakyat Papua secara menyeluruh oleh karena itu kami menghimbau agar Kongres Papua III perlu dibubarkan secara tegas oleh aparat keamanan TNI / POLRI, apabila kegiatan tersebut dipaksakan terlaksana,” tuturnya.
Beberapa elemen tersebut menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan kekerabatan serta menjaga keharmonisan diantara sesama suku – suku Asli Papua biar tidak terkontaminasi atau terprovokasi dengan informasi yang sengaja di hembuskan dengan menjanjikan hal – hal yang kurang bertanggungjawab.
“Kami juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh generasi muda adat Papua agar segera satukan barisan dan mengawal pembangunan nasional yang diawali saat ini di seluruh Tanah Papua dengan mempersipakan masyarakat secara menyeluruh menuju pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2011-2016,” paparnya.
Sementara Ketua LMP Papua, Nico Mauri, S.Th, menandaskan, siapapun dia yang membuat negara di dalam negara adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Pasalnya Belanda telah mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan NKRI.
Ditegaskannya, pada prinsipnya NKRI sudah merupakan harga mati bahwa NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu selaku anak bangsa harus merapatkan barisan untuk mengamankan NKRI dari segala ancaman juga mengawal otsus agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan harapan semua orang.
Sementara itu, Sekretaris Umum, FGMTP RI Papua, Berth ST.Wairara, menyatakan, setiap orang dalam membicarakan Papua, hendaknya jangan hanya berdasarkan cerita-cerita tapi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Dan secara sah, Papua adalah bagian dari NKRI. Ini terbukti sejak NKRI merdeka, nasib Papua telah dibicarakan sejak 19 Desember 1945.
Dalam perjalannya Papua bertekad bulat untuk menggabungkan diri dengan NKRI, yang telah turut diperjuangkan oleh orang-orang Papua sejak saman Hindia Belanda. Dimana dapat dilihat dari berbagai rentetan sejarah perjuangan yang ada, yang hingga akhir adanya Pepera itu.
Senada dengan itu, Sekjen BMP RI Perwakilan Papua, Yonas Nusi, mempertanyakan, apakah benar kongres DAP itu berbicara mengenai kultur Papua. Kalau berbicara mengenai kultur, kenapa sampai sekarang ini Perdasus mengenai kultur Papua hingga saat ini belum dibuat. Dan juga kenapa pihaknya tidak diundang untuk ikut dalam kongres dimaksud.
Dengan melihat dari materi kongres DAP itu, pihaknya menilai bahwa kongres itu bukan berbicara mengenai kultur Papua melainkan merupakan sebuah konsultasi politik yang dibuat dan dibangun. (ade/ado/nls)
Forkorus Yaboisembut,S.Pd saat memberi keterangan pers Rabu (12/10) terkait dengan rencana Kongres Rakyat Papua IIIJAYAPURA – Meski mendapat penolakan dari Forum Komunikasi Putra-putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat, karena khawatir bisa menimbulkan disintegrasi bangsa, namun panitia Kongres II Rakyat Papua sepertinya tidak akan terpengaruh dengan penolakan tersebut. Mereka tetap yakin kongres ini akan dibuka Senin (17/10). Sebab menurut pihak panitia, kongres ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, dimana kongres ini sebagai momen untuk melakukan dialog politik bagi orang Papua yang berada di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu sebagaimana diungkapkan Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP) mewakili kepemimpinan kolektif Papua, saat menggelar jumpa pers di Kantor DAP Waena, Rabu (12/10). Sehingga, pihaknya menilai sebagai satu hal yang wajar bila ada yang menyatakan menolak, atau tidak setuju digelarnya kongres tersebut.
“Itu hak mereka, yang di luar sistem itu hak mereka, yang penting kita tidak saling bersinggungan. Adanya dua pihak yang berlainan, ini tugas pemerintah untuk bisa mengakomodir semuanya,” jelasnya saat ditanya terkait penolakan maupun kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa Kongres III nanti akan mengarah ke disintegrasi bangsa.
Menurutnya yang tidak boleh adalah melarangnya. “Karena itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.
Dikatakan bahwa apa yang dikatakan pihak yang tidak setuju, mungkin benar. Dan apa yang menjadi pendapat pihak yang setuju atau mendukung, juga benar. Karena, menurutnya kebenaran tersebut adalah relatif.
“Yang absolut itu hanya dari Tuhan. Antara dua kebenaran ini mustinya ketemu pada titik yang bisa mengakomodir keduanya. Saya senang itu,” ujarnya.
Terkait undangan terhadap sejumlah tokoh di luar negeri, menurutnya belum ada kejelasan tentang kepastian kehadirannya. “Kendalanya itu diantaranya ada yang visa, uang dan faktor keamanan maupun factor lain itu bisa saja,” jelasnya.
Pro kontra terhadap penyelenggaraan Kongres, menurutnya belum merupakan hambatan yang berarti bagi panitia. “Hambatan yang ada hanya dari pihak Polisi, karena panitianya diminta identitas berupa KTP, untuk bisa terbit STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan ),” jelasnya.
