Lagi, OPM Berulah Tembak Mobil di Nafri

JAYAPURA [PAPOS]–Lagi-lagi kelompok separatis Orang Tak Dikenal [OTK] berulah di daerah kampung Nafri, Kamis [11/8] malam sekitar pukul 18.30 Wit dengan menembak mobil Kuda warna biru DS 1897 AG bagian depan. Mobil dikendarai oleh Yon Yoku bersama Eti Suebu.

Beruntung, penembakan yang dilakukan OTK sebanyak 8 kali tidak mengenai kedua korban yang tengah berada di dalam mobil. Begitu mendapat rentetan tembakan, korban Yon menancak gas menuju Mapolsek Abepura Kota untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Begitu mendapat informasi, aparat TNI-Polri langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun sebelum aparat tiba, pelaku berhasil melarikan diri, tanpa jejak.

Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan SiK saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan terjadinya penembakan dan kelihatannya para pelaku sudah terlatih menggunakan senjata api.

“Kelompok itu mengeluarkan tembakan sebanyak 8 kali dan tembakannya tidak terhambur. Dilihat dari arah tembakan, pelakunya benar-benar orang terlatih karena tembakan yang dilakukan hanya satu arah pada bagian depan kanan mobil,” jelas Kapolres di Mapolsek Abepura, Kamis [11/8] malam.

Menurut Kapolres, para pelaku mengeluarkan tembakan secara mendesak. Lantaran hari ini [Kamis, kemarin] TNI dan Polri tengah melakukan penyisiran serta melakukan pencarian terhadap para pelaku penembakan Nafri 2 Agustus lalu. Nah, saat dilakukan penyisiran diduga merek terdesak dan melakukan penembakan kembali terhadap warga.

Dengan adanya aks penembakan ini pihaknya akan tetap melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan yaitu dengan melakukan penyisiran oleh satuan TNI-Polri. “Yang jelas malam ini [ Kamis malam], kami tetap melakukan pencarian untuk mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut,” tandasnya.

Ketika disinggung amunisi dari mana ? Kapolres mengataan soal amunisi belum bisa dipastikan karena penyidik masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sebelum terjadinya aksi penembakan dari OTK di Nafri, ditempat yang sama sekitar pukul 05.00 WIT gabungan TNI-Polri melakukan penyisiran. Lokasinya disinyalir salah satu markas kelompok separatis OPM di darah Gunung Tanah Hitam. Penyisiran dilakukan guna mencari terhadap pelaku penembakan di tanjakan TPA Nafri Agustus lalu.

Dari data yang dihimpun Papua Pos dilapangan, saat melakukan penyisiran ke Markas kelompok separatis OPM. Aparat berhasil menemukan 1 lembar bendera Bintang Kejora, 1 unit Genset, 1 buah document penting dan 1 buah Handphone dan aparat menghanguskan markas kelompok separatis OPM tersebut.

Kapolres Imam Setiawan menyebutkan, penyisiran dilakukan oleh TNI-Polri sesuai pernyataan dari Dany Kogoya bahwa merekalah yang melakukan penambakan di Nafri itu.“Begitu kita melakukan penyisiran kita berhasil menemukan markas mereka yang ada di pegunungan,” ungkapnya

Hanya saja, saat dilakukan TNI-Polri melakukan penyisiran telah dipantau oleh mereka, sehingga para pelaku berhasil melarikan diri, meskipun saat itu dilakukan pengejaran. Berdasarkan laporan yang kita terima ditemukan beberapa dokumen yang mengarah dari TPN-OPM serta alat bukti lainnya.

“Selain menemukan dokumen dan alat bukti itu, kita juga melakukan memusnahkan markas yang biasa digunakan pelatihan penembakan dan rekruitmen kelompok-kelompok mereka,” ujar Kapolres

Kapolres menyebutkan, kelompok-kelompok yang mereka rekrut adalah orang-orang narapidana dari Lapas Abepura. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut, karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berperikemanuasiaan, seperti yang dilakukan tanggal 2 Agustus lalu menewaskan sebanyak 4 orang termasuk anggota TNI serta melukai sebanyai 9 warga .

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh atas isu-isu sms dari orang yang tidak dikenal dan meminta agar bekerjsama dengan pihak kepolisian dan aparat TNI untuk memberikan informasi atas hal-hal yang mencurigakana, seperti kasus di Nafri. [loy]

Written by Loy/Papos
Friday, 12 August 2011 08:43

August 12, 2011 0

Penembakan Kembali Terjadi di Jayapura

JUBI — Lagi, penembakan kembali terjadi di Abepura, Jayapura, Papua. Kali ini, penembakan oleh kelompok tak dikenal di Abe Pantai, Distrik Abepura, tepatnya didepan sebuah Gereja Katolik, Kamis (11/9) malam sekitar pukul 18.30 WIT.

Dari informasi yang berhasil dihimpun tabloidjubi.com, Eti Suebu (48) dan Jhon Yoku (38) sebagai sopir mobil mitsubishi dengan nomor polisi DS 1897 AG melintas dari arah Kabupaten Keerom hendak menuju Abepura. Ketika berada tepat didepan Gereja Katholik, mobil yang dutumpangi ditembaki kelompok bersenjata.

Tembakan yang dilontarkan kearah mobil itu sebanyak delapan kali. Mendengar tembakan itu, Eti Suebu pemilik mobil, memaksa sopirnya mencap gas menuju Mapolsek Abepura untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya bersama si sopir. “Mobil ditembak sebanyak delapan kali. Dua orang yang ada dalam mobil ini tidak papa. Mereka tidak terkena tembakan,” kata sumber terpercaya tabloidjubi.com.

Dari laporan yang diajukan dua korban, tim gabungan dari polsek Abepura dan Polres Jayapura langsung menuju lokasi untuk menyisir lokasi sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiawan, SIK, menjelaskan kepada sejumlah wartawan bahwa,”Kejadian itu terjadi pada pukul 18.30 WIT, seorang pengendara kendaraan roda empat dengan jenis Mitsubishi Kuda dari arah Koya menuju ke Jayapura, saat melintas di Abe Pantai, mendapatkan serangan mendadak dari orang yang tidak dikenal, berupa serangan tembakan senjata api sebanyak delapan tembakan,” jelas Kapolresta. (J/06)

August 12, 2011 0

Di Abe Pantai, Mobil Kuda Diberondong Tembakan

Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Imam Setiawan, SIK, saat melihat barang bukti, mobil jenis Kuda, yang ditembak oleh Orang Tak diKenal.

