Penyelesaian Papua Bukan Referendum

akarta (ANTARA News) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq menyatakan, ‎​penyelesaian Papua bukan dengan cara referendum atau konflik bersenjata yang didesain ke arah referendum karena pokok persoalan sesungguhnya adalah masalah keadilan dan kesejahteraan.

Ia mengatakan, UU Otsus sudah memberikan hak-hak pengelolaan khusus kepada Papua. “Namun belum hasilkan kesejahteraan yang memadai, hanya dinikmati elit,” kata Mahfud.

‎Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, ada tiga hal prinsip yang harus dilakukan berkaitan dengan soal kesejahteraan. Pertama, meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah yang masih rendah dan masih terjadinya kebocoran angggaran masih tinggi.

Kedua, Pemerintah Pusat harus memiliki roadmap yang jelas tentang akselerasi pembangunan di Papua. Ketiga, eksistensi perusahaan asing harus kontributif bagi pembangunan Papua. “Sebab, mereka hanya peduli jaga kepentingan mereka saja,” kata Mahfud.
(zul)
Editor: Bambang

COPYRIGHT © 2011

Menhan Tegaskan Prinsip NKRI

JAKARTA – Bumi Papua tengah menjadi sorotan. Setelah dua insiden berdarah yang terjadi dalam rentang waktu dua hari, Konferensi International Lawyers for West Papua (ILWP) dihelat di London menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat. Sekelompok massa di Papua mendukung pelaksanaan konferensi tersebut.

Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan bahwa prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi harga mati. “Prinsip kita bahwa NKRI itu harus dipertahankan. Tidak ada alasan, tidak ada kemungkinan terbuka bagi mereka untuk menaikkan Bintang Kejora,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di sela acara buka puasa bersama di Istana Negara, kemarin (3/8).

Dia justru mengkritik bahwa mereka yang mendukung tidak menyadari bahwa konferensi itu tidak mendapatkan atensi dari dunia internasional. “Jadi yang dilakukan di London untuk referendum dan sebagainya itu tidak ada respon dari dunia internasional,” kata Purnomo.
Mantan menteri ESDM itu mengatakan, pemerintah tetap melakukan proses hukum. Termasuk jika ada indikasi perbuatan makar. “Ini belum sampai di situ (makar, Red), tapi ini kita tetap kita waspadai,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini aparat mewaspadai beberapa titik. Antara lain di Paniai dan Abepura. Selain lokasi yang terdapat persoalan politik, juga terdapat Bintang Kejora. “Upaya kita itu tidak harus dipublikasikan, kadang upaya persuasif,” katanya.

Sementara Menko Polhukam Djoko Suyanto menolak anggapan adanya pelanggaran HAM oleh pemerintah di Papua. Alasannya, pemerintah justru menjadi sasaran. “Bukan mengada-ada pemerintah. Memang ada seperti itu,” katanya.

Sehingga, jika aparat melakukan tugasnya dalam koridor penegakan hukum, tidak bisa dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. “Jangan salah dipersepsikan seolah kita melakukan pelanggaran HAM,” tegas Djoko. (fal)

Kamis, 04 Agustus 2011 , 17:04:00
http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=2677

Helikopter TNI Ditembaki, 1 Tewas

WAMENA – Kelompok sipil bersenjata di daerah Puncak Jaya terus berulah. Kali ini, yang menjadi sasaran adalah Helikopter milik TNI AD Jenis MI-17 yang sedang mengevakuasi seorang anggota TNI Yonif 753/AVT bernama Pratu Fana S yang sebelumnya menjadi korban penembakan oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut, Puncak Jaya.

Akibat penembakan ini, Pratu Fana S akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena kembali tertembus peluru saat berada di dalam helikopter tersebut.
“Penembakan ini terjadi Rabu (3/8) saat Helikopter yang dipiloti Mayor Cpn Kandek dan Copilot Lettu Cpn Fandi terbang dari Bandara Mulia Puncak Jaya pada pukul 14.00 WIT,” ungkap sumber terpercaya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Ketika helikopter itu melewati daerah Puncak Senyum, tiba-tiba ditembaki oleh kelompok sipil bersenjata dari arah Puncak Senyum itu. Tembakan tersebut mengenai dua titik bagian helikopter. “Pertama di bagian bawah tepatnya di samping kiri roda depan di bawah copilot dan kedua di bagian bodi pesawat tepatnya samping kanan dekat mesin pesawat. Ternyata gangguan tembakan dari gerombolan tersebut mengenai kembali korban pada bagian rusuk kiri dan peluru bersarang di tubuh korban menyebabkan korban tewas. Korban kemudian dievakuasi ke Wamena dan selanjutnya ke Jayapura,” kata sumber itu.