Terkait tempat penyelenggaraan, menurutnya direncanakan akan dilangsungkan di Auditorium Uncen. Namun, menurut Ketua Panitia, Selpius Bobii hal itu juga masih dalam tahap loby kepada pihak pengelolanya.
Dalam himbauannya, Forkorus menyatakan bahwa tidak ada pemalangan dan pemungutan serta penagihan apapun di Kota Jayapura dan sekitarnya yang dilakukan siapapun dengan mengatasnamakan Kongres ke-III Papua.
“Bila terjadi dan terindikasi segera laporkan kepada pihak yang berwajib/keamanan setempat,” ungkapnya dalam salah satu poin himbauan yang dikeluarkannya.(aj/don/l03)
Massa KNPB yang sesuai rencana sebelumnya akan mengglar demo di kantor DPRP dan kantor Gubernur, terpaksa hanya terhenti berdemo di Jalan Raya Abepura, tepatnya di depan Kantor MRP Kotaraja. Mereka takut melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman.JAYAPURA – Demo yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mendukung pelaksanaan pertemuan International Lawyer for West Papua (ILWP) bersama sejumlah hakim, di London, Inggris, terpaksa, tidak dapat melanjutkan perjalanannya yang semua direncanakan ke DPRP dan Kantor Gubernur Papua. Pasalnya, massa yang berjalan kaki dari Expo, Waena, setelah berkumpul sesaat di Lingkaran Abepura, langsung melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kota Jayapura. Setelah sampai di depan MRP, massa yang dikoordinir oleh Victor Kogoya berhenti. Karena sudah sore dan tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura, massa terhenti di Pertigaan jalan jeruk Nipis Kotaraja. Jalan Raya Abepura-pun dipakainya sebagai arena aksi demo hingga selesai sekitar pukul 16.00 WIT, yang ditutup dengan doa bersama. Massa pun dapat pulang dengan tertib. Sehingga Jalan Raya Abepura yang sejak perjalanan massa kearah Kotaraja mengalami kemacetan dan dialihkan ke Jalan Baru Pasar Youtefa bagi kendaraan yang hendak ke arah Entrop, berangsur normal sebelum malam tiba.
Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni saat ditemui sebelum pulang mengatakan, keterlambatan diterimanya Surat Tanda Terima (STTP) pemberitahuan aksi demo dari kepolisian, yang menyebabkan demonya tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk ke Kantor Gubernur Papua.
“Tadi STTP baru kami terima sekitar jam 10, sehingga sampai di sini sudah pukul tiga (15.00 WIT). Kalau dengan jalan kaki tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura,” ungkapnya kepada Bintang Papua.
Meski tidak dapat melaksanakan aksi demo damai sesuai rencana, menurutnya tidak mengurangi tujuan dari aksi yang digelarnya. Yakni semata untuk memberikan dukungan pertemuan ILWP di London yang diberitakan akan dilaksanakan hari ini (Rabu012/10).
Jalannya demo sendiri, dari pantauan Bintang Papua di lapangan tampak berlangsung tertib dan lancar. Hanya lalu lintas yang terganggu dengan harus dialihkan ke jalur lain. Sehingga kemacetanpun tak terhindarkan di sejumlah ruas jalan alternatif, seperti Jalan Baru Pasar lama, Jalan raya Sentani, dan sejumlah ruas jalan lain di Abepura.
Demikian juga para pengusaha, banyak yang memilih menutup usahanya di saat massa melewati depan tempat usahanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama.
Dalam releasenya yang diterima Bintang Papua dari Mako Tabuni di sela-sela aksi demo, KNPB juga menyatakan dukungannya terhadap Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon saat berada di Selandia baru yang menyatakan bahwa masalah Papua akan dibicarakan dalam Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB.
“Mendukung dan mendesak Dewan Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB untuk segera realisasikan persoalan Bangsa Papua Barat sesuai pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon dalam Konferensi Persnya di Aucland, Selandia Baru,” ungkapnya.
Teriakan Papua merdeka dan tuntutan referendum pun mewarnai perjalanan massa dari sekitar Expo, waena hingga di pelaksanaan orasi-orasi di Jalan Raya Abepura, Depan MRP.
Sementara itu terkait batalnya massa pendemo ke DPRP dan kantor Gubernur mengakibatkan puluhan massa yang datang dari arah APO terpaksa menumpang kembali sejumlah kendaraan menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bergabung dengan massa lainnya.
Pantauan Bintang Papua di Taman Imbi, Jayapura sejak pukul 10.00 WIT sejumlah aparat keamanan dari Polresta Jayapura, Polda Papua serta Brimob tengah berjaga jaga. Bahkan beberapa tank Barakuda yang dipersenjatai bersiaga di sekitar Taman Imbi.
Keberangkatan massa pengunjukrasa dari Taman Imbi menuju Kantor MRP mendapat pengawalan dari aparat keamanan. (aj/mdc/don/l03)
Papua Merdeka News 