JAYAPURA – Lagi-lagi aksi penembakan mengejutkan warga Kota Jayapura dan sekitarnya. Belum hilang dari ingatan kita, kejadian penembakan dan aksi pembantaian yang terjadi tanjakan Kampung Nafri beberapa waktu lalu, maka Kamis (11/8) kemarin, sekitar pukul 18.30 WIT, aksi penembakan kembal terjadi. Kali ini, menimpa sebuah kendaraan jenis Kuda, dilakukan oleh Orang Tak di Kenal di kawasan Abe Pantai. Mobil jenis kuda berwarna biru yang dikendarai oleh John Yoku, tersebut dihadang oleh Orang Tak di Kenal dan dihujani tembakan yang mengenai bagian depan kanan bawah mobil.
Setidaknya 8 peluru berhasil mengenai bagian mobil tersebut. Selanjutnya mobil dengan plat nomor DS 1897 AG tersebut diamankan di Mapolsek Abepura. Peristiwa penembakan ini tidak menimbulkan korban jiwa, sementara seorang sopir, John Yoku dan seorang penumpang wanita bernama, Ety Suebu, hingga berita ini dicetak, masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian di Polsekta Abepura. Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setiawan, SIK, yang langsung meluncur ke Tempat Kejadian Perkara, sesaat setelah kejadian, menjelaskan kepada sejumlah wartawan bahwa,”Kejadian itu terjadi pada pukul 18.30 WIT, seorang pengendara kendaraan roda empat dengan jenis Mitsubishi Kuda dari arah Koya menuju ke Jayapura, saat melintas di Abe Pantai, mendapatkan serangan mendadak dari orang yang tidak dikenal, atau OTK, berupa serangan tembakan senjata api sebanyak delapan tembakan atau delapan sasaran perkenaan,” jelas Kapolres Jayapura Kota.

Ditambahkan, bahwa,”Pelaku penembakan itu adalah orang yang terdidik, atau biasa berlatih menggunakan senjata, hal itu bisa disimpulkan dari perkenaan tembakan yang betul-betul terbidik, dan saya juga memprediksi bahwa, itu adalah aksi dari kelompok yang mungkin terdesak, karena hari ini (kemarin) juga kita sedang melakukan pencarian pelaku kasus Nafri di Tanah Hitam dan sekitarnya, dan hingga saat ini, kami, sekitar 300 personil masih berada disekitar gunung Abe dan Tanah Hitam,” tambah AKBP, Imam Setiawan, SIK.s

Berdasarkan barang bukti dan keterangan pengendara mobil, pihak Kepolisian Resort Jayapura Kota, akan terus melakukan penyelidikan,”Karena kejadian ini dekat dengan pemukiman penduduk, jadi kami akan coba menggali informasi dari warga setempat, mungkin ada diantara mereka yang sempat melihat dan mengenali pelaku, siapapun itu pelakuknya, akan terus saya kejar dan saya akan mengambil langkah tegas, untuk itu kami juga akan bekerja sama dengan pihak TNI,”tegas Kapolres Jayapura Kota.

Sementara barang bukti yang telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian adalah, beberapa proyektil yang menempel di badan atau body kendaraan, kemudian kendaraan atau mobil itu, dan dari proyektil yang sudah diamankan pihak Kepolisian, dan perkenaan sasaran tembak, Kapolres Jayapura Kota, memprediksi bahwa besar kemungkinan dari kaliber 56, dan kaliber 65 tersebut bisa dipakai di senjata api dengan jenis M16, dan bisa juga jenis SS1,” jelasnya. (cr-28/don/l03)

Kamis, 11 Agustus 2011 19:53
BintangPapua

August 11, 2011 0

Ancaman Goliat Tabuni Cs, Bentuk Propaganda

JAYAPURA—Ancaman siap perang melawan TNI/Polri yang dilancarkan Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat TPN/OPM ‘Jenderal’ (TPN) Goliat Tabuni dari markas di Tingginambut, Puncak Jaya melalui suratnya, ternyata ditanggapi sebagai hal biasa oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu . Pangdam, bahkan menilai surat ancaman OPM itu hanya sebatas suatu isu dan bentuk propaganda Goliat Tabuini CS yang tidak perlu dirisaukan oleh TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negera. “Itu isu dan propaganda mereka. Kita hanya melaksanakan sesuai tupoksi TNI secara profesional saja. Masyarakat yang menilai,” tukas Pangdam dalam SMS (Short Message Service) menjawab Bintang Papua, Senin (8/8), kemarin. Saat itu Pangdam, dikonfirmasih terkait beredarnya surat ancaman milik OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mengancam akan siap berperang melawan TNI-Polri jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Secara lebih lanjut, ketika ditanyai himbauannya bagi masyarakat, Pangdam menuturkan bahwa masyarakat diharapkan tetap tenang dan dapat bekerja sama dengan aparat TNI dan waspada. “Saya harap kita dapat mempertahankan suasana yang kondusif. Kasih dan damai itu indah,” tandasnya dalam SMS Pangdam selanjutnya yang juga mengakhiri pembicaraan.
Soal pertanyaan apakah dengan ancaman ini, mungkin saatnya TNI melakukan operasi militer di sekitar lokasi yang dianggap Markas OPM, Pangdam tidak menjawabnya.

Sebelumnya, Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat (TPN/OPM) ‘Jend’ (TPN) Goliath Tabuni dari markasnya di Tingginambut Puncak Jaya dengan seorang perantara seorang kurirnya Jumat (07/08) mengirimkan surat terbuka dan pernyataan resminya ke email Redaksi Bintang Papua. Dalam suratnya itu, Goliat menebar ancaman siap angkat senjata melawan TNI/Polri jika sejumlah permintaan mereka tidak dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPR Papua yang membidangi masalah politik dan HAM Ir Weynand B Watori menegaskan, ancaman dari Goliath Tabuni Cs tersebut adalah bagian dari akumulasi tidak terbukanya ruang dialog antara orang asli Papua dan pemerintah Indonesia.