Sementara sumber lainnya menyebut bahwa Pratu Fana S memang telah tertembak oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut dan telah meninggal dunia, kemudian saat dievakuasi dengan heli, tiba-tiba helinya ditembaki dan pelurunya kembali tembus dan bersarang ditubuh Pratu Fana.

Sedangkan Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya menyatakan bahwa benar adanya penembakan Heli milik TNI di kawasan Puncak Senyum, Puncak Jaya.

“Saat itu satu anggota saya terkena tembakan di daerah Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya yang kemudian sedang dievakuasi melalui Heli ke Wamena, tapi di daerah Puncak Senyum, Helinya ditembak. Dimana diduga pelakunya adalah TPN/OPM yang selalu mengganggu pelaksanaan Bhakti Sosial TNI,” tuturnya.

Saat disinggung kondisi heli dan korban insiden penembakan heli tersebut, Panglima menjawab bahwa informasi sementara bahwa heli bisa mendarat dengan baik.
“Yang jelas siapapun pelakunya baik itu TPN/OPM atau OTK (orang tak dikenal) yang membawa senjata, kami TNI akan melakukan pengejaran terhadap mereka. Begitu juga kejadian Nafri, yang diduga bukan kriminal murni melainkan TPM/OPM yang melakukan penembakan, dan ini sudah perbuatan membrutal yang terus dilakukan, pelakunya juga akan kami selidiki,” katanya.

Pangdam juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menyelesaikan kegiatan bhakti sosial Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih Papua, walau insiden penembakan terus terjadi. “Sebab kami hanya ingin membantu pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah, dan juga membantu masyarakat,” katanya.

Kemarin sore, korban penembakan itu telah tiba di Jayapura dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Marthen Indey. Pangdam yang ditemui di RS Marthen Indey mengatakan bahwa saat itu heli sedang membantu evakuasi yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak dan mengevakuasi korban penembakan di Puncak Jaya. “Namun saat di Puncak Senyum, Heli ditembak oleh sekelompok seperatis bersenjata,” terangnya.

“Memang saat heli berada di daerah Wamena, cuaca berubah awan sedikit gelap. Ya sebenarnya heli tersebut sudah sering melewati daerah itu, hanya saat itu heli terbang rendah dan tidak duga terjadi penembakan oleh kelompok separatis tersebut dan mengenai salah satu anggota yang sedang dievakuasi dari korban penembakan di Tingginambut, dimana saat itu posisi anggota sedang telentang dan tertidur,”paparnya.

Pangdam menegaskan kejadian yang sering terjadi ini akan menjadi bahan evaluasi oleh TNI agar hal serupa tidak akan terulang kembali. “Ya walau kita bisa ketahui sendiri bahwa pihak speratis tersebut menguasai medan sedangkan kita fokus dalam kerja bhakti sosial,” tandasnya.

Saat ditanya siapa yang menjadi apelaku dalam penembakan atau gangguan terhadap bhakti social yang dilakukan oleh TNI serta merampas senjata milik TNI/Polri ? Panglima menjawab bahwa akita bisa ketahui sendiri bahwa didaerah tersebut masih ada sekelompok sipil bersenjata.

“Saya akui bahwa daerah tersebut merupakan wilayah mereka. Tapi Papua ini juga merupakan wilayah yang saya jaga keamanannya serta menciptakan zona damai. Sedangkan terhadap perampasan senjata, sepertinya mereka ingin memperkuat senjata sehingga mencoba melakukan perampasan,” ungkapnya. (ro/fud)

Kamis, 04 Agustus 2011 , 17:08:00

Pukul 22.00 WIT, KTT Untuk Papua Di London Dilangsungkan

JUBI — Sebagaimana yang diagendakan oleh dua lembaga solidaritas Papua yakni Free West Papua Compaign dan International Lawyers for West Papua Konferensi International dengan tema “Papua Barat: Jalan Menuju Pembebasan” (The Road to Freedom) akan diselenggarakan pada hari ini pukul 10 malam waktu Jakarta.

Press rilis yang diterima media ini, menyebutkan KTT lahir berdasarkan pemikiran, bahwa, Papua di bawah penindasan selama 40 tahun hidup dan secara tidak sah oleh kolonialisme dan militer Indonesia. Maka, kini Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri. KTT mendukung perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib dan haknya yang diselenggarakan oleh para ahli hukum dan anggota parlemen untuk menentukan jalan menuju pembebasan.

Kegiatan yang akan berlangsung selama sehari penuh ini akan dibagi dalam lima sesi, pertama gambaran tentang situasi terkini yang dipandu oleh Andrew Smith (Member of Parlemen) dengan pembicara, Benny Wenda (Pekerja Hak Asasi Manusia di Papua selama 40 tahun) dan Benny Giay yang akan berbicara tentang situasi terkini di Papua.

Kedua, KTT juga membahas soal “Penyebab PEPERA 1969” yang dipandu oleh Ben Margolis dari Free West Papua Compaign. Pembicaranya adalah John Salfolt, penulis buku keterlibatan PBB dalam Pepera dan Clements Runawery, dan saksi hidup peristiwa PEPERA 1969.

Ketiga, membahas tentang “Jalan menuju Pembebasan: Hukum international dan penentuan nasib “self determination” yang dipandu Jen Robinson dari ILWP. Beberapa pembicara akan menyampaikan materi mereka dalam sesi ini, antara lain Louis Yandeken, Frances Raday, Ralph Regenvanu dan Charles Foster.

Sementara itu, dukungan terhadap KTT yang dijanjikan oleh KNPB terbukti sejak jam 10.00 WIT. Ribuan massa yang berjalan dari Expo, Waena menuju Lingkaran Abepura memperlihatkan dukungan mereka dengan orasi, tari-tarian, lagu hingga poster, spanduk dan pamplet yang isinya memberikan dukungan untuk menggugat keabsahan Pepera. Tak hanya di Abepura, massa pendukung KTT juga melakukan aksi di Dok V dan Taman Imbi, Jayapura. Massa pendukung KTT ini bertahan hingga pukul 18.00 WIT. (J/10)

http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/13485-pukul-2200-wit-ktt-untuk-papua-di-london-dilangsungkan.html

PAPUA (BELUM) AKAN MERDEKA

papuaFaktaPos.com – Tarian adat masyarakat Papua, mewarnai aksi longmarch ribuan warga dari Waena, menuju kantor DPRD Provinsi Papua. Aksi ribuan warga, yang berjalan kaki sejauh 20 kilometer itu, dilanjutkan penutupan akses jalan dari Jayapura menuju Bandara Sentani. Turunnya ribuan warga itu bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris, Selasa (02/08). ILWP merupakan lembaga hukum internasional yang mendapat legitimasi dari bangsa Papua untuk membawa masalah Papua ke Mahkamah Internasional.

Dalam konferensi itu, ILWP menyoal terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969

Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI. Dan ILWP, yang diwakili 69 pengacara, dipimpin Melinda Janki dari Guyana, berencana menggugat Indonesia ke Mahkamah Internasional.

Pemerintah melalui Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai KTT ILWP tak ubahnya sebagai forum diskusi dan bukan untuk menentukan pendapat umum atau referendum. Ia menegaskan jika KTT itu tak ubahnya upaya mencari simpati dunia internasional untuk menyudutkan Indonesia. Padahal Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam pernyataannya, pertengahan Juli lalu menegaskan jika Inggris mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlepas upaya menyudutkan Indonesia dimata dunia internasional, desakan referendum tak lepas dari belum selesainya berbagai persoalan di bumi Cendrawasih itu. Massa memilih memisahkan diri, lepas dari NKRI dan menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 lalu. Selama 48 tahun bersama Indonesia, proses integrasi di Papua bermasalah secara hukum dan politik. Kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan, selama ini di Tanah Papua, bernuansa “politik”. Tindak kekerasan masih terus membayangi masyarakat Papua.
Ragam aksi kekerasan di tanah Papua terekam dalam buku putih yang berjudul “Untuk Keadilan dan Perdamaian”. Dalam buku itu diceritakan berbagai kasus pelanggaran HAM yang termasuk kategori berat. Buku itu juga sudah menjadi perhatian komunitas Oikumenis Internasional.
Tahun 2004, dalam General Council ke 24 dari World Alliance of Reformed Churches di Accra, Ghana, WARC mengeluarkan rekomendasi tentang Rekognisi untuk Menentukan nasib Sendiri dari orang Papua. Pengakuan tentang “rights for Self Determination” tadi, mendapat affirmasi pada bulan Juni 2010, pada Sidang Raya pertama World Communion of Reformed Churches di Grand Rapids, Michigan, USA. WCRC mempertegas rekomenmdasi WARC 2004, dan meminta Executive WRCR untuk membawa masalah Papau ke Badan Dunia yang relevant dan berkompeten.