“Jadi akhirnya orang kemudian merasa terancam ya dia juga melakukan ancaman karena ruang dialog itu tak ada,” katanya.
Karena itu, lanjutnya , ancaman siap angkat senjata melawan TNI/Polri jika sejumlah permintaan mereka tak dipenuhi bukan hanya dilakukan Goliath Tabuni Cs, tapi ada kelompok atau orang lain akan melakukan ancaman serupa, apabila dia merasa tak adanya ruang dialog untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurutnya, di era demokrasi ini setiap orang boleh menyampaikan pendapat termasuk Goliath Tabuni.

“Jadi bagi saya silahkan saja kalau beliau berpendapat seperti itu. Itu kan pandangan dan pikirannya bahwa beliau akan mengancam perang melawan TNI/Polri apabila tuntutan mereka tak dipenuhi,” katanya. Mathius Murib berpendapat munculnya ancaman Goliat Tabuni CS ini dilatari beberapa hal. Pertama, ia semakin berani mengkampanyekan niat dan rencana serta strateginya secara terbuka di media massa, setelah membisu puluhan tahun lalu. Di era demokrasi ini memang setiap orang bisa dan berhak menyampaikan pendapat, termasil aspirasi politiknya.

Kedua, perjuangan apapun seharusnya masuk dalam mekanisme hukum nasional dan internasional, secara bermartabat dan simpatik. Ketiga, keputusan angkat senjata dan perang tentu berpotensi melanggar HAM itu tentu ada mekanismenya, dan tak relevan dan tidak simpatik untuk saat ini.

Untuk itu ia menyarankan kepada TPN/OPM segera gencatan senjata lalu harus bisa berdialog atau gelar perundingan dengan pemerintah Indonesia secara damai. (dee/mdc/don/l03)

Senin, 08 Agustus 2011 23:33

August 10, 2011 8

Tolak Intervensi Asing untuk Papua

Jakarta (ANTARA News) – Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Yusriyanto, yang kini mengelola kelompok Barisan Pergerakan Rakyat Nasionalis menyatakan menolak segala bentuk intervensi asing untuk Papua.

“Rakyat Papua tak menghendaki referendum. Aksi memperjuangkan referendum ulang itu digerakkan oleh antek-antek asing dengan memanfaatkan elite tertentu yang gila kekuasaan,” katanya di Jakarta, Selasa.

Karena itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk kaum nasionalis di Tanah Papua agar bersama-sama merapatkan barisan menghadapi berbagai serbuan jejaring neokolonialisme-imperialisme (Nekolim) yang semakin serakah, dan tidak puas menghisap kekayaan Indonesia.

“Pemerintah jangan hanya gemar berwacana, sementara rakyat Indonesia di Bumi Papua dihadapkan dengan jejaring Nekolim untuk saling bunuh. Juga, Pemerintah Pusat jangan suka mengkambinghitamkan, seolah segala gejolak bersenjata di sana, karena aksi separatis,” tandasnya.

Dikatakannya, Orang Papua, terutama yang masuk dalam Barisan Pergerakan Rakyat Nasionalis benar-benar merasa kecewa dengan stigma negatif Pemerintah Pusat atas mereka, apalagi sering dikait-kaitkan dengan `gerakan separatis`.

“Mereka warga sipil yang selama ini hanya kenal budaya panah, bukan senjata api. Siapa yang jago menembak dan pandai memegang senjata? Lalu dari mana senjata-senjata itu? Ini yang perlu diselidiki, bukan sembarangan menuduh ada `gerakan separatis` dibalik berbagai gejolak kerusuhan,” tegasnya.

Ia menyatakan, semua ini merespons beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Papua, seperti aksi unjuk rasa menuntut referendum di Jayapura (ibukota Provinsi Papua) dan di Manokwari (ibukota Provinsi Papua Barat).

Sementara itu, di London berlangsung sebuah seminar, dimotori oleh Benny Wenda, Jennifer Robinson dan Melinda Jankie yang membahas keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Benny Wenda dan kawan-kawan tergabung dalam `International Parliementarian for West Papua (IPWP) dan `International Lawyer for West Papua (ILWP), yang kemudian sering menjadikan isu Papua untuk kepentingan pribadi kelompok mereka.

Sebagian peserta seminar yang merupakan simpatisan separatisme beranggapan, Pepera ini tidak sah dan perlu diulang karena tak dilakukan sesuai standar internasional (`one man one vote`).

“Mengenai yang terjadi di Inggris, mestinya Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera bertindak tegas, misalnya dengan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, guna menyatakan protes keras kita. Jangan `melongo` dan berwacana saja,” katanya.

Ia menilai, Inggris dan juga Amerika sangat licik memainkan peran dibalik semua aksi memprakarsai referendum Papua itu.

“Dulu Bung Karno sudah mengingatkan kita semua, bahwa dua negeri yang banyak memproduksi antek-antek Nekolim tersebut harus diwaspadai,” tuturnya.

Sah Bersama RI

Yusriyanto menyatakan pula, Amerika, Inggris dan jejaring Nekolimnya memang belum puas menggaruk kekayaan alam Indonesia, terutama di Papua.

“Apalagi di sana masih ada Freeport yang menjadi `penghisap` utama kekayaan tembaga, emas bahkan uranium kita, juga BP dari Inggris yang memperoleh lisensi mengelola salah satu sumber gas alam terbesar di dunia,” katanya.

Tetapi yang perlu dinyatakan secara tegas, menurutnya, Papua itu sah bersama RI dan mendapat pengakuan yuridis konstitusional secara internasional (melalui PBB).

Posisi Indonesia tak akan berubah mengenai wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI, karena antara lain berbasis kepada Pepera yang sudah disahkan berdasar resolusi PBB.

“Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) akhir 1960-an yang coba digugat segelentir elite mengatasnamakan Papua itu, sah sesuai `New York Agreement` 1962,” tandasnya.

Pepera ini pun, menurutnya, sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969.

“Artinya, kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat internasional dan PBB. Karena itu, kita harus berpendapat dengan tegas tentang posisi Indonesia, yakni, Pepera itu sah sesuai `New York Agreement` 1962,” kata Yusriyanto.

(M036/I007)
Editor: Suryanto

August 9, 2011 0

Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan

umat, 05 Agustus 2011 17:23 Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan Berita yang Melansir BBC London Diragukan Kebenarannya

JAYAPURA- Salah seorang Aktivis Pembela HAM dan Praktisi Hukum Papua, Yan Christian Warinussy SH, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan aksi demo yang didorong oleh aktivis politik Papua di Sorong, Manokwari, Jayapura dan Biak yang mengedepankan prinsip-prinsip damai. Kata Warinussy, satu hal yang penting adalah semua pihak, terutama Dewan Adat Papua (DAP), salah satu lembaga kultur yang memiliki legitimasi kuat di rakyat sipil Papua, perlu segera memiliki catatan berupa dokumen dan audio visual mengenai Konferensi Tingkat (KTT) ILWP yang berlangsung di London-Inggris Rabu (3/8) lalu.

Dokumen dan bahan audio visual tersebut kata Warinussy perlu dianalisis dan dibuat pengantar yang baik untuk disosialisasikan kepada seluruh rakyat Papua dan pemerintah di daerah ini, termasuk institusi keamanan (TNI/POLRI). Hal ini bertujuan agar semua pihak memperoleh pemahaman yang sama tentang kegiatan itu, serta dampak-dampaknya bagi nasib rakyat dan tanah Papua kedepan. “Soal apakah ide tentang referendum itu telah atau akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, itu adalah urusan nanti, sebab hal itu tentunya diperlukan tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun yang kontra dengan ide penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua ini,”jelasnya kepada Koran ini Jumat (5/8) kemarin, Menurutnya, Satu hal yang patut diingat bahwa hak menentukan nasib sendiri terletak pada semua rakyat di muka bumi, termasuk orang-orang asli Papua.

[stickyleft]PMNews:: Hasil KTT harus disosialisasikan kepada pihak yang terkait, yaitu pihak yang terkait dengan kasus hukum dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Tanah Air, pihak yang menandatangani dan mensahkan aturan tentang Pepera dan melaksanakannya. Bangsa Papua sebagai korban sudah tahu masalahnya.[/stickyleft]Hal itu lanjutnya sudah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Masyarakat adat dan penduduk asli di dunia. Dia juga mengingatkan, langkah demokratis yang telah dicapai rakyat Papua melalui penyelenggaraan Konperensi Perdamaian Papua [KPP} 5-7 Juli 2011 lalu adalah bukti dan sebuah langkah maju yang luar biasa dan tidak pernah diprediksi sejak semula oleh banyak kalangan Karena dari KPP tersebut, semua masalah yang selama hampir 10 tahun terakhir ini menjadi pergumulan semua orang Papua dan turut dipelajari, dianalisis dan dikaji oleh berbagai kalangan dan ditulis secara ilmiah. Selanjutnya hal itu ternyata dapat didiskusikan dengan sangat tajam dan mendalam hingga nanti menghasilkan kesimpulan yang tajam dan rekomendasi yang sangat teknis oleh wakil-wakil orang Papua yang ikut sebagai peserta dalam KPP selama 3 hari tersebut. DAP seharusnya segera melakukan konsolidasi pada selururh jajarannya di Tanah Papua dan mengambil prakarsa bersama semua komponen rakyat Papua untuk mempersiapkan langkah konkrit kearah tercapainya penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia dalam tahun 2011 ini.

Sementara itu terkait pemberitaan Bintang Papua edisi,Kamis 4/8 dengan judul “KTT ILWP Gagal Sepakati Beberapa Agenda” yang ditulis oleh salah satu Kontributor Bintang Papua yang seolah – olah mengutip Breaking News BBC London berdasarkan penelusuran Pimpinan Redaksi Harian Bintang Papua di Jayapura diragukan kebenarannya. “kami menyadari ada kekurang telitian dan kesalahan kami dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait sumber berita tersebut, karena berdasarkan penelusuran sementara sumber dari berita tersebut diragukan kebenarannya, dan bukan resmi dari BBC London, Redaksi telah memberikan sanksi terhadap kontributor yang bersangkutan sejak besok Sabtu (6/8) atas ketidak jujurannya”, kata Pimred Bintang Papua semalam. Walhamri Wahid selaku Pemimpin Redaksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Kontributor yang mengirimkan berita tersebut kepada Redaksi Bintang Papua, bahwa sumbernya berasal dari sebuah pesan singkat (SMS) yang disebar luaskan oleh salah satu petinggi Kodam XVII/Cenderawasih yang berdasarkan hasil penelusuran sementara SMS tersebut bersumber dari salah satu pentolan OPM yang sudah “bertobat” dan pada saat Konferensi ILWP dilangsungkan yang bersangkutan sedang berada di London Inggris. “Penelusuran sementara SMS yang diawali tulisan “BREAKING NEWS BBC LONDON” dengan huruf kapital itu di kirimkan oleh Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam dimaksud, dan SMS dari Frans Alberth Joku tersebut langsung diforward oleh petinggi Kodam XVII/Cenderawasih kepada kontributor Bintang Papua, kesalahan kontributor kami tidak jujur menyebutkan dengan terang dari mana informasi tersebut ia peroleh, juga tidak melakukan cek dan ricek kebenaran info tersebut, justru menulis seakan – akan itu lansirannya dari BBC London”, jelas Walhamri Wahid. Menurutnya didalam keredaksian Bintang Papua selain merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, sudah ada Kode Etik Wartawan Bintang Papua yang mengatur dengan jelas teknis penulisan berita dan etika bagaimana menggunakan sumber anonim, namun sebagai manusia ia mengakui bahwa Redaktur di tengah kejaran waktu dan deadline menggantungkan sepenuhnya kepada kejujuran dan kredibilitas wartawan di lapangan. “penilaian kami sementara ini kuat dugaan kontributor kami melanggar Kode Etik Jurnalis Indonesia maupun Kode Etik Wartawan Bintang Papua, dengan membuat berita bohong dan mencatut nama media lain sebagai sumbernya, tidak ada unsur kesengajaan dan maksud tertentu”, tandasnya. Untuk itu selaku Pemred, ia meminta maaf kepada pembaca Bintang Papua terkait “berita bohong” tersebut dan menyatakan mencabut berita yang dikatakan mengutip dari BBC London itu, dan kepada pihak BBC London dirinya mengaku besok (hari ini –Red) akan meyurat resmi untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi dan meminta maaf seandainya benar adanya berita tersebut bukan dari BBC London. “kami belum dapat bantahan resmi dari BBC London terkait berita yang dikatakan mengutip BBC London itu, tapi berdasarkan penelusuran kami, diduga kuat sumber berita itu bukan dari BBC London, karena begitu berita itu naik di website kami, saya sudah browsing ke internet tapi tidak menemukan breaking news dimaksud dalam semua situs berita BBC London”, tandas Pimred yang mengaku sedang tidak mengawal Redaksi saat berita tersebut dinaikkan.

Kutipan asli SMS yang dterima oleh Kontributor Bintang Papua tersebut adalah sebagai berikut: BREAKING NEWS BBC LONDON : Pagi ini di London menunjukkan pukul 2.00, tepat tanggal 3 Agustus 2011, dimana waktu – waktu yang sangat di tunggu – tunggu oleh masyarakat Papua, karena ada hari penting berlangsungnya KTT ILWP untuk menentukan hari mendatang bangsa Papua, berpisah dengan bangsa Melayu yang sudah dianggap sebagai saudara sekandungnya. Dari lokasi KTT secara langsung sulit di laporkan wartawan kami, sepertinya jalur info sengaja di blokir supaya unsur pembohongan dan sandiwara politik murahan tidak tersebar keluar. Tampaknya pemerintah Inggris juga tidak terpengaruh oleh KTT ilegal dan sama sekali tidak menanggapi serius, karena faham demokrasi liberal yang sudah ratusan tahun dibangun. Liputan BBC pun akhirnya memperoleh masukan dari Mr. Andrew Smith bahwa bahwa KTT ILWP gagal mensepakati berbagai agenda yang sudah dirancang sebelumnya, penyebab kegagalan karena Mr. Jhon Saltford dari AS selaku saksi Pepera 1969 menganggap Act of Free Choice 1969 sudah sah sebagaimana Resolusi PBB 2504, sulit kami menentangnya sebagai kebijakan final, nanti banyak wilayah – wilayah pada saat itu meminta lepas, akan mempersulit keputusan PBB. Sedangkan Mr. Clement Ronawery selaku narasumber yang di undang membenarkan pernyataan Jhon. Sementara itu saat di konfirmasi wartawan kami, Mr. Benny Wenda sebagai pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris tampak kecewa berat dan menghindar dari kejaran wartawan kami. Kasihan orang Papua tertipu lagi dan terus mengharap mimpi – mimpi yang sulit nyata, demikian Liputan BBC London dari Oxford, UK.

Sementara Frans Alberth Joku ketika dihubungi di nomor 44778013xxxx (nomor register Inggris) hapenya sedang tidak aktif, namun dari keterangan pihak KBRI di London memang yang bersangkutan saat Konferensi ILWP tengah berada di London, namun tidak menghadiri Konferensi tersebut namun melakukan serangkaian pertemuan lainnya, dan kehadirannya diketahui oleh KBRI. “Kalau Nick Messet saya kurang tahu pasti, kalau Pak Frans Alberth Joku memang datang ke London, beritanya ada di Antara, tapi beliau tidak ke tempat Konferensi, lebih memilih untuk lakukan pembicaraan dengan kalangan anggota parlemen Inggris dan LSM di sini”, kata Herry Sudrajat selaku Kepala Fungsi Penerangan KBRI London via SMS kepada Pemimpin Redaksi Bintang Papua semalam. Dari pihak KBRI sendiri mengakui bahwa mereka tidak melihat liputan tentang konferensi tersebut di TV – TV di Inggris, maupun media – media terkemuka, termasuk BBC London. (cr-30/don/l03)

http://www.bintangpapua.com/headline/13353-yan-christian-hasil-ktt-london-harus-disosialisasikan

Jumat, 05 Agustus 2011 17:23

August 7, 2011 16

OPM Klaim Bertanggung Jawab

Suasana pembacaan surat pernyataan di markas OPM pimpinan Goliat Tabuni yang mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian penembakan terhadap anggota TNI di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

JAYAPURA — Kelompok Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Pegunungan Tengah Papua mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian penembakan terhadap pos dan anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya. Bahkan, kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu juga bertanggung jawab atas penembakan helikopter milik TNI. Klaim itu seperti diungkapkan Sekjen OPM Wilayah Pegunungan tengah Papua, Anton Tabuni. “Kami bertanggung jawab dengan serangkaian aksi penembakan terhadap prajurit TNI dan posnya, juga termasuk helikopter mereka Selasa kemarin. Aksi itu sebagai bentuk kami tidak mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” ujar Anton Tabuni kepada wartawan, Jumat 5 Agustus. Dikatakan, pihaknya menolak niat Pemerintah Indonesia untuk merangkul kelompoknya, untuk bergabung dengan NKRI. “Kami sudah putuskan, Papua merdeka adalah harga mati, jadi kami akan terus berjuang demi kemerdekaan Papua,” tegas Anton.
Ia mengancam akan terus bergerilya dengan kelompoknya memerangai pasukan TNI dan Polri, yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua. “Kami akan terus berjuang dan memerangi pasukan Indonesia yang berada di Papua, demi kemerdekaan yang diimpikan rakyat Papua,” terangnya.

Anton Tabuni juga mengklaim telah membakar sejuumlah bendera merah putih yang dikibarkan di wilayah Puncak Jaya. “Kami akan musnahkan semua bendera di luar bintang kejora,” kata dia.

Cari Perhatian

Serangkaian aksi yang dilakukan, jelas Anton Tabuni, bertujuan agar masyarakat internasional, baik itu Amerika Serikat maupun PBB, melihat bahwa perjuangan Papua Merdeka belum surut dan akan terus berjuang. “Perjuangan kami tidak akan berhenti, akan terus hingga cita-cita Papua merdeka tercapai,” imbuhnya.

Anton juga mengatakan, OPM akan mengirimkan surat resmi ke pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan PBB, bahwa perjuangan Papua Merdeka tidak akan pernah surut, hingga obsesi dan cita-cita kemerdekaan Papua tercapai.
Untuk diketahui, TNI saat ini sedang melakukan bakti sosial di Puncak Jaya, sebagai upaya merangkul kelompok yang berseberangan untuk kembali bergabung dengan NKRI. Tapi, kelompok bersenjata OPM bergeming. Dua prajurit TNI sudah tewas dan tujuh lainnya luka-luka ditembaki OPM.

Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen Erfi Triassunu mengaku kesulitan mengahalau kelompok separatis. Pasalnya, mereka sangat menguasai medan Puncak Jaya. “ Kami kewalahan, mereka sangat kuasai alam Puncak Jaya,” kata Pangdam. (jir/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 17:26
http://www.bintangpapua.com/headline/13356-opm-klaim-bertanggung-jawab

August 7, 2011 0

Papua Memanas, Ini Penjelasan TNI dan OPM

Warga Papua tergabung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tuntut referendum (Antara/ Spedy Paereng)
VIVAnews – Tiga prajurit itu terkulai lemah. Di rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kamis 4 Agustus 2011 mereka dijenguk tamu penting. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Banyak wartawan ikut menjenguk.
Derita tiga prajurit itu dibawa jauh dari Papua, wilayah yang belakangan ini kian memanas. Baku tembak antara sekelompok orang, yang diduga Tentara Pembebasan Nasional — divisi militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di sejumlah tempat.
Sejumlah kalangan menduga bahwa aksi-aksi yang belakangan marak itu disiapkan guna memberi bobot kepada pertemuan sejumlah pengacara internasional yang digelar di London, Inggris tanggal 3 Agustus 2011. Para pengacara yang dihimpun aktivis OPM di luar negeri itu, sedang menyusun argumentasi hukum internasional atas tuntutan referendum di wilayah itu.
Tuntutan referendum itu menjadi tema utama yang diusung para pengunjuk rasa di sejumlah kota di Papua. Dan unjuk rasa itu hampir terjadi bersamaan dengan aksi penembakan sporadis yang berlangsung di sejumlah tempat. Tiga prajurit yang terkulai di Gatot Subroto itu ditembak di tempat dan waktu yang berbeda.
Pertama, pada 25 Mei di Pasar Distrik Illu, Puncak Jaya, korbannya adalah Sertu Kamaruzzaman. Kamaruzzaman mengalami luka di kepala. Lalu, Pratu Kadek Widana ditembak orang tak dikenal yang diduga OPM pada 5 Juli 2011. Terakhir adalah Pratu Heiberde menjadi korban penembakan pada 12 Juli 2011 di Puncak Jaya.

“Saya tertembak saat melakukan pemantauan pasar di Distrik Illu, Puncak Jaya. Saya tertembak di bagian kepala menembus ke pelipis,” kata Kamaruzzaman usai dijenguk Purnomo dan Jenderal Edhie.

Kamaruzzaman sangat yakin bahwa orang yang menembaknya merupakan anggota OPM. Ada tiga orang yang menyerangnya saat Kamaruzzaman sedang berada di pasar. “Terjadi di pasar saat saya sedang patroli. Mereka tiga orang, dan saya pastikan itu dari OPM. Karena saya melihat mereka menyerang dan berusaha merampas senjata. Itu sudah pasti OPM,” kata dia.

Bedil Tanpa DOM
Usai menjenguk ketiga prajurit tadi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan bahwa TNI akan ‘membersihkan’ basis Organisasi Papua Merdeka di seluruh wilayah Papua. Namun, TNI, kata Pramono belum akan memberlakukan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM).

“Hanya intensitas patroli yang kita tingkatkan,” ujar Pramono usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua. “Tidak ada operasi militer di sana. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan di sana untuk menjaga,” kata Pramono Edhie.

TNI, kata Pramono, juga tidak akan menambah pasukan di wilayah itu. Pasukan yang bertugas di Papua, katanya, masih cukup mengamankan wilayah itu.
Sementara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolerir kegiatan apapun yang dapat mengancam keutuhan NKRI. “Kami tidak akan menolerir gerakan separatisme,” ujarnya. Kementerian pertahanan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat di daerah untuk segera mengambil langkah seperlunya.
TMMD
Ada yang menduga bahwa aksi-aksi itu terkait dengan pertemuan para pengacara di London itu, tapi menurut KSAD Pramono Edhie, aksi-aksi itu terjadi karena intensitas TNI yang terus membangun wilayah Papua melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Saya merasa bahwa meningkatnya gangguan di daerah Puncak Jaya itu karena kegiatan TNI yang sukses merebut hati rakyat. Dan itu sudah mengganggu mereka,” katanya.
Dengan adanya TMMD itulah, Pramono menilai, separatis di Papua merasa terganggu. “Karena mereka selama ini menjanjikan adanya pembangunan, andai nanti sudah merdeka. Mereka itu sudah janji, sudah lama,” katanya.
Menurut Edhie, oknum OPM yang menyerang TNI di Papua tidak senang dengan kegiatan TMMD. Sejumlah personil TNI yang ditembak itu merupakan anggota yang melaksanakan program TMMD. TNI memang sengaja memilih daerah-daerah yang rawan terpengaruh oleh OPM dalam program ini.
Ia menduga OPM terganggu dengan kegiatan TMMD karena sebelumnya OPM telah menjanjikan kepada warga setempat akan dibangunkan rumah, namun kemudian TNI datang tanpa banyak janji dengan membangun rumah warga melalui TMMD.
Referendum
Aksi unjuk rasa Selasa 2 Agustus 2011 itu digelar serentak di tujuh kota di Papua. Ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menuntut referendum.

Di Jayapura unjuk rasa dipusatkan di Expo Waena dan Lingkaran Abepura Jayapura. Aksi itu membuat jalur Jayapura menuju Bandara Sentani lumpuh total. Suasana lengang juga terlihat di sepanjang Jalan Raya Abepura-Sentani. Sementara sejumlah toko memilih tutup, mengantisipasi kemungkinan rusuh.

Ketua KNPB, Maco Tabuni menegaskan bahwa dengan unjuk rasa di sejumlah kota itu, rakyat Papua hendak memperlihatkan kepada dunia maupun pemerintah Indonesia bahwa mereka ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal. “Ini pembuktian kepada dunia dan Indonesia, bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasibnya sendiri, melalui referendum yang digelar pihak ketiga, yakni dunia internasional,” tandasnya.

Apapun hasil referendum itu harus diakui oleh masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Maco Tabuni menambahkan, aksi demo damai ini berlangsung serempak di Jakarta dan 7 Kabupaten di Papua. Dalam aksi di Jayapura itu, massa berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari arah Waena menuju Lingkaran Abepura. Mereka melakukan orasi politik tentang keinginan rakyat Papua, yakni referendum digelar di Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Marco Tabuni juga mengatakan, bahwa aksi penghadangan dan penembakan yang terjadi di Kampung Nafri Abepura, Senin 1 Agustus, bukan dilakukan kelompok OPM. “Saya berani jamin, pelaku penyerangan di Nafri bukan OPM,” ucapnya disela-sela aksi unjuk rasa.

Sementara Panglima OPM wilayah Perbatasan RI-PNG (Keerom), Lambert Pekikir melalui telepon selulernya, mengaku, OPM tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Kampung Nafri. “Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Nafri, karena sementara ini OPM menurunkan senjata, menghormati unjuk rasa menuntut referendum hari ini. Sesuai perintah dari Petinggi OPM di Swedia, Yacob Pray,” ungkapnya.

Lambert Pekikir juga tidak mengetahui kelompok mana yang melakukan penghadangan dan penyerangan. “Saya tidak tahu ini kelompok mana, yang pasti bukan OPM,” paparnya.

Aksi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata tak dikenal terjadi di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura, Papua, Senin 1 Agustus 2011, pukul 03.00 Waktu Indonesia Timur. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 luka-luka. Di lokasi penghadangan itu ditemukan bendera OPM.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta masyarakat, khususnya masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan tuntutan referendum. Menurut dia, pertemuan International Lawyer for West Papua di London, Inggris pada 3 Agustus 2011 yang meminta referendum di Papua, tidak populer di mata rakyat.

“Karena sebetulnya itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja,” kata Purnomo usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua, Kamis 4 Agustus 2011. Bahkan, menurut Purnomo, pertemuan tersebut tidak mendapat simpati dari Kerajaan Inggris. “Dan ternyata, responnya tidak begitu kuat di sana,” tambahnya.

Purnomo mengingatkan seluruh pihak, terus mewaspadai gerakan-gerakan separatis dan upaya memisahkan Papua dari NKRI yang dilakukan segelintir orang. “Kita terus pantau dari berbagai aparat dan juga dengan daerah,” ucapnya.

Laporan: Banjir Ambarita | Papua • VIVAnews

KAMIS, 4 AGUSTUS 2011, 21:05 WIB Edy Haryadi, Amal Nur Ngazis, Aries Setiawan
http://nasional.vivanews.com/news/read/238403-pengamat–aktivis-papua-tiru-gaya-timor-leste

August 5, 2011 0

Disinyalir Ada Skenario Kacaukan Papua

JAYAPURA—Sejumlah peristiwa di Papua terkesan menjadi sebuah skenario untuk mengacaukan Tanah Papua. Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Demokrat, Diaz Dwijangge kepada Bintang Papua di Jayapura kemarin. “Saat ini pengkondisian sengaja diciptakan untuk mengacaukan keamanan di Papua dengan banyaknya rentetan kejadian di wilayah Papua akhir–akhir ini,” tandasnya. Diaz Dwijangge menuturkan bahwa terdapat situasi keamanan yang diciptakan untuk menakut-nakuti aktivitas warga Papua. Misalnya saja banyaknya SMS tak bertuan yang beredar menjelang demo besar-besaran hari Selasa (02 /08) lalu. “Walaupun KNPB mengklaim bertanggung jawab atas demo ini, tapi tidak jelas siapa pemimpinnya, siapa, tujuan apa. Berbeda dengan Jaringan Damai Papua yang jelas dikoordinir oleh tokoh agama, adat dan gereja, serta mendapat dukungan dari LSM di Papua,” jelasnya.

[stickyleft]PMNews: Sebenarnya siapa yang menyusun skenario? Kampanye Papua Merdeka bukan skenario, itu perjuangan terbuka. Yang ada justru skenario menumpas perjuangan bangsa Papua ada, termasuk bekerjasama dengan Partai Demokrat, termasuk penuding ini.[/stickyleft]Khususnya penembakan di Nafri, lokasi ini sering digunakan untuk menembak kepada warga setempat, dan bukanlah kejadian kali pertama. Namun sampai sekarang aparat tidak bisa menangkap pelakunya. “Jangan anggap main-main dengan masalah ini. Secara logika, kejadian di Gunung Nafri jaraknya hanya 2 kilometer dari pusat Kota Jayapura, dalam sekejap pelaku langsung hilang tanpa bekas,” imbuhnya.

Tetapi sampai saat ini lanjutnya, tidak ada pengakuan dari pihak manapun yang melakukan penembakan itu. “Ini kelompok misterius yang mau kacaukan Papua dan gagalkan proses Papua Tanah Damai,” tukasnya.

Dirinya menyesalkan para korban yang tewas tertembak adalah warga sipil. Namun sepertinya pemerintah mulai dari provinsi /daerah sampai pusat tidak peduli dengan keadaan ini. “Pemerintah sepertinya diam dengan masalah ini dan tidak ada tanggapan,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa kasus Nafri tidak bisa dikaitkan dengan kasus kerusuhan Pemilukada di Puncak – Papua. “Di Puncak Papua murni karena masalah pemilukada, hingga menewaskan belasan orang meninggal. Lokasinya pun Puncak dan Nafri sangat berbeda, jauh sekali. Kabupaten Puncak berada di daerah Pegunungan Tengah Papua, sementara penembakan di Nafri berada di wilayah Kota Jayapura. Tidak bisa disamakan,” jelasnya.

Diterangkannya, siklus kejadian di Papua ada pada tanggal-tanggal permanen yang disakralkan. Misalnya 1 juli yang diakui sebagai HUT OPM, 1 Desember sebagai HUT Papua Merdeka, dan kemarin juga ada kongres ILWP di London Inggris 2 Agustus. “Ini semua kejadian yang diciptakan menjelang tanggal – tanggal yang keramat bagi orang Papua. Ada ketakutan yang saya lihat disini pada tanggal itu digunakan bagi

orang-orang misterius yang tidak menginginkan Papua aman,” tuturnya.
Pihaknya juga mengklaim menjelang adanya kongres Jakarta – Papua, banyak kejadian yang mengkambing hitamkan warga Papua.

Lanjut Diaz, skenario semacam ini bukan musiman tetapi sudah diatur. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat di Papua, agar jangan mudah terprovokasi. (dee/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07
http://www.bintangpapua.com/headline/13344-disinyalir-ada-skenario-kacaukan-papua

August 5, 2011 2

KTT ILWP Dinilai ‘Sukses’ Bikin Resah Papua

Jayapura – Salah satu “keberhasilan” yang dicapai oleh Konferensi International Lawyer for West Papua (ILWP) yang digelar di Oxford, Inggris, pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu adalah berhasil menyebarluaskan keresahan dan memprovokasi masyarakat di Papua Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Yuri Thamrin dalam releasenya yang di kirimkan ke Redaksi Bintang Papua semalam. Menurut mereka seminar tersebut ditengarai hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua dengan tujuan mengusung agenda pemisahan kedua Propinsi di Papua dari Indonesia ketimbang diskusi ilmiah yang terbuka. “Ada kesan juga mereka membesar – besarkan acara yang bertajuk “West Papua : the Road to Freedom” tersebut dengan istilah yang di gembar – gemborkan di Papua adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) , tidak ada KTT yang ada seminar biasa saja, bahkan terkesan tertutup untuk sebuah seminar di negara bebas seperti Inggrs ini”, kata Dubes RI Yuri Thamrin melalui release yang di kirimkan KBRI.

Ia juga menegaskan bahwa di Inggris saja istilah yang digunakan hanya “Konferensi” tidak pakai Tingkat Tinggi, karena penggunaan istilah KTT itu sengaja disebar luaskan ke Papua untuk mencitrakan bahwa ada pejabat negara atau tokoh internasional yang hadir atau merupakan upaya propaganda dan memberi bobot pada kegiatan tersebut guna mencari dukungan terselenggaranya acara dimaksud. “Kalau ditanya mengenai kesuksesan konferensi tersebut, ya.. penyelenggaraan konferensi tersebut bisa disebut telah sukses menyebarkan keresahan dan kegentingan bagi masyarakat umum di Provinsi Papua, beruntung masyarakat Papua tidak terpancing dengan provokasi tersebut walaupun sangat disesalkan telah ada korban empat orang meninggal akibat penembakan di Nafri, Papua dan penusukan mahasiswa yang agaknya terkait dengan upaya provokasi tersebut”, katanya mengaku memantau perkembangan di Papua lewat situs berita online media lokal Papua salah satunya Bintang Papua.

Herry Sudradjat Kepala Fungsi Penerangan KBRI London menjelaskan bahwa KBRI London memilih untuk tidak hadir pada konferensi tersebut, selain memang diselenggarakan secara tertutup, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut sudah sangat jelas dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua, sementara tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan yang berbeda tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut.

“Dalam sebuah forum diskusi ilmiah, tentunya perbedaan pandangan dan dialog merupakan suatu hal yang biasa. Namun penyelenggara forum ini sepertinya tidak terbiasa dengan diskursus ilmiah dan ingin menghindari pendapat yang berbeda dari agenda mereka”, katanya.

Dari laporan KBRI London penyelenggaraan konferensi yang diusung oleh kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) tersebut telah menghadirkan pembicara-pembicara seperti John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku ‘autonomy of betrayal’, Benny Wenda pemimpin FWPC, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu serta beberapa pembicara lainnya, termasuk juga Gubernur dari PNG di nyatakan akan hadir. Sementara dari Propinsi Papua telah diundang untuk berbicara melalui video-link di konferensi tersebut yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Namun dari pantauan KBRI ternyata Menteri Kehakiman Vanuatu, Ralph Regenvaru dan Gubernur PNG tidak hadir dalam acara tersebut, sedangkan dua orang tokoh agama dari Papua yang di agendakan akan memberikan keterangan via teleconference juga khabarnya batal berbicara karena jaringan yang kurang bagus.

“laporan yang kami terima, penyelenggara mencoba menghubungkan dengan kedua tokoh dari Papua itu melalui Skype tetapi tampaknya salurannya kurang baik sehingga gagal video link, tapi sempat tersambung sekitar dua menit”, terang KBRI dalam releasenya.

Namun Dr. Benny Giay yang di hubungi semalam mengaku sedang berada di Jakarta dan membantah bila menjadi pembicara dalam hajatan tersebut, sedangkan Sofyan Yoman tidak membantah atau membenarkan secara tegas namun secara diplomsi ia mengaku bahwa adalah hal yang biasa bila dirinya di minta untuk menjadi pembicara di tingkat internasional, dan andaikan ia berbicara itu adalah “suara rakyat” yang di sampaikan lewat dirinya selaku hamba Tuhan.

Menurut KBRI berdasarkan sumber salah seorang peserta yang hadir pada konferensi tersebut, konferensi yang diselenggarakan di gedung East School of the Examination Schools yang merupakan bagian dari Universitas Oxford hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta dari kapasistas gedung sekitar 200 orang.

Menurut sumber itu juga, para peserta yang hadir kebanyakan bukan mahasiswa, termasuk sekitar 15 orang Papua yang sebagian besar datang dari Belanda. Para pembicara pada umumnya menyampaikan pendapat yang senada yaitu menggugat keabsahan penyelenggaraan Pepera yang dianggap tidak sah berdasarkan hukum internasional mengenai referendum.

Disinggung mengenai upaya – upaya persuasif apa saja yang sudah dilakukan KBRI terhadap kelompok Benny Wenda Cs yang masih berpetualang mencari dukungan untuk kemerdekaan Papua di Inggris, Dubes Yuri Thamrin menjelaskan bahwa selama ini phaknya sudah berupaya mengajak dalog Benny Wenda cs, namun kubu mereka yang lebih memilih jalur konfrontatif ketimbang dialog.

“KBRI sudah melakukan pendekatan dengan panitia penyelenggara konferensi untuk ada supaya ada pembicara Papua yang punya pandangan berbeda tetapi tampaknya mereka ingin mengendalikan jalannya konferensi kemarin untuk kepentingan mereka sendiri”, tandas Dubes via SMS kemarin.

Dubes juga menambahkan bahwa selama ini “gaya” Beny Wenda sendiri yang lebih memilih konfrontatif ketimbang dialog, karena dalam beberapa kali demonstrasi di depan KBRI, menurut Dubes pihak KBRI telah mengundang mereka untuk masuk ke dalam KBRI untuk berdialog, tetapi mereka lebih memilih berteriak – teriak orasi di tepi jalan.
Hal ini juga tercermin dalam sikapnya untuk selalu memanfaatkan event di Inggris untuk memprovokasi situasi di Papua, termasuk pada konferensi ini.

“Berbeda dengan para pendukung Papua merdeka di Australia, walaupun lebih banyak koferensi di Australia, tetapi tidak di manfaatkan untuk provokasi situasi di Papua”, jelasnya (amr/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07

August 5, 2011 4