Tak ada asap jika tak ada api. Masyarakat Papua merindukan keadilan sosial, kedamaian dan kesejahteraan. Jika tidak terjadi jurang perbedaan antara Papua dan daerah lain, tentu tidak akan ada tuntutan pemisahan diri. Kekayaan Papua lebih dari cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua secara adil dan manusiawi. Namun ketidakadilan ekonomi dan social, membuat mereka semakin terbelakang, dan jauh dari kata sejahtera.

Mereka juga kerap menjadi korban kekerasan politik. Kerusuhan di Puncak Jaya, jelang pemilihan kepala daerah telah menewaskan 21 orang. Belum lagi penyerangan bersenjata di kampung Nafri, Jayapura, yang membuat 4 warga mati sia sia. Kematian warga Papua itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Jumlah itu semakin bertambah jika dikalkulasi dengan kasus penembakan yang terjadi di Timika, Papua.

Komitmen mendukung kemajuan warga Papua, memang patut dipertanyakan. Kondisi itu diperburuk dengan terus dikeruknya sumber daya alam di tanah Papua. Eksploitasi yang menjadi tujuan utama ekspansi kepentingan ekonomi dan politik sampai saat ini, telah menjadikan Indonesia sebagai ikon Negara demokrasi yang mau berupaya membangun corak baru di bumi Papua. Konsep otonomi khusus pun belum membuat warga Papua sejahtera.. Tambal sulam Otsus gagal membawa perubahan. Sebaliknya kepentingan rakyat Papua terpukul mundur di-era otsus. Bahkan desain otsus semakin memberi ruang bagi eksploitasi tanah Papua. Dan Papua belum akan sejahtera.(ish)

http://www.faktapos.com/content/fakta-terkini/10390-papua-belum-akan-merdeka.html

Demonstrasi Menuntut Papua Merdeka di Port Numbay, Manukeri dan Jakarta Hari ini

PMNews menyaksikan berbagai demonstrasi dilakukan hari ini, di Port Numbay dipimpin Komite Nasional West Papua (West Papua National Committee), di Manokwari dipimpin WPNA (West Papua National Authority) dan di Jakarta dipimpin Komite Nasional West Papua. Tuntutannya sama dan satu, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Irian Barat (nama waktu itu) ditinjau kembali. Lebih tegas lagi tuntutan dari demonstrasi-demonstrasi ini agar segera dilakukan referendum agar rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri, yaitu nasib politik tanah dan bangsa Papua.

Dalam semua demonstrasi ditunjukkan juga pakaian adat dan tarian-tarian adat.

Menanggapi demonstrasi ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Wakil SecGen. Leut Col. Yalpi Yikwa menyatakan,

Apa yang terjadi hari ini cukup kompak dan merupakan patokan yang baik bagi seluruh komponen perjuangan di Tanah Papua dan di seluruh dunia, agar semua kegiatan disatukan dan ditujukan untuk tujuan tertentu. Sekarang bukan waktunya lagi melakukan aksi-aksi sporadis, tanpa pertanggungjawaban. Apa yang terjadi sekarang secara politik adalah tanggungjawab OPM, dan secara militer ialah tanggungjawab TRWP (Tentara Revolusi West Papua). Sementara masyarakat Papua di dalam negeri perlu terus meningkatkan frekuensi kegiatan demonstrasi.

Dengan kekompakan seperti ini menunjukkan kepada dunia internasional dan Indonesia bahwa tuntutan Papua Merdeka bukan tuntutan segelintir orang, bukan kegiatan minta makan, dan bukan karena frustrasi tidak dapat jabatan.”

PMNews dengan ini mengucapkan terimakasih kepada semua kegiatan yang sedang berlangsung. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut secara rutin, paling tidak satu kali dalam satu bulan sehingga konsistensi terpelihara dan supaya kita tidak dianggap panas-panas tahi ayam, agar slogan “Orang Papua itu baik, sebentar marah, tetapi sebentar lagi sudah baik!”

Rakyat Papua Inginkan Referendum

Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.

Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.

Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat ‘Papua Merdeka’. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.

Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.

Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)

Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 12:10 WIB

Warga Papua Kembali Singgung Pepera

Liputan6.com, Jayapura: Demonstrasi besar-besaran digelar di sejumlah tempat di Papua, baru-baru ini. Mereka menyambut tindakan 64 pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969.

Para demonstran berunjuk rasa di tengah guyuran keras. Mereka bersikeras meminta referendum terkait kasus Pepera. Pengunjuk rasa terdorong tindakan 64 orang pengacara di luar negeri yang akan menggugat Indonesia, AS, dan PBB karena meloloskan Pepera.

Saat unjuk rasa, ketakutan sempat melanda Kota Jayapura. Banyak toko tutup karena khawatir demonstrasi akan berubah menjadi kekerasan. Seluruh polisi dikerahkan untuk berjaga-jaga di jalanan.

Tindakan berbeda dilakukan polisi di Merauke. Mereka menggelar razia untuk mencegah masyarakat melakukan demonstrasi. Dua orang terjaring karena diduga keras terkait dengan organisasi separatis.

Tindakan sejumlah orang yang mengutak-atik lagi Pepera dikecam banyak orang. Para pelaku sejarah 1969 lebih dulu berdemonstrasi di Tugu Pepera kemarin. Mereka mengecam tindakan warga negara asing yang mengutak-atik kedaulatan negara.(ULF)

02/08/2011 15:11
http://berita.liputan6.com/read/346977/warga-papua-kembali-singgung-pepera

Warga Manokwari Tuntut Pengusutan Pelanggaran HAM

Metrotvnews.com, Manokwari: Ribuan orang berdemonstrasi menuntut pengusutan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di Papua Barat, Selasa (2/8) siang. Massa yang tergabung dalam West Papua National Authority itu juga mengecam aksi kesewenang-senangan yang kerap melanda warga Papua Barat.

Demonstran melakukan longmars dari depan kantor Dewan Adat Manokwari ke sejumlah jalan utama di Kota Manokwari. Mereka berorasi sembari menenteng poster bergambar warga yang tewas maupun luka akibat penganiayaan TNI yang bertugas di Papua. Demonstran mengklaim telah mendaftarkan pelanggaran HAM di Papua Barat ke Mahkamah Internasional.

Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari polisi dan TNI Angkatan Laut. Akibat unjuk rasa itu, lalu lintas di Kota Manokwari macet. Namun, suasana Kota Manokwari senggang. Warga takut terjadi aksi bentrok antara warga dan aparat keamanan.(****)

Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 15:01 WIB
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/08/02/133264/Warga-Manokwari-Tuntut-Pengusutan-Pelanggaran-HAM

TNI dan Polri Bersiaga di Pengunungan Nafri

Metrotvnews.com, Jayapura: Aksi penembakan kembali terjadi di Pegungungan Nafri, Jayapura, Papua, Senin (1/8) dini hari. Aksi penembakan membabi buta itu menewaskan empat warga Arso, Papua.

Pascapenembakan, polisi dan TNI langsung disiagakan. Polisi langsung menyisir lokasi dan menemukan bendera bintang kejora serta sejumlah barang bukti lain. Tak puas hanya menemukan barang bukti, polisi kemudian melakukan pengejaran ke arah Pegunungan Nafri, yang diduga tempat pelaku melarikan diri.

Sementara, TNI disiagakan di Kampung nafri, guna mengantisipasi serangan lanjutan. Sejauh ini, kondisi Kampung Nafri sendiri belum kondusif. Warga masih khawatir serangan gerombolan bersenjata kembali terjadi. Akibat serangan itu, empat orang meninggal dunia. Keempatnya adalah anggota Kompi C Batalyon infanteri 756 Senggi antara lain Dominikus Keraf, Yusman, Titin, serta Sardi.(****)

Metro Sore / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 14:35 WIB
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/08/02/133265/TNI-dan-Polri-Bersiaga-di-Pengunungan-Nafri

